Kementrian Lembaga: TNI AU

  • Dilepas Gibran, Prabowo bertolak ke Singapura kunjungan kenegaraan

    Dilepas Gibran, Prabowo bertolak ke Singapura kunjungan kenegaraan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto bersama rombongan terbatas bertolak menuju Singapura, Minggu Sore, dalam rangka kunjungan kenegaraan.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 18.20 WIB, dilepas oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

    Selain Gibran, keberangkatan Presiden Prabowo juga dilepas oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Setibanya di Singapura, Presiden Prabowo dijadwalkan melangsungkan sejumlah agenda penting pada Senin (16/6).

    Presiden Prabowo akan disambut secara resmi dalam upacara kenegaraan oleh Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam yang digelar di Parliament House Singapura.

    Upacara kenegaraan tersebut sekaligus menandai eratnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Selain itu, dalam rangkaian kunjungannya, Presiden Prabowo juga akan melakukan courtesy call dengan Presiden Tharman.

    “Tidak hanya bertemu dengan Presiden Singapura, direncanakan Presiden Prabowo juga menghadiri pertemuan bilateral Leaders’ Retreat dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong,” ucap Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kemitraan Indonesia dan Singapura di berbagai sektor.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Singapura adalah Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Lawatan Prabowo ke Singapura telah disampaikan oleh Juru Bicara Kemlu RI Rolliansyah “Roy” Soemirat dalam taklimat media di Jakarta, Kamis (12/6).

    “Pada 16 Juni 2025, Senin, Bapak Presiden RI akan melakukan pertemuan ‘Leaders retreat’ dengan Perdana Menteri Singapura,” kata dia.

    Prabowo akan melakukan lawatan kenegaraan ke Singapura dan bertemu Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

    Di samping pertemuan dengan PM Wong yang dilaksanakan dalam format “Leaders’ retreat” tersebut, Prabowo juga akan bertemu Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam mengawali kunjungan kenegaraan.

    Roy menjelaskan bahwa dalam sesi “Leaders’ retreat” itu, Prabowo dan Wong akan membahas prioritas kerja sama strategis dalam konteks pemerintahan dan kabinet baru dari kedua negara.

    Isu-isu terkait kerja sama investasi di kedua negara, maupun penguatan kerja sama di berbagai bidang lainnya, juga akan dibahas dalam agenda tersebut.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lanud Sjamsudin Noor rampungkan pengamanan bandara kunjungan Wapres

    Lanud Sjamsudin Noor rampungkan pengamanan bandara kunjungan Wapres

    Banjarbaru (ANTARA) – Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sjamsudin Noor Banjarmasin telah merampungkan seluruh pengamanan bandara dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka selama dua hari di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yakni Sabtu (14/6) dan Minggu hari ini.

    “Dalam kunjungan Wapres ada dua bandara kami amankan yakni Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Warukin,” kata Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Suparjo di Banjarbaru, Minggu.

    Selaku Dansubsatgas Pam Bandara kunjungan Wapres Gibran, Danlanud Sjamsudin Noor memastikan area bandara dan sekitarnya aman untuk didarati orang nomor dua di Indonesia itu.

    Wapres diketahui menumpangi pesawat Boeing 737/A-7305 milik TNI Angkatan Udara.

    Turut pula mendukung pesawat CN-295/A-2908 TNI AU, pesawat Hercules C-130/A-1344 TNI AU dan Helly Bell-412/HA-5183 TNI AD.

    Setibanya di Lanud Sjamsudin Noor di Banjarbaru pada Sabtu (14/6) sore menggunakan pesawat Boeing 737/A-7305, Wapres Gibran melanjutkan penerbangan dengan pesawat CN-295/A-2908 yang dipiloti Letkol Pnb Ari menuju Bandara Warukin di Kabupaten Tabalong.

    Selama kunjungan kerjanya, Wapres melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya pertemuan di Kantor Desa Muara Langon dengan Forkopimda Tabalong.

    Kemudian dilanjutkan kunjungan ke Dusun Muara Kate di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

    Pada hari kedua, Gibran menyapa masyarakat di Pasar Bauntung Tabalong dan meninjau Bandara Warukin guna melihat langsung kondisi serta mengevaluasi rencana pengaktifan operasional bandara kedepannya.

    Selesai melaksanakan rangkaian kegiatan selama dua hari di Tabalong dan Paser, Wapres Gibran kembali ke Lanud Sjamsudin Noor dan langsung boarding pesawat Boeing 737/A-7305 menuju Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ketika berada di Lanud Sjamsudin Noor di Banjarbaru untuk kembali ke Jakarta, Minggu (15/6/2025). (ANTARA/Firman)

    Pewarta: Firman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Macron tiba di Indonesia

    Presiden Macron tiba di Indonesia

    Selasa, 27 Mei 2025 23:42 WIB

    Presiden Prancis Emmanuel Macron (kanan) bersama istri Brigitte Macron (kiri) menuruni tangga pesawat saat tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (27/5/2025). Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Indonesia pada 27-29 Mei 2025 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga direncanakan akan mengunjungi Candi Borobudur di Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron (tengah) bersama istri Brigitte Macron (kiri) didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berjalan menuju kendaraannya saat tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (27/5/2025). Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Indonesia pada 27-29 Mei 2025 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga direncanakan akan mengunjungi Candi Borobudur di Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyapa wartawan setibanya di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (27/5/2025). Presiden Prancis Emmanuel Macron berkunjung ke Indonesia pada 27-29 Mei 2025 untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga direncanakan akan mengunjungi Candi Borobudur di Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

  • Lihat Lebih Dekat Kegagahan Pesawat Militer Baru TNI AU, Airbus A400M

    Lihat Lebih Dekat Kegagahan Pesawat Militer Baru TNI AU, Airbus A400M

    Lihat Lebih Dekat Kegagahan Pesawat Militer Baru TNI AU, Airbus A400M

  • Gagah! Ini Penampakan Pesawat Airbus A400M Pesanan TNI AU

    Gagah! Ini Penampakan Pesawat Airbus A400M Pesanan TNI AU

    Jakarta

    Pesawat multi-peran Airbus A400M pesanan TNI AU sudah hampir jadi. Pesawat ini baru saja kelar menjalani proses pengecatan dengan warna cat abu-abu khas TNI AU dan diberi penambahan identitas, seperti bendera merah-putih, logo TNI, dan juga tulisan TNI Angkatan Udara.

    Sebagai info, TNI AU melalui Kementerian Pertahanan RI memesan dua unit Airbus A400M sejak akhir 2021. Dua pesawat ini bakal hadir dalam konfigurasi multi-role tanker dan transport. Pesanan ini juga mencakup paket dukungan pemeliharaan dan pelatihan yang lengkap.

    Kini setelah empat tahun dari tanda tangan kontrak pemesanan, pesawat Airbus A400M pesanan TNI AU sudah hampir jadi. Dalam unggahan di akun X resmi Airbus Defence, diperlihatkan sebuah video yang menunjukkan pesawat tersebut baru selesai menjalani proses pengecatan.

    Pesawat tersebut tampak dicat polos menggunakan warna abu-abu doff atau matte. Pesawat ini juga terkesan elegan dan minimalis dan hanya diberi penambahan identitas, seperti bendera merah-putih, logo TNI, dan juga tulisan TNI Angkatan Udara.

    Di sisi lain, kesan gagah juga tampak di pesawat militer ini dengan sentuhan warna hitam pada bagian moncongnya. Selain itu, karena pesawat ini berjenis turboprop, maka komponen baling-baling terekspos jelas dan semakin menunjukkan kegagahan pesawat ini.

    Dikutip dari situs Kementerian Pertahanan RI, Airbus A400M adalah pesawat multi-peran yang dapat meningkatkan kemampuan taktis udara–ke–udara TNI AU. Pesawat ini juga diklaim akan memainkan peran kunci dalam misi utama lainnya termasuk terjun payung dan transportasi kargo berat.

    A400M mampu diandalkan untuk pengangkutan taktis dan pengiriman personel dan barang untuk pendaratan di berbagai medan. Untuk pengangkutan strategis, A400M bisa mengangkut barang-barang dan alat logistik yang berat dan berdimensi lebar. Ruang angkut maksimal pesawat ini dapat menampung beban hingga 37 ton.

    A400M merupakan airlifter besar pertama yang mampu mengangkut beban berat seperti truk bahan bakar berkapasitas 80 ton dan ekskavator. Selain itu, pesawat ini mampu mengangkut 116 personel dengan peralatan lengkap siap tempur, dan bisa mengangkut Patriot Launcher dan Hemtt Truck, 9 Palet Military, beserta 54 personel sekaligus.

    Indonesia’s first #A400M has rolled out of the paintshop in @_TNIAU colours!

    This marks its transition into the final stages of production before its first flight, with the aircraft currently undergoing ground testing activities.

    With orders for two A400M, the future additions… pic.twitter.com/bTqU8ApejP

    — Airbus Defence (@AirbusDefence) June 11, 2025

    (lua/din)

  • Wajah Tentara dan Polisi di Jajaran Elite Holding dan Sub Holding BUMN Tambang

    Wajah Tentara dan Polisi di Jajaran Elite Holding dan Sub Holding BUMN Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah jenderal TNI – Polri baik yang masih aktif maupun sudah pensiun mengisi jajaran direksi dan komisaris di BUMN tambang. Penunjukan para purnawirawan dan jenderal aktif itu dilakukan dalam rapat umum pemegang saham alias RUPS yang berlangsung selama beberapa waktu terakhir.

    Dalam catatan Bisnis, BUMN tambang yang telah selesai melakukan RUPS antara lain, MIND ID (holding), PT Bukit Asam Tbk. (PT BA), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Timah Tbk. (TINS).

    Adapun, di tubuh MIND ID, tercatat ada tambahan sebanyak dua orang berlatarbelakang jenderal Polri. Mereka mengisi jabatan di jajaran direksi dan komisaris. Keduanya yakni Irjen Pol (Purn) Firman Santyabudi dan Komjen Pol M Fadil Imran. Irjen Firman adalah mantan Kepala Korlantas Polri. Dia putra dari mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan pensiun pada tahun 2023 lalu. 

    RUPS Mind ID yang berlangsung pada Selasa lalu menetapkan Irjen Firman sebagai Direktur Manajemen Risiko dan HSE Mind ID. 

    Selain Irjen Firman, ada sosok Komjen Pol Muhammad Fadil Imran. Fadil adalah polisi aktif yang menjabat sebagai Kepala Baharkam Polri. RUPS Mind ID menetapkan Mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) dan Kapolda Metro Jaya itu sebagai komisaris.

    Masuknya Irjen Firman dan Irjen Fadil, menambah jajaran pejabat dari TNI-Polri di tubuh MIND ID. Sekadar gambaran Direktur Utama MIND ID adalah pensiunan TNI AU berpangkat Marsekal Muda. Dia adalah Maroef Sjamsoeddin.

    Maroef merupakan adik dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Selain Maroef, ada sosok Nugroho Widyotomo yang merupakan pensiunan jenderal pasukan khusus TNI AD, Kopassus.

    Adapun, pensiunan tentara dan polisi juga masuk di BUMN tambang lainnya. Dalah satunya adalah sosok Letjen TNI (Purn) Bambang Ismawan yang ditunjuk oleh pemegang saham PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) sebagai Komisaris Utama untuk menggantikan posisi Irwandy Arif.

    Bambang merupakan purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Dia juga sempat menjabat sebagai Asisten Intelijen Kasad pada 2021, dan pada tahun yang sama ditugaskan sebagai Panglima Kodam XVI/Pattimura. Pada 2021-2023, Bambang tercatat menempati posisi sebagai Komandan Kodiklat TNI.

    Sementara itu di PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) ada sosok Rudi Sufahriadi yang ditunjuk sebagai komisaris. Rudi adalah pensiunan polisi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah dan Kapolda Jawa Barat.

    Pensiunan jenderal TNI juga tercatat masuk dalam struktur PT Timah Tbk. Ada Restu Widiantoro sebagai Direktur Utama menggantikan Ahmad Dani Virsal.

    Restu Widiyantoro tercatat sebagai purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir sebagai Kolonel Infanteri. Restu lulus dari Akademi Militer pada 1987, meraih gelar Diploma S2 dari King’s College London pada 1997 dan Master of Defence dari Cranfield Universities pada 1999.

    Selain Restu ada pula sosok Agus Rohman. Dia adalah purnawirawan TNI dengan pangkat Letnan Jenderal. Pernah menjabat sebagai pangkostrad.

    RUPS Pertamina

    Selain di Holding Tambang, perubahan struktur direksi dan komisaris juga terjadi di Pertamina. Oki Muraza ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama Pertamina dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024, Kamis (12/6/2025).

    Selain Oki, RUPST juga menunjuk Jaffee Arizon Suardin sebagai Direktur Logistik dan Infrastruktur, Agung Wicaksono sebagai Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis, serta Andy Arvianto sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM).

    Sementara itu, M. Erry Sugiharto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur SDM Pertamina kini menjabat sebagai Direktur Penunjang Bisnis.

    Pada saat yang sama, RUPS juga menetapkan perubahan pada jajaran dewan komisaris Pertamina yaitu Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama dan Nanik S. Deyang sebagai Komisaris Independen.

    Adapun BUMN migas itu sejatinya telah lama menempatkan pensiunan polisi dan TNI di jajaran komisaris. Mereka antara lain Mochammad Iriawan yang merupakan mantan Kapolda Metro Jaya,  mantan Kapolda Jateng dan Kakorlantas Polri Condro Kirono, dan mantan Komandan Paspampres era Jokowi, Bambang Suswantono.

    Respons Polri

    Sementara itu, Mabes Polri merespons kabar Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam), Komjen Fadil Imran menjadi komisaris MIND ID.

    Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan untuk saat ini pihaknya masih melakukan pengecekan terkait informasi tersebut.

    “Nanti kami cek dulu ya,” ujarnya di kompleks Mabes Polri, Kamis (12/6/2025).

    Selain itu, jenderal polisi bintang dua ini juga mengaku harus mengecek aturan anggota korps Bhayangkara aktif masuk dalam jajaran atau petinggi perusahaan.

    “Nanti kita cek. Kita cek dengan aturannya nanti,” pungkasnya.

  • Setelah Kepala Daerah dan Pelajar, Kini Advokat Muda Dapat Gemblengan Militer

    Setelah Kepala Daerah dan Pelajar, Kini Advokat Muda Dapat Gemblengan Militer

    Liputan6.com, Sleman – Selama empat hari, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menggelar pelatihan dasar bagi 130 advokat muda se-Indonesia di Kaliurang, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Melibatkan personel TNI Angkatan Udara (AU), dari pelatihan ini diharapkan melahirkan advokat muda yang tergabung Young Lawyers Committee (YLC) memiliki kepedulian pada bangsa dan negara.

    Berlangsung mulai 8-11 Juni, bertajuk Leadership Development Program 2025-Batch I Peradi YLC resmi dibuka oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PERADI Otto Hasibuan. Turut hadir Ketua Pengurus Pusat Peradi YLC, Andra Reinhard R.S. Pasaribu dan Ketua YLC Yogyakarta, Ilham Prakas Karlesta.

    Ketua panitia pelaksana, Johanes Norman TH Manurung menyebut program pelatihan, pengembangan dan pendidikan dasar bagi advokat muda ini bertujuan menciptakan kader-kader muda di PERADI untuk menjadi pengacara lebih baik.

    “Tidak hanya materi mengenai sejarah dunia keadvokatan. Materi mengenai organisasi dan etika dunia hukum juga disampaikan agar mereka nanti tidak hanya menjadi pengacara yang kuat secara ekonomi. Tapi mampu berorganisasi, berwawasan luas dan menjunjung etika,” katanya pada Senin (9/6/2025).

    Berasal dari 89 cabang YLC se-Indonesia, Johanes menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih sebagai lokasi pelaksanaan karena posisinya yang berada di tengah. Sehingga rekan-rekan advokat muda dari Indonesia timur, tengah dan barat bisa datang langsung.

    Tak hanya itu, Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih karena menjadi lokasi terdekat dari pelaksanaan retreat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk jajarannya cabinet dan kepala daerah terpilih lalu.

    Dalam pelatihan ini, Johane menyebut PERADI sengaja menggandeng personel dari TNI AU untuk memberikan materi mengenai kedisiplinan, cinta tanah air dan keakraban antar advokat muda se-Indonesia.

    Ketua Umum DPN PERADI Otto Hasibuan yang juga Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut pendidikan militerisme untuk pendidikan dasar bagi advokat muda penting.

    “Kita tidak ingin menuju militerisme, tapi ternyata yang diberikan oleh militer selama ini banyak digunakan dan penting, khususnya tentang kedisiplinan. Kita sempat tawarkan mau apa tidak, ternyata mereka mau,” kata Otto.

    Dipaparkannya, selama pendidikan empat hari, dalam hal kedisiplinan seluruh advokat dibangunkan pukul 05.00 WIB untuk kemudian mendapatkan pendidikan jasmani serta materi tata negara serta pendidikan cinta tanah air dan bangsa.

    Otto dari pelatihan yang baru pertama digelar oleh organisasi pengacara di Indonesia, Leadership Development Program 2025-Batch I akan mampu melahirkan advokat muda yang tidak hanya sekedar mementingkan mencari uang. Tapi juga bagaimana mereka membantu masyarakat yang belum mendapatkan akses hukum mendapatkan keadilan.

    “Saya berharap program ini tidak hanya berhenti di sini saja, harus ada kegiatan batch kedua, ketiga dan seterusnya. Kita ingin meningkatkan standar kualitas advokat khususnya di PERADI,” tutup Otto.

  • Demokrat Dukung Rencana Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon Pangan

    Demokrat Dukung Rencana Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Partai Demokrat, Rizki Natakusumah mengatakan pihaknya mendukung rencana perekrutan 24.000 tamtama TNI AD guna membentuk batalyon teritorial pembangunan.

    Menurutnya, rencana tersebut dapat memperkuat kesatuan, tugas, dan fungsi TNI ke depannya. Sebab itu, baginya selama itu baik untuk negara, pihaknya akan mendukung.

    “Kita bagian dari pemerintahan Pak Prabowo. Ini juga saya yakin niatnya adalah untuk menguatkan kesatuan TNI dan tugas fungsi utama TNI ke depan. Jadi selama itu baik untuk negara pasti kita [dukung],” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

    Adapun, sebagai anggota Komisi I DPR RI, Rizki menekankan pihaknya akan segera membahas hal ini dengan TNI. Meskipun, dia tidak membeberkan kapan waktu pastinya.

    Dia melanjutkan, meski rencana ini menuai protes di kalangan publik lantaran bukan untuk perang, tetapi untuk bidang pembangunan, Rizki menegaskan TNI memiliki tugas untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

    “Ya, kan ada operasi militer perang dan ada operasi militer selain perang. Nah, ini tentu nanti akan dibahas secara rinici, tapi yang jelas pasti akan dibahas di DPR,” pungkasnya.

    Sebelumnya, diketahui Batalyon ini nantinya akan terdiri dari empat kompi yakni kompi pertanian, kompi peternakan, kompi medis, dan kompi zeni.  

    Direncanakan, batalyon tersebut akan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. 

    Sementara itu, rencana ini dinilai tidak selaras dengan kebijakan strategis pertahanan Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menjelaskan UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan perubahan paradigma dari pertahanan berbasis daratan lewat penguatan TNI AD, menuju paradigma pertahanan berbasis kelautan dan kepulauan atau kemaritiman yang artinya memerlukan penguatan poster TNI AU dan AL. 

    Sebab itu, dia memandang rekrutmen 24.000 tamtam tersebut hanya akan menggemukkan poster TNI AD yang nyatanya selama ini juga memiliki masalah, baik di tingkat bintara maupun perwira. 

    Pasalnya, masalah tersebut ditunjukkan dari merambahnya peran militer aktif ke jabatan struktural sipil pemerintahan karena bertumpuknya perwira-perwira non-job di lingkungan TNI AD.

    “Jumlah dan proporsi rekrutmen antar matra selama ini masih menyimpang dari garis kebijakan pertahanan negara sesuai UU Pertahanan Negara,” tegasnya kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

  • Lanud Pattimura bangun satuan radar TNI AU di Ambon

    Lanud Pattimura bangun satuan radar TNI AU di Ambon

    Radar Site TNI AU juga dapat mendeteksi dan melacak posisi, kecepatan, dan arah pesawat udara, sehingga memungkinkan TNI AU untuk mengambil tindakan yang tepat

    Ambon (ANTARA) – Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Pattimura membangun satuan radar TNI AU di Kota Ambon Maluku untuk penguatan sistem pertahanan dan keamanan nasional di kawasan timur Indonesia.

    “Sebagai langkah awal, kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar di wilayah lokasi pembangunan yakni di wilayah Nusaniwe,” kata Komandan Lanud Pattimura, Kolonel Pnb Sugeng Sugiharto, di Ambon, Kamis.

    Saat menjaring masukan dari masyarakat dan pihak terkait di Kota Ambon, ia menyebut Lanud Pattimura berkolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah IX/Ambon guna mendukung kelancaran berdirinya radar tersebut.

    “Kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh pihak, terutama dari lembaga-lembaga teknis dan tokoh masyarakat, agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi pertahanan dan pembangunan daerah serta masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Masyarakat Nusaniwe Ambon menerima pemaparan rencana pembangunan radar TNI AU (ANTARA/Dedy Azis)

    Radar Site TNI AU sendiri merupakan sistem pengawasan udara yang vital bagi keamanan nasional Indonesia. Fungsinya meliputi pengawasan dan pemantauan aktivitas udara di wilayah Indonesia untuk mendeteksi pesawat udara yang tidak dikenal atau mencurigakan.

    Selain itu, Radar Site TNI AU juga dapat mendeteksi dan melacak posisi, kecepatan, dan arah pesawat udara, sehingga memungkinkan TNI AU untuk mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan.

    Oleh sebab itu kata dia sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi menyeluruh mengenai rencana teknis dan lokasi pembangunan, serta menjaring masukan dari masyarakat dan lembaga terkait dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan serta tata ruang kawasan.

    Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ambon Fence Purimahua menekankan pentingnya penyesuaian rencana pembangunan dengan tata kelola kawasan hutan yang berkelanjutan.

    “Keterlibatan kami adalah untuk memastikan bahwa pembangunan ini tetap memperhatikan aspek ekosistem dan kelestarian lingkungan,” ungkapnya.

    Dengan dibangunnya radar ini, diharapkan dapat memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah udara khususnya di Indonesia timur.

    Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Masyarakat Sipil Tolak Ide Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon pangan

    Masyarakat Sipil Tolak Ide Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD untuk Batalyon pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Rekrutmen calon tamtama TNI AD sebanyak 24.000 orang untuk pembentukan Batalyon baru yakni Batalyon Teritorial Pembangunan dinilai tidak selaras dengan kebijakan strategis pertahanan Indonesia.

    Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menjelaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan perubahan paradigma dari pertahanan berbasis daratan lewat penguatan TNI AD, menuju paradigma pertahanan berbasis kelautan dan kepulauan atau kemaritiman yang artinya memerlukan penguatan poster TNI AU dan AL.

    Sebab itu, dia memandang rekrutmen 24.000 tamtam tersebut hanya akan menggemukkan poster TNI AD yang nyatanya selama ini juga memiliki masalah, baik di tingkat bintara maupun perwira. 

    Pasalnya, masalah tersebut ditunjukkan dari merambahnya peran militer aktif ke jabatan struktural sipil pemerintahan karena bertumpuknya perwira-perwira non-job di lingkungan TNI AD.

    “Jumlah dan proporsi rekrutmen antar matra selama ini masih menyimpang dari garis kebijakan pertahanan negara sesuai UU Pertahanan Negara,” tegasnya kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).

    Bahkan, imbuhnya, implikasi lebih jauh dari perekrutan besar-besaran dan dibentuknya batalyon baru adalah tingkat kerentanan personel militer untuk terlibat gesekan dengan masyarakat menjadi tinggi.

    “Gesekan itu terbentang dari mulai sengketa agraria, sengketa industrial, hingga pengerahan pasukan yang memproduksi kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah,” ungkap Usman.

    Oleh karena itu, Usman berpandangan sebenarnya tidak ada urgensinya sama sekali harus dibentuk batalion teritorial pembangunan yang akhirnya akan merekrut besar-besaran hingga 24.000 orang.

    “Seharusnya jumlah personel TNI AD itu malah dikurangi, bukan ditambah. Kalau ditambah, yang terjadi adalah penghijauan TNI. Seperti kuningisasi politik zaman Orde Baru, sehingga partai lain yang berwarna beda tidak berkembang,” singgungnya.

    Mencederai Semangat Reformasi

    Senada, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan juga menolak rencana perekrutan calon tamtama secara besar-besaran, yakni sebanyak 24.000 orang untuk membentuk struktur organisasi baru berupa Batalyon Teritorial Pembangunan.

    Menurut Koalisi, rekrutmen ini nantinya disiapkan bukan untuk menjadi pasukan tempur, melainkan menjadi pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan.

    Koalisi memandang, rencana rekrutmen tersebut sudah keluar jauh dari tugas utama TNI sebagi alat pertahanan negara. TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk perang dan bukan untuk mengurusi urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan.

    “Dengan demikian, kebijakan perekrutan sebagaimana sedang direncanakan tersebut telah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU TNI itu sendiri,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sektor Keamanan dilansir dari keterangan resmi. 

    Perubahan lingkungan strategis dan ancaman perang yang semakin kompleks dan modern sebenarnya menuntut TNI untuk fokus dan memiliki keahlian spesifik di bidang peperangan.

    Dalam konteks itu, Koalisi mengatakan menempatkan TNI untuk mengurusi hal-hal di luar pertahanan justru akan melemahkan TNI dan membuat TNI menjadi tidak fokus untuk menghadapi ancaman perang itu sendiri dan secara tidak langsung akan mengancam kedaulatan negara. 

    Koalisi juga menilai perekrutan dan pelibatan TNI bukan untuk menjadi pasukan tempur, melainkan untuk urusan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan adalah bentuk kegagalan untuk menjaga batas demarkasi yang tegas antara urusan sipil dan militer.

    “Padahal, konstitusi UUD 1945 dan bahkan UU TNI sendiri telah menetapkan pembatasan terhadap TNI yang jelas-jelas tidak memiliki kewenangan mengurus pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan,” katanya.

    Hal ini tentu mencederai semangat Reformasi TNI yang menginginkan terbentuknya TNI yang profesional dan tidak lagi ikut-ikutan mengurusi urusan sipil.

    “Kami mendesak Presiden dan DPR untuk melakukan pengawasan dan evaluasi tentang perekrutan dan pelibatan TNI yang berlebihan tersebut karena telah menyalahi jati diri TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai amanat konstitusi dan UU TNI,” ucap Koalisi.