Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI AU

  • Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

    Prabowo Hadiri Parade Nasional Peringatan HUT ke-60 Singapura

    Bisnis.com, SINGAPURA — Presiden Prabowo Subianto tiba di Singapura untuk menghadiri Parade Hari Nasional 2025 yang diselenggarakan sore ini, Sabtu (9/8/2025), waktu setempat.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar, Singapura, sekitar pukul 15.40 waktu setempat.

    Sebelumnya, Kepala Negara bertolak ke Singapura dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 13.10 WIB.

    Keberangkatannya dilepas oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto, Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma Erwin Sugiandi, serta Danrem 051 Nugroho Imam Santoso.

    Prabowo tampak mengenakan baju safari putih lengan pendek yang menjadi khas dari busananya. Dia juga tak lupa mengenakan peci hitam, sebagaimana yang kerap dilakukannya pada kunjungan-kunjungan ke luar negeri.

    Kepala Negara terlihat didampingi oleh sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto.

    “Kehadiran Presiden Prabowo menjadi bentuk penghormatan dan dukungan Indonesia atas peringatan hari kemerdekaan Singapura. Selain itu, kehadiran Presiden Prabowo juga menjadi simbol persahabatan yang kokoh antara Indonesia dan Singapura,” demikian bunyi keterangan resmi Sekretariat Presiden, Sabtu (9/8/2025).

    Adapun, Parade Hari Nasional 2025 dijadwalkan berlangsung di the Padang, Singapura dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat yang tahun ini mengusung tema “Majulah Singapura”.

    Tema ini menandai 60 tahun perjalanan sebagai suatu bangsa dengan merefleksikan masa lalu untuk menatap masa depan dengan keberanian dan persatuan.

    Dikutip dari situs resmi Kantor Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Hari Ulang Tahun ke-60 Singapura menandakan enam dekade kemerdekaan negara tersebut sebagai negara demokratis dan independen.

    “Bersama-sama, kita akan mengamankan masa depan yang lebih cerah bagi diri kita sendiri, anak-anak kita, dan generasi mendatang. Selamat Hari Nasional. Majulah Singapura!,” demikian ujar PM Wong kepada masyarakat Singapura pada pesan kemerdekaannya, Jumat (8/8/2025).

  • Bertolak ke Singapura, Prabowo Hadiri Parade Hari Nasional 2025 – Page 3

    Bertolak ke Singapura, Prabowo Hadiri Parade Hari Nasional 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Singapura pada Sabtu (9/8/2025) untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025. Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, kepala negara bersama rombongan terbatas bertolak menuju Pangkalan Udara Paya Lebar Air Base (PLAB), Singapura, sekitar pukul 13.10 WIB.

    Tampak melepas keberangkatan Prabowo menuju Singapura antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto, Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma Erwin Sugiandi, serta Danrem 051 Nugroho Imam Santoso.

    Selama kurang lebih dua jam perjalanan udara, Prabowo tiba di Pangkalan Udara Paya Lebar Air Base sekitar pukul 15.44 waktu Singapura.

    Saat turun dari pesawat, Prabowo disambut oleh pihak Singapura, antara lain Menlu Singapura YM. Dr. Vivian Balakrishnan, Dubes Singapura untuk Indonesia YM. Kwok Fook Seng, dan ADC Kehormatan Singapura untuk Presiden RI Kolonel Dominic Koh.

    Sementara penyambut dari pihak Indonesia ada Dubes RI untuk Singapura Suryo Pratomo dan Atase Pertahanan KBRI Singapura Kolonel Hendra Supriyadi.

    Kehadiran Prabowo menjadi bentuk penghormatan dan dukungan Indonesia atas peringatan hari kemerdekaan Singapura. Selain itu, hal itu juga menjadi simbol persahabatan yang kokoh antara Indonesia dan Singapura.

     

  • Panglima tunjuk Andyawan Martono jadi Pangkohanudnas

    Panglima tunjuk Andyawan Martono jadi Pangkohanudnas

    Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdya TNI Andyawan Martono Putra (kiri) bertemu dengan Atase Udara (Atud) Australia Group Captain Ben Cullen (kanan) di Mabesau, Jakarta, Senin (10/3/2025). (ANTARA/Ho-Humas TNI AU)

    Panglima tunjuk Andyawan Martono jadi Pangkohanudnas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:10 WIB

    Elshinta.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menunjuk Marsekal Madya (Marsdya) TNI Andyawan Martono Putra menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas).

    Penunjukan Andyawan itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025.

    Sebelumnya, perwira TNI AU berpangkat bintang tiga itu sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AU (Waksau) dan terakhir menjadi Staf Khusus KSAU.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi membenarkan adanya rotasi jabatan tersebut.

    Namun Kristomei belum bisa memastikan kapan serah terima jabatan ataupun pelantikan akan berlangsung.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Perpres No. 84/2025, mengaktifkan kembali Kohanudnas yang sebelumnya dilebur dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022.

    Dalam Perpres tersebut, aturan mengenai Kohanudnas dapat ditemukan dalam Pasal 55A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

    Terkait ruang lingkup tugasnya, Kohanudnas bertugas menyelenggarakan pertahanan keamanan terpadu atas ruang udara nasional secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Komando Utama Operasi (Kotama Ops) lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain dari NKRI, dan melaksanakan siaga operasi untuk unsur-unsur pertahanan udara dalam jajarannya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

    Sementara itu, Komando Operasi Udara Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan matra udara sesuai dengan kebijakan Panglima dan penegakan hukum serta menjaga keamanan di ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

    Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menambah dua badan baru dalam struktur organisasi Kementerian Pertahanan (Kemhan), yakni Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan serta Badan Cadangan Nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025.

    Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan, dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 5 Agustus 2025. Salinan regulasi ini diterima Antara pada Jumat (8/8/2025).

    Selain menambah dua badan baru, Presiden Prabowo juga mengubah nomenklatur sejumlah lembaga di internal Kementerian Pertahanan. Beberapa di antaranya adalah:

    Badan Logistik Pertahanan (Baloghan), sebelumnya bernama Badan Sarana Pertahanan (Baranahan)
    Badan Teknologi Pertahanan (Batekhan), sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan
    Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), yang menggantikan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat)
    Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan (IKIP), yang sebelumnya disebut Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan)

    Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan

    Struktur dan tugas badan ini diatur dalam Bagian Kedelapan A, mulai dari Pasal 35A hingga Pasal 35D.

    Dalam Pasal 35A ayat (1) disebutkan bahwa “Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.” Ayat (2) menyebut badan ini akan dipimpin oleh seorang kepala badan.

    Pasal 35B menjelaskan tugas utama badan ini, yakni menyelenggarakan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, serta mengoordinasikan kegiatan farmasi pertahanan.

    Adapun Pasal 35C mengatur fungsi-fungsi teknis, meliputi:

    Penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pemeliharaan-perawatan alutsista dan sarana pertahanan,
    Pelaksanaan teknis pemeliharaan dan perawatan,
    Koordinasi kegiatan farmasi pertahanan,
    Pemantauan, analisis, dan evaluasi kegiatan,
    Administrasi internal badan, serta
    Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Menteri.

    Pasal 35D menyatakan bahwa struktur organisasi badan ini terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak lima pusat.

    Badan Cadangan Nasional

    Sementara itu, pengaturan Badan Cadangan Nasional tercantum dalam Bagian Kedelapan B, mulai dari Pasal 35E hingga Pasal 35H.

    Struktur dan fungsi lengkap badan ini diatur dalam sepuluh ayat pada Pasal 35H, yang mencakup tugas strategis dalam pengelolaan komponen cadangan pertahanan negara, sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menetapkan Panglima Korps Marinir TNI AL, Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU sebagai perwira tinggi TNI berpangkat bintang tiga.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres ini diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 5 Agustus 2025.

    Dalam Perpres 84/2025 itu disebutkan pula adanya perubahan penamaan untuk tiga posisi strategis tersebut. Istilah “komandan jenderal” yang sebelumnya digunakan untuk pimpinan Korps Marinir, Kopassus, dan Kopasgat dengan pangkat bintang dua, kini diganti menjadi “panglima” dengan pangkat bintang tiga. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 59A ayat (2), Pasal 59B ayat (2), dan Pasal 59C ayat (3), serta lampiran Perpres.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang sebelumnya dilebur ke dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022. Kohanudnas kini dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, yang juga merupakan perwira tinggi TNI AU berpangkat bintang tiga.

  • Kapuspen: Pengembangan satuan TNI telah melalui kajian termasuk anggaran

    Kapuspen: Pengembangan satuan TNI telah melalui kajian termasuk anggaran

    Bandung (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan rencana penambahan dan pengembangan berbagai satuan dan struktur pada tiga matra TNI telah melalui berbagai kajian matang, termasuk soal anggaran.

    “Memang untuk pengembangan ini, Angkatan Darat terbanyak karena ada penambahan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan sehingga ada penambahan jumlah tamtama, bintara. Tapi, kami juga sudah menghitung ulang berapa kira-kira kebutuhan anggaran untuk berbagai organisasi tadi dengan berdasarkan jumlah berbagai pasukan yang dibutuhkan,” kata Kristomei di Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat.

    Kapuspen TNI menyampaikan hal itu menanggapi pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, pembentukan satuan komando teritorial pembangunan, hingga penambahan pasukan di tiga matra TNI yang rencananya dikukuhkan 10 Agustus 2025.

    Untuk penambahan Kodam baru, ia mengatakan TNI hanya melakukan relokasi dari satuan yang sudah ada sehingga tidak ada penambahan personel baru di struktur tersebut.

    Sebagai contoh, Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang membawahi Riau dan Kepulauan Riau, sebelumnya berada di bawah Kodam I/Bukit Barisan, kini berdiri sendiri dengan struktur Korem dan Kodim yang sebelumnya bagian dari Bukit Barisan.

    “Termasuk juga pembentukan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol yang membawahi Sumatera Barat dan Jambi, menggunakan struktur Korem dan Kodim dari Kodam II/Sriwijaya. Jadi, tidak ada penambahan di sini,” katanya.

    Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana menambahkan pembentukan 100 batalyon dan 20 satuan teritorial pada TNI AD dilakukan secara bertahap dengan pendekatan efisien. Setiap batalyon baru berisikan 400 hingga 500 personel, namun tidak seluruhnya direkrut dari luar.

    “Tidak mungkin semuanya prajurit baru. Ada penataan personel dari batalyon yang sudah ada. Komandan regu, kompi, sampai pleton tentu diisi oleh prajurit berpengalaman,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa rasio kekuatan personel TNI AD saat ini masih belum sebanding dengan luas wilayah Indonesia yang sangat besar.

    Penambahan kekuatan ini juga mendukung operasional penuh TNI AD untuk menjaga kedaulatan negara serta mempercepat program pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan Astacita Presiden, terutama poin kedua dan keenam dengan kajian dan perhitungan yang mendalam.

    Mengenai kebijakan efisiensi, Wahyu menegaskan bahwa kebijakan penambahan kekuatan ini tidak bertentangan dengan semangat efisiensi mengingat kegiatan TNI AD bersifat operasional untuk melaksanakan kegiatan mempertahankan atau menjaga keberadaan negara kesatuan Indonesia dan juga mendukung program-program pemerintah pencapaian kesejahteraan.

    “Kami sampaikan di sini, efisiensi itu digunakan atau ditekankan pada hal-hal yang bersifat nonoperasional, Angkatan Darat tidak mengenal berkaitan dengan kegiatan studi dibanding, lalu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi untuk seminar. Itu kami bisa katakan tidak ada. Angkatan Darat saat ini full operasional,” ucapnya.

    Adapun enam Kodam baru akan dikukuhkan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada Minggu (10/8) di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, meliputi Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau), Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi), Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu), Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Selatan), Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Barat), dan Kodam XXIV/Mandala Trikora (Papua Selatan, berpusat di Merauke)

    Selain itu, pada upacara itu juga akan dilakukan peresmian 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) di bawah TNI Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia, yakni di Sumatera enam satuan, Jawa tiga satuan, Kalimantan tiga satuan, Balinusra satu satuan, Sulawesi dua satuan, Maluku satu satuan, dan Papua empat satuan.

    Kemudian 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) sebagai kekuatan pertahanan teritorial baru di bawah TNI AD.

    Restrukturisasi juga menyentuh level komando tinggi di tiga matra TNI dengan peningkatan status komando dari bintang dua menjadi bintang tiga serta penambahan pasukan.

    Di TNI AD, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus menjadi Panglima Kopassus, serta pembentukan enam Grup Kopassus.

    Kemudian di TNI AL, Komandan Korps Marinir (Dankormar) menjadi Panglima Korps Marinir, serta pembentukan 14 Komando Daerah TNI AL dan lima Batalyon Bantuan Infanteri Marinir (Yonif Mar).

    Selanjutnya di TNI AU, Komandan Jenderal (Danjen) Kopasgat ditingkatkan menjadi Panglima Kopasgat, peresmian Kohanudnas, pembentukan tiga Komando Daerah TNI AU, serta beberapa batalyon Parakopasgat dan Arhanud Pasgat.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Di Retret KADIN, Bamsoet Ingatkan 3 Syarat Utama Bangun Iklim Usaha RI

    Di Retret KADIN, Bamsoet Ingatkan 3 Syarat Utama Bangun Iklim Usaha RI

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan ancaman geopolitik global yang kian kompleks.

    Mulai dari krisis Laut China Selatan hingga fluktuasi harga minyak akibat perang Rusia-Ukraina, memberi tekanan besar terhadap ekonomi negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Dalam situasi tersebut dunia usaha Indonesia membutuhkan pijakan yang kokoh, yakni stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum.

    “Stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum adalah syarat utama dalam membangun iklim usaha dan investasi yang sehat di Indonesia. Jika kita gagal menjaga iklim usaha dan stabilitas nasional, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari para investor yang sudah susah payah kita bangun selama dua dekade terakhir,” ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan saat mendampingi pembekalan Retret KADIN 2025 oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (8/8). Hadir antara lain Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, para pengurus pusat KADIN Indonesia serta para ketua KADIN provinsi dan asosiasi di bawah KADIN.

    Bamsoet menjelaskan kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat arus keluar dana asing mencapai Rp 28,6 triliun selama kuartal pertama 2025.

    Lemahnya Rupiah menekan biaya impor bahan baku industri, sekaligus meningkatkan tekanan inflasi terhadap sektor riil. Oleh karena itu, Bamsoet menegaskan dunia usaha membutuhkan keyakinan.

    “Dan keyakinan itu tumbuh dari komitmen negara dalam menjaga kepastian hukum, keamanan, iklim politik yang stabil, serta transparansi kebijakan,” kata Ketua DPR RI ke-20 itu.

    Bamsoet menjelaskan negara harus siap menghadapi ancaman siber, kelangkaan energi, dan ketegangan lintas batas. Untuk itu, ketahanan ekonomi nasional harus dibangun di atas fondasi pertahanan nasional yang kokoh. Baik dari segi militer, energi, pangan, hingga keamanan digital. Pemerintah perlu memperkuat ketahanan struktural.

    Selain mendorong proyek strategis nasional, pemerintah juga membangun sistem pertahanan ekonomi melalui perluasan pasar ekspor, penguatan logistik nasional, dan pengamanan energi nasional. Menurut Bamsoet, KADIN terus mendorong pelaku usaha untuk memperkuat manajemen risiko.

    “Mitigasi risiko bukan sekadar formalitas ISO atau pelatihan teknis. Ini kunci keberlanjutan bisnis,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    “Karena ancaman bisa datang kapan saja, dari mana saja,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

    Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Panglima Korps Marinir TNI AL, Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU sebagai perwira tinggi TNI berpangkat bintang tiga.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres ini diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 5 Agustus 2025.

    Dalam Perpres 84/2025 yang salinannya diterima ANTARA di Jakarta, Jumat (8/8/2025), disebutkan pula adanya perubahan penamaan untuk tiga posisi strategis tersebut. Istilah “komandan jenderal” yang sebelumnya digunakan untuk pimpinan Korps Marinir, Kopassus, dan Kopasgat dengan pangkat bintang dua, kini diganti menjadi “panglima” dengan pangkat bintang tiga. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 59A ayat (2), Pasal 59B ayat (2), dan Pasal 59C ayat (3), serta lampiran Perpres.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang sebelumnya dilebur ke dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022. Kohanudnas kini dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, yang juga merupakan perwira tinggi TNI AU berpangkat bintang tiga.

    Terkait pengaktifan kembali Kohanudnas ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menunjuk Marsekal Madya TNI Andyawan Martono sebagai Panglima Kohanudnas. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 tanggal 27 Mei 2025. Sebelumnya, Andyawan menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AU.

    Ketentuan mengenai Kohanudnas dimuat dalam Pasal 55A ayat (1), (2), dan (3) Perpres 84/2025. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Kohanudnas bertugas menyelenggarakan pertahanan keamanan terpadu atas ruang udara nasional, baik secara mandiri maupun bersama Kotama Operasi (Kotama Ops) lainnya. Tugas ini dijalankan dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan, serta kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, Kohanudnas juga bertanggung jawab melaksanakan siaga operasi bagi unsur-unsur pertahanan udara di bawah jajarannya untuk mendukung tugas pokok TNI.

    Sementara itu, Komando Operasi Udara Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), memiliki tugas menyelenggarakan operasi pertahanan matra udara sesuai dengan kebijakan Panglima TNI, serta menjaga keamanan dan penegakan hukum di ruang udara nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

    Dari matra laut, terdapat perubahan nomenklatur pada struktur komando. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal), yang sebelumnya dipimpin oleh Komandan Lantamal berpangkat bintang satu, kini berganti nama menjadi Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral). Kodaeral akan dipimpin oleh Komandan Kodaeral berpangkat bintang dua. Ketentuan mengenai perubahan ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) dan (4) Perpres 84/2025.

    Di lingkungan Markas Besar TNI, perubahan juga menyasar jabatan-jabatan pendukung Panglima TNI. Presiden Prabowo menaikkan status pangkat pada sejumlah posisi, seperti Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima serta Asisten Operasi Panglima, dari perwira tinggi bintang dua menjadi bintang tiga.

    Selain itu, terjadi perubahan nomenklatur pada Badan Pembinaan Hukum TNI. Kini, lembaga tersebut resmi berganti nama menjadi Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia TNI.

  • Enam Kodam Baru-Wakil Panglima TNI akan dikukuhkan Prabowo di Batujajar

    Enam Kodam Baru-Wakil Panglima TNI akan dikukuhkan Prabowo di Batujajar

    Bandung (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dipastikan memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada Minggu (10/8) di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, dengan di dalamnya dilakukan pengukuhan enam Kodam baru, hingga pelantikan Wakil Panglima TNI.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, selepas gladi bersih upacara di Batujajar, mengatakan dua langkah strategis tersebut masuk dalam langkah strukturisasi besar-besaran TNI, termasuk pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial, dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang juga akan dilakukan dalam momen tersebut.

    “Upacara akan melibatkan 27.394 prajurit dari seluruh matra TNI, serta gelar alutsista yang terdiri dari 152 kendaraan taktis dan 124 unit alutsista demo tempur dari TNI AD, AL, dan AU. Presiden Prabowo akan hadir langsung untuk pengukuhan pasukan, pelantikan perwira tinggi, sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh komandan satuan dari tingkat batalyon ke atas,” kata Kristomei di lokasi, Jumat.

    Koordinator Lapangan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Mayjen TNI Agus Hadiwaluyo, di lokasi yang sama, menjelaskan bahwa gelar pasukan ini merupakan wujud nyata dari Astacita Presiden khususnya dalam bidang pertahanan, yang menekankan kemandirian, keunggulan teknologi militer, dan kesiapsiagaan nasional.

    “Ini adalah manifestasi konkret dari komitmen Presiden untuk memperkuat postur pertahanan negara melalui sinergi antarmatra,” ucap Agus.

    Terkait dengan pelantikan Wakil Panglima TNI, Kreistomei mengatakan akan dilakukan pada acara yang sama langsung oleh presiden, namun dia tidak mengungkap siapa yang akan dilantik itu.

    “Untuk, siapa yang akan jadi? Kita tunggu tanggal 10, siapa-siapa saja yang menerima panggilan langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk dilantik,” ucap Kristomei.

    Dalam acara tersebut, Kristomei mengatakan akan ada pemberian pangkat istimewa pangkat kehormatan dan bintang sakti kepada Prajurit-Prajurit TNI yang memang berdedikasi, berintegritas tinggi pada saat bertugas.

    Upacara juga akan menampilkan demonstrasi kemampuan tempur dari prajurit TNI, serta gelar alutsista mutakhir dari ketiga matra terdiri dari 34 unit TNI AD, 24 unit TNI AL, dan 66 unit TNI AU.

    Pembentukan Kodam Baru, satuan baru, dan perubahan struktur kepangkatan baru yang akan dikukuhkan dalam momen ini berlandaskan Perpres No 84 Tahun 2025 tentang Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Adapun yang akan dikukuhkan dalam upacara tersebut, antara lain enam Kodam baru yang terdiri dari:

    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – Riau dan Kepulauan Riau

    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – Sumatera Barat dan Jambi

    3. Kodam XXI/Radin Inten – Lampung dan Bengkulu

    4. Kodam XXII/Tambun Bungai – Kalimantan Tengah dan Selatan

    5. Kodam XXIII/Palaka Wira – Sulawesi Tengah dan Barat

    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – Papua Selatan (berpusat di Merauke)

    Selain itu, upacara juga akan meresmikan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) di bawah AD di seluruh wilayah Indonesia yakni di Sumatera 6 satuan, Jawa 3 satuan, Kalimantan 3 satuan, Balinusra 1 satuan, Sulawesi 2 satuan, Maluku 1 satuan, dan Papua 4 satuan.

    Kemudian 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) sebagai kekuatan pertahanan teritorial baru di bawah AD

    Restrukturisasi juga menyentuh level komando tinggi di ketiga matra TNI dengan peningkatan status komando dari bintang dua menjadi bintang tiga, serta penambahan pasukan.

    TNI AD: Danjen Kopassus naik menjadi Panglima Kopassus, serta pembentukan 6 Grup Kopassus.

    TNI AL: Dankormar naik menjadi Panglima Korps Marinir, serta pembentukan 14 Komando Daerah TNI AL (Kodairal) dan 5 Batalyon Bantuan Infanteri Marinir (Yonif Mar).

    TNI AU: Danjen Kopasgat ditingkatkan menjadi Panglima Kopasgat, peresmian Kohanudnas, pembentukan 3 Komando Daerah TNI AU (Kodau), serta beberapa batalyon Parakopasgat dan Arhanud Pasgat.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1 TNI Bentuk 6 Kodam Baru, Diresmikan pada 10 Agustus Nasional

    1 TNI Bentuk 6 Kodam Baru, Diresmikan pada 10 Agustus Nasional

    TNI Bentuk 6 Kodam Baru, Diresmikan pada 10 Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    TNI akan meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru dalam upacara kehormatan militer yang dijadwalkan berlangsung di Batujajar, Bandung, pada Minggu (10/8/2025).
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , pada Jumat (8/8/2025).
    “Iya (benar),” kata Kristomei ketika ditanya terkait rencana peresmian Kodam baru pada kegiatan tersebut.
    Berdasarkan informasi yang diterima, enam Kodam baru yang akan diresmikan meliputi sejumlah wilayah strategis di Indonesia.
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi.
    3. Kodam XXI/Radin Inten – meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu.
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai – meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira – meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – berpusat di Merauke, Papua Selatan.
    Diketahui, upacara kehormatan militer pada 10 Agustus juga akan menjadi momentum penting lainnya bagi TNI.
    Selain peresmian enam Kodam baru, acara ini akan diisi dengan pelantikan dan pengukuhan panglima tiga pasukan elite TNI, yakni Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, yang nantinya akan dipimpin perwira tinggi bintang tiga.
    Berdasarkan informasi dari Pusat Penerangan TNI, kegiatan ini akan menghadirkan kekuatan gabungan tiga matra, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
    Berbagai atraksi militer akan ditampilkan untuk menunjukkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit di berbagai medan operasi.
    Diketahui, TNI AD tengah mewacanakan penambahan 22 kodam baru dari 15 kodam yang sudah ada saat ini.
    Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, pembentukan 22 kodam baru adalah demi perimbangan di setiap provinsi.
    Maruli mengatakan, beberapa provinsi hanya memiliki komando resor militer (korem) yang dipimpin anggota TNI berpangkat kolonel dan brigadir jenderal (brigjen) TNI.
    Sementara, di setiap provinsi sudah pasti ada kapolda yang merupakan polisi berpangkat jenderal bintang 2.
    “Itu kan sebenarnya mewadahi dengan perkembangan zaman, bahwa di provinsi ada gubernur, ada kapolda, di situ danrem-nya kolonel. Ya ada yang brigjen. Ya untuk memberikan perimbangan juga,” ujar Maruli saat ditemui di Markas Kopassus, Jakarta Timur, 7 Maret 2024 lalu.
    Maruli menjelaskan, terkait pembentukan 22 kodam baru ini, pihaknya memang masih mengkaji seberapa mungkin rencana tersebut bisa direalisasikan. 
    Pasalnya, ada banyak pertimbangan untuk membentuk kodam baru, mulai dari gaji, hingga jumlah personel.
    “Tapi perjalanannya perlu lagi personilnya bertambah. Mampu enggak kita menggajinya, membuat fasilitas untuk gedungnya, kendaraannya, semuanya,” kata Maruli.
    “Itu saya pikir memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Kalau kami mungkin nanti melihat sampai sejauh mana dinamika di daerah itu untuk sampai ke jenjang bintang 2. Jadi masih sangat panjanglah ceritanya itu,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSAU Instruksikan Setiap Lanud di Papua Wajib Bangun Minimal 1 Dapur SPPG Nasional 6 Agustus 2025

    KSAU Instruksikan Setiap Lanud di Papua Wajib Bangun Minimal 1 Dapur SPPG Nasional 6 Agustus 2025

    KSAU Instruksikan Setiap Lanud di Papua Wajib Bangun Minimal 1 Dapur SPPG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M Tonny Harjono menginstruksikan agar seluruh pangkalan TNI AU (lanud) yang berada di wilayah Papua membangun minimal satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Hal tersebut disampaikan Tonny saat menjawab pertanyaan wartawan usai acara peresmian dan peletakan batu pertama pembangunan SPPG, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (6/8/2025).
    “Yang di Papua ini sedang berproses, di Biak, Jayapura, Timika, dan Merauke. Kami instruksikan setiap lanud wajib membuat satu dapur, bisa dua atau tiga tergantung jumlah penerima manfaat di sekitarnya,” kata Tonny.
    Menurut KSAU, rata-rata pembangunan satu dapur SPPG membutuhkan waktu antara satu setengah hingga dua bulan.
    Namun, durasi ini bisa lebih cepat jika bahan bangunan dan perlengkapan telah tersedia secara optimal.
    “Rata-rata satu dapur ini butuh waktu kurang lebih dua bulan, satu setengah bulan, tergantung bahannya. Kalau bahannya sudah tersedia, lebih cepat lagi kita targetkan dua bulan jadi,” ujar KSAU.
    Tonny juga menyampaikan bahwa pembangunan SPPG di wilayah Indonesia Timur terus dipacu.
    Salah satu dapur SPPG yang sudah rampung dibangun sebelumnya berada di Morotai, Maluku Utara.
    “Yang sudah dibangun terakhir di Morotai, yang Indonesia Timur untuk yang di Angkatan Udara. Saya yakin Angkatan Darat, Angkatan Laut sudah lebih awal atau lebih Timur,” imbuh KSAU.
    Ia menambahkan, semangat untuk mempercepat pembangunan SPPG semakin tinggi usai para komandan lanud di Papua mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.
    Instruksi ini menjadi bagian dari komitmen TNI AU untuk terus memperluas jangkauan dan efektivitas dapur SPPG, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses pangan bergizi, seperti Papua dan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
    Program MBG merupakan program prioritas nasional yang menyasar kelompok rentan dan anak-anak usia sekolah, mulai dari balita, PAUD, hingga SMA, termasuk santri dan peserta didik di sekolah keagamaan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.