Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI

  • Bentengi Kampung dari Narkoba, Wali Kota Mojokerto Perkuat Peran Satlinmas

    Bentengi Kampung dari Narkoba, Wali Kota Mojokerto Perkuat Peran Satlinmas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Mojokerto terus diperkuat melalui sinergi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto, jajaran TNI-Polri, serta masyarakat. Salah satu upaya tersebut dilakukan di Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, melalui penguatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

    Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan komitmen tersebut saat memberikan amanat dalam apel Satlinmas Kelurahan Meri yang digelar di Poskamling Lingkungan GPM RT 3 RW 4, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan. Dalam arahannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikan bahwa Pemkot Mojokerto memiliki visi.

    “Pemerintah Kota Mojokerto mempunyai visi untuk menjadikan Kota Mojokerto sebagai kota yang maju, berdaya saing, berkarakter, dan berkelanjutan. Visi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya dengan mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini,” ungkapnya, Rabu (17/12/2025).

    Satlinmas merupakan garda pendukung keamanan lingkungan. Pencegahan narkoba, lanjutnya, harus dimulai dari lingkungan terkecil agar generasi muda Kota Mojokerto terlindungi. Ning Ita menegaskan bahwa generasi muda menjadi sasaran utama dalam upaya pencegahan narkoba, mengingat peran mereka sebagai penerus pembangunan daerah dan bangsa.

    “Generasi muda tidak boleh terjerumus narkoba. Dampaknya sangat buruk bagi kesehatan, masa depan, hingga konsekuensi hukum. Kita wajib melindungi mereka. Kepada anggota Satlinmas Kelurahan Meri, agar bisa mengenali potensi kerawanan di wilayahnya, khususnya terkait banyaknya rumah kos yang dihuni masyarakat dari luar daerah,” katanya.

    Kondisi tersebut dinilai berpotensi menjadi celah masuknya peredaran narkoba jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Sehingga hal tersebut harus diwaspadai bersama karena dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban wilayah. Ning Ita turut menyampaikan apresiasi atas prestasi Kelurahan Meri.

    “Kelurahan Meri telah berhasil meraih peringkat lima besar dalam ajang Siskamling Terpadu tingkat Jawa Timur Tahun 2025. Saya bangga Kelurahan Meri berhasil mengharumkan nama Kota Mojokerto. Ini bukti komitmen masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya,” ujarnya.

    Menutup amanatnya, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu memerangi narkoba demi masa depan generasi penerus.

    “Perang melawan narkoba memang tidak mudah, tetapi dengan kebersamaan dan keyakinan, kita bisa menang. Mari jaga generasi muda agar tumbuh sehat, kuat, dan bebas dari narkoba,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Pemprov Jatim Bentuk Satgas Anti Premanisme, Patroli Digelar Mendadak

    Pemprov Jatim Bentuk Satgas Anti Premanisme, Patroli Digelar Mendadak

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim, Eddy Supriyanto menegaskan, Pemprov Jatim bersama dengan unsur Forkopimda lain terus melakukan patroli keamanan, termasuk dalam memberantas premanisme di Jatim.

    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/408/013/2025 tentang Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme yang Mengganggu Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Iklim Investasi di Provinsi Jawa Timur 2025.

    “Kami juga menindaklanjuti surat keputusan Menkopolkam terkait satgas terpadu ormas terafiliasi premanisme. Di Jatim telah menyusun Kepgub tentang satgas yang berisi Forkopimda TNI-Polri dan pihak lainnya,” kata Eddy, Rabu (17/12/2025).

    “Kami juga sudah apel di Polda Jatim dalam menyiapkan satgas anti premanisme dan sudah patroli di Surabaya. Selanjutnya, akan patroli di berbagai tempat secara mendadak untuk mengantisipasi aksi premanisme. Sinergi Pemprov, TNI-Polri, dan berbagai pihak terkait kami yakin bisa menekan angka premanisme di Jatim,” tambahnya.

    Eddy memastikan pihaknya bersama Forkopimda Jatim akan terus melakukan patroli baik dalam skala kecil maupun besar untuk menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. “Nataru juga akan kami lakukan patroli, dan leading sektornya Polda Jatim,” tambahnya.

    Lebih lanjut kata Eddy, pihaknya juga mewaspadai potensi bencana alam yang terjadi di Jatim di tengah ancaman cuaca ekstrem. “Kita juga lebih antisipasi potensi bencana alam, karena masyarakat ini kan banyak yang liburan saat libur Nataru. Kita antisipasi bencana-bencana di tempat wisata,” tegasnya.

    “Di luar itu, Jatim sangat aman, nyaman, kondusif, dan kebutuhan pokok sangat terkendali,” pungkasnya. (tok/kun)

  • Prabowo Sudah Tiba di Sumatra Barat, Tinjau Lagi Penanganan Banjir dan Longsor

    Prabowo Sudah Tiba di Sumatra Barat, Tinjau Lagi Penanganan Banjir dan Longsor

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, pada Rabu (17/12/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara diagendakan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana sekaligus memastikan percepatan pemulihan infrastruktur.

    Sebelumnya, Kepala Negara menyampaikan bahwa bencana ini harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan karena permasalahan perubahan cuaca dan iklim. Presiden juga menegaskan bahwa keadaan bencana yang sedang dihadapi harus diatasi bersama.

    “Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai,” ujar Presiden Prabowo dalam pengantarnya di Sidang Kabinet Paripurna pada Senin (15/12/2025).

    Sebelumnya, Kepala Negara lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta pada pukul 17.00 WIB.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan ke Sumatra Barat yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya masuk wilayah terdampak banjir Sumatra, khususnya wilayah Aceh Tamiang.

    Pesan itu disampaikan Prabowo saat meninjau posko pengungsian warga terdampak banjir di Desa Sukajadi, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025). Prabowo mengatakan pemerintah akan turun akan membantu semua warga yang terdampak banjir. 

    “Saya minta maaf kalau masih ada yg belum, kita sedang bekerja keras, mungkin listrik yg belum ya, listrik sudah mulai. Ya, kita berusaha kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit jadi kita atasi bersama. Saya kira itu saja, ya mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” katanya.

    Selain itu, Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai langkah pencegahan terhadap bencana. Dalam arahannya kepada warga dan pemerintah daerah, Prabowo menekankan bahwa kerusakan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap meningkatnya risiko bencana.

    Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak lebih waspada dalam mengelola alam.

    “Kita sekarang harus waspada hati-hati kita harus jaga lingkungan kita, alam kita harus kita jaga, kita tidak boleh tebang pohon sembarangan,” ujar Prabowo.

  • Dishub prediksi 7 juta orang masuk Kota Yogya saat Nataru

    Dishub prediksi 7 juta orang masuk Kota Yogya saat Nataru

    Yogyakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta memprediksi sekitar tujuh juta orang akan masuk ke Kota Yogyakarta selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Kepala Dishub Kota Yogyakarta Agus Arif Nugroho di Kota Yogyakarta, Rabu, mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari pergerakan orang dengan tujuan ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diperkirakan mencapai 9,38 juta orang.

    “Tujuan ke DIY sebesar 9,38 juta orang dan masuk ke Kota Yogyakarta sebesar tujuh juta orang,” kata dia.

    Agus Arif menjelaskan pergerakan masyarakat ke Kota Yogyakarta diperkirakan didominasi pengguna kendaraan pribadi sebanyak 3,86 juta orang, sedangkan 3,16 juta orang lainnya menggunakan angkutan umum.

    Dishub Kota Yogyakarta juga memprediksi kenaikan volume lalu lintas rata-rata mencapai 20 persen ketimbang lalu lintas harian rata-rata selama periode libur Nataru 2025/2026.

    Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Yogyakarta AKP Alvian Hidayat mengakui masih ada persoalan parkir liar di kawasan selatan Stasiun Tugu Yogyakarta yang kerap muncul saat musim liburan.

    Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut Alvian, kepolisian telah mendirikan pos pengamanan yang melibatkan petugas gabungan dari Polri, TNI, Satpol Pamong Praja, serta Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub Kalbar Geram WNA China Serang TNI, Instruksikan Disnaker Selidiki TKA China di Ketapang

    Wagub Kalbar Geram WNA China Serang TNI, Instruksikan Disnaker Selidiki TKA China di Ketapang

    GELORA.CO – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan mengecam aksi penyerangan terhadap anggota TNI di Kabupaten Ketapang, Kalbar. Ia meminta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalbar bersama Kantor Imigrasi untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing (TKA) di Kalimantan Barat.

    “Tidak ada pembenaran untuk tenaga kerja asing yang berbuat seenaknya saat bekerja di Indonesia, apalagi sampai melakukan penyerangan terhadap anggota TNI oleh 15 warga negara asing asal Beijing di Kabupaten Ketapang,” kata dia, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu, 17 Desember 2025.

    Kris menegaskan tidak ada toleransi bagi tenaga kerja asing yang bertindak sewenang-wenang, apalagi sampai melakukan kekerasan terhadap aparat negara. Menurutnya, TNI merupakan alat negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tindakan penyerangan terhadap aparat TNI merupakan pelanggaran serius.

    “Kalau ada tenaga kerja asing yang menyerang aparat TNI, tentu ini tidak bisa ditoleransi. Semua harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Kris

    Ia menyebutkan, investigasi yang dilakukan tidak hanya untuk mengungkap kronologi dan motif kejadian, tetapi juga memastikan legalitas izin kerja para WNA yang terlibat.

    “Selain perilakunya, legalitas izin kerja mereka juga harus dicek. Bagi tenaga kerja asing yang melanggar hukum atau bersikap agresif, harus dipulangkan ke negara asalnya. Mereka tidak layak bekerja di Indonesia,” ujarnya

    Kronologi

    Insiden tersebut terjadi di area PT Sultan Rafli Mandiri, Kabupaten Ketapang, pada Minggu, 14 Desember 2025. Kejadian bermula saat empat prajurit TNI dari Batalyon Zipur 6/SD menindaklanjuti laporan adanya aktivitas drone mencurigakan di sekitar area perusahaan.

    Saat mendekati operator drone, aparat TNI awalnya menemukan empat warga negara asing. Namun, tidak lama kemudian, sebanyak 11 WNA lain muncul dan menyerang prajurit TNI dengan menggunakan senjata tajam, airsoft gun, serta alat kejut listrik.

    Wagub Krisantus menegaskan, pemerintah daerah akan memastikan seluruh tenaga kerja asing di Kalimantan Barat mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Langkah hukum harus segera dilakukan agar pelaku mendapat sanksi sesuai ketentuan, sekaligus menjaga marwah dan keselamatan TNI sebagai alat negara,” tuturnya.

    Kapendam XII/Tanjungpura, Kolonel Inf Yusub Dody Sandra, menjelaskan, prajurit TNI mengambil langkah taktis untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih luas.

    “Prajurit mengambil langkah menghindari eskalasi dan mundur ke area perusahaan,” kata dia. 

    Akibat insiden tersebut, satu unit mobil dan satu sepeda motor milik perusahaan mengalami kerusakan.

    Sementara itu, Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Jamallulael, menyatakan, penanganan insiden yang melibatkan warga negara asing menjadi kewenangan lembaga terkait di tingkat pusat.

    Ia menjelaskan bahwa TNI di wilayah hanya berperan memfasilitasi dan memberikan keterangan kepada satuan yang berwenang, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

    “Secara hierarki, penanganan dan penyampaian informasi resmi sudah dilakukan oleh Badan Intelijen dan instansi terkait di pusat. Kami di daerah hanya memfasilitasi dan memberikan data pendukung,” katanya.

  • Terima Laporan 95 Jembatan Putus di Aceh, Gibran: Ini PR Kami di Pusat

    Terima Laporan 95 Jembatan Putus di Aceh, Gibran: Ini PR Kami di Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima laporan soal 95 jembatan terputus saat melakukan kunjungan di Aceh.

    Gibran mengatakan bahwa perbaikan puluhan jembatan ini merupakan tugas dari pemerintah pusat agar pemberian bantuan bisa lebih lancar.

    “Tadi dilaporkan ke saya, ada 95 jembatan yang terputus. Jadi, ini PR untuk kami dari [pemerintah] pusat agar segera memperbaiki jembatannya, supaya arus logistik, sembako, dan BBM bisa kembali lancar,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Dia menambahkan kunjungan ini merupakan upaya mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada bantuan darurat, tetapi juga pada pemulihan infrastruktur yang terdampak.

    Kemudian, mantan Wali Kota Solo ini juga mengimbau kepada seluruh pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, dan berbagai pihak terkait lainnya.

    “Nanti kita gotong royong semua ya dengan pemerintah daerah, dengan TNI Polri juga, jadi saya mohon warga di sini benar-benar diprioritaskan,” imbuhnya.

    Adapun, Gibran menekankan bahwa pemerintah pusat saat ini tengah berupaya mengatasi berbagai kendala infrastruktur yang menghambat distribusi bantuan.

    Wapres menegaskan bahwa pemerintah melalui berbagai kementerian dan BUMN terus bergerak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi.

    “Tadi saya bersama Pak Wamen BUMN, Wamen PU, Pertamina, PLN, nanti kita segerakan semua, listrik, BBM,” pungkasnya.

  • Gibran Bertolak ke Aceh Hari Ini (17/12), Pantau Perbaikan Infrastruktur Terdampak Banjir

    Gibran Bertolak ke Aceh Hari Ini (17/12), Pantau Perbaikan Infrastruktur Terdampak Banjir

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming telah berangkat ke Aceh untuk meninjau wilayah terdampak bencana hari ini, Rabu (17/12/2025).

    Gibran berangkat dari Aceh menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing 737-800 TNI AU yang lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Setibanya di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan, Wapres langsung berangkat menuju Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Pidie Jaya menggunakan Helikopter Kepresidenan. 

    “Rangkaian peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak serta penanganan infrastruktur vital pascabencana tertangani secara cepat dan tepat,” dalam keterangan Setwapres RI, Rabu (17/12/2025).

    Setwapres menambahkan Wapres Gibran dijadwalkan meninjau Posko Pengungsian di Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Kampung Gumpang Lempuh, Kecamatan Putri Betung. Di lokasi ini, Wapres memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti logistik, layanan kesehatan, dan hunian sementara. 

    Selain itu, Gibran juga akan meninjau Jembatan Aih Boboh yang merupakan infrastruktur penghubung terdampak bencana banjir dan longsor. 

    Selanjutnya, orang nomor dua di RI ini melanjutkan agenda peninjauan ke Kabupaten Pidie Jaya. Di wilayah ini, Wapres dijadwalkan mengunjungi Posko Pengungsian di Masjid At Taqwa, Meunasah Balek, serta meninjau sejumlah titik terdampak bencana lainnya.

    Usai menyelesaikan rangkaian peninjauan di Gayo Lues dan Pidie Jaya, eks Wali Kota Solo ini dijadwalkan bertolak menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh, untuk selanjutnya kembali ke Jakarta.

    Adapun, turut mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini antara lain Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Kepala Badan Pengatur BUMN Aminuddin Ma’aruf, dan Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.

  • Penasihat Hukum Sebut Tuntutan Oditur Militer Tak Berkeadilan dalam Kasus Tewasnya Prada Lucky

    Penasihat Hukum Sebut Tuntutan Oditur Militer Tak Berkeadilan dalam Kasus Tewasnya Prada Lucky

    KUPANG – Tim penasihat hukum (PH) 17 terdakwa kasus penganiayaan yang berujung tewasnya Prada Lucky Namo menolak tuntutan Oditur Militer yang menuntut hukuman 9 dan 6 tahun penjara disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq TNI Angkatan Darat.

    Penolakan tersebut disampaikan dalam nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan pada sidang lanjutan di Pengadilan Militer III-15 Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (17 Desember).

    Tim penasihat hukum terdakwa terdiri dari Letkol I Ketut S, Mayor Gatot Subur, Kapten Indra Putra, dan Letda Chk Benny Suhendra Las Baun. Nota pembelaan dibacakan secara bergantian oleh para penasihat hukum dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Mayor Chk Subiyanto, didampingi Letkol Chk Alex Pandjaitan dan Mayor Chk Wasinton Marpaung sebagai hakim anggota.

    Dalam pleidoinya, tim penasihat hukum menilai proses persidangan seharusnya mengukur secara proporsional tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa.

    “Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan penelitian secara hukum, kami selaku penasihat hukum terdakwa bukan ingin mengaburkan, melainkan memohon kepada majelis hakim yang mulia agar memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat seluruh bukti dan fakta persidangan, serta tidak mendasarkan putusan pada intervensi, termasuk opini publik,” ujar Letda Benny Suhendra saat membacakan nota pembelaan dilansir dari Antara, Rabu, 17 Desember.

    Penasihat hukum menilai tuntutan pidana 9 dan 6 tahun penjara ditambah pemecatan dari dinas TNI AD tidak mencerminkan rasa keadilan dan kemanusiaan bagi para terdakwa dan keluarganya. Mereka berpendapat, berdasarkan fakta persidangan, pemukulan yang terjadi dilakukan dalam konteks kekecewaan dan upaya membina korban agar tidak mengulangi perilaku yang dianggap menyimpang.

    Dalam persidangan, penasihat hukum juga mengungkapkan keterangan hasil pemeriksaan korban terkait dugaan penyimpangan seksual yang disebut telah dilakukan korban sejak masih sipil hingga menjadi anggota TNI. Identitas pasangan korban turut disebutkan dalam persidangan tersebut.

    Tim penasihat hukum menilai tuntutan oditur militer cenderung dipengaruhi opini publik dan tidak sepenuhnya mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

    “Tujuan hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan, melainkan dalam hukum pidana modern lebih menitikberatkan pada pembinaan agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari,” kata penasihat hukum.

    Mereka juga menegaskan bahwa tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan adanya niat jahat atau kesengajaan dari para terdakwa untuk menyebabkan kematian korban. Menurut mereka, niat para terdakwa semata-mata untuk membina korban.

    “Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang berakibat hilangnya nyawa korban, namun hal tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai kesengajaan yang menyebabkan mati sebagaimana dakwaan Pasal 131 ayat (1) juncto ayat (3) KUHPM juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujar penasihat hukum.

    Selain itu, tim PH meminta majelis hakim mempertimbangkan sikap kooperatif para terdakwa selama proses hukum, rekam jejak yang belum pernah dihukum, serta kondite dan kinerja para terdakwa selama berdinas.

    Pada akhir pleidoi, tim penasihat hukum memohon majelis hakim menerima nota pembelaan, menolak tuntutan oditur militer, menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, serta membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan.

    Mereka juga menolak tuntutan restitusi yang diajukan oditur militer dan meminta agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan.

    “Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya,” kata Letda Benny Suhendra menutup pembelaan.

    Sidang Sebelumnya

    Pada persidangan sebelum yang digelar pada 4 Desember 2025, sebanyak 17 orang terdakwa kasus penganiayaan hingga menewaskan Prada Lucky Namo, dituntut hukuman 9 dan 6 tahun penjara disertai pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer Cq TNI Angkatan Darat.

    Tuntutan tersebut dibacakan Oditur Militer yang terdiri dari Letkol Chk Yusdiharto, Letkol Chk Alex Pandjaitan dan Mayor Chk Wasinton Marpaung.

    Sebanyak 17 orang terdakwa itu yakni

    1. Sertu Thomas Desamberis Awi

    2. Sertu Andre Mahoklory

    3. Pratu Poncianus Allan Dadi

    4. Pratu Abner Yeterson Nubatonis

    5. Sertu Rivaldo De Alexando Kase

    6. Pratu Imanuel Nimrot Laubora

    7. Pratu Dervinti Arjuna Putra Bessie

    8. Letda Inf. Made Juni Arta Dana

    9. Pratu Rofinus Sale

    10. Pratu Emanuel Joko Huki

    11. Pratu Ariyanto Asa

    12. Pratu Jamal Bantal

    13. Pratu Yohanes Viani Ili

    14. Serda Mario Paskalis Gomang

    15. Pratu Firdaus

    16. Letda Inf. Achmad Thariq Al Qindi Singajuru, S.Tr. (Han)

    17. Pratu Yulianus Rivaldy Ola Baga

    Dari 17 orang terdakwa itu, dua orang diantaranya yakni Letda Inf. Made Juni Arta Dana dan Letda Inf. Achmad Thariq Al Qindi Singajuru S.Tr. (Han), keduanya merupakan komandan peleton (danton), dituntut 9 tahun penjara pada pidana pokok dikurangi masa tahanan sementara, dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

    Sedangkan 15 terdakwa lainnya dituntut 6 tahun penjara pada pidana pokok dikurangi masa tahanan sementara, dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

    Oditur militer merujuk pada Pasal 131 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang mengatur tentang penganiayaan oleh militer terhadap bawahan, dan dari fakta-fakta persidangan baik keterangan terdakwa, saksi, ahli dan bukti petunjuk yang menunjukkan adanya tindak pidana dan memenuhi unsur.

    Oditur juga menyertakan pidana tambahan restitusi militer yang merujuk pada kewajiban pelaku tindak pidana militer untuk memberikan ganti rugi langsung kepada korban, masing-masing terdakwa diwajibkan membayar Rp32 juta lebih sehingga totalnya mencapai Rp544 juta lebih.

    Perkara dugaan penganiayaan berat yang berujung tewasnya Prada Lucky Namo itu melibatkan 22 orang terdakwa yang dikemas dalam tiga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yakni BAP seorang terdakwa (Danki A), BAP 17 orang terdakwa, dan BAP empat orang terdakwa.

    Perkara Nomor 40-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan terdakwa Danki A Yonif TP 834/WM Lettu Inf Ahmad Faisal, perkara Nomor 41-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan 17 orang terdakwa, dan perkara Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan empat terdakwa yakni Sertu Thomas Desamberis Awi, Sertu Andre Mahoklory, Pratu Poncianus Allan Dadi, dan Pratu Rofinus Sale.

    Pada sidang yang digelar 11 Desember 2025, Lettu Inf Ahmad Faisal dituntut 12 tahun penjara pada pidana pokok dikurangi masa tahanan sementara, dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, serta hukuman restitusi sebesar Rp561 juta.

    Pada hari yang sama juga digelar sidang tuntutan terhadap empat terdakwa yakni Sertu Thomas Desamberis Awi, Sertu Andre Mahoklory, Pratu Poncianus Allan Dadi, dan Pratu Rofinus Sale.

    Keempat terdakwa itu dituntut 6 tahun penjara pada pidana pokok dikurangi masa tahanan sementara, dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer Cq TNI AD, serta hukuman restitusi sebesar Rp544 juta lebih, sehingga masing-masing terdakwa dibebankan Rp136 juta lebih.

    Sidang lanjutan dengan agenda pledoi untuk perkara Perkara Nomor 40-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan terdakwa Danki A Yonif TP 834/WM Lettu Inf Ahmad Faisal, dan perkara Nomor 42-K/PM.III-15/AD/X/2025 dengan empat terdakwa, diagendakan Rabu (17/12/2025) sore.

    Prada Lucky dianiaya seniornya di Batalyon Teritorial Pembangunan 834/Wakanga Mere di Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia sempat dirawat di puskesmas kemudian dirujuk ke rumah sakit hingga menghembuskan nafas terakhir pada 6 Agustus 2025.

    Sedangkan pola pembinaan keras yang berujung korban tewas itu disebut-sebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan seksual (LGBT) yang melibatkan Prada Lucky dan Prada Richard, dan pihak lain di luar institusi TNI.

  • Ratusan Personel Disiagakan, Ini Titik Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Depok Megapolitan 17 Desember 2025

    Ratusan Personel Disiagakan, Ini Titik Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Depok Megapolitan 17 Desember 2025

    Ratusan Personel Disiagakan, Ini Titik Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Depok
    Tim Redaksi

    DEPOK, KOMPAS.com –
     Sebanyak 665 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 di wilayah Kota Depok.
    Pengamanan ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif selama rangkaian libur panjang akhir tahun.
    Jumlah personel tersebut berasal dari berbagai unsur, mulai dari kepolisian, TNI, hingga pemerintah daerah.
    “Ada 665 personel dari gabungan semuanya, dari Polres
    Depok
    , Kodim, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait lainnya,” kata Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras saat ditemui wartawan di Polres Depok, Rabu (17/12/2025).
    Abdul menjelaskan, fokus pengamanan akan ditempatkan di sejumlah titik yang dinilai memiliki potensi kerawanan, terutama rumah ibadah.
    Berdasarkan hasil pemetaan intelijen, kepolisian menetapkan beberapa lokasi prioritas dengan pola pengamanan yang disesuaikan.
    Saat ini, aparat telah menyiapkan delapan pos pengamanan yang tersebar di wilayah Depok.
    Satu pos ditempatkan di Terminal Jatijajar, sementara tujuh pos lainnya berada di sekitar gereja.
    “Dengan hasil mapping intelijen, potensi kerawanannya di situ, ada beberapa gereja yang kita prioritaskan. Namun demikian, bukan berarti yang lain tidak kita prioritaskan, hanya pola pengamanan yang akan berbeda,” ujar Abdul.
    Selain potensi gangguan keamanan, kepolisian juga mewaspadai dampak cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi selama periode libur akhir tahun.
    Abdul menyebut,
    pengamanan Natal dan Tahun Baru
    kali ini diselaraskan dengan antisipasi cuaca ekstrem akibat siklon yang dampaknya turut dirasakan di wilayah Jabodetabek.
    Ia mengimbau warga Depok untuk melakukan langkah antisipatif, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan berencana bepergian jauh selama libur panjang.
    Koordinasi lintas instansi juga terus dilakukan untuk meminimalkan risiko gangguan keselamatan masyarakat.
    Di sisi lain, kepolisian turut menyoroti proyek galian di sejumlah ruas jalan yang dinilai berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
    Abdul menyebut, penutupan lubang galian yang tidak maksimal dapat membahayakan pengguna jalan dan memicu kemacetan.
    “Dari hasil evaluasi kami, begitu selesai pengerjaan galian, penutupannya tidak maksimal sehingga berpotensi untuk kendaraan lewat menjadi terperosok dan akibatnya menimbulkan kemacetan,” jelas Abdul.
    Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, pihak kepolisian telah meminta satuan terkait melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas proyek galian.
    “Sudah kita mintakan ke Satreskrim untuk (pihak terkait) bisa klarifikasi dan dikomunikasi,” lanjut dia.
    Pengamanan terpadu ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kota Depok dalam menjalani rangkaian ibadah Natal dan aktivitas libur
    Tahun Baru 2026
    , sekaligus meminimalkan potensi gangguan keamanan, keselamatan, dan ketertiban umum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Pengiriman Ganja dari AS

    Ada Pengiriman Ganja dari AS

    Jakarta –

    Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar 10 kasus peredaran narkoba selama periode Oktober-Desember 2025. Salah satu kasus yang diungkap yaitu pengiriman paket ganja dari Amerika Serikat (AS).

    “Pada tanggal 6 Oktober 2025, petugas BNN RI bekerja sama dengan petugas Bea dan Cukai Pasar Baru mengungkap kasus pengiriman paket narkoba jenis ganja seberat 1.324 gram dari Amerika,” kata Plt Deputi Pemberantasan BNN, Budi Wibowo, kepada wartawan di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (17/12/2025).

    Budi mengatakan nama dan alamat penerima paket ganja dari AS itu fiktif. Menurutnya, paket ganja itu tidak diambil oleh penerima yang tertulis pada alamat yang tertera.

    “Semua identitas dan alamat pengirim maupun alamat tujuan yang dikirim adalah fiktif. Jadi semuanya sudah kita cek, semuanya itu ternyata fiktif, tidak benar. Nah ini latar belakangnya kami belum tahu apakah dia hanya mencoba aparat keamanan kita teliti apa tidak, seperti itu mungkin tujuannya, karena baik alamat tujuan maupun alamat pengirim adalah fiktif,” ujarnya.

    Dia menyebut hasil sitaan narkoba dalam pengungkapan 10 kasus ini dimusnahkan hari ini. Dia mengatakan sebagian dari barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan uji laboratorium yaitu 423,56 gram sabu, 11 mililiter sabu cair, 1.226,60 gram ganja, serta 41 butir dan 0,96 gram ekstasi

    “Barang bukti narkotika yang dimusnahkan meliputi 113.230,10 gram sabu, 318 ml sabu cair, 233.866,21 gram ganja, 5.044 butir dan 28,18 gram ekstasi, 3.911 ml prekursor cair, 1.064 gram prekursor padatan, 2.602 ml cairan bahan kimia, serta 1.300 gram bahan kimia padatan,” ujar Budi.

    Berikut detail pengungkapan berbagai jaringan kasus narkoba periode Oktober-Desember 2025:

    1. Jaringan WIN (Pengiriman Ganja di Sumatera Utara)

    Tim BNN melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pemetaan jaringan narkotika terkait adanya pengiriman ganja oleh jaringan WIN dari Kutacane ke Sumatera Utara melalui jalur darat. Terdapat dua peristiwa dalam kasus ini.

    Pertama terjadi pada 20 September 2025. Petugas menangkap SH di Jl Kutacane-Tigabinanga dan SK di rumah makan Agara Minang, Jl Lintas Sidikalang-Kabanjahe, Tigabinanga, Kabupaten Karo. Petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap tiga tersangka lainnya berinisial IM, SR, dan SM. Setelah digeledah, petugas menyita barang bukti ganja seberat 137.057,40 gram (137 Kg).

    Setelah pengembangan kasus, berdasarkan informasi dari tersangka SH, petugas mengamankan seorang berinisial RA pada 22 September 2025 di Jl Blangkejeren-Kutacane, Desa Bintang Bener, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Setelah digeledah, petugas mengamankan barang bukti ganja seberat 95.598,10 gram (95,5 Kg), yang disembunyikan di ladang milik tersangka yang beralamat di perkebunan Desa Darul Makmur, Aceh Tenggara.

    2. Pengiriman Paket Ganja dari AS

    Pada 6 Oktober 2025, petugas BNN RI bekerja sama dengan petugas Bea dan Cukai Pasar Baru mengungkap kasus pengiriman paket narkoba jenis ganja seberat 1.324 gram dari Amerika. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, nama dan alamat penerima diduga fiktif dan barang tersebut tidak diambil oleh penerimanya.

    3. Pengiriman Paket Ganja dari Medan ke Tangerang

    Pada 6 Oktober 2025, petugas menerima informasi adanya pengiriman paket narkotika melalui jasa ekspedisi yang berasal dari Denpasar dengan tujuan Kota Tangerang, Banten. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mengamankan barang bukti ganja seberat 459 gram. Adapun nama dan alamat di paket adalah fiktif.

    4. Jaringan Zakir, Penyelundupan Pakai Truk

    Berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pemetaan jaringan narkotika, BNN mengidentifikasi adanya rencana pengiriman narkotika jenis ekstasi oleh kurir darat jaringan Zakir di wilayah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Pada 14 Oktober 2025, BNN mengamankan seorang berinsial AS di parkiran warung makan di Jl Lintas Timur, Desa Rangkui Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Setelah digeledah, petugas menyita barang bukti ekstasi sebanyak 4.953 butir yang disimpan di kotak perkakas di dalam truk.

    5. Pengungkapan Clandestine Laboratory

    Pada 17 Oktober 2025, BNN mengungkap adanya laboratorium gelap narkotika (clandestine lab). Petugas menangkap dua orang berinisial IM di Apartemen Serpong Garden, Kabupaten Tangerang, dan DF di Cisauk, Tangerang.

    Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan beberapa alat laboratorium, bahan-bahan kimia padat seberat 1.300 gram, bahan-bahan kimia cair sebanyak 2.602 mililiter, prekursor cair sebanyak 3.911 mililiter, serta zat berbentuk padatan seberat 1.064 gram. Selain itu, petugas juga mengamankan barang jadi hasil produksi yang mengandung sabu seberat 225,18 gram.

    6. Kurir Terbang (Aceh-Lombok)

    Pada 2 November 2025, BNN mengamankan seorang berinisial HS di Terminal Kedatangan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 494,72 gram.

    7. Operasi Terpadu di Kawasan Rawan Narkotika

    Pada 5-7 dan 25 November 2025, BNN melakukan operasi gabungan penegakan hukum bersama BNN Provinsi DKI Jakarta dan jajaran, Puspom TNI AD, Bareskrim Polri, dan Satbrimob Polda Metro Jaya. Operasi gabungan tersebut dilaksanakan di kampung rawan narkoba di Jakarta, yaitu Komplek Permata Jakarta Barat, Kampung Muara Bahari Jakarta Utara, dan Berlan Jakarta Timur.

    Dari ketiga lokasi itu, petugas berhasil mengamankan tiga tersangka berinisial MF, MI, dan SR, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika seperti sabu seberat 90.857,81 gram (±90,8 Kg), ganja seberat 254,23 gram, serta narkotika jenis ekstasi sebanyak 132 butir dan ekstasi berbentuk serbuk seberat 29,14 gram.

    8. Kasus Narkotika di Perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia

    Pada 23 November 2025 di Semangit, ti gabungan Pamtas TNI dan BNN mengamankan dua orang berinisial MT dan HB di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 20.956 gram (20,9 Kg).

    9. Peredaran Narkotika Jaringan AS

    Pada 9 Oktober 2025, BNN mengamankan seseorang berinisial AS di rumah kontrakan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Setelah dilakukan pengembangan, petugas mengamankan dua orang tersangka lainnya berinisial DV dan MR. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu seberat 530,50 gram.

    10. Pengiriman Narkotika Lewat Jasa Ekspedisi

    Terdapat tiga kasus pengiriman narkotika melalui jasa ekspedisi di Jakarta. Pertama pada 25 September 2025, BNN DKI Jakarta menyita kiriman paket narkotika jenis sabu seberat 94,58 gram melalui jasa ekspedisi. Paket tersebut dikirim kepada identitas fiktif.

    Kasus kedua terjadi pada 10 Oktober 2025. Petugas mengamankan dua orang berinisial MJ dan KK saat menerima paket narkotika. Kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 494,60 gram.

    Kasus ketiga terjadi pada 29 Oktober 2025. Petugas BNN DKI Jakarta mengamankan seorang berinisial EG saat menerima paket berisi narkotika jenis ganja seberat 420,40 gram.

    Halaman 2 dari 3

    (ond/fas)