Kementrian Lembaga: Tim SAR

Ditjen Pesantren di Kemenag, Hadiah Hari Santri yang Dipicu Tragedi Ponpes Al Khoziny
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Agama RI untuk membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren yang akan bertugas mengawasi seluruh pondok pesantren di Indonesia.
Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i menyampaikan bahwa perintah tersebut telah tertuang dalam surat nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025.
“Bapak Presiden melalui Mensesneg memerintahkan untuk segera mendirikan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia,” ujar Syafi’i seusai Apel Peringatan Hari Santri 2025 di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, Rabu pagi.
Mengulik lebih dalam, terungkap fakta alasan di balik perintah Prabowo untuk membentuk Ditjen Pesantren yang selama ini berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Jauh sebelum surat itu diterbitkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Kepesantrenan di Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengawasi sekitar 40.000 pondok pesantren yang berdiri di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia MUI mengatakan bahwa tragedi ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menandakan pentingnya Ditjen Pesantren.
“Kementerian Agama, yaitu sudah berkali-kali kita sampaikan bahwa membina, mengawasi semua pesantren yang 40.000 lebih ya, ini sudah sepatutnya dibutuhkan satu struktur birokrasi, yaitu sejak awal sudah kita katakan ada Direktorat Jenderal Pendidikan Kepesantrenan, khusus,” kata Amirsyah di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat, Selasa (7/10/2025).
Menurut dia, kapasitas struktur birokrasi yang ada saat ini, yakni Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, belum cukup.
Dengan jumlah pesantren yang sangat banyak itu, menurut Amirsyah, Kemenag harus segera menerjunkan dirjen khusus untuk mengawasi ponpes.
“Kalau sekarang kan baru setingkat Direktur ya, ini harus Direktur Jenderal. Supaya apa? Supaya bisa sekup yang luas ini, ya bayangkan 41.000 lebih. Tidak mudah ngawas ini, tidak mudah sekali lagi,” kata Amirsyah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya buka suara terkait alasan Presiden Prabowo membentuk Ditjen Pesantren yang rupanya bermula dari peristiwa di Ponpes Al Khoziny.
Akibat tragedi tersebut, Prabowo merasa perlu memberikan perhatian lebih kepada ponpes di Indonesia.
Terlebih, jumlah sekolah berasrama berbasis agama itu mencapai lebih dari 42.000.
“Dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren,” beber Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu.
Peristiwa yang terjadi belakangan seolah membuktikan masih ada bangunan ponpes yang tidak sesuai prosedur keamanan.
Oleh karenanya, kata Prasetyo, Prabowo juga meminta masalah ini diselesaikan melalui kementerian/lembaga terkait.
“Bapak Presiden memberikan petunjuk kepada kita, yang diwakili oleh Kementerian PU, untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren kita dari sisi keamanan secara teknis,” kata Prasetyo.
Prabowo menginginkan ada perhatian khusus untuk pendidikan dan pelatihan para santri, yang jumlahnya berkisar 16 juta orang di seluruh Indonesia.
“Jadi, itu beberapa hal yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden yang diperintahkan kepada kita jajaran terkait, untuk kemudian beliau memberikan semacam restu untuk Kementerian Agama membuat Ditjen Pondok Pesantren,” kata dia.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik keputusan Kepala Negara yang menyetujui pembentukan Ditjen Pesantren sebagai bentuk kehadiran negara yang nyata dalam pemberdayaan pesantren di era modern.
“Persetujuan Presiden atas pembentukan Ditjen Pesantren merupakan kado istimewa bagi seluruh santri di Hari Santri Nasional tahun ini, karena menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memperkuat ekosistem pendidikan dan pemberdayaan pesantren di Indonesia,” ungkapnya dalam rilis pers, Rabu.
Lebih lanjut, Puan menilai kehadiran Ditjen Pesantren akan membuka peluang lebih besar bagi penguatan peran pesantren secara kelembagaan dan strategis.
“Tidak hanya dalam bidang pendidikan agama, tetapi juga pengembangan ekonomi umat, literasi digital, hingga peningkatan kualitas para santri,” sebut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Bertepatan dengan Hari Santri 2025, ini adalah momentum penting untuk meneguhkan kembali peran santri dan pesantren sebagai penjaga moral bangsa sekaligus penggerak kemajuan peradaban Indonesia di era modern.
“Saya berharap keberadaan Ditjen Pesantren akan memperkuat tata kelola pendidikan pesantren, meningkatkan kapasitas santri, serta memastikan pesantren menjadi pilar pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing,” lanjut Puan.
Tiga pekan lebih berjalan, tim penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim belum juga menetapkan adanya tersangka dalam kasus runtuhnya mushala Ponpes Al Khoziny.
“Belum ada info tambahan, masih proses sidik,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Rabu (22/10/2025).
Runtuhnya bangunan tiga lantai mushala Ponpes Al Khoziny yang terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terjadi pada Senin (29/10/2025).
Berdasarkan analisis tim gabungan, penyebab ambruknya bangunan tersebut dikarenakan kegagalan konstruksi di mana akibat ketidakmampuan menahan beban dari kapasitas seharusnya.
Tragedi tersebut telah menelan 63 korban jiwa dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.
Kini, tragedi tersebut masih dalam tahap penyidikan kepolisian di Polda Jawa Timur.
Proses evakuasi korban dan pengangkatan puing bangunan telah ditutup oleh tim SAR gabungan sejak Selasa (7/10/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.