Kementrian Lembaga: TNI

Banyuwangi Diprediksi Padat Wisatawan saat Libur Nataru 2026, Polresta Gelar Operasi Lilin Semeru

Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi diprediksi kembali menjadi salah satu daerah tujuan utama wisatawan selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Mengantisipasi lonjakan tersebut, Polresta Banyuwangi menggelar rapat koordinasi lintas sektor terkait pelaksanaan Operasi Lilin Semeru di Mapolresta Banyuwangi.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Ketua MUI Kiai Muhaimin Asmuni, Ketua FKUB Banyuwangi H. Nur Chozin, perwakilan BMKG, PT ASDP, jajaran TNI/Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Banyuwangi, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, setiap momen libur Nataru, Banyuwangi selalu menjadi jujugan wisatawan untuk menghabiskan masa liburan. Pada libur Nataru tahun ini, lonjakan wisatawan diperkirakan akan meningkat karena bertepatan dengan libur sekolah.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan, sekaligus menjamin masyarakat yang merayakan Natal dapat beribadah dengan khusyuk dan tenang,” ujar Ipuk.

Rakor Operasi Lilin Semeru digelar menghadapi Natal dan Tahun Baru.

Ipuk menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh stakeholder dalam menyambut libur Nataru. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis guna mendukung kelancaran, keamanan, dan kenyamanan selama masa liburan.

“Melalui rapat koordinasi ini, kita harapkan ada kesamaan persepsi dan langkah bersama agar perayaan Natal dan Tahun Baru di Banyuwangi berjalan aman, nyaman, dan kondusif,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan bahwa pengamanan Nataru tidak hanya difokuskan pada arus lalu lintas, tetapi juga mencakup pengamanan tempat ibadah, kawasan wisata, aktivitas hiburan masyarakat, serta antisipasi potensi kerawanan akibat cuaca ekstrem.

Untuk itu, Polresta Banyuwangi akan menggelar Operasi Lilin Semeru selama 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Operasi tersebut melibatkan 819 personel gabungan dari Polresta Banyuwangi, instansi terkait, serta mitra keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami menyiapkan tujuh Pos Pengamanan (Pospam), dua Pos Pelayanan (Posyan), serta satu Pos Terpadu di Pelabuhan Ketapang. Dengan keberadaan pos-pos ini, kami berharap keamanan dan kenyamanan masyarakat serta wisatawan selama libur Nataru dapat terjamin,” jelas Kapolresta. [ayu/but]

17/12/2025 13:44
Distribusi Hasil Pertanian Warga Terdampak Bencana Diangkut Lewat Udara

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berupaya untuk terus memulihkan kegiatan ekonomi masyarakat di daerah bencana, salah satunya dengan memastikan agar distribusi hasil pertanian warga tetap terjaga.

Strategi yang dilakukan untuk memastikan distribusi hasil pertanian warga terdampak bencana di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dilakukan melalui jalur udara. Hasil tani seperti cabai dan komoditas pertanian lainnya diterbangkan ke Posko Halim, Jakarta, menggunakan pesawat Hercules dan helikopter TNI maupun pesawat swasta dari Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah.

Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar mengatakan bahwa pengangkutan hasil panen melalui jalur udara dilakukan karena distribusi melalui jalur darat belum memungkinkan akibat dampak bencana.

Sejak 8 Desember, pesawat Hercules dan armada udara TNI telah digunakan secara rutin untuk mengangkut hasil bumi warga ke Jakarta, bersamaan dengan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut mandat Presiden Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules maupun helikopter yang membawa logistik bantuan bencana ke Bandara Rembele juga mengangkut hasil tani warga saat kembali ke Jakarta.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan para petani terdampak bencana tetap memperoleh pendapatan dari hasil panen mereka.

“Percayalah pemerintah akan bekerja sangat keras. Habis-habisan untuk membantu bapak-bapak ibu-ibu sekalian di sini. Kita akan bersama bapak-bapak ibu-ibu, jangan khawatir anda tidak sendiri,” ujar Prabowo saat mengunjungi titik-titik pengungsian di wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah pada 12 Desember lalu.

Pemerintah menegaskan bahwa skema ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan bantuan kebencanaan dan roda perekonomian masyarakat berjalan beriringan.

Dengan bergeraknya logistik kemanusiaan dan hasil bumi secara simultan, diharapkan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus penghidupan para petani tetap terjaga di tengah situasi darurat.

Sementara itu, pascabencana di Aceh, pemerintah juga terus mengebut upaya pemulihan infrastruktur melalui perbaikan akses jalan kritis, perbaikan jembatan, hingga pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.

Melalui pemulihan akses-akses publik tersebut, pemerintah berharap mobilitas warga dapat kembali normal dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera berjalan.

Dugaan Politisasi Bencana

Sementara itu, peneliti utama Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menuturkan munculnya dugaan politisasi bencana banjir dan longsor di Aceh, menyusul beredarnya informasi mengenai adanya surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang disebut tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah Aceh.

Bawono menilai, di tengah situasi krisis, kemunculan narasi yang tidak sejalan dengan pernyataan resmi pemerintah daerah patut dicermati secara kritis.

“Ketika kepala daerah menyatakan tidak mengetahui adanya surat tersebut, publik wajar mempertanyakan siapa aktor di balik langkah itu dan untuk kepentingan apa,” ujar Bawono, Rabu (17/12/2025).

Dia menyatakan bencana kerap menjadi ruang sensitif yang rawan dimanfaatkan untuk membangun drama politik atau framing tertentu di ruang publik.

“Ini bukan soal bantuan asing atau tidak, melainkan soal bagaimana narasi dibentuk. Jika ada pihak ketiga yang membangun kesan seolah-olah Aceh membutuhkan intervensi luar karena negara absen, hal ini berpotensi berbahaya secara politik dan sosial,” katanya.

Menurut Bawono, masyarakat Aceh memiliki karakter yang kuat dan bermartabat. Dalam sejarahnya, masyarakat Aceh tidak pernah menjadikan bencana sebagai alat untuk meminta-minta bantuan.

“Bantuan tentu sah dan baik, tetapi harus diletakkan dalam kerangka solidaritas serta mekanisme resmi. Bukan untuk dipolitisasi,” ujarnya.

Dia menegaskan, penanganan bencana seharusnya difokuskan pada kerja nyata di lapangan, transparansi distribusi bantuan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

“Semua pihak seharusnya menahan diri agar tidak menyeret bencana ke kepentingan lain yang justru mengaburkan upaya kemanusiaan.” (*)

17/12/2025 12:39
Gelombang Keenam Bantuan Bencana Sumatra-Aceh, Jatim Kirim 127 Ton Logistik

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Pengiriman bantuan gelombang keenam ini dilepas langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, di Kantor BPBD Jawa Timur.

Pelepasan bantuan tersebut turut didampingi Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Soebroto. Adhy Karyono mengatakan, sejak awal terjadinya bencana, Pemprov Jatim berupaya mempercepat distribusi bantuan dengan memanfaatkan berbagai moda transportasi.

“Ini pengiriman yang keenam. Pada tahap awal kami gunakan kargo pesawat agar bantuan cepat tiba. Selanjutnya, melalui koordinasi dengan TNI AL, KRI, Pelni, hingga hercules, berikutnya kita distribusi lewat jalur darat,” kata Adhy.

Pada pengiriman kali ini, Pemprov Jatim melalui BPBD Jatim mengerahkan 20 truk logistik dengan total muatan sekitar 127 ton. Bantuan yang dikirim meliputi bahan makanan, perlengkapan kebersihan, kebutuhan keluarga dan kelompok rentan, serta peralatan pertanian.

Logistik tersebut didistribusikan ke beberapa provinsi terdampak bencana, yakni Sumatra Barat dengan tujuan Kota Padang, Sumatra Utara ke Kota Medan, serta Aceh. Untuk wilayah Aceh, bantuan disalurkan langsung ke sejumlah kabupaten sesuai permintaan pemerintah daerah setempat, di antaranya Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil.

“Khusus Aceh, sebelumnya bantuan sudah masuk ke posko. Sekarang kami menyesuaikan dengan permintaan para bupati. Mudah-mudahan jalur distribusi sudah lancar sehingga bantuan bisa segera dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Selain bantuan logistik, Pemprov Jatim juga menyalurkan bantuan keuangan melalui mekanisme resmi. Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp5 miliar untuk Sumatra Utara, Rp3 miliar untuk Aceh, dan Rp2,5 miliar untuk Sumatra Barat.

Adhy menegaskan, pengiriman bantuan dalam jumlah besar membutuhkan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, biaya operasional dan distribusi logistik cukup besar, namun menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.

“Tanpa dukungan APBD, bantuan ini tidak mungkin terkirim. Yang terpenting, kami memastikan seluruh donasi masyarakat bisa diangkut dan sampai ke daerah tujuan,” tegasnya.

Dengan pengiriman gelombang keenam ini, total bantuan logistik yang telah disalurkan Pemprov Jatim ke wilayah Sumatra mencapai lebih dari 315 ton. Jumlah tersebut berasal dari pengiriman tahap sebelumnya serta tambahan 127 ton pada pengiriman terbaru melalui jalur darat.

Meski demikian, Pemprov Jatim memutuskan untuk menghentikan sementara penerimaan donasi barang. Kebijakan ini diambil untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di lapangan serta menjaga akuntabilitas anggaran menjelang akhir tahun.

“Kami tidak ingin mengirim bantuan yang tidak sesuai kebutuhan. Jika nanti masih diperlukan dan ada arahan dari pemerintah pusat, tentu akan kami tindak lanjuti,” kata Adhy.

Adhy menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Jawa Timur atas kepedulian dan solidaritas yang telah diberikan kepada korban bencana.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jawa Timur yang telah berdonasi. Bantuan ini adalah wujud solidaritas dan kepedulian kita bersama untuk saudara-saudara yang terdampak bencana,” pungkasnya. [tok/beq]

17/12/2025 12:23
Polisi di Jabatan Sipil, Mahfud MD Sebut Perpol 2025 Telah Melawan UU

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai bahwa regulasi Polri bisa berada di jabatan sipil yang tertuang dalam Peraturan Polisi (Perpol) No.10/2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri, sudah melanggar atau melawan undang-undang.

Mahfud menilai bahwa peraturan tentang Polri yang bisa melakukan tugas di luar struktur Polri sudah bertentangan dengan dua Undang-Undang yaitu, pertama Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan Anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari Dinas Polri.

Mahfud menjelaskan ketentuan itu telah dikuatkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Kedua, dia mengatakan bahwa Perpol terbaru yang dirilis 2025 itu juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN bahwa jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri.

Menurutnya, Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang dapat diduduki TNI. Namun, katanya, dalam Undang-Undang Polri tidak menyebutkan jabatan-jabatan yang boleh diduduki Polri.

“Dengan demikian, perkap itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam Undang-Undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah Perkap jabatan sipil itu diatur,” ucapnya dilansir akun YouTube @MahfudMD, dikutip Minggu (14/12/2025).

Dia menegaskan pernyataan soal polisi adalah jabatan sipil sehingga dapat menjabat ke jabatan sipil lainnya merupakan pernyataan yang salah. Dia menjelaskan sipil tidak boleh masuk ke sipil jika di ruang lingkup tugas dan profesinya beririsan.

“Misalnya, seorang dokter bertindak sebagai jaksa kan tidak bisa. Jaksa bertindak sebagai dokter kan tidak bisa. Dosen bertindak sebagai notaris kan tidak boleh,” tandasnya.

Sebelumnya, Pada Pasal (3) beleid itu memuat aturan Polri bisa bertugas pada jabatan manajerial dan non-manajerial. Anggota boleh menjabat di luar struktur apabila jabatan itu berkaitan dengan fungsi kepolisian yang dilakukan berdasarkan permintaan dari K/L atau organisasi internasional.

Adapun 17 jabatan kementerian atau lembaga yang bisa diduduki Anggota Polri, yaitu:

1. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan

2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

3. Kementerian Hukum

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

5. Kementerian Kehutanan

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan

7. Kementerian Perhubungan

8. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

10. Lembaga Ketahanan Nasional

11. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

12. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

13. Badan Narkotika Nasional (BNN)

14. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

15. Badan Intelijen Negara (BIN)

16. Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

17/12/2025 10:21
2 Mobil di Garasi Bos Baru Antam

Jakarta –

Untung Budiharto diangkat menjadi Direktur Utama Antam. Intip sisi lain dari bos Antam yang baru, berikut ini isi garasinya.

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Untung terakhir kali menyampaikan hartanya pada 4 Februari 2025. Dia memiliki kekayaan sebesar Rp 12.575.644.749 (Rp 12,5 miliaran). Harta itu dilaporkan saat menjabat sebagai Komisaris PT Transportasi Jakarta.

Isi Garasi Bos Baru Antam

Soal isi garasinya, Untung hanya mendaftarkan dua model kendaraan dengan taksiran harga total Rp 650 juta, antara lain:

1. Toyota Nav tahun 2015, harganya Rp 150 juta
2. Toyota Camry tahun 2022, harganya Rp 500 juta

Tidak ada daftar kendaraan bermotor lain yang didaftarkan Untung. Semua mobil itu diperoleh atas hasil sendiri.

Profil Untung Budiharto yang diangkat jadi Dirut Antam

Untung Budiharto diketahui pensiunan TNI-AD dengan berpangkat Mayjen. Ia saat ini juga tercatat aktif sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

ikutip dari laman resmi Transjakarta, pengangkatan Untung Budiharto sebagai Komisaris Utama sejak 8 Juni 2023. Pria kelahiran Tegal pada 26 April 1965 sebelumnya mengakhiri karir di militer sebagai Pangdam Jaya.

Selama berkarir, Untung Budiharto tercatat sempat menjabat sebagai Danrem di Bangka Belitung, Paban di Staf Operasi, Waasops Kasad, Kasdam di Bukit Barisan, Direktur Operasi Badan SAR Nasional, hingga Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

PT Aneka Tambang Tbk (ATNM) atau Antam mengumumkan pengangkatan Untung Budiharto sebagai Direktur Utama (Dirut) baru menggantikan Achmad Ardianto. Keputusan ini diambil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (15/12/2025).

(riar/dry)

17/12/2025 10:14
Bukan Masalah Mampu, Tapi Rakyat Harus Cepat Dibantu

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mampu menangani dampak bencana di Sumatera. Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menilai meski pemerintah pusat mampu, masyarakat di daerah terdampak masih sangat membutuhkan bantuan internasional.

“Masalahnya kan bukan sekadar mampu atau tidak tetapi bagaimana secepatnya rakyat keluar dari penderitaan. Kita mengamati adanya ketidakpuasan publik secara luas karena respon penanganan bencana yang dianggap lambat,” kata Deddy kepada wartawan, Rabu (17/12/2025).

Dia mengaku masih melihat kondisi memprihatinkan dari warga terdampak bencana banjir dan longsor hingga seminggu setelah kejadian bencana.

Deddy menekankan masa rehabilitasi dan pemulihan sangat krusial. Dia menyebut daya tahan fisik dan psikis masyarakat perlu diperhatikan penuh dalam situasi yang sulit.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) terbatas dalam anggaran dan sumber daya. Deddy mengatakan proses pemulihan membutuhkan biaya besar, yang sering harus mengorbankan sektor lain.

“Bantuan kemanusiaan adalah bagian dari kemanusiaan dan peradaban antara bangsa, sehingga kita harus merasa malu menerima bantuan dari luar,” ujarnya.

“Tak akan ada rakyat yang kecewa kalau negara lain ikut membantu dan juga tidak akan merugikan wibawa Presiden ataupun martabat kita sebagai bangsa. Itu hal yang lumrah sebagaimana kita sering membantu negara-negara lain yang tertimpa musibah,” sambung dia.

Deddy menyoroti surat Pemerintah Aceh kepada dua lembaga PBB sebagai indikasi urgensi situasi di lapangan. Menurutnya, hal itu menandakan pemerintah daerah dan masyarakat sudah tak mampu lagi bertahan.

“Jadi kalau benar pemprov NAD mengirimkan surat kepada PBB, itu mencerminkan betapa urgensi nya situasi di lapangan. Itu menunjukkan betapa daya tahan masyarakat dan pemerintah di daerah terdampak sudah melampaui ambang batas psikologis,” ujarnya.

Deddy menilai isolasi daerah terdampak harus segera diselesaikan agar distribusi bantuan berjalan lancar. Dia menekankan kebutuhan dasar seperti tempat penampungan yang layak, air bersih, pangan dan kebutuhan pendukung seperti BBM dan listrik harus harus dipercepat.

“Menurut saya, jika pemerintah memang mampu harusnya benar-benar ditangani secara sistematis. Isolasi daerah-daerah terdampak harus diselesaikan agar distribusi bantuan lancar,” tuturnya.

“Kemampuan pemerintah haruslah terlihat di lapangan dengan nyata,” imbuh dia.

Prabowo Sebut RI Mampu Tangani Bencana

Presiden Prabowo Subianto mengatakan dihubungi sejumlah kepala negara sahabat untuk tawaran bantuan bencana banjir-longsor di Sumatera. Prabowo mengapresiasi bantuan tersebut, tapi dia menegaskan Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera.

Prabowo awalnya mengapresiasi inisiatif menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala Staf TNI menangani bencana banjir-longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Prabowo kemudian mengungkapkan ada tawaran bantuan dari kepala negara sahabat.

“Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

Prabowo kemudian menyinggung soal adanya desakan status bencana nasional di tiga provinsi tersebut. Prabowo menegaskan kondisi di lokasi dapat diatasi oleh pemerintah.

Aceh Surati 2 Lembaga PBB

Pemerintah Aceh resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Surat itu terkait permintaan bantuan untuk penanganan bencana paska banjir dan longsor yang terjadi di Aceh.

“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dilansir detikSumut, Senin (15/12)

Muhammad mengatakan saat ini juga telah ada 77 lembaga beserta 1.960 relawan yang telah membantu penanganan bencana di Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan internasional serta keterlibatan relawan dam lembaga diperkirakan akan terus bertambah.

Halaman 2 dari 2

(amw/jbr)

17/12/2025 08:52
Libur Nataru, Jumlah Penumpang di Bandara Sentani Jayapura Diprediksi Capai 590.652 Orang Regional 17 Desember 2025

Libur Nataru, Jumlah Penumpang di Bandara Sentani Jayapura Diprediksi Capai 590.652 Orang
Tim Redaksi
SENTANI, KOMPAS.com
– PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sentani mulai melakukan persiapan untuk melayani perjalanan udara pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
General Manager Bandara Internasional Sentani, I Nyoman Noer Rohim, mengatakan, jumlah penumpang pada periode posko Natal dan Tahun Baru diperkirakan naik sebesar 1,51 persen dibanding tahun 2024.
“Pada periode
Nataru
di Bandara Internasional Sentani selama 21 hari ini, kami memperkirakan pergerakan penumpang mencapai sekitar 590.652 penumpang,” ungkap I Nyoman Noer Rohim.
Puncak arus mudik Nataru memprediksi akan terjadi pada Minggu 21 Desember 2025.
“Untuk puncak arus keberangkatan diperkirakan terjadi pada 21 Desember 2025 dan puncak arus kedatangan terjadi pada 3 Januari 2026,” katanya.
Berbagai persiapan telah dilakukan, yakni dengan mendirikan Posko Terpadu Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kesiapan infrastruktur, fasilitas dan personel yang disiagakan secara optimal guna mengantisipasi peningkatan lalu lintas penerbangan pada
peak season
akhir tahun ini.
Noer Rohim mengatakan, posko Nataru Bandara Internasional Sentani akan beroperasi selama 21 hari untuk memastikan aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan di bandara berjalan optimal dan mematuhi regulasi di tengah
peak season
akhir tahun.
“Posko terpadu sudah kita dirikan tanggal 15 kemarin dan ini menjadi penanda dimulainya kesiapan penuh
Bandara Sentani
dalam melayani perjalanan udara masyarakat pada periode libur akhir tahun. Fokus kami adalah Melayani sepenuh hati kepada seluruh pengguna jasa bandara untuk memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman dan berkesan,” kata General Manager Bandara Internasional Sentani, I Nyoman Noer Rohim pada Rabu (17/12/2025).
Noer Rohim menyebut, posko ini juga berfungsi sebagai wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di bandara.
“Sinergi antara InJourney Airports sebagai operator bandara, regulator, maskapai penerbangan, operator
ground handling
, serta instansi terkait lainnya diperkuat melalui posko ini guna menjamin kelancaran operasional dan kenyamanan penumpang,” jelas Noer Rohim.
“Begitu juga infrastruktur sisi udara yakni
runway
,
taxiway
, apron hingga sistem kelistrikan dan fasilitas drainase dipastikan dalam kondisi baik untuk melayani penerbangan,” tambahnya.
Selain itu, kata Noer Rohim, posko juga menyediakan data lalu lintas penerbangan secara
real-time
untuk menjadi dasar pengambilan keputusan secara cepat dan tepat guna memastikan operasional bandara berjalan lancar.
“Tren lalu lintas penerbangan dan pergerakan penumpang pesawat dipantau setiap hari melalui posko, dimana data ini menjadi dasar dalam mengoptimalkan fasilitas, personel dan infrastruktur bandara untuk kelancaran operasional bandara,” katanya.
Untuk diketahui, Posko Natal dan Tahun Baru Bandara Internasional Sentani melibatkan ratusan personel lintas instansi, seperti TNI, Polri, Otoritas Bandara Wilayah X, Perum LPPNPI, BMKG, para Pimpinan Airlines; Ground Handling dan CIQ dan perwakilan Basarnas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 06:22
PT SRM Laporkan Belasan WNA China ke Polda Kalbar Terkait Aset Tambang Rusak Saat Insiden TNI Diserang

Liputan6.com, Jakarta – PT Sultan Rafli Mandiri menempuh jalur hukum pascainsiden penyerangan anggota Yonzipur 6 Satya Digdaya di area tambang emas Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Peristiwa yang terjadi pada Minggu 14 Desember 2025 melibatkan belasan warga negara China.

Direktur Utama Firman didampingi kuasa hukum PT SRM Muchamad Fadzri mendatangi Mapolda Kalbar dengan membawa laporan kronologis detail, bukti awal, serta daftar saksi lapangan.

“Kita sudah laporkan ke Polda Kalbar terkait penyerangan dan perusakan aset PT Sultan Rafli Mandiri pada tanggal 14 Desember di Tumbang Titi,” ucap Fadzri usai registrasi laporan.

Insiden bermula dari aktivitas pemantauan udara area operasional. Pengamanan internal mencermati penerbangan drone tanpa izin dekat fasilitas produksi. Kondisi itu memicu langkah persuasif demi mencegah risiko keselamatan.

Seorang petugas sipil bernama Iwan mendekati lokasi dan didampingi lima prajurit Yonzipur 6 Satya Digdaya. Kehadiran prajurit karena saat bersamaan sedang tugas Latihan Dalam Satuan di sekitar area.

Sempat ada dialog. Namun perbedaan bahasa memperkeruh suasana. Sejumlah warga negara asing diduga membawa senjata tajam, airsoft gun, serta alat setrum. Situasi semakin panas. Melihat suasana tak kondusif, petugas sipil serta prajurit menarik diri menuju kompleks perusahaan lantaran kalah jumlah serta tanpa perlengkapan tempur.

Saat penarikan berlangsung, kelompok tersebut merusak kendaraan operasional. Beberapa unit mobil serta sepeda motor rusak berat. Aktivitas produksi terhenti sementara. Kerugian material dicatat perusahaan, termasuk gangguan rasa aman karyawan lokal.

“Kasus tersebut laporannya secara resmi sudah dibuat pelapor dari PT SRM di Polda Kalbar Penanganan selanjutnya berada kewenangan Polda Kalbar melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum,” kata Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris saat dikonfirmasi.

Manajemen menyatakan keprihatinan mendalam atas korban prajurit TNI serta warga sipil. PT SRM menilai tindakan anarkis mencederai wibawa hukum nasional. Perusahaan menegaskan dukungan penuh penegakan hukum profesional.

17/12/2025 06:19
1 Kompi Berapa Orang Sebenarnya dalam Militer?

YOGYAKARTA – Banyak orang masih bertanya-tanya, 1 kompi berapa orang dalam sistem militer, padahal satuan ini punya peran penting dalam struktur organisasi dan operasi tempur.

Tidak banyak yang tahu jika pemahaman tentang kompi tidak hanya soal jumlah personel, tetapi juga fungsi, kepemimpinan, serta hubungan kompi dengan peleton dan batalyon.

Pengertian Kompi dalam Militer

Dilansir VOI dari laman Wikipedia, kompi merupakan unit militer yang berada satu tingkat di atas peleton dan satu tingkat di bawah batalyon. Di dalamnya terdapat beberapa peleton yang bekerja sebagai satu kesatuan.

Karena posisinya yang strategis, kompi sering dijadikan satuan operasional utama dalam berbagai misi, baik untuk tugas tempur maupun pengamanan wilayah.

1 Kompi Berapa Orang?

Jika dilihat secara umum, satu kompi berisi kurang lebih 100 anggota. Dalam praktiknya, jumlah ini bisa sedikit lebih banyak atau lebih sedikit tergantung jenis pasukan dan kondisi penugasan.

Kompi yang memiliki tugas khusus atau bersifat tempur biasanya membutuhkan personel tambahan dibandingkan kompi pendukung atau administratif.

Susunan Dasar di Dalam Kompi

Kemudian dalam satu kompi terbagi ke dalam beberapa peleton. Setiap peleton kemudian dibagi lagi menjadi regu-regu kecil yang menjadi unit terdepan di lapangan.

Agar seluruh anggota dapat bekerja secara terkoordinasi, terdapat unsur pimpinan dan pendukung yang bertugas mengatur komando, perencanaan, serta kebutuhan logistik.

Jumlah dan Jenis Kompi di Lingkungan TNI

Dalam TNI Angkatan Darat, satu kompi biasanya terdiri dari tiga sampai empat peleton. Total kekuatannya berkisar antara 100 hingga 130 prajurit.

Jenis kompi di TNI AD ini dapat beragam, mulai dari infanteri, kavaleri, artileri, hingga zeni. Setiap jenis memiliki tugas yang disesuaikan dengan kemampuan dan peralatannya.

Baca juga artikel yang membahas Mengenal Dwifungsi ABRI yang Membuat Tentara Over Power di Masa Orde Baru

Kemudian pada TNI Angkatan Laut, khususnya Korps Marinir, satu kompi umumnya beranggotakan sekitar 100 hingga 120 prajurit. Kompi marinir juga dibagi berdasarkan fungsi, seperti satuan tempur, pendukung, dan markas.

Adapun pembagian ini bertujuan agar operasi di lapangan dapat berjalan seimbang antara kekuatan tempur dan dukungan logistik.

Di TNI Angkatan Udara, kompi banyak ditemukan pada satuan Pasukan Khas dan unit pengamanan pangkalan. Jumlah personelnya berkisar 90 hingga 110 orang.

Tugas utama kompi ini meliputi pengamanan instalasi udara serta mendukung operasi militer lintas matra.

Kompi Berdiri Sendiri dalam TNI AD

Selain kompi yang berada di bawah batalyon, terdapat juga kompi berdiri sendiri. Artinya, kompi tersebut langsung berada di bawah komando tingkat lebih tinggi, seperti divisi atau komando teritorial.

Kompi jenis ini biasanya dibentuk untuk menjalankan tugas khusus, seperti penjinakan bahan peledak, kavaleri panser, kesehatan, atau kepolisian militer.

Mengetahui Struktur Organisasi dalam Satu Kompi

Nah, agar lebih mudah dipahami, struktur kompi terdiri dari komandan kompi sebagai pemimpin utama, wakil komandan yang membantu pengawasan, serta staf administrasi dan logistik.

Di bawahnya terdapat komandan peleton dan komandan regu yang memimpin langsung para prajurit di lapangan. Susunan ini membuat alur perintah berjalan jelas dan efektif.

Bagaimana Kompi di Negara Lain?

Tengak saja negar Inggris, kompi biasanya diberi nama huruf seperti A, B, atau C. Pimpinannya umumnya seorang kapten.

Sementara itu, di Amerika Serikat, kompi infanteri terdiri dari beberapa peleton senapan serta satu peleton senjata pendukung, dan dipimpin oleh seorang perwira berpangkat kapten.

Jika disimpulkan, jawaban dari pertanyaan 1 kompi berapa orang adalah sekitar 100 prajurit. Jumlah ini dapat berubah sesuai jenis pasukan dan tugasnya, dengan peran kompi tetap sangat penting dalam struktur militer.

17/12/2025 05:58
Duduk Perkara 15 WNA China Bentrok dengan Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang Regional 17 Desember 2025

Duduk Perkara 15 WNA China Bentrok dengan Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang
Tim Redaksi
PONTIANAK, KOMPAS.com
– Insiden kericuhan yang melibatkan 15 warga negara asing (WNA) asal China dengan prajurit TNI serta warga sipil di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, diduga berawal dari sengketa kepemilikan manajemen perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri (SRM).
Dua pihak mengklaim sebagai pengelola sah PT SRM.
Manajemen lama dipimpin Li Changjin, sementara manajemen baru mengklaim telah mengesahkan direksi melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Juli 2025.
Manajemen PT SRM versi lama menyatakan, 15 WNA China tersebut merupakan staf teknis yang dipekerjakan secara resmi di lokasi tambang.
Direktur Utama PT SRM versi lama, Li Changjin, membenarkan keberadaan mereka saat insiden terjadi.
Sementara itu, PT SRM versi baru dengan Firman sebagai direktur utama mengklaim telah mengesahkan susunan direksi baru melalui RUPS.
Pihak ini juga telah membuat pengaduan ke Polda
Kalbar
terkait dugaan penyerangan dan perusakan.
Peristiwa bentrokan itu terjadi di Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten
Ketapang
, Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 15.40 WIB.
Li Changjin menyebut insiden bermula saat staf teknis PT SRM berkewarganegaraan China mengoperasikan drone di area tambang.
Ia menegaskan penerbangan drone dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT SRM dan bukan kawasan terlarang.
“Atas peristiwa tersebut, drone dan telepon seluler milik staf teknis kami sempat disita, sementara rekaman di dalam perangkat dihapus, sebelum akhirnya dikembalikan,” kata Li Changjin.
Ia menambahkan, staf teknis tersebut merasa ketakutan karena perlengkapan mereka disita secara tiba-tiba oleh pihak keamanan perusahaan versi baru serta prajurit TNI.
“Kami juga tidak mengetahui kepentingan pihak tertentu berada di lokasi tersebut,” ujarnya.
Direksi PT SRM versi baru menilai aktivitas penerbangan drone tersebut dilakukan tanpa izin.
Kuasa hukum PT SRM versi baru, Muchamad Fadzri, menyampaikan keprihatinan atas insiden yang berujung kericuhan.
“Yang dilakukan warga negara asing kepada aparat kita sangat kami sesalkan. Kami turut prihatin dan menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan-pimpinan TNI karena gara-gara ulah WNA, aparat negara menjadi korban,” kata Fadzri, Selasa (16/12/2025).
Menurut Fadzri, insiden bermula dari kecurigaan pengamanan internal perusahaan terhadap aktivitas drone di sekitar area operasional tambang. Upaya persuasif dilakukan, namun komunikasi tidak berjalan baik.
“Karena komunikasi yang tidak berjalan baik, mereka menggunakan bahasa China, kami bahasa Indonesia, terjadi perselisihan. Keamanan internal kami diserang,” paparnya.
Kodam XII/Tanjungpura membenarkan adanya insiden yang melibatkan prajurit Yonzipur 6/Satya Digdaya dengan 15 WNA di area PT SRM saat prajurit tengah melaksanakan latihan dasar satuan.
Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura Kolonel Inf Yusub Dody Sandra mengatakan, laporan awal diterima dari pengamanan PT SRM terkait aktivitas drone tak dikenal di sekitar area latihan.
Empat prajurit mendatangi lokasi dan menemukan empat WNA yang mengoperasikan drone. Tak lama kemudian, sejumlah WNA lain datang hingga total berjumlah 15 orang.
Saat proses klarifikasi, terjadi penyerangan terhadap prajurit TNI yang diduga menggunakan senjata tajam, airsoft gun, dan alat setrum.
“Dalam situasi tersebut kemudian terjadi tindakan penyerangan terhadap prajurit kami,” kata Yusub dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (16/12/2025).
Prajurit kemudian menghindari konfrontasi lanjutan dan melaporkan kejadian ke komando.
Akibat insiden tersebut, satu unit mobil operasional Toyota Hilux dan satu sepeda motor karyawan PT SRM dilaporkan rusak.
Kodam menyatakan masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kronologi, motif penyerangan, serta tujuan penerbangan drone.
Melalui kuasa hukumnya, direksi PT SRM versi baru telah membuat pengaduan ke Polda Kalbar terkait dugaan penyerangan dan perusakan oleh 15 WNA China.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan belum menerima laporan detail terkait pengaduan tersebut.
“Silakan tanya ke Dirreskrimum Polda Kalbar,” kata Bayu.
Sementara itu, Kantor Imigrasi Ketapang memastikan telah mengamankan 15 WNA China tersebut untuk pemeriksaan keimigrasian.
Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Ketapang, Ida Bagus Putu Widia Kusuma, mengatakan para WNA tengah diperiksa terkait legalitas keberadaan dan aktivitas mereka.
“Mereka telah dibawa ke Kantor Imigrasi Ketapang,” kata Ida Bagus, Selasa (16/12/2025).
Ia menambahkan, seluruh WNA tersebut memegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang disponsori PT Sultan Rafli Mandiri versi direksi lama.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/12/2025 05:16