Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI AL

  • Pengembangan satuan TNI, dari Kopassus, Marinir, hingga Kopasgat

    Pengembangan satuan TNI, dari Kopassus, Marinir, hingga Kopasgat

    Sejumlah prajurit TNI AD anggota Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) meneriakkan yel-yel usai upacara penyambutan Batalyon Infanteri (Yonif) 715/Motuliato di Pelabuhan Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo, Rabu (6/8/2025). Sebanyak 450 prajurit Yonif 715/Motuliato pulang dengan menggunakan KRI Teluk Banten usai menunaikan tugas pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini selama 12 bulan. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/YU

    Pengembangan satuan TNI, dari Kopassus, Marinir, hingga Kopasgat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 11:49 WIB

    Elshinta.com – Menyikapi perkembangan situasi keamanan di masa mendatang, baik regional maupun internasional, Pemerintah Indonesia mengembangkan satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mulai dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat, Korps Marinir Angkatan Laut, hingga Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) Angkatan Udara.

    Konsekuensi dari kebijakan pengembangan satuan itu, maka Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, yang merupakan pasukan elit TNI, akan dipimpin oleh perwira tinggi dengan pangkat bintang tiga.

    Kopassus, Korps Marinir, maupun Kopasgat, yang semula dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua, dengan sebutan komandan jenderal atau komandan korps juga akan berganti menjadi panglima. Kopassus akan dipimpin oleh Pangkopassus, Marinir akan dipimpin oleh Pangkormar, dan Kopasgat dipimpin Pangkopasgat.

    Peningkatan status Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, menjelang peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hanya untuk kepentingan yang terkait langsung dengan penjagaan kedaulatan negara, melainkan juga untuk melindungi kekayaan alam negeri ini.

    Terkait peningkatan status Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat ini, Presiden Prabowo Subianto mengaitkan dengan makna kemerdekaan sejati, yakni terwujudnya kesejahteraan bagi warga.

    Untuk itu diperlukan kesiapan dan kekuatan pertahanan negara, termasuk di dalam organisasi Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, dalam melindungi kekayaan alam yang merupakan modal utama untuk kesejahteraan bangsa ini.

    Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, yang merupakan penjaga keamanan negara di Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam luar biasa yang membentang dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua), dan dari Miangas (Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara) hingga Pulau Rote (Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur).

    Kekuatan pertahanan yang tangguh, salah satunya melalui pengembangan satuan TNI di Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, merupakan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

    Apalagi, pengembangan satuan TNI di Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, ini juga dibarengi dengan penambahan satuan baru, yakni komando daerah militer (Kodam), brigade infanteri teritorial pembangunan, komando daerah angkatan laut (Kodaeral), dan komando daerah angkatan udara (Kodau).

    Pengembangan satuan TNI ini menunjukkan tidak ada pengistimewaan pada salah satu matra. TNI AD terkait dengan penjagaan pertahanan aspek kekayaan alam di darat, sedangkan TNI AL terkait dengan penjagaan luas wilayah laut kita, termasuk mengantisipasi dampak klaim sejumlah negara atas Laut China Selatan. Demikian juga dengan TNI AU yang pergerakannya lebih dinamis, sehingga mampu menjangkau pertahanan aspek udara, sekaligus darat dan laut.

    Brigade teritorial

    Bersamaan dengan pengembangan satuan, TNI juga membentuk sejumlah Kodam baru dan brigade teritorial pembangunan yang membawahi sejumlah batalyon.

    Keberadaan brigade dan batalyon ini ditujukan untuk mengawal pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk upaya peningkatan produksi pangan di Tanah Air.

    Pembentukan satuan teritorial pembangunan yang merupakan strategi pertahanan non-perang ini akan sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, baik di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan lainnya.

    Karena itu, setiap batalyon yang berada di komando brigade infanteri teritorial pembangunan tersebut juga dilengkapi kompi-kompi yang sesuai kebutuhan di lapangan, yakni kompi pertanian, peternakan, perikanan, hingga kesehatan.

    Lewat hadirnya batalyon-batalyon baru itu, maka hampir semua kebutuhan rakyat akan terbantu untuk diupayakan secara lebih maksimal.

    Kompi pertanian bisa membantu petani terkait dengan peningkatan produksi dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah, seperti menghadapi serangan-serangan hama dan lainnya. Demikian pula dengan kompi peternakan, perikanan, dan kesehatan.

    Dengan demikian, keberadaan batalyon infanteri teritorial pembangunan dapat mendorong program ketahanan pangan menjadi lebih cepat dan maksimal.

    Hadirnya prajurit TNI di lahan pertanian, peternakan, perikanan dan kesehatan, sekaligus juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kebersamaan TNI dengan rakyat merupakan modal utama mewujudkan pertahanan negara, yang dikenal sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

    Apalagi, saat ini TNI juga telah memiliki program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang dulu dikenal dengan istilah ABRI Masuk Desa (AMD). Dari program itu, kemudian muncul TNI AD Manunggal Air yang terbukti membantu masyarakat memenuhi air, baik untuk konsumsi maupun untuk kebutuhan pertanian.

    Markas Besar TNI Angkatan Darat mencatat bahwa hingga akhir Mei 2025, program ini telah berhasil memberikan akses air bersih kepada 1.426.297 jiwa atau 470.662 kepala keluarga (KK) di berbagai wilayah di Indonesia.

    Komitmen dari prajurit TNI AD itu diwujudkan dengan kegiatan membangun infrastruktur air bersih yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

    Tidak beralasan

    Terkait pembentukan satuan baru ini, khususnya brigade dan batalyon infanteri teritorial pembangunan, memunculkan kekhawatiran akan kembalinya TNI ke ranah politik sipil, sebagaimana pernah terjadi di masa Orde Baru.

    Kekhawatiran itu sebetulnya tidak memiliki alasan kuat, karena selama ini, TNI dikenal sebagai lembaga yang betul-betul profesional dalam menjalankan tugasnya.

    Sejak era reformasi yang mengharuskan prajurit TNI kembali ke barak, hampir tidak pernah ditemukan kasus TNI kembali ikut campur dalam urusan politik praktis. Justru sebaliknya, program-program yang dijalankan oleh TNI mendapatkan tempat di hati rakyat karena kebutuhan warga mampu dipenuhi lewat kehadiran prajurit ini, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan air.

    Selain itu, sebagaimana diklaim Mabes TNI AD, program TNI AD Manunggal Air juga membuka ruang bagi pengembangan program-program lanjutan lainnya, seperti dapur sehat, sanitasi keluarga, dan penguatan ketahanan pangan berbasis desa.

    Untuk itu, kehadiran satuan baru TNI, khususnya batalyon infanteri teritorial pembangunan, akan semakin mengokohkan peran prajurit dalam menyukseskan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

    Prabowo Resmikan 6 Kodam Baru dan Lantik 6 Pangdam di Batujajar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah melantik enam panglima kodam (Pangdam) XIX/Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Riau hingga XXIV/Mandala Trikora.

    Pelantikan itu dilakukan dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

    “Hari ini, Minggu 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan 6 komando daerah militer,” ujar Prabowo.

    Enam pangdam baru ini meliputi Danpussenarmed Mayjen Hadi Waluyo menjadi Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Riau dan Kepulauan Riau.

    Selanjutnya, Aspers KSAD Mayjen Arief Gajah Mada menjadi Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol Sumbar dan Jambi; Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi Pangdam XXI/Radin Inten Bengkulu dan Lampung.

    Kemudian, Warek Bid. Kerja sama, Kelembagaan, Inovasi dan Teknologi Unhan Mayjen Zainul Arifin jadi Pangdam XXII/Tambun Bungai Kalsel dan Kalteng.

    Dua lainnya, Aslat KSAD Mayjen Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar jadi Pangdam XXIII/Palaka Wira Sulteng dan Sulbar; Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI Mayjen Lucky Avianto jadi Pangdam XXIV/Mandala Trikora.

    Selain itu, Prabowo juga melantik tiga pasukan elite TNI mulai dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Mayjen TNI Djon Afriandi.

    Korps Marinir TNI AL Mayjen TNI (Mar), Endi Supardi; dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU, Marsda TNI Deny Muis.

    Orang nomor satu di Indonesia ini mengemukakan bahwa serangkaian pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia.

    “Dan untuk itulah hari ini saya melantik 6 Panglima Kodam baru, 20 komandan Brigade baru dan 100 Batalyon teritorial pembangunan baru. Saya telah melantik panglima-panglima komandan komandan Brigade, orang-orang yang dipilih,” pungkas Prabowo.

  • VIDEO: Merah Putih Berkibar di Puncak Gunung Slamet

    VIDEO: Merah Putih Berkibar di Puncak Gunung Slamet

    Sepuluh prajurit TNI AL dari Lanal Tegal menapaki jalur pendakian ekstrem Gunung Slamet via Bambangan, Purbalingga, dengan ransel di punggung dan semangat membara untuk misi istimewa: mengibarkan Sang Saka Merah Putih di puncak tertinggi Jawa Tengah.

    Ringkasan

  • Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

    Prabowo Rombak Struktur Kemhan, Bentuk Dua Badan Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menambah dua badan baru dalam struktur organisasi Kementerian Pertahanan (Kemhan), yakni Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan serta Badan Cadangan Nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2025.

    Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan, dan ditandatangani oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 5 Agustus 2025. Salinan regulasi ini diterima Antara pada Jumat (8/8/2025).

    Selain menambah dua badan baru, Presiden Prabowo juga mengubah nomenklatur sejumlah lembaga di internal Kementerian Pertahanan. Beberapa di antaranya adalah:

    Badan Logistik Pertahanan (Baloghan), sebelumnya bernama Badan Sarana Pertahanan (Baranahan)
    Badan Teknologi Pertahanan (Batekhan), sebelumnya Badan Penelitian dan Pengembangan
    Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), yang menggantikan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat)
    Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan (IKIP), yang sebelumnya disebut Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan)

    Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan

    Struktur dan tugas badan ini diatur dalam Bagian Kedelapan A, mulai dari Pasal 35A hingga Pasal 35D.

    Dalam Pasal 35A ayat (1) disebutkan bahwa “Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.” Ayat (2) menyebut badan ini akan dipimpin oleh seorang kepala badan.

    Pasal 35B menjelaskan tugas utama badan ini, yakni menyelenggarakan pemeliharaan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sarana pertahanan, serta mengoordinasikan kegiatan farmasi pertahanan.

    Adapun Pasal 35C mengatur fungsi-fungsi teknis, meliputi:

    Penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pemeliharaan-perawatan alutsista dan sarana pertahanan,
    Pelaksanaan teknis pemeliharaan dan perawatan,
    Koordinasi kegiatan farmasi pertahanan,
    Pemantauan, analisis, dan evaluasi kegiatan,
    Administrasi internal badan, serta
    Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Menteri.

    Pasal 35D menyatakan bahwa struktur organisasi badan ini terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak lima pusat.

    Badan Cadangan Nasional

    Sementara itu, pengaturan Badan Cadangan Nasional tercantum dalam Bagian Kedelapan B, mulai dari Pasal 35E hingga Pasal 35H.

    Struktur dan fungsi lengkap badan ini diatur dalam sepuluh ayat pada Pasal 35H, yang mencakup tugas strategis dalam pengelolaan komponen cadangan pertahanan negara, sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menetapkan Panglima Korps Marinir TNI AL, Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU sebagai perwira tinggi TNI berpangkat bintang tiga.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres ini diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 5 Agustus 2025.

    Dalam Perpres 84/2025 itu disebutkan pula adanya perubahan penamaan untuk tiga posisi strategis tersebut. Istilah “komandan jenderal” yang sebelumnya digunakan untuk pimpinan Korps Marinir, Kopassus, dan Kopasgat dengan pangkat bintang dua, kini diganti menjadi “panglima” dengan pangkat bintang tiga. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 59A ayat (2), Pasal 59B ayat (2), dan Pasal 59C ayat (3), serta lampiran Perpres.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang sebelumnya dilebur ke dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022. Kohanudnas kini dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, yang juga merupakan perwira tinggi TNI AU berpangkat bintang tiga.

  • Kapuspen: Pengembangan satuan TNI telah melalui kajian termasuk anggaran

    Kapuspen: Pengembangan satuan TNI telah melalui kajian termasuk anggaran

    Bandung (ANTARA) – Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Kristomei Sianturi mengatakan rencana penambahan dan pengembangan berbagai satuan dan struktur pada tiga matra TNI telah melalui berbagai kajian matang, termasuk soal anggaran.

    “Memang untuk pengembangan ini, Angkatan Darat terbanyak karena ada penambahan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan sehingga ada penambahan jumlah tamtama, bintara. Tapi, kami juga sudah menghitung ulang berapa kira-kira kebutuhan anggaran untuk berbagai organisasi tadi dengan berdasarkan jumlah berbagai pasukan yang dibutuhkan,” kata Kristomei di Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat.

    Kapuspen TNI menyampaikan hal itu menanggapi pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, pembentukan satuan komando teritorial pembangunan, hingga penambahan pasukan di tiga matra TNI yang rencananya dikukuhkan 10 Agustus 2025.

    Untuk penambahan Kodam baru, ia mengatakan TNI hanya melakukan relokasi dari satuan yang sudah ada sehingga tidak ada penambahan personel baru di struktur tersebut.

    Sebagai contoh, Kodam XIX/Tuanku Tambusai yang membawahi Riau dan Kepulauan Riau, sebelumnya berada di bawah Kodam I/Bukit Barisan, kini berdiri sendiri dengan struktur Korem dan Kodim yang sebelumnya bagian dari Bukit Barisan.

    “Termasuk juga pembentukan Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol yang membawahi Sumatera Barat dan Jambi, menggunakan struktur Korem dan Kodim dari Kodam II/Sriwijaya. Jadi, tidak ada penambahan di sini,” katanya.

    Ditemui di tempat yang sama, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana menambahkan pembentukan 100 batalyon dan 20 satuan teritorial pada TNI AD dilakukan secara bertahap dengan pendekatan efisien. Setiap batalyon baru berisikan 400 hingga 500 personel, namun tidak seluruhnya direkrut dari luar.

    “Tidak mungkin semuanya prajurit baru. Ada penataan personel dari batalyon yang sudah ada. Komandan regu, kompi, sampai pleton tentu diisi oleh prajurit berpengalaman,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa rasio kekuatan personel TNI AD saat ini masih belum sebanding dengan luas wilayah Indonesia yang sangat besar.

    Penambahan kekuatan ini juga mendukung operasional penuh TNI AD untuk menjaga kedaulatan negara serta mempercepat program pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan Astacita Presiden, terutama poin kedua dan keenam dengan kajian dan perhitungan yang mendalam.

    Mengenai kebijakan efisiensi, Wahyu menegaskan bahwa kebijakan penambahan kekuatan ini tidak bertentangan dengan semangat efisiensi mengingat kegiatan TNI AD bersifat operasional untuk melaksanakan kegiatan mempertahankan atau menjaga keberadaan negara kesatuan Indonesia dan juga mendukung program-program pemerintah pencapaian kesejahteraan.

    “Kami sampaikan di sini, efisiensi itu digunakan atau ditekankan pada hal-hal yang bersifat nonoperasional, Angkatan Darat tidak mengenal berkaitan dengan kegiatan studi dibanding, lalu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi untuk seminar. Itu kami bisa katakan tidak ada. Angkatan Darat saat ini full operasional,” ucapnya.

    Adapun enam Kodam baru akan dikukuhkan dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada Minggu (10/8) di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, meliputi Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau), Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi), Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu), Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Selatan), Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Barat), dan Kodam XXIV/Mandala Trikora (Papua Selatan, berpusat di Merauke)

    Selain itu, pada upacara itu juga akan dilakukan peresmian 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) di bawah TNI Angkatan Darat di seluruh wilayah Indonesia, yakni di Sumatera enam satuan, Jawa tiga satuan, Kalimantan tiga satuan, Balinusra satu satuan, Sulawesi dua satuan, Maluku satu satuan, dan Papua empat satuan.

    Kemudian 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) sebagai kekuatan pertahanan teritorial baru di bawah TNI AD.

    Restrukturisasi juga menyentuh level komando tinggi di tiga matra TNI dengan peningkatan status komando dari bintang dua menjadi bintang tiga serta penambahan pasukan.

    Di TNI AD, Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus menjadi Panglima Kopassus, serta pembentukan enam Grup Kopassus.

    Kemudian di TNI AL, Komandan Korps Marinir (Dankormar) menjadi Panglima Korps Marinir, serta pembentukan 14 Komando Daerah TNI AL dan lima Batalyon Bantuan Infanteri Marinir (Yonif Mar).

    Selanjutnya di TNI AU, Komandan Jenderal (Danjen) Kopasgat ditingkatkan menjadi Panglima Kopasgat, peresmian Kohanudnas, pembentukan tiga Komando Daerah TNI AU, serta beberapa batalyon Parakopasgat dan Arhanud Pasgat.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

    Prabowo Tetapkan Komandan Kopassus, Marinir & Kopasgat Jadi Bintang Tiga

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Panglima Korps Marinir TNI AL, Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, dan Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU sebagai perwira tinggi TNI berpangkat bintang tiga.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia. Perpres ini diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta pada 5 Agustus 2025.

    Dalam Perpres 84/2025 yang salinannya diterima ANTARA di Jakarta, Jumat (8/8/2025), disebutkan pula adanya perubahan penamaan untuk tiga posisi strategis tersebut. Istilah “komandan jenderal” yang sebelumnya digunakan untuk pimpinan Korps Marinir, Kopassus, dan Kopasgat dengan pangkat bintang dua, kini diganti menjadi “panglima” dengan pangkat bintang tiga. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 59A ayat (2), Pasal 59B ayat (2), dan Pasal 59C ayat (3), serta lampiran Perpres.

    Selain itu, Presiden Prabowo juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang sebelumnya dilebur ke dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022. Kohanudnas kini dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional, yang juga merupakan perwira tinggi TNI AU berpangkat bintang tiga.

    Terkait pengaktifan kembali Kohanudnas ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menunjuk Marsekal Madya TNI Andyawan Martono sebagai Panglima Kohanudnas. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 tanggal 27 Mei 2025. Sebelumnya, Andyawan menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AU.

    Ketentuan mengenai Kohanudnas dimuat dalam Pasal 55A ayat (1), (2), dan (3) Perpres 84/2025. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Kohanudnas bertugas menyelenggarakan pertahanan keamanan terpadu atas ruang udara nasional, baik secara mandiri maupun bersama Kotama Operasi (Kotama Ops) lainnya. Tugas ini dijalankan dalam rangka menjaga kedaulatan, keutuhan, serta kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, Kohanudnas juga bertanggung jawab melaksanakan siaga operasi bagi unsur-unsur pertahanan udara di bawah jajarannya untuk mendukung tugas pokok TNI.

    Sementara itu, Komando Operasi Udara Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), memiliki tugas menyelenggarakan operasi pertahanan matra udara sesuai dengan kebijakan Panglima TNI, serta menjaga keamanan dan penegakan hukum di ruang udara nasional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

    Dari matra laut, terdapat perubahan nomenklatur pada struktur komando. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal), yang sebelumnya dipimpin oleh Komandan Lantamal berpangkat bintang satu, kini berganti nama menjadi Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral). Kodaeral akan dipimpin oleh Komandan Kodaeral berpangkat bintang dua. Ketentuan mengenai perubahan ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) dan (4) Perpres 84/2025.

    Di lingkungan Markas Besar TNI, perubahan juga menyasar jabatan-jabatan pendukung Panglima TNI. Presiden Prabowo menaikkan status pangkat pada sejumlah posisi, seperti Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima serta Asisten Operasi Panglima, dari perwira tinggi bintang dua menjadi bintang tiga.

    Selain itu, terjadi perubahan nomenklatur pada Badan Pembinaan Hukum TNI. Kini, lembaga tersebut resmi berganti nama menjadi Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia TNI.

  • Enam Kodam Baru-Wakil Panglima TNI akan dikukuhkan Prabowo di Batujajar

    Enam Kodam Baru-Wakil Panglima TNI akan dikukuhkan Prabowo di Batujajar

    Bandung (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dipastikan memimpin Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer pada Minggu (10/8) di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, dengan di dalamnya dilakukan pengukuhan enam Kodam baru, hingga pelantikan Wakil Panglima TNI.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, selepas gladi bersih upacara di Batujajar, mengatakan dua langkah strategis tersebut masuk dalam langkah strukturisasi besar-besaran TNI, termasuk pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial, dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang juga akan dilakukan dalam momen tersebut.

    “Upacara akan melibatkan 27.394 prajurit dari seluruh matra TNI, serta gelar alutsista yang terdiri dari 152 kendaraan taktis dan 124 unit alutsista demo tempur dari TNI AD, AL, dan AU. Presiden Prabowo akan hadir langsung untuk pengukuhan pasukan, pelantikan perwira tinggi, sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh komandan satuan dari tingkat batalyon ke atas,” kata Kristomei di lokasi, Jumat.

    Koordinator Lapangan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer, Mayjen TNI Agus Hadiwaluyo, di lokasi yang sama, menjelaskan bahwa gelar pasukan ini merupakan wujud nyata dari Astacita Presiden khususnya dalam bidang pertahanan, yang menekankan kemandirian, keunggulan teknologi militer, dan kesiapsiagaan nasional.

    “Ini adalah manifestasi konkret dari komitmen Presiden untuk memperkuat postur pertahanan negara melalui sinergi antarmatra,” ucap Agus.

    Terkait dengan pelantikan Wakil Panglima TNI, Kreistomei mengatakan akan dilakukan pada acara yang sama langsung oleh presiden, namun dia tidak mengungkap siapa yang akan dilantik itu.

    “Untuk, siapa yang akan jadi? Kita tunggu tanggal 10, siapa-siapa saja yang menerima panggilan langsung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk dilantik,” ucap Kristomei.

    Dalam acara tersebut, Kristomei mengatakan akan ada pemberian pangkat istimewa pangkat kehormatan dan bintang sakti kepada Prajurit-Prajurit TNI yang memang berdedikasi, berintegritas tinggi pada saat bertugas.

    Upacara juga akan menampilkan demonstrasi kemampuan tempur dari prajurit TNI, serta gelar alutsista mutakhir dari ketiga matra terdiri dari 34 unit TNI AD, 24 unit TNI AL, dan 66 unit TNI AU.

    Pembentukan Kodam Baru, satuan baru, dan perubahan struktur kepangkatan baru yang akan dikukuhkan dalam momen ini berlandaskan Perpres No 84 Tahun 2025 tentang Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    Adapun yang akan dikukuhkan dalam upacara tersebut, antara lain enam Kodam baru yang terdiri dari:

    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – Riau dan Kepulauan Riau

    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – Sumatera Barat dan Jambi

    3. Kodam XXI/Radin Inten – Lampung dan Bengkulu

    4. Kodam XXII/Tambun Bungai – Kalimantan Tengah dan Selatan

    5. Kodam XXIII/Palaka Wira – Sulawesi Tengah dan Barat

    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – Papua Selatan (berpusat di Merauke)

    Selain itu, upacara juga akan meresmikan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) di bawah AD di seluruh wilayah Indonesia yakni di Sumatera 6 satuan, Jawa 3 satuan, Kalimantan 3 satuan, Balinusra 1 satuan, Sulawesi 2 satuan, Maluku 1 satuan, dan Papua 4 satuan.

    Kemudian 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) sebagai kekuatan pertahanan teritorial baru di bawah AD

    Restrukturisasi juga menyentuh level komando tinggi di ketiga matra TNI dengan peningkatan status komando dari bintang dua menjadi bintang tiga, serta penambahan pasukan.

    TNI AD: Danjen Kopassus naik menjadi Panglima Kopassus, serta pembentukan 6 Grup Kopassus.

    TNI AL: Dankormar naik menjadi Panglima Korps Marinir, serta pembentukan 14 Komando Daerah TNI AL (Kodairal) dan 5 Batalyon Bantuan Infanteri Marinir (Yonif Mar).

    TNI AU: Danjen Kopasgat ditingkatkan menjadi Panglima Kopasgat, peresmian Kohanudnas, pembentukan 3 Komando Daerah TNI AU (Kodau), serta beberapa batalyon Parakopasgat dan Arhanud Pasgat.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1 TNI Bentuk 6 Kodam Baru, Diresmikan pada 10 Agustus Nasional

    1 TNI Bentuk 6 Kodam Baru, Diresmikan pada 10 Agustus Nasional

    TNI Bentuk 6 Kodam Baru, Diresmikan pada 10 Agustus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    TNI akan meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru dalam upacara kehormatan militer yang dijadwalkan berlangsung di Batujajar, Bandung, pada Minggu (10/8/2025).
    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , pada Jumat (8/8/2025).
    “Iya (benar),” kata Kristomei ketika ditanya terkait rencana peresmian Kodam baru pada kegiatan tersebut.
    Berdasarkan informasi yang diterima, enam Kodam baru yang akan diresmikan meliputi sejumlah wilayah strategis di Indonesia.
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi.
    3. Kodam XXI/Radin Inten – meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu.
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai – meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira – meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – berpusat di Merauke, Papua Selatan.
    Diketahui, upacara kehormatan militer pada 10 Agustus juga akan menjadi momentum penting lainnya bagi TNI.
    Selain peresmian enam Kodam baru, acara ini akan diisi dengan pelantikan dan pengukuhan panglima tiga pasukan elite TNI, yakni Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, yang nantinya akan dipimpin perwira tinggi bintang tiga.
    Berdasarkan informasi dari Pusat Penerangan TNI, kegiatan ini akan menghadirkan kekuatan gabungan tiga matra, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
    Berbagai atraksi militer akan ditampilkan untuk menunjukkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit di berbagai medan operasi.
    Diketahui, TNI AD tengah mewacanakan penambahan 22 kodam baru dari 15 kodam yang sudah ada saat ini.
    Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, pembentukan 22 kodam baru adalah demi perimbangan di setiap provinsi.
    Maruli mengatakan, beberapa provinsi hanya memiliki komando resor militer (korem) yang dipimpin anggota TNI berpangkat kolonel dan brigadir jenderal (brigjen) TNI.
    Sementara, di setiap provinsi sudah pasti ada kapolda yang merupakan polisi berpangkat jenderal bintang 2.
    “Itu kan sebenarnya mewadahi dengan perkembangan zaman, bahwa di provinsi ada gubernur, ada kapolda, di situ danrem-nya kolonel. Ya ada yang brigjen. Ya untuk memberikan perimbangan juga,” ujar Maruli saat ditemui di Markas Kopassus, Jakarta Timur, 7 Maret 2024 lalu.
    Maruli menjelaskan, terkait pembentukan 22 kodam baru ini, pihaknya memang masih mengkaji seberapa mungkin rencana tersebut bisa direalisasikan. 
    Pasalnya, ada banyak pertimbangan untuk membentuk kodam baru, mulai dari gaji, hingga jumlah personel.
    “Tapi perjalanannya perlu lagi personilnya bertambah. Mampu enggak kita menggajinya, membuat fasilitas untuk gedungnya, kendaraannya, semuanya,” kata Maruli.
    “Itu saya pikir memerlukan waktu yang cukup panjang ya. Kalau kami mungkin nanti melihat sampai sejauh mana dinamika di daerah itu untuk sampai ke jenjang bintang 2. Jadi masih sangat panjanglah ceritanya itu,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi Nasional

    8 Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi Nasional

    Anggota DPR Minta TNI AL Patroli Usai Malaysia Sebut Ambalat Jadi Laut Sulawesi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mendorong TNI Angkatan Laut (AL) melakukan patroli di sekitar wilayah Laut Ambalat yang menjadi obyek sengketa antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.
    Pernyataan ini disampaikan Dave guna menanggapi pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang menyebut obyek sengketa itu sebagai “Laut Sulawesi”.
    “Sebagai bagian dari strategi tersebut, perlu diperkuat kehadiran fisik dan simbolis Indonesia di Ambalat melalui patroli TNI AL,” kata Dave dalam siaran pers, Kamis (7/8/2025).
    Ia pun mengusulkan pembangunan fasilitas navigasi dan eksplorasi minyak dan gas oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina Hulu Energi karen perairan yang disengketakan itu disebut kaya akan kandungan minyak bumi.
    “Aktivitas ekonomi dan sosial juga harus digalakkan untuk menunjukkan kontrol de facto Indonesia atas wilayah tersebut,” ujar Dave.
    Di luar skema itu, politikus Partai Golkar tersebut juga mendukung kerja sama Indonesia dan Malaysia dengan membentuk Joint Development Authority atau mengelola kawasan tersebut bersama-sama.
    “Dengan syarat adanya kejelasan batas wilayah serta mekanisme pengelolaan yang transparan dan adil bagi kedua negara,” ujar Dave.
    Sebagai informasi, dikutip dari keterangan resmi Kemenlu Malaysia, Malaysia menyebut wilayah maritim yang meliputi Blok ND6 dan ND7, yang terletak di dalam Peta Baru Malaysia 1979, sebagai Laut Sulawesi, dan bukan “Ambalat”.
    Ambalat merupakan istilah yang digunakan oleh Indonesia.
    Menteri Luar Negeri Mohamad bin Haji Hasan di Dewan Rakyat pada 5 Agustus 2025 mengatakan, putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi wilayah maritim di Laut Sulawesi.
    “Menteri Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan posisi kedaulatan serta hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan,” tulis Kementerian Luar Negeri Malaysia.
    Adapun terkait pengembangan bersama antara Malaysia dan Indonesia di perairan tersebut masih dalam tahap penjajakan.
    Belum ada kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak.
    Pemerintah Malaysia menyatakan akan tetap berkomitmen untuk melindungi kedaulatan, hak berdaulat, dan kepentingannya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
    “Dan semua pembahasan mengenai hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka kerja bilateral yang telah ditetapkan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI AL Gagalkan Penyelundupan 6 Kontainer Pakaian Bekas Asal Malaysia di Pontianak Regional 7 Agustus 2025

    TNI AL Gagalkan Penyelundupan 6 Kontainer Pakaian Bekas Asal Malaysia di Pontianak Regional 7 Agustus 2025

    TNI AL Gagalkan Penyelundupan 6 Kontainer Pakaian Bekas Asal Malaysia di Pontianak
    Editor

    PONTIANAK, KOMPAS.com
    – TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama Bea Cukai menggagalkan penyelundupan enam kontainer ballpress pakaian bekas asal Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Peti Kemas Pontianak, Kalimantan Barat.
    Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata menjelaskan, pengungkapan ini bermula dari laporan intelijen tentang rencana masuknya barang ilegal ke Kalimantan Barat dari Malaysia.
    Berdasarkan informasi tersebut, tim gabungan segera bergerak menelusuri lokasi target.
    Mereka kemudian menyasar Depo Kontainer Temas di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Pontianak, yang diduga menjadi pintu masuk penyelundupan.
    “Benar saja, petugas menemukan enam kontainer penuh dengan ballpress yang dikemas dalam karung,” kata Denih dilansir dari Antara, Kamis (7/8/2025).
    Dari enam kontainer yang diamankan, dua unit berukuran 40 kaki telah ditarik ke markas Satrol Lantamal XII untuk proses lebih lanjut.
    Sementara empat kontainer lainnya masih berada di pelabuhan dan telah diberi segel oleh tim gabungan.
    Berdasarkan pemeriksaan sementara, ballpress tersebut rencananya akan dikirim dari Kalimantan menuju Jakarta.
    Denih memastikan bahwa TNI AL akan terus melakukan pengawasan ketat di wilayah perairan Indonesia, terutama terhadap upaya masuknya barang ilegal seperti narkoba dan komoditas selundupan lainnya.
    “Kami akan terus berupaya menggagalkan penyelundupan barang ilegal yang masuk ke wilayah NKRI,” tegasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.