Xcloud.id

Kementrian Lembaga: TNI AD

  • Pasukan Elite TNI Kini di Bawah Komando Jenderal Bintang Tiga

    Pasukan Elite TNI Kini di Bawah Komando Jenderal Bintang Tiga

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik tiga Panglima pasukan elite TNI. Pucuk pimpinan pasukan elite ini kini dijabat perwira tinggi bintang tiga.

    Tiga panglima pasukan elite itu dilantik dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025). Tiga Panglima pasukan elite TNI yang dilantik adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU. Prosesi pelantikan itu ditandai dengan penekan sirine dan penembakan meriam.

    Panglima korps yang dilantik yakni Mayjen TNI Djon Afriandi sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus). Djon sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD.

    Selanjutnya, Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi ditunjuk menjadi Panglima Korps Marinir (Pangkormar). Endi sebelumnya menjabat sebagai Komandan Marinir (Dankormar).

    Kemudian ada Marsekal Muda (Marsda) Deny Muis ditunjuk menjadi Panglima Korps Kopasgat (Pangkorpasgat). Sebelumnya Deny menjabat sebagai Komandan Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat).

    Sebelum pelantikan ini, para Komandan Korps diisi oleh perwira tinggi bintang dua. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi tentara nasional Indonesia.

    Prabowo kemudian menerbitkan Perpres Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam perpres itu, Presiden menjadikan Pangkormar, Pangkopassus dan Pangkorpasgat sebagai perwira tinggi TNI bintang tiga.

    Pelantikan Pangkohanudnas

    Dalam perpres yang sama, Prabowo juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang sebelumnya dilebur dalam Komando Operasi Udara Nasional pada 2022.

    Kohanudnas pun dipimpin oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), yang juga perwira bintang tiga TNI AU.

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam kebijakan rotasi dan mutasinya, yang ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 pada tanggal 27 Mei 2025, telah menetapkan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono, yang semula menjabat Wakil Kepala Staf TNI AU, menjadi Pangkohanudnas.

    Terkait ruang lingkup tugasnya, Komando Pertahanan Udara Nasional bertugas menyelenggarakan pertahanan keamanan terpadu atas ruang udara nasional secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Komando Utama Operasi (Kotama Ops) lainnya dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain dari NKRI, dan melaksanakan siaga operasi untuk unsur-unsur pertahanan udara dalam jajarannya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

    Sementara itu, Komando Operasi Udara Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan matra udara sesuai dengan kebijakan Panglima dan penegakan hukum serta menjaga keamanan di ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Dari matra laut, nomenklatur Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) yang dipimpin oleh Komandan Lantamal dengan pangkat bintang satu pun saat ini berganti menjadi Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral), dipimpin oleh Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut yang diisi oleh perwira tinggi TNI AL bintang dua. Ketentuan mengenai Komando Daerah TNI AL diatur di antaranya dalam Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) Perpres No. 84 Tahun 2025.

    Profil Pangkopassus, Pangkormar, Pangkorpasgat dan Pangkohanudnas

    1. Djon Afriandi

    Mengutip dari situs TNI AD, Djon Afriandi sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) TNI AD, menggantikan Mayjen TNI Deddy Suryadi. Dia juga pernah menjabat sebagai Danrem 012/TU.

    2. Endi Supardi

    Menurut situs resmi TNI AL, Endi Supardi lahir pada 9 Juli 1968. Dia seorang perwira tinggi TNI-AL yang sejak 15 November 2023 menjabat sebagai Komandan Korps Marinir ke-26.

    Endi Supardi merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-36 atau AAL tahun 1990. Sebelum memimpin baret ungu Korps Marinir, Endi menjabat Gubernur AAL.

    3. Deny Muis

    Melansir situs TNI AU, Deny Muis lahir di Makassar, 26 Agustus 1968. Dia diterima menjadi Calon Prajurit Taruna dan dilantik sebagai Letnan Dua pada tahun 1993.

    Denny Muis mengikuti Sekkau tahun 2002, Seskoau pada tahun 2007, lalu mengikuti ILEA Bangkok (Kursus Pam VVIP US Secret Service) tahun 2016, dan PPRA Lemhannas RI tahun 2021. Pada tanggal 3 Januari 2025, dilantik menjadi Dankopasgat.

    4. Andyawan Martono

    Mengutip situs Akademi Angkatan Udara, Andyawan Martono Putra lahir pada tanggal 30 April 1967. Dikutip Antara, sebelum dilantik menjadi Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), perwira TNI AU berpangkat bintang tiga itu sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI AU (Waksau) dan terakhir menjadi Staf Khusus KSAU.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/idn)

  • Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi Nasional 11 Agustus 2025

    Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi Nasional 11 Agustus 2025

    Usai 25 Tahun Kosong, Jabatan Wakil Panglima TNI Diisi Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Minggu (10/8/2025) menjadi momentum bersejarah bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) karena jabatan tinggi yang kosong seperempat abad kini diisi kembali.
    Sebab, dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batujajar, Bandung Barat, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI, sekaligus menandai berakhirnya kekosongan 25 tahun pada jabatan strategis ini.
    Bersamaan dengan itu, Tandyo Budi Revita juga naik pangkat menjadi Jenderal bintang empat.
    Jabatan Wakil Panglima TNI terakhir kali diemban oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada masa Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sekitar tahun 1999-2000.
    Jabatan itu kemudian dihapus oleh Gus Dur sebagai bagian dari efisiensi struktur TNI.
    Jabatan Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) 66 Tahun 2019 dan kini untuk pertama kalinya di era Presiden Prabowo, posisi itu diisi kembali melalui Perpres 84 Tahun 2025.
    Sebelum dilantik, nama Tandyo Budi Revita sudah digadang kuat bakal menduduki posisi Wakil Panglima TNI.
    Adapun jabatan Tandyo sebelumnya adalah Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).
    Dalam susunan acara (rundown) upacara kehormatan militer yang beredar, nama Tandyo tercantum sebagai pejabat yang akan dilantik sebagai Wakil Panglima TNI.
    Salah satu sinyal kuat Tandyo akan menjadi Wakil Panglima TNI juga terlihat pada 1 Agustus 2025, ketika ia menjadi satu-satunya wakil kepala staf yang hadir dalam pertemuan di Hambalang bersama Presiden Prabowo.
    Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan tiga kepala staf angkatan, yakni KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, serta KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono.
    Tandyo dikenal memiliki rekam jejak panjang di dunia militer. Sebelum menjabat Wakasad, ia pernah mengemban sejumlah posisi strategis, termasuk Pangdam hingga pejabat di Kementerian Pertahanan.
    Pelantikan Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI digelar di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan TNI di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus TNI AD, Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/08/2025) kemarin.
    Prabowo menanggalkan tanda pangkat lama bintang tiga atau letnan jenderal dan tanda jabatan Tandyo, kemudian mengenakan tanda pangkat baru jenderal bintang 4 dengan lis merah melintang yang menandakan posisinya sebagai wakil panglima.
    Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai reaktivasi jabatan Wakil Panglima TNI merupakan respons atas semakin kompleksnya tugas Panglima TNI di era sekarang.
    Menurut Anton, posisi tersebut kembali dihidupkan karena peran yang selama ini diemban kepala staf umum (kasum) TNI tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas yang ada.
    “Peran yang selama ini dimainkan kepala staf umum (kasum) TNI kelihatannya dirasa tidak cukup untuk mengimbangi kompleksitas tugas, sehingga pos Wapang dihidupkan,” kata Anton dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).
    Anton berpandangan, ada beberapa faktor utama yang mendorong TNI kembali menghidupkan jabatan wapang.
    Pertama, luasnya peran, tugas, dan ruang gerak TNI sebagai konsekuensi dari UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
    Kemudian, terbitnya Perpres Nomor 85 Tahun 2025 tentang Kementerian Pertahanan yang mengubah pola hubungan Kemenhan dan TNI.
    Kondisi ini membuat Panglima TNI memerlukan “backup” untuk menjalankan tugas sehari-hari.
    “Keberadaan ketentuan baru ini sedikit banyak mengubah ruang lingkup dan pola hubungan Kementerian Pertahanan-TNI terkait pengelolaan pertahanan negara,” ujar Anton.
    “Dengan demikian, mau tidak mau, seorang Panglima TNI akan membutuhkan ‘backup’ dalam menjalankan tugas sehari-hari,” imbuh dia.
    Pada Perpres 84 Tahun 2025 tidak diatur mengenai tugas dan prasyarat menduduki posisi Wakil Panglima TNI. Di situ hanya tertulis bahwa jabatan Wakil Panglima TNI diemban oleh perwira tinggi bintang 4.
    Namun pada Perpres 66 tahun 2019 dicantumkan empat tugas Wakil Panglima TNI.
    Pertama, membantu pelaksanaan tugas harian Panglima.
    Kedua, memberikan saran kepada Panglima terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan Postur TNI, pengembangan doktrin, strategi militer dan Pembinaan Kekuatan TNI serta Penggunaan Kekuatan TNI.
    Ketiga, melaksanakan tugas Panglima apabila Panglima berhalangan sementara dan/atau berhalangan tetap.
    Keempat, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Panglima.
    Dalam Perpres 66 Tahun 2019 juga disebutkan Wakil Panglima berperan sebagai koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Anak Guru yang Kini Jadi Jenderal Nasional

    9 Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Anak Guru yang Kini Jadi Jenderal Nasional

    Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita, Anak Guru yang Kini Jadi Jenderal
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita adalah putra dari ayah seorang guru dan kini dipercaya Presiden Prabowo Subianto membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Pelantikan Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI digelar di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan TNI di Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus TNI AD, Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Prabowo menanggalkan tanda pangkat lama bintang tiga atau letnan jenderal dan tanda jabatan Tandyo, kemudian mengenakan tanda pangkat baru jenderal bintang 4 dengan lis merah melintang yang menandakan posisinya sebagai wakil panglima.
    Dilansir dari
    Antara
    , Tandyo Budi Revita lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 21 Februari 1969 dari ayah seorang guru. Kini dia berusia 56 tahun.
    Tandyo Budi Revita adalah abituren (lulusan) Akademi Militer pada 1991.
    Dunia militer bukan hal asing bagi dia karena dia memiliki seorang abang yang juga seorang perwira tinggi TNI AD, yaitu Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Nugroho Budi Wiryanto yang jabatan terakhirnya adalah panglima Kodam III/Siliwangi.
    Dia menempuh semua pendidikan militer di Korps Infantri TNI AD, mulai dari Akademi Militer, Kursus Dasar Kecabangan Infantri, Pendidikan Para Dasar dan Madya, Pendidikan Lanjutan Perwira I dan II, Pendidikan Pemburu, Pendidikan Regules XLIV Sesko TNI AD, Kursus Komandan Batalion, Sesko TNI AD, dan Kursus Reguler Lembaga Ketahanan Nasional.
     
    Tandyo Budi Revita pernah menjadi komandan Tim Khusus Combat Intelligence Batalion Infantri Linud 330/Tri Dharma (1995), komandan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam II/Sriwijaya (2006-2007), komandan Batalion Infantri Linud 330/Tri Dharma (2011), dan komandan Brigade Infantri Linud 17/Kujang I (2011-2012), asisten operasi kepala staf Kodam VII/Wirabuana (2014).
    Kemudian, Komandan Resimen Induk Kodam IX/Udayana (2015), Komandan Resimen Taruna Akmil (2015), Komandan Korem 142/Taroada Tarogau (2016), perwira pembantu III/Sopsad (2017-2018), dan perwira pembantu III/Latgab Sops TNI (2018).
    Lalu, menjadi Direktur Bela Negara Ditjen Potensi Pertahanan Kemhan (2018-2019), Direktur Pengerahan Komponen Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan (2019-2021), Kepala Badan Diklat Kementerian Pertahanan (2021-2023), Panglima Kodam IV/Diponegoro (2023-2024), Wakil Kepala Staf TNI AD (2024-2025), dan Wakil Panglima TNI (2025-sekarang).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Dibutuhkan karena Jumlah Pasukan dan Tugas Bertambah Nasional 10 Agustus 2025

    Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Dibutuhkan karena Jumlah Pasukan dan Tugas Bertambah Nasional 10 Agustus 2025

    Anggota DPR: Wakil Panglima TNI Dibutuhkan karena Jumlah Pasukan dan Tugas Bertambah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menilai penunjukan Wakil Panglima TNI kembali relevan dengan perkembangan organisasi TNI saat ini.
    Menurut dia, jumlah pasukan, struktur komando, dan variasi tugas TNI terus bertambah sehingga membutuhkan peran tambahan di level pimpinan tertinggi.
    “Pelantikan atau penambahan jabatan wakil panglima TNI menurut hemat saya itu relevan. Sekarang ini ada penambahan 6 Komando Daerah Militer, kemudian 20 brigade, dan 100 batalion. Banyak, loh, itu,” ujar Hasanuddin saat dikonfirmasi, Minggu (10/8/2025).
    Dia menegaskan bahwa bertambahnya jumlah satuan turut membuat rentang kendali Panglima TNI semakin lebar.
    Selain itu, beban dan ragam tugas TNI juga terus meningkat seiring perkembangan zaman, tak terkecuali dalam hal ancaman pertahanan.
    “Maka jumlah pasukan makin banyak, itu satu. Dua, rentang kendalinya, komando dan pengendalian makin lebar. Dan ketiga, tentu tugasnya menjadi bertambah dan bervariasi. Sehingga dibutuhkan wakil panglima untuk membantu panglima TNI melaksanakan tugas pokoknya,” kata Hasanuddin.
    Politikus PDI-P ini menambahkan, UU TNI tidak secara terperinci mengatur soal jabatan Wakil Panglima TNI, jumlah satuan, maupun struktur organisasi.
    Menurut dia, hal tersebut menjadi kewenangan Presiden dengan penerbitan peraturan presiden (Perpres).
    “Di dalam struktur organisasi, penambahan atau pengurangan itu tidak dicantumkan. Undang-undang tidak mengatur berapa jumlah satuan-satuan TNI, jadi besarannya diatur oleh Perpres oleh presiden,” kata Hasanuddin.
    Diberitakan sebelumnya, Letjen TNI Tandyo Budi Revita resmi dilantik menjadi Wakil Panglima TNI oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu.
    Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena jabatan Wakil Panglima TNI telah kosong hampir 25 tahun.
    Tandyo mengisi kursi yang terakhir ditempati Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi pada tahun 2000.
    Bersamaan dengan pelantikan, Tandyo yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) juga resmi naik pangkat menjadi jenderal bintang empat.
    Kenaikan pangkat ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 yang mengatur bahwa Wakil Panglima TNI dijabat perwira tinggi berpangkat jenderal penuh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kematian Prada Lucky, PMKRI: Keadilan Harus Ditegakkan demi Nilai-nilai Kemanusiaan Regional 10 Agustus 2025

    Kematian Prada Lucky, PMKRI: Keadilan Harus Ditegakkan demi Nilai-nilai Kemanusiaan Regional 10 Agustus 2025

    Kematian Prada Lucky, PMKRI: Keadilan Harus Ditegakkan demi Nilai-nilai Kemanusiaan
    Tim Redaksi
    KUPANG, KOMPAS.com –
    Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendesak aparat penegak hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk segera mengusut tuntas dan secara terbuka kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23).
    “Kita juga mendesak agar proses hukum terhadap para pelaku ini diinformasikan secara terbuka ke publik, supaya publik tahu perkembangannya,” kata mandataris terpilih Ketua PMKRI Cabang Kupang, Apolonaris Mhau, kepada
    Kompas.com
    , Minggu (10/8/2025) petang.
    Apolonaris menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya Prada Lucky, yang diduga akibat kekerasan oleh seniornya.
    Ia menilai peristiwa ini membuka mata publik bahwa praktik kekerasan, dalam bentuk apa pun, tidak boleh diberi ruang hidup di tengah masyarakat.
    “Kami tidak sedang mengadili siapa pun, tapi kami menolak diam atas hilangnya nyawa anak bangsa akibat kekerasan. Negara harus hadir, hukum harus bekerja, dan budaya kekerasan harus dihentikan,” tegas Apolonaris.
    Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, PMKRI Cabang Kupang menilai bahwa kasus ini adalah ujian bagi negara dan seluruh elemen penegak hukum.
    Apolonaris juga menegaskan bahwa PMKRI menolak pembiaran budaya kekerasan, baik dalam sistem pembinaan, pendidikan, maupun organisasi yang bersifat hirarkis.
    “Keadilan harus ditegakkan, bukan hanya demi korban, tetapi demi martabat kita sebagai bangsa yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan,” katanya.
    PMKRI mendorong semua pihak—mulai dari masyarakat sipil, institusi pendidikan, hingga komunitas lokal—untuk mengampanyekan budaya antikekerasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).
    Sebelumnya diberitakan, seorang prajurit TNI AD, Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23), yang bertugas di Batalion Teritorial Pembangunan (TP) 834 Waka Nga Mere, Nagekeo, NTT, meninggal dunia pada Rabu (6/8/2025). Ia diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya.
    Sebelum wafat, Lucky sempat mendapat perawatan intensif di ICU RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, namun nyawanya tidak tertolong.
    Komandan Brigade Infanteri (Brigif) 21/Komodo, Letkol Inf Agus Ariyanto, membenarkan bahwa salah satu prajurit dari Batalion TP 834 telah meninggal dunia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua DPR harap TNI semakin solid hadapi berbagai tantangan nasional

    Ketua DPR harap TNI semakin solid hadapi berbagai tantangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap jajaran baru TNI yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer Tahun 2025 semakin membawa soliditas internal dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan nasional.

    “Dengan pelantikan jajaran pimpinan TNI yang baru, saya berharap TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantangan,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Hal itu disampaikan Puan saat menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer Tahun 2025 yang diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Batujajar, Jawa Barat, Minggu.

    Puan mengingatkan TNI harus menjadi garda terdepan yang sigap, namun tetap mengedepankan semangat perdamaian di tengah situasi global yang semakin banyak diliputi konflik.

    Ketua DPR menekankan kekuatan TNI bukan hanya ditentukan oleh alat utama sistem senjata (alutsista), melainkan juga ditentukan oleh dedikasi dan integritas para prajurit yang menjaga keutuhan NKRI.

    “Kita harus memastikan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang dipercaya rakyat,” tuturnya.

    Dia menegaskan bahwa DPR RI akan terus mendukung TNI dalam penguatan sektor pertahanan, sebagaimana tugas dan kewenangan DPR dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

    “Penguatan sektor pertahanan adalah prioritas bersama. DPR RI akan terus hadir mendukung TNI lewat kerja-kerja legislasi, anggaran, dan pengawasan,” katanya.

    Puan menyampaikan pula apresiasi dan harapan kepada para pejabat tinggi TNI yang baru saja dilantik.

    “Saya mengucapkan selamat bertugas kepada Wakil Panglima TNI, para pangdam, serta pimpinan komando utama yang hari ini menerima mandat baru,” katanya.

    “Semoga dapat mengemban amanah dengan penuh dedikasi dan menjaga kehormatan TNI dalam setiap langkah,” imbuhnya.

    Adapun saat di lokasi, Puan yang mengenakan seragam loreng duduk bersebelahan dengan Presiden Prabowo dan sejajar dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.

    Dalam rangkaian Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer Tshun 2025, Presiden Prabowo melantik Letjen TNI Tandyo Budi Revita, yang semula Wakil Kepala Staf TNI AD, sebagai Wakil Panglima TNI.

    Kemudian, Presiden mengukuhkan dan melantik Letjen TNI Djon Afriandi sebagai Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD; Letjen TNI (Mar) Endi Supardi sebagai Panglima Korps Marinir TNI Angkatan Laut; Marsekal Madya TNI Deny Muis sebagai Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara; dan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI AU.

    Presiden Prabowo juga melantik organisasi baru TNI, yaitu enam komando daerah militer (kodam) baru, yaitu Kodam XIX/Tuanku Tambusai (Riau dan Kepulauan Riau); Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Sumatera Barat dan Jambi); Kodam XXI/Radin Inten (Lampung dan Bengkulu); Kodam XXII/Tambun Bungai (Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan); Kodam XXIII/Palaka Wira (Sulawesi Tengah dan Barat); dan Kodam XXIV/Mandala Trikora (Papua Selatan).

    Lalu, Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) yang merupakan transformasi dari Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), kemudian Komando Daerah Angkatan Udara, Komando Operasi Udara, penambahan tiga grup baru Kopassus, 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan TNI AD, 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan TNI AD, Brigade Infanteri Marinir TNI AL, Resimen Komando Korps Pasukan Gerak Cepat TNI AU, Batalyon Infanteri Marinir TNI AL, dan Batalyon Komando Kopasgat TNI AU.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibunda Ungkap Fakta Baru soal Kondisi Prada Lucky Saat di Barak

    Ibunda Ungkap Fakta Baru soal Kondisi Prada Lucky Saat di Barak

    Sebanyak 24 anggota TNI diperiksa dalam kasus meninggalnya prajurit TNI AD di Nusa Tenggara Timur bernama Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga dianiaya seniornya.

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana mengatakan mereka yang diperiksa adalah terduga pelaku penganiayaan dan saksi atas meninggalnya Prajurit Dua (Prada) Lucky Chepril saat bertugas di Batalyon Teritorial Pembangunan 834 Waka Nga Mere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Hingga saat ini, ada lebih dari 24 orang yang sedang diperiksa, baik sebagai terduga pelaku maupun saksi. Semua dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan ini,” kata Wahyu saat ditemui di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat dilansir Antara, Jumat (8/8/2025).

    Saat ini, kata Kadispenad, semua terduga pelaku penganiayaan Prada Lucky dan saksi dalam kasus yang terjadi di salah satu satuan di bawah Kodam IX/Udayana itu tengah diperiksa intensif oleh Detasemen Polisi Militer (Denpom) di Kupang, NTT.

  • Prabowo Resmikan 14 Komando Daerah TNI AL dan Komandan, Ini Daftarnya Nasional 10 Agustus 2025

    Prabowo Resmikan 14 Komando Daerah TNI AL dan Komandan, Ini Daftarnya Nasional 10 Agustus 2025

    Prabowo Resmikan 14 Komando Daerah TNI AL dan Komandan, Ini Daftarnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden
    Prabowo Subianto meresmikan pembentukan 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Pembentukan Kodaeral ini akan menggantikan nomenklatur Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) di sejumlah wilayah strategis.
    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan,” kata Prabowo dalam kata sambutannya, dilihat dari tayangan YouTube Puspen TNI, Minggu.
    Berikut daftar Kodaeral yang diresmikan Prabowo, disertai lokasi penempatannya, dan komandan yang akan memimpin masing-masing kodaeral.
    1. Kodaeral I (Belawan) – Laksda TNI Deny Septiana, sebelumnya Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Strategi Lemhannas.
    2. Kodaeral II (Padang) – Laksma TNI Sarimpunan Tanjung, sebelumnya Danlantamal II Padang Koarmada I.
    3. Kodaeral III (Jakarta) – Laksma TNI Uki Prasetia, sebelumnya Danlantamal III Jakarta Koarmada I.
    4. Kodaeral IV (Batam) – Laksma TNI Berkat Widjanarko, sebelumnya Danlantamal IV Batam Koarmada I.
    5. Kodaeral V (Surabaya) – Laksda TNI Ali Triswanto, sebelumnya Tenaga Ahli Utama Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional.
    6. Kodaeral VI (Makassar) – Laksda TNI Andi Abdul Aziz, sebelumnya Wadan Kodiklatal.
    7. Kodaeral VII (Kupang) – Laksma TNI Joni Sudianto, sebelumnya Danlantamal XIV Sorong Koarmada III.
    8. Kodaeral VIII (Manado) – Laksma TNI Dery Triesnanto Suhendi, sebelumnya Waaspers KSAL.
    9. Kodaeral IX (Ambon) – Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas, sebelumnya Staf Khusus KSAL.
    10. Kodaeral X (Jayapura) – Brigjen TNI (Mar) Werijon, sebelumnya Waaspotmar KSAL.
    11. Kodaeral XI (Merauke) – Laksma TNI Monang Hatorangan, sebelumnya Kadispamsanal.
    12. Kodaeral XII (Pontianak) – Laksda TNI Sawa, sebelumnya Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geopolitik dan Wawasan Nusantara Lemhannas.
    13. Kodaeral XIII (Tarakan) – Laksma TNI Phundi Rusbandi, sebelumnya Waaskomlek KSAL.
    14. Kodaeral XIV (Sorong) – Laksma TNI Djatmoko, sebelumnya Kadisminpersal.
    Selain itu, Presiden juga meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, tiga Komando Daerah Angkatan Udara (Kodau), satu Komando Operasi Udara, dan enam Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
    Prabowo juga meresmikan satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), lima Batalyon Infanteri Marinir, serta lima Batalyon Komando Kopasgat.
    Prabowo mengatakan, para panglima pasukan elite TNI hingga komandan brigade harus selalu memimpin dari tempat yang paling berbahaya dan kritis.
    Prabowo menegaskan mereka tidak boleh memimpin dari belakang.
    “Saya lantik enam pangdam baru, 20 komandan brigade baru, dan 100 batalion teritorial pembangunan baru. Saya telah lantik panglima-panglima, komandan-komandan brigade, orang-orang yang dipilih,” ujar Prabowo.
    “Saudara-saudara sebagai pemimpin harus memimpin dari depan. Panglima TNI, panglima pasukan TNI, komandan-komandan brigade, komandan-komandan batalion, memimpin dari depan, memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling bahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Letjen Tandyo Budi Revita Resmi Jadi Wakil Panglima TNI, Ini Tugasnya Nasional 10 Agustus 2025

    Letjen Tandyo Budi Revita Resmi Jadi Wakil Panglima TNI, Ini Tugasnya Nasional 10 Agustus 2025

    Letjen Tandyo Budi Revita Resmi Jadi Wakil Panglima TNI, Ini Tugasnya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI Tandyo Budi Revita menjadi Wakil Panglima TNI.
    Pelantikannya dilaksanakan dalam Upacara Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
    Posisi Wakil Panglima TNI akhirnya kembali terisi, setelah terakhir dijabat oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi pada 1999-2000.
    Bersamaan dengan pelantikan, Tandyo yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), juga resmi naik pangkat menjadi jenderal bintang empat.
    Kenaikan pangkat ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 yang mengatur bahwa Wakil Panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi berpangkat jenderal penuh.
    Sebagai informasi, posisi Wakil Panglima TNI dihidupkan kembali lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang diteken Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Dalam Pasal 15 ayat (1) Perpres 66/2019, Wakil Panglima TNI merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas atau Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.
    Sedangkan dalam Pasal 15 ayat (2) Perpres 66/2019 mengatur empat tugas Wakil Panglima TNI, yakni:
    Letjen TNI Tandyo Budi Revita merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1991. Karier militernya menanjak melalui berbagai posisi strategis di TNI AD.
    Ia pernah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IV/Diponegoro, sebelum dipercaya menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.
    Selain itu, Letjen Tandyo Budi Revita juga pernah menduduki sejumlah posisi penting di Kemenhan era Menhan Prabowo.
    Mulai dari Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (2018-2019), Direktur Kerah Pengamanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (2019-2021), hingga Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan (2021-2023).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengembangan satuan TNI, dari Kopassus, Marinir, hingga Kopasgat

    Pengembangan satuan TNI, dari Kopassus, Marinir, hingga Kopasgat

    Sejumlah prajurit TNI AD anggota Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) meneriakkan yel-yel usai upacara penyambutan Batalyon Infanteri (Yonif) 715/Motuliato di Pelabuhan Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo, Rabu (6/8/2025). Sebanyak 450 prajurit Yonif 715/Motuliato pulang dengan menggunakan KRI Teluk Banten usai menunaikan tugas pengamanan perbatasan RI-Papua Nugini selama 12 bulan. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/YU

    Pengembangan satuan TNI, dari Kopassus, Marinir, hingga Kopasgat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 10 Agustus 2025 – 11:49 WIB

    Elshinta.com – Menyikapi perkembangan situasi keamanan di masa mendatang, baik regional maupun internasional, Pemerintah Indonesia mengembangkan satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), mulai dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat, Korps Marinir Angkatan Laut, hingga Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) Angkatan Udara.

    Konsekuensi dari kebijakan pengembangan satuan itu, maka Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, yang merupakan pasukan elit TNI, akan dipimpin oleh perwira tinggi dengan pangkat bintang tiga.

    Kopassus, Korps Marinir, maupun Kopasgat, yang semula dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua, dengan sebutan komandan jenderal atau komandan korps juga akan berganti menjadi panglima. Kopassus akan dipimpin oleh Pangkopassus, Marinir akan dipimpin oleh Pangkormar, dan Kopasgat dipimpin Pangkopasgat.

    Peningkatan status Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat, menjelang peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hanya untuk kepentingan yang terkait langsung dengan penjagaan kedaulatan negara, melainkan juga untuk melindungi kekayaan alam negeri ini.

    Terkait peningkatan status Kopassus, Korps Marinir, dan Kopasgat ini, Presiden Prabowo Subianto mengaitkan dengan makna kemerdekaan sejati, yakni terwujudnya kesejahteraan bagi warga.

    Untuk itu diperlukan kesiapan dan kekuatan pertahanan negara, termasuk di dalam organisasi Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, dalam melindungi kekayaan alam yang merupakan modal utama untuk kesejahteraan bangsa ini.

    Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, yang merupakan penjaga keamanan negara di Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam luar biasa yang membentang dari Sabang (Aceh) sampai Merauke (Papua), dan dari Miangas (Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara) hingga Pulau Rote (Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur).

    Kekuatan pertahanan yang tangguh, salah satunya melalui pengembangan satuan TNI di Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, merupakan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

    Apalagi, pengembangan satuan TNI di Kopassus, Marinir, dan Kopasgat, ini juga dibarengi dengan penambahan satuan baru, yakni komando daerah militer (Kodam), brigade infanteri teritorial pembangunan, komando daerah angkatan laut (Kodaeral), dan komando daerah angkatan udara (Kodau).

    Pengembangan satuan TNI ini menunjukkan tidak ada pengistimewaan pada salah satu matra. TNI AD terkait dengan penjagaan pertahanan aspek kekayaan alam di darat, sedangkan TNI AL terkait dengan penjagaan luas wilayah laut kita, termasuk mengantisipasi dampak klaim sejumlah negara atas Laut China Selatan. Demikian juga dengan TNI AU yang pergerakannya lebih dinamis, sehingga mampu menjangkau pertahanan aspek udara, sekaligus darat dan laut.

    Brigade teritorial

    Bersamaan dengan pengembangan satuan, TNI juga membentuk sejumlah Kodam baru dan brigade teritorial pembangunan yang membawahi sejumlah batalyon.

    Keberadaan brigade dan batalyon ini ditujukan untuk mengawal pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk upaya peningkatan produksi pangan di Tanah Air.

    Pembentukan satuan teritorial pembangunan yang merupakan strategi pertahanan non-perang ini akan sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, baik di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan lainnya.

    Karena itu, setiap batalyon yang berada di komando brigade infanteri teritorial pembangunan tersebut juga dilengkapi kompi-kompi yang sesuai kebutuhan di lapangan, yakni kompi pertanian, peternakan, perikanan, hingga kesehatan.

    Lewat hadirnya batalyon-batalyon baru itu, maka hampir semua kebutuhan rakyat akan terbantu untuk diupayakan secara lebih maksimal.

    Kompi pertanian bisa membantu petani terkait dengan peningkatan produksi dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah, seperti menghadapi serangan-serangan hama dan lainnya. Demikian pula dengan kompi peternakan, perikanan, dan kesehatan.

    Dengan demikian, keberadaan batalyon infanteri teritorial pembangunan dapat mendorong program ketahanan pangan menjadi lebih cepat dan maksimal.

    Hadirnya prajurit TNI di lahan pertanian, peternakan, perikanan dan kesehatan, sekaligus juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kebersamaan TNI dengan rakyat merupakan modal utama mewujudkan pertahanan negara, yang dikenal sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

    Apalagi, saat ini TNI juga telah memiliki program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang dulu dikenal dengan istilah ABRI Masuk Desa (AMD). Dari program itu, kemudian muncul TNI AD Manunggal Air yang terbukti membantu masyarakat memenuhi air, baik untuk konsumsi maupun untuk kebutuhan pertanian.

    Markas Besar TNI Angkatan Darat mencatat bahwa hingga akhir Mei 2025, program ini telah berhasil memberikan akses air bersih kepada 1.426.297 jiwa atau 470.662 kepala keluarga (KK) di berbagai wilayah di Indonesia.

    Komitmen dari prajurit TNI AD itu diwujudkan dengan kegiatan membangun infrastruktur air bersih yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

    Tidak beralasan

    Terkait pembentukan satuan baru ini, khususnya brigade dan batalyon infanteri teritorial pembangunan, memunculkan kekhawatiran akan kembalinya TNI ke ranah politik sipil, sebagaimana pernah terjadi di masa Orde Baru.

    Kekhawatiran itu sebetulnya tidak memiliki alasan kuat, karena selama ini, TNI dikenal sebagai lembaga yang betul-betul profesional dalam menjalankan tugasnya.

    Sejak era reformasi yang mengharuskan prajurit TNI kembali ke barak, hampir tidak pernah ditemukan kasus TNI kembali ikut campur dalam urusan politik praktis. Justru sebaliknya, program-program yang dijalankan oleh TNI mendapatkan tempat di hati rakyat karena kebutuhan warga mampu dipenuhi lewat kehadiran prajurit ini, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan air.

    Selain itu, sebagaimana diklaim Mabes TNI AD, program TNI AD Manunggal Air juga membuka ruang bagi pengembangan program-program lanjutan lainnya, seperti dapur sehat, sanitasi keluarga, dan penguatan ketahanan pangan berbasis desa.

    Untuk itu, kehadiran satuan baru TNI, khususnya batalyon infanteri teritorial pembangunan, akan semakin mengokohkan peran prajurit dalam menyukseskan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.

    Sumber : Antara