Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI AL

  • ISI: Kemampuan maritim tak hanya alutsista, tapi integrasi teknologi

    ISI: Kemampuan maritim tak hanya alutsista, tapi integrasi teknologi

    Jakarta (ANTARA) – Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) menekankan bahwa membangun kemampuan maritim tidak hanya berfokus pada kepemilikan alutsista, tetapi juga menyentuh aspek grand strategy, integrasi teknologi, modernisasi doktrin, pembangunan SDM, interoperabilitas antarmatra hingga kesiapan logistik jarak jauh.

    “Pendekatan pertahanan berlapis, mulai dari deteksi jauh hingga respons cepat dan pengamanan inti, muncul sebagai fondasi penting dalam memperkuat postur pertahanan maritim,” kata Penasehat Bidang Hukum, Maritim, dan Pertahanan Laut ISI Laksda TNI (Purn.) Surya Wiranto saat diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD) dikutip dari keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

    Untuk diketahui, ISI bersama Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) menyelenggarakan FGD bertajuk “Babak Baru Kekuatan Maritim Indonesia: Proyeksi Kedaulatan di Panggung Global” di Jakarta, Kamis (27/11).

    Agenda itu merupakan implementasi komitmen berkelanjutan ISI untuk memperkuat pemikiran strategis dan mendukung formulasi kebijakan pertahanan nasional.

    Turut hadir sebagai pembicara, yaitu Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unhan RI Mayjen TNI Totok Imam S, Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan RI Mayjen TNI Oktaheroe Ramsi, dan Pengamat Pertahanan dan Hubungan Internasional Universitas Pertamina Ian Montratama.

    Lebih lanjut, Surya menyampaikan para peserta forum menggarisbawahi bahwa Indonesia harus bergerak secara realistis menuju blue-water capability dengan memastikan kesiapan operasional, stabilitas model pembiayaan pertahanan jangka panjang serta penguatan industri pertahanan dalam negeri.

    Hal tersebut termasuk integrasi teknologi, deteksi jauh dan postur pertahanan berlapis yang bekerja sebagai satu sistem outer defense layer (deteksi jarak jauh), middle defense layer (tindakan cepat/patroli), dan inner core layer (stabilitas dan kedaulatan).

    Menurut Surya, dengan perkembangan situasi geopolitik di wilayah Indo-Pasifik yang semakin rentan dewasa ini, postur pertahanan berlapis serta kesiapan operasional alutsista Indonesia menjadi kunci untuk strategi pertahanan bangsa.

    “Ini menjadi langkah penting karena doktrin politik luar negeri dan pertahanan Indonesia mendorong pemerintah untuk menciptakan keseimbangan dengan seluruh kekuatan global,” ucapnya.

    Dalam menyikapi dinamika di Asia Timur, diskusi itu juga mengangkat pertimbangan TNI AL untuk mengoptimalkan kapal perang skala sedang dan kecil serta kapal induk ringan yang akan memperkuat armada maritim nasional, khususnya sebagai mobile defense system yang bisa digunakan juga untuk proses non-combatant evacuation operation (NEO).

    Untuk mencapai minimum deterrence deployment posture (MDDP), Surya mengungkapkan para peserta diskusi memandang bahwa pemerintah perlu menyiapkan anggaran sekurang-kurangnya Rp500 triliun untuk 5-10 tahun ke depan secara kumulatif.

    “Penyiapan ini tidak hanya untuk mendukung good neighborhood policy yang dianut oleh Pemerintah RI saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa komponen pertahanan berlapis dan strategi Perisai Trisula Nusantara (PTN) terlaksana secara optimal untuk menjadikan Indonesia sebagai key-player di kawasan Indo-Pasifik,” tutur Surya.

    Selain dinamika ditingkat kawasan, FGD tersebut juga menyoroti tantangan pertahanan dan keamanan nasional di dalam negeri, khususnya maraknya praktik penyelundupan. Untuk komoditas tertentu saja, seperti benih lobster, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp16 triliun.

    Sementara itu, masuknya tekstil ilegal menggerus daya saing industri domestik dan menimbulkan kerugian hingga Rp1 triliun/tahun.

    Bahkan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin baru-baru ini menegaskan bahwa penyelundupan timah telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan nilai kerugian hingga 80 persen dari potensi pendapatan PT Timah.

    Sebagai penutup, FGD merekomendasikan sejumlah langkah strategis bagi para pemangku kepentingan. Di tengah meningkatnya tensi dan rivalitas kekuatan besar di kawasan, Indonesia dinilai perlu memperkuat pengelolaan domain maritimnya.

    Salah satu prioritas kunci adalah pembangunan blue water capability yang mampu memproyeksikan kekuatan secara kredibel melalui integrasi teknologi, kemampuan deteksi jarak jauh serta postur pertahanan berlapis dalam satu sistem terpadu.

    “Upaya ini diharapkan dapat memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara maritim, sekaligus memastikan keamanan jalur perdagangan, perlindungan diaspora, dan penjagaan kedaulatan wilayah laut nasional,” kata Surya.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polemik Pembangunan Batalyon di Lekok–Nguling Menghangat, Warga Desak Kejelasan Legalitas Tanah

    Polemik Pembangunan Batalyon di Lekok–Nguling Menghangat, Warga Desak Kejelasan Legalitas Tanah

    Pasuruan (beritajatim.com) – Polemik rencana pembangunan Batalyon di wilayah Lekok–Nguling kembali memasuki tahap krusial setelah pembahasan kembali digelar di DPRD Kabupaten Pasuruan. Rapat dengar pendapat (RDP) Jumat (28/11) menjadi forum besar yang mempertemukan Forkopimda, camat, kepala desa, perwakilan warga, serta jajaran TNI AL.

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa forum ini dibuka untuk memberi ruang kepada semua pihak yang mengajukan keberatan maupun dukungan. “Kami ingin semua suara didengar, karena keputusan ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujarnya.

    Perwakilan warga tetap mempertanyakan legalitas tanah yang selama ini menjadi sumber konflik terkait proyek tersebut. Ketua Forum Komunikasi Tani Antar Desa, Lasminto, menegaskan bahwa SHP tahun 1992 tidak memenuhi prosedur karena didasarkan pada peta situasi 1987 yang dianggap tidak memuat informasi lengkap tentang hak atas tanah.

    Ia menambahkan bahwa sejumlah dokumen lama menunjukkan peruntukan tanah seluas sekitar 600 hektare adalah permukiman, bukan pertahanan. Lasminto juga menyebut stagnasi revisi RTRW sejak 2019 semakin membuat warga terhimpit dan berharap Forkopimda memfasilitasi pertemuan langsung dengan Kementerian Pertahanan.

    Keluhan juga datang mengenai dampak sosial dan fasilitas umum yang dinilai terhambat akibat status tanah yang belum tuntas. Ketua BPD Semedusari, Amir, menyebut pembatasan pemasangan trafo listrik hingga kerusakan akses jalan berdampak pada pelayanan publik dan mobilitas pendidikan anak.

    Dari pihak TNI AL, Komandan Kolatmar Brigjen TNI (Mar) Agus Dwi Laksana Putra menegaskan bahwa perbedaan pandangan hukum tidak seharusnya membentuk sekat antara institusi dan masyarakat. “Semua putusan sudah jelas, mulai PN Bangil hingga kasasi, tapi kami tidak ingin memperlebar perbedaan,” ujarnya.

    Agus menambahkan bahwa Batalyon 15 bukan batalyon tempur dan rencananya berfungsi untuk upaya ketahanan pangan dan pembangunan wilayah. Ia juga memastikan tidak ada warga yang akan tergusur dan menyatakan pihaknya sejalan dengan warga dalam hal tidak merugikan masyarakat sekitar.

    Sumber ketegangan, menurut Agus, muncul dari misinformasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan telah menyiapkan sejumlah alternatif penyelesaian dan para pejabat pusat dijadwalkan turun langsung ke wilayah.

    Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan asal Nguling, Eko Suryono, menyebut bahwa 40 ribu warga tinggal di atas tanah yang disengketakan seluas 3.676 hektare dengan berbagai bangunan fasilitas umum yang dibangun menggunakan instruksi dan dana pemerintah. Ia menilai kondisi saat ini sebagai anomali.

    “Di sisi lain, ada larangan membangun jalan, irigasi, bahkan mengurus KTP dan KK. Ini situasi yang sangat anomali bagi kami. Negara harus hadir menyamakan persepsi. Presiden pun menegaskan komitmen pemberantasan mafia tanah,” jelasnya.

    Menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa persoalan tanah Lekok–Nguling sudah berulang kali dibahas dan tiga pansus telah dibentuk. Ia menambahkan bahwa penyelesaian berada di kewenangan pemerintah pusat dan pihaknya akan mengirim surat agar konflik ini masuk dalam pembahasan Pansus Agraria DPR RI untuk memastikan ada keputusan yang adil dan tidak menghambat pembangunan daerah. (ada/kun)

  • Atlet Angkat Besi Rizki Juniansyah Resmi Dilantik Sebagai Anggota TNI Nasional 27 November 2025

    Atlet Angkat Besi Rizki Juniansyah Resmi Dilantik Sebagai Anggota TNI Nasional 27 November 2025

    Atlet Angkat Besi Rizki Juniansyah Resmi Dilantik Sebagai Anggota TNI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melantik lifter nasional Rizki Juniansyah sebagai prajurit TNI Angkatan Laut.
    Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Markas Besar (Mabes) TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah.
    “Benar (
    Rizki Juniansyah
    dilantik sebagai anggota TNI),” kata Freddy, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (27/11/2025).
    Pelantikan Rizki berlangsung bersamaan dengan pelantikan 50 perwira muda lulusan Pendidikan Pertama Perwira (Dikmapa) Prajurit Karier (PK) TNI Keahlian Khusus Siber TA 2025 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025).
    Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, upacara pelantikan diikuti 51 perwira dari tiga matra, terdiri atas 25 personel TNI AD, 16 personel TNI AL, dan 10 personel TNI AU.
    Mereka adalah lulusan pendidikan khusus siber yang dipersiapkan untuk menghadapi tantangan pertahanan di masa depan.
    Dari 51 perwira remaja tersebut, lifter nasional berprestasi Rizki Juniansyah turut dilantik sebagai Perwira Dikmapa PK TNI AL.
    Tiga lulusan terbaik Dikmapa PK TNI Siber TA 2025 adalah Letda Cke Ones Sanjerico Sitanggang (TNI AD), Letda Laut (E/W) Pramudhavardani Khansaraswati (TNI AL), dan Letda Sus Nurrun Muchammad Shiddieqy Hadna (TNI AU).
    Dalam amanatnya, Agus menyampaikan, perkembangan teknologi memunculkan ancaman multidimensi dan menuntut kesiapan SDM TNI yang profesional dan adaptif.
    “Para perwira dengan keahlian siber ini adalah bukti bahwa TNI tidak tinggal diam menghadapi dinamika ancaman digital. Kalian adalah garda terdepan pertahanan siber bangsa,” ujar Agus.
    Jenderal bintang empat itu juga berpesan agar para perwira muda memanfaatkan ilmu yang diperoleh untuk memperkokoh kedaulatan negara serta menjaga integritas dalam setiap penugasan.
    “Gunakan keahlian kalian bukan hanya untuk modernisasi teknologi, tetapi untuk memastikan ruang siber Indonesia tetap aman, kuat, dan berdaulat,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, atlet angkat besi (lifter) asal Indonesia, Rizki Juniansyah, berhasil meraih dua medali emas pada Kejuaraan Dunia International Weightlifting Federation (IWF) 2025 di Forde, Norwegia, pada Selasa (7/10/2025) dini hari.
    Tak hanya meraih dua medali emas, Rizki juga memecahkan rekor dunia Clean and Jerk dengan angkatan 204 kilogram.
    Kemenangan tersebut diunggah dalam akun resmi IWF, berikut kutipannya.
    “PENGUMUMAN REKOR DUNIA. Rekor dunia kedua pada Hari ke-5
    Kejuaraan Dunia IWF
    di Forde diraih oleh Rizki JUNIANSYAH (Indonesia) di nomor Clean and Jerk (C&J) kelas 79 kg putra, dengan angkatan sukses 204 kg!!!” tulis akun @iwfnet pada Selasa (7/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bea Cukai Intensifkan Patroli Darat dan Laut Demi Berantas Peredaran Rokok – Miras Ilegal

    Bea Cukai Intensifkan Patroli Darat dan Laut Demi Berantas Peredaran Rokok – Miras Ilegal

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kantor Bea Cukai Banyuwangi mencatat adanya peningkatan jumlah temuan barang kena cukai ilegal berupa rokok dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

    Di tahun 2025 ini terhitung sejak Januari – Oktober, total ada 352.663 batang rokok ilegal dan 10.152,05 liter minuman beralkohol ilegal. Barang-barang ilegal tersebut diketahui telah dimusnahkan pada Selasa (25/11/2025).

    “Perkiraan nilai barang ini cukup besar, yaitu Rp1.603.421.545,” kata Kepala Bea Cukai Banyuwangi, Latif Helmi, Kamis (27/11/2025).

    Sementara itu, pada periode sama di tahun 2024, Bea Cukai Banyuwangi juga mencatat pemusnahan 575.884 batang rokok ilegal dan 3.155,3 liter miras ilegal senilai Rp997.431.920.

    “Kalau kita lihat dari statistik, tiap tahun ada kenaikan sekitar 150 persen. Ini mencerminkan bahwa konsolidasi, koordinasi, dan sinergi dengan para stakeholder berlangsung intens,” ujarnya.

    Dukungan instansi mitra, termasuk media dan kesadaran masyarakat, disebut berperan besar dalam keberhasilan pengawasan. Selain penindakan, Bea Cukai juga melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat pesisir.

    Latif menjelaskan, petugas rutin menyasar kapal-kapal nelayan di sekitar Selat Bali untuk memberikan edukasi terkait bahaya dan pelanggaran rokok ilegal. Dalam setahun, Bea Cukai Banyuwangi melaksanakan sekitar sepuluh kali patroli laut dan patroli darat secara terjadwal.

    Kegiatan ini melibatkan sinergi dengan Polairud, TNI AL, dan instansi lain. Penyisiran wilayah dilakukan mulai dari Wongsorejo hingga ujung kawasan pesisir selatan Banyuwangi. Bea Cukai mencatat, jalur laut masih rawan dimanfaatkan sebagai rute distribusi barang kena cukai ilegal.

    “Bulan lalu kami mengamankan kiriman MMEA yang dibawa menggunakan jeriken oleh kapal ikan dari Bali,” kata Latif.

    Dalam sejumlah patroli, petugas menemukan nelayan yang membawa rokok tanpa pita cukai. Barang-barang tersebut disita, sementara nelayan diberikan pembinaan agar tidak menjadi target pasar pelaku peredaran ilegal.

    “Nelayan itu konsumen, mereka kami edukasi dan kami beri teguran supaya tidak mengulangi perbuatannya,” tandasnya. [alr/suf]

  • Penggunaan Alat Terlarang Bikin Nelayan Pati dan Rembang Geger, TNI Polri Turun Tangan

    Penggunaan Alat Terlarang Bikin Nelayan Pati dan Rembang Geger, TNI Polri Turun Tangan

    Liputan6.com, Jakarta Situasi antara nelayan di pantai utara (pantura) mencakup Kabupaten Pati hingga Kabupaten Rembang Jawa Tengah, memanas. Pemicu ketegangan para nelayan karena penggunaan alat garuk dan cotok dalam menangkap ikan.

    Nelayan layur Rembang nekat menggunakan kedua alat tangkap yang dilarang itu, hingga memicu protes dari Pati.

    Kasat Polairud Polres Pati Kompol Hendrik menjelaskan, penggunaan alat tangkap cotok dan garuk sudah diatur dalam Perda No. 8/2002 dan Permen KP 36/2023.

    “Kepatuhan alat tangkap adalah syarat mutlak menjaga keberlanjutan perairan dan keseimbangan ekonomi nelayan. Karena itu, tidak ada alasan untuk melanggar kedua aturan tegas tersebut,” tegas Hendrik di hadapan nelayan Rembang dan Pati, Rabu (26/11/2025).

    Untuk meredam konflik berkepanjangan di laut, para nelayan dari Pati dan Rembang dikumpulkan dalam rembuk besar yang dimediasi oleh jajaran Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polresta Pati.

    Dari pantauan Liputan6.com di lokasi rembuk besar yang digelar di Pati, sempat memanas sejak awal pertemuan dibuka. Perdebatan dan perang argumen nelayan dua wilayah ini terjadi.

    Meski situasi pertemuan memanas, namun jalannya forum tersebut tetap kondusif dengan kawalan ketat aparat Polresta Pati dan TNI.

    Tidak hanya itu, rembuk besar nelayan Pati dan Rembang sebagai langkah penting mendinginkan situasi di laut, juga dimediasi Kasat Polairud Polresta Pati Kompol Hendrik Irawan.

    Selain itu juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng dan Rembang, aparat Pos TNI AL Juwana, Polairud Rembang, ABK 1016 Ditpolairud dan Bhabinkamtibmas. Koordinator nelayan dari enam wilayah pesisir Pati juga diundang.

    Di awal rembuk tersebut, perwakilan nelayan Rembang, Eko Santoso mengakui adanya penggunaan alat garuk oleh rekan sesama nelayan di sekitar perairan Pulau Gede.

    Atas kenekatan penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang itu, Eko pun menyampaikan permintaan maaf kepada nelayan Pati.

    Di pihak lain, perwakilan nelayan Tunggul Sari dan Pecangaan Pati menyoroti bahwa larangan alat garuk sebenarnya sudah jelas dalam kesepakatan lokal.

    Karena itu, mereka meminta semua pihak disiplin agar kejadian kejar-kejaran saat melaut tidak berulang kembali.

    Para nelayan Pati juga mengusulkan pemasangan acir sebagai batas Benowo–Puncel. Kebijakan ini guna menghindari kesalahpahaman zona yang berpotensi memicu konflik.

    Nelayan Pati juga mendesak aparat terkait untuk segera memperbaiki keberadaan lampu kelop di wilayah Rembang yang selama ini tak berfungsi.

    Dalam rembuk itu, perwakilan Bumirejo Pati juga mempersilakan nelayan Rembang masuk wilayah perairan Pati, asalkan mereka menggunakan alat tangkap ikan ramah lingkungan.

    Setelah ketegangan adu argumen mereda dalam pertemuan itu, perwakilan nelayan dari berbagai wilayah pesisir Pati dan Rembang pun menemukan kesepakatan.

    Mereka juga mendesak pemerintah ada sinkronisasi aturan antar kabupaten, agar batas ruang tangkap ikan di laut semakin jelas.

    Nelayan kedua kabupaten ini juga meminta forum rembuk diadakan berkala untuk menjaga komunikasi dan mencegah salah paham di laut.

    Hendrik mengakui bahwa penegasan batas laut memang sangat krusial. Tentunya agar patroli, pengawasan dan aktivitas melaut berjalan tertib.

    “Dengan harapan agar kearifan lokal tetap terjaga dan konflik antar nelayan di laut tidak terulang,” tukas Hendrik.

    Forum rembuk besar ditutup dengan komitmen bersama antara nelayan Pati dan Rembang untuk menghentikan penggunaan garuk dan cotok.

  • Kodaeral X bedah rumah di kampung nelayan Hamadi jelang Hari Armada

    Kodaeral X bedah rumah di kampung nelayan Hamadi jelang Hari Armada

    Bedah rumah milik PNS di lingkungan Kodaeral X itu dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya

    Jayapura (ANTARA) – Komando Daerah TNI-AL X melaksanakan bedah rumah menjelang Hari Armada yang diperuntukkan PNS TNI AL yakni Kladius Fonataba, anggota Denma Kodaeral X yang beralamat di kampung nelayan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.

    “Bedah rumah milik PNS di lingkungan Kodaeral X itu dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya, sekaligus dalam rangka operasi teritorial menjelang Hari Armada yang akan diperingati tanggal 5 Desember mendatang,” kata Pangkodaeral X Mayjen TNI Mar Werijon di Jayapura, Rabu.

    Dikatakan, selain bedah rumah juga dilakukan bakti sosial berupa donor darah, pengobatan massal dan penyerahan bantuan kepada pensiunan prajurit TNI-AL.

    Berbagai kegiatan teritorial itu dilaksanakan untuk lebih mendekatkan prajurit khususnya TNI-AL dengan masyarakat, terutama yang bermukim di pesisir pantai.

    Dalam pelaksanaan baksos donor darah, kata Pangkodaeral X, juga melibatkan satuan lainnya baik itu TNI-AD, TNI-AU dan Polri.

    “Keikutsertaan prajurit dari berbagai satuan itu merupakan bentuk solidaritas dan hubungan erat antar personel keamanan di Papua,” kata Mayjen TNI Mar Werijon.

    PNS Kladius Fonataba mengaku senang dan bersyukur rumahnya di bedah sehingga dirinya dan keluarga lebih nyaman.

    “Terimakasih Panglima Kodaeral X dan seluruh personel yang sudah memperbaiki rumah kami, semoga Tuhan memberkati,” kata Kladius Fonataba.

    Pewarta: Evarukdijati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Kapal Rumah Sakit TNI AL Siap Bertolak ke Gaza Nasional 26 November 2025

    3 Kapal Rumah Sakit TNI AL Siap Bertolak ke Gaza Nasional 26 November 2025

    3 Kapal Rumah Sakit TNI AL Siap Bertolak ke Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul mengungkapkan bahwa matra laut siap mengirim Kapal Republik Indonesia (KRI) Rumah Sakit untuk pasukan perdamaian di Gaza.
    “Pada prinsipnya ketiga KRI tersebut siap untuk dikirimkan dan melaksanakan operasi kemanusiaan,” jelas Tunggul saat dikonfirmasi, Selasa (25/11/2025).
    Sejauh ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) mempunyai tiga KRI jenis Rumah Sakit.
    “KRI dr Soeharso-990, KRI dr Wahidin Sudirohusodo-991, dan KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992,” ungkap Tunggul.
    Hanya saja, belum diketahui
    KRI Rumah Sakit
    mana yang hendak berangkat untuk operasi kemanusiaan ini.
    Di sisi lain,
    TNI AL
    masih menyelesaikan para prajurit yang hendak bergabung dalam pasukan perdamaian
    Gaza
    .
    “Untuk spesifikasi personel diprioritaskan dengan kualifikasi kesehatan serta konstruksi, guna melaksanakan rehabilitasi bagi masyarakat korban perang,” tegasnya.
    TNI AL akan mengerahkan personel 25 persen dari 20.000 prajurit, yakni 5.000.
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut, Presiden Prabowo berencana mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, melalui Yordania.
    Hal tersebut diungkapkan Sjafrie usai bertemu Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata Yordania, Mayor Jenderal Pilot Yousef Ahmed Al-Hunaity, di Kementerian Pertahanan, Jumat (14/11/2025).
    “Presiden Prabowo menyiapkan pasukan cukup besar karena, sebagaimana teman-teman tahu, kita sedang menyiapkan juga pembangunan kekuatan kita di Indonesia yang juga sedang kita tingkatkan,” ujar Sjafrie.
    “Jadi, pemikiran beliau, kita maksimalkan 20.000 prajurit yang kita siapkan, tetapi spesifikasinya kepada kesehatan dan juga konstruksi,” tambah dia.
    Pengiriman pasukan ini dilakukan setelah pemerintah melihat adanya upaya perdamaian antara Palestina dan Israel, seperti gencatan senjata dan pelucutan senjata yang telah berlangsung.
    Dengan demikian, pasukan yang dikirim nantinya bertugas menjaga situasi damai agar dapat bertahan lebih lama hingga tercapai perundingan politik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI AL perkuat pertahanan laut dengan resmikan Lanal Kumai

    TNI AL perkuat pertahanan laut dengan resmikan Lanal Kumai

    Jakarta (ANTARA) – TNI AL melalui Komando Armada (Koarmada) RI menambah kekuatan pertahanan laut dengan meresmikan Pangkalan TNI AL (Lanal) Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Selasa (25/11).

    Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, dijelaskan peresmian lanal baru ini merupakan langkah strategis TNI AL dalam memperkuat kesiapan operasi, dalam menjaga jalur perairan Kalimantan Tengah yang dianggap vital dan memiliki aktivitas pelayaran yang dinamis.

    Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta mengatakan lanal ini juga akan difungsikan untuk mendukung kebutuhan logistik prajurit dalam menjaga kawasan laut Kalimantan Tengah.

    “Lanal ini memperkuat fungsi pangkalan sebagai titik rebase, bekal ulang, pemeliharaan, serta layanan bagi prajurit yang bertugas di wilayah Kalimantan Tengah,” kata Denih.

    Tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan, Denih menegaskan kehadiran Lanal Kumai ini mempertegas komitmen Koarmada RI dalam membangun hubungan erat dengan pemerintah daerah, Forkopimda dan masyarakat sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan maritim nasional.

    “Kehadiran Lanal Kumai juga tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang turut mendorong penguatan keamanan dan pembangunan wilayah pesisir,” tambah dia.

    Denih berharap segenap prajurit yang bertugas di Lanal Kumai dapat menjalankan fungsi pengawasan wilayah laut dan pesisir dengan maksimal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNN: Jaga kualitas generasi produktif jadi perhatian jelang 2030-2035

    BNN: Jaga kualitas generasi produktif jadi perhatian jelang 2030-2035

    kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi Indonesia yang sedang menuju puncak bonus demografi pada 2030–2035

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menegaskan upaya menjaga kualitas generasi produktif harus menjadi perhatian utama agar mampu mendorong kemajuan bangsa di masa depan, menjelang puncak bonus demografi pada 2030–2035.

    Dalam acara Retret Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia 2025 secara daring (22/11), Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyoroti situasi narkoba global yang semakin mengkhawatirkan.

    “Berdasarkan World Drug Report 2024, terdapat 292 juta orang atau sekitar 5,6 persen populasi dunia usia produktif yang terpapar narkoba,” kata Komjen Pol. Suyudi, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi Indonesia yang sedang menuju puncak bonus demografi pada 2030–2035.

    Kepala BNN menegaskan komitmen pemerintah melalui Astacita poin ke-7 yang menempatkan pemberantasan narkoba sebagai bagian dari reformasi hukum nasional.

    Ia juga mengajak PPI Dunia, yang memiliki jaringan strategis lebih dari 120 ribu anggota di 65 negara, untuk bersinergi dalam upaya pencegahan serta penutupan jalur masuk narkoba internasional.

    Meski begitu, Suyudi menekankan upaya penanggulangan narkoba memerlukan sinergi lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Untuk menjawab tantangan tersebut, BNN terus beradaptasi terhadap modus peredaran narkotika yang semakin kompleks, termasuk penyalahgunaan platform digital dan munculnya jenis narkotika baru.

    Dalam pelaksanaannya, BNN bekerja sama dengan Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, serta Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk menutup berbagai jalur masuk narkoba.

    Kolaborasi juga diperkuat pada level global melalui kerja sama dengan Badan perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan narkoba dan kejahatan (UNODC), Organisasi Kepolisian Internasional (Interpol), Badan Pengawasan Narkotika (DEA) Amerika Serikat, Biro Narkotika Pusat (CNB) Singapura, dan Badan Narkotika Nasional (NADA) Malaysia, khususnya dalam hal pertukaran data intelijen.

    Di sisi lain, BNN RI tetap fokus pada pencegahan melalui pengembangan program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar), yang menjadi garda terdepan dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkoba.

    Suyudi pun memberikan pesan inspiratif kepada para pelajar untuk terus menguasai keterampilan dan memperluas cakrawala ilmu. “Berbekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang hadirin punya, bawalah negerimu ini pada kejayaannya,” tuturnya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI Telah Siapkan Prajurit dan Alutsista untuk Misi Perdamaian ke Gaza Nasional 25 November 2025

    TNI Telah Siapkan Prajurit dan Alutsista untuk Misi Perdamaian ke Gaza Nasional 25 November 2025

    TNI Telah Siapkan Prajurit dan Alutsista untuk Misi Perdamaian ke Gaza
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Personel gabungan dari TNI Angkatan Dasar (AD), Angkatan Laut (AL) telah disiapkan untuk bergabung dalam brigade komposit yang akan dikirim untuk misi perdamaian ke Gaza, Palestina.
    Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes
    TNI
    , Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.
    Kemudian, dia mengungkapkan bahwa TNI sudah menyiapkan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) untuk mendukung misi tersebut.
    “Saat ini, Mabes TNI telah melakukan penyiapan personel dan satuan dari
    TNI AD
    , AL, dan AU serta inventarisasi kemampuan alutsista, logistik, dan fasilitas pendukung,” kata Freddy saat dihubungi, Selasa (25/11/2025).
    Alutsista itu di antaranya adalah pesawat angkut, kapal republik Indonesia (KRI) dan peralatan penunjang lainnya.
    “Kami sudah melakukan Inventarisasi kemampuan alutsista, logistik, dan fasilitas pendukung. Kami pastikan secara umum, kesiapan mencapai tahap sangat baik, untuk pelaksanaannya menunggu mandat dari PBB,” ujar Freddy, dikutip dari Antaranews, Selasa.
    Freddy lalu mengatakan, tiga brigade komposit akan tergabung dalam pasukan perdamaian
    Gaza
    yang dipimpin oleh seorang jenderal bintang tiga TNI.
    Ketiga brigade itu ada Batalyon Kesehatan (Yonkes), Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur), dan Batalyon Bantuan.
    Selain itu, menurut dia, Mabes TNI tengah gencar menggelar latihan terintegrasi yang mencakup aspek kesehatan, rekonstruksi, evakuasi, perlindungan sipil, serta bantuan kemanusiaan.
    “Secara umum, kesiapan (tiga brigade komposit) mencapai tahap sangat baik, untuk pelaksanaannya menunggu mandat dari PBB,” katanya.
    Dalam hal ini, Freddy menjelaskan bahwa Batalyon Bantuan merupakan satuan yang bertugas mendukung logistik, distribusi bantuan kemanusiaan, serta pengelolaan rantai pasok.
    “(Tugasnya juga) mobilisasi dan transportasi, baik darat, laut, maupun udara, (lalu) dukungan komunikasi, IT, dan komando kendali, (serta) pengamanan fasilitas vital di area operasi,” ujarnya.
    Sementara itu,
    TNI AL
    telah menyiapkan 5.000 prajurit untuk bergabung dalam pasukan
    perdamaian Gaza
    .
    “TNI AL sendiri mengerahkan personel kurang lebih 25 persen dari 20.000 (5.000), pasukan yang disiapkan,” kata Kepala Dinas Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Tunggul saat dikonfirmasi, Selasa (25/11/2025).
    “Untuk spesifikasi personel diprioritaskan dengan kualifikasi kesehatan serta konstruksi, guna melaksanakan rehabilitasi bagi masyarakat korban perang,” ujarnya lagi.
    Tak hanya prajurit, dia mengatakan, TNI AL memiliki tiga KRI jenis Bantu Rumah Sakit yang siap diberangkatkan ke Gaza, yakni KRI dr. Soeharso-990, KRI dr. Wahidin Sudirohusodo-991, dan KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992.
    Sebelumnya, TNI AD juga sudah menyatakan kesiapan mengirimkan prajurit terbaiknya untuk
    misi perdamaian di Gaza
    .
    “Prinsipnya, TNI AD selalu memastikan bahwa setiap prajurit yang diberangkatkan ke misi perdamaian adalah personel yang paling layak, terlatih, dan siap menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel TNI Inf Donny Pramono kepada Kompas.com pada Kamis, 20 November 2025.
    Untuk itu, seleksi ketat prajurit dilakukan terhadap pasukan yang akan dikirim menjalankan
    misi perdamaian ke Gaza
    , Palestina.
    “Di lingkungan TNI AD sendiri, seleksi dilakukan secara ketat dan bertahap, dengan penekanan utama pada kondisi kesehatan dan psikologi prajurit,” ujar Donny.
    Kadispenad menjelaskan, seleksi ketat dilakukan karena misi perdamaian menuntut ketahanan fisik, stabilitas mental, serta kemampuan bekerja di lingkungan berisiko tinggi.
    “Selain itu, setiap prajurit yang dipersiapkan wajib memahami secara menyeluruh mandat misi, resolusi yang menjadi dasar penugasan, serta
    rules of engagement
    atau aturan pelibatan yang akan diberlakukan,” kata Kadispenad.
    Menurut Donny, hal ini penting untuk mencegah kesalahan sekecil apa pun dalam pengambilan keputusan di lapangan dan memastikan setiap tindakan prajurit tetap sesuai hukum internasional serta ketentuan PBB.
    “Prinsipnya, TNI AD selalu memastikan bahwa setiap prajurit yang diberangkatkan ke misi perdamaian adalah personel yang paling layak, terlatih, dan siap menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi,” ujarnya.
    Namun, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Setjen Kemhan), Kolonel TNI Arm Rico Ricardo Sirait menyebut, pengiriman pasukan untuk misi perdamaian ke Gaza itu masih menunggu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.
    “Seluruh keputusan tetap berada pada arahan Presiden,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu, 19 November 2025.
    Sambil menunggu keputusan Prabowo, menurut Rico, pemerintah kini fokus pada penyiapan internal di Kemhan dan TNI.
    Persiapan itu mulai dari bentuk kontribusi, skema keterlibatan Indonesia, pemetaan kebutuhan pasukan hingga kesiapan logistik, serta kemampuan yang diperlukan untuk operasi stabilisasi yang kompleks.
    “Menhan (Menteri Pertahanan) juga sudah menegaskan, Indonesia bisa terlibat apabila terpenuhi salah satu dari dua landasan, yaitu adanya mandat langsung dari PBB atau persetujuan dari Amerika Serikat sebagai pihak yang mendorong pembentukan pasukan stabilisasi internasional di bawah rencana yang saat ini sedang dibahas,” ujarnya.
    Diketahui, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) menyetujui rancangan pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengenai mekanisme keamanan dan pemerintahan di Gaza.
    Resolusi yang diajukan AS mengesahkan pembentukan pasukan stabilisasi internasional untuk mengamankan Gaza, menyetujui pembentukan otoritas transisi di bawah pengawasan pemerintahan Trump, serta membuka peluang bagi terbentuknya negara Palestina merdeka di masa depan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.