Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI AD

  • Industri pertahan lokal dan luar negeri berkolaborasi di Indo Defence

    Industri pertahan lokal dan luar negeri berkolaborasi di Indo Defence

    Jakarta (ANTARA) – Indo Defence 2025 yang digelar Kementerian Pertahan memicu terciptanya kolaborasi antara industri pertahanan lokal dan luar negeri, salah satunya Hariff Defense, perusahaan yang pembuat Battlefield Management System (BMS) CY-16 H yang bekerja sama dengan perusahaan asal Turkiye, BMC.

    “Kerja sama ini adalah bentuk kontribusi kami dalam membangun ekosistem pertahanan yang lebih tangguh dan adaptif, serta menunjukkan bahwa produk dalam negeri memiliki kapabilitas dan nilai saing tinggi,” kata President Director Hariff Defense Adi Nugroho dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Adi Nugroho menjelaskan, ke dua perusahaan itu bekerja sama dalam kontrak pengadaan Multipurpose Armoured Vehicle (MPAV).

    Kontrak tersebut, kata dia, merupakan hasil kerja sama antara PT Indonesian Defense and Security Technologies (IDST) dengan BMC.

    Adi Nugroho melanjutkan, IDST sendiri merupakan perusahaan yang telah lama bermitra dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam pengembangan alutsista dan peralatan pertahanan lainnya.

    Adi menilai kerja sama di bidang kendaraan tempur ini merupakan momentum untuk meningkatkan eksistensi industri pertahanan dalam negeri.

    Hal tersebut dikarenakan kerja sama ini menandakan industri pertahanan dalam negeri layak untuk diperhitungkan di mata dunia.

    Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan kualitas produk hasil industri pertahan Indonesia semakin meningkat.

    BMS CY-16H yang diproduksi Harrif Defense adalah teknologi digitalisasi manajemen pertempuran, dimana seluruh data
    perencaan dan dinamika di medan operasi dapat dipantau pada layar BMS lewat tanda-tanda taktis.

    Saat ini BMS CY-16H telah terpasang di beberapa kendaraan tempur (ranpur) TNI AD seperti Leopard, Medium Tank Pindad, Anoa, dan Pandur.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan gelaran Indo Defence tahun 2025 merupakan kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri untuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia.

    Karenanya, dia mendorong beragam perusahaan industri dalam negeri seperti PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

    Tidak ketinggalan beberapa perusahaan produsen alutsista dari luar negeri juga memamerkan produknya seperti kendaraan tempur, pesawat tempur hingga ragam senjata.

    Sjafrie melanjutkan, kegiatan ini dihadiri oleh 1.180 peserta eksibisi 42 negara sahabat melalui 659 perusahaan asing dan 521 produsen di dalam negeri.

    Dengan adanya forum bertaraf internasional ini, Sjafrie berharap alutsista buatan anak bangsa bisa semakin dikenal dunia. Dia juga berharap banyak kontrak kerja sama yang terbangun antara produsen alutsista dalam negeri dan luar negeri.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bamsoet dukung rencana TNI AD rekrut 24 ribu prajurituntuk BTP

    Bamsoet dukung rencana TNI AD rekrut 24 ribu prajurituntuk BTP

    “Mendukung rencana TNI Angkatan Darat membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan pelayanan kesehatan masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKKPI) Bambang Soesatyo mendukung rencana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) merekrut 24 ribu prajurit baru untuk pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).

    “Mendukung rencana TNI Angkatan Darat membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan pelayanan kesehatan masyarakat,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara “Penyelenggaraan Komunikasi Sosial Dengan Keluarga Besar TNI Tingkat Pusat Tahun 2025” di Graha Pusat Zeni TNI Angkatan Darat (Pusziad), Jakarta, Rabu.

    “Mereka (calon tamtama yang direkrut) akan disebar di 514 kabupaten/kota untuk mengurus pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan. Setiap batalyon akan menggarap lahan 20 hektare,” ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

    Dia lantas menuturkan bahwa di era globalisasi yang semakin kompleks dan dinamis, Indonesia akan menghadapi tantangan keamanan yang jauh melampaui paradigma konvensional.

    Ancaman yang akan dihadapi, menurut dia, tidak lagi hadir dalam bentuk serangan militer langsung, melainkan telah bergeser ke bentuk yang lebih halus, tersembunyi dan multidimensional.

    Dia menyinggung salah satu konsep yang menggambarkan kondisi tersebut adalah “accelerated warfare” dan perang Generasi V yang menekankan pentingnya dominasi informasi, perang opini, pengaruh siber, serta infiltrasi budaya dan sosial.

    “Dalam kondisi ini, garis pemisah antara masa damai dan masa perang menjadi kabur. Negara dapat diserang dan dilemahkan tanpa satu pun peluru ditembakkan karena alat-alat penghancur utama kini berupa algoritma, narasi, dan manipulasi persepsi publik,” ucapnya.

    Dia membeberkan data terbaru menunjukkan peningkatan ancaman siber di Indonesia, dengan laporan bahwa serangan siber terhadap berbagai institusi pemerintah dan swasta meningkat tajam.

    Hal tersebut, lanjut dia, menegaskan betapa pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga dalam menghadapi ancaman siber yang bisa merusak stabilitas sosial dan politik.

    Untuk itu, dia mengingatkan Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang berpotensi memicu hilangnya kemerdekaan dengan bahaya ancaman yang masuk dalam kategori unknown threat dan membuat Indonesia seolah ‘tidur dengan musuh”.

    Menurut dia, salah satu langkah krusial dalam menanggulangi ancaman tersebut adalah dengan memperbarui paradigma dan sistem keamanan nasional yang ada.

    “Paradigma keamanan nasional Indonesia harus bergeser menuju pendekatan keamanan komprehensif yang mengedepankan perlindungan terhadap negara, masyarakat, dan individu secara simultan,” katanya.

    Menurut dia, keterlibatan seluruh warga negara, termasuk Keluarga Besar TNI, menjadi sangat penting dalam konteks Sistem Keamanan Semesta untuk membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi berbagai ancaman multidimensi.

    “Keluarga Besar TNI harus hadir sebagai pelurus, sebagai penyebar pesan-pesan damai, dan penjaga akal sehat masyarakat. Narasi yang dibangun harus mampu mengangkat nilai-nilai keindonesiaan yang adil, setara, dan menjunjung martabat semua golongan,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri: Status kepemilikan empat pulau diputuskan tim pusat

    Kemendagri: Status kepemilikan empat pulau diputuskan tim pusat

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali mengatakan status administrasi empat pulau yang menjadi diskursus antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), diputuskan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi.

    Safrizal menjelaskan, penetapan status administrasi Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang sebagai wilayah Sumut telah melalui proses panjang.

    Dia menyebut kedua wilayah tersebut bersepakat untuk menyerahkan keputusan kepada Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Hal ini lantaran kedua daerah belum menemukan titik terang atas polemik yang terjadi selama kurang lebih 20 tahun.

    “Setelah (polemik) berulang-ulang, diajukan dan ada kesepakatannya bahwa (keputusan mengenai wilayah administrasi empat pulau) diserahkan kepada tim pusat pembakuan dengan satu klausa patuh terhadap keputusan Tim Pembakuan Nama Rupabumi, maka diputuskan,” kata Safrizal di Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Adwil Kemendagri, Jakarta, Rabu.

    Ia menyambut baik apabila Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Sumatera Utara dapat bertemu untuk membahas solusi terbaik atas polemik empat pulau tersebut.

    Menurutnya, tim dari pemerintah pusat akan terus berupaya mendorong penyelesaian polemik itu dengan mempertemukan pihak terkait. Harapannya, keputusan terbaik dapat dihasilkan dan diterima oleh para pihak.

    “Kalau ketemu, oh sepakat berdua gubernur, sudah kita tinggal administratif mengesahkan,” ujar Safrizal.

    Safrizal mengatakan peralihan status kewilayahan empat pulau tersebut berawal pada 2008 saat Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang terdiri dari sejumlah kementerian dan instansi pemerintah melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia.

    “Di Banda Aceh, tahun 2008, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi, kemudian memverifikasi dan membakukan sebanyak 260 pulau di Aceh, namun tidak terdapat empat pulau, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang,” kata Safrizal .

    Hasil verifikasi tersebut pada 4 November 2009 mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Aceh saat itu, yang menyampaikan bahwa Provinsi Aceh terdiri di 260 pulau.

    Pada lampiran surat tersebut, tercantum perubahan nama pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, semula bernama Pulau Rangit Besar, Pulau Mangkir Kecil yang semula Pulau Rangit Kecil, Pulau Lipan sebelumnya Pulau Malelo. Pergantian nama tersebut juga dilakukan dengan menyertakan pergantian koordinat pulau.

    “Jadi setelah konfirmasi 2008, di 2009 dikonfirmasi terjadi perubahan nama dan perpindahan koordinat,” ujarnya.

    Selanjutnya, saat melakukan identifikasi dan verifikasi di Sumatera Utara pada 2008, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaporkan sebanyak 213 pulau, termasuk empat pulau yang saat ini menjadi sengketa.

    “Pemda Sumatera Utara memverifikasi, membakukan sebanyak 213 pulau di Sumatera Utara, termasuk empat pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, koordinat sekian, Pulau Mangkir Kecil, koordinat sekian, Pulau Lipan, koordinat sekian, dan Pulau Panjang, koordinat di sekian,” ujar Syafrizal.

    Kemudian, pada 2009 hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi di Sumut mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara saat itu yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau tersebut di atas.

    Berdasarkan proses di atas Kemendagri menerbitkan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 telah menetapkan bahwa empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil.

    Namun ketetapan tersebut menuai reaksi dari masyarakat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang meminta keempat pulau tersebut dikembalikan menjadi bagian dari Provinsi Aceh.

    Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi tersebut terdiri dari antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Pusat Hidrografi dan Oseanologi TNI AL, Direktorat Topografi TNI AD, serta pemerintah provinsi dan kabupaten.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rompi Antipeluru Made in Sidoarjo Mejeng di Pameran Ini

    Rompi Antipeluru Made in Sidoarjo Mejeng di Pameran Ini

    Jakarta –

    Perusahaan asal Sidoarjo Parabellum Indonesia turut memproduksi berbagai kelengkapan perang bagi TNI AD. Perusahaan ini menyediakan sepatu, tas, hingga rompi anti peluru.

    Business Development Parabellum Indonesia Sammy menjelaskan, pihaknya sempat menyuplai perlengkapan perang untuk TNI AD pada tahun 2019-2020. Sepanjang tahun tersebut, pihaknya menyuplai kurang lebih 1.140 perlengkapan, dengan rincian tahun 2019 sebanyak 570 dan 2020 sebanyak 570 perlengkapan.

    “Kita terakhir pengadaan itu tahun 2019-2020, tapi setelah itu kita belum ada pengadaan lagi,” terang Sammy kepada detikcom di acara Indo Defense 2025, di Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

    Namun begitu, Sammy menyebut mayoritas konsumennya saat ini berasal dari kalangan TNI hingga Polri. Saat ini, Parabellum juga membuka outlet di daerah Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

    “Kita jual ritel, dan alhamdulillah bagus hasilnya,” jelasnya.

    Adapun rentang harga perlengkapan perang, khususnya sepatu, dibanderol mulai dari Rp 3 juta. Ke depan, Parabellum Indonesia menargetkan ekspansi di Jepang.

    Di lokasi yang sama, PT Wang Hang Bersaudara juga menjadi salah satu perusahaan yang menyuplai seragam bagi pasukan TNI-Polri, kementerian, dan lembaga. Wang Hang sendiri menyuplai seragam lengkap dari ujung kaki hingga kepala.

    Komisaris Wang Hang Bersaudara Stevan Wongso mejelaskan, pihaknya menyediakan topi, helm, pakaian, hingga kaos kaki.

    “Market utamanya TNI-Polri dan Kementerian, jadi biasa kami menyiapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi mulai dari topi, helm, baju, kaos dalam, celana, kaos kaki, sepatu, hingga berbagai macam atribut,” ujar Stevan saat ditemui detikcom.

    “Kami sudah menjadi mitra rutin, jadi mitra rutin itu setiap tahun akan dibutuhkan. Untuk kaporlap (kelengkapan perorangan lapangan) atau baju, setiap tahun memang dibutuhkan,” imbuhnya.

    Stevan menjelaskan, pihaknya telah menyuplai pakaian untuk TNI-Polri sejak tahun 2016. Perusahaan yang berdiri sejak 1933 ini juga menyesuaikan harga jual sesuai dengan spesifikasi pakaian yang dipesan.

    “Karena basically costumize, tidak jual satuan,” jelasnya.

    (acd/acd)

  • TNI AD pastikan seluruh jajaran gunakan Maung MV3 EV “Pandu”

    TNI AD pastikan seluruh jajaran gunakan Maung MV3 EV “Pandu”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan seluruh jajarannya menggunakan kendaraan listrik Maung MV3 EV bernama “Pandu” yang baru saja diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada acara Indo Defence 2025, Rabu.

    Menurut Wahyu, pihaknya harus menggunakan produk tersebut untuk mendukung perusahaan industri pertahanan dalam negeri.

    Selain itu, Wahyu juga menilai Maung MV3 EV memiliki kualitas yang mumpuni dan layak untuk digunakan sebagai kendaraan operasional.

    “Semua Danyon (komandan batalyon) termasuk beberapa komandan rayon militer terutama yang ada di wilayah-wilayah kota besar dan rekan-rekan bisa melihat di Jakarta Raya ini juga (TNI AD) menggunakan Maung,” kata Wahyu.

    Namun demikian, Wahyu belum menjelaskan berapa unit Maung MV3 EV yang sudah digunakan TNI AD hingga saat ini.

    Sebelumnya, Prabowo meluncurkan kendaraan taktis listrik MV3 EV buatan PT Pindad yang diberi nama Pandu, di sela-sela pembukaan pameran Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu.

    Dalam peluncuran tersebut, Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Budi Gunawan, serta Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sebagai bagian dari acara peluncuran, Presiden Prabowo menandatangani plakat di atas kap mobil listrik MV3 EV “Pandu”.

    MV3 Tactical EV merupakan kendaraan taktis 4×4 bertenaga listrik hasil pengembangan PT Pindad.

    Kendaraan ini berbasis platform MV3 yang sebelumnya telah dimodifikasi menjadi berbagai varian, seperti MV3 Garuda Limousine (kendaraan resmi kepresidenan) serta seri Maung MV3 dalam varian Tangguh atau Spartan, Jelajah, dan Komando.

    Kehadiran MV3 Tactical EV menunjukkan komitmen PT Pindad sebagai industri pertahanan dalam berinovasi dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan.

    Nama Pandu sendiri dipilih dari tokoh wiracarita Mahabharata, yang melambangkan perintis atau yang pertama. Diharapkan, kehadiran kendaraan ini dapat mendukung perkembangan kendaraan listrik nasional di masa depan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri akan pertemukan Gubernur Aceh-Sumut selesaikan status pulau

    Kemendagri akan pertemukan Gubernur Aceh-Sumut selesaikan status pulau

    kemarin pihak Kemenko Polkam sudah melaporkan kepada Pak Menko, saya melaporkan kepada Pak Mendagri, kita tunggu nanti waktunya

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali mengatakan Kemendagri akan membuka opsi untuk mempertemukan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk menyelesaikan persoalan status kewilayahan empat pulau di wilayah Tapanuli Tengah.

    “Terbuka sekali kemungkinan gubernur difasilitasi oleh Kemenko (Polkam) dan Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) untuk bertemu dengan kedua gubernur dan Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi untuk memperoleh penjelasan,” kata Safrizal di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu.

    Safrizal belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut soal kapan pertemuan tersebut akan dilaksanakan. Dirinya mengaku telah memberikan kronologi lengkap soal kepemilikan pulau tersebut pada Mendagri.

    “Jadi, kapan? Tunggu kami laporkan, kemarin pihak Kemenko Polkam sudah melaporkan kepada Pak Menko, saya melaporkan kepada Pak Mendagri, kita tunggu nanti waktunya,” ujarnya.

    Safrizal mengatakan polemik status kewilayahan empat pulau tersebut berawal pada 2008, saat itu Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi yang terdiri dari sejumlah kementerian dan instansi pemerintah melakukan verifikasi terhadap pulau-pulau yang ada di Indonesia.

    “Di Banda Aceh, tahun 2008, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi, kemudian memverifikasi dan membakukan sebanyak 260 pulau di Aceh, namun tidak terdapat empat pulau, Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Lipan, Pulau Panjang,” kata Safrizal

    Hasil verifikasi tersebut pada 4 November 2009 mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Aceh saat itu, yang menyampaikan bahwa Provinsi Aceh terdiri dari 260 pulau.

    Pada lampiran surat tersebut, tercantum perubahan nama pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, semula bernama Pulau Rangit Besar, Pulau Mangkir Kecil yang semula Pulau Rangit Kecil, Pulau Lipan sebelumnya Pulau Malelo. Lampiran tersebut juga menyertakan perubahan koordinat untuk keempat pulau tersebut.

    “Jadi setelah konfirmasi 2008, di 2009 dikonfirmasi terjadi perubahan nama dan perpindahan koordinat,” ujarnya.

    Selanjutnya, saat melakukan identifikasi dan verifikasi di Sumatera Utara pada 2008, Pemerintah Daerah Sumatera Utara melaporkan sebanyak 213 pulau, termasuk empat pulau yang saat ini menjadi sengketa.

    “Pemda Sumatera Utara memverifikasi, membakukan sebanyak 213 pulau di Sumatera Utara, termasuk empat pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, koordinat sekian, Pulau Mangkir Kecil, koordinat sekian, Pulau Lipan, koordinat sekian, dan Pulau Panjang, koordinat di sekian,” ujar Syafrizal.

    Pada 2009, hasil verifikasi Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi di Sumut mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara saat itu yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau tersebut di atas.

    Dari hasil konfirmasi kepada Gubernur Aceh beserta hasil konfirmasi Gubernur Sumatera Utara saat itu beserta hasil pelaporan pada PBB tahun 2012 dan pemerintah pusat kemudian menetapkan status empat pulau menjadi wilayah Sumatera Utara.

    Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi tersebut terdiri dari antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang saat ini menjadi bagian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pusat Hidrografi dan Oseanologi TNI AL, Direktorat Topografi TNI AD, serta pemerintah provinsi dan kabupaten.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD upayakan produksi massal alutsista buatan sendiri

    TNI AD upayakan produksi massal alutsista buatan sendiri

    Rifle Perimeter Management System berfungsi untuk mendeteksi arah peluru dari musuh serta mencari tahu titik koordinat lawan saat pertempuran, sedangkan Body Armor buatan TNI AD dibuat untuk tim penjinak bom

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan pihaknya akan mengupayakan produksi massal untuk alat utama sistem senjata (alutsista) dari buatan sendiri yang dihasilkan pihak penelitian dan pengembangan TNI AD.

    “Kita memang akan menyampaikan rencana pada tahapan produksi massal,” kata Wahyu saat ditemui di tengah-tengah Indo Defence 2025 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.

    Saat ini, katanya, pihak Litbang TNI AD sudah menghasilkan banyak produk alutsista, bahkan beberapa alat tersebut dipajang dalam kegiatan Indo Defence, seperti Rifle Perimeter Management System dan Body Armor.

    “Rifle Perimeter Management System berfungsi untuk mendeteksi arah peluru dari musuh serta mencari tahu titik koordinat lawan saat pertempuran, sedangkan Body Armor buatan TNI AD dibuat untuk tim penjinak bom,” katanya.

    Wahyu melanjutkan, pihaknya akan menguji lebih dalam alat-alat tersebut guna memastikan kelayakan dan kualitas produk.

    Setelah produk tersebut telah teruji kualitasnya, barulah TNI AD akan menggandeng perusahaan di bidang industri pertahanan dalam dan luar negeri untuk memproduksi produk tersebut secara massal.

    “Tentu peluang-peluang untuk bekerjasama dengan industri-industri pertahanan sangat terbuka, terutama industri pertahanan dalam negeri, karena Indo Defence ini forum untuk memperkuat memperkuat kemandirian pertahanan kita,” kata Wahyu.

    Saat ditanya kapan pihaknya akan menggandeng industri pertahanan dalam negeri untuk memproduksi massal alutsista buatan Litbang TNI AD, Wahyu belum bisa menjelaskan hal tersebut secara rinci.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI AD Pamerkan Alat Anti-Drone hingga Sistem Simulasi AI di Indo Defence

    TNI AD Pamerkan Alat Anti-Drone hingga Sistem Simulasi AI di Indo Defence

    TNI AD Pamerkan Alat Anti-Drone hingga Sistem Simulasi AI di Indo Defence
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    TNI Angkatan Darat
    (AD) akan menampilkan berbagai inovasi hasil penelitian dan pengembangan (litbang) dari satuan-satuan di jajaran TNI AD dalam ajang
    Indo Defence 2024
    yang berlangsung pada 11-14 Juni 2025 di JI Expo Kemayoran, Jakarta.
    Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan, pihaknya hadir dengan dua blok pameran, dalam dan luar ruangan, yang masing-masing memamerkan produk
    teknologi militer
    dan nonmiliter yang mendukung tugas-tugas AD di medan tempur maupun operasi selain perang.
    “Produk-produk ini merupakan hasil litbang dan inovasi dari satuan TNI AD, seperti dari Bengkel Pusat Peralatan dan pusat-pusat kesenjataan. Seluruhnya sudah tersertifikasi dan tengah dalam tahapan uji coba untuk menuju produksi massal,” kata Wahyu di sela pameran Indo Defence 2024, Rabu (11/6/2025).
    Beberapa alat yang dipamerkan antara lain Rifle Perimeter Management System, hasil litbang dari Pusat Kesenjataan Infanteri yang mampu mendeteksi arah dan lokasi tembakan musuh secara presisi.
    Ada pula aplikasi simulasi holometrik berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dikembangkan oleh Pusat Simulasi Pertempuran.
    Alat ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan cepat oleh komandan satuan dalam kondisi operasi militer.
    Simulasi ini mempertimbangkan berbagai variabel seperti kondisi medan, cuaca, dan pergerakan musuh sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat dan lebih tepat.
    TNI AD juga memperkenalkan Integrated Personal Protection (IPP) set dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang dirancang khusus untuk operasi di wilayah gunung dan hutan dengan elevasi tinggi.
    Selain itu, turut diperkenalkan sistem translasi operasional untuk main battle tank Leopard, yang mampu menerjemahkan petunjuk teknis berbahasa Jerman ke dalam Bahasa Indonesia.
    Aplikasi ini juga dapat mendiagnosis kerusakan sistem secara cepat.
    “Dengan sistem ini, prajurit bisa dengan cepat memahami dan merespons perintah operasional, termasuk dalam kondisi tempur aktif,” ujar Wahyu.
    Di zona luar ruangan, TNI AD memamerkan senjata anti-
    drone
    berbasis
    guided art missile
    yang dikembangkan oleh Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).
    Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dan melumpuhkan ancaman
    drone
    di sekitar obyek vital.
    Sementara, Pusat Kesenjataan Artileri Medan memamerkan sistem peninjauan berbasis pesawat tanpa awak (UAV) yang ditujukan untuk menggantikan fungsi peninjau depan dalam proses tembakan artileri.
    “Dengan hasil litbang ini tentu kita bisa meminimalisir penggunaan peninjau depan dari personel, di mana risiko peninjau depan ini itu sangat besar,” kata Wahyu.
    “Ada risiko berkaitan dengan medan yang harus dia lalui, lalu yang kedua ada risiko berkaitan dengan pos-pos depan musuh yang mungkin bisa menemukan, menangkap peninjau depan kita sebelum dia mengambil posisi dan menginformasikan kepada tim penembakan tentang data-data yang diperlukan,” ujar dia menjelaskan.
    TNI AD juga menampilkan inovasi untuk mendukung program pembangunan nasional, seperti ponton pembersih perairan untuk membersihkan gulma di danau-danau.
    Perahu ini telah digunakan di Danau Toba dan Danau Tondano, dengan hasil pembersihan mencapai 30 persen dan 16 persen dari luas gulma air.
    Pembersihan ini dilengkapi dengan conveyor darat dan insinerator ramah lingkungan untuk membakar gulma hasil pengangkutan.
    Ada pula pompa hidram, bagian dari program unggulan TNI AD “Manunggal Air”, yang berfungsi memompa air dari sumber rendah ke lahan-lahan pertanian terpencil untuk mendukung ketahanan pangan.
    “Saya sampaikan di sini bahwa seluruh produk alat yang kita tampilkan pada kesempatan Indo Defence ini menunjukkan bahwa TNI AD itu tidak hanya kuat di medan tempur,” ujar Wahyu.
    “Tapi kita juga mencoba untuk terus berinovasi dan kita mencoba untuk adaptif dan solutif berkaitan dengan hal-hal teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas kita maupun yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program-program pembangunan nasional maupun mengatasi kesusahan masyarakat,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KSAD pererat hubungan bilateral dengan negara lain di Indo Defence

    KSAD pererat hubungan bilateral dengan negara lain di Indo Defence

    “Akan dibicarakan berkaitan dengan pelaksanaan latihan bersama lalu berkaitan dengan transfer of teknologi beberapa isu yang berkaitan dengan teknologi pertahanan,”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak akan bertemu dengan perwakilan kepala staf dari negara lain guna memperkuat hubungan bilateral antar negara.

    Pertemuan itu akan digelar di hari ke dua gelaran Indo Defence di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (12/6).

    Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan pertemuan tidak hanya bertujuan mempererat hubungan bilateral antar negara melainkan membangun rencana kerja sama antar militer.

    “Akan dibicarakan berkaitan dengan pelaksanaan latihan bersama lalu berkaitan dengan transfer of teknologi beberapa isu yang berkaitan dengan teknologi pertahanan,” kata Wahyu saat ditemui di tengah-tengah kegiatan Indo Defence, Selasa.

    Wahyu melanjutkan, tidak menutup kemungkinan pertemuan tersebut membahas rencana TNI AD membeli alutsista baru dari negara lain.

    Saat siapa saja perwakilan kepala staf negara lain yang akan ditemui Maruli, Wahyu belum bisa menjelaskan secara rinci.

    Sebelumnya, kegiatan Indo Defence direncanakan pada November 2024, tapi urung dijalankan karena Indonesia saat itu sedang mengalami masa transisi pemerintahan.

    Kini, kegiatan tersebut kembali digelar di tahun 2025 tepatnya 11 Juni sampai 14 Juni di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Dalam pameran ini, tercatat ada 1.180 perusahaan dari 55 negara yang ikut serta memamerkan alutsistanya. Beberapa negara besar yang sudah menjalin kerja sama militer dengan Indonesia pun turut hadir salah satunya Amerika Serikat dan Turki.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Legislator Minta Kaji Lebih Matang Rencana Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD

    Legislator Minta Kaji Lebih Matang Rencana Rekrutmen 24.000 Tamtama TNI AD

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh meminta agar rencana TNI AD merekrut 24.000 tamtama untuk Batalyon Teritorial Pembangunan, perlu dikaji secara matang dan mendalam.

    Menurutnya, penambahan personel TNI dalam skala besar perlu perencanaan menyeluruh yang matang, baik dari sisi kebutuhan riil pertahanan negara, anggaran, hingga implikasi terhadap struktur organisasi TNI ke depannya.

    “Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

    Legislator PKB ini pun menyebut pembentukan batalyon baru harus memiliki basis kebutuhan yang jelas. Jangan sampai tumpang tindih dengan fungsi satuan teritorial yang sudah ada, seperti Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil).

    “Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran,” tambahnya.

    Oleh berjanji pihaknya akan terus mengawasi perkembangan rencana TNI tersebut. Selain itu, ikut mendorong dilakukannya uji kelayakan dan kebutuhan (feasibility study) sebelum kebijakan ini diimplementasikan.

    “Kita dukung penguatan TNI, tapi harus berdasarkan kebutuhan objektif dan perencanaan yang tepat. Ini soal masa depan pertahanan negara,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, dia menyebut Komisi I DPR akan melakukan pembahasan terkait rencana tersebut dengan Panglima TNI. Akan tetapi, dia tidak membeberkan kapan pastinya pembahasan itu digulirkan.

    Sebelumnya, rencana TNI ini menuai kritik dari Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. Dia menilai rekrutmen tersebut tidak selaras dengan kebijakan strategis pertahanan Indonesia.

    Dia juga memandang rekrutmen tersebut hanya akan menggemukkan poster TNI AD yang nyatanya selama ini juga memiliki masalah, baik di tingkat bintara maupun perwira. 

    Usman melanjutkan, masalah tersebut ditunjukkan dari merambahnya peran militer aktif ke jabatan struktural sipil pemerintahan karena bertumpuknya perwira-perwira non-job di lingkungan TNI AD.

    “Jumlah dan proporsi rekrutmen antar matra selama ini masih menyimpang dari garis kebijakan pertahanan negara sesuai UU Pertahanan Negara,” tegasnya kepada Bisnis, Rabu (11/6/2025).