Kementrian Lembaga: TNI AU

  • Tak Hanya Cuaca Ekstrem, Seskab Teddy Ungkap Penyebab Lain yang Perparah Banjir Sumatra

    Tak Hanya Cuaca Ekstrem, Seskab Teddy Ungkap Penyebab Lain yang Perparah Banjir Sumatra

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan banjir di Sumatra yang memakan ratusan korban jiwa meninggal dunia bukan hanya disebabkan oleh cuaca yang ekstrem.

    “Jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana,” kata dia dalam konferensi pers perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Teddy menegaskan pemerintah akan menelusuri kerusakan lingkungan yang menyebabkan banjir di Sumatra menjadi parah. Dia memastikan investigasi menyeluruh akan dilakukan untuk menelusuri penyebab banjir Sumatra.

    “Seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” jelas Teddy.

    Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengupdate jumlah korban meninggal dalam bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data hingga Rabu (3/12) pagi, korban meninggal bertambah mencapai 753 orang.

    Berdasarkan data yang ditampilkan dalam situs resmi BNPB, jumlah korban hilang sebanyak 650 orang di tiga provinsi terdampak tersebut dan 2.600 orang luka-luka.

    Rincian korban meninggal di antaranya, Aceh sebanyak 218 orang dan 227 korban hilang orang. Kemudian di Sumut, korban meninggal 299 orang dan korban hilang 163 orang.

    Di Sumbar, korban meninggal sebanyak 234 orang dan 260 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan 111 orang luka-luka. Sementara, total warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar tembus 3,3 juta jiwa.

    BNPB juga melaporkan kerusakan rumah-rumah warga akibat banjir bandang yakni 3,6 ribu rumah rusak berat, 2,1 ribu rusak sedang dan 3,7 ribu rusak ringan.

  • Update Korban Jiwa Capai 708 Orang, Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Banjir dan Longsor Jadi Prioritas Nasional

    Update Korban Jiwa Capai 708 Orang, Presiden Prabowo Subianto Perintahkan Banjir dan Longsor Jadi Prioritas Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) mendapat atensi serius Presiden Prabowo Subianto.

    Setelah melakukan kunjungan ke beberapa lokasi bencana di Sumatera dan Aceh, Presiden Prabowo telah memerintahkan kepada semua pihak yang fokus membantu memulihkan situasi pasca bencana tersebut.

    Presiden Prabowo menegaskan, bencana di tiga provinsi tersebut harus menjadi prioritas nasional semua pihak.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan bahwa dana dan logistik telah disiapkan secara penuh oleh pemerintah pusat.

    Hal itu dia katakan dalam konferensi pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra, di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, pada Rabu (3/12).

    “Agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ucap Pratikno.

    “Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunaan dana siap pakai,” lanjutnya.

    Prabowo juga disebut memberi arahan kepada seluruh kementerian, lembaga, TNI dan Polri, pemerintah daerah serta BUMN untuk membantu bekerja memulihkan bencana ini.

    “Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh bapak presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuanya dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital,” kata dia.

    Selain itu, pemerintah juga disebut terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana.

  • Belum Butuh Bantuan Asing, Pemerintah Klaim Masih Mampu Tangani Bencana Sumatra

    Belum Butuh Bantuan Asing, Pemerintah Klaim Masih Mampu Tangani Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyampaikan belum membuka peluang untuk menerapkan skema penanganan bencana khusus seperti yang pernah diberlakukan melalui Instruksi Presiden (Inpres) pascagempa dan tsunami Palu pada 2018 untuk membuka keran bantuan dari internasional.

    Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam doorstop usai konferensi pers perkembangan penanggulangan bencana Sumatra di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menjawab pertanyaan apakah pemerintah akan mempertimbangkan opsi serupa Palu 2018, Prasetyo menegaskan bahwa saat ini pemerintah masih mampu menangani keseluruhan kebutuhan darurat.

    “Untuk sementara ini belum ya,” kata Prasetyo. 

    Dia menambahkan bahwa pemerintah Indonesia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari negara-negara sahabat yang menyatakan keprihatinan dan menawarkan bantuan.

    “Terima kasih, bahwa pemerintah dalam hal ini kita semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi. Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerintah juga terus memastikan ketersediaan energi dalam kondisi darurat. 

    Dia menyebut bahwa koordinasi dengan Pertamina dilakukan untuk menjamin distribusi BBM ke seluruh wilayah terdampak, termasuk dengan cara-cara khusus.

    “Kami juga berkoordinasi dengan Pertamina memastikan pasokan BBM untuk segera distribusi ke seluruh wilayah, termasuk menggunakan cara-cara yang mungkin tidak normal, karena BBM juga kita usahakan dilakukan dropping melalui udara menyesuaikan kondisi bencana yang kita hadapi di lapangan,” jelasnya.

    Ketika ditanya apakah pemerintah telah menerima bantuan internasional, Prasetyo mengatakan belum. 

    Dia menyampaikan bahwa penerimaan bantuan luar negeri akan dipertimbangkan sesuai perkembangan penanganan di lapangan.

    “Ya nanti kita lihat pada waktunya,” ujarnya singkat.

    Saat ditanya negara mana saja yang memberikan atensi, Prasetyo mengatakan ada banyak tanpa memerinci lebih jauh.

    “Banyak. Makasih,” tandas Prasetyo.

    Bencana Sumatra, Belum Jadi Bencana Nasional

    Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

    Padahal, luas daerah yang terdampak lebih luas dari Pulau Jawa. Adapun luas pulau Jawa sebesar 128.297 km persegi. 

    Sementara itu, luas Sumut yakni 72.461 km persegi dan luas Aceh 56.839 km persegi, sehingga ditotal seluas 129.300 km persegi. Luas ini, belum ditambahkan dengan daerah-daerah terdampak bencana di Sumatra Barat sekitar 10.312 km persegi. Maka bila ditotal mencapai 139.612 km persegi daerah terdampak banjir dan longsor di Sumatra.

    “Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya.

    Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

    Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

    “Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

  • Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Isu Kepala Daerah Menyerah Tangani Banjir Sumatra, Ini Penjelasan Mendagri

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah isu tiga kepala daerah di Sumatra menyerah total dalam menangani bencana banjir. Menurut dia, memang ada beberapa hal yang membuat kepala daerah tak sanggup menangani banjir di Sumatra.

    “Tiga kepala daerah yang menyatakan menyerah, bukan menyerah total, bukan. Mereka tetap bekerja semampu mereka, tapi ada yang mereka enggak mampu,” kata Tito dalam konferensi pers perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Dia mencontohkan Kabupaten Aceh Tengah yang terisolasi karena jembatan putus akibat banjir dan longsor. Tito menyebut pemerintah daerah tetap melakukan penanganan yang ada dengan kemampuan seadanya.

    “Misalnya Aceh Tengah, terkunci, jalan semua terkunci karena longsor jembatan putus dari utara dari Lhokseumawe putus, dari Selatan juga putus. Mereka tetap bekerja, cuma dengan kemampuan yang ada,” ujarnya.

    Tito menuturkan kepala daerah Aceh Tengah tak memiliki kemampuan untuk menerjunkan bantuan dari udara sebab mereka tak mempunyai pesawat. Selain itu, kepala daerah juga memerlukan alat berat untuk menangani jembatan dan jalan rusak.

    “Ada hal yang mereka enggak mampu, yaitu harus ada tambahan makanan, BBM dropping dari udara. Dia enggak punya pesawat. Kemudian kedua, jalan-jalan yang putus tadi perlu ada longsor perlu alat berat, dia enggak punya kemampuan,” jelas Tito.

  • Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Ini Alasan Istana Belum Tetapkan Status Bencana Nasional untuk Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan alasan hingga saat ini pemerintah belum menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai darurat bencana nasional. 

    Menanggapi pertanyaan mengenai mengapa status bencana nasional belum diberlakukan, Prasetyo menjelaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah percepatan penanganan di lapangan.

    “Baik, pertanyaan kepada status bencana nasional sebagaimana yang sudah berulang kali penjelasan bahwa yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” ujarnya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Prasetyo menilai bahwa langkah-langkah yang telah dikerahkan pemerintah sudah cukup masif sehingga status bencana nasional belum menjadi fokus utama.

    Saat ditanya lebih jauh mengenai pertimbangan pemerintah, Mensesneg menyebut bahwa ada sejumlah faktor yang tidak dapat disampaikan secara terbuka. 

    Kendati demikian, dia menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan penuh pemerintah pusat bagi daerah terdampak.

    “Ya banyak pertimbangan. Hal-hal yang tidak bisa disampaikan. Yang penting adalah bukan masalah statusnya, tapi sekali lagi adalah masalah penanganannya, support atau backup dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

    Dia pun menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung agar seluruh kebutuhan penanganan terpenuhi, termasuk dari sisi pendanaan.

    “Termasuk mengenai anggaran, Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami memback up sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Prasetyo.

    Pemerintah Selidiki Faktor yang Perparah Banjir Sumatra 

    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

  • Pemerintah Bakal Telusuri Faktor Kerusakan Lingkungan yang Memperparah Bencana Sumatra

    Pemerintah Bakal Telusuri Faktor Kerusakan Lingkungan yang Memperparah Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada evakuasi dan penanganan korban bencana di Sumatra, tetapi juga melakukan penelusuran serius terhadap penyebab yang memperparah dampak bencana.

    Teddy menjawab pertanyaan mengenai isu Penetiban Kawasan Hutan (PKH) dan menegaskan bahwa pemerintah memberi perhatian besar terhadap aspek lingkungan yang berpotensi memperburuk skala bencana.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam keterangan pers mengenai perkembangan penanggulangan bencana di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (3/12/2025).

    “Soal PKH (Penertiban Kawasan Hutan), jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang jadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini jadi perhatian dan selain faktor cuaca yang ekstrem tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri dengan serius,” ujar Teddy.

    Dia menambahkan bahwa proses investigasi akan berjalan paralel dengan penanganan darurat yang tengah dilakukan di lapangan.

    Pemerintah memastikan evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebijakan terkait kawasan hutan, untuk memastikan mitigasi lebih baik ke depan dan mencegah kejadian serupa.

    “Dan seiring dengan evakuasi dan penanganan sebagai fokus utama pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi dan menyeluruh terkait bencana ini,” tandas Teddy.

    Teddy Indra Wijaya juga menyampaikan perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatra, khususnya di Aceh Tamiang. Dia menegaskan bahwa akses darat yang sempat terputus kini telah kembali tersambung sejak 2 Desember 2025.

    Teddy menjelaskan bahwa laporan yang diterima dari TNI, Polri, BNPB, serta komunikasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang menunjukkan peningkatan signifikan dalam proses distribusi logistik.

    “Update terkait Aceh Tamiang, jadi laporan dari TNI Polri BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, intinya 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung,” kata Teddy.

    Dengan pulihnya jalur tersebut, seluruh truk yang membawa bantuan dari Medan kini dapat mencapai Aceh Tamiang melalui perjalanan darat.

    “Seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang, sejak kemarin dan khususnya hari ini melalui dari Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan mungkin sekitar 3 jam,” ujarnya.

  • KSAD evaluasi metode pembagian logistik pasca insiden beras tercecer

    KSAD evaluasi metode pembagian logistik pasca insiden beras tercecer

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi metode pemberian logistik dengan cara dilemparkan dari helikopter.

    Hal tersebut dia katakan merespon soal logistik beras yang sempat rusak dan tercecer di tanah karena rusak akibat dilempar dari helikopter.

    “Setelah ada yang pecah (kotak logistik) kita evaluasi lagi, sekarang kita berupaya sampai sekarang tidak terjadi lagi,” kata dia, saat jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Di waktu dan tempat yang sama, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menjelaskan alasan kenapa saat itu helikopter tidak bisa mendarat sehingga harus melempar logistik dari udara.

    “Pada saat kemarin heli mau mendarat, di situ ada kabel sehingga diputuskan oleh pilot, barang (logistik) itu tetap didrop,” kata dia.

    Ia melanjutkan bantuan logistik tersebut tetap dijatuhkan dari helikopter demi memenuhi kebutuhan para korban terdampak banjir bandang yang wilayahnya sulit diakses dengan jalur darat.

    “Tetapi dari pada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata dia.

    Ia mengatakan pihaknya akan terus mengirimkan bantuan dengan hati-hati demi memastikan logistik dalam kondisi baik dan layak dipakai para korban terdampak banjir.

    Sebelumnya, video viral di media sosial yang memperlihatkan warga memungut bantuan berupa beras yang tercecer di tanah. Berdasarkan keterangan video yang beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi di wilayah Sumatera Utara.

    Beras tersebut tercecer lantaran kemasannya pecah karena dijatuhkan dari atas helikopter TNI. Walaupun beras telah berserakan di tanah, warga terlihat tetap memungut beras-beras itu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Update Bencana Sumatra, Seskab Teddy Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang Sudah Tersambung

    Update Bencana Sumatra, Seskab Teddy Sebut Jalur Darat Aceh Tamiang Sudah Tersambung

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatra, khususnya di Aceh Tamiang.

    Dalam keterangan pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma. Dia menegaskan bahwa akses darat yang sempat terputus kini telah kembali tersambung sejak 2 Desember 2025.

    Teddy menjelaskan bahwa laporan yang diterima dari TNI, Polri, BNPB, serta komunikasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang menunjukkan peningkatan signifikan dalam proses distribusi logistik.

    “Update terkait Aceh Tamiang, jadi laporan dari TNI Polri BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, intinya 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung,” kata Teddy.

    Dengan pulihnya jalur tersebut, seluruh truk yang membawa bantuan dari Medan kini dapat mencapai Aceh Tamiang melalui perjalanan darat.

    “Seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang, sejak kemarin dan khususnya hari ini melalui dari Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan mungkin sekitar 3 jam,” ujarnya.

    Teddy menambahkan, berdasarkan komunikasi terakhir dengan Bupati Aceh Tamiang sekitar pukul 13.00 WIB, proses penurunan bantuan dari truk-truk tersebut sedang berlangsung. Sebelum tanggal 2 Desember, jalur darat masih terputus sehingga distribusi logistik dilakukan melalui udara dan laut.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa wilayah terdampak cukup luas, mencakup 12 kecamatan dan sekitar 261 desa, dan belum seluruhnya dapat dijangkau secara optimal.

    Kendati demikian, pemulihan akses darat memungkinkan penyaluran bantuan untuk dipercepat dan diperluas.

    “Alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat, kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan,” ujarnya.

    Teddy turut menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam operasi kemanusiaan ini.

    “Terima kasih kepada seluruh elemen pemerintah, kementerian, pemerintah provinsi dan organisasi kemanusiaan, pribadi, swasta, dan sebagainya yang bahu-membahu menyalurkan bantuan,” kata Teddy.

  • TNI AD bangun jembatan di titik jalur yang rusak di wilayah Sumatera

    TNI AD bangun jembatan di titik jalur yang rusak di wilayah Sumatera

    “Kami sudah menyiapkan Jembatan Bailey, paling lambat hari Jumat akan berangkat 8 set, mudah-mudahan ini bisa menghubungkan beberapa daerah yang kritis,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan pihaknya akan membangun jembatan untuk menyambungkan beberapa akses darat yang rusak di kawasan banjir wilayah Sumatera.

    “Kami sudah menyiapkan Jembatan Bailey, paling lambat hari Jumat akan berangkat 8 set, mudah-mudahan ini bisa menghubungkan beberapa daerah yang kritis,” kata Maruli saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu.

    Maruli menjelaskan, pihaknya butuh waktu beberapa hari untuk membawa rangkaian jembatan ke lokasi jalur yang terputus.

    Setelah sampai di lokasi, pihaknya akan mengupayakan agar pembangunan jembatan tersebut bisa selesai secepat mungkin.

    “Jadi pemasangan mungkin sekitar lima hari sampai satu minggu,” kata Maruli.

    Sambil membangun jembatan tersebut, Maruli memastikan pasukannya juga akan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi dan pengantaran logistik di kawasan terendam banjir.

    Saat ditanya di mana saja pembangunan jembatan tersebut akan berlangsung, dia tidak menjelaskan secara rinci.

    Untuk diketahui, beberapa titik jalur darat masih tidak bisa dilewati karena rusak akibat longsor. Salah satunya di kawasan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

    Karena kondisi tersebut, pengiriman logistik masih dilakukan dengan metode air drop, helibox dari pesawat angkut TNI AU.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab Teddy: Bantuan dari Medan Sudah Masuk Aceh Tamiang via Jalur Darat

    Seskab Teddy: Bantuan dari Medan Sudah Masuk Aceh Tamiang via Jalur Darat

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan bantuan yang diangkut oleh truk-truk dari Medan, Sumatra Utara, berhasil memasuki wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh via jalur darat, dan bantuan itu telah diterima oleh warga setempat, Rabu.

    Seperti diketahui, jalur darat menuju Aceh Tamiang sempat terputus selama beberapa hari akibat banjir bandang dan longsor pada Selasa (25/11) minggu lalu menyebabkan daerah tersebut terisolir dari daerah di sekitarnya.

    “2 Desember lalu, jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian, seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin, dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam,” kata Seskab Teddy menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Dia menuturkan baru saja menghubungi langsung Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi untuk memastikan bantuan yang diangkut truk-truk dari Medan diterima oleh warga setempat. 

    “Beliau sedang menurunkan bantuan yang datang dari Medan di Aceh Tamiang. Intinya, Alhamdulilah, jalur darat sudah tersambung,” sambung Seskab Teddy.

    Dalam kesempatan yang sama, Teddy menekankan pemerintah berupaya keras untuk mempercepat penyaluran bantuan agar menjangkau seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Aceh Tamiang. Setidaknya ada 12 kecamatan dan 216 desa di Kabupaten Aceh Tamiang.

    “Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan,” ujar Teddy.

    Di Posko Bantuan Bencana Sumatra Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin jumpa pers mengenai penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

    Di hadapan sejumlah wartawan, Pratikno menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada jajarannya penanganan dampak bencana di Sumatra diperlakukan sebagai prioritas nasional.

    “Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total, salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital,” kata Pratikno saat jumpa pers.

    Jumpa pers terkait penanganan bencana di Halim hari ini dihadiri sejumlah pejabat, selain Menko PMK dan Seskab Teddy, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.