Kementrian Lembaga: TNI AD

  • 8
                    
                        Mohon Maaf, Komandan Pussenif Sebut Kembang Api Menyala Satu Jam Sumbangan Hibur Keluarga Prajurit
                        Bandung

    8 Mohon Maaf, Komandan Pussenif Sebut Kembang Api Menyala Satu Jam Sumbangan Hibur Keluarga Prajurit Bandung

    Mohon Maaf, Komandan Pussenif Sebut Kembang Api Menyala Satu Jam Sumbangan Hibur Keluarga Prajurit
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Komandan (Pusat Kesenjataan Infanteri)
    Pussenif TNI AD
    , Letnan Jenderal TNI
    Iwan Setiawan
    , secara terbuka meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kota Bandung yang terganggu dengan ledakan
    kembang api
    selama hampir satu jam pada hari Selasa (8/4/2025) kemarin.
    “Atas nama pribadi, saya memohon maaf lahir batin apabila ada yang terganggu,” kata Iwan saat ditemui di Lapangan Tenis Pussenif, Jalan Supratman, Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (10/4/2025).
    Iwan menjelaskan, kembang api dinyalakan di tengah kegiatan halalbihalal setelah Idul Fitri serta syukuran setelah menjalankan sejumlah tugas, salah satunya pengamanan mudik Lebaran 2025.
    “Jadi, pada tanggal 8 April 2025 malam, kami bersama seluruh prajurit beserta keluarga, anak-anak, berkumpul di Lapangan Mako Pussenif. Saya juga sudah hampir 3 bulan menjabat, semua tugas berjalan lancar dan rasanya patut kami syukuri,” ujar Iwan.
    Iwan mengatakan, kembang api tersebut merupakan sumbangan.
    Menurut dia, masih banyak keluarga prajurit yang belum pernah melihat kembang api dari jarak dekat.
    “Di tengah acara, ada sahabat yang memberikan sumbangan kembang api untuk menghibur anggota keluarga prajurit Pussenif. Keluarga besar Pussenif mungkin masih jarang merasakan kembang api jarak dekat,” ungkapnya.
    Iwan mengeklaim banyak warga sekitar juga yang ikut merasakan semaraknya kembang api.
    “Ada yang terhibur, tetapi ternyata banyak juga yang terganggu. Maka, malam itu juga kami sampaikan
    permohonan maaf
    . Yang jelas, kami tidak hura-hura dan tidak ada pesta,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, warga Kota Bandung, Jawa Barat, dihebohkan dengan suara kembang api yang terjadi pada Selasa (8/4/2025) malam dan berlangsung hingga satu jam.
    Video kembang api yang menerangi langit malam Bandung itu viral dan diunggah oleh sejumlah akun media sosial Instagram.
    Suara ledakan yang cukup keras ini sempat mengganggu ketenangan warga.
    Dalam rekaman video, diketahui bahwa sumber kembang api berasal dari kawasan Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) TNI AD di Jalan Supratman, Kota Bandung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bulog ukir rekor serapan beras lebih 800 ribu ton

    Bulog ukir rekor serapan beras lebih 800 ribu ton

    Jakarta (ANTARA) – Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) berhasil melakukan penyerapan lebih dari 800 ribu ton setara beras yang merupakan capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan serapan itu diperoleh dari musim panen raya padi serentak di 14 provinsi dan 157 kabupaten/kota.

    “Pencapaian Perum BULOG bukan hanya berdampak pada peningkatan
    kesejahteraan petani, namun juga berkontribusi pada pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo, swasembada pangan. Pemerintah mengapresiasi Perum BULOG yang telah mengawal implementasi kebijakan pro petani Presiden,” katanya.

    Dalam keterangan itu juga disebutkan bahwa para petani pada musim panen raya tahun ini telah mendapat kepastian untuk dibeli dengan harga tinggi oleh Perum BULOG dengan HPP gabah Rp6.500 per kg.

    Jubir PCO bidang pangan dan pertanian itu optimis kebijakan tersebut dapat memutus praktik-praktik yang memiskinkan petani.

    Prita mengatakan upaya maksimal telah dilakukan oleh Perum BULOG untuk memastikan penyerapan dalam negeri mencapai target 3 juta ton pada 2025.

    Upaya-upaya itu, antara lain dengan program jemput gabah di mana Perum BULOG melakukan kerja sama dengan TNI AD, khususnya Babinsa membantu memonitor hasil panen, sekaligus memastikan harga gabah sesuai dengan pembelian pemerintah.

    Ketua Komunitas Petani Muda Keren (PMK) AA Gede Agung Wedhatama merasa senang dengan kepastian harga yang ditetapkan pemerintah untuk kondisi gabah kering maupun basah.

    “Hal ini sangat membantu kesejahteraan petani yang selama ini suka dirugikan oleh ulah tengkulak,” katanya.

    Peneliti aktif dan senior di Badan Riset dan Inovasi Sosial Prof Dr Erizal Jamal menyebut kebijakan HPP yang dilakukan pemerintah mendorong katalis peningkatan konsumsi rumah tangga para petani, sehingga membantu mendorong roda perekonomian Indonesia di tengah kondisi geopolitik dunia yang dinamis.

    Pada tahun 2024, menurut data dari BPS, konsumsi rumah tangga mencapai 54,04 persen menjadi penopang utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

    “Tentunya dengan peningkatan kesejahteraan petani, akan memberikan dampak yang
    signifikan bagi PDB Indonesia,” katanya.

    Saat ini Cadangan Beras Pemerintah telah berada di atas 2 juta ton dan
    diperkirakan pada musim panen raya, Perum BULOG dapat menyerap secara maksimal sebesar 2,1 juta ton dari penggilingan padi dan 900 ribu ton dari petani.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sejarah Panjang Program Rumah Subsidi Pemerintah di Indonesia

    Sejarah Panjang Program Rumah Subsidi Pemerintah di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kembali meluncurkan program rumah subsidi tahun 2025.

    Program ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai target pembangunan tiga juta unit rumah per tahun, sebagai solusi penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Program rumah subsidi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak pertama kali diperkenalkan pada era 1970-an. Lantas, bagaimana perkembangan sejarahnya? Berikut rangkaian penting dalam sejarah program ini:

    Awal Mula: Repelita II (197-1979)

    Cikal bakal program rumah subsidi dimulai pada tahun 1974, saat pemerintahan Presiden Soeharto memasukkan penyediaan rumah sederhana dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita) II. Fokus utamanya adalah menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pada tahun yang sama, pemerintah menunjuk Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai pelaksana utama pembiayaan perumahan rakyat, berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor B-49/MK/I/1974.

    Dua tahun kemudian, pada 10 Desember 1976, BTN menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) pertama di Semarang. Momen ini kemudian dikenal sebagai tonggak awal program perumahan bersubsidi secara nasional dan diperingati sebagai Hari KPR di Indonesia.

    Transformasi Skema Pembiayaan

    Pada masa awal, sistem KPR dijalankan melalui penggabungan dana pemerintah, Bank Indonesia, dan BTN. Namun, skema ini terus berkembang seiring waktu.

    Pada tahun 2002, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kepmen Kimpraswil) Nomor 403 Tahun 2002 yang menetapkan Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat). Pedoman ini menjadi dasar pembangunan rumah subsidi yang layak huni hingga saat ini.

    Masih di tahun yang sama, Kepmen Kimpraswil Nomor 139 Tahun 2002 diterbitkan untuk mengatur pengadaan perumahan dan permukiman dengan fasilitas KPR bersubsidi, mencakup Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KP-RS) dan Sangat Sederhana (KP-RSS).

    BTN pun mulai menerapkan skema subsidi selisih bunga, di mana pemerintah menanggung selisih antara suku bunga pasar dan bunga subsidi.

    Penyempurnaan Skema

    Pada tahun 2003, melalui Kepmen Kimpraswil Nomor 24/KPTS/M/2003, cakupan subsidi diperluas untuk mendukung pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH), terutama bagi masyarakat yang membeli rumah pertama kali. Skema subsidi pun ditingkatkan menjadi dua jenis:

    Subsidi selisih bunga (SSB).Subsidi uang muka (SUM).

    Keduanya bisa diterapkan untuk KPR maupun kredit pembangunan/perbaikan rumah swadaya (KPRS).

    Terobosan Besar: FLPP Tahun 2010

    Pada 2010, pemerintah meluncurkan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), yang memberi subsidi bunga tetap hingga akhir masa tenor kredit. Program ini membuat KPR subsidi semakin terjangkau dengan cicilan tetap dan suku bunga rendah dalam jangka panjang.

    Program Sejuta Rumah dan Target 2025

    Pada tahun 2015, pemerintah kembali memperluas cakupan melalui peluncuran Program Sejuta Rumah, yang menyasar MBR di seluruh Indonesia.

    Kini, pada tahun 2025, program rumah subsidi ditingkatkan untuk mendukung pembangunan tiga juta unit rumah per tahun, khususnya bagi MBR yang bekerja di sektor-sektor strategis seperti:

    Tenaga kesehatan.Guru.Nelayan dan petani.Buruh dan pekerja migran.Personel kepolisian dan prajurit TNI AD.Ojek online (ojol).Wartawan.

    Program rumah subsidi ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan perumahan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

  • KSAD minta perwira remaja jaga kehormatan dan nama baik TNI AD

    KSAD minta perwira remaja jaga kehormatan dan nama baik TNI AD

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para perwira remaja baru untuk menjaga kehormatan dan nama baik TNI Angkatan Darat, serta mendarmabaktikan seluruh kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai prajurit.

    Sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis, pesan KSAD tersebut merupakan amanat yang disampaikan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen TNI Tandyo Budi R. saat upacara tradisi penerimaan perwira di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Rabu (9/4).

    “Tugas selanjutnya adalah bagaimana upaya para perwira sekalian untuk turut serta menjaga kehormatan dan nama baik Angkatan Darat, dengan mendarmabaktikan seluruh kemampuan yang dimiliki oleh para perwira sekalian,” katanya mengutip amanat KSAD.

    Melalui upacara tersebut, total 434 perwira remaja (paja) resmi bergabung dengan TNI AD dan siap mengabdikan dirinya di berbagai satuan jajaran TNI AD. Adapun 434 paja itu terdiri atas 335 prajurit pria dan 99 prajurit wanita atau Kowad.

    Sebanyak 223 personel merupakan lulusan Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier (Dikmapa PK) TNI AD reguler, 115 personel lulusan Dikmapa PK program khusus (Universitas Pertahanan, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dan Politeknik Siber dan Sandi Negara), serta 96 personel lulusan Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) tenaga pertanian.

    Prosesi tradisi penerimaan paja diawali dengan penciuman panji dan pembacaan ikrar oleh Letda Inf. dr. Kevin Kristianto dan Letda CBA (K) Cicilia Hervita Helapok sebagai lulusan terbaik pria dan wanita.

    Ditegaskan KSAD, tradisi penerimaan ini merupakan bagian dari pembinaan satuan yang bertujuan memupuk solidaritas, menumbuhkan rasa bangga, menjaga kehormatan, meningkatkan semangat juang, dan membentuk karakter prajurit sesuai jati dirinya sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional, dan tentara profesional.

    KSAD dalam amanatnya juga menekankan pentingnya menjaga ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam pengabdian.

    Ia pun mendorong para paja untuk memperluas ilmu pengetahuan mengingat semakin kompleksnya tantangan tugas ke depan.

    Selain itu, KSAD berpesan agar seluruh paja memiliki karakter ksatria, tangguh, dan adaptif dalam menghadapi tantangan zaman. Ia pun menekankan empat prinsip dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

    Prinsip pertama, yakni menguasai secara mendalam dan pahami dengan jelas sasaran yang hendak dicapai. Kedua, mengenali seluruh potensi dan keterbatasan, baik pada diri sendiri maupun satuan yang dipimpin.

    Ketiga, mengendalikan emosi terhadap anggota karena kesalahan anak buah mencerminkan kekurangan dalam kepemimpinan. Keempat, menjadi prajurit yang berani, jujur, tidak sombong, serta bijak dan cakap dalam menghadapi setiap situasi.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Siswa taruna TNI jadi lulusan terbaik sekolah militer di Jepang

    Siswa taruna TNI jadi lulusan terbaik sekolah militer di Jepang

    Jakarta (ANTARA) – Salah satu siswa taruna dari TNI menyabet gelar lulusan terbaik taruna asing saat mengemban pendidikan militer di Jepang.

    Dalam siaran pers Kementerian Pertahanan yang disiarkan Selasa, dijelaskan siswa taruna tersebut berasal dari TNI AU yakni Letnan Dua Tek Firjatullah Radita Putra, B.Eng.

    “Letda Tek Firjatullah meraih penghargaan sebagai Lulusan Terbaik Taruna Asing, yang diserahkan langsung oleh Presiden National Defence Academy Jepang,” kata Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Selasa.

    Frega mengatakan pendidikan National Defence Academy (NDA) Jepang itu diikuti taruna TNI atas dasar kerja sama antara Indonesia dan Jepang.

    Dia melanjutkan, sebelumnya TNI telah menyeleksi siswa taruna mana saja yang layak mendapatkan beasiswa tersebut.

    Setelah melalui seleksi yang ketat, beasiswa tersebut akhirnya diberikan kepada Firjatullah dan satu lagi siswa taruna dari TNI AD yakni Letnan Dua Inf Muhammad Rizki Arifudin, B.Eng.

    Kedua siswa tersebut, lanjut Frega, berhasil menyelesaikan pendidikan kemiliteran tersebut dengan baik.

    Frega berharap ilmu yang diterima dua siswa taruna TNI itu dapat dikembangkan dan diaplikasikan guna memajukan pertahanan Indonesia.

    Selain itu, momentum ini diharapkan Frega dapat mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rekrutmen Tamtama TNI AD Gelombang II 2025: Syarat Peserta, Jadwal Seleksi, Lokasi Pendaftaran – Halaman all

    Rekrutmen Tamtama TNI AD Gelombang II 2025: Syarat Peserta, Jadwal Seleksi, Lokasi Pendaftaran – Halaman all

    Rekrutmen Tamtama TNI AD Gelombang II dibuka hingga 13 Juli 2025. Berikut ini syarat peserta, jadwal seleksi, dan lokasi pendaftaran offline/Panda.

    Tayang: Minggu, 6 April 2025 10:29 WIB

    Ad.rekrutmen-tni.mil.id

    REKRUTMEN TAMTAMA 2025 – Tangkapan layar laman Rekrutmen TNI AD Gelombang II tahun 2025 pada Minggu (6/4/2025). Pendaftaran dibuka hingga 13 Juli 2025, berikut ini syarat peserta, jadwal seleksi dan lokasi pendaftaran offline. 

    TRIBUNNEWS.COM – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) membuka rekrutmen Tamtama gelombang II tahun 2025.

    Pendaftaran Tamtama TNI AD gelombang II dibuka pada 20 Maret 2025 hingga 13 Juli 2025.

    Calon peserta membutuhkan satu nomor induk lependudukan (NIK) dan nomor BPJS Kesehatan.

    Pendaftaran dilakukan secara online terlebih dahulu melalui ad.rekrutmen-tni.mil.id untuk mengisi formulir online, kemudian mencetak formulir daftar, blanko dinas, blanko Rikmin dan blanko riwayat hidup.

    Peserta lalu membawa berkas-berkas yang dicetak tersebut ke lokasi pendaftaran offline untuk mengikuti tes pengukuran tinggi dan berat badan.

    Proses seleksi Tamtama TNI AD ini tidak dipungut biaya dan kelulusan calon Tamtama adalah murni hasil seleksi serta pemilihan sidang.

    Berikut ini informasi jadwal, syarat pendaftaran dan lokasi pendaftaran offline.

    Jadwal Seleksi Tamtama TNI AD Gelombang II Tahun 2025

    Pendaftaran Online : 20 Maret-13 Juli 2025
    Validasi/daftar ulang : 1-20 Juli 2025
    Rik/Uji tingkat Panda (Administrasi, Kesehatan, Jasmani dan Pendataan Litpers) : 14 Juli-1 Agustus 2025
    Rik/Uji tingkat Sub Panpus : 2 24 Agustus 2025
    Pembukaan Dikmata PK TNI AD Gel II : 27 Agustus 2025.

    Syarat Umum:

    Warga Negara Indonesia;
    Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (menganut salah satu dari 6 agama yang diakui di Indonesia atau penghayat kepercayaan);
    Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
    Berumur paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 27 Agustus 2025;
    Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia;
    Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata; dan
    Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

    Syarat Lain:

    Pria, bukan anggota/mantan prajurit TNI/Polri atau PNS TNI;
    Berijazah minimal SMA/MA/SMK baik negeri atau swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan (Berlaku Paket C).
    Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 (dua) tahun setelah selesai Dikma;
    Memiliki tinggi badan minimal 160 cm dan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.
    Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) minimal selama 10 (sepuluh) tahun;
    Bersedia membayar kembali 10 (sepuluh) kali lipat biaya yang telah dikeluarkan oleh negara menurut hukum dan peraturan yang berlaku apabila dengan kemauan sendiri menolak atau mengundurkan diri dari sebagian atau seluruh kegiatan penerimaan dan pendidikan pertama sampai dengan pengangkatan menjadi prajurit TNI;
    Bersedia ditempatkan dalam salah satu dari seluruh kecabangan yang ada di TNI AD serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    Harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi Administrasi, Kesehatan, Jasmani, Litpers dan Psikologi.

    Syarat Tambahan:

    Harus ada surat persetujuan orang tua/wali (dapat ditandatangani ibu kandung, apabila bapak kandung bekerja di luar daerah/Provinsi atau telah meninggal dunia/tidak diketahui keberadaannya dan ibu kandung tidak kawin lagi) dan selama proses penerimaan prajurit TNI AD orang tua/wali tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun;
    Orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan dan telah diproses Disdukcapil;
    Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud dan transkrip nilai yag sudah disesuaikan dengan regulasi negara Indonesia;
    Tidak bertato/bekas tato dan tidak bertindik/bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat (harus disertai surat keterangan dari ketua adat/suku);
    Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung, apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma, jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama. Bentuk Surat Pernyataan tidak melakukan penyuapan; dan
    Memiliki kartu BPJS (Badan Peyelenggara Jaminan Sosial) atau KIS (Kartu Indonesia Sehat) aktif;

    Syarat Prestasi (Jika ada):

    Diperbolehkan bagi calon Tamtama PK TNI AD yang menyertakan sertifikat/piagam/surat keterangan prestasi minimal tingkat nasional dengan kriteria juara (juara 1, 2 dan 3) sebagai nilai tambah dalam pelaksanaan Rik/Uji dan sidang pemilihan.

    Lokasi Pendaftaran:

    Panda Medan: Ajendam I/BB, Jl. Perjuangan, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123, 0821-6035-2117
    Panda Sibolga: Ajenrem 023/ Sibolga, Jl. Anggrek No. 8, Kantor Ajenrem 023/KS, Kota Sibolga, Sibolga Utara, 082118400808
    Panda Pekanbaru: Ajenrem 031/Pekanbaru, Jl. Mayor Ali Rasyid No 1 Kel. Kota⁷ Tinggi Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, 081282271800
    Panda Padang: Ajenrem 032/Padang, Jl.Samudra No 1, Kel. Belakang Tangsi Kec.Padang Barat, Kota Padang Sumatra Barat, 082279908145
    Panda Tanjung Pinang: Ajenrem 033/Tanjung Pinang, Jl. Timun, Kalidomi, Jalan Timun, Kalidomi, Air Raja, Kec. Tanjungpinang Tim., Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 30111, 082129098065
    Panda Palembang: Ajendam II/Swj, Jl. Urip Sumoharjo, 2 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163, 08117433358 
    Panda Bandung: Ajendam III/Siliwangi, Jl. Boscha No.4 Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung Jawa Barat 40161, 085314135397
    Panda Semarang: Ajendam IV/Dip, Jl. Perintis Kemerdekaan, Banyumanik, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50265, 085647095438
    Panda Surabaya: Ajenrem 084/Surabaya, Jl. Krembangan Barat No.65, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Surabaya, Jawa Timur 60175, 085706725923
    Panda Malang: Ajenrem 083/Malang, Jl. Ksatrian E. 07 Kota Malang, 082132186064
    Panda Madiun: Ajenrem 081/Madiun, Jl. Dr. Sutomo No. 01 Madiun Lor, Kec. Manguharjo Kota Madiun, 085646346881
    Panda Mojokerto: Ajenrem 082/Mojokerto, Jl. Gajamada No.6 Kota Mojokerto, 082141534730
    Panda Balikpapan: Ajendam VI/Mlw, Jl. Jend. Sudirman, No.10, Balikpapan, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, Balikpapan Kalimantan Timur, 081396999969
    Panda Samarinda: Ajenrem 091/Samarinda, Jl.Nilam No 33 Kel. Bugis Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Kalimantan Timur, 082126667046
    Panda Banjarmasin: Ajenrem 101/Banjarmasin, Jl. Kapten Pierre Tendean No. 22 Banjarmasin Kalimantan Selatan, 081254323213
    Panda Tanjung Selor: Ajenrem 092/Tanjung Selor, Jl. Semangka Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Prov. Kalimantan Utara, 08889016509 / 081348172354
    Panda Denpasar: Ajendam IX/Udy, Jl. P.B. Sudirman No. 3 Kel. Dauh Puri Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar Prov. Bali Kode Post 80232, 085945950122
    Panda Kupang: Ajenrem 161/Kupang, Jl. Cendana No. 7 Kel. Fountein, Kec. Kota Raja Kota Kupang NTT, 085165037954
    Panda Pontianak: Ajendam XII/Tpr, Jl. Adi Sucipto No.Km 6, Sungai Raya, Kec. Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, 082254828500
    Panda Palangkaraya: Ajenrem 102/Palangkaraya, Jl. Imam Bonjol, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, 081257680060
    Panda Manado: Ajendam XIII/Mdk, Jl. Ahmad Yani No. 19, Kel. Sario Utara, Kec. Sario Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara, 082214144094
    Panda Palu: Ajenrem 132/Palu, Jl. Pramuka No. 44, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, 082293546770
    Panda Gorontalo: Ajenrem 133/Gorontalo, Jl. Trans Sulawesi, Desa Tridharma, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 082188762005
    Panda Makassar: Ajendam XIV/Hsn, Jl. Urip Sumoharjo KM. 7 Makassar, 085777472162
    Panda Kendari: Ajenrem 143/Kendari, Jl. Drs H. Abdullah Silondae Kota Kendari Sultra, 082127883555
    Panda Bone: Ajenrem 141/Bone, Jl. Orde Baru No. 6 Manurunge Kab. Bone Sulsel, 085251994241
    Panda Mamuju: Ajenrem 142/Mamuju, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas Mamuju Sulbar, 081244776770
    Panda Ambon: Ajendam XV/Pattimura, Jl. Ajen No.1, Batu Gajah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Prov. Maluku, 082269320159
    Panda Ternate: Ajenrem 152/Ternate, Jl. Pipit, Rt/Rw 001/001, Kel. Santiong, Kec. Ternate Tengah, 082168889904
    Panda Jayapura: Ajendam XVII/Cen, Jl. Diponegoro Ujung Jayapura No.1 Kelurahan Gurabesi, Kecamatana Jayapura Utara. Kota Jayapura, Papua, 082299524854
    Panda Merauke: Ajenrem 174/Merauke, Jl. Poros SP 2 Tanah Miring, Distrik Tanah Miring, Merauke, Prov. papua Selatan ( Asrama Korem 174/ATW), 085254557550
    Panda Nabire: Ajenrem 173/Nabire, Jl. Kusuma Bangsa, Malompo Atas, Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, 082197992189
    Panda Manokwari: Ajendam XVIII/Ksr, Jl. Trikora Arfai 1, Kodam XVIII/KSR. Kel. andai, Kec. Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat, 081312998983
    Panda Sorong: Ajenrem 181/Sorong, Jln. Pramuka No 1 Kel. Malamso Kec. Malaimsimsa Kota Sorong, Prov. Papua Barat Daya, 081247412114
    Panda Fakfak: Ajenrem 182/Fakfak, Jl. Kampung Kiat, Kec. Fakfak Bar., Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat 98611, 081212824918
    Panda Jakarta: Ajendam Jaya/Jayakarta, Jl. Mayjen Sutoyo No. 5 Cawang Jakarta Timur, 085210101890
    Panda Banda Aceh: Ajendam IM, Jl. Nyak Adam IM Kamil II No AD 1 Neusu Jaya, Banda Aceh, NAD, 081262820437

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • TNI AD evakuasi korban longsor di Jalur Pacet-Cangar

    TNI AD evakuasi korban longsor di Jalur Pacet-Cangar

    “Kami menurunkan satu peleton dari Kodim 0815/Mojokerto guna membantu proses evakuasi serta pencarian korban. Hari ini proses dilanjutkan kembali dengan kekuatan penuh dengan seluruh tim yang ada,”

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran TNI AD melalui Kodim 0815/Mojokerto bersama Tim SAR Gabungan mengevakuasi korban bencana tanah longsor yang terjadi di Jalur Pacet-Cangar, tepatnya di wilayah Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, pada Jumat (04/04).

    Dalam siaran pers resmi TNI AD, Sabtu, dijelaskan bahwa proses pencarian korban telah dilakukan sejak kemarin dan masih berlanjut hingga hari ini.

    “Kami menurunkan satu peleton dari Kodim 0815/Mojokerto guna membantu proses evakuasi serta pencarian korban. Hari ini proses dilanjutkan kembali dengan kekuatan penuh dengan seluruh tim yang ada,” kata Kasdim 0815/Mojokerto, Mayor Inf Suwadi dalam siaran pers tersebut.

    Suwadi mengatakan, pencarian sempat terkendala cuaca buruk saat kemarin, sore. Setelah cuaca mulai kondusif, proses pencarian pun dilanjutkan hingga hari ini.

    Hingga Jumat siang, lanjut Suwadi, pihaknya berhasil mengevakuasi 10 korban. Dari 10 korban, tiga korban yang merupakan satu keluarga asal Desa Jatijejer dilarikan ke RSUD Sumberglagah.

    Sementara tujuh korban lainnya, yang juga merupakan satu keluarga asal Sidoarjo, dibawa ke RS Bhayangkara Kota Batu.

    Suwadi memastikan tim dari TNI serta tim SAR gabungan dari Polres Mojokerto, Basarnas, BPBD, PUPR, Tahura, Satpol PP, Dishub, PMI, dan relawan akan terus melakukan pencarian korban di lokasi gempa bumi.

    “Kami juga mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah cuaca yang tidak menentu belakangan ini,” kata dia.

    Untuk diketahui, bencana gempa bumi tersebut terjadi pada Kamis (3/4) Lalu. Akibat gempa bumi tersebut, terjadi tanah longsor di lokasi kejadian yang mengakibatkan dua mobil tertimbun tanah.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhan ke Bali tinjau pendidikan di Secata Rindam Udayana 

    Menhan ke Bali tinjau pendidikan di Secata Rindam Udayana 

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin tiba di Bali untuk meninjau operasional pendidikan calon prajurit TNI AD di Secata Rindam IX/Udayana guna mendukung peningkatan profesionalisme dan kesiapan operasional TNI AD.

    Menhan disambut oleh Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni bersama Gubernur Bali I Wayan Koster di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Jumat.

    Pangdam IX/Udayana Mayjen Zamroni mengatakan kunjungan kerja Menhan ke Kodam IX/Udayana ini dalam rangka meninjau Lembaga Pendidikan Secata Rindam IX/Udayana di Singaraja, Bali yang siap mendukung penuh program dan kebijakan Kementerian Pertahanan dalam mencetak prajurit yang profesional, tangguh, dan berkarakter.

    Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam IX/Udayana) Kolonel Inf Agung Udayana menyampaikan kunjungan Menhan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem pertahanan negara melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia TNI AD.

    “Kunjungan ini menunjukkan komitmen Kementerian Pertahanan dalam memastikan bahwa para calon prajurit mendapatkan pendidikan dan pelatihan terbaik agar siap menghadapi tantangan tugas ” ujar Kolonel Agung.

    Kunker diharapkan menjadi momentum sinkronisasi antara takaran kebijakan dengan operasionalisasinya.

    Lembaga pendidikan merupakan pilar utama dalam penguatan SDM TNI, yang bertugas mencetak prajurit-prajurit tangguh untuk siap mengabdi pada bangsa dan negara.

    Dalam penyambutan tersebut, turut hadir Dirjen Pothan Kemhan dan para pimpinan militer di wilayah Bali.

    Menhan RI dalam kunjungannya didampingi oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Kabaranahan Kemhan dan Irjen Kemhan.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • TNI Masuk Kampus, YLBHI: Ini Infiltrasi Berbahaya!

    TNI Masuk Kampus, YLBHI: Ini Infiltrasi Berbahaya!

    GELORA.CO – Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34/2004 tentang TNI baru saja disahkan DPR dan Pemerintah. Hasilnya? Militer mulai unjuk gigi di ranah perguruan tinggi. Dibungkus dalam kerja sama bela negara, sejumlah kampus membuka pintu untuk TNI AD.

     

    Di antaranya, Universitas Udayana Bali dan Universitas Jenderal Soedirman Jawa Tengah. Namun, langkah ini langsung menuai kecaman keras dari masyarakat sipil.

    Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyebut masuknya militer ke kampus sebagai infiltrasi berbahaya.

    “Tentara itu dididik untuk berperang, bukan mengurus pendidikan sipil di kampus!” tegasnya mengutip Media Indonesia, Kamis (3/4).

     

    Kampus Bukan Barak Militer!

     

    Menurut Isnur, militerisme dan akademik ibarat air dan minyak. Kampus harus menjadi ruang bebas untuk berpikir dan berdiskusi, bukan tempat yang dikendalikan oleh militerisme dan hierarki kaku.

    “Ini mengancam kebebasan akademik! Tentara punya pendekatan kekerasan dan tempur. Kalau ini diterapkan di kampus, mahasiswa dianggap musuh yang harus ditundukkan!” ketusnya.

    Isnur khawatir, model pendidikan ala militer akan membunuh nalar kritis mahasiswa. Sebab, disiplin militer menekankan ketaatan mutlak, sedangkan akademik membutuhkan ruang berpikir bebas dan independen.

     

    “Kita seperti mundur ke masa lalu! Kampus jadi dikekang, dilarang berpikir bebas, bahkan soal demokrasi dan politik,” katanya.

     

    Bela Negara Kok Pakai Tentara?

     

    Lebih lanjut, Isnur menilai militerisasi kampus tak hanya melanggar hakikat UU TNI, tapi juga menciderai mandat UU Pendidikan. Dalih bela negara yang digunakan juga dianggap tidak masuk akal.

    “Bela negara itu tidak harus identik dengan tentara! Prestasi akademik, olahraga, riset—itu semua juga bentuk bela negara!” cetusnya.

    Menurutnya, militer harus kembali ke barak dan tidak ikut campur urusan pendidikan. Sebab, akademik hanya bisa berkembang dalam atmosfer egaliter dan dialogis, bukan di bawah bayang-bayang feodalisme dan kultur hierarkis.

    “Kalau militer dibiarkan merangsek ke kampus, demokrasi kita dalam bahaya! Ini penyimpangan yang harus segera dihentikan,” tegasnya.

     

    Isnur pun mengingatkan agar sejarah kelam masa lalu tidak terulang. Di mana militer mengontrol kampus dengan dalih stabilitas, tapi justru membungkam kebebasan berpikir dan merusak demokrasi.

    “Jangan sampai kita kembali ke era di mana demokrasi dihamba oleh kepentingan militer. Ini bukan sekadar ancaman bagi kampus, tapi juga bagi negara hukum kita!” pungkasnya.

  • Soal Kerja Sama Universitas Udayana dengan TNI AD, SPK: Kampus Ruang Intelektual, Bukan Barak!

    Soal Kerja Sama Universitas Udayana dengan TNI AD, SPK: Kampus Ruang Intelektual, Bukan Barak!

    FAJAR.CO.OD, JAKARTA — Kerja sama Universitas Udayana (Unud) dengan TNI AD, Kodam IX Udayana menuai protes. Tidak hanya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Udayana.

    Setelah protes dari BEM. Kini yang bersuara adalah Serikat Pekerja Kampus (SPK). Serikat yang menghimpun dosen, dan para pekerja kampus itu menilai kerja sama tersebut sebagai militerisme masuk kampus.

    “Lawan militerisme masuk kampus!” tulis SPK dikutip dari unggahan di Instagram resminya @serikatpekerjakampus, Rabu (2/4/2025).

    Kerja sama TNI AD dengan Unud itu mencakup bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

    SPK menganggap hal tersebut bukan sekadar intervensi. Tapi infiltrasi sistematis untuk membungkam kebebasan akademik.

    “Ini adalah langkah mundur yang mengancam demokrasi, membunuh kebebasan berpikir, dan menyeret dunia akademik ke dalam jurang otoritarianisme,” tulis pernyataan SPK.

    SPK menegaskan, kampus adalah ruang intelektual. Bukanlah barak.

    “Kampus adalah ruang intelektual, bukan barak! Di sini, argumen bertemu argumen, bukan moncong senjata yang berbicara,” jelasnya.

    “Kebebasan akademik hanya tumbuh dalam atmosfer egaliter dan dialogis—bukan di bawah bayang-bayang feodalisme kronis dan kultur hirarkis,” tambahnya.

    TPada sejarahnya, disebutkan militer selalu gagal jika terlibat dalam ruang akademik. Yang terjadi hanya represifitas.

    “Sejarah telah membuktikan: setiap kali militer masuk ke kampus, yang terjadi adalah represi, pembungkaman, dan kehancuran nalar kritis. Kita menolak hidup di bawah sepatu lars yang siap menginjak kebebasan akademik!” terangnya. (Arya/Fajar)