Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI AL

  • 12 Perwira Masuk Lingkaran Panglima TNI usai Dimutasi, Ini Daftar Namanya

    12 Perwira Masuk Lingkaran Panglima TNI usai Dimutasi, Ini Daftar Namanya

    loading…

    Sebanyak 12 perwira dari tiga matra masuk dalam lingkaran Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Sebanyak 12 perwira dari tiga matra masuk dalam lingkaran Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto . Mereka merupakan perwira yang terdaftar dalam kebijakan mutasi, rotasi, dan promosi jabatan dari Panglima TNI pada awal bulan ini.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, penunjukan para perwira tersebut tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada Jumat, 6 Desember 2024.

    “Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen Hariyanto di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, dikutip Selasa (31/12/2024).

    Dengan mutasi tersebut, para perwira TNI baik dari matra darat, laut, dan udara akan mengemban tugas dan jabatan baru. Mereka selanjutnya akan membantu Panglima TNI dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis.

    Berikut ini nama-nama perwira yang masuk dalam lingkaran Panglima TNI:

    1. Mayjen TNI Aang Gunawan

    Jabatan lama: Pa Sahli Tk III Bid. Komsos Panglima TNI
    Jabatan baru: Koorsahli Panglima TNI
    Menggantikan Mayjen TNI Maryono

    2. Mayjen TNI Krido Pramono

    Jabatan lama: Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI
    Jabatan baru: Asintel Panglima TNI
    Menggantikan Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha

  • Pemkot Pariaman tegaskan larangan bagi wisatawan naiki KRI Teluk Bone

    Pemkot Pariaman tegaskan larangan bagi wisatawan naiki KRI Teluk Bone

    Foto-foto di bawah boleh, tapi menaikinya tidak boleh. Kalau ada yang naik maka akan ditegur oleh personel TNI AL

    Pariaman (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat, menegaskan larangan bagi wisatawan dan warga untuk menaiki kapal perang bekas KRI Teluk Bone 511 yang terdampar di Pantai Pauh, karena kondisinya yang belum stabil dan aman sehingga dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan pengunjung.

    “Foto-foto di bawah boleh, tapi menaikinya tidak boleh. Kalau ada yang naik maka akan ditegur oleh personel TNI AL,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman Raski Fitra di Pariaman, Senin.

    Ia mengatakan, pihaknya telah meminta bantuan TNI Angkatan Laut untuk memberikan teguran agar tidak ada lagi orang yang tidak berkepentingan menaikinya.

    Ia menyampaikan naiknya sejumlah wisatawan ke atas kapal tersebut karena pada saat kejadian petugas sedang berada di depan untuk menarik retribusi.

    “Jadi tidak terpantau, informasi naiknya pengunjung ke atas kapal saya tahu dari Pak Pj (Penjabat Walikota),” katanya.

    Diketahui wisatawan naik ke kapal perang bekas tersebut dari unggahan video warganet dengan nama akun media sosial beberapa hari yang lalu. Dari video tersebut terlihat warganet itu berjalan di atas kapal serta terlihat sejumlah anak bermain.

    Dalam video tersebut ia menyampaikan rasa takjubnya terhadap kapal yang akan dijadikan objek wisata itu. Dia juga menyampaikan cara pengunjung menaiki kapal itu melalui tali.

    Kapal tersebut sebelumnya ditempatkan di tengah laut sekitar beberapa ratus meter dari bibir pantai sambil menunggu ketersediaan anggaran guna diberdayakan untuk penunjang pariwisata.

    Namun kemudian kapal bekas perang hibah dari Kementerian Pertahanan itu terbawa arus sehingga terdampar di Pantai Pauh.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) menunda memberdayakan kapal perang bekas KRI Teluk Bone 511 hibah dari Kementerian Pertahanan RI untuk pariwisata karena sejumlah faktor.

    “Niat Pemkot Pariaman yang dipimpin wali kota sebelumnya sangat baik, untuk dikembangkan pariwisata Pariaman, namun untuk mewujudkan itu butuh biaya, nah ketika saya masuk ternyata anggarannya tidak masuk dalam APBD 2024,” kata Penjabat Wali Kota Pariaman Roberia di Pariaman.

    Pewarta: Rahmatul Laila
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Satgas impor ilegal sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri

    Satgas impor ilegal sebagai upaya pengamanan pasar dalam negeri

    Jakarta (ANTARA) – Perdagangan barang impor ilegal yang kian merajalela masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang terus ditangani oleh pemerintah di sepanjang 2024. Caranya, selain dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau yang dikenal dengan Satgas Impor Ilegal.

    Masih segar di ingatan, pada tahun lalu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberantas penjualan pakaian bekas asal impor yang membanjiri lapak-lapak beberapa pusat perbelanjaan dan juga loka pasar.

    Pusat belanja yang menjual barang bekas seperti Pasar Senen, Jakarta dan Pasar Gedebage, Bandung, dirazia. Tak hanya itu, lapak-lapak perdagangan digital yang menjual barang-barang thirfting juga diblokir.

    Upaya ini cukup berhasil, meski pada akhirnya para penjual seperti bermain kucing-kucingan dengan pemerintah dalam penjualannya baik secara online maupun offline.

    Setelah perdagangan pakaian bekas asal impor, pemerintah kembali dihadapkan dengan maraknya penjualan barang impor, khususnya barang-barang konsumsi dengan harga sangat murah atau predatory pricing di loka pasar. Hal ini dianggap sangat berbahaya karena dapat mematikan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan juga industri kecil menengah (IKM).

    Kemendag pun langsung mengeluarkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, guna melindungi perdagangan dalam negeri.

    Masalah belum selesai sampai di situ. Para pemasok barang impor ilegal ini semakin lihai. Bahkan, mereka menyimpan barang-barang gelap tersebut pada gudang-gudang logistik yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Dengan gerak cepat, pemerintah lalu membentuk Satgas Impor Ilegal yang terdiri dari Kemendag, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI AL, Dinas Provinsi Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

    Satgas Impor Ilegal

    Satgas ini resmi terbentuk pada 19 Juli 2024. Menteri Perdagangan (Mendag) kala itu, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa satgas akan fokus untuk melakukan pengawasan terhadap importir atau distributor.

    Pengawasan ini tidak dilakukan terhadap semua barang impor. Hanya tujuh jenis saja, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

    Pembentukan satgas ini di antaranya dilatarbelakangi oleh beberapa industri tekstil yang tutup serta keluhan dari dunia usaha nasional terkait maraknya produk-produk impor yang dikategorikan ilegal. Harga arang itu jauh dari harga yang semestinya, serta tidak bisa dipertanggungjawabkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal itu berdampak terhadap terjadinya PHK, penutupan pabrik dan lain-lain.

    Dasar hukum atas pembentukan Satgas tersebut adalah Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

    Tujuan pembentukan satgas itu untuk menciptakan langkah strategis dan pengawasan penanganan masalah impor. Tugas dari Satgas tersebut antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diperlakukan tata niaga impornya.

    Kemudian, menetapkan sasaran program dan prosedur kerja, melakukan pemeriksaan perizinan berusaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya, termasuk standar SNI dan pajak.

    Satgas juga melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dengan dugaan pelanggaran dan tindakan hukum sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

    Pembentukan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024.

    Rugikan negara

    Peredaran barang-barang impor ilegal, jelas sangat merugikan negara. Apabila dihitung secara keseluruhan angka kerugian lebih dari Rp100 miliar.

    Selama bertugas hingga akhir Desember tahun ini, satgas impor ilegal telah mengekspos beberapa temuan di tempat yang berbeda. Pengawasan pertama dilakukan pada 26 Juli 2024 di Kawasan Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara.

    Produk-produk selundupan dari luar negeri ini diperkirakan senilai Rp40 miliar yang terdiri dari ponsel pintar dan komputer tablet senilai Rp2,7 miliar, pakaian jadi Rp20 miliar, barang elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

    Berikutnya, ekspos temuan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pada 6 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini ditemukan barang elektronik, tekstil, alas kaki dan lainnya, senilai Rp46 miliar

    Temuan ketiga yang diekspos di Kemendag, Jakarta, pada 19 Agustus 2024, senilai Rp20 miliar. Adapun barang-barang temuan ini terdiri dari mesin gerinda, mesin bor, ponsel dan tablet, panci presto elektrik, mesin cuci mobil, kotak kontak dan saklar, komoditi wajib SNI, produk tertentu (barang tekstil sudah jadi), produk elektronik, plastik hilir, produk kehutanan dan minuman beralkohol golongan A, B dan C.

    Selanjutnya, pada 23 September 2024, satgas impor ilegal menyita 2.939 lembar ( pieces) karpet impor senilai Rp10 miliar di Tangerang, Banten. Kemudian, pada 30 September 2024 di Jakarta, berupa kosmetik ilegal yang nilainya mencapai Rp11,4 miliar.

    Lebih lanjut, 3 Desember 2024, Mendag Budi Santoso memimpin ekspos barang impor ilegal berupa keramik senilai Rp9,8 miliar di Surabaya, Jawa Timur.

    Berdasarkan hasil pengawasan dan riset yang dilakukan oleh Satgas Impor Ilegal, para importir atau distributor ini merupakan warga negara asing (WNA). WNA tersebut mengambil barang dari luar negeri dan dijual melalui perdagangan digital serta dipasok ke distributor besar di pusat-pusat grosir seperti Pasar Tanah Abang dan Mangga Dua, Jakarta. Fakta tersebut menjadi perhatian khusus oleh pemerintah dan akan terus dilakukan pencarian terhadap distributornya.

    Evaluasi Satgas

    Tugas dari Satgas Impor Ilegal akan selesai pada akhir Desember 2024, atau dua hari lagi. Namun, Mendag Budi Santoso sempat mengatakan bahwa terbuka peluang adanya perpanjangan masa kerjanya.

    Menurut Budi, penetapan masa kerja hingga akhir Desember lantaran memiliki harapan tidak ada lagi impor ilegal sebelum tahun berganti. Namun, apabila target tersebut belum tercapai maka akan ada evaluasi untuk perpanjangan.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Impor Barang untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan banjir impor yang merugikan produksi dalam negeri.

    Melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, satgas ini akan bertugas mengkaji regulasi dan menangani masalah impor yang berlebihan ini.

    Pada akhirnya, satgas apapun yang akan dibentuk pada 2025, merupakan upaya bersama dari pemerintah untuk memerangi peredaran barang impor ilegal. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi pasar dalam negeri.

    Pertumbuhan pasar dalam negeri yang positif, akan dibarengi dengan pendapatan negara yang meningkat, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen akan tercapai.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hanif Tenggelam di Pantai Timur Pangandaran, Diduga Karyawan Eks Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti – Halaman all

    Hanif Tenggelam di Pantai Timur Pangandaran, Diduga Karyawan Eks Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti – Halaman all

    Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

    TRIBUNNEWS.COM, PANGANDARAN – Hanif Miftahudin (28), warga asal Cilacap, Jateng tenggelam di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (29/12/2024).

    Korban dikabarkan seorang pegawai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti.

    Lokasi korban tenggelam di depan vila milik Susi Pudjiastuti, blok muara Tagog Dusun Bojongkarekes, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran.

    Korban dikabarkan tenggelam saat beraktivitas surfing di laut yang tidak boleh digunakan untuk berenang.

    Seusai kejadian, terlihat sejumlah pegawai Susi Pudjiastuti dan sejumlah potensi SAR gabungan Pangandaran berada di lokasi yang tidak jauh dari TKP. 

    Ketua SAR Barakuda Pangandaran, Sakio Andrianto mengatakan dirinya mengetahui ada kejadian orang tenggelam karena ada pegawai Susi Pudjiastuti yang menghubunginya.

    “Informasi awal, memang ada dua pegawai ibu Susi Pudjiastuti yang menelepon langsung ke saya bahwa ada kejadian laka laut,” ujar Sakio kepada sejumlah wartawan di sekitar lokasi TKP, Minggu (29/12/2024) sore.

    Suasana saat potensi SAR gabungan melakukan apel pencarian Hanif, korban tenggelam di pantai timur Pangandaran, Minggu (29/12/2024). (Tribunjabar.id/Padna)

    Hanif dikabarkan tenggelam saat aktivitas pengawalan atau sedang mengawasi orang yang sedang surfing. 

    “Cuman itu yang saya tahu. Jadi, kalau tidak salah dengar, korban sedang mengawasi yang lagi surfing, entah itu cucunya ibu Susi atau gimana saya kurang tahu. Dia mungkin pegawai Susi atau hanya disuruh untuk pemantauan,” kata Sakio.

    Setelah mendapatkan laporan, sekitar 5 menit kemudian pihaknya menurunkan tim khusus dari SAR Barakuda untuk menyisir jalur laut. 

    “Namun setelah satu jam muter-muter di laut ternyata hasilnya nihil. Dan sampai jam 6 sore barusan perahu jukung balik arah dan pencarian dilanjutkan besok,” ujar Sakio.

    Selain perahu jukung, pihaknya juga menurunkan tim selam. 

    Namun, karena arusnya sedang deras dan lautnya sedang pasang, tidak memungkinkan tim untuk turun langsung ke air laut. 

    “Lokasi ini memang tidak bisa untuk dipakai berenang. Tapi, memang ada saja karena melihat kondisi gelombang enak dipakai surfing dan berenang. Jadi, kadang-kadang ada yang berenang walaupun ini tidak boleh untuk berenang,” ujarnya.

    Polisi Belum Pastikan Korban Pegawai Susi

    Kasat Polairud Polres Pangandaran, Iptu Anang Tri Sodikin membenarkan Hanif Miftahudin tenggelam.

    Sebelum kejadian, korban diduga sempat bermain air menggunakan papan selancar bersama teman-temannya.

    “Mungkin kelelahan sehingga terjadi musibah. Beliau (korban) warga Cilacap tapi sudah lama bekerja di Pangandaran,” ujar Anang kepada sejumlah wartawan di sekitar lokasi TKP, Minggu (29/12/2024) sore.

    Saat ini, pihaknya bersama Basarnas, SAR Barakuda, TNI AL dan potensi SAR lainnya sedang melakukan penyisiran baik darat maupun laut.

    “Namun, karena waktu sudah melebihi batas yaitu pukul 17.00 WIB, untuk pencarian akan dilanjutkan Senin (30/12/2024) besok,” katanya.

    Memang wilayah perairan ini, pihaknya tidak merekomendasikan untuk berenang. 

    Kalau pun ada yang ingin berenang harus ada pengawasan secara khusus. 

    “Saat kejadian, memang ada teman-temannya saja yang sekarang ini kita gali lebih dalam untuk penyelidikan,” ucap Anang. 

    Terkait informasi bahwa korban adalah salah satu karyawan Susi Pudjiastuti, Iptu Anang Tri Sodikin mengatakan saat ini pihaknya sedang mendalami apakah korban pegawai Susi Pudjiastuti atau bukan.

    “Nanti, kita dalami dulu. Kita belum bisa memastikan beliau siapa, karena harus ada pemeriksaan saksi-saksi terlebih dahulu,” kata Anang. 

  • Menelanjangi Retorika Palsu

    Menelanjangi Retorika Palsu

    Oleh: Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan, M.Tr.Opsla*

    SELAMA hampir satu dasawarsa memegang kendali kekuasaan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengusung Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dari tahun 2014 hingga 2024, meninggalkan catatan kelam dalam perjalanan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Janji perubahan dan kesejahteraan yang digaungkan di awal masa kepemimpinannya justru berujung pada serangkaian kegagalan yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara.

    Salah satu tragedi yang membekas dalam ingatan publik adalah kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019. Kasus ini menimbulkan tanda tanya besar tentang transparansi dan kejujuran dalam proses demokrasi di Indonesia. Hingga kini, penyebab kematian massal tersebut masih diselimuti kabut misteri, tanpa investigasi yang memadai dan memuaskan publik. Alih-alih menjadi pesta demokrasi, Pilpres 2019 justru menyisakan duka dan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu di bawah pemerintahan PDIP.

    Kemudian, Kasus Kanjuruhan pada tahun 2022, di mana ratusan suporter tewas akibat tragedi di stadion, menjadi bukti nyata buruknya manajemen keamanan dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini memperlihatkan betapa nyawa rakyat sering kali dianggap murah dan diabaikan oleh sistem yang korup dan tidak profesional. Keputusan hukum yang ringan bagi para pelaku juga menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memberikan keadilan bagi korban.

    Selanjutnya, masih segar dalam ingatan kita soal kematian enam anggota Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Cikampek pada tahun 2020 menambah daftar hitam pelanggaran hak asasi manusia di era pemerintahan PDIP. Peristiwa ini menimbulkan kontroversi besar karena banyaknya kejanggalan dalam proses hukum dan penyelidikan yang tidak transparan. Kasus ini menyoroti praktik kekerasan negara yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

    Tak hanya itu, dalam sepuluh tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa sebagian besar kasus korupsi yang terungkap melibatkan pejabat dan kader PDIP. Mulai dari kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara, hingga berbagai skandal lainnya yang melibatkan kepala daerah dan anggota legislatif dari partai tersebut. Kasus ini menambah catatan suram PDIP sebagai partai penguasa yang gagal menjaga integritas dan amanah rakyat.

    Selain itu, kasus perampasan tanah dan alih fungsi lahan juga menjadi warisan buruk selama kekuasaan PDIP. Pulau Galang di Kepulauan Riau, yang memiliki potensi strategis dan sejarah besar, dialihfungsikan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat lokal. Demikian pula dengan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK 2) yang melibatkan alih fungsi lahan besar-besaran di pesisir Jakarta, memunculkan polemik karena prosesnya yang sarat dengan isu ketidakadilan dan dugaan perampasan tanah rakyat.

    Kedua kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana oligarki ekonomi dan politik yang dipelihara selama era PDIP telah menguasai sumber daya alam dan mengorbankan hak-hak rakyat kecil. Proyek-proyek raksasa ini mengabaikan kesejahteraan rakyat demi keuntungan segelintir elite, yang sering kali berafiliasi dengan kekuasaan.

    Dalam satu dekade terakhir, Indonesia seharusnya menikmati bonus demografi dengan ledakan jumlah kaum milenial yang produktif. Namun, kesempatan emas ini terbuang sia-sia akibat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Pengangguran di kalangan anak muda meningkat, sementara lapangan kerja bagi tenaga kerja asing justru dipermudah. Kebijakan ini tidak hanya merampas hak rakyat atas pekerjaan, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.

    Rakyat juga dipaksa menanggung beban ekonomi yang semakin berat. Penerapan pajak di hampir semua sektor ekonomi menambah penderitaan, sementara kenaikan harga kebutuhan pokok memperburuk daya beli masyarakat. Kebijakan ini mencerminkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, yang justru menjadi korban utama dari ketidakstabilan ekonomi.

    Ironi Retorika Keadilan PDIP

    Di tengah catatan kelam ini, sangat ironis ketika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tersangka korupsi, justru berbicara tentang perjuangan untuk keadilan rakyat. Pernyataan ini tidak hanya kontradiktif, tetapi juga mencerminkan sikap hipokrit yang mencederai akal sehat rakyat.

    Selama sepuluh tahun kekuasaan, PDIP memiliki kesempatan emas untuk memperbaiki sistem hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Namun, yang terjadi justru sebaliknya—kerusakan yang sistemik dan tatanan yang hancur lebur. Kini, setelah kehilangan kekuasaan, mereka berusaha membangun opini negatif terhadap pemerintahan baru, seolah-olah mereka telah lama menjadi partai oposisi.

    Rakyat Indonesia tentu tidak mudah melupakan semua ini. Politik pencitraan dan retorika kosong tidak lagi cukup untuk menutupi kegagalan yang telah tercatat dalam sejarah. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan yang jujur, berintegritas, dan benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar membangun narasi untuk menyelamatkan citra politik yang telah runtuh.

    Sudah saatnya Indonesia melangkah maju dengan meninggalkan pola-pola politik lama yang merusak dan beralih pada kerja nyata demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Rakyat menuntut keadilan yang sesungguhnya, bukan sekadar janji-janji kosong yang berulang kali dikhianati.

    *Penulis adalah Purnawirawan TNI AL, pemerhati masalah kebangsaan

  • Mutasi TNI, 12 Staf Khusus KSAD Maruli Simanjuntak Digeser

    Mutasi TNI, 12 Staf Khusus KSAD Maruli Simanjuntak Digeser

    loading…

    Sebanyak 12 Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak digeser dalam mutasi pada Jumat, 6 Desember 2024. Foto/Dok TNI AD

    JAKARTA – Sebanyak 12 Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak digeser dalam mutasi pada Jumat, 6 Desember 2024. Mereka termasuk dari 143 Perwira Tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) yang masuk daftar mutasi TNI perdana di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Rotasi dan mutasi itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1545/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan TNI.

    “Telah resmi ditetapkan rotasi dan mutasi 300 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari 143 Pati TNI AD, 92 Pati TNI AL, dan 65 Pati TNI AU,” kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangannya di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (9/12/2024).

    Berikut 12 Staf Khusus KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak yang digeser dalam mutasi pada Jumat, 6 Desember 2024.

    1. Mayjen TNI Muhamad Muchidin, S.Sos. dari Staf Khusus KSAD menjadi Wairjenad,

    2. Brigjen TNI Bondan Widiawan, S.Kom., M.Si. dari Staf Khusus KSAD Bidang Siber menjadi Pa Sahli Tk. II Kasad,

    3. Brigjen TNI Putut Witjaksono Hadi, S.I.P. dari Staf Khusus KSAD menjadi Pa Sahli Tk. II Wassus Sahli Bid. Wassus dan LH Panglima TNI,

    4. Brigjen TNI Sri Widodo, S.I.P., M.Si., M.Sc. dari Staf Khusus KSAD menjadi Kabinda Papua Barat pada Deputi Bid. Intelijen Dalam Negeri BIN,

    5. Mayjen TNI Puji Cahyono, S.IL.P., M.Si. dari Staf Khusus KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

    6. Mayjen TNI dr. Purwo Setyanto, Sp.B., M.A.R.S. dari Staf Khusus KSAD menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

  • Lanal Tegal Kerahkan Puluhan Prajurit Bantu Pemadaman Kebakaran Belasan Kapal Nelayan

    Lanal Tegal Kerahkan Puluhan Prajurit Bantu Pemadaman Kebakaran Belasan Kapal Nelayan

    TRIBUNJATENG.COM,TEGAL- Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tegal, Letkol Laut (P) Rizki Purnama Putra, mengerahkan prajuritnya untuk membantu pemadaman kebakaran kapal di Pelabuhan PT Pelindo Tegal, Jumat (27/12/2024).

    Kebakaran kapal nelayan tersebut terjadi sejak pukul 03.00 WIB.

    Bermula dari satu kapal kemudian merambat ke kapal lainnya hingga jumlahnya belasan unit.

    Komandan Lanal Tegal, Letkol Laut (P) Rizki Purnama Putra mengatakan, pihaknya mengerahkan anggotanya TNI AL untuk membantu pemadaman kebakaran serta melokalisir agar api tidak meluas. 

    Mereka melakukan pemadaman bersama pemadaman kebakaran, BPBD, Polri serta TNI AD.

    “Kami dari Lanal Tegal turut mendukung penuh upaya pemadaman ini. Kolaborasi yang solid antara berbagai pihak menjadi kunci dalam mengatasi situasi darurat seperti ini,” katanya. 

    Letkol Laut (P) Rizki mengatakan, saat ini api sudah berhasil dipadamkan, tinggal proses pendingin agar tidak ada api susulan. 

    Menurutnya penanganan ini berkat kerjasama dan koordinasi yang baik titik api mulai berkurang dan dapat dilokalisir. 

    Ia melaporkan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. 

    Sementara kerugian material akibat kebakaran masih dalam proses pendataan dan penyelidikan.

    “Prajurit Lanal Tegal terus siaga untuk mendukung pemulihan pasca-kebakaran, termasuk membantu evakuasi kapal yang terdampak serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti insiden ini,” jelasnya. (fba)

  • MNEK 2025, TNI AL siapkan bakti sosial dan kesehatan untuk warga Bali

    MNEK 2025, TNI AL siapkan bakti sosial dan kesehatan untuk warga Bali

    Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Komando Armada II TNI AL selaku Komandan Satgas MNEK Ke-5 2025 Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendrotomo (kanan) di Jakarta, Kamis (19/12/2024), bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (kiri) untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan program bakti sosial (encap) MNEK 2025. ANTARA/HO-Dinas Penerangan Koarmada II TNI AL.

    MNEK 2025, TNI AL siapkan bakti sosial dan kesehatan untuk warga Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 25 Desember 2024 – 06:17 WIB

    Elshinta.com – TNI Angkatan Laut menyiapkan serangkaian program bakti kesehatan dan karya bakti di sejumlah daerah di Bali yang tergabung dalam kegiatan latihan bersama nonkombatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025.

    Kepala Dinas Penerangan Komando Armada (Koarmada) II Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada II Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendrotomo selaku Komandan Satgas MNEK Ke-5 Tahun 2025 telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk mendukung pelaksanaan bakti kesehatan dan bakti sosial tersebut.

    Widyo menyebut Dansatgas MNEK ke-5 pada pekan lalu telah bertemu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk membahas serangkaian program bakti sosial yang juga disebut engineering civic action program (encap) dalam Latihan Bersama MNEK 2025.

    “Danguspurla Koarmada II menjelaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum rencana pelaksanaan encap selama 45 hari di Desa Antiga Kelod, Karangasem, Bali. Proyek yang direncanakan meliputi renovasi gudang peralatan nelayan, pembangunan fasilitas MCK, dan pengaspalan jalan sepanjang 1 kilometer,” kata Kadispen.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodi menyatakan dukungannya terhadap rencana encap tersebut.

    Kemudian, untuk program bakti kesehatan atau yang disebut juga medical civic assistance program (medcap), Amrin berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI.

    Dansatgas MNEK ke-5 itu menemui Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes yang mewakili Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, pekan lalu.

    Dalam pertemuan itu, Amrin memaparkan rencana bakti kesehatan selama MNEK berlangsung, di antaranya pemeriksaan kesehatan umum, donor darah, operasi katarak dan operasi bibir sumbing di Karangasem, Bali.

    Kemenkes menyambut baik rencana tersebut sekaligus memberikan masukan terkait pentingnya protokol kesehatan dan prosedur CIQ (customs, immigration, and quarantine) saat menyambut kedatangan delegasi asing berikut kapal-kapal perang dan pesawat udara negara peserta.

    Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) merupakan agenda latihan bersama yang rutin digelar sejak 2014 oleh TNI Angkatan Laut setiap dua tahun sekali. MNEK ke-5 dijadwalkan berlangsung di Bali pada 15–22 Februari 2025.

    TNI AL mengundang total 56 negara dari lima benua untuk MNEK ke-5 di Bali pada Februari 2025. Sejauh ini, ada 30 negara lebih yang mengonfirmasi keikutsertaannya dalam latihan maritim nonkombatan itu.

    Negara-negara yang diundang oleh TNI AL itu mencakup Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, Bangladesh, Belanda, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, China, Kolombia, Fiji, Filipina, dan India.

    Kemudian, ada juga Angkatan Laut Inggris, Irak, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Kenya, Korea Selatan, Korea Utara, Kazakhstan, Laos, Mesir, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Selandia Baru, Nigeria, Kaledonia Baru, Oman, Pakistan, Papua Nugini, Prancis, Peru, Polandia, Portugal, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Thailand, Timor Leste, Tonga, Turki, Uni Emirat Arab, Vanuatu, Vietnam, Lebanon, Bahrain, dan Kuwait.

    Sumber : Antara

  • H-1 Natal, Kapal-kapal TNI AL Disiagakan di Jalur Penyeberangan

    H-1 Natal, Kapal-kapal TNI AL Disiagakan di Jalur Penyeberangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Kapal-kapal TNI Angkatan Laut dari beberapa pangkalan disiagakan di jalur penyeberangan di antaranya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan Pulau Bali beberapa hari menjelang libur Hari Natal dan Tahun Baru, termasuk pada H-1 Natal, Selasa.

    Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, menjelaskan Pangkalan TNI AL (Lanal) Banyuwangi menyiagakan KAL Sembulungan, KAL Payaman II-5-43, dan kapal patroli keamanan laut (Patkamla) KAL II-5-44, sementara Lanal Banten KAL Anyer I.3.64, Patkamla Panaitan, RHIB Peucang, RBB Pulau Deli, dan satu tim penyelamat, serta satu peleton siaga darat.

    “Lanal Banyuwangi akan memastikan pelaksanaan libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) berjalan dengan baik dan lancar. Semoga tidak terjadi kedaruratan. Namun, jika terjadi (insiden, red.), penanganan segera kami lakukan,” kata Komandan Lanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Hafidz sebagaimana dikutip dari siaran resmi yang sama.

    Dia menyebut selama rangkaian libur Natal dan Tahun Baru, Lanal Banyuwangi meningkatkan intensitas patroli di Selat Bali, yang menjadi jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Peningkatan intensitas patroli itu seiring dengan jumlah penyeberangan yang diperkirakan juga naik selama libur Natal.

    “Intensifikasi patroli ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru, serta menjaga kelancaran arus penyeberangan di Selat Bali,” kata Danlanal Banyuwangi.

    Kemudian untuk situasi di penyeberangan dari Merak-Bakauheni, Komandan Lanal Banten Kolonel Laut (P) Arif Rahman juga meningkatkan intensitas patroli selama rangkaian libur Natal dan Tahun Baru.

    Kolonel Arif menyebut Pelabuhan Merak masih menjadi titik krusial yang menjadi tempat pergerakan penumpang dan barang. Oleh karena itu, dia berharap jajaran dari Lanal Banten untuk memperhatikan prosedur, dan menjaga jangan sampai ada kecelakaan kerja (zero accident), dan saling berkoordinasi dengan instansi lain.

    “Koordinasi yang baik sangat penting untuk memastikan semua pihak bergerak secara sinergis agar tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, terutama selama masa libur Natal dan Tahun Baru,” kata Danlanal Banten.

    Dia melanjutkan jajaran kapal dari Lanal Banten berikut personelnya terus siaga terhitung sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025.

  • TNI AL uji fungsi “drone VTOL” di atas KRI Semarang-594

    TNI AL uji fungsi “drone VTOL” di atas KRI Semarang-594

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal) berhasil menguji coba fungsi dua unit pesawat nirawak (drone) multicopter vertical take-off landing (VTOL) di atas KRI Semarang-594.

    Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut Letkol Laut (KH) Rohman Arief saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan uji terbang itu yang berlangsung minggu lalu (20/12), terdiri atas dua tahap, yaitu uji terbang untuk orientasi pilot dan uji kemampuan drone ambil gambar dan pengiriman data ke stasiun pengendali/ground control station (GCS) di atas kapal.

    “Dalam uji terbang pertama, drone berhasil melakukan orientasi pilot, sedangkan pada uji terbang kedua, drone dilengkapi kamera Topotech DIT 30B untuk menguji kemampuan pengambilan gambar dan pengiriman data ke GCS,” tutur Kadispen Puspenerbal.

    Dia melanjutkan kegiatan itu ditinjau langsung oleh Komandan Wing (Danwing) Udara 2 Puspenerbal Kolonel Laut (P) Adam Firmansyah, sementara perwira yang melaksanakan uji kemampuan drone, yaitu Letda Laut (E) Oscar Panji N dan Letda Laut (E) Juan Syah P.

    Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal) menguji kemampuan dua unit pesawat nirawak multicopter VTOL fixed wing drone dari atas geladak KRI Semarang-594, Jumat (20/12/2024). ANTARA/HO-Dinas Penerangan Puspenerbal.

    Kolonel Adam, dalam siaran resmi Puspenerbal, menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk menguji kemampuan drone sekaligus memastikan alat tersebut mampu melaksanakan tugas pengintaian dan pengumpulan data secara efektif.

    Dia melanjutkan hasil uji fungsi drone itu terlihat dalam kumpulan data yang dikumpulkan dalam tiga format berbeda, yaitu video thermal, video wide, dan zoom besar.

    “Thermal image video berfungsi dengan sangat baik mendukung operasi yang memerlukan pengawasan visual jarak jauh. Dengan kecepatan jelajah stabil di kisaran 20–22 m/s, drone juga berhasil menjalankan misi waypoint sejauh 3 kilometer secara otonom mengikuti jalur yang telah ditentukan,” papar Danwing Udara 2 Puspenerbal.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024