Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI AU

  • 10 TNI AU Pastikan Tidak Ada Pesawat Asing yang Mendarat di Bandara Morowali Nasional

    10 TNI AU Pastikan Tidak Ada Pesawat Asing yang Mendarat di Bandara Morowali Nasional

    TNI AU Pastikan Tidak Ada Pesawat Asing yang Mendarat di Bandara Morowali
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Muda Palito Sitorus, memastikan tidak ada pesawat asing yang lepas landas maupun mendarat di Bandara Morowali.
    “Ya sampai saat ini memang tidak ada juga ya dari luar negeri, tidak ada memang,” kata Palito saat ditemui di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).
    Sejauh ini,
    TNI AU
    terus memantau aktivitas di bandara yang dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan setelah
    Menteri Pertahanan
    Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan adanya bandara yang beroperasi tanpa perangkat negara.
    “Jadi memang dari
    intern
    saja (penerbangannya),” jelas dia.
    Palito menegaskan bahwa Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) TNI AU telah diterjunkan untuk mengamankan bandara tersebut.
    “Dan ke depan mungkin nanti kita akan membuat pos ya di sana untuk menjaga, sehingga areal di Morowali itu bisa termonitor ke depannya. Jadi kita sudah buat, ada perencanaan ke depan,” jelas dia.
    Namun, untuk strategi lebih lanjut, TNI AU menunggu instruksi dari Kementerian Pertahanan.
    Adapun pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau bandara di lokasi pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah, memicu perhatian serius.
    Sjafrie menyampaikan sorotannya usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
    Menhan menyebut keberadaan bandara tanpa kehadiran negara sebagai anomali yang dapat membuat kedaulatan ekonomi Indonesia rawan.
    Sjafrie menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional.
    Sjafrie menyampaikan pesan yang ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Bangka sebelumnya.
    Menhan RI berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI.
    “Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya,” tegas Sjafrie.
    Sebagaimana dilansir situs web resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI, bandara yang dirujuk Sjafrie adalah bandara yang terletak dekat dengan jalur laut strategis, yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II dan III.
    Peninjauan di lokasi pada 19 November itu dilakukan Sjafrie dalam kapasitasnya juga sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Infografis Mereka yang Diberi Rehabilitasi oleh Prabowo

    Infografis Mereka yang Diberi Rehabilitasi oleh Prabowo

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan hak rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi beserta dua mantan jajaran direksi lainnya.

    Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 25 November 2025.

    Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan, keputusan Presiden ini melalui proses yang cermat. Proses ini diawali dari aspirasi yang diterima oleh DPR RI, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kajian oleh Kementerian Hukum.

    “Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh beliau (Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco), jadi selama ini DPR menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi. Selain DPR juga, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi,” ujar Prasetyo dikutip dari laman resmi Setneg www.setneg.go.id, Selasa 25 November 2025.

    Namun ini bukan kali pertama Prabowo memberikan rehabilitasi oleh Prabowo. Sebelumnya, Prabowo memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yaitu Drs. Abdul Muis dan Drs. Rasnal, M.Pd.

    Prabowo memutuskan memulihkan nama baik dua guru tersebut setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak.

    Keputusan tersebut diambil langsung sesaat setelah Prabowo mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Kamis 13 November 2025, usai kunjungan kenegaraan ke Australia.

    “Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Kamis 13 November 2025.

    Lantas, siapa saja mereka yang diberikan rehabilitasi oleh Prabowo? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • 5 Orang yang Diberi Rehabilitasi oleh Prabowo, Mulai Guru hingga Eks Dirut ASDP

    5 Orang yang Diberi Rehabilitasi oleh Prabowo, Mulai Guru hingga Eks Dirut ASDP

    Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Drs. Abdul Muis dan Drs. Rasnal, M.Pd. Prabowo memutuskan memulihkan nama baik dua guru tersebut setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak.

    Keputusan tersebut diambil langsung sesaat setelah Prabowo mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Kamis 13 November 2025, usai kunjungan kenegaraan ke Australia.

    “Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur pada Kamis 13 November 2025.

    Dia menjelaskan bahwa kedua guru tersebut sebelumnya diantar oleh masyarakat ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah itu, DPR RI memfasilitasi pertemuan dua guru tersebut dengan Prabowo.

    Dengan diterbitkannya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hak-hak kedua guru yang selama ini terimbas persoalan hukum.

    “Dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat, serta hak-hak kedua guru ini. Semoga berkah, demikian,” tutur Dasco.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan Prabowo tersebut merupakan hasil dari koordinasi intensif antara berbagai pihak selama satu pekan terakhir. Menurut dia, pemerintah mendengarkan permohonan resmi yang masuk baik dari masyarakat maupun lembaga legislatif.

    “Kemudian beliau (Presiden) mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Luwu Utara,” ucap Prasetyo.

    Dia menegaskan bahwa keputusan Prabowo tersebut merupakan wujud nyata penghargaan terhadap dedikasi para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang harus diperhatikan, dihormati, dan dilindungi oleh negara.

    Prasetyo menekankan pemerintah selalu mengedepankan upaya untuk mencari penyelesaian yang terbaik dan berkeadilan bagi semua pihak dalam setiap persoalan atau dinamika yang terjadi.

    “Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Bahwa ada masalah-masalah atau dinamika-dinamika, kita menghendaki penyelesaian yang terbaik,” tutur dia.

    Prasetyo pun berharap keputusan Prabowo memulihkan nama baik dua guru tersebut membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Khususnya, dunia pendidikan di Indonesia.

    “Semoga keputusan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua guru yang kita hormati, dan juga kepada masyarakat serta lingkungan pendidikan, tidak hanya di Luwu Utara tapi juga di seluruh Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia,” pungkas Prasetyo.

     

  • Upgrade Besar, Sembilan Pesawat Hercules TNI AU Masuk Hanggar

    Upgrade Besar, Sembilan Pesawat Hercules TNI AU Masuk Hanggar

    Liputan6.com, Jakarta Sebanyak sembilan pesawat C-130 Hercules Milik TNI AU akan diproses modernisasi oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang mencakup Center Wing Box Replacement (CWBR) dan Avionic Upgrade Program (AUP).

    Pada Rabu (26/11/2025) unit pertama pesawat C-130 Hercules milik TNI AU telah tiba di hanggar Aircraft Services (ACS) PTDI Bandung yang secara resmi merupakan serah terima pesawat C-130 antara TNI AU, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan PTDI.

    “Dalam persiapannya, PTDI telah menjalin kerja sama strategis dengan Komando Pemeliharaan Materiel Angkatan Udara (Kohartamatau) untuk pendayagunaan SDM dari PTDI dan TNI AU, pemanfaatan special tools dan ground support equipment, serta penggunaan fasilitas bonding & composite PTDI. Hal tersebut merupakan salah satu upaya PTDI dalam menyiapkan fasilitas teknis, peralatan khusus, serta qualified personel yang dibutuhkan untuk memastikan kelancaran proses modernisasi 9 unit C-130 ke depan,” kata Direktur Niaga, Teknologi & Pengembangan PTDI, M Arif Faisal, Bandung, Rabu (26/11/2025).

    Faisal mengatakan program ini merupakan tindak lanjut dari kontrak pekerjaan modernisasi sembilan unit pesawat C-130 yang disepakati oleh PTDI dan Badan Logistik Pertahanan (Baloghan) Kementerian Pertahanan RI.

    Dengan kemampuan dan fasilitas yang telah disiapkan dan sepenuhnya berbasis di Indonesia, Faisal menyebut program ini sekaligus memperkuat kemandirian nasional dalam pemeliharaan dan modernisasi pesawat angkut berat strategis TNI AU, yang berperan penting dalam misi logistik, operasi kemanusiaan, dan pertahanan negara.

    “Bagi PTDI, program ini merupakan investasi jangka panjang dalam pengembangan kompetensi teknis, peningkatan kemampuan produksi komponen, serta penguatan ekosistem industri pertahanan nasional,” lanjut Faisal.

    Pelaksanaan modernisasi C-130 di dalam negeri menjadi langkah strategis Pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada fasilitas luar negeri, serta mempercepat siklus pemeliharaan pesawat-pesawat TNI AU.

    Mendatang, keberhasilan modernisasi C-130 ini akan memperluas kapabilitas Indonesia dalam MRO pesawat angkut militer dan memperkuat posisi PTDI sebagai pusat pemeliharaan Alutsista udara yang memiliki kompetensi global.

    “Ini adalah pesawat Hercules pertama yang akan kita lakukan modernisasi di PTDI. Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu kebijakan Pemerintah saat ini adalah pemberdayaan industri pertahanan kita. Dan untuk memperkuat sistem pertahanan yang sudah kita punya, besar harapan agar itu bisa dilaksanakan pemeliharaan oleh industri pertahanan kita, dalam hal ini PTDI,” terang Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Pus Alpalhan Baloghan Kemhan RI, Kol. Fitra. A Yani.

  • DPR setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara disahkan jadi undang-undang

    DPR setujui RUU Pengelolaan Ruang Udara disahkan jadi undang-undang

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna Ke-9 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disahkan menjadi undang-undang, setelah pembahasannya rampung panitia khusus beberapa waktu lalu.

    Persetujuan itu dilakukan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, setelah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanyakan kepada para anggota DPR RI yang hadir. Seluruh fraksi partai politik pun menyetujui RUU itu untuk menjadi undang-undang.

    “Apakah dapat disetujui menjadi undang-undang?” kata Dasco yang dijawab setuju.

    Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengelolaan Ruang Udara Endipat Wijaya mengatakan RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara yang terdiri atas delapan Bab dan 63 Pasal telah disepakati pemerintah dan DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang dengan sejumlah penyempurnaan substansi redaksional tercermin dalam rincian Daftar Inventaris Masalah (DIM).

    Secara keseluruhan, menurut dia, jumlah DIM RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara ada sebanyak 581 DIM, terdiri atas 353 DIM batang tubuh, 205 DIM penjelasan, dan 23 DIM yang merupakan DIM usulan baru dari fraksi DPR RI maupun pemerintah.

    Menurut dia, terdapat delapan substansi baru yang diatur dalam RUU Pengelolaan Ruang Udara tersebut.

    Pertama, RUU ini menegaskan bahwa masyarakat berperan dalam pengelolaan ruang udara antara lain melalui penyampaian pendapat terkait kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan serta menjaga ketertiban keselamatan dan keamanan pemanfaatan ruang udara.

    Kedua, pemanfaatan ruang udara yang dilaksanakan untuk kepentingan perekonomian, sosial dan budaya dalam meningkatkan pariwisata dan rekreasi, mendukung pendidikan, meningkatkan pembinaan olahraga dirgantara, pengembangan teknologi keudaraan, informasi dan komunikasi serta teknologi lainnya.

    Ketiga, RUU ini menegaskan pelaksanaan penguasaan dan pengembangan teknologi melalui kerja sama tingkat nasional dan internasional.

    Keempat, penetapan status kawasan udara yang perlu memerhatikan penerbangan sipil. Hal ini merupakan penerapan prinsip flexible use airspace, yaitu konsep yang menawarkan solusi dimana ruang udara tidak lagi secara kaku, melainkan digunakan secara bersama secara fleksibel.

    Kelima, RUU ini mengatur mekanisme penindakan pelanggaran wilayah udara kedaulatan negara Republik Indonesia, mengingat dinamika ancaman dan intensitas pergerakan udara yang semakin kompleks, dan membutuhkan landasan hukum yang kuat spesifik dan terintegrasi dalam UU tentang Pengelolaan Ruang Udara.

    Keenam, pengaturan terhadap riset dan perguruan tinggi asing yang datang ke Indonesia mewajibkan untuk harus bermitra dengan penyelenggara penelitian dan pengembangan dalam negeri serta mengikutsertakan peneliti Indonesia.

    Ketujuh, RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara menegaskan penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan RUU ini juga memperjelas peran penyidik perwira TNI AU dalam melakukan penyidikan terhadap kawasan udara terlarang, kawasan udara terbatas yang ditetapkan untuk instalasi militer, hingga area aktivitas militer.

    Kedelapan, RUU ini juga menetapkan pemidanaan atas pelanggaran yang dilakukan atas wilayah Indonesia guna memberikan efek jera dan menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran wilayah udara di Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 16 Orang Masih Hilang, Pencarian Difokuskan di Sektor C

    16 Orang Masih Hilang, Pencarian Difokuskan di Sektor C

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Basarnas menyampaikan bahwa Selasa, 25 November 2025, menandai hari ke-10 operasi pencarian 16 warga yang masih hilang akibat bencana tanah longsor di Dusun Kalibening, Desa Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Longsor yang terjadi pada malam 15 November 2025 ini telah menewaskan 12 orang yang tertimbun material longsor, sementara 16 korban lainnya belum terdeteksi. Kejadian ini juga menyebabkan 87 orang mengungsi dan 31 unit rumah tertimbun total.

    Menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, hari ini adalah hari ke-10 sekaligus hari terakhir operasi SAR.

    “Fokus operasi di sektor C, yaitu bagian paling bawah atau ‘lidah longsoran’ yang memiliki ketebalan material lebih dari 10 meter hingga 25 meter di beberapa titik,” kata Abdul Muhari.

    Data BNPB per 25 November 2025 pukul 07.00 WIB, operasi ini melibatkan 900 personel gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, relawan, dan instansi terkait.

    Selain itu ada 25 unit alat berat, alat pendukung seperti alton untuk mengurai material longsor, serta tiga unit anjing pelacak (K9) untuk mendeteksi keberadaan korban di area seluas 10 hektare.

    “Pengurasan air juga terus dilakukan melalui pembuatan sodetan, sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama TNI AU melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna mencegah hujan di area bencana, sehingga proses pencarian dapat berlangsung lebih aman dan efektif,” katanya.

     

  • Menhan Targetkan Pembangunan 150 Batalion per Tahun Nasional 25 November 2025

    Menhan Targetkan Pembangunan 150 Batalion per Tahun Nasional 25 November 2025

    Menhan Targetkan Pembangunan 150 Batalion per Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menargetkan pembangunan 150 batalion per tahun untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD).
    “Ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalion per tahun,” kata Sjafrie usai menghadiri rapat kerja (raker) tertutup dengan Komisi I DPR RI, Senin (25/11/2025).
    Penjelasan ini disampaikan Sjafrie saat berbicara soal penugasan
    TNI AD
    untuk menjaga kilang minyak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Dalam hal ini, Sjafrie menekankan bahwa terdapat
    industri strategis
    —salah satunya kilang minyak BUMN—yang mempunyai pengaruh besar terhadap
    kedaulatan negara
    .
    Oleh karenanya, industri strategis itu memerlukan perhatian di sektor pertahanan.
    Dengan begitu, TNI dituntut memperkuat tiga matra, yakni AD, Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Laut (AL).
    “Dari tahun 2025, kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini. Di mana saat ini di tahun 2025, kita sudah memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan,” jelas dia.
    Menurut Sjafrie, pembangunan ini bukan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi demi menjaga keutuhan, pengamanan, dan menyelamatkan kepentingan nasional.
    “Serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari gelar kekuatan kita,” tegas dia.
    Diberitakan sebelumnya, TNI menargetkan kekuatan pembangunan mulai dari ratusan batalion Angkatan Darat (AD), armada Angkatan Laut (AL), hingga puluhan satuan radar (Satrad) Angkatan Udara (AU).
    Pembangunan kekuatan TNI itu merupakan bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, untuk mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern.
    Hal tersebut menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Rabu (29/10/2025).
    “Melalui Rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025-2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” ujar Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, dalam keterangannya, Jumat (31/10/2025).
    TNI AD memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga 2029.
    Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi hingga 2029.
    Sedangkan TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satrad hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI kirim tim aju untuk tentukan titik operasi misi perdamaian di Gaza

    TNI kirim tim aju untuk tentukan titik operasi misi perdamaian di Gaza

    “Kita akan kirim personel reccie (tim aju/pendahulu) ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,”

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyiapkan personel reccie atau “tim aju” untuk menentukan lokasi penempatan pasukan perdamaian dari TNI di Gaza, Palestina.

    “Kita akan kirim personel reccie (tim aju/pendahulu) ke sana, untuk pendahulu, untuk memastikan situasi kondisi di sana dan penempatan pasukan di sana,” kata Agus dalam jumpa pers usai menjalani rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Senin.

    Setelah lokasi telah ditentukan dan situasi dipastikan kondusif, Agus melanjutkan pihaknya baru akan mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah besar beserta kendaraan laut dan udara milik TNI.

    Dia melanjutkan, pasukan perdamaian dalam jumlah besar itu dipimpin oleh pejabat jenderal bintang tiga yang akan membawahi tiga brigade komposit.

    Setiap brigade komposit itu terdiri dari tiga batalyon utama yakni batalyon kesehatan, Batalyon Zeni Konstruksi dan Batalyon Bantuan.

    “Ada lagi Bantuan Mekanis,” kata Agus kepada awak media.

    Untuk transportasi sendiri pihaknya akan mengerahkan pesawat angkut Hercules C-130 TNI AU dan KRI rumah sakit milik TNI AL.

    “Unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan dua Kapal Rumah Sakit dari Angkatan Laut lengkap dengan helikopter,” kata Agus.

    Pengerahan pesawat Hercules diketahui untuk mengangkut logistik dan pasukan. Sedangkan kapal rumah sakit dikerahkan untuk membawa tenaga kesehatan sekaligus sebagai tempat untuk merawat warga sipil korban perang di Gaza.

    Namun demikian, Agus tidak merinci kapan pasukan tersebut akan dikirim. Dia hanya memastikan Mabes TNI menunggu perintah dari pemerintah pusat dalam mengirim pasukan.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza.

    “Kita maksimalkan 20.000 prajurit kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” kata Sjafrie di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11).

    Sjafrie menjelaskan, penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Nantinya, para pasukan itu akan menjalankan beberapa tugas kemanusiaan seperti memberikan layanan kesehatan kepada warga yang jadi korban perang hingga membangun infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat setempat.

    “Pasukan yang akan datang itu sifatnya untuk menjaga perdamaian itu bisa berlangsung lebih lama menuju kepada perundingan politik,” tambah dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Salurkan Program Gizi Keluarga Sehat, PLN dan TNI AU Bangun Dapur 2 SPPG di Lanud Atang Sendjaja

    Salurkan Program Gizi Keluarga Sehat, PLN dan TNI AU Bangun Dapur 2 SPPG di Lanud Atang Sendjaja

    Bogor: PT PLN (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), dan TNI Angkatan Udara (AU) meresmikan bantuan fasilitas Dapur 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Atang Sendjaja di Kabupaten Bogor pada Jumat (21/11).

    Bantuan tersebut merupakan dukungan PLN dalam mempercepat penanganan stunting dan pemenuhan gizi masyarakat lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Pemerintah.

    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah PLN yang berhasil menjalin kolaborasi lintas lembaga dan telah mempercepat pembangunan Dapur SPPG tersebut.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada para pejuang merah putih TNI AU. Apalagi membangun SPPG ini betul-betul luar biasa pengorbanannya. Dan, tentu saja atas dukungan dari PLN,” kata Dadan.

    Lebih lanjut, dirinya menjelaskan efek domino program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN ini terhadap perputaran roda perekonomian wilayah setempat. Menurutnya, program ini telah memberikan manfaat menyeluruh mulai dari penyedia bahan baku dari sektor pertanian hingga para pekerja yang terlibat.

    “Terima kasih atas program TJSL ini. Menurut saya, ini adalah salah satu bentuk TJSL yang sangat produktif, karena tidak hanya melaksanakan tugas sosial, tetapi juga turut membangun ekonomi daerah,” ucap Dadan. 

    Melalui Program Gizi Keluarga Sehat, PLN tidak hanya menyalurkan bantuan pembangunan Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja, tetapi juga melengkapinya dengan berbagai kebutuhan logistik, mulai dari peralatan masak, perlengkapan makan, hingga kendaraan operasional untuk pendistribusian makanan bergizi setiap harinya. Selain itu, operasional dapur ini turut melibatkan 47 tenaga kerja lokal yang telah lolos uji sertifikasi untuk memastikan kualitas pengelolaannya.

    Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja, Marsekal Pertama TNI Andy Ferdinand Picaulima mengucapkan rasa syukurnya atas bantuan TJSL PLN ini. Ia menjelaskan, sebelum akhirnya diresmikan, Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja telah beroperasi selama satu bulan. Dalam periode itu, dapur ini telah menyalurkan lebih dari 3.900 porsi makanan bergizi setiap harinya untuk diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

    “Angka ini merupakan bukti bahwa dapur ini tidak hanya sebuah bangunan, tetapi merupakan berkah bagi masyarakat yang ada. Kami belum berbicara tentang tenaga kerja di lingkungan ini yang sudah terserap. Jadi, kami sangat bersyukur dengan keberadaan dapur MBG, serta bantuan yang sangat luar biasa dari pihak PLN. Kami dapat menjadi cahaya bagi masyarakat yang berada di sekitar kami,” ujar Andy.

    Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, inisiatif ini merupakan komitmen PLN dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya percepatan penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, upaya ini akan mendorong terbentuknya ekonomi sirkular di wilayah tersebut.

    “Lewat Program Gizi Keluarga Sehat, PLN bekerja sama dengan BGN dan TNI AU untuk memperluas kapasitas layanan pemenuhan gizi dengan membangun Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja. Kita membangun ekonomi sirkular, petani lokal memasok bahan baku, peternak terlibat, warga membantu pengelolaan sampah dapur. Semuanya bergerak dalam satu ekosistem yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.

    Darmawan melanjutkan, hadirnya Dapur SPPG tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat, bukan hanya bagi warga sekitar, namun juga masyarakat luas lewat program yang dijalankan  secara berkelanjutan.

    “PLN hadir bukan hanya untuk menerangi, tetapi juga menghidupkan. Mari kita rawat ekosistem ini bersama, agar program ini tidak berhenti di dapur semata, melainkan menjadi gerakan yang mampu menekan stunting, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat masa depan Indonesia,” pungkas Darmawan.

    Bogor: PT PLN (Persero) bersama Badan Gizi Nasional (BGN), dan TNI Angkatan Udara (AU) meresmikan bantuan fasilitas Dapur 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Atang Sendjaja di Kabupaten Bogor pada Jumat (21/11).
     
    Bantuan tersebut merupakan dukungan PLN dalam mempercepat penanganan stunting dan pemenuhan gizi masyarakat lewat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Pemerintah.
     
    Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah PLN yang berhasil menjalin kolaborasi lintas lembaga dan telah mempercepat pembangunan Dapur SPPG tersebut.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada para pejuang merah putih TNI AU. Apalagi membangun SPPG ini betul-betul luar biasa pengorbanannya. Dan, tentu saja atas dukungan dari PLN,” kata Dadan.
     
    Lebih lanjut, dirinya menjelaskan efek domino program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN ini terhadap perputaran roda perekonomian wilayah setempat. Menurutnya, program ini telah memberikan manfaat menyeluruh mulai dari penyedia bahan baku dari sektor pertanian hingga para pekerja yang terlibat.
     
    “Terima kasih atas program TJSL ini. Menurut saya, ini adalah salah satu bentuk TJSL yang sangat produktif, karena tidak hanya melaksanakan tugas sosial, tetapi juga turut membangun ekonomi daerah,” ucap Dadan. 
     
    Melalui Program Gizi Keluarga Sehat, PLN tidak hanya menyalurkan bantuan pembangunan Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja, tetapi juga melengkapinya dengan berbagai kebutuhan logistik, mulai dari peralatan masak, perlengkapan makan, hingga kendaraan operasional untuk pendistribusian makanan bergizi setiap harinya. Selain itu, operasional dapur ini turut melibatkan 47 tenaga kerja lokal yang telah lolos uji sertifikasi untuk memastikan kualitas pengelolaannya.
     
    Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Atang Sendjaja, Marsekal Pertama TNI Andy Ferdinand Picaulima mengucapkan rasa syukurnya atas bantuan TJSL PLN ini. Ia menjelaskan, sebelum akhirnya diresmikan, Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja telah beroperasi selama satu bulan. Dalam periode itu, dapur ini telah menyalurkan lebih dari 3.900 porsi makanan bergizi setiap harinya untuk diberikan kepada anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
     
    “Angka ini merupakan bukti bahwa dapur ini tidak hanya sebuah bangunan, tetapi merupakan berkah bagi masyarakat yang ada. Kami belum berbicara tentang tenaga kerja di lingkungan ini yang sudah terserap. Jadi, kami sangat bersyukur dengan keberadaan dapur MBG, serta bantuan yang sangat luar biasa dari pihak PLN. Kami dapat menjadi cahaya bagi masyarakat yang berada di sekitar kami,” ujar Andy.
     
    Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, inisiatif ini merupakan komitmen PLN dalam mendukung program prioritas nasional, khususnya percepatan penanganan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, upaya ini akan mendorong terbentuknya ekonomi sirkular di wilayah tersebut.
     
    “Lewat Program Gizi Keluarga Sehat, PLN bekerja sama dengan BGN dan TNI AU untuk memperluas kapasitas layanan pemenuhan gizi dengan membangun Dapur 2 SPPG Lanud Atang Sendjaja. Kita membangun ekonomi sirkular, petani lokal memasok bahan baku, peternak terlibat, warga membantu pengelolaan sampah dapur. Semuanya bergerak dalam satu ekosistem yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.
     
    Darmawan melanjutkan, hadirnya Dapur SPPG tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat, bukan hanya bagi warga sekitar, namun juga masyarakat luas lewat program yang dijalankan  secara berkelanjutan.
     
    “PLN hadir bukan hanya untuk menerangi, tetapi juga menghidupkan. Mari kita rawat ekosistem ini bersama, agar program ini tidak berhenti di dapur semata, melainkan menjadi gerakan yang mampu menekan stunting, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat masa depan Indonesia,” pungkas Darmawan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (MMI)

  • Seskab Teddy Ungkap Alasan Prabowo Percayakan Gibran Hadiri KTT G20 Afrika Selatan

    Seskab Teddy Ungkap Alasan Prabowo Percayakan Gibran Hadiri KTT G20 Afrika Selatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan alasan mengapa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan (Afsel).

    “Jadwal KTT G20 di Afrika Selatan bertepatan dengan beberapa agenda Presiden di Tanah Air, sehingga Pak Presiden akan diwakili Pak Wapres di G20,” kata Teddy kepada wartawan, Jumat (21/11/2025).

    Dalam acara KTT G20, kata Teddy, Gibran juga didampingi Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus untuk bertemu dengan Presiden Afrika Selatan (Afsel) Cyril Ramaphosa.

    “Pemerintah sudah mengirim Wamenko Polkam sebagai utusan khusus Presiden untuk bertemu langsung Presiden Afrika Selatan Ramaphosa, untuk menyerahkan surat permohonan tidak hadir,” ujar dia.

    Diketahui, Gibran akan menyampaikan pidato mewakili Prabowo sekaligus menegaskan posisi Indonesia terkait berbagai isu global prioritas. Berdasarkan informasi dari Setwapres RI, Gibran berangkat ke Afsel dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (21/11) pukul 09.30 WIB.

    Gibran dan rombongan akan mendarat di Bandar Udara Internasional OR Tambo, Johannesburg.

    KTT G20 Afrika Selatan akan berlangsung pada 22-23 November 2025 di Johannesburg Expo Centre. Gibran juga dijadwalkan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat untuk menyampaikan pesan Prabowo.

    Sementara itu, pengamat politik Jamiluddin Ritonga, sebagai wakil presiden, Gibran memang sudah seharusnya mewakili Prabowo bila sedang berhalangan. Hal itu memang sudah diatur dalam ketatanegaraan Indonesia.