Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI AL

  • Menteri Kelautan Minta Pagar Laut Tak Dibongkar: Itu Barang Bukti

    Menteri Kelautan Minta Pagar Laut Tak Dibongkar: Itu Barang Bukti

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyayangkan tindakan pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer (km) di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Tangerang, Banten, oleh TNI AL. 

    Menurutnya, pembongkaran pagar laut perlu menunggu proses penyidikan selesai sehingga pihak yang bertanggungjawab dapat diproses hukum. 

    “Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah [penyidikan],” kata Sakti di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1/2025), dilansir dari Antara. 

    Sakti mengatakan, seharusnya pagar laut dari bambu itu menjadi barang bukti dari kegiatan yang ia nilai ilegal tersebut.

    “Saya dengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya tidak tahu, harusnya itu barang bukti setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa [dicabut],” ucapnya.

    Meski beberapa bagian pagar itu sudah dicabut, dia memastikan proses penyidikan yang dilakukan saat ini tetap berlanjut.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), lanjut dia, juga sudah menyegel pagar laut misterius tersebut untuk memudahkan proses penyidikan.

    Dia menjelaskan, tidak ada satu pun pengajuan izin dari pihak tertentu yang memasang pagar laut tersebut kepada KKP. Kalau pun ada pengajuan, lanjut dia, pihaknya harus memeriksa detail perairan itu untuk memastikan tidak masuk kawasan konservasi.

    “Jadi kalau ada seperti itu jelas pasti kami larang kegiatan seperti itu. Tapi itu tidak ada pengajuan sehingga kami lakukan penyegelan,” ucapnya.

    Dia menjelaskan KKP hanya menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan dari instansi KKP. Sementara itu, sanksi hukum hingga potensi adanya kerugian negara, lanjut dia, merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Dari sisi lingkungan, saya kira menteri lingkungan hidup yang bisa menghitung [kerugian]. Kalau dari kami kegiatan [ilegal] di laut itu dari sisi administratif,” ucapnya.

    Sebelumnya, pada Sabtu (18/1/2025), sebanyak 600 personel TNI AL beserta nelayan membongkar pagar laut dari garis Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga hingga pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo.

    Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto di Tangerang, mengatakan, proses pembongkaran pagar laut dari bambu itu dilakukan secara bertahap sepanjang 2 kilometer yang melibatkan sejumlah unsur TNI AL dan nelayan.

    Ia menyebutkan tahapan pembongkaran pertama itu sedikitnya melibatkan 30 kapal nelayan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut.

  • Pagar Laut di Perairan Tangerang Dibongkar, KKP: Tidak Ada Koordinasi – Halaman all

    Pagar Laut di Perairan Tangerang Dibongkar, KKP: Tidak Ada Koordinasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan tidak tahu soal pembongkaran pagar laut di Perairan Tangerang, Banten kemarin.

    Diketahui, pembongkaran pagar sepanjang kurang lebih 30 kilometer itu dilakukan di pesisir pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Usai dibongkar sejak pukul 09.00 WIB, sudah ada 2,2 km pagar bambu yang dirobohkan. Namun, bambu-bambu tak dikumpulkan.

    Pembongkaran dilakukan oleh personel Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta. Mereka dibantu para warga lokal, sehingga yang membongkar lebih dari 600 orang.

    Sepanjang pembongkaran itu, tak terlihat perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    Menanggapi hal itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk memastikan bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan ruang laut dilakukan sesuai koridor hukum. 

    Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan
    Doni Ismanto Darwin, mengatakan sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Sakti Wahyu Trenggono, pagar laut di Tangerang, statusnya disegel oleh KKP sebagai barang bukti dalam proses penyidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembangunannya.

    KKP memahami dan menghormati kerja sama yang erat antara berbagai instansi dalam menjaga sumber daya laut Indonesia. 

    “Kami juga mengapresiasi peran aktif TNI Angkatan Laut dalam mendukung kepentingan nasional di sektor kelautan dan perikanan. Namun, kami menyayangkan pembongkaran pagar laut tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP, yang berpotensi mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan,” tegas Doni.

    Doni menjelaskan, KKP memang memilih berhati- hati dalam kasus ini, mempertimbangkan banyak hal dalam penyelidikan, terutama terkait keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitarnya. 

    Beberapa informasi yang sedang kami teliti adalah pemasangan paranet di sana, yang berarti kemungkinan perubahan kondisi alam sekitarnya. Tentu ini punya dampak lingkungan juga. Jadi memang semua butuh waktu. 

    “Kami tidak ingin bertindak hanya demi euforia atau glorifikasi publik. Kami berharap seluruh pihak terkait, dapat memperkuat koordinasi ke depan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya mendukung kepentingan bersama, tetapi juga sejalan dengan aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

    Proses penyelidikan terkait kasus ini terus berjalan, termasuk pemanggilan pihak-pihak yang diduga terkait. KKP bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian kasus ini.

    KKP tetap berkomitmen menjaga sinergi dengan TNI AL dan semua pemangku kepentingan lainnya demi menjaga kedaulatan laut Indonesia dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut kita. Berbekal komunikasi dan kerja sama yang baik, kami yakin tantangan ini dapat diselesaikan secara efektif untuk kepentingan masyarakat dan negara.

  • Evaluasi Alat yang Digunakan, KSAL Tunda Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang Banten – Halaman all

    Evaluasi Alat yang Digunakan, KSAL Tunda Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang Banten – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembongkaran pagar laut yang dilakukan TNI Angkatan Laut (TNI AL) di kawasan pesisir Tangerang, Banten, ditunda. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali mengatakan, alasan penundaan tersebut dikarenakan pihaknya bersama sejumlah pihak terkait kemaritiman akan lebih dulu melakukan evaluasi penggunaan alat yang digunakan dalam pembongkaran pagar laut tersebut.

    “Akan dilakukan (pembongkaran), namun dievaluasi dulu kira-kira alat apa yang sebaiknya digunakan, yang lebih praktis, mengingat perairannya cukup dangkal,” kata Muhammad Ali, Minggu(19/1/2025).

    Ali belum menyampaikan lebih lanjut kapan pembongkaran pagar di laut ini akan dilanjutkan.  “Kita tunggu hasil rapat dengan semua stakeholder kemaritiman,” ungkapnya.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com belum ada aktivitas pembongkaran pagar di laut di kawasan Pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Adapun kondisi cuaca di lokasi, sekira pukul 13.07 WIB, tergolong cukup cerah, namun angin yang berhembus begitu kencang. Hal tersebut membuat ombak di Pantai Tanjung Pasir tinggi.

    Sebelumnya, dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto, TNI AL mengerahkan sebanyak 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran pagar misterius di laut Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025).

    “Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral,” kata Harry di Tanjung Pasir, Tangerang Banten.

    “Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan sekitar 600 lebih. Nanti mungkin bisa bertambah, karena menunggu masyarakat maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan,” imbuhnya.

    Harry menerangkan pembongkaran pagar laut ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto. “Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses terutamanya, bagi para nelayan yang akan melaut,” ujarnya.

    Prabowo sebelumnya memang sempat ikut menyoroti masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten itu.

    Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan ada dua perintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo terkait penyelesaian masalah pagar laut di Tangerang yang saat ini masih menjadi misteri.  

    “Beliau [Prabowo] sudah setuju [tindakan terkait] pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Segera usut, begitu,” ujar Muzani saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Rabu (15/1/2025) lalu.

    Dari pantauan di lapangan, personel TNI AL dan nelayan bergerak menggunakan sejumlah kapal menuju ke lokasi pagar di tengah laut, baik kapal milik nelayan maupun kapal milik TNI AL.
    Warga dari berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu. Mereka tampak bersemangat membongkar pagar laut tak bertuan itu.

    Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang yang terikat di kapal.  Kemudian, tali tambang diikat pada bambu yang tertanam di laut. Setelahnya, kapal melaju untuk menarik bambu itu hingga jebol. Setelah itu pagar bambu yang telah jebol dinaikkan ke atas kapal.

    “Tarik, tarik, tarik,” teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu.

    Berbagai teriakan penyemangat juga terus diteriakkan warga selama proses pembongkaran pagar laut tersebut. “Mau kaya jual laut,” teriak warga.

    TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 km per hari. “Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam satu hari, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km,” kata Harry Indarto.

  • Beda Sikap Menteri dan TNI AL saat Perintah Presiden Turun

    Beda Sikap Menteri dan TNI AL saat Perintah Presiden Turun

    Jakarta: Proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tanjung Pasir, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, sudah mulai dilakukan oleh TNI Angkatan Laut (AL). Operasi ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencabut pagar bambu yang dianggap mengganggu aktivitas nelayan dan merusak ekosistem pesisir.

    “Beliau sudah setuju pagar laut: pertama, itu disegel. Kemudian, yang kedua, beliau perintahkan untuk dicabut (dibongkar). Usut, begitu,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 15 Januari 2025.

    Namun, di tengah pengerjaan yang melibatkan 600 personel TNI AL dan 30 kapal nelayan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan keberatan atas pembongkaran tersebut. Menurutnya, pagar laut yang telah disegel itu merupakan barang bukti dalam penyelidikan KKP terkait dalang di balik pemasangan pagar misterius tersebut.

    “Seperti kemarin saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya. Ya saya nggak tahu. Harus ya itu barang bukti. Setelah dari hukum terbukti, terdeteksi, dari proses hukum, baru bisa (dicabut pagar bambunya),” ujar Trenggono yang dikutip Minggu, 19 Januari 2025.

    Baca juga: Fakta-fakta Pagar Laut Misterius

    Sikap Menteri: “Tunggu Dulu Dong”
    Menteri Trenggono menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut harus menunggu proses hukum selesai. “Kalau pencabutan, tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam segala macam, kan lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan bahwa pihaknya masih menyelidiki pelaku pemasangan pagar sepanjang 30 kilometer itu dan telah memanggil beberapa nelayan yang diduga terlibat.

    “Kami mendapat informasi katanya perkumpulan nelayan (yang memasang pagar bambu). Sudah beberapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Kami dibantu polisi juga,” tambahnya.

    Pembongkaran sudah Dimulai
    TNI AL sudah mulai melakukan pembongkaran sesuai instruksi Presiden. TNI AL menargetkan pembongkaran 2 kilometer sehari. 

    Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama I Made Wira Hady, mengatakan bahwa pembongkaran dilakukan secara bertahap dengan target dua kilometer per hari.

    “Dalam 10 hari nanti, kami akan libatkan TNI dan nelayan untuk pembongkaran pagar laut ini,” ujar Wira, Sabtu, 18 Januari 2025.

    Ia menambahkan bahwa pembongkaran memerlukan usaha besar karena tiang pagar bambu tertancap hingga dua meter di dasar laut.

    Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta, Brigjen (Mar) Harry Indarto, memastikan TNI AL akan tetap pasang badan demi kepentingan rakyat. “Apa pun itu, kalau kepentingan rakyat, Angkatan Laut, TNI khususnya, kami akan tampil ke depan,” tegas Harry.
    Perbedaan Pendekatan
    Perintah langsung Presiden untuk mencabut pagar laut dan sikap Menteri KKP yang meminta penundaan mencerminkan perbedaan pendekatan antarinstansi. Di satu sisi, pemerintah berusaha melindungi nelayan dan ekosistem pesisir, sementara di sisi lain, penegakan hukum tetap menjadi prioritas untuk mengungkap dalang di balik pemasangan pagar ini.

    Publik kini menanti langkah penyelesaian yang harmonis antara pemerintah dan aparat agar kepentingan masyarakat pesisir dapat terakomodasi tanpa mengabaikan penegakan hukum.

    Jakarta: Proses pembongkaran pagar laut sepanjang 30 kilometer di perairan Tanjung Pasir, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, sudah mulai dilakukan oleh TNI Angkatan Laut (AL). Operasi ini dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencabut pagar bambu yang dianggap mengganggu aktivitas nelayan dan merusak ekosistem pesisir.
     
    “Beliau sudah setuju pagar laut: pertama, itu disegel. Kemudian, yang kedua, beliau perintahkan untuk dicabut (dibongkar). Usut, begitu,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 15 Januari 2025.
     
    Namun, di tengah pengerjaan yang melibatkan 600 personel TNI AL dan 30 kapal nelayan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan keberatan atas pembongkaran tersebut. Menurutnya, pagar laut yang telah disegel itu merupakan barang bukti dalam penyelidikan KKP terkait dalang di balik pemasangan pagar misterius tersebut.

    “Seperti kemarin saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya. Ya saya nggak tahu. Harus ya itu barang bukti. Setelah dari hukum terbukti, terdeteksi, dari proses hukum, baru bisa (dicabut pagar bambunya),” ujar Trenggono yang dikutip Minggu, 19 Januari 2025.
     
    Baca juga: Fakta-fakta Pagar Laut Misterius

    Sikap Menteri: “Tunggu Dulu Dong”

    Menteri Trenggono menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut harus menunggu proses hukum selesai. “Kalau pencabutan, tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam segala macam, kan lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya,” ujarnya.
     
    Ia mengungkapkan bahwa pihaknya masih menyelidiki pelaku pemasangan pagar sepanjang 30 kilometer itu dan telah memanggil beberapa nelayan yang diduga terlibat.
     
    “Kami mendapat informasi katanya perkumpulan nelayan (yang memasang pagar bambu). Sudah beberapa kali dipanggil oleh Dirjen PSDKP, tapi belum datang. Kami dibantu polisi juga,” tambahnya.

    Pembongkaran sudah Dimulai

    TNI AL sudah mulai melakukan pembongkaran sesuai instruksi Presiden. TNI AL menargetkan pembongkaran 2 kilometer sehari. 
     
    Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama I Made Wira Hady, mengatakan bahwa pembongkaran dilakukan secara bertahap dengan target dua kilometer per hari.
     
    “Dalam 10 hari nanti, kami akan libatkan TNI dan nelayan untuk pembongkaran pagar laut ini,” ujar Wira, Sabtu, 18 Januari 2025.
     
    Ia menambahkan bahwa pembongkaran memerlukan usaha besar karena tiang pagar bambu tertancap hingga dua meter di dasar laut.
     
    Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta, Brigjen (Mar) Harry Indarto, memastikan TNI AL akan tetap pasang badan demi kepentingan rakyat. “Apa pun itu, kalau kepentingan rakyat, Angkatan Laut, TNI khususnya, kami akan tampil ke depan,” tegas Harry.

    Perbedaan Pendekatan

    Perintah langsung Presiden untuk mencabut pagar laut dan sikap Menteri KKP yang meminta penundaan mencerminkan perbedaan pendekatan antarinstansi. Di satu sisi, pemerintah berusaha melindungi nelayan dan ekosistem pesisir, sementara di sisi lain, penegakan hukum tetap menjadi prioritas untuk mengungkap dalang di balik pemasangan pagar ini.
     
    Publik kini menanti langkah penyelesaian yang harmonis antara pemerintah dan aparat agar kepentingan masyarakat pesisir dapat terakomodasi tanpa mengabaikan penegakan hukum.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Video Pembongkaran Pagar Laut ‘Misterius’ di Tangerang, TNI AL Kerahkan 600 Prajurit – Halaman all

    Video Pembongkaran Pagar Laut ‘Misterius’ di Tangerang, TNI AL Kerahkan 600 Prajurit – Halaman all

    TNI Angkatan Laut (AL) membongkar pagar laut ‘misterius’ yang membentang di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten pada Sabtu (18/1/2025),

    Tayang: Minggu, 19 Januari 2025 11:50 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – TNI Angkatan Laut (AL) membongkar pagar laut ‘misterius’ sepanjang 30 KM yang membentang di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten pada Sabtu (18/1/2025),

    Pihak TNI AL mengerahkan 600 prajurit untuk membongkar pagar laut tersebut.

    Komandan Lantamal III, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Harry Indarto mengatakan proses pembongkaran dilakukan sejak pagi tadi.

    Para prajurit TNI dikerahkan untuk membongkar pagar laut berbahan batang bambu tersebut.

     

    (*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’2′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • 3 Menteri KKP Minta Pagar Laut Tangerang Tak Dibongkar: Itu Barang Bukti Denpasar

    3 Menteri KKP Minta Pagar Laut Tangerang Tak Dibongkar: Itu Barang Bukti Denpasar

    Menteri KKP Minta Pagar Laut Tangerang Tak Dibongkar: Itu Barang Bukti
    Tim Redaksi
    BADUNG, KOMPAS.com 
    – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta pagar di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, agar tidak dibongkar.
    Sebab, pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 kilometer tersebut merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP.
    “Kemarin saya mendengar ada pembongkaran oleh angkatan laut, ya saya enggak tahu, harusnya itu barang bukti,” kata dia di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, pada Minggu (19/1/2025).
    Ia mengatakan, sedianya pembongkaran tersebut baru dilakukan setelah dalang di balik pemasangan
    pagar laut
    tersebut sudah diketahui.
    Hingga saat ini, pihak KKP masih menyelidiki pemilik pagar misterius tersebut.
    “Kalau pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah ketahuan siapa yg nanam. Kalau nyabut kan gampang. Kalau sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru jelas (dibongkar),” sambung Trenggono.
    Sebelumnya diberitakan, tiga pasukan khusus TNI Angkatan Laut turut dilibatkan dalam pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025).
    Ketiga pasukan khusus itu adalah Komando Pasukan Katak (Kopaska), Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair).
    Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto mengatakan, pelibatan personel Dislambair untuk mengukur kedalaman patok bambu pagar laut.
    “Kami perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama,” ujar Harry di Tangerang, Sabtu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar 97 Perwira Tinggi Naik Pangkat Diterima Langsung Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon

    Daftar 97 Perwira Tinggi Naik Pangkat Diterima Langsung Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon

    loading…

    Sebanyak 97 Pati TNI naik pangkat di awal tahun 2025 ini. Laporan Kenaikan Pangkat Pati TNI ini diterima langsung oleh Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Foto/Ist

    JAKARTA – Terdapat 97 Perwira Tinggi (Pati) TNI naik pangkat di awal tahun 2025 ini. Laporan Kenaikan Pangkat Pati TNI ini diterima langsung oleh Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Laporan kenaikan pangkat Pati TNI ini didasarkan pada Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/29/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 dengan rincian 54 Pati TNI AD, 26 Pati TNI AL dan 17 Pati TNI AU.

    Dalam acara kenaikan pangkat ini, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menyampaikan selamat pada setiap Jenderal, Laksamana, dan Marsekal yang mengalami kenaikan pangkat.

    Daftar 97 Pati TNI Naik Pangkat

    54 Pati TNI Angkatan Darat

    1. Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P. (Pangkogabwilhan I)

    2. Letjen TNI Iwan Setiawan, S.E., M.M. (Danpussenif)

    3. Letjen TNI Bobby Rinal Makmun, S.I.P. (Dankodiklat TNI)

    4. Mayjen TNI Dr. Rokhmat, S.H., C.N., M.Kn. (Orjen TNI Babinkum TNI)

    5. Mayjen TNI Dr. Rachmat S., S.I.P., M.M., M.Tr.(Han). (Dekan Fakultas Keamanan Nasional Unhan)

    6. Mayjen TNI Rusmili, S.I.P., M.Si.(Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI)

  • Terpopuler, TNI bongkar pagar laut hingga kebijakan poligami ASN DKI

    Terpopuler, TNI bongkar pagar laut hingga kebijakan poligami ASN DKI

    DKI Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan akhir pekan untuk disimak, TNI AL bongkar pagar laut sesuai dengan perintah Presiden Prabowo hingga Mendagri bakal tanyakan kebijakan poligami ke Pj Gubernur DKI. Berikut berita-berita tersebut:

    1.⁠ ⁠TNI AL bongkar pagar laut sesuai dengan perintah Presiden Prabowo

    Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto mengatakan pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Pagar tersebut harus dibongkar karena mengganggu aktivitas nelayan dalam mencari nafkah. Selain itu, pagar laut tersebut dianggap ilegal karena dibangun tanpa izin yang jelas. Baca selengkapnya di sini

    2.⁠ ⁠Palestina siap jadi pemerintah di Jalur Gaza pasca gencatan senjata

    Pemerintah Palestina menegaskan kesiapan memerintah Jalur Gaza usai tercapainya kesepakatan gencatan senjata tiga tahap antara Hamas dengan Israel yang akan segera berlaku pada Minggu (19/1). Baca selengkapnya di sini

    3.⁠ ⁠CEO TikTok berterima kasih kepada Trump

    CEO TikTok Shou Zi Chew berterima kasih kepada presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump atas komitmennya membantu menemukan solusi agar aplikasinya bisa tetap tersedia di Amerika Serikat. Baca selengkapnya di sini

    4.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Ketua Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR

    Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia disepakati menjadi Ketua Dewan Kehormatan DPP ormas MKGR. Baca selengkapnya di sini

    5.⁠ ⁠Mendagri bakal tanyakan kebijakan poligami ke Pj Gubernur DKI

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut dia bakal menanyakan kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi untuk berpoligami.

    Sebelumnya, Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada Senin (6/1) menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Dalam peraturan gubernur itu, ada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara ASN di lingkungan pemerintah provinsi yang hendak memiliki istri lebih dari satu alias berpoligami. Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • 3 Letjen TNI Baru di Januari 2025, dari Putra Mantan Wapres Try Sutrisno hingga Jenderal Kopassus Penakluk Everest

    3 Letjen TNI Baru di Januari 2025, dari Putra Mantan Wapres Try Sutrisno hingga Jenderal Kopassus Penakluk Everest

    loading…

    Sejumlah Pati TNI naik pangkat menjadi Letjen pada pertengahan Januari 2025 ini. Salah satunya Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, putra mantan Wapres Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Foto/Dok.SINDOnews

    JAKARTA – Sejumlah nama perwira tinggi (Pati) TNI naik pangkat menjadi Letnan Jenderal (Letjen) pada pertengahan Januari 2025 ini. Salah satunya putra mantan Wakil Presiden (Wapres) Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Mengutip keterangan dari laman resmi TNI, Jumat (17/1/2025), Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon yang mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 97 Perwira Tinggi (Pati) TNI dan Sertijab (Serah Terima Jabatan) Jajaran Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Mabes TNI.

    Kegiatan berlangsung di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (14/01/2025).

    Kenaikan pangkat 97 Pati TNI tersebut didasarkan pada berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/29/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 dengan rincian 54 Pati TNI AD, 26 Pati TNI AL dan 17 Pati TNI AU. Melihat nama-namanya, muncul tiga Letjen TNI baru.

    Letjen TNI Baru di Pertengahan Januari 2025

    1. Letjen TNI Kunto Arief Wibowo

    Letjen TNI Kunto Arief Wibowo. Foto/Instagram Kodam III Siliwangi

    Kunto Arief Wibowo resmi menyandang pangkat Letnan Jenderal (Letjen) TNI. Dia sebelumnya mendapat promosi jabatan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

    Kunto lahir di Malang, Jawa Timur pada 15 Maret 1971. Dia merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992.

    Pada latar belakangnya, Kunto diketahui sebagai putra dari Wapres RI ke-6 sekaligus eks Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Selain itu, dia juga menjadi adik dari mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol (Purn) Firman Santyabudi.

    Melihat kariernya, Kunto sudah banyak menduduki jabatan penting lain. Sebut saja seperti Danrem 032/Wirabraja (2019-2020), Kasdam III Siliwangi (2020-2021), Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrad (2021-2022 hingga Pangdam III/Siliwangi (2022-2023)

  • Anggota DPR Minta Dalang Pagar Laut di Tangerang Ganti Biaya Pembongkaran

    Anggota DPR Minta Dalang Pagar Laut di Tangerang Ganti Biaya Pembongkaran

    Jakarta –

    Pagar laut yang membentang di pantai utara Tangerang dibongkar TNI AL bersama warga. Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, bersyukur pagar laut tak berizin itu akhirnya dibongkar pemerintah.

    “Alhamdulillah pemerintah melalui TNI sudah bertindak tegas, selama tidak ada izin memang harus dibongkar apalagi mengganggu aktivitas nelayan dan berdampak terhadap lingkungan alam,” kata Daniel Johan kepada wartawan, Sabtu (18/1/2024).

    Daniel menilai pagar laut tersebut ilegal karena melanggar aturan. Oleh sebab itu, Komisi IV akan memanggil pihak terkait dan meninjau ke lokasi di Tangerang.

    “Pemagaran laut secara ilegal sama saja telah melanggar UU No 1/2014, Komisi IV akan tetap ke lapangan minggu depan dan memanggil menteri untuk memberikan penjelasan apa yang sesungguhnya terjadi,” ujarnya.

    Politikus PKB ini mendorong pihak yang membuat pagar laut segera ditemukan dan bertanggung jawab. Sekaligus menagih biaya pembongkaran pagar tersebut.

    “Harus dicari siapa dalang penanggung jawab pembuatan pagar laut ini, mereka harus bertanggung jawab atas seluruh biaya pembongkaran, teknis pembongkaran TNI bisa dibantu oleh lintas sektoral agar efektif,” imbuhnya.

    “Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf Angkatan Laut untuk membuka akses, terutama bagi para nelayan yang akan melaut,” kata Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto yang memimpin proses pembongkaran di lokasi, Sabtu (18/1).

    Brigjen Harry menjelaskan proses pembongkaran pagar laut dilakukan secara bersama-sama oleh personel TNI AL dengan masyarakat dengan total 600 orang. Dia juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan proses pembongkaran pagar laut ke depan agar lebih cepat.

    (rfs/idh)