Kementrian Lembaga: TNI

  • Menhan: TNI siap kirim pasukan ke Gaza di bawah naungan PBB

    Menhan: TNI siap kirim pasukan ke Gaza di bawah naungan PBB

    Morowali (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan TNI siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan mandat untuk pengiriman pasukan.

    “TNI sudah mempersiapkan satuannya untuk tugas-tugas perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Sjafrie saat ditemui awak media di Bandara IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis.

    Walau sudah mendapat persetujuan dari PBB, Sjafrie mengaku jajarannya masih harus menunggu keputusan pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pengiriman pasukan.

    “Kita tunggu keputusan politik dari pemerintah,” jelas dia.

    Untuk diketahui, TNI sudah menyiapkan 20.000 pasukan untuk dikirim ke Gaza melakoni misi perdamaian PBB. Ke-20.000 pasukan itu terdiri dari satuan kesehatan dan Zeni yang membidangi pembangunan konstruksi.

    Tidak hanya pasukan, TNI juga sudah menyiapkan peralatan dari mulai di bidang kesehatan dan pengerjaan konstruksi untuk mendukung kerja pasukan di Gaza.

    Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB, Senin (17/11) mengadopsi resolusi yang disponsori Amerika Serikat (AS) untuk membentuk ISF di Jalur Gaza.

    Menurut resolusi tersebut, ISF akan beroperasi di Gaza melalui kerja sama dengan Israel dan Mesir, serta dengan mandat awal selama dua tahun.

    Pasukan tersebut bertugas mengamankan perbatasan Gaza, melindungi warga sipil, menyalurkan bantuan kemanusiaan, melatih kembali kepolisian Palestina, serta mengawasi proses pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.

    Sebanyak 13 negara anggota DK PBB mendukung resolusi tersebut, sementara Rusia dan China menyatakan abstain.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Korban Longsor Cilacap Belum Ditemukan, 1.000 Personel Gabungan Dikerahkan

    3 Korban Longsor Cilacap Belum Ditemukan, 1.000 Personel Gabungan Dikerahkan

    Jakarta

    Masih ada tiga korban longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap yang belum ditemukan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengerahkan 1.000 personel gabungan untuk menemukan korban.

    “Pola operasi sudah jelas. Kita menggunakan tenaga manusia dengan lebih dari 1.000 personel, ditambah peralatan yang ada, untuk menyisir seluruh sektor sesuai konsep operasi yang sudah direncanakan. Harapannya tidak ada sektor yang tersisa,” kata Kepala Basarnas RI, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, dilansir detikJateng, Kamis (20/11/2025).

    Pengerahan personel ini dilakukan karena daerah yang terdampak longsor begitu luas. Luasnya mencapai 12 hektare.

    “Pada saat bencana longsor terjadi di Desa Cibenying ini, kita tahu bahwa luas longsoran atau daerah terdampak lebih dari 12 hektare,” katanya.

    Menurutnya, hasil penelusuran di lapangan menunjukkan material longsor menyeret bangunan dan warga hingga puluhan meter dari titik awal. Hal ini membuat perkiraan lokasi korban menjadi bergeser jauh dari dugaan awal.

    “Saat kita mencari korban, kita kemarin mendapatkan bukti bahwa titik kediaman warga yang terdampak ternyata berada lebih dari 15 meter dari lokasi awal. Artinya, material longsoran bisa menyeret korban jauh dari titik yang ditentukan,” jelasnya.

    (rdp/idh)

  • BUMN Pertahanan Bikin Bom Baru, Bakal Dipakai Pesawat TNI AU

    BUMN Pertahanan Bikin Bom Baru, Bakal Dipakai Pesawat TNI AU

    Jakarta

    PT Dahana berhasil melakukan uji coba operasional Penelitian dan Pengembangan Materiel (Litbangmat) Bom BNT 250. Kegiatan itu dilakukan di Lanud Iswahjudi, Magetan, Selasa, 18 November 2025.

    Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Dahana Yusep Nugraha Rubani menyatakan uji coba ini sangat krusial dalam memastikan kesiapan operasional Bom BNT 250 di lapangan. Dia menjelaskan, Bom BNT 250 dirancang sebagai bom tajam (live bomb) berstandar NATO, yang diharapkan dapat menggantikan kebutuhan bom udara impor jenis MK-82 untuk pesawat tempur TNI Angkatan Udara.

    “Kami sangat berterima kasih atas dukungan penuh dan kerja sama yang solid dari Dislitbangau, Lanud Iswahjudi, Group Tempur 3, Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, serta PT Sari Bahari. Sinergi yang erat ini adalah kunci keberhasilan dalam menerjemahkan kebutuhan pertahanan menjadi produk yang siap pakai dengan standar militer yang ketat. Ini bukan hanya tentang produk, ini tentang kedaulatan teknologi bangsa kita,” ujar Yusep dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).

    Uji coba ini merupakan bagian dari sinergi strategis antara PT Dahana, Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara (Dislitbang AU), dan PT Sari Bahari, untuk mencapai kemandirian Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) nasional. Sebelumnya, Bom BNT 250 telah melewati serangkaian proses desain, analisis, verifikasi, telah melakukan uji coba pengembangan tanpa bahan peledak pada Maret lalu.

    Uji Coba Operasional dengan bahan peledak ini merupakan uji terakhir dengan harapan nanti bisa mendapatkan Sertifikat Uji Coba dan Sertifikat Kelaikan dari Puslaiklambangjau dan ke depan bisa mendapatkan Sertifikat Kelaikan/Sertifikat Design Approval dari Puslaik Kemhan yang merupakan salah satu persyaratan untuk produksi massal.

    BNT 250 akan menggantikan Bom MK82 yang digunakan secara masif oleh TNI AU. Kehadiran BNT 250, diharapkan dapat diproduksi secara massal, dan akhirnya dapat mengurangi ketergantungan impor serta meningkatkan perekonomian industri pertahanan nasional.

    PT Dahana berhasil melakukan uji coba operasional Penelitian dan Pengembangan Materiel (Litbangmat) Bom BNT 250. Kegiatan itu dilakukan di Lanud Iswahjudi, Magetan, Selasa, 18 November 2025. Foto: Dok. Dahana

    Lebih lanjut, Yusep menegaskan PT Dahana, dengan kapabilitasnya di Energetic Material Center (EMC) telah siap mendukung penuh upaya pengadaan alutsista nasional di sektor material peledak. Kesiapan ini mencakup seluruh tahapan mulai dari penelitian, pengembangan, hingga produksi massal.

    “Sebagai anggota DEFEND ID yang fokus pada energetic material, kami berkomitmen penuh untuk menjadi tulang punggung dalam penyediaan bahan peledak untuk setiap amunisi yang dikembangkan oleh industri pertahanan dalam negeri. Keberhasilan BNT 250 membuktikan bahwa kami memiliki kapabilitas untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi,” tegas Yusep.

    (hal/ara)

  • Antisipasi Letusan Susulan Semeru, Basarnas Evakuasi Warga

    Antisipasi Letusan Susulan Semeru, Basarnas Evakuasi Warga

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengintensifkan upaya evakuasi warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hal ini sebagai langkah antisipasi bahaya dari letusan susulan Gunung Semeru.

    Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya melaporkan Gunung Semeru meletus pada pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

    Dalam letusan itu, Gunung Semeru mengembuskan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

    Erupsi sempat terekam di seismogram Pos Pemantauan Gunung Api Badan Geologi di Lumajang memiliki amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 16 menit 40 detik.

    Aktivitas erupsi Gunung Semeru itu kemudian dipastikan berakhir pada pukul 18.11 WIB, namun pemerintah dan Badan Geologi masih menetapkan status Level IV (Awas) untuk mengantisipasi potensi aktivitas lanjutan yang mungkin terjadi.

    Dilansir Antara pada Rabu (19/11/2025) Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso mengatakan personel yang diberangkatkan memperkuat upaya evakuasi warga yang berada di wilayah rawan atau dalam radius paparan material vulkanik Semeru.

    “Kami sudah memberangkatkan personel dari Pos SAR Jember untuk membantu evakuasi warga karena ada juga sebagian warga yang sudah melaksanakan evakuasi mandiri,” ujarnya.

    Menurut dia, pelaksanaan tugas evakuasi dilakukan personel Basarnas Pos SAR Jember bersama dengan tim gabungan dari BNPB, dan BPBD, TNI/Polri di daerah.

    Petugas gabungan dibagi ke sejumlah titik untuk memastikan proses evakuasi berjalan tertib dan aman, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan warga yang tinggal dekat aliran sungai yang hulunya di Gunung Semeru.

    Pusat Pengendalian Operasi BNPB melaporkan setidaknya malam ini sudah ada 300 orang warga yang dievakuasi ke pengungsian yang disiapkan oleh tim petugas gabungan di Balai Desa Oro-oro Ombo, Balai Desa Penanggal, dan gedung SD 2 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang.

    Edy memastikan selain membantu upaya evakuasi, personelnya juga dikerahkan untuk bersiaga memantau aliran sungai yang berasal dari aliran Semeru untuk mengantisipasi potensi banjir lahar dingin saat hujan.

    Basarnas menilai hal ini penting dilakukan mengingat material vulkanik dapat terbawa hingga ke daerah permukiman dan jalur akses utama bila curah hujan tinggi mengguyur bagian lereng sekitar pusat erupsi.

    “Malam ini tim juga melaksanakan pemantauan antisipasi bila terjadi hujan yang bisa mengakibatkan banjir lahar dingin,” kata Edy.

    Dia juga memastikan Basarnas bersama segenap kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah dan juga relawan setempat terus memantau perkembangan untuk memastikan jalur evakuasi tetap aman.

  • SKK Migas Tegaskan dalam Proses Pencapaian Target Hulu Migas Butuh Sinergi dengan TNI

    SKK Migas Tegaskan dalam Proses Pencapaian Target Hulu Migas Butuh Sinergi dengan TNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan komitmennya untuk menjaga pasokan minyak dan gas bumi sesuai dengan target pemerintah. Upaya ini selaras dengan mandat Asta Cita, yang menempatkan ketahanan energi sebagai fondasi penting dalam memperkuat pertahanan negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jaminan keamanan menjadi faktor penentu agar setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dapat melaksanakan proyek hulu migas yang dikerjakan berjalan sesuai rencana.

    Proyek Hulu Migas sebagai Obyek Vital Nasional

    Proyek hulu migas sesungguhnya adalah proyek milik Negara yang dalam implementasinya dilaksanakan oleh KKKS yang berkontrak SKK Migas. 

    Oleh karena itu Negara memiliki kepentingan untuk menjamin proyek hulu migas bisa berjalan dengan baik dan agar SKK Migas dan juga KKKS dapat mengerjakan proyek tersebut sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan biaya yang efisien untuk mendukung kemampuan negara dalam menjaga ketersediaan pasokan minyak dan gas yang dibutuhkan untuk aktivitas industri, rumah tangga, hingga pembangunan ekonomi secara luas.

    Sebagai wakil negara dalam mengelola hulu migas, SKK Migas memegang peran sentral dalam pengusahaan pemenuhan pasokan energi nasional. Peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup peran manajerial dan yang paling penting adalah peran strategis, karena setiap langkah yang diambil akan menentukan struktur energi, pertahanan dan eknonomi nasional.

    Agar operasi hulu migas dapat berjalan dengan baik membutuhkan kepastian keamanan, standar keselamatan kerja yang tinggi, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi. Tanpa tiga unsur tersebut, operasi tidak hanya berisiko terganggu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang membahayakan lingkungan, masyarakat, dan keberlanjutan energi nasional. Dalam pelaksanaan pengamanan tersebut SKK Migas memastikan seluruh aspek telah berjalan secara terukur, profesional, dan konsisten demi menjaga kepentingan strategis negara.

    Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) Anggono Mahendrawan menyampaikan bahwa keamanan bukan sekadar pendukung, tetapi salah satu penentu utama keberhasilan operasi hulu migas.

    “Industri hulu migas berada di garis depan penyediaan energi nasional. Karena itu, keamanan di wilayah operasi bukan hanya kebutuhan operasional, tetapi juga bisa dianggap sebagai kebutuhan strategis negara untuk mengamankan industri hulu migas dalam mencukupi kebutuhan energi nasional,” tegasnya.

    Keamanan Adalah Fondasi Keberhasilan

    Hulu migas memiliki posisi vital bagi suatu negara, sehingga Negara memberikan dukungan pengamanan dari berbagai unsur pengamanan, termasuk TNI. Hal ini bukan semata karena industri hulu migas menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional, tetapi juga karena keberadaannya termasuk dalam kategori objek vital nasional yang harus dijaga agar stabilitas negara tetap terpelihara.

    Kepentingan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, di mana Pasal 7 ayat 2 butir 5 menetapkan bahwa salah satu tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Dengan demikian, keterlibatan TNI dalam ekosistem hulu migas merupakan mandat hukum dan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa aset strategis tersebut tetap aman dan dapat beroperasi tanpa gangguan.

    Kolaborasi antara SKK Migas dengan TNI pun menjadi semakin relevan. SKK Migas dan KKKS membutuhkan kepastian keamanan untuk menjamin kelancaran operasi, sementara TNI menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menjaga objek vital strategis. Sinergi ini dilakukan melalui mekanisme formal, terukur, dan sesuai regulasi, sehingga tetap menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan prinsip tata kelola yang baik.

    Sinergi Antar Pemangku Kepentingan Adalah Kunci Ketahanan Negara

    Pada akhirnya, sinergi antara SKK Migas dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk TNI & Polri menjadi kunci terciptanya operasi hulu migas yang aman dan berkelanjutan. Dengan fondasi hukum yang kuat, koordinasi yang terukur, serta komitmen bersama menjaga kepentingan strategis negara, sektor hulu migas diharapkan terus memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan energi dan kesejahteraan bangsa. SKK Migas menegaskan bahwa upaya menjaga keberlangsungan pasokan energi nasional adalah tanggung jawab bersama dan dengan kolaborasi yang solid, tujuan tersebut dapat dicapai secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

  • BNPB Naikkan Status ke Awas, 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Semeru

    BNPB Naikkan Status ke Awas, 3 Desa Terdampak Erupsi Gunung Semeru

    Jakarta (beritajatim.com) – Status aktivitas vulkanik Gunung Semeru naik berselang satu jam, dari level III atau ‘Siaga’ ke level IV atau ‘Awas’. Situasi tersebut terjadi pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 17.00 waktu setempat atau WIB.

    Abdul Muhari, Ph.D, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam siaran pers yang diterima beritajatim Rabu petang (19/11/2025) menyatkan kenaikan status tersebut telah dipantau oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB, khususnya terkait dengan potensi dampak dan kemungkinan terjadinya pengungsian warga. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto telah memerintahkan jajaran untuk merespons perkembangan situasi dan dampak erupsi, khususnya dampak korban, kerusakan dan pengungsian.

    Laporan sementara Pusdalops pada malam ini, terdapat tiga desa di dua kecamatan yang terdampak. Wilayah ini berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Desa tersebut yaitu Desa Supit Urang dan Desa Oro-Oro Ombo di kecamatan Pronojiwo, dan Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro.

    Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibantu unsur terkait telah mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Data sementara sebanyak 300 warga mengungsi sementara waktu di dua tempat.

    Pos pengungsian tersebut terseba di beberapa tempat, di antaranya Balai Desa Oro-oro Ombo sekitar 200 jiwa dan SD 2 Supiturang 100 jiwa. Selain itu, terdapat sejumlah warga dievakuasi menuju Balai Desa Penanggal. Namun pihak BPBD masih melakukan pendataan di lapangan.

    Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten malang, Provinsi Jawa Timur, terpantau erupsi pada Rabu siang (19/11), sekitar pukul 14.13 WIB. Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), jarak luncur awan panas saat erupsi kurang dari 13 km. Menyikapi situasi ini, pemerintah daerah telah menginformasikan kepada warga untuk berhati-hati.

    Dilihat secara visual, awan panas guguran teramati dengan jarak luncur 13 m mengarah ke tenggara dan selatan. Di samping itu, juga teramati satu kali awan panas kurang dari 13 km tenggara-selatan Besuk Kobokan.

    Dengan kenaikan status tersebut, otoritas kegunungapian PVMBG merekomendasikan beberapa langkah. Pertama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 20 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar.

    Kedua, tidak beraktivitas dalam radius 8 Km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar).

    Berikutnya, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

    Sebelumnya PVMBG menetapkan kenaikan aktivitas vulkanik Gunung Semeru dari level II atau ‘Waspada’ ke level III atau ‘Siaga’ pada hari ini, Rabu (19/11), pukul 16.00 WIB. Namun, berselang satu jam, tepatnya 17.00 WIB, status aktivitas vulkanik dinaikkan ke level tertinnggi, level IV atau ‘Awas’.

    Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari, terhitung mulai 19 November hingga 26 November 2025. Hal ini diharapkan pos komando segera diaktifkan dan penanganan darurat bencana dapat berjalan secara efektif. [aje]

  • Banjir Landa 2 Kecamatan di Lombok Timur

    Banjir Landa 2 Kecamatan di Lombok Timur

    MATARAM – Bencana banjir melanda sejumlah desa di dua kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

    Berdasarkan data Pusdalops BPBD NTB, bencana banjir ini diakibatkan oleh hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur pada Rabu siang.

    “Lokasi kejadian di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya dan Desa Perigi, Desa Puncak Jeringo di Kecamatan Suele,” ujar Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ahmadi dilansir ANTARA, Rabu, 19 November.

    Akibat banjir tersebut, sebanyak 313 kepala keluarga (KK) atau 1.164 jiwa terdampak di Desa Labuhan Lombok dan satu Jembatan Aik Bete di Kecamatan Suele mengalami kerusakan dan terputus diterjang banjir.

    Menurutnya saat ini, BPBD Provinsi NTB berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Lombok Timur dan pihak terkait, TNI/Polri, termasuk petugas kecamatan hingga desa lainnya untuk mengatasi bencana tersebut.

    “Kebutuhan mendesak di lokasi mesin sedot air dan air bersih. Sedangkan kondisi saat ini hujan dengan intensitas sedang di lokasi,” katanya.

    Untuk mengantisipasi bencana, pihaknya mengimbau masyarakat perlu mewaspadai potensi hujan ekstrim dan angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

    “Saat ini sebagian wilayah NTB sudah memasuki periode musim hujan dan sebagian lainnya masih dalam periode peralihan musim. Potensi hujan cukup signifikan pada 10 hari mendatang, sehingga masyarakat di imbau agar memperhatikan kebersihan dan debit di wilayah aliran air,” katanya.

     

  • Tim Reformasi Terima Usulan Polri Masuk di bawah Kementerian Keamanan

    Tim Reformasi Terima Usulan Polri Masuk di bawah Kementerian Keamanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri telah mendapatkan usulan terkait pembentukan Kementerian Keamanan untuk menaungi Polri.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan usulan muncul setelah melakukan audiensi dengan pengamat politik Faizal Assegaf.

    Dia menjelaskan, ide itu muncul karena berkaca pada TNI yang berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam urusan anggaran hingga rekrutmen. 

    “Polisi, dulu karena pemisahan dari TNI, memang enggak ada karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan, polisi kan tidak ada. Maka muncul ide bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan,” ujar Jimly di PTIK, Rabu (19/11/2025).

    Selanjutnya, Jimly juga mendapatkan ulusan soal penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) agar melakukan urusan seperti Kemenhan.

    Selain itu, ada juga usulan soal koordinasi Polri yang dibagi ke beberapa kementerian. Misalnya, urusan hukum ke Kementerian Hukum (Kemenkum) dan koordinasi lainnya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ada lagi usul lain ‘Ini dibagi aja. Untuk penegakan hukum koordinasinya ke menteri hukum, koordinasi yang itu ke menteri dalam negeri’,” imbuh Jimly.

    Namun demikian, Jimly memastikan bahwa hingga saat ini belum ada usulan yang dieksekusi. Dia hanya mengatakan tim reformasi Polri masih melakukan belanja masalah alias menampung sejumlah masukan dari seluruh pihak.

    “Itu alternatif. Tidak apa apa, nanti kami bahas. Sabar-sabar,” pungkasnya.

  • Dilarang Prabowo, Begini Awal Tradisi Pengerahan Siswa Sambut Presiden

    Dilarang Prabowo, Begini Awal Tradisi Pengerahan Siswa Sambut Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengerahan massa siswa atau pelajar sekolah untuk menyambut setiap kunjungan presiden ke daerah sudah lazim terjadi di Indonesia. Tradisi yang dilestarikan oleh pemerintah sejak Orde Baru ini baru ini sepertinya bakal berakhir. Presiden Prabowo Subianto menyurati kepala daerah untuk menghentikan kebiasaan itu.

    Setiap ada kunjungan presiden ke daerah, biasanya para siswa tingkat SD hingga SMA dimobilisasi oleh pemda bekerja sama dengan aparat TNI/Polri akan berjejer di pinggir jalan di bawah terik matahari, memegang bendera merah putih, dan melambaikan tangan saat rombongan presiden melintas. 

    Pemandangan tersebut masih terjadi sampai hari ini dan tidak ada siswa yang berani menolak karena akan berhadapan dengan aparat. Tujuannya tentu saja pemda dan aparat setempat ingin membuat suasana penyambutan yang meriah dan menampilkan masyarakat setempat seolah menerima kunjungan presiden dengan baik.

    Saat Presiden Prabowo berkunjung ke Kota Solo, Jawa Tengah untuk meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia (RS KEI), Rabu (19/11/2025), para siswa SD berjejer di pinggir Jalan Ki Hajar Dewantara menyambut kedatangannya. 

    Begitu rombongan presiden melintas, para siswa langsung kompak melambai-lambaikan bendera merah putih dan meneriakkan nama “Pak Prabowo”.

    Presiden Prabowo Subianto menyapa anak-anak SD yang menyambutnya dari atas mobil Maung RI 1 saat melintas menuju RS KEI di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 19 November 2025. – (Beritasatu.com/Wijayanti Putri)

    Riuh sambutan para pelajar membuat Prabowo yang berada dalam mobil Maung berpelat RI 1 senang dan melambaikan tangan ke arah siswa dari balik jendela mobil. Tak hanya itu, Prabowo lalu membuka sunroof di atap mobil dan mengeluarkan sebagian tubuhnya untuk menyapa para siswa sambil melambaikan tangan.

    Para siswa tentu saja senang melihat langsung presiden secara dekat. Seperti diungkap Muhammad, seorang siswa SDN Tugu Kota Solo. “Senang bisa lihat Pak Presiden Prabowo langsung, keren banget,” katanya.

    Dari Solo, Prabowo lanjut ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meresmikan Jembatan Kabanaran yang mengubungkan Bantul dan Kulon Progo. Kedatangan Prabowo juga mendapat sambutan meriah.

    Dalam pidato sambutannya, Prabowo mengaku terkesan dengan sambutan hangat para pelajar kepada dirinya saat berkunjung ke daerah, tetapi dia menginginkan agar para pelajar lebih baik bersekolah saja, tidak perlu sibuk dalam urusan seremonial penyambutan pejabat.

    Prabowo lantas meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk mengirimkan surat kepada seluruh kepala daerah agar tidak perlu lagi mengerahkan para pelajar untuk penyambutan dirinya.

    “Kalau seandainya saya kunjungan kerja mohon anak-anak sekolah tidak perlu menyambut saya di pinggir jalan, biarlah mereka di sekolah masing-masing,” ujar Prabowo.

    Prabowo memahami kalau banyak anak-anak ingin melihatnya secara langsung, tetapi dia tak mempermasalahkannya apabila mereka tidak menunggu sampai terlalu lama di bawah terik matahari. 

    “Saya senang setiap kali lihat wajah wajah rakyat, wajah anak-anak itu. Saya juga tambah semangat, saya tambah muda karena energi dari mereka,” ujarnya.

    Pelajar menyambut pemimpin negara, tamu peserta Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika di depan Jakarta Convention Center, 22 April 2015. – (Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao)

    Prabowo menyarankan para siswa apabila ingin melihat dirinya cukup melalui televisi saja, tidak perlu harus capek-capek berdiri menunggu di bawah terik matahari di pinggir jalan.

    “Saya kasihan mereka menunggu lama di bawah panas terik matahari. Saya khawatir mengurangi waktu jam sekolah mereka,” sambung Prabowo.

    Prabowo menginstruksikan kepada kepala daerah untuk tidak lagi memobilisasi siswa dalam menyambut kunjungan presiden di daerah.

    “Saya mohon para bupati selanjutnya bupati di seluruh Indonesia, wali kota,  kalau saya datang tidak perlu anak-anak sekolah untuk dikerahkan,” tukasnya.

    Pengerahan anak sekolah untuk menyambut kunjungan presiden di daerah selama ini sering menimbulkan kontroversi karena dinilai tak ada urgensinya dengan dunia pendidikan, kecuali hanya sebatas pencitraan pejabat elite saja.

    Pengamat politik sekaligus filsuf Rocky Gerung mengkritik keras tradisi memobilisasi anak-anak sekolah untuk menyambut setiap kunjungan presiden dan para pejabat elite di daerah. 

    Menurutnya, kebiasaan ini sebagai cerminan praktik feodalistik yang tidak sejalan dengan pendidikan modern. Dia menuding langkah itu sebagai pelanggaran atas hak anak untuk belajar dan bermain.

    “Anak-anak seharusnya tidak dijadikan alat untuk pencitraan politik. Mereka memiliki hak untuk bersekolah dan mendapatkan gizi yang baik, bukan dilibatkan dalam aktivitas seremonial yang tidak mendidik,” ujarnya dikutip dari video di kanal YouTubenya.

    Tradisi orde baru

    Praktik pengerahan pelajar untuk menyambut kunjungan presiden di daerah telah berlangsung lama di Indonesia, meskipun tidak ada tanggal pasti kapan dimulainya. Tidak ada aturan tertulis mengenai hal ini, tetapi praktiknya sudah mengakar dalam pemerintahan.

    Setiap presiden berkunjung ke daerah, pemda akan sibuk mempersiapkan penyambutan meriah dengan melibatkan berbagai kalangan, bahkan mobilisasi siswa. Para pelajar sering diminta berpakaian rapi, memegang bendera merah putih, berjejer di pinggir jalan untuk menyambut rombongan presiden. 

    Aparat bahkan tak segan menutup jalan yang akan dilalui rombongan presiden, tanpa peduli kalau rakyat yang sudah membayar pajak untuk membiaya pembangunan jalan itu berhak untuk menggunakannya kapan saja.

  • TNI Pastikan Anak Buah KSAD Maruli Tak Bekingi Sengketa Lahan JK di Makassar

    TNI Pastikan Anak Buah KSAD Maruli Tak Bekingi Sengketa Lahan JK di Makassar

    Bisnis.com, JAKARTA — TNI telah membantah adanya kehadiran anak buah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di sengketa lahan terkait Jusuf Kalla di Makassar.

    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono mengatakan Mayjen Achmad Karna Widjaja selaku Stafsus KSAD memang berada di Makassar. 

    Namun, kehadiran Mayjen Achmad dalam rangka lepas sambut Kapolda Sulawesi Selatan yang dihadiri rekan-rekan seangkatannya di Lemhannas. Alhasil, keberadaan Achmad murni karena agenda yang bersifat pribadi.

    “Tetapi murni dalam rangka menghadiri rangkaian acara bersifat pribadi, seperti lepas sambut Kapolda Sulawesi Selatan bersama rekan-rekan seangkatan Lemhannas beliau, serta pertemuan internal membahas rencana persiapan reuni mantan anggota Denintel Makassar,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (19/11/2025).

    Lebih lanjut, Donnye mengemukakan persepsi publik terkait Mayjen Achmad berada di kawasan sengketa lahan Jusuf Kalla dengan entitas anak usaha Lippo itu karena acaranya berdekatan.

    “Seluruh kegiatan tersebut kebetulan berlangsung di kawasan yang lokasinya berdekatan dengan area yang kemudian menjadi perhatian publik,” imbuhnya.

    Berdasarkan pendalaman internal, Donny mengungkap bahwa Mayjen Achmad tidak pernah masuk maupun terlibat dalam eksekusi sita lahan.

    “Dengan demikian, tuduhan bahwa yang bersangkutan membekingi salah satu pihak dalam sengketa lahan tersebut tidaklah benar,” pungkas Donny.