Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Kapolda Riau hingga Papua Barat Terima Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama

    Kapolda Riau hingga Papua Barat Terima Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan Bintang Bhayangkara Pratama kepada puluhan perwira tinggi (pati) Polri. Dari puluhan pati tersebut, 8 di antaranya menjabat kapolda.

    Penganugerahan tersebut berlangsung di Rupatama Mabes Polri dan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Sigit, yang didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda se-Indonesia, pada Selasa, 11 November 2025.

    Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama ini diberikan sebagai bentuk apresiasi negara kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa, melampaui panggilan kewajiban dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan masyarakat.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan sebagai salah satu penerima anugerah dinilai berhasil menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Riau.

    Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto menyampaikan bahwa Kapolda Riau telah menunjukkan integritas kuat dalam memperkuat penegakan hukum yang profesional dan humanis. Selain menjalankan tugas pokok kepolisian, Irjen Herry juga membuat sejumlah terobosan melalui berbagai program pelayanan publik, salah satunya Green Policing.

    “Salah satunya program Green Policing, yang mendorong kepedulian lingkungan melalui kegiatan penanaman pohon bersama masyarakat,” ujar Kombes Anom, Kamis (13/11/2025).

    Selain Irjen Herry Heryawan, 8 kapolda lain yang menerima tanda kehormatan tersebut adalah: Kapolda Sulteng Irjen Endi Sutendi, Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo, Kapolda Kalteng Irjen Iwan Kurniawan, Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan, Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawan, Kapolda Papua Petrus Patridge Rudolf Renwarin, dan Kapolda Papua Barat Irjen Johnny Eddizon Isir.

    Total ada 57 penerima anugerah, terdiri dari 47 perwira tinggi (pati) Polri, 3 pati TNI, 1 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 6 purnawirawan Polri.

    Dari unsur TNI, penghargaan diterima oleh Mayjen TNI Kosasih (Pangdam III/Siliwangi), Mayjen TNI Ariyo Windutomo (Kepala Sekretariat Presiden), dan Mayjen TNI Edwin Andrian Sumantha (Komandan Paspampres). Sementara dari unsur ASN, penerima penghargaan adalah Nyoman Adhi Suryadnyana (Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI).

    Tanda kehormatan ini menjadi simbol penghargaan tertinggi atas dedikasi dan kontribusi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat sinergi Polri, TNI, dan lembaga negara lainnya demi kemajuan bangsa.

    Berikut daftar lengkap penerima Bintang Bhayangkara Pratama:

    Daftar Pati Polri:

    1. Komjen Pol Ramdani Hidayat
    2. Komjen Pol Yuda Gustawan
    3. Komjen Pol Suyudi Ario Seto
    4. Komjen Pol I Ketut Suardana
    5. Komjen Pol Machruzi Rachman
    6. Irjen Pol Anwar
    7. Irjen Pol Abdul Karim
    8. Irjen Pol Andik Setiyono
    9. Irjen Pol Ruslan Ependi
    10. Irjen Pol Edy Murbowo
    11. Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga
    12. Irjen Pol Endi Sutendi
    13. Irjen Pol Ribut Hari Wibowo
    14. Irjen Pol Iwan Kurniawan
    15. Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan
    16. Irjen Pol Wishnu Hermawan F
    17. Irjen Pol Herry Heryawan
    18. Irjen Pol Hadi Gunawan
    19. Irjen Pol Petruk Patrige Rudolf Renwarin
    20. Irjen Pol Johnny Eddizon Isir
    21. Irjen Pol Abioso Seno Aji
    22. Irjen Pol Jawari
    23. Irjen Pol Bariza Sulfi
    24. Irjen Pol Chuzaini Patoppoi
    25. Irjen Pol Agus Djaka Santoso
    26. Irjen Pol Mohamad Agung Budijono
    27. Irjen Pol Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon
    28. Irjen Pol Nurworo Danang
    29. Irjen Pol Umar Effendi
    30. Irjen Pol Andry Wibowo
    31. Irjen Pol Benone Jesaja Loouhenapessy
    32. Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap
    33. Irjen Pol Roberts Kennedy
    34. Irjen Pol Rizal Irawan
    35. Irjen Pol Tonny Hermawan R
    36. Irjen Pol Edgar Diponegoro
    37. Irjen Pol M Yassin Kosasih
    38. Irjen Pol Hermanta
    39. Irjen Pol Tubagus Ade Hidayat
    40. Irjen Pol Kamaruddin
    41. Irjen Pol Nazirwan Adji Wibowo
    42. Irjen Pol Barito Mulyo Ratmono
    43. Irjen Pol Hadi Purnomo
    44. Komjen Pol Yudhiawan Wibisono (Pati Bareskrim Polri penugasan pada Kemenkes)
    45. Komjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi (Pati Bareskrim)
    46. Irjen Pol Aan Suhanan (penugasan pada Kemenhub)
    47. Irjen Pol Bayu Wisnumurti (Widyaiswara Kepolisian Utama TK 1 Sespim Lemdiklat Polri)
    48. Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah
    49. Irjen Pol Sunarwan Sumirat (Pati Lemdiklat Polri)

    Pati TNI:

    1. Mayjen TNI Kosasih (Pangdam III Siliwangi)
    2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo (Kepala Sekretariat Presiden)
    3. Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha (Danpaspampres)

    ASN:

    1. Nyoman Adhi Suryadnyana S.E., M.E., M.AK., CA, CSFA, CFRA, CGCAE (Badan Pemeriksa Keuangan RI)

    (mea/dhn)

  • Saya Kejar Anda sampai Saya Tembak Mati

    Saya Kejar Anda sampai Saya Tembak Mati

    GELORA.CO  – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau yang dikenal sebagai kelompok kekerasan bersenjata (KKB) mengancam Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli di Provinsi Pegunungan, Kamis (13/11/2025). 

    Ancaman itu disampaikan lewat siaran pers TPNPB. Menurut TPNPB, Didimus Yahuli terlibat dalam penempatan aparat militer dan operasi yang menimpa warga sipil.

    Sebelumnya, dalam laporan 9 November 2025, Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Mayor Kopitua Heluka mengklaim Yahukimo sudah dikuasai enam batalion TPNPB.

    Heluka mendesak TNI–Polri agar menghentikan penyisiran. Dia mengklaim operasi aparat kerap membuat warga panik.

    Lalu, Heluka menuding Didimus Yahuli adalah dalang penempatan aparat militer di Yahukimo. Menurut pentolan KKB itu, Bupati Yahukimo bertanggung jawab atas penangkapan dan penembakan warga.

    “Saya akan kejar Anda sampai saya tembak mati,” demikian ancaman TPNPB terhadap Didimus Yahuli, dikutip dari TribunPapua.com.

    TPNPB juga mengaku menargetkan warga imigran asal Jawa yang menetap di Yahukimo.

    Menurut TPNPB, imigran yang dianggap sebagai “agen intelijen” harus segera meninggalkan wilayah. Apabila tetap berada di Papua, mereka bisa menjadi sasaran eksekusi oleh pasukan TPNPB. 

    Didimus Yahuli berkomitmen lindungi warga sipil

    Beberapa bulan lalu, tepatnya Maret 2025, Didimus Yahuli mengatakan Pemkab Yahukimo berkomitmen melindungi warga sipil dari ancaman KKB.

    Komitmen itu disampaikan setelah enam guru dilaporkan tewas dalam serangan yang diduga dilakukan oleh OPM di Distrik Anggruk, Jumat, (21/3/2025)

    Dikutip dari laman Indonesia.go.id, Didimus Yahuli berkata pihaknya akan berkomitmen mengedepankan keamanan warga sipil.

    Menurut dia, selama ini Anggruk adalah wilayah tanpa gangguan. Lalu, dia akan meminta akan meminta TNI-Polri membangun pos di kawasan itu.

    Dia mengklaim serangan KKB itu merupakan kejadian luar biasa yang mengejutkan banyak pihak.

    “Kami biasa merasakan keamanan dan ketenangan. Namun, kali ini kami semua, termasuk pemerintah, masyarakat, dan gereja, terkejut dan syok atas kejadian ini. Kami merasa hal ini seharusnya tidak terjadi di daerah terpencil seperti ini,” kata dia dikutip dari laman Tribratanews Polri.

    Mengenai tudingan guru dan nakes yang diserang KKB berasal dari TNI/Polri, dia dengan tegas membantah.

    “Itu 100 persen tidak benar. Proses rekrutmen kami terbuka dan diketahui publik. Setelah rekrutmen, para pendeta mendoakan dan mereka menandatangani perjanjian kerja sama. Jika ada yang mengatakan mereka anggota TNI/Polri dan memiliki bukti, silakan tunjukkan kepada saya. Kalau benar, saya siap mundur dari jabatan Bupati,” katanya.

    Profil Didimus Yahuli

    Didimus Yahuli adalah Bupati Yahukimo dua periode, yakni 2021–2025 dan 2025–2030.

    Dia lahir di Wamena pada tanggal 20 Juli 1973 dan menikah dengan Ami Milka Orva Yikwa

    Bupati ini menamatkan pendidikan menengah di SMA YPPK St. Asisi Sentani (1989-1993). Kemudian, dia menempuh pendidikan D-2 PGSD di Universitas Cenderawasih Jayapura (1993-1995), dan

    strata satu (S-1) Ilmu Hukum di kampus yang sama.

    Sebelum menjadi Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo. 

    Dia menjabat sejak 2014 hingga 2019 sebelum setahun kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Yahulimo. 

    Selama menjadi anggota DPRD, ia menempati berbagai posisi strategis, mulai dari anggota biasa sampai menjadi ketua DPRD dan kemudian menjadi Wakil Ketua sebelum akhirnya terpilih sebagai Bupati Yahukimo dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 lalu.

    Didimus Yahuli kemudian mencalonkan diri sebagai Bupati Yahukimo dalam Pilbup Yahukimo 2020. 

    Dalam pilkada keempat di Kabupaten Yahukimo tersebut, Didimus Yahuli menggandeng Esau Miram, seorang politisi muda yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Yahukimo (2014-2019) sebagai wakilnya. 

    Pasangan Didimus Yahuli-Esau Miram diusung oleh empat partai politik, yaitu NasDem, Hanura, Golkar, dan Perindo. Mereka berhasil menang.

    Didimus terpilih kembali menjadi Bupati Yahukimo periode 2025-2030.

    Karier politik

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo (2014-2019)

    Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo (2009-2014)

    Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo (2004-2009)

    Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya (1999-2004)

    Bupati Yahukimo (2021-2025, 2025-2030)

    Riwayat organisasi

    Ketua DPD Partai NasDem, Kabupaten Yahukimo (2021-sekarang)

    Ketua Partai Patriot Kabupaten Yahukimo (2008-2013)

    Ketua Partai Patriot Kabupaten Jayawijaya (2003-2008)

    Sekretaris Partai PDKB Kabupaten Jayawijaya (1998-2003)

    Sekretaris Gereja GIDI Wilayah Yahukimo Kabupaten Jayawijaya (1994-1996)

    Manajer Persikimo, Yahukimo (2005-2008)

    Asisten Manajer Persiwa, Wamena (2000-2005)

    Ketua Komdis PSSI Cabang Wamena (2000-2005)

    Pengurus KNPI Kabupaten Jayawijaya (1997-2000)

    Ketua Pemuda Gereja “GIDI” Klasis Lembah Baliem Wamena (1990-1999)

    Pendiri PERKANTAS, Jayapura (1995-1997)

    Pendiri Komunitas Pelajar Mahasiswa Jayawijaya (KPMJ) di Jayapura (1995-1996)

    Ketua Pemuda Gereja “GIDI” Kabupaten Jayapura (1994-1996)

    Anggota LPMI Perwakilan Jayapura (1994-1997)

    Humas UKM UKM – PMK, Universitas Cenderawasih (1994-1996)

    Humas Senat Mahasiswa Universitas Cenderawasih (1994-1996)

  • Pangkalan TNI AU Iswahjudi gelar latihan serangan permukaan defensif

    Pangkalan TNI AU Iswahjudi gelar latihan serangan permukaan defensif

  • Kisah 2 Guru yang Dipulihkan Prabowo setelah Dipenjara Tuduhan Pungli

    Kisah 2 Guru yang Dipulihkan Prabowo setelah Dipenjara Tuduhan Pungli

    Jakarta, Beritasatu.com —  Presiden Prabowo Subianto memulihkan status dua guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muis dan Rasnal, yang sebelumnya dipecat karena dituduh melakukan pungutan liar (pungli) saat berupaya membantu guru honorer.

    Keputusan pemulihan ini diambil langsung oleh Prabowo sesaat setelah tiba di Tanah Air usai kunjungan kenegaraan ke Australia, Kamis (13/11/2025) dini hari. Prabowo menandatangani surat rehabilitasi bagi kedua guru tersebut di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Langkah cepat itu disebut sebagai respons atas desakan publik yang menilai pemecatan keduanya tidak adil. “Barusan saja Bapak Presiden menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA dari Luwu Utara,” kata Ketua Harian Partai Gerindra, Dasco Ahmad, dalam keterangan pers.

    Kasus ini bermula pada 2018, ketika Abdul Muis dan Rasnal berupaya mencari solusi atas keterlambatan gaji sepuluh guru honorer di sekolah mereka. Para guru non-ASN itu belum menerima upah selama sepuluh bulan. Dengan niat kemanusiaan, keduanya mengusulkan agar komite sekolah dan orang tua siswa secara sukarela memberikan iuran untuk membantu pembayaran gaji para guru honorer.

    “Kesepakatan itu dibuat dalam rapat resmi antara komite sekolah dan orang tua siswa. Semua keputusan murni hasil musyawarah tanpa paksaan,” jelas Abdul Muis dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu.

    Namun, niat baik itu justru berubah menjadi masalah. Sebuah LSM melaporkan keduanya ke polisi dengan tudingan melakukan pungli dan memaksa siswa membayar agar bisa mengikuti ujian semester. Laporan itu kemudian berlanjut ke ranah hukum.

    Abdul Muis membantah tudingan tersebut. “Tidak ada satu pun siswa yang dilarang ikut ujian karena belum membayar. Siswa kurang mampu digratiskan, bahkan yang memiliki saudara di sekolah sama hanya satu yang membayar,” tegasnya.

    Kasus yang awalnya dianggap persoalan internal sekolah itu bergulir hingga Polres Luwu Utara menetapkan Abdul Muis dan Rasnal sebagai tersangka. Pada 2022, keduanya diadili di Pengadilan Negeri Makassar atas dugaan tindak pidana korupsi.

    Majelis hakim PN Makassar memutuskan keduanya tidak bersalah dan menyatakan tidak ada unsur korupsi maupun pemaksaan dalam pengumpulan dana komite. Namun, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan tersebut di tingkat kasasi dan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara serta denda Rp50 juta kepada masing-masing terdakwa.

    Abdul Muis menyebut dirinya dituduh menerima gratifikasi dari dana tambahan tugas sekolah seperti insentif wali kelas, pengelola laboratorium, dan wakil kepala sekolah. “Padahal tuduhan itu tidak pernah dibahas di persidangan tingkat pertama. Tidak ada putusan yang menyebut saya harus dipecat,” ujarnya.

    Sementara itu, Rasnal merasa dikriminalisasi sejak awal kasus bergulir. “Dana komite dikelola terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kami tetap diberhentikan. Saya merasa hancur, seperti tidak dihargai lagi sebagai guru,” katanya dengan nada sedih.

    Kasus ini sempat menjadi sorotan publik dan aktivis pendidikan. Banyak pihak menilai tindakan Abdul Muis dan Rasnal bukan korupsi, melainkan bentuk solidaritas terhadap rekan-rekan honorer. Petisi daring dan surat terbuka pun bermunculan menuntut keadilan.

    Setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat, Presiden Prabowo menggunakan hak rehabilitasinya untuk memulihkan nama baik kedua guru tersebut. Langkah itu dianggap sebagai tindakan korektif atas perlakuan hukum yang tidak proporsional.

    Kebijakan ini juga menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap nasib tenaga pendidik, terutama mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Dengan rehabilitasi tersebut, Abdul Muis dan Rasnal akan kembali memperoleh hak administratif dan profesinya sebagai guru.

    Pemulihan ini menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan Indonesia, sekaligus pengingat bahwa dedikasi guru seharusnya dihargai, bukan dikriminalisasi.

    Kini, setelah melalui perjalanan panjang dari ruang kelas hingga ruang sidang, nama kedua guru itu akhirnya dipulihkan oleh negara melalui tangan Presiden Prabowo Subianto  menandai akhir dari perjuangan panjang demi martabat seorang pendidik.

  • Kemenkes targetkan DKI temukan 70 ribu kasus TBC pada 2025

    Kemenkes targetkan DKI temukan 70 ribu kasus TBC pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menargetkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menemukan 70 ribu lebih kasus tuberkulosis (TBC) pada 2025.

    “Tahun ini Jakarta ditargetkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menemukan 70 ribu lebih kasus TBC,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati usai bertemu Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Adapun target ini diberikan sebagai bagian dari strategi nasional menuju eliminasi TBC di Indonesia pada 2030.

    Ani menjelaskan, untuk saat ini, Pemprov DKI telah menemukan sekitar 49 ribu kasus TBC. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 persen pasien sudah memulai pengobatan.

    “Kami terus mencari setidaknya sampai 70 ribu itu semuanya ketemu. Dan dari 49 ribu yang sudah ketemu, 90 persen lebih di antaranya sudah memulai pengobatan,” jelas Ani.

    Ani mengatakan, penemuan kasus menjadi langkah penting dalam pemberantasan TBC. Dengan menemukan pasien lebih awal, rantai penularan bisa segera diputus sehingga jumlah penderita baru dapat ditekan.

    Di lain sisi, Wamenkes Benjamin menyebut pemerintah kini tengah menyiapkan revisi Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC.

    Revisi itu akan memperluas keterlibatan lembaga dari 15 menjadi 35 kementerian dan badan, termasuk TNI dan Polri agar penanganan penyakit itu lebih komprehensif.

    Hal itu karena, kata Benjamin, ndonesia saat ini menempati urutan kedua kasus TBC terbanyak di dunia, menyumbang sekitar 10 persen dari total kasus global.

    Tahun ini, jumlah kasus TBC di Indonesia mencapai 1,09 juta, dengan 700 ribu lebih pasien telah menjalani pengobatan.

    Benjamin menegaskan, meningkatnya temuan kasus bukan berarti situasi memburuk, melainkan menandakan deteksi dini semakin baik.

    “Kalau kasusnya ditemukan, itu justru bagus karena bisa diobati. Yang bahaya itu, kalau tidak ditemukan dan menular di tengah masyarakat,” kata Benjamin.

    Pemerintah menargetkan seluruh kasus TBC di Indonesia bisa ditemukan dan diobati pada 2030.

    DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan karena dinilai memiliki sistem layanan kesehatan yang memadai dan jumlah tenaga medis yang besar.

    “DKI ini enak, kotanya jelas, dokter banyak, perawat banyak. Beliau siap mendukung, sudah ada pasukan putih, pasukan putih ada, kader ada. Ini tinggal kita, makin menguatkan sama pencatatan pelaporan,” ujar Benjamin.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Pulau Seribu diajak waspadai cuaca ekstrem

    Warga Pulau Seribu diajak waspadai cuaca ekstrem

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengajak seluruh warga kepulauan setempat dan jajaran lintas instansi untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem di wilayah itu.

    “Kepulauan Seribu memiliki karakteristik risiko bencana yang berbeda dari wilayah lain di DKI Jakarta,” kata Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan dalam Apel dan Simulasi Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan di Jakarta, Kamis.

    Ia mengatakan selain curah hujan tinggi juga menghadapi potensi kenaikan muka air laut, angin kencang dan puting beliung yang sering melanda perairan.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama unsur Polres, Koramil, KPLP Tanjung Priok, dan PBB terus melakukan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan kesiapan seluruh pihak di lapangan.

    Menurut dia, langkah-langkah yang disiapkan antara lain meliputi penyiapan personel dan peralatan di seluruh pulau berpenduduk.

    Kemudian, penetapan jalur evakuasi dan titik pengungsian sementara bagi warga terdampak banjir rob dan angin kencang.

    Selanjutnya, pemantauan transportasi laut dan komunikasi darat untuk memastikan proses evakuasi serta distribusi bantuan berjalan lancar.

    Pihaknya juga melakukan peremajaan dan pemotongan pohon dan pembersihan saluran air oleh petugas penanganan prasaran dan sarana umum (PPSU) dan unit kerja teknis (UKT).

    Setelah itu, melakukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tanda-tanda cuaca ekstrem dan langkah mitigasi bencana.

    Pihaknya juga melakukan penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat.

    Ia mengatakan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

    “Semangat gotong royong yang dimiliki warga Kepulauan Seribu adalah kekuatan besar dalam menghadapi potensi bencana,” kata dia.

    Fadjar menambahkan apel dan simulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kesiapan seluruh unsur menghadapi dampak musim penghujan.

    “Sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif dalam membangun ketangguhan masyarakat pesisir terhadap bencana alam,” kata dia.

    Kunci utama

    Sebelumnya Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra menegaskan kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.

    “Kesiapan bukan hanya soal peralatan, tapi juga kecepatan dan koordinasi di lapangan,” kata Argadija setelah kegiatan itu.

    Menurut dia, kesiapsiagaan seluruh unsur merupakan bagian dari tanggung jawab dalam Jaga Jakarta, termasuk wilayah Kepulauan Seribu.

    “Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan bersama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin kencang dan gelombang tinggi yang kerap terjadi saat musim penghujan,” ujar Argadija.

    Apel tersebut diikuti oleh 250 personel gabungan dari unsur Sudin Sumber Daya Air, Sudin Lingkungan Hidup, UKT 1 dan UKT 2, Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK 3D), tim kesehatan, PMI, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), PPSU, Satpol PP, Gulkarmat, organisasi masyarakat, pasukan pelajar dan Pramuka, serta dukungan aparat TNI-Polri dan Basarnas.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolres tegaskan kesiapsiagaan kunci keamanan dan keselamatan warga

    Kapolres tegaskan kesiapsiagaan kunci keamanan dan keselamatan warga

    Jakarta (ANTARA) – Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Argadija Putra menegaskan kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.

    “Kesiapan bukan hanya soal peralatan, tapi juga kecepatan dan koordinasi di lapangan,” kata Argadija setelah Apel dan Simulasi Kesiapsiagaan dalam Memasuki Musim Penghujan di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, kesiapsiagaan seluruh unsur merupakan bagian dari tanggung jawab dalam Jaga Jakarta, termasuk wilayah Kepulauan Seribu.

    “Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan bersama dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, angin kencang, dan gelombang tinggi yang kerap terjadi saat musim penghujan,” ujar Argadija.

    Dalam kegiatan tersebut, kata dia, dilakukan pula simulasi penanganan darurat banjir serta evakuasi korban oleh tim gabungan.

    Simulasi itu bertujuan menguji kemampuan koordinasi antarlembaga serta kecepatan respons terhadap situasi darurat di wilayah kepulauan.

    Selain memeriksa kesiapan sarana dan prasarana, apel tersebut juga menjadi momentum bagi jajaran Polres Kepulauan Seribu untuk memastikan kesiapan personel di lapangan.

    Dia mengungkapkan seluruh jajaran telah diarahkan agar meningkatkan kewaspadaan di setiap pulau berpenduduk, terutama di titik-titik yang rawan bencana alam.

    Polres Kepulauan Seribu pun siap mendukung langkah-langkah pemerintah daerah dan bersinergi dengan seluruh pihak dalam menghadapi dinamika cuaca ekstrem.

    “Kami berupaya membuat masyarakat tetap merasa aman dan terlindungi,” tegas Argadija.

    Apel dan Simulasi Kesiapsiagaan dalam Memasuki Musim Penghujan digelar di halaman Kantor Bupati, Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu Utara, pada Kamis.

    Kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu itu diikuti oleh unsur Forkopimda, TNI-Polri, BPBD, serta berbagai instansi terkait.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Tangkap Komplotan Perampok Sopir Truk di Tol Trans Sumatera, Ada Anggota TNI Terlibat

    Polisi Tangkap Komplotan Perampok Sopir Truk di Tol Trans Sumatera, Ada Anggota TNI Terlibat

    Liputan6.com, Lampung Polisi menangkap lima orang anggota komplotan perampok sopir truk di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) wilayah Lampung Tengah.

    Salah satu pelaku diketahui merupakan anggota TNI Angkatan Laut.

    Peristiwa perampokan itu terjadi pada Kamis, 6 November 2025, di KM 116 Tol Trans Sumatera, Kampung Gunung Batin Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah.

    Para pelaku disebut membawa kabur ponsel korban, uang Rp600 ribu, 78 karung gula dengan nilai total sekitar Rp58,7 juta.

    Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Devrat Aulia Arfan mengatakan, kelima pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda. Mereka berinisial MR, MA, TN, AA, dan MY.

    “Benar, ada lima pelaku pencurian dengan kekerasan yang kami amankan. Salah satunya merupakan oknum TNI,” ujar Devrat, ditulis kamis (13/11/2025).

     

    Menurut dia, keterlibatan anggota TNI AL berinisial MRH alias Dirga terungkap dalam proses penyelidikan.

    “Begitu kami temukan keterlibatan anggota TNI, kami langsung berkoordinasi dengan Denpomal dalam proses penangkapan,” kata Devrat.

     

  • Duduk Perkara 2 Guru Luwu Utara Dipecat hingga Dipulihkan Prabowo

    Duduk Perkara 2 Guru Luwu Utara Dipecat hingga Dipulihkan Prabowo

    Jakarta –

    Status 2 guru di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan Abdul Muis dan Rasnal yang dipecat gegara membantu guru honorer akhirnya dipulihkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana duduk perkara kasus 2 guru tersebut?

    Diketahui, Prabowo memutuskan untuk menggunakan hak rehabilitasi terhadap 2 guru itu saat tiba di tanah air sepulang dari Australia Kamis (12/11/2025) pukul 01.30 WIB. Prabowo meneken langsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Prabowo memberikan haknya usai menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama kedua guru itu.

    “Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” kata Dasco dalam keterangan persnya dilihat di YouTube Sekretariat Presiden.

    Dilansir detikSulsel, kasus ini bermula saat Abdul Muis bersama Rasnal mengusulkan kepada Komite Sekolah agar orang tua murid untuk pembayaran gaji 10 guru honorer. Guru non-ASN itu diketahui belum menerima gaji selama 10 bulan pada 2018 lalu.

    “Kesepakatan itu dibuat oleh orang tua siswa bersama Ketua Komite Sekolah dalam rapat resmi yang diundang secara formal. Semua keputusan yang dihasilkan murni merupakan pertimbangan dari orang tua siswa,” kata Abdul Muis kepada wartawan, usai mengikuti RDP.

    “Bagi siswa yang tidak mampu, pembayaran tersebut digratiskan. Bagi siswa yang memiliki saudara yang juga bersekolah, hanya satu yang membayar. Sedangkan bagi siswa yang mampu tetapi belum membayar, tidak ada masalah,” kata Abdul Muis.

    “Kesimpulannya, tidak ada siswa yang tidak diikutkan dalam ujian semester hanya karena tidak membayar. Semua siswa, baik yang telah melunasi maupun belum, tetap mengikuti ujian dan lulus dari SMA Negeri 1. Artinya, tidak ada unsur paksaan,” tambahnya.

    Dugaan pungli oleh Abdul Muis dan Rasnal tersebut rupanya berlanjut dengan keduanya ditetapkan tersangka oleh Polres Luwu Utara. Keduanya kemudian menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada 2022.

    Berdasarkan situs resmi PN Makassar, keduanya sempat divonis bebas alias tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi di PN Makassar. Namun, putusan itu dianulir Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi yang mana keduanya dihukum pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta.

    Menanggapi putusan itu, Abdul Muis mengaku dituduh menerima gratifikasi. Dia pun membantah tudingan tersebut.

    “Dalam kasasi, saya dituduh menerima gratifikasi, dengan alasan terdapat insentif dari tugas tambahan seperti wali kelas, pengelola laboratorium, dan wakil kepala sekolah. Padahal hal itu tidak pernah muncul dalam persidangan sebelumnya, dan dalam putusan juga tidak ada klausul yang menyebutkan bahwa saya harus dipecat,” jelasnya.

    Sementara Rasnal dalam RDP tersebut merasa telah dikriminalisasi sejak dilaporkan oleh pihak LSM ke polisi. Menurutnya, dana komite yang dikelolanya transparan dan atas persetujuan orang tua murid.

    “Dana komite sekolah pun kami kelola dengan transparan, berdasarkan hasil rapat bersama orang tua murid. Tapi tetap saja, saya diberhentikan. Saya merasa sangat terpuruk, seperti tidak dihargai lagi sebagai guru,” ujar Rasnal.

    Baca selengkapnya di sini.

    (eva/dhn)

  • 2 Saat Jenderal Bintang 2 TNI Muncul ketika Lahan Jusuf Kalla Dieksekusi Nasional

    2 Saat Jenderal Bintang 2 TNI Muncul ketika Lahan Jusuf Kalla Dieksekusi Nasional

    Saat Jenderal Bintang 2 TNI Muncul ketika Lahan Jusuf Kalla Dieksekusi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus sengketa lahan seluas 16,4 hektar di Makassar yang melibatkan dua perusahaan besar, yakni PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), masih menjadi sorotan hingga kini.
    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI,
    Jusuf Kalla
    , sebagai pemilik PT
    Hadji Kalla
    marah besar karena tanahnya itu hendak dieksekusi.
    Terbaru, seorang jenderal
    TNI
    bintang dua viral di media sosial Instagram karena berada di lokasi lahan sengketa saat eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar berlangsung.
    Pada salah satu foto yang beredar, anggota TNI itu tengah berbincang dengan pria lain. Ketika itu, ia tidak mengenakan seragam dinas.
    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono membenarkan bahwa jenderal bintang dua tersebut berada di lokasi lahan sengketa saat proses eksekusi berlangsung.
    Dia adalah Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja.
    “Perlu saya sampaikan bahwa benar, Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat,” ujar Donny saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Rabu (12/11/2025).
    Kendati demikian, TNI AD masih menelusuri dan mendalami tujuan keberadaan Achmad Adipati Karna Widjaja di lokasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh.
    Donny menjelaskan, setiap prajurit TNI AD, terutama yang memegang jabatan strategis, terikat oleh aturan dan kode etik militer.
    Aturan itu menuntut mereka bersikap profesional, netral, dan tidak terlibat dalam kepentingan pribadi ataupun kelompok di luar tugas kedinasan.
    “Karena itu, TNI Angkatan Darat memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut,” tegas dia.
    Donny meminta semua pihak menunggu hasil klarifikasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan persepsi keliru terhadap institusi TNI AD.
    JK sebagai pemilik PT Hadji Kalla meluapkan kekesalannya atas sengketa lahan antara dengan Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Ia menuding ada praktik mafia tanah dalam kasus tersebut.
    JK menilai, eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang dilakukan dua hari sebelumnya tidak sah secara hukum.
    Pernyataan itu disampaikan langsung oleh JK saat meninjau lokasi sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Makassar, Rabu (5/11/2025) pagi.
    Menurut JK, lahan seluas 16,4 hektar tersebut telah dimiliki Hadji Kalla sejak tahun 1993. Namun, pengadilan justru memenangkan pihak GMTD.
    “Kalau begini, nanti seluruh kota (Makassar) dia akan mainkan seperti itu, merampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla saja dia mau main-main, apalagi yang lain,” kata JK, dikutip dari
    Tribun Makassar.
    “Padahal, ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini kan dulu masuk Gowa ini. Sekarang masuk Makassar,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.