Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI AD

  • KSAD resmikan 47 titik program TNI AD manunggal air di Jambi 

    KSAD resmikan 47 titik program TNI AD manunggal air di Jambi 

    “Program ini saya pikir masih terus dilanjutkan setelah kita berkoordinasi dengan para gubernur dan para bupati, masih banyak daerah yang memerlukan (air bersih). Kalau kita keroyok ramai-ramai akan lebih mempercepat penyelesaian kekurangan air bersi

    Jambi (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan 47 titik sumber air bersih di Provinsi Jambi dalam program TNI AD “manunggal air” sebagai upaya membantu masyarakat Indonesia mendapatkan akses air bersih.

    “Program ini saya pikir masih terus dilanjutkan setelah kita berkoordinasi dengan para gubernur dan para bupati, masih banyak daerah yang memerlukan (air bersih). Kalau kita keroyok ramai-ramai akan lebih mempercepat penyelesaian kekurangan air bersih masyarakat,” kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak di Jambi, Selasa.

    Ia mengatakan, TNI AD sudah membuat sebanyak 4.200 jaringan menjangkau wilayah di Indonesia yang mengalami kesulitan mengakses air bersih. Program tersebut merupakan bagian dari upaya menyiapkan generasi penerus bangsa.

    Program air bersih bisa dipadukan dengan program pemerintah seperti penyiapan dapur sehat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk usaha peningkatan hasil pertanian di wilayah Republik Indonesia.

    Saat ini, kata dia, sebanyak 27 juta penduduk Indonesia atau 9,4 persen tidak memiliki akses air bersih. TNI Angkatan Darat berupaya mendekatkan kebutuhan air bersih kemasyarakatan. Program tersebut diprediksi tiga sampai empat tahun bisa menjangkau 14 juta masyarakat.

    “Investasi ini baru bisa dirasakan sekitar 15 tahun yang akan datang, mudah-mudahan program ini terus dilanjutkan. Jika kita kompak bisa mempercepat pengadaan air bersih,” ajaknya.

    Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik program yang digagas oleh TNI AD. Program ini diharapkan bisa membuat masyarakat bahagia, khususnya rumah tangga yang belum teraliri sambungan air bersih.

    “Kita mendukung penuh program pak KSAD, dan meneruskan program ini di masyarakat,” kata Al Haris.

    Pewarta: Nanang Mairiadi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Seskoal cetak perwira berkemampuan diplomasi militer

    Seskoal cetak perwira berkemampuan diplomasi militer

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengatakan Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Seskoal) adalah tempat untuk melatih perwira TNI AL bidang analisis strategi militer dan kemampuan berdiplomasi.

    Hal tersebut dikatakan Ali saat memberikan sambutan dalam acara penutupan pendidikan Seskoal angkatan 63 di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa.

    “Pendekatan internasional, para perwira ditanamkan nilai-nilai diplomasi dan kerja sama dengan para perwira negara sahabat dan juga mengikuti pendidikan Seskoal,” kata Ali.

    Menurut Ali, perwira TNI harus memiliki kemampuan diplomasi tinggi karena kelak mereka akan bertugas memperkuat hubungan militer dengan negara-negara lain.

    Dengan memperkuat hubungan militer dengan negara lain, Ali yakin stabilitas keamanan wilayah laut Indonesia di kawasan akan terjaga dengan baik.

    Tidak hanya itu, Ali menjelaskan lulus dari Seskoal akan membawa para perwira TNI AL ke pangkat dan jabatan yang tinggi lagi. Karenanya, Ali meminta seluruh perwira lulusan Seskoal dapat bekerja dengan baik dan tidak menggunakan kedudukannya untuk hal yang buruk.

    “Jangan mudah tergoda dengan iming-iming jabatan dan dapat berdampak pada sikap hedonisme,” kata Ali.

    “Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan berpegang teguh pada integritas dalam setiap keputusan yang diambil sebagai seorang perwira,” tambah dia.

    Untuk diketahui, sebanyak 142 perwira siswa (Pasis) lulus dari Seskoal angkatan 63. Ke 142 terdiri dari 120 Pasis TNI AL, empat
    Pasis TNI AD, empat Pasis TNI AU, dan delapan Pasis Polri serta enam Pasis yakni Arab Saudi, Australia, India, Jepang, Malaysia dan Singapura.

    Adapun para peserta yang mengikuti Seskoal Ke-63 tahun ini juga terdiri dari berbagai korps, meliputi 31 Pasis Korps Pelaut, 26 Pasis Korps Teknik, 11 Pasis Korps Elektronika, 17 Pasis Korps Suplai, 18 Pasis Korps Marinir, tujuh Pasis Korps Kesehatan, tujuh Pasis Korps Khusus, satu Pasis Korps Pomal, dan dua Pasis Korps Hukum.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tragedi Tambang Gunung Kuda! TNI Turun Tangan Bantu Evakuasi Korban

    Tragedi Tambang Gunung Kuda! TNI Turun Tangan Bantu Evakuasi Korban

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bencana longsor di area tambang Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyisakan duka mendalam. Hingga Jumat (30/5), tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan relawan berhasil mengevakuasi 14 korban tewas dari reruntuhan.

    “TNI AD dalam hal ini Kodim 0620 Kabupaten Cirebon langsung bergerak cepat di lokasi bencana. Sebanyak 50 personel diterjunkan untuk melakukan pencarian korban,” ujar Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta.

    Tak hanya pencarian korban, personel TNI juga membangun posko pengungsian dan menjaga zona bahaya agar tidak kembali ditempati warga, guna mencegah korban susulan. Ambulans milik Kodim 0620 pun disiagakan untuk mempercepat evakuasi ke rumah sakit terdekat.

    “Hingga saat ini, proses pencarian korban masih terus berlangsung dan situasi di lapangan sudah terkendali,” tambah Wahyu.

    Sementara itu, Polresta Cirebon menyatakan seluruh korban meninggal dunia telah teridentifikasi dan diserahkan ke keluarga masing-masing.

    “Sebanyak 14 orang sudah dievakuasi, teridentifikasi, dan telah diserahkan kepada keluarga masing-masing,” jelas Kapolresta Cirebon Komisaris Besar Polisi Sumarni.

    Sebanyak 13 korban dievakuasi ke RSUD Arjawinangun dan satu korban lainnya dibawa ke RS Sumber Hurip Cirebon. Proses evakuasi dan identifikasi berlangsung hingga pukul 17.50 WIB.

    Polisi kini fokus mengusut tuntas penyebab longsor yang menewaskan belasan orang itu. Pemeriksaan dilakukan terhadap lima pihak yang terlibat dalam operasional tambang, termasuk pemilik, kepala teknik, dan sejumlah pekerja.

  • Jebolan Baret Merah Kopassus Jadi Danpaspampres! Ini Profil Mayjen Edwin

    Jebolan Baret Merah Kopassus Jadi Danpaspampres! Ini Profil Mayjen Edwin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto resmi memutasi Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha dari jabatan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Danseskoad) menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Mutasi tersebut tercantum dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 yang ditetapkan pada 27 Mei 2025, yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI.

    Dengan mutasi ini, Edwin menggantikan posisi Mayjen TNI Achiruddin sebagai Danpaspampres.

    Sementara jabatan Danseskoad yang ditinggalkan Edwin akan diisi oleh Mayjen TNI Hendry Antariksa, yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Koopssus TNI.

    Edwin merupakan alumni Akademi Militer tahun 1997 dan mengawali karir militernya di satuan elite Komando Pasukan Khusus (Kopassus), tepatnya di Grup 3 (kini Grup 4) Kopassus.

    Kiprahnya di satuan elite baret merah ini menjadi fondasi awal karir militer yang cemerlang.

    Ia pernah meraih penghargaan Dean of Academic Affair Writing Award dari Joint Forces Staff College, National Defense University, Amerika Serikat, serta dinyatakan sebagai lulusan terbaik Dikreg XLVII Sesko TNI pada tahun 2020.

    Di lingkungan TNI AD, Edwin dipercaya mengemban berbagai jabatan strategis. Ia bahkan tercatat dua kali menjabat sebagai Komandan Kodim 0501/Jakarta Pusat, yakni pada periode 2014–2015 dan 2017, termasuk saat pelaksanaan Asian Games.

    Keberhasilannya di lapangan membawanya ke posisi prestisius sebagai Ajudan Wakil Presiden. Karier Edwin kemudian menanjak hingga dipercaya menjadi Karo Humas Setjen Kementerian Pertahanan ketika Prabowo Subianto menjabat Menhan.

  • Mayjen Edwin, pasukan elit yang menjelma jadi perisai utama presiden

    Mayjen Edwin, pasukan elit yang menjelma jadi perisai utama presiden

    Jakarta (ANTARA) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memutasi Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Seskoad) Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha ke jabatan baru sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres).

    Mutasi itu tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 yang ditetapkan pada 27 Mei 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

    Berdasarkan telegram tersebut, Edwin menggantikan Mayjen TNI Achiruddin yang sebelumnya menjabat Danpaspampres.

    Sedangkan posisi yang ditinggalkan Edwin yakni Danseskoad akan diisi oleh Mayjen TNI Hendry Antariksa yang sebelumnya menjabat Dankoopssus TNI.

    Edwin merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1997. Usai lulus menjadi seorang perwira, Edwin langsung masuk ke satuan elit AD yakni Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.

    Sejak tahun saat itu, dirinya mengabdi diri di Kopassus tepatnya di grup 3 Kopassus yang sekarang berganti menjadi grup 4 Kopassus.

    Karirnya yang begitu cemerlang membuat dirinya mendapat banyak penghargaan, terutama saat dirinya mengenyam pendidikan Dean of Academic Affair Writing Award dari JFSC National Defense University, USA.

    Dirinya juga dinyatakan sebagai lulusan terbaik saat mengenyam pendidikan di Dikreg XLVII Sesko TNI tahun 2020.

    Beberapa jabatan strategis juga sempat dipegang Edwin selama berkarir di TNI AD. Salah satu yang paling mentereng adalah dua kali menjadi Dandim 0501/Jakarta Pusat pada 2014-2015 dan pada 2017.

    Kala itu, Edwin memegang peranan penting lantaran harus menjaga pusat pemerintahan negara di Jakarta Pusat selama perhelatan internasional Asian Games.

    Karena dianggap sukses, dirinya dianggap berhasil mengemban tugas, Edwin dipercaya menjadi Ajudan Wakil Presiden.

    Setelah itu, bak pesawat lepas landas, karir Edwin semakin lama semakin menanjak.

    Bersama Prabowo

    Edwin dan Presiden Prabowo Subianto memiliki beberapa kesamaan. Salah satu yang paling menonjol adalah mereka berdua sama sama jebolan baret merah Kopassus, dahulu bernama Kopassandha di era Prabowo.

    Beberapa jabatan di Kopassus pernah Edwin emban seperti kala berdinas di Makopassus sebagai Pabandya Lidgal Sintel Kopassus dari tahun 2011 hingga 2012. Selanjutnya Kolonel Inf Edwin menjabat sebagai Danyon 31 Grup 3 Kopassus.

    Edwin benar benar kembali bekerja dengan Prabowo kala dia menjabat sebagai Karo Humas Setjen Kemenhan. Kala itu Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era ke dua pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Setelah Prabowo terpilih menjadi presiden, Edwin yang saat itu masih berpangkat Brigjen TNI mendapat tugas baru menjadi Danseskoad. Setelah itu, Edwin mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayjen TNI dan mengemban tanggung jawab baru sebagai Danpaspampres.

    Kini Edwin akan kembali mendampingi Prabowo di Istana Kepresidenan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • BULOG Bandung Lampaui Target Serapan Gabah, Dukung Swasembada Pangan Nasional – jabarekspres.com

    BULOG Bandung Lampaui Target Serapan Gabah, Dukung Swasembada Pangan Nasional – jabarekspres.com

    JABAR EKSPRES– Perum BULOG Kantor Cabang Bandung mencatatkan pencapaian luar biasa dalam mendukung Asta Cita Program Swasembada Pangan Nasional, dengan total serapan gabah petani sebesar 30.489 ton, beras sebesar 2.358 ton, atau setara 18.633 ton beras. Ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah pengadaan gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG Bandung.

    Pencapaian ini menegaskan posisi BULOG Bandung sebagai kontributor utama dalam mewujudkan visi ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Komitmen BULOG Bandung untuk Ketahanan Pangan

    Kepala Perum BULOG Kancab Bandung, Ashville Nusa Panata, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk petani, kelompok tani (Poktan), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, TNI AD, para penyuluh, mitra pengadaan, serta dukungan dari pemerintah pusat.

    Baca Juga:Pengamat Psikologi: Korban Kekerasan Seksual Anak Disabilitas di Bandung Perlu Pendampingan KhususDLH Cimahi Susun Peta Masalah Lingkungan, Alih Lahan hingga Udara Kotor

    “Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama yang solid di lapangan. Kami terus berkomitmen mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Strategi Jemput Gabah: Efektif Cegah Harga Di Bawah HPP

    Untuk mengoptimalkan penyerapan, BULOG Bandung menerjunkan Tim Jemput Gabah yang aktif mendatangi titik-titik panen dan langsung melakukan pembayaran kepada petani. Strategi ini terbukti efektif mencegah pembelian di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan memastikan manfaat langsung dirasakan petani.

    Dampak Positif terhadap Perekonomian dan Ketahanan Pangan

    Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga berkontribusi besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor dan menjaga ketersediaan pangan pokok, khususnya di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.

    BULOG Bandung juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan program dengan mengoptimalkan jaringan penggilingan padi, gudang penyimpanan, dan memperkuat sinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta instansi terkait lainnya.

    Siap Dukung Program Pemerintah

    Dengan stok beras dan komoditas pangan yang memadai, BULOG Bandung siap mendukung berbagai program stimulus ekonomi pemerintah, seperti:

  • 8 Dituntut 8 Tahun, Purnawirawan TNI AD Dinilai Tak Punya Iktikad Pulihkan Kerugian Negara Rp 65 M Nasional

    8 Dituntut 8 Tahun, Purnawirawan TNI AD Dinilai Tak Punya Iktikad Pulihkan Kerugian Negara Rp 65 M Nasional

    Dituntut 8 Tahun, Purnawirawan TNI AD Dinilai Tak Punya Iktikad Pulihkan Kerugian Negara Rp 65 M
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Jaksa penuntut umum menyebutkan, purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD), Pelda
    Dwi Singgih Hartono
    , tidak memiliki iktikad baik untuk memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 65 miliar.
    Pernyataan ini disampaikan jaksa saat membacakan alasan memberatkan dalam surat tuntutan kasus dugaan korupsi
    kredit fiktif
    bank BUMN yang menjerat Dwi Singgih.
    Adapun Dwi Singgih dituntut 8 tahun penjara dalam kasus ini.
    “Terdakwa I, Pelda Dwi Singgih Hartono, tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan kerugian keuangan negara,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    Jaksa menyebut, tindakan Dwi Singgih mengajukan 214 kredit fiktif ke sebuah cabang bank telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 57.048.784.586 atau Rp 57 miliar.
    Sementara, pengajuan 44 kredit fiktif ke cabang bank lain merugikan keuangan negara sebesar Rp 7.955.000.000.
    Jika dijumlah,
    kerugian negara
    akibat korupsi tersebut mencapai Rp 65 miliar.
    Menurut jaksa, dalam melakukan korupsi bermodus kredit fiktif itu, Dwi Singgih bersekongkol dengan sejumlah pegawai bank.
    Mereka adalah relationship manager di bank terkait, yaitu Oki Harrie Purwoko dan M. Kusmayadi. Kemudian karyawan bank, Nadia Sukmaria, dan kepala unit bank, Heru Susanto. 
    Selain itu ada kepala unit bank di cabang berbeda, Rudi Hotma.
    “Perbuatan para terdakwa telah bersekongkol untuk merugikan keuangan negara,” ujar jaksa.
    Adapun Dwi Singgih mengajukan kredit dengan jabatannya sebagai juru bayar Bekang Kostrad Cibinong.
    Ia mencatut identitas ratusan orang seolah-olah anggota TNI AD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Negara Rugi Rp 65 M Imbas Purnawirawan TNI AD Diduga Sekongkol Korupsi Kredit Fiktif Nasional 28 Mei 2025

    Negara Rugi Rp 65 M Imbas Purnawirawan TNI AD Diduga Sekongkol Korupsi Kredit Fiktif Nasional 28 Mei 2025

    Negara Rugi Rp 65 M Imbas Purnawirawan TNI AD Diduga Sekongkol Korupsi Kredit Fiktif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa penuntut umum menyebut, purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) Pelda
    Dwi Singgih Hartono
    , telah bersekongkol melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 65.003.784.586 (Rp 65 miliar).
    Jaksa menyebut, persekongkolan itu dilakukan Dwi Singgih dalam kapasitasnya sebagai juru bayar Bekang Kostrad Cibinong bersama sejumlah pegawai BRI untuk mengajukan 258
    kredit fiktif
    .
    Tindakan Dwi Singgih ini menjadi salah satu alasan memberatkan dalam surat tuntutan jaksa.
    “Perbuatan para terdakwa telah bersekongkol untuk merugikan keuangan negara sejumlah Rp 57.048.784.586 (Rp 57 miliar),” kata jaksa, di Pengadilan Tipikor
    Jakarta Pusat
    , Rabu (28/5/2025).
    Kerugian Rp 57 miliar itu timbul akibat pengajuan 214 kredit fiktif ke BRI Unit Menteng Kecil, Jakarta Pusat.
    Dwi Singgih juga mengajukan 44 kredit fiktif ke BRI Cabang Cut Mutiah, Jakarta Pusat, yang menimbulkan
    kerugian negara
    sebesar Rp 7.955.000.000 (Rp 7,95 miliar).
    Kasus kredit di dua kantor BRI itu dituntut dalam surat tuntutan yang berbeda.
    Dengan demikian, jumlah kerugian negara yang timbul mencapai Rp 65 miliar.
    “Perbuatan para terdakwa telah bersekongkol merugikan keuangan negara sejumlah Rp 7.955.000.000,” tutur jaksa.
    Dalam perkara ini, jaksa menyebut Dwi Singgih mencatut 258 identitas orang lain dengan klaim seolah-olah anggota TNI AD untuk diajukan kredit ke BRI.
    Perbuatannya itu dilakukan bersama-sama dengan Relationship Manager di BRI Cabang Cut Mutiah tahun 2010-2019, Oki Harrie Purwoko, dan Relationship Manager di kantor tersebut pada 2018-2023, M Kusmayadi.
    Lalu, karyawan kantor BRI Cabang Menteng Kecil periode 2019-2023, Nadia Sukmaria, dan atasannya turut terlibat, yaitu Kepala Unit BRI Cabang Menteng Kecil periode 2022-2023, Heru Susanto.
    Kemudian, Kepala Unit BRI Cabang Menteng Kecil 2019-2022, Rudi Hotma, dan Kepala Unit BRI Cabang Menteng Kecil 2022-2023, Heru Susanto.
    Perbuatan mereka dinilai terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI AD Janji Libatkan Polisi Militer hingga Zeni dalam Pemusnahan Amunisi Nasional 27 Mei 2025

    TNI AD Janji Libatkan Polisi Militer hingga Zeni dalam Pemusnahan Amunisi Nasional 27 Mei 2025

    TNI AD Janji Libatkan Polisi Militer hingga Zeni dalam Pemusnahan Amunisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI Angkatan Darat (
    TNI AD
    ) memastikan akan melibatkan satuan-satuan yang berkompeten dalam proses
    pemusnahan amunisi
    dan bahan peledak kedaluwarsa atau afkir ke depan.
    Misalnya dengan melibatkan
    Polisi Militer
    , Zeni, Perbekalan Angkutan, Kesehatan, dan Kewilayahan.
    Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh pasca-insiden ledakan di Garut, Jawa Barat, yang menimbulkan korban jiwa dari masyarakat sipil.
    “Ke depan, guna memaksimalkan kelancaran dan pengamanan kegiatan, satuan-satuan TNI AD yang terkait dan berkompeten akan dilibatkan dalam kegiatan pemusnahan tersebut, seperti Polisi Militer, Zeni, Perbekalan Angkutan, Kesehatan, dan Kewilayahan,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, dalam keterangannya, Selasa (27/5/2025).
    Hal tersebut disampaikan Kadispenad usai mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan di Kompleks Parlemen, Senin (26/5/2025).
    Menurut Wahyu, tim investigasi internal TNI AD menemukan dua poin utama dalam evaluasi.
    Pertama, soal penyebab ledakan yang diduga berasal dari penanganan detonator afkir yang tidak stabil.
    Kedua, soal keterlibatan masyarakat dalam proses yang semestinya hanya ditangani oleh tenaga profesional.
    “Berkaitan dengan mengapa ledakan bisa terjadi, detonator yang akan dimusnahkan adalah detonator dalam kondisi
    expired
    atau afkir, yang tentu kondisinya ada ketidakstabilan dari konstruksi, rentan,” ungkap dia.
    “Dan perlakuannya memerlukan perlakuan atau pembawaan yang hati-hati, memperhatikan kondisi dan suhu di medan maupun hal-hal teknis lain yang memicu risiko meledak, maka perlu dilakukan oleh tenaga profesional,” tambah dia.
    Wahyu mengungkapkan bahwa semula masyarakat hanya dilibatkan untuk pekerjaan administratif, seperti memasak dan menggali lubang.
    Namun, dalam pelaksanaannya, terjadi pengembangan pelibatan hingga masyarakat turut memindahkan material berbahaya ke lokasi pemusnahan.
    “Kejadian tersebut menjadi evaluasi tegas dari pimpinan Angkatan Darat bahwa kegiatan pemusnahan amunisi dan bahan peledak serta kegiatan berisiko lainnya, ke depan tidak lagi melibatkan masyarakat sama sekali, termasuk untuk membantu kegiatan administrasi/penyiapan logistik,” tegas Kadispenad.
    “Semuanya akan ditangani oleh satuan-satuan TNI AD sendiri,” sambung dia.
    Selain itu, TNI AD juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, seperti mini backhoe (alat berat penggali) dan robot penjinak bom dalam proses pemusnahan amunisi.
    Hal itu dilakukan guna meminimalisir pelibatan personel serta risiko yang ditimbulkan.
    Terakhir, Wahyu menegaskan bahwa TNI AD sangat prihatin atas insiden yang terjadi dan berharap kejadian serupa tidak terulang.
    Ia juga menyampaikan apresiasi atas semua masukan, dukungan, dan rekomendasi dari berbagai pihak yang turut membantu proses evaluasi.
    Adapun ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada 12 Mei lalu menewaskan 13 orang, terdiri dari empat prajurit TNI dan sembilan warga sipil.
    TNI mengakui adanya keteledoran dalam insiden ledakan tersebut.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, proses pemusnahan amunisi dan alat peledak itu sebetulnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
    Namun, dia mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan akan tetap dievaluasi menyusul terjadinya insiden fatal tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TNI AD Janji Libatkan Polisi Militer hingga Zeni dalam Pemusnahan Amunisi Nasional 27 Mei 2025

    TNI AD Pastikan Tak Libatkan Masyarakat Lagi dalam Pemusnahan Amunisi Nasional 27 Mei 2025

    TNI AD Pastikan Tak Libatkan Masyarakat Lagi dalam Pemusnahan Amunisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – TNI Angkatan Darat (
    TNI AD
    ) memastikan tidak lagi melibatkan masyarakat dalam proses
    pemusnahan amunisi
    dan bahan peledak kedaluwarsa (afkir), menyusul insiden ledakan di Garut, Jawa Barat, yang menimbulkan korban dari kalangan sipil.
    Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, usai mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), serta pejabat tinggi TNI lainnya, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/5/2025).
    “Kejadian tersebut menjadi evaluasi tegas dari pimpinan Angkatan Darat bahwa kegiatan pemusnahan amunisi dan bahan peledak serta kegiatan berisiko lainnya, ke depan tidak lagi melibatkan masyarakat sama sekali, termasuk untuk membantu kegiatan administrasi/penyiapan logistik,” kata Wahyu, dalam keterangan yang diterima, Selasa (27/5/2025).
    Wahyu mengatakan, selama ini, masyarakat hanya dilibatkan untuk tugas-tugas non-teknis seperti memasak, menyiapkan logistik, hingga menggali lubang dan membersihkan sisa-sisa peledakan.
    Namun, dalam kasus di Garut, keterlibatan masyarakat berkembang hingga pada aktivitas teknis berisiko tinggi.
    “Ada pengembangan pelibatan masyarakat di luar kegiatan yang saya sampaikan tadi. Jadi, masyarakat ikut membantu mengangkat material-material detonator yang
    expired
    dan rentan itu ke dalam lubang penghancuran dan menyerahkannya kepada prajurit TNI yang ada di dalamnya,” ujar Wahyu.
    “Pembawaannya mungkin tidak sesuai dengan perlakuan yang seharusnya, saat diterima oleh prajurit TNI di dalam lubang penghancuran tersebut dengan kondisi material afkir yang tidak stabil serta rentan gesekan dan goncangan memicu ledakan itu terjadi,” imbuh dia.
    Temuan ini menjadi salah satu poin utama dalam laporan tim investigasi yang diturunkan ke lokasi insiden.
    TNI AD pun akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama pada prosedur standar pemusnahan bahan peledak.
    Sebagai langkah ke depan, Wahyu menyebut bahwa semua proses pemusnahan amunisi akan ditangani oleh satuan-satuan TNI AD yang berkompeten, seperti Polisi Militer, Zeni, Perbekalan Angkutan, Kesehatan, dan Kewilayahan.
    Selain itu, TNI AD juga akan memanfaatkan teknologi untuk meminimalkan keterlibatan personel.
    “Upaya meminimalkan pelibatan personel juga akan dilakukan, dengan cara menggunakan teknologi seperti mini beghoe (excavator) untuk menggali lubang dan robot bom untuk membawa munisi/bahan peledak ke lubang penghancuran, juga alat perlengkapan lain yang dapat meminimalisir risiko yang ditimbulkan,” ungkap Wahyu.
    Wahyu menyampaikan rasa duka mendalam atas insiden yang terjadi serta menegaskan komitmen TNI AD untuk menjadikan seluruh temuan dan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi.
    Ledakan saat pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, 12 Mei lalu, menewaskan 13 orang, terdiri dari empat prajurit TNI dan sembilan warga sipil.
    TNI mengakui adanya keteledoran dalam insiden ledakan tersebut.
    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, proses pemusnahan amunisi dan alat peledak itu sebetulnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
    Namun, dia mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan akan tetap dievaluasi menyusul terjadinya insiden fatal tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.