Pagar Laut di Tangerang Dibongkar, 600 Prajurit TNI AL Dikerahkan
Tim Redaksi
TANGERANG, KOMPAS.com
–
TNI Angkatan Laut
membongkar
pagar laut
yang terbentang di perairan
Tanjung Pasir
, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025).
“Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral,” ujar Komandan Lantamal III Brigadir Jenderal Harry Indarto kepada wartawan.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 600 prajurit TNI AL dikerahkan untuk membongkar pagar laut berbahan batang bambu itu.
Selain unsur militer, pembongkaran juga melibatkan warga.
Harry menyatakan, pembongkaran berangkat dari keluhan
nelayan
mengenai pemagaran laut yang mengganggu akses mereka saat mencari tangkapan.
Sebelum dilakukan pembongkaran, pihaknya telah berkoordinasi dengan stakeholder agar perairan tersebut kembali seperti semula.
“Kami meminta untuk membuka akses maupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar-masuk alur untuk menuju ke laut,” ungkap dia.
Sebelumnya, KKP telah menyegel pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan Tangerang pada Kamis (9/1/2024).
Saat itu, KKP meminta pihak yang memasang pagar laut melakukan pembongkaran dalam waktu 20 hari.
Pemasangan pagar tanpa izin ini dinilai menghambat aktivitas nelayan dan berpotensi merusak keseimbangan ekosistem pesisir.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: TNI AL
-
/data/photo/2025/01/18/678b26f0dfc83.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
5 Pagar Laut di Tangerang Dibongkar, 600 Prajurit TNI AL Dikerahkan Megapolitan
-

Pagar Laut Resmi Dibongkar, Brigjen Marinir Ungkap Perintah Langsung Prabowo!
GELORA.CO – Komandan Pangkatan Utama TNI AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen Mar Harry Indarto menyampaikan, perintah pencabutan pagar laut sepanjang 30 kilometer (km) di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025), merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subinto. KArena itu, ratusan prajurit TNI AL, termasuk marinir dikerahkan untuk merobohkan pagar laut.
Harry mengakui, TNI AL dikerahkan untuk mencabut pagar yang sempat menjadi sorotan masyarakat, khususnya nelayan tersebut. Prajurit di pesisir pun bergerak cepat membongkar pagar yang menghalangi nelayan mencari ikan tersebut.
Harry menyebut, pencabutan pagar dilakukan jajarannya karena adanya keluhan dari masyarakat. Mereka mengadu ke pemerintah karena merasa terganggu aktivitasnya akibat berdirinya pagar laut.
“Yang lebih penting kita melibatkan masyarakat, karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut (Laksamana Muhammad Ali) untuk membuka ada akses terutamanya bagi para nelayan yang akan melaut,” katanya di Desa Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.
Disinggung soal isi perintah RI 1, Harry menyebut, intinya untuk memudahkan nelayan bisa beraktivitas. Karena itu, ia mengerahkan jajarannya untuk membongkar semua pagar yang berdiri tanpa izin.
“Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut yang utama yang saya ungkap, buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk, untuk beraktivitas,” kata Harry.
Sementara itu, sejumlah truk pengangkut marinir TNI AL beruduyun-duyun datang ke desa Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kedatangan marinir tersebut untuk mencabut pagar laut yang berada di pesisir desa tersebut bersama masyarakat sekitar.
Pantauan Republika.co.id, truk pengangkut marinir tiba sekitar pukul 07.30 WIB. Warga pun juga datang berturut-turut di sepanjang jalan ada yang menaiki sepeda motor hingga jalan kaki menuju Pos TNI AL (Pos AL) setempat.
Setiba di Pos AL, tampak para marinir dan warga duduk bersama. Tampak warga sedang diberikan instruksi untuk kegiatan pencabutan pagar laut tersebut. Sementara marinir TNI AL lainnya juga tampak menurunkan perahu karet dari truk. Setelah itu, mereka memarkirkan kapal tersebut dipinggir pantai Tanjung Pasir.
“Pagi ini kami bersinergi dengan masyarakat sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral,” ujar Danlantamal III Jakarta, Brigjen Mar Harry Indarto.
Dia mengeklaim, kedatangan TNI AL bukan pagi ini saja, namun sudah dari beberapa bulan sebelumnya setelah mendengar keluhan masyarakat soal pemagaran laut. Kala itu, ia meminta perangkat desa membuat panduan bagi nelayan agar tak menabrak pagar.
Pengembang Program Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PSN PIK) 2 Agung Sedayu Group (ASG) membantah banyaknya tuduhan mengenai pembangunan pagar laut sepanjang 30 kilometer (Km) di pesisir Tangerang, Banten. Termasuk juga mengenai informasi dugaan kehadiran pagar laut itu dilakukan untuk pemetaan lahan.
Kuasa hukum Agung Sedayu Group Muannas Alaidid menyampaikan bantahannya atas sejumlah informasi yang diperoleh Republika.co.id atas kesaksian dari warga di kawasan pesisir Tangerang, Banten. Dia menepis perusahaannya terlibat.
Sebelumnya ada informasi dari warga Pulau Cangkir sudah ada pembebasan lahan sejak setahun belakangan, yang diduga terkait dengan pembangunan PIK 2. Muannas menilai Pulau Cangkir tidak masuk dalam kawasan pengembangan PIK 2, karena dinilai bukan daratan.
“Kalau tadi saya konfirmasi (manajemen ASG), nggak ada, itu fitnah semua. Nggak ada pembelian (untuk pembebasan lahan) di situ,” Muannas kepada Republika.co.id di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).
-

Pagar Laut Misterius di Tangerang Dibongkar Hari Ini, Dipimpin TNI AL dan Dibantu Sejumlah Nelayan
GELORA.CO – Pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 Km di Kabupaten Tangerang, Banten dilakukan pada hari ini, Sabtu (18/1/2025).
Pagar laut yang terbuat dari bambu ini bakal dibongkar langsung oleh TNI Angkatan Laut (AL) bersama para nelayan.
Pembongkaran itu dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto.
Dari pantauan Tribunnews melalui YouTube Kompas TV, terlihat beberapa kapal nelayan dan sejumlah anggota TNI AL naik perahu karet.
Adapun pembongkaran itu sudah dilakukan sejak pukul 08.50 WIB.
Pembongkaran pagar laut hari ini sudah dilakukan sejauh 2 Km, untuk sisanya masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari TNI AL dan pemerintah setempat.
Sebelumnya, mengenai pembongkaran ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menyambut baik langkah tersebut.
“Kalau memang ada informasi tersebut ya itu sangat bagus dan kami sangat berterima kasih,” kata Ipunk melalui siaran pers Ditjen PSDKP KKP, Sabtu dini hari, dilansir Kompas.com.
Menurut Ipunk, pihak yang memasang pagar laut harus bertanggung jawab untuk mencabutnya.
“Semakin cepat (dicabut) itu semakin baik,” tegasnya.
Dia lantas berharap, setelah pencabutan pagar laut itu, aktivitas nelayan tidak terganggu lagi.
Ipunk juga menegaskan, pemasangan pagar laut tanpa izin merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.
Pagar tersebut berada di Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang dapat merugikan nelayan dan merusak ekosistem pesisir.
Sebelumnya, pagar laut tersebut telah disegel oleh KKP karena pembangunannya tak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Mengingat, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut wajib mendapatkan izin dari KKP.
Presiden Prabowo Perintahkan Pagar Laut Dicabut dan Diusut
Ketika menanggapi mengenai adanya polemik pagar laut yang viral belakangan ini, sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui adanya penyegelan pagar laut tersebut.
Namun, melalui Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, Prabowo memerintahkan agar pagar laut itu juga dicabut dan diusut siapa pelakunya.
“Sudah, beliau sudah setuju pagar laut (disegel). Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, DPR juga telah mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pemasangan pagar laut di Tangerang tersebut.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mengatakan pagar tersebut mengganggu aktivitas nelayan dan melanggar aturan pemanfaatan ruang laut.
“Aneh memang ini bisa sampai terjadi. Ini harus menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Daniel, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (13/1/2025).
Daniel menegaskan, langkah tegas diperlukan untuk membongkar pihak yang bertanggung jawab di balik pemasangan pagar tersebut.
Terlebih lagi, dari pihak pengelolaan kelautan sudah menyatakan bahwa pemasangan pagar laut itu melanggar aturan.
“Apalagi dari Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) sudah menyatakan melanggar aturan, maka segera dibereskan pagar yang mengganggu aktivitas nelayan,” ujarnya.
Daniel kemudian mewanti-wanti, agar tidak ada pihak yang menguasai ruang laut tanpa mengantongi izin yang jelas.
“Jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba menguasai ruang laut tanpa adanya izin yang jelas,” ucap Daniel.
Mengenai hal ini, Daniel mengatakan, Komisi IV DPR RI akan segera memanggil KKP untuk meminta penjelasan terkait masalah tersebut.
Daniel juga menekankan terkait pentingnya ketegasan pemerintah dalam menertibkan praktik-praktik yang berpotensi melanggar hukum.
“Komisi IV mendorong agar pemerintah tegas menertibkan hal-hal semacam ini, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa berkuasa di atas hukum yang berlaku,” tegas Daniel.
Daniel kemudian mengusulkan adanya kerja sama antara nelayan, aparat penegak hukum, dinas kelautan dan perikanan setempat, serta KKP.
“Kalau ada backing oknum tertentu harus ditindak tegas juga,” ungkapnya
-

Ratusan Marinir TNI AL Tiba di Tanjung Pasir, Bersiap Cabut Pagar Laut
GELORA.CO – Sejumlah truk pengangkut marinir TNI AL beruduyun-duyun datang ke desa Tanjung Pasir, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Kedatangan marinir tersebut untuk mencabut pagar laut yang berada di pesisir desa tersebut bersama masyarakat sekitar.
Pantauan Republika, truk pengangkut marinir tiba sekitar pukul 07.30 WIB. Warga pun juga datang berturut-turut di sepanjang jalan ada yang menaiki sepeda motor hingga jalan kaki menuju Pos TNI AL (Pos AL) setempat.
Setiba di Pos AL, tampak para marinir dan warga duduk bersama. Tampak warga sedang diberikan instruksi untuk kegiatan pencabutan pagar laut tersebut. Sementara marinir TNI AL lainnya juga tampak menurunkan perahu karet dari truk. Setelah itu, mereka memarkirkan kapal tersebut dipinggir pantai Tanjung Pasir.
“Pagi ini kami bersinergi dengan masyarakat sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral,” ujar Danlantamal III Jakarta, Brigjen TNI Harry Indarto. Ia mengeklaim, kedatangan TNI AL bukan pagi ini saja, namun sudah dari beberapa bulan sebelumnya setelah mendengar keluhan masyarakat soal pemagaran laut. Kala itu, ia meminta perangkat desa membuat panduan bagi nelayan agar tak menabrak pagar.
“Khususnya untuk hari ini, kurang lebih kami mengerahkan 600 (personel). Nanti mungkin bisa bertambah karena menunggu nelayan yang masih mencari ikan,” kata Brigjen Harry. Dari 600 personel itu, sebagian berasal dari Lantamal 3 Jakarta, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air Komando Armada RI (Dislambair). “Kita perlu mengetahui kedalaman patok-patok yang sudah tertanam dan sudah berapa lama,” kata dia. Dari situ kemudian dilakukan tahap pembongkaran.
Disertakan juga pasukan elite Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan pihak kesehatan. “Yang lebih penting kita melibatkan masyarakat karena memang ini untuk kepentingan masyarakat. Kami hadir di sini melalui perintah dari Presiden Indonesia melalui kepala staf TNI Angkatan Laut untuk membuka akses bagi para nelayan.”
Semestinya, kata dia, pembongkaran dilakukan menggunakan kapal tunda alias tug boat. Namun, karena kedangkalan laut dan cuaca buruk, digunakan perahu cepat dan material lainnya.
Ia juga mengatakan pembongkaran akan dilakukan secara bertahap. “Sepertinya tidak mungkin kalau 30 kilometer dilakukan dalam satu hari. Minimal target saya hari ini 2,5 kilometer,” kata Danlantamal III. Ia menekankan bahwa lebih sukar melakukan pencabutan ketimbang menanam pagar laut tersebut. Danlantamal III menegaskan sejauh ini belum mengetahui siapa yang mendalangi penanaman pagar laut.
“Apapun itu, kalau untuk kepentingan rakyat, Angkatan Laut, TNI khususnya, ya kita akan tampil ke depan. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui, dari pada ada yang mengakui kita perlu koordinasi lebih lanjut.”
Awi salah seorang nelayan Tanjung Pasir, Teluk Naga, Tangerang sebelumnya mengungkapkan ratusan TNI Al dan masyarakat akan turun langsung untuk mencabut pagar laut. Ia pun merasa berterima kasih karena mendapatkan respon dan bantuan dari TNI Al.
“Bagus, besok bahkan seluruh nelayan siap melakukan kegiatan pencabutan pagar laut khususnya yang ada di tanjung pasir,” kata Awi ketika ditemui Republika, Jumat (17/1/2025). Pihaknya juga mengatakan pimpinan tertinggi TNI AL akan turun langsung ke lapangan untuk ikut mencabut pagar tersebut.
“Jadi memang ini adalah bagian dari momentum yang pas seperti gayung bersambut keinginan masyarakat sekarang di back up oleh TNI Al apalagi oleh kasalnya yang mau turun ikut mencabut di daerah tanjung pasir. Kami nelayan sangat bersyukur dan berterima kasih atas respon. Ya kita bersyukurlah karena ada yang bantu,” katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh warga Tanjung pasir lainnya Maun, ia mengaku sangat senang karena pagar laut yang menghalangi aktivitas nelayan akhirnya dicabut. “Seneng banget, sangat senang karena memang itu sangat sangat mengganggu kita nelayan khususnya,” katanya.
Pihaknya mengatakan jika akan ada 150 pasukan marinir yang akan diturunkan untuk bersama masyarakat, Sabtu (18/1/2025) besok. Ia pun rela membatalkan pesanan perahu untuk memancing demi ikut mencabut pagar laut.
“Iya sebetulnya sudah ada yang mancing Sabtu Ahad ada yg mancing dari Jakarta ada yang udah bayar 3 juta rupiah 2.5 juta rupiah 2.8 juta rupiah, kami batalkan demi cabut pagar laut. Karena kita dibantu oleh jendral, Kurang lebih 150 pasukan marinir dari Jakarta,” katanya.
Lapor TNI…
Sebelumnya, salah satu warga Tanjung Pasir Teluknaga, Kabupaten Tangerang, berinisial MN (55) yang terdampak proyek pagar laut di perairan Tangerang mengungkapkan bahwa protes warga tak digubris aparat setempat, bahkan berujung pada intimidasi. MN mengisahkan, salah satu awak kapalnya bernama N sempat mendapat ancaman.
“Lagi proses bangunnya itu kan sampai ribut ribut itu. Kami sempat diancam juga, ‘kalau memang berani cabut, kalau memang kamu nggak sayang anak istri boleh’ dia bilang kayak gitu, sempat digituin,” kata MN saat dihubungi Republika, Kamis (16/1/2025).
“Kalau yang diancam seperti itu, namanya Pak N, kalau saya cuma ditanya ini siapa gitu. Tapi foto-foto saya sudah tersebar juga sama teman-teman pas protes itu,” katanya.
MN mengungkapkan intimidasi tersebut tak sekali dua kali dilontarkan kepada warga. Tak tinggal diam mendapatkan ancaman tersebut pihaknya langsung melaporkan ke pihak yang berwenang. Namun belum mendapatkan respons.
“Kami sempat lapor ke kepala desa, ke anggota TNI. Kami disuruh diam, jadi kayak rakyat ini mau ngomong apa kalau aparat sudah seperti itu,” katanya.
Kendati demikian, MN mengungkapkan ancaman tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Meskipun kasus pagar laut memang sempat menjadi sorotan masyarakat luas.
“Enggak, di kampung saya enggak ada (lagi ancaman),” katanya.
Di sisi lain, menurutnya pemerintah tak jujur karena mengaku tak tahu menahu pemilik dibalik pagar laut. Ia juga menyebutkan bahwa pemilik pagar laut adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia yang berbisnis di bidang properti.
“Masalah pagar laut juga pihak pemerintah bilang nggak tahu punya siapa, itu bohong, itu punya Agung Sedayu Group karena saya bertanya langsung ke yang kerja termasuk mandornya, mandor Samson dari muara dan mandor Memet juga,” katanya.
Republika sudah menghubungi pihak TNI AL melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) terkait pengakuan para nelayan tersebut. Pihak TNI AL tak membantah maupun mengiyakan.
Namun, berdasarkan klarifikasi salah satu anggota TNI AL yang bertugas di Tanjung Pasir, Tangerang, audiensi antara nelayan dan aparat desa setempat pernah terjadi pada Juli 2024, namun ia membantah kalau aparat menyuruh diam masyarakat atau para nelayan. Saat itu, kata anggota yang menolak disebut namanya, nelayan memang melaporkan masalah pagar laut ke pihak TNI AL dan meminta untuk dijembatani dengan aparat desa setempat.
“Karena pas nelayan tanya RT, RW jawabanya nggak tahu terus, Pos AL membantu menjembatani warga untuk bertemu kades, karena menurut keterangan warga, kadesnya susah ditemui,” kata anggota TNI AL itu.
-

Rachmat Pambudy Silaturahmi Temui KSAL Ali, Bappenas Ingin Perkuat Peran TNI AL
loading…
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kanan) silaturahmi menemui Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali di Mabes TNI AL. Foto/Istimewa
JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy silaturahmi menemui Kepala Staf TNI Angkatan Laut ( KSAL ) Laksamana TNI Muhammad Ali di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta, Jumat (17/01/2025). Acara silaturahmi berupa coffee morning dan mendiskusikan program-program strategis TNI AL ke depan.
Bappenas memberi perhatian serius untuk memperkuat peran TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim dan menyelamatkan kekayaan alam laut seperti perikanan, mineral laut dalam dan sebagainya. “Negara kita ini 70 persen adalah lautan, dan kekayaan alam di laut ini luar biasa, perlu dijaga dan diamankan oleh Angkatan Laut, makanya kekuatan TNI AL perlu makin dimantapkan,” kata Menteri Rachmat Pambudy.
Dalam acara diskusi tersebut, beberapa hal yang menjadi fokus di antaranya ketersediaan peralatan pendukung operasi TNI AL seperti kapal patroli, teknologi penginderaan jauh, surveillance dan lain sebagainya yang masih belum memadai. Selain itu, dukungan bahan bakar operasi dan pasokan listrik di pangkalan-pangkalan juga masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian.
“Selama ini masih banyak kesulitan/keterbatasan TNI AL dalam menjalankan operasi dan patroli di laut, misalnya soal kapasitas peralatan operasi di laut masih relatif terbatas dengan luasnya wilayah laut kita, juga dukungan bahan bakar dan prasarana lainnya yang masih perlu mendapat perhatian,” kata KSAL.
Pada akhir diskusi, Menteri Rachmat Pambudy merespons semua permasalahan yang ada di TNI AL. Rachmat akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan lembaga terkait untuk mencari solusi terbaik agar peran TNI AL bisa lebih optimal.
“Kami akan mengkomunikasikan hasil diskusi ini dengan lembaga terkait dan juga dengan Bapak Presiden Prabowo, agar kita bisa membuat TNI AL bisa lebih optimal menjaga dan melindungi wilayah NKRI dan potensi maritim yang terkandung di dalamnya,” pungkas Rachmat.
Diskusi tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas Bogat Widyatmoko, Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas Erik Armundito, dan seluruh Pejabat Utama Mabes TNI AL.
(rca)



/data/photo/2025/01/15/6787b1eb15102.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)