Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI AD

  • Kabar Duka! Istri Wiranto, Rugaiya Usman Meninggal Dunia, Dimakamkan di Delingan

    Kabar Duka! Istri Wiranto, Rugaiya Usman Meninggal Dunia, Dimakamkan di Delingan

    JAKARTA – Istri Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto, Rugaiya Usman Wiranto, meninggal dunia pada Minggu, 16 November 2025.

    “Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Turut berduka cita atas wafatnya Ibu Hj. Rugaiya Usman Wiranto,” dikutip dari CNN, Minggu, 16 November.  

    Almarhumah Rugaiya Usman Wiranto wafat pada pukul 15.55 WIB di Bandung. 

    “Semoga almarhumah husnul khotimah, diampuni segala dosanya, dan diterima seluruh amal ibadahnya,”

    Almarhumah akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Palem Kartika No. 21, Komplek PATI TNI AD, Bambu Apus, Jakarta Timur.

    Iringan rombongan yang membawa jenazah diperkirakan tiba di Jakarta pukul 22.00 Wib.

    Selanjutnya, Jenazah rencananya akan diberangkatkan ke Solo, Jawa Tengah, melalui Bandara Halim Perdanakusuma sekitar pukul 07.00 Wib pagi hari untuk dimakamkan di Delingan. 

  • Bakti Sosial Operasi Katarak untuk Masyarakat Pulau Kawasan TN Komodo

    Bakti Sosial Operasi Katarak untuk Masyarakat Pulau Kawasan TN Komodo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdami bersama RSU Siloam, dengan dukungan Forkopimda, BTNK, PHC, NDC, Gahawisri, dan KWE, melaksanakan kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau di kawasan Taman Nasional Komodo. Program ini menjadi upaya nyata kolaborasi lintas sektor untuk memberikan pelayanan kesehatan mata yang aman, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.

    Pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai institusi sesuai kapasitas masing-masing. Tim medis dari Perdami dan RSU Siloam menangani seluruh proses pemeriksaan dan tindakan medis, sementara PHC menyediakan transportasi bagi pasien dan tim lapangan. Dukungan konsumsi disiapkan oleh NDC, sedangkan Brimob menyediakan armada bus untuk mobilisasi di darat serta personel penjagaan bersama TNI AD. KSOP memberikan fasilitas ruang tunggu pelabuhan serta pasokan air bersih, sementara kebutuhan akomodasi selama kegiatan ditunjang oleh PHC dan Disnakertrans. Sinergi seluruh pemangku kepentingan ini memastikan kelancaran kegiatan sejak tahap awal hingga akhir.

    Direktur RSU Siloam Labuan Bajo, dr. Theresia Nina Noviriana mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk membantu masyarakat yang terkendala biaya dan akses layanan kesehatan mata.

    “Harapannnya kegiatan ini menjadi agenda rutin, sebagai bentuk kepedulian lintas lembaga dalam mengatasi kasus katarak yang masih tinggi di wilayah timur Indonesia. Kolaborasi antarinstansi dan komunitas lokal disebut menjadi penopang utama keberhasilan kegiatan ini,” ujar Theresia

    Tahapan kegiatan dimulai dari proses skrining mata yang dilaksanakan langsung di pulau-pulau oleh tim medis dari Siloam, PHC, NDC, dan Gahawisri. Kunjungan dilakukan pada 28 Oktoberdi Pulau Komodo dengan 11 pasien, serta pada 5 November di Pulau Papagarang dengan 9 pasien dan Pulau Rinca dengan 24 pasien. Setelah proses skrining, pada 12-13 November dilakukan pengantaran pasien dari masing-masing pulau menuju Labuan Bajo.

    Namun, tidak semua pasien dapat melanjutkan tindakan operasi karena beberapa faktor seperti rasa takut, tidak mendapat izin keluarga, atau kendala pribadi lainnya. Dari hasil akhir pendataan, hanya 10 pasien dari Pulau Komodo, 6 dari Pulau Papagarang, dan 17 dari Pulau Rinca yang dapat hadir, sehingga total pasien pulau yang mengikuti tindakan adalah 33 orang. Bersama 62 pasien dari daratan, total pasien yang terdata hadir mencapai 95 orang.

    “Kami berterima kasih atas kepercayaan dari desa-desa di pulau Komodo, Papagarang, Rinca untuk dapat mengantarkan warganya operasi katarak di Labuan Bajo. Kami berharap dengan adanya kegiatan bakti sosial ini semakin tumbuh rasa solidaritas dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli dengan sesama,” terang Dian Sagita selaku perwakilan dari Padar Haritage Conservation (PHC) melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/11/2025).

    Sementara itu, pada 14 November, seluruh pasien menjalani tindakan operasi katarak di RSU Siloam Labuan Bajo, diikuti pemeriksaan pascaoperasi dan pengantaran kembali pasien pulau pada 15 November. Kegiatan ini tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga memastikan seluruh rangkaian layanan-mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga pendampingan-tersedia tanpa membebani pasien, khususnya mereka yang berasal dari pulau-pulau terpencil.

    Inisiatif ini dilandasi keprihatinan terhadap keterbatasan masyarakat kepulauan yang sering kali tidak mampu menjangkau layanan kesehatan di daratan karena hambatan biaya transportasi, akomodasi, dan kebutuhan logistik lainnya. Melalui kegiatan ini, berbagai pihak tergerak untuk memastikan bahwa masyarakat pulau dapat memperoleh layanan operasi katarak secara layak, aman, dan tanpa harus menanggung beban biaya yang berat. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional.

    “Terima kasih banyak kepada RSU Siloam. Selama ini praktis saya tidak membayangkan bisa mendapat pelayanan operasi gratis di Siloam. Selama ini periksa mata saja harus ke Ende,” kata Damianus salah satu pasien dari Kuwus Barat.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tanggapan KSAD Maruli Simanjuntak soal Mayjen TNI Adipati di Kasus Tanah JK

    Tanggapan KSAD Maruli Simanjuntak soal Mayjen TNI Adipati di Kasus Tanah JK

    GELORA.CO – KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak merespons soal Mayjen TNI Achmad Adipati Karna Widjaya yang hadir saat penggusuran di lahan 16,4 hektare di Depan Trans Mal, Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar.

    PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk pada 3 November lalu mengeklaim telah mengeksekusi pengosongan dan penyerahan lahan seluas 16,4 hektare yang bersengketa dengan PT Hadji Kalla. Eksekusi itu berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 21 EKS/2012/PN.Mks. jo No.228/Pdt.G/2000/PN.Mks.

    Maruli mengatakan, hadirnya Adipati saat penggusuran merupakan inisiatif pribadi dan tidak ada kaitannya dengan TNI AD.

    “Yang bersangkutan pergi sendiri,” kata Maruli saat dikonfirmasi, Jumat (14/11).

    Eks Danpaspampres era Presiden ke-7 Jokowi ini menegaskan, dirinya sudah langsung menegur Adipati. Ia memastikan TNI AD tidak ada kaitannya dengan polemik kasus tanah Jusuf Kalla di Makassar.

    “Oknum sudah ditegur,” ucap Maruli.

    Penjelasan Mayjen Adipati

    Sebelumnya Adipati menjelaskan keberadaannya, di lokasi saat penggusuran terjadi. Adipati menegaskan kehadirannya tidak ada kaitannya dengan polemik itu.

    “Saya datang untuk reuni mantan anggota Danintel Makassar. Baju yang saya gunakan sama kan karena memang hari yang sama dan tempatnya berdekatan,” kata Adipati dalam keterangannya, Rabu (12/11).

    Adipati mengatakan, kedatangannya ke Makassar untuk hadir dalam rangka lepas sambut Kapolda Sulawesi Selatan. Adipati merupakan rekan satu angkatan di Lemhannas PPRA 61.

    “Rapat koordinasi dalam rangka Reuni Danintel Makassar itu tanggal 14-15 November kebetulan tempat acaranya di sekitar situ. Saya tidak berada di TKP, tapi di luar TKP. Kompleks Perumahan Waterfront,” jelas dia.

    “Kehadiran saya di Makassar juga diketahui Pangdam dan Kasdam. Jadi enggak ada sangkut pautnya dengan sengketa tersebut,” ucap dia.

    Sebelumnya, Kuasa hukum PT Hadji Kalla –perusahaan milik keluarga Kalla–, Hasman Usman merasa ada yang janggal karena ada jenderal bintang 2 yang hadir di lokasi penggusuran.

    “Tidak mengherankan jika Indra Yuwana dari Lippo memimpin langsung eksekusi di lapangan pada hari senin tanggal 3 November 2025, didampingi Mayjen TNI. Achmad Adipati Karna Widjaya, yang mengaku Stafsus KSAD,” ucap dia.

    Dalam keterangan PT GMTD, eksekusi dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar, dipimpin langsung oleh Panitera dan Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, dengan pengamanan dari Polrestabes Makassar dan Kodim 1408/Makassar.

    Proses eksekusi ini dilawan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), selaku founder dan advisor KALLA. Menurut JK, apa yang dilakukan oleh PT GMTD –yang disebutnya dikendalikan oleh Lippo Group– adalah rekayasa semata.

    Tanggapan James Riady dari Lippo

    CEO Lippo Group James Riady membantah pihajnya terlibat dalam sengketa tanah itu.

    “Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar,” kata James.

    James menyebut Lippo hanya menjadi salah satu pemegang saham PT GMTD saja.

    “Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham,” ucap James.

  • KSAD Maruli Resmikan Pompa Hidram di Banyumas, 1.000 Hektar Sawah Diklaim Terairi Regional 13 November 2025

    KSAD Maruli Resmikan Pompa Hidram di Banyumas, 1.000 Hektar Sawah Diklaim Terairi Regional 13 November 2025

    KSAD Maruli Resmikan Pompa Hidram di Banyumas, 1.000 Hektar Sawah Diklaim Terairi
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak meresmikan instalasi pompa hidram di Bendung Gerak Serayu, Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Kamis (13/11/2025).
    Instalasi ini akan menyedot air dari Sungai Serayu untuk mengairi lebih dari 1.000 hektar lahan pertanian di enam desa sekitarnya yang selama ini bergantung pada tadah hujan.
    Maruli menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung program
    ketahanan pangan
    yang dicanangkan pemerintah.
    “Kami bersyukur program untuk pengairan persawahan di Rawalo yang kedua ini bisa selesai dengan baik. Jadi sampai dengan sekarang bisa 1.004 hektar yang bisa terairi,” ungkap Maruli usai acara.
    Tahun lalu, di lokasi yang sama, TNI AD juga telah menyelesaikan instalasi pompa hidran untuk tahap pertama.
    Maruli menambahkan bahwa dengan program tersebut, petani di wilayah tersebut dapat melakukan panen dua hingga tiga kali dalam setahun.
    “Fokus utama program ini adalah meningkatkan pengairan untuk lahan tadah hujan, yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat yang rentan secara ekonomi,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Maruli menekankan bahwa program ini juga mencakup pengeboran untuk menyediakan air bersih, serta peningkatan sanitasi dan kesehatan.
    Sejak program dimulai pada tahun 2022, telah dibangun hampir 80 titik air bersih dan ratusan rumah tangga hijau (RTH) di Kabupaten Banyumas.
    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi atas kontribusi TNI dalam mendukung swasembada pangan.

    “Memang air ini sangat krusial sekali di Jateng karena merupakan lumbung nasional yang menjadi roadmap kami dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah. Sehingga kehadiran ini sangat kami perlukan,” kata Luthfi.
    Sementara itu, Kepala Desa Sanggreman, Wito Setiadi, menjelaskan bahwa program ini bermula dari keprihatinan warga sekitar yang hanya dapat melihat aliran Sungai Serayu tetapi tidak bisa memanfaatkannya karena lahan pertanian yang lebih tinggi.
    “Warga Tambaknegara dan desa sekitar setiap hari melihat air melimpah di
    Bendung Gerak Serayu
    , tapi tidak mendapat setetes pun. Air di bendung itu 100 persen mengalir untuk wilayah Cilacap,” kata Wito.
    Atas kondisi tersebut, pemerintah desa setempat mengajukan permohonan kepada KSAD untuk membangun
    pompa hidram
    di Bendung Gerak Serayu.
    Wito menambahkan bahwa teknologi pompa hidram mampu mengalirkan air hingga 14 kilometer tanpa menggunakan bahan bakar, hanya memanfaatkan gravitasi dan tekanan air alami.
    “Alhamdulillah, sekarang enam desa sudah mendapat manfaat langsung. Ada Desa Tambaknegara, Rawalo, Sawahan, Dawuhan Wetan, Tipar, dan Sanggreman,” jelas Wito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Saat Jenderal Bintang 2 TNI Muncul ketika Lahan Jusuf Kalla Dieksekusi Nasional

    2 Saat Jenderal Bintang 2 TNI Muncul ketika Lahan Jusuf Kalla Dieksekusi Nasional

    Saat Jenderal Bintang 2 TNI Muncul ketika Lahan Jusuf Kalla Dieksekusi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus sengketa lahan seluas 16,4 hektar di Makassar yang melibatkan dua perusahaan besar, yakni PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), masih menjadi sorotan hingga kini.
    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI,
    Jusuf Kalla
    , sebagai pemilik PT
    Hadji Kalla
    marah besar karena tanahnya itu hendak dieksekusi.
    Terbaru, seorang jenderal
    TNI
    bintang dua viral di media sosial Instagram karena berada di lokasi lahan sengketa saat eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar berlangsung.
    Pada salah satu foto yang beredar, anggota TNI itu tengah berbincang dengan pria lain. Ketika itu, ia tidak mengenakan seragam dinas.
    Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Kolonel Inf Donny Pramono membenarkan bahwa jenderal bintang dua tersebut berada di lokasi lahan sengketa saat proses eksekusi berlangsung.
    Dia adalah Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja.
    “Perlu saya sampaikan bahwa benar, Mayor Jenderal TNI Achmad Adipati Karna Widjaja saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat,” ujar Donny saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Rabu (12/11/2025).
    Kendati demikian, TNI AD masih menelusuri dan mendalami tujuan keberadaan Achmad Adipati Karna Widjaja di lokasi tersebut untuk memastikan duduk perkaranya secara utuh.
    Donny menjelaskan, setiap prajurit TNI AD, terutama yang memegang jabatan strategis, terikat oleh aturan dan kode etik militer.
    Aturan itu menuntut mereka bersikap profesional, netral, dan tidak terlibat dalam kepentingan pribadi ataupun kelompok di luar tugas kedinasan.
    “Karena itu, TNI Angkatan Darat memandang penting untuk menelusuri terlebih dahulu fakta dan kronologi secara objektif sebelum memberikan pernyataan lebih lanjut,” tegas dia.
    Donny meminta semua pihak menunggu hasil klarifikasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan persepsi keliru terhadap institusi TNI AD.
    JK sebagai pemilik PT Hadji Kalla meluapkan kekesalannya atas sengketa lahan antara dengan Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Ia menuding ada praktik mafia tanah dalam kasus tersebut.
    JK menilai, eksekusi lahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar yang dilakukan dua hari sebelumnya tidak sah secara hukum.
    Pernyataan itu disampaikan langsung oleh JK saat meninjau lokasi sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Makassar, Rabu (5/11/2025) pagi.
    Menurut JK, lahan seluas 16,4 hektar tersebut telah dimiliki Hadji Kalla sejak tahun 1993. Namun, pengadilan justru memenangkan pihak GMTD.
    “Kalau begini, nanti seluruh kota (Makassar) dia akan mainkan seperti itu, merampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla saja dia mau main-main, apalagi yang lain,” kata JK, dikutip dari
    Tribun Makassar.
    “Padahal, ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini kan dulu masuk Gowa ini. Sekarang masuk Makassar,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Informasi Terbaru Lippo Group Serobot Tanah JK, Said Didu Duga 4 Jenderal TNI AD dan AL Bekingi Mafia Tanah

    Informasi Terbaru Lippo Group Serobot Tanah JK, Said Didu Duga 4 Jenderal TNI AD dan AL Bekingi Mafia Tanah

    GELORA.CO – Kasus dugaan Lippo Group serobot tanah mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) makin panas. Ada dugaan perampasan hak lahan tersebut ikut dibekingi lebih dari satu jenderal TNI.

    Untuk diketahui, Jusuf Kalla, pendiri perusahaan Hadji Kalla, menuding PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) -di mana sahamnya dimiliki Lippo Group- merekayasa kasus sengketa tanah seluas 16,4 hektare (ha).

    Tanah tersebut berada di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar Sulsel. “Padahal ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini (tanah) kan dulu masuk (wilayah kabupaten) Gowa ini. Sekarang (wilayah Kota) Makassar,” ungkap JK ketika meninjau langsung lokasi tanah sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Rabu 5 November 2025.

    Informasi terbarunya, tanah yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kota Makassar itu diduga mendapat bekingan sejumlah jenderal TNI.

    Tidak tanggung-tanggung, ada empat jenderal dari TNI AD dan AL yang diduga ikut terlibat dalam eksekusi tanah tanpa melibatkan BPN tersebut.

    Hal tersebut disampaikan pengamat politik yang juga pengamat kebijakan publik, Muhammad Said Didu melalui akun pribadi X-nya, @msaid_didu, pada Senin 10 November 2025.

    “Fakta eksekusi abal-abal tanah Pak Jusuf Kalla @Pak_JK di Makassar. Ternyata beking mafia tanah yg ‘eksekusi’ tanah Pak JK antara lain: 1) pati bintang 2 dari Mabes AD; 2) pati bintang 2 dari Korps Marinir; 3) pati Mabes Polri dari 2 unit; 4) dari GMTD (Lippo Group) dikenal dekat dg Menteri ATR/BPN sekarang,” tulis Said Didu di X.

    Menurut dia, foto keberadaan mereka saat “eksekusi abal-abal” tersebut sudah beredar secara terbatas. Sedangkan aparat di bawah yang bersikap netral, saat ini sedang proses dimutasi.

    Untuk itu, dia berharap Presiden Prabowo Subianto mau turun tangan mengatasinya.

    “Ini fakta bahwa Oligarki sudah mengatur aparat untuk merampok tanah rakyat. Bpk Presiden @prabowo seharusnya turun tangan berantas mafia tanah,” desaknya.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, juga sudah angkat bicara mengenai masalah ini.

    Menurut dia, persoalan lahan itu melibatkan perusahaan milik Jusuf Kalla, PT Hadji Kalla, dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), yang merupakan bagian dari Lippo Group.

    Tanah yang disoal seluas 16,4 ha dan berlokasi di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel.

    JK sebagai pendiri perusahaan menuduh GMTD merekayasa kasus sengketa. Ia menegaskan lahan itu sudah dimiliki Hadji Kalla secara sah melalui sertifikat resmi selama 30 tahun.

    Nusron mengatakan, masalah muncul lantaran tindakan eksekusi dari pengadilan atas konflik antara GMTD dengan pihak lain. Tetapi proses eksekusinya belum melalui proses konstatering.

    Konstatering ialah proses pencocokan atau pengamatan resmi terhadap suatu objek sengketa dengan kondisi di lapangan guna memastikan kesesuaiannya dengan amar putusan pengadilan.

    “Itu karena ada eksekusi pengadilan konflik antara GMTD dengan orang lain. (Namun) tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses konstatering. Salah satu metode konstatering itu ialah dengan pengukuran ulang,” ungkap Nusron di Jakarta Selatan, Kamis 6 November 2025.

    Lebih lanjut disampaikan, Kementerian ATR/BPN telah mengirim surat kepada Pengadilan Negeri Makassar sebagai respons atas polemik itu. Di surat itu, Nusron mempertanyakan proses eksekusi yang dilaksanakan pengadilan.

    “Kami sudah kirim surat kepada pengadilan di Kota Makassar, inti isi srat mempertanyakan proses eksekusi karena belum ada konstatering. Sebab di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah,” tegasnya. ***

  • TNI AL: Koarmada baru masuk dalam rencana jangka panjang pertahanan

    TNI AL: Koarmada baru masuk dalam rencana jangka panjang pertahanan

    “Perlu diketahui konsep tersebut masuk dalam perencanaan pengembangan postur TNI AL dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul mengatakan pembangunan dua komando armada (Koarmada) baru merupakan bagian dari rencana jangka panjang penguatan pertahanan laut TNI AL.

    Karenanya, hingga saat ini upaya pembangunan tersebut masih dalam tahap pengkajian di internal TNI AL.

    “Perlu diketahui konsep tersebut masuk dalam perencanaan pengembangan postur TNI AL dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan,” kata Tunggul saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Karenanya, jajaran TNI AL harus memastikan bahwa dua koarmada itu dibangun sesuai dengan kebutuhan pertahanan jangka panjang.

    Dia melanjutkan, rencananya koarmada baru yakni Koarmada IV akan ditempatkan di Kalimantan Timur dan Koarmada V ditempatkan di Ambon.

    Koarmada itu nantinya akan diisi pasukan dan beberapa KRI yang akan berpatroli di perairan sesuai wilayah teritorial laut. Dengan adanya rencana tersebut, TNI AL dipastikan akan diperkuat lima koarmada.

    Namun demikian, Tunggul tidak menjelaskan secara rinci kapan proses pembangunan akan dimulai dan kapan dua koarmada baru itu selesai.

    “Kita juga akan menggelar satuan-satuan sesuai Konsep Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) serta satuan-satuan dukungan logistik sesuai dengan kewilayahan,” jelas dia.

    Sebelumnya, Kemenko Polkam menggelar rapat membahas peningkatan kekuatan TNI dari mulai matra Angkatan Darat (AD), matra Angkatan Laut (AL) dan matra Angkatan Udara (AU) dalam rapat yang digelar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Rabu (29/10).

    Berdasarkan siaran pers resmi Kemenko Polkam yang diikuti pada Jumat, dijelaskan bahwa peningkatan kekuatan TNI itu dibalut dalam konsep OEF yang menjadi amanat RPJMN 2025–2029.

    “Melalui rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN,” kata Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo dalam siaran pers tersebut.

    Kresno dalam siaran pers tersebut menjelaskan rapat membahas penguatan TNI di beberapa lini, di antaranya TNI AD yang memfokuskan penguatan pertahanan darat di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, serta menargetkan pembentukan 750 batalyon hingga tahun 2029.

    Sementara itu, TNI AL berencana membentuk lima koarmada dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), serta meningkatkan modernisasi sarana dan prasarana kapal baru yang berbasis teknologi informasi.

    Adapun TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAL ajak keluarga pahlawan KRI Macan Tutul untuk tabur bunga di laut

    KSAL ajak keluarga pahlawan KRI Macan Tutul untuk tabur bunga di laut

    “Pada hari ini hadir juga tamu-tamu yang merupakan keluarga dari para pahlawan seperti yang dari KRI Macan Tutul,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengajak keluarga korban pahlawan KRI Macan Tutul untuk mengikuti upacara tabur bunga di Teluk Jakarta, Senin.

    “Pada hari ini hadir juga tamu-tamu yang merupakan keluarga dari para pahlawan seperti yang dari KRI Macan Tutul,” kata Ali kepada awak media di KRI Brawijaya-320 usai menggelar upacara tabur bunga.

    Ali mengatakan mereka diundang demi memberikan penghormatan setinggi tingginya atas jasa para pahlawan KRI Macan Tutul yang gugur dalam pertempuran di Laut Aru.

    Selain keluarga pahlawan KRI Macan Tutul, Ali juga mengundang keluarga mantan pejuang mulai dari matra TNI AD, AL hingga AU.

    Tidak ketinggalan beberapa pejabat hadir dalam acara tersebut, salah satunya Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

    Karena banyaknya tamu undangan yang hadir dalam acara, Ali lebih memilih menggunakan KRI Brawijaya-320 sebagai kapal utama yang membawa rombongan ke Teluk Jakarta.

    “Karena KRI Brawijaya ini juga berukuran besar, bahkan ukurannya lebih besar dari LPD. Panjangnya 145 meter, kemudian sehingga memuat banyak untuk tamu yang hadir,” kata Ali.

    Ali berharap dengan adanya kegiatan ini, prajurit TNI dan seluruh masyarakat dapat memperkuat jiwa nasionalisme dengan mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengokohkan postur TNI yang berakar pada jati dirinya

    Mengokohkan postur TNI yang berakar pada jati dirinya

    Bondowoso (ANTARA) – Kekuatan atau postur TNI di era Presiden Prabowo Subianto terus memperlihatkan kelasnya sebagai kekuatan militer yang diperhitungkan, setidaknya di kawasan.

    Sesuai pemeringkatan kekuatan militer oleh Global Firepower/GFP-2025, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat 13 dunia dan di Asia Tenggara menduduki peringkat tertinggi.

    Presiden Prabowo Subianto, yang berlatar belakang militer, terus menggenjot modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista, seperti pesawat tempur untuk TNI Angkatan Udara, kapal perang untuk TNI Angkatan Laut, dan tank untuk TNI Angkatan Darat.

    Tampilan terbaru dari modernisasi alutsista TNI adalah datangnya pesawat angkut multifungsi atau multimisi A400M. Pesawat yang akan bermarkas di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Jakarta ini merupakan jenis pesawat angkut untuk mobilisasi pasukan dan peralatan tempur.

    Meskipun masuk dalam klasifikasi sebagai pesawat angkut, A400M ini juga berfungsi untuk mengisi bahan bakar pesawat tempur di udara serta dilengkapi senjata untuk melakukan penyerangan.

    Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menginginkan pesawat A400M menjadi ambulans udara, sehingga dapat berfungsi untuk menjalankan operasi kemanusiaan.

    Selain A400M, pemerintah Indonesia juga akan melanjutkan proyek pengadaan pesawat tempur TNI AU, yakni KF-21 Boramae, bekerja sama dengan Korea Selatan.

    Presiden RI Prabowo Subianto saat menghadiri KTT APEC 2025, Gyeongju, Korea Selatan, telah membahas kelanjutan proyek kemitraan pertahanan tersebut dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung.

    Untuk TNI AL, kini ada wacana Indonesia akan memiliki kapal induk ringan. Sebelumnya, TNI AL juga telah memiliki kapal perang terbaru, seperti KRI Brawijaya 320, sebagai kapal perang terbesar se-Asia Tenggara.

    Bahkan, TNI AL juga tengah merancang pembuatan kapal selam tanpa awak, bekerja sama dengan PT PAL. Proyek pengadaan kapal selam ini juga membuktikan bahwa bangsa kita semakin menunjukkan kemampuannya menjadi negara industri untuk pengadaan alutsista canggih.

    Untuk TNI Angkatan Darat, Indonesia bekerja sama dengan Turki telah memproduksi tank Harimau. Tank generasi baru di kelas medium ini dilengkapi sistem persenjataan serta teknologi canggih.

    Selain alutsista, keunggulan utama sistem pertahanan Indonesia adalah prajuritnya yang dikenal tangguh dan disegani di seluruh dunia. Prajurit terbaik yang dimiliki TNI dan kemampuannya dikagumi dunia adalah prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD. Indonesia juga memiliki prajurit tangguh dari matra lain yang jarang terekspos, seperti Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU, dan Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI AL.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa Pimpin Penutupan TMMD 126 di Kabupaten Malang

    Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa Pimpin Penutupan TMMD 126 di Kabupaten Malang

    Malang (beritajatim.com)- Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa memimpin secara langsung upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 yang digelar di Lapangan Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Kamis (6/11/2025).

    Sejak pagi, suasana di Desa Lebakharjo tampak semarak. Ribuan warga dan pelajar telah memadati lapangan sejak pukul 07.00 WIB. Tak lama kemudian deru baling-baling helikopter Penerbangan TNI AD (Penerbad) menggema di atas perbukitan Ampelgading. Helikopter tersebut membawa Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa beserta rombongan pejabat TNI AD yang kemudian disambut meriah oleh masyarakat.

    Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Kohir, serta Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M.

    Kehadiran Wakasad disambut hangat oleh warga dan para siswa yang berbaris rapi di tepi lapangan sambil melambaikan bendera merah putih kecil. Dengan senyum ramah, Letjen Saleh membalas lambaian mereka sebelum memimpin upacara penutupan.

    Upacara berlangsung dengan khidmat. Di hadapan pasukan gabungan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, Wakasad bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Letjen Saleh menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD ke-126.

    “TMMD bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan karakter dan kebersamaan. Inilah bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat,” ujar Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa dalam sambutannya.

    Program TMMD ke-126 di Kabupaten Malang berlangsung selama satu bulan, sejak 8 Oktober hingga 6 November 2025, di bawah komando Dansatgas TMMD 126 Letkol Czi Bayu Nugroho.

    Ratusan personel TNI bersama masyarakat bahu-membahu membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan warga di wilayah pedesaan.

    Dalam laporannya, Letkol Czi Bayu Nugroho menyampaikan bahwa seluruh sasaran pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, telah rampung 100 persen sesuai rencana.

    Penutupan TMMD ke-126 juga dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Malang, tokoh masyarakat, serta perwakilan pelajar dari berbagai sekolah di Kecamatan Ampelgading. Acara ditutup dengan penyerahan simbolis hasil kegiatan TMMD kepada pemerintah daerah.

    Kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya pelaksanaan TMMD ke-126 di Kabupaten Malang, yang tidak hanya menghasilkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempererat ikatan kemanunggalan antara TNI dan rakyat. [yog/aje]