Kementrian Lembaga: TNI AL

Kapal-kapal modern tersebut tentu membutuhkan dukungan energi yang tak hanya kuat, tapi juga efisien dan ramah lingkungan. Di sinilah inovasi onshore electric connection dari PLN mengambil peran penting. Dengan menggantikan genset berbahan bakar minyak, layanan ini mampu memangkas emisi sekaligus menghadirkan penghematan signifikan. Perhitungan menunjukkan, negara bisa menghemat hingga 56% biaya per kapal jika dibandingkan dengan penggunaan genset solar.

Bagi Laksda Eko, manfaat itu hanyalah sebagian dari gambaran besar yang ingin dicapai.

“Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PLN atas dukungan serta kerja kerasnya dalam menyiapkan layanan jaringan listrik khusus beserta peralatan pendukungnya untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi KRI (Kapal Perang Republik Indonesia) di Dermaga Koarmada II,” ujarnya.

Dari sisi PLN, layanan ini menandai sebuah lompatan. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyebut proyek perdana ini sebagai simbol diversifikasi layanan perusahaan. PLN kini tidak hanya hadir untuk masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga memperluas peranannya ke sektor pertahanan.

“Keberhasilan ini bukan sekadar capaian teknis, melainkan simbol sinergi antara BUMN, dalam hal ini PLN, dengan TNI AL. Kami bangga dapat mendukung misi besar Kementerian Pertahanan dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia,” ucap Darmawan.

Sejalan dengan itu, Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto, menekankan manfaat konkret yang sudah bisa dirasakan. Menurutnya, pemanfaatan listrik PLN mampu mengurangi penggunaan solar hingga 56% saat kapal TNI AL bersandar. Ia pun mengapresiasi penuh kepercayaan yang diberikan oleh TNI AL.

“Kami ingin menyampaikan penghargaan dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada jajaran TNI AL, khususnya Koarmada II, atas kepercayaan yang diberikan kepada PLN untuk memberikan pelayanan khusus kepada kapal-kapal baru Koarmada II,” sambungnya.

Adi lalu menjelaskan bagaimana PLN menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan khusus armada laut. Bila rumah tangga biasanya dilayani dengan frekuensi 50 Hz dan tegangan rendah 220 Volt, maka kapal perang membutuhkan pasokan yang berbeda.

“Biasanya, PLN melayani tegangan rendah 220 Volt di rumah-rumah, kemudian 20 kV, dan juga 150 kV untuk pelanggan besar dengan frekuensi 50 Hz. Namun, kebutuhan kapal ini unik, dayanya besar, 1.500 kW, dengan tegangan 690 Volt serta frekuensi 60 Hz. Karena itu, PLN harus menyesuaikan pelayanan secara khusus di sini,” jelas Adi.

Ke depan, sinergi ini diharapkan menjadi pijakan untuk langkah yang lebih luas. PLN melihat elektrifikasi maritim sebagai bagian dari roadmap transisi energi menuju Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat.

“Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat pertahanan maritim Indonesia, sekaligus menjadi landasan kerja sama yang lebih luas di masa mendatang,” tutup Adi.