Xcloud.id

Kementrian Lembaga: SKK Migas

  • Perkuat Sektor Hulu, 7 Anak Usaha Pertamina Dominasi Produksi Migas RI

    Perkuat Sektor Hulu, 7 Anak Usaha Pertamina Dominasi Produksi Migas RI

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) terus memperkuat sektor hulu dengan mendorong peningkatan kinerja produksi anak usaha yang dipimpin oleh Pertamina Hulu Energi sebagai Subholding Hulu. Hal ini terbukti dengan masuknya 7 anak usaha hulu Pertamina dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia yang dirilis oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) beberapa waktu lalu.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan Pertamina terus berupaya untuk meningkatkan produksi migas untuk mendukung target swasembada energi nasional.

    “Seluruh program strategis Pertamina dirancang untuk selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terutama dalam memperkuat swasembada energi melalui penerapan dual growth strategy,” kata Baron dalam keterangan tertulis, Jumat (28/11/2025).

    Menurut Baron, strategi ganda yang dijalankan Pertamina fokus pada memaksimalkan bisnis legasi migas dan mempercepat transisi energi rendah karbon. Bisnis migas tetap menjadi andalan dalam memperkuat ketahanan energi nasional sehingga Pertamina terus melakukan inovasi dan improvisasi untuk meningkatkan kinerja hulu migas.

    Di tengah tekanan parameter global dan penurunan laju produksi migas alami (declining natural rate), Pertamina mencatatkan produksi migas sebesar 1.032 juta barel setara minyak sampai dengan bulan Oktober 2025.

    “Di sisi operasional produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak. Ini tentunya menunjukkan komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberi nilai terbaik bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Baron.

    Dalam daftar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) 7 anak usaha Pertamina yang masuk dalam 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia sebagai berikut:

    – Exxon Mobil Cepu Ltd (PI Pertamina 45%) 153.900 bph
    – Pertamina Hulu Rokan (151.02 bph)
    – Pertamina EP (68.497 bph)
    – Pertamina Hulu Energi ONWJ (25.501 bph)
    – Pertamina Hulu Mahakam (23.639 bph)
    – Pertamina Hulu Energi OSES (17.177 bph)
    – Pertamina Hulu Sanga-Sanga (13.105 bph).

    “Secara nasional, Pertamina mengelola 24 persen blok migas yang berkontribusi terhadap produksi minyak sebesar 69 persen dan gas 37 persen dari total produksi nasional,” tutup Baron.

    Sebelumnya, pada acara Rapat Dengar Pendapat di DPR Komisi VI, Rabu 19 November 2025, Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi memberikan apresiasi tinggi kepada PT Pertamina (Persero) atas keberhasilannya menjaga stabilitas pasokan dan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

    “Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina,” pungkas Baron.

    (ega/ega)

  • 7 Anak Usaha Hulu Pertamina Kuasai Produksi Minyak Nasional

    7 Anak Usaha Hulu Pertamina Kuasai Produksi Minyak Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mencatatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) sebesar 1,032 juta barel setara minyak (boe) sampai dengan Oktober 2025. 

    Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan, pihaknya terus memperkuat sektor hulu dengan mendorong peningkatan kinerja produksi anak usaha yang dipimpin oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai subholding hulu. 

    Menurutnya, realisasi tersebut merupakan angin segar di tengah tekanan parameter global dan penurunan laju produksi migas alami (declining natural rate).

    “Di sisi operasional produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak. Ini tentunya menunjukkan komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi dan memberi nilai terbaik bagi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” kata Baron melalui keterangan resmi, Kamis (27/11/2025).

    Dia menegaskan bahwa Pertamina berkomitmen terus meningkatkan produksi migas untuk mendukung target swasembada energi nasional.

    Hal ini terbukti dengan masuknya tujuh anak usaha hulu Pertamina dalam daftar 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia yang dirilis oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) beberapa waktu lalu. 

    “Seluruh program strategis Pertamina dirancang untuk selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terutama dalam memperkuat swasembada energi melalui penerapan dual growth strategy,” ujar Baron.

    Menurut Baron, strategi ganda yang dijalankan Pertamina fokus pada memaksimalkan bisnis legasi migas dan mempercepat transisi energi rendah karbon. Dia menyebut, bisnis migas tetap menjadi andalan dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

    Oleh karena itu, Pertamina terus melakukan inovasi dan improvisasi untuk meningkatkan kinerja hulu migas.   

    Secara nasional, Pertamina mengelola 24% blok migas yang berkontribusi terhadap produksi minyak sebesar 69% dan gas 37% dari total produksi nasional.

    Dalam daftar SKK Migas tujuh anak usaha Pertamina yang masuk dalam 10 perusahaan penghasil minyak terbesar di Indonesia sebagai berikut:

    Exxon Mobil Cepu Ltd (participating interest/PI Pertamina 45%) 153.900 bph
    Pertamina Hulu Rokan (151.020 bph)
    Pertamina EP (68.497 bph)
    Pertamina Hulu Energi ONWJ (25.501 bph)
    Pertamina Hulu Mahakam (23.639 bph)
    Pertamina Hulu Energi OSES (17.177 bph)
    Pertamina Hulu Sanga-Sanga (13.105 bph) 

  • Anak Usaha Proyeksi Lifting Migas 25,5 Juta Barel

    Anak Usaha Proyeksi Lifting Migas 25,5 Juta Barel

    Jakarta –

    Pertamina Hulu Energi (PHE) memproyeksikan pada November-Desember 2025 lifting minyak dan gas (migas) mencapai 25,5 juta barel. Peningkatan lifting ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi, Hermansyah Y. Nasroen mengatakan hingga Oktober 2025, Subholding Upstream Pertamina mencatat produksi minyak sebesar 556.000 barel per hari (BOPD) dan produksi gas mencapai 2.762 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

    “Pada November-Desember 2025, Subholding Upstream juga memproyeksikan lifting sebesar 25,5 juta barel untuk memenuhi kebutuhan domestik,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).

    Hermansyah mengatakan dalam penyaluran migas tersebut akan melalui 113 kargo kapal serta 104 penyaluran melalui jaringan pipa dan trucking ke berbagai fasilitas penerima.

    “Kesiapan infrastruktur distribusi menjadi fokus utama, termasuk pemenuhan minyak mentah dan kondensat yang dilaksanakan melalui 22 titik serah via kapal dan 14 titik serah melalui pipa dan trucking. Seluruh fasilitas tersebut telah dipastikan kesiapan operasinya untuk menunjang kebutuhan pasokan selama periode Nataru,” katanya.

    Di sisi lain, Subholding Upstream Pertamina terus menjunjung tinggi aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) melalui penguatan mitigasi risiko serta penyiagaan personel standby di seluruh wilayah operasi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menjaga keandalan operasi dan keselamatan pekerja, kontraktor, serta lingkungan di sekitar area produksi.

    Hermansyah menegaskan bahwa koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi nasional terpenuhi.

    “Selama periode Nataru, kami memastikan seluruh kegiatan operasi hulu migas berjalan aman dan terkendali. Subholding Upstream Pertamina terus berkoordinasi erat dengan SKK Migas, Kementerian ESDM, kilang, konsumen, serta para pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

    Hermansyah juga menambahkan kesiapsiagaan ini merupakan bagian dari komitmen Subholding Upstream Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional.

    “Kami menyiagakan personel, mengoptimalkan fasilitas produksi dan distribusi, serta memperkuat sistem pengawasan demi memastikan kebutuhan energi selama Nataru dapat terpenuhi dengan baik,” tutupnya.

    (hns/hns)

  • SKK Migas-Petrogas Mulai Tajak Sumur Eksplorasi Karim #1 di Sorong

    SKK Migas-Petrogas Mulai Tajak Sumur Eksplorasi Karim #1 di Sorong

    Jakarta –

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Petrogas (Basin) Ltd. resmi memulai tajak Sumur Eksplorasi Karim #1 di Wilayah Kerja Kepala Burung, Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi bagian dari pemenuhan komitmen kerja pasti di wilayah operasi tersebut.

    Tajak turut disaksikan jajaran pemerintah daerah, mulai dari Wakil Bupati Sorong, Ahmad Sutedjo; Plt Sekda Sorong, Adi Bremantyo; hingga Kepala Perwakilan SKK Migas Papua dan Maluku, Mardianto.

    “Kami berharap pengeboran dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sorong Papua,” ujar Ahmad, dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11).

    Mardianto menambahkan pelaksanaan tajak ini bertepatan dengan momen Hari Otonomi Khusus di Tanah Papua. Ia berharap pengeboran sumur tersebut dapat memberi manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan.

    Pengeboran Sumur Karim #1 dirancang mencapai kedalaman sekitar 4.300 ft dengan Rig #3 Petrogas (Basin) berkekuatan 750 HP. Target utama sumur adalah batuan karbonat Formasi Kais. Durasi pengeboran diperkirakan berlangsung satu setengah bulan, dengan penerapan ketat aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L).

    “Dengan pendekatan konsep eksplorasi yang baru dan ditunjang teknologi terkini menjadikan Karim sebagai prospek siap bor yang akhirnya tajak pada hari ini. Sumur ini memiliki nilai strategis yang tinggi, hasil dari sumur ini akan membuka potensi pengembangan lapangan di sekitarnya. Ini merupakan langkah kami untuk mengoptimalkan potensi migas di wilayah Papua Barat Daya dan sebagai upaya memperkuat peluang penemuan cadangan migas baru demi mendukung pencapaian ketahanan energi nasional,” kata President RH Petrogas Companies in Indonesia, Ferry Hakim.

    Selain itu, masa persiapan pengeboran juga memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar area pengeboran, terutama pada sektor infrastruktur.

    Akses warga menjadi lebih mudah setelah Petrogas (Basin) Ltd. merenovasi Jembatan Klagana, empat jembatan penghubung lainnya, serta akses jalan dari dan menuju kampung di sekitar lokasi sumur.

    Petrogas (Basin) Ltd. juga memberi kesempatan kepada warga dari kampung sekitar untuk terlibat langsung sebagai tenaga kerja tambahan nonteknis selama proses pengeboran berlangsung.

    Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Petrogas (Basin) Ltd. bersama PT Pertamina Hulu Energi Salawati Basin merupakan bagian kepemilikan di Wilayah Kerja Kepala Burung. Petrogas (Basin) Ltd. bertindak sebagai operator wilayah kerja tersebut dan menjalankan kegiatan operasional di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas.

    (prf/ega)

  • 39 Perusahaan Minat jadi Mitra Pertamina Untuk Garap Sumur Minyak Tua

    39 Perusahaan Minat jadi Mitra Pertamina Untuk Garap Sumur Minyak Tua

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas mengungkapkan 39 perusahaan tertarik berinvestasi bersama PT Pertamina (Persero) untuk memproduksi sumur-sumur minyak tua di Indonesia.

    Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas Nanang Abdul Manaf menilai hal tersebut membuktikan bahwa pengelola sumur tua menarik di mata investor. 

    Dia menjelaskan, dari 39 perusahaan yang menyatakan ketertarikannya untuk menjadi mitra Pertamina, 19 perusahaan sudah melangkah ke tahap yang lebih serius dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU).

    “Sebanyak 39 perusahaan berminat menjadi mitra sumur idle Pertamina untuk melaksanakan program reaktivasi sumur idle, dan 19 perusahaan telah menandatangani MoU,” kata Nanang dalam acara Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025 di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Nanang mengaku telah menyodorkan 2.500 sumur kepada pasar. Di satu sisi, pihaknya menyiapkan regulasi pendukung untuk mewadahi minat investor tersebut.

    “Pokja [kelompok kerja] 3 telah melakukan proses penawaran kepada seluruh mitra yang berminat untuk reaktivasi sumur minyak idle sebanyak 2.500 sumur dan juga memimpin penyusunan kebijakan baru,” katanya.

    Dengan begitu, dia pun memastikan bahwa kerja sama dengan 39 perusahaan tersebut berjalan aman dan legal. Menurut Nanang, payung hukum tersebut nantinya akan mencakup teknis operasional hingga pengelolaan sumur tua.

    “Kebijakan ini mengatur kerja sama operasional dan teknologi pada lapangan dan produksi sumur idle, sumur masyarakat umum, dan kemudian kerja sama pengelolaan sumur peninggalan [legacy wells],” jelasnya.

    Asal tahu saja, Pertamina bakal reaktivasi 4.200 sumur idle hingga 2028. Dari jumlah tersebut akan ada 2.500 sumur tua yang bakal direaktivasi Pertamina dengan skema kerja sama pihak lain.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, pihaknya bakal melibatkan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk mengelola sumur idle tersebut bersama Pertamina.

    Dia mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait kerja sama tersebut. Konsep regulasi yang dimaksud akan mencakup strategi kerja sama dan pemanfaatan teknologi. Ini termasuk pelibatan koperasi, BUMD, dan UMKM untuk mengelola sumur idle itu. 

    “Sudah kami bahas juga bahwa tidak hanya koperasi maupun BUMD, tapi juga saya katakan tadi UKM harus masuk,” kata Djoko di ICE BSD, Tangerang, beberapa waktu lalu.

    Data Kementerian ESDM mencatat, dari 2.500 sumur idle yang bakal direaktivasi dengan skema kemitraan itu dilakukan mulai tahun ini.

    Perinciannya, Pertamina bakal mereaktivasi 500 sumur idle dengan menggandeng mitra pada tahun ini. Kemudian, 2.000 sisanya bakal dikerjakan hingga 2028 mendatang. 

    Khusus tahun ini, 500 sumur idle yang potensial dikerjasamakan itu mayoritas berlokasi di Sumatra. Dari jumlah tersebut, 60 sumur berada di offshore, sedangkan sisanya onshore.

  • Satgas Lifting catat peningkatan produksi minyak pertama sejak 2016

    Satgas Lifting catat peningkatan produksi minyak pertama sejak 2016

    Jakarta (ANTARA) – Setelah satu tahun bertugas, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas Nanang Abdul Manaf mencatat peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) pertama sejak tahun 2016.

    Dalam acara “Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025” yang digelar di Jakarta, Selasa, Nanang menyampaikan telah menyelesaikan dua proyek pengembangan lapangan migas di Blok B Offshore Natuna Selatan yang dioperasikan oleh Medco E&P Ltd.

    Adapun kedua proyek pengembangan tersebut adalah Lapangan Forel-Bronang dan Lapangan Terubuk Siput.

    “Proyek-proyek ini telah berkontribusi sekitar tambahan 20 ribu barel minyak per hari untuk lifting minyak dan 60 juta kaki kubik gas per hari,” kata Nanang.

    Lapangan-lapangan baru yang mulai berproduksi tersebut lantas berkontribusi kepada perlambatan penurunan produksi minyak nasional. Kini, dari rata-rata produksi minyak 580 ribu barel per hari pada 2024, naik menjadi 582 ribu barel per hari pada 2025.

    “Jika NGL (Natural Gas Liquids/cairan gas alam) termasuk, setara 607 ribu barel per hari pada 2025. Menjadikan ini peningkatan produksi pertama sejak 2016,” ujar Nanang.

    Paparan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan capaian kinerja dari Kelompok Kerja Optimalisasi Proyek Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang merupakan bagian dari Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas.

    Nanang menyampaikan Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas dibentuk melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 296 Tahun 2024 pada November 2024. Satgas tersebut dibentuk dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi.

    Percepatan peningkatan lifting migas dibutuhkan, sebab penurunan lifting migas terjadi dari tahun ke tahun dengan persentase penurunan sebesar 3–7 persen setiap tahun, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tutur Nanang.

    Kesadaran tersebutlah yang mendorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung untuk membentuk Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas.

    Diwartakan sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memperkirakan produksi minyak pada Desember 2025 dapat mencapai 625 ribu barel per hari atau barrels oil per day (BOPD).

    Sementara, rata-rata produksi tahun ini hingga 10 November 2025 (year to date) mencapai 606.020 BOPD atau telah melebihi target APBN 2025 sebanyak 605 ribu BOPD.

    Secara rinci, total produksi ytd per 10 November itu terdiri atas minyak 529.449 BOPD, kondensat 53.174 BOPD, natural gas liquids (NGL) 23.118 barrel per day (BPD), dan kondensat hilir dari DSLNG (PT Donggi Senoro LNG) 279 barrel of condensate per day (BCPD).

    Adapun outlook 2025, total produksi ditargetkan 608.100 BOPD dengan rincian minyak 530.600 BOPD, kondensat 53.900 BOPD, NGL 23.100 BPD, dan DSLNG 500 BCPD, serta total lifting diprediksi 607 ribu BOPD.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM Klaim Investasi Hulu Migas RI Tetap Menarik saat Tren Global Lesu

    ESDM Klaim Investasi Hulu Migas RI Tetap Menarik saat Tren Global Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) RI masih menarik.

    Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menilai iklim investasi hulu migas Indonesia berbeda dengan global yang memang tengah lesu.

    “Kalau itu [investasi lesu] kan sebenarnya global, sebenarnya kalau kita lihat [investasi hulu migas RI] sekarang malah menarik. Bukan berarti kalau global turun, kita juga turun,” tutur Laode di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Menurutnya, masih menariknya investasi hulu migas RI ditunjukkan oleh perusahaan raksasa seperti Shell Plc yang kini bakal kembali ke Indonesia. Laode mengatakan, perusahaan asal Eropa itu berminat kembali berinvestasi di hulu migas Indonesia.

    Kendati demikian, Laode belum bisa membocorkan Shell bakal berinvestasi di blok migas mana. Dia menilai kembalinya perusahaan migas itu tak lepas dari cadangan dan potensi besar yang dimiliki Indonesia.

    “Kita tetap ditunjukkan oleh peningkatan produksi dan banyaknya seperti Shell kan mau balik lagi, tapi itu kan informasinya menyusul,” ucap Laode.

    Adapun, berdasarkan informasi dari SKK Migas, Shell Plc membidik sejumlah prospek migas di Sulawesi Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk kembali berinvestasi di sektor hulu migas RI.

    Shell saat ini tengah melakukan studi bersama atau joint study dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec). Joint study tersebut dilakukan untuk lima lapangan migas.

    Pernyataan Laode terkait investasi sektor hulu migas RI yang masih menarik itu secara tidak langsung membantah temuan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.

    Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025), Simon mengatakan, investasi di sektor hulu migas menunjukkan tren penurunan secara global. Dia berpendapat pemerintah harus turun tangan.

    Simon menyebut, lesunya investasi sektor hulu migas tak lepas dari anjloknya harga minyak global.

    “Kalau kami lihat dari sisi bisnis, penurunan tren global [lantaran] ada tekanan di harga minyak yang turun, menekan margin dan profitabilitas,” ucapnya.

    Simon menjelaskan, investasi di hulu migas merupakan motor penggerak ketahanan energi nasional. Apalagi, konsumsi energi terus meningkat. Oleh karena itu, lemahnya investasi di sektor tersebut perlu menjadi perhatian.

    Dia menyebut, saat ini terdapat kesenjangan antara produksi dengan konsumsi energi nasional. Konsumsi akan terus tumbuh, sementara produksi cenderung menurun. Untuk menutup kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan nasional, maka Indonesia pun mengimpor minyak.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, produksi minyak nasional berada di angka 212 juta barel pada 2024, sedangkan impor minyak nasional mencapai 330 juta barel. Impor tersebut terdiri atas 128 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan 202 juta barel dalam bentuk bahan bakar minyak (BBM).

    “Para pelaku sektor migas saat ini, khususnya di Indonesia, bekerja keras untuk memperlambat natural declining [penurunan produksi migas alamiah],” kata Simon.

    Oleh karena itu, dia pun menegaskan dibutuhkan dukungan berupa regulasi yang kuat untuk menarik minat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Tanpa dukungan regulasi yang kuat, daya tarik investasi akan terus melemah dan tentunya ketahanan energi akan terancam,” kata Simon.

  • Pemerintah berhasil atur stok LNG sehingga tak impor pada 2025

    Pemerintah berhasil atur stok LNG sehingga tak impor pada 2025

    Sekalipun awalnya defisitnya itu 50 kargo, kita bagaimana pun caranya mengatur sampai alhamdulillah tidak melakukan impor.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah berhasil mengatur stok liquefied natural gas (LNG) dalam negeri, sehingga tidak perlu mengimpor LNG pada 2025.

    “Sekalipun awalnya defisitnya itu 50 kargo, kita bagaimana pun caranya mengatur sampai alhamdulillah tidak melakukan impor,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Bahlil menjelaskan defisit LNG disebabkan oleh eskalasi permintaan domestik yang melebihi perencanaan pemerintah. Di sisi lain, pengelola wilayah kerja (WK) gas bumi yang menghasilkan LNG telanjur menjalin kontrak ekspor.

    Kontrak ekspor LNG telanjur dijalin sebab pada masa perencanaan pengembangan atau plan of development (POD) WK, pengelola WK harus memastikan kejelasan pasar untuk LNG. Ketika WK berada dalam fase POD, pasar dalam negeri belum bisa menyerap LNG yang dihasilkan.

    “Ini kita tidak bisa mundur (dari kontrak ekspor), kita harus menghadapinya, karena kalau tidak, kita bisa di-blacklist global,” ujar Bahlil pula.

    Sedangkan, Presiden Prabowo Subianto mendorong kedaulatan energi, salah satunya dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap impor.

    Mencari titik tengah dari permasalahan tersebut, pemerintah pun memutuskan untuk menunda sejumlah kargo ekspor ke 2026 untuk memenuhi kebutuhan domestik.

    Secara terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengalihkan ekspor gas dari Sumatera untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Nanti yang Natuna kami maksimalkan (ekspor) ke Singapura. Kemudian, ada yang kami ambil kargo dari ekspor untuk ke dalam negeri. Itu kami divert (alihkan) untuk (ekspor) ke tahun berikutnya),” ujar Djoko.

    Ihwal kebutuhan LNG pada 2026, Djoko menyampaikan masih di tahap diskusi.

    “2026 lagi dibahas. Insya Allah kami atur dengan cara yang sama,” kata Djoko pula.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina Catat Produksi Sumur Ampuh Blok Rokan Capai 2.098 BOPD

    Pertamina Catat Produksi Sumur Ampuh Blok Rokan Capai 2.098 BOPD

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mencatatkan hasil produksi awal sebesar 2.098 barel minyak per hari (BOPD) dari Sumur Ampuh (AH030), Zona Rokan.

    Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan menuturkan, uji produksi Sumur Ampuh cukup positif menyusul hasil produksi seluruhnya murni crude oil tanpa kandungan air maupun gas.

    Menurutnya, capaian ini merupakan wujud komitmen PHR dalam mengoptimalkan potensi sumber daya migas yang ada. Produksi tersebut turut menjadi bukti bahwa Wilayah Kerja (WK) Rokan hingga kini masih memiliki potensi besar sebagai salah satu tulang punggung produksi migas nasional.

    “Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan cadangan dan produksi minyak nasional, tetapi juga memberikan optimisme besar bagi industri migas di Indonesia. Tentunya tidak terlepas dari kerja keras para anak bangsa yang terlibat di dalamnya, para pekerja yang teruji dan terus berinovasi dalam upaya menjaga ketahanan energi nasional,” kata Ruby melalui keterangan resmi dikutip Minggu (23/11/2025).

    Dia menjelaskan, Sumur AH030 dibor menggunakan teknik pemboran miring berarah (directional drilling) dengan mengusung konsep pengembangan ‘local attic development’. Pemboran menyasar Reservoir Menggala Formation (Fm) pada lapisan batuan MN-5580, dengan lapisan tambahan BK-5000 dan MN-5540.

    Adapun pemboran dilakukan dalam waktu tiga minggu dengan mengedepankan operasi yang lancar aman dan selamat. Ruby mengatakan, capaian produksi ini menunjukkan keberhasilan strategi pengembangan Lapangan Ampuh yang efektif, kolaboratif, dan terintegrasi antara tim bawah tanah (subsurface), reservoir, drilling serta operasi produksi.

    Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, hasil ini menjadi pemicu semangat untuk melanjutkan eksplorasi potensi tambahan produksi dari Low Quality Reservoir (LQR) yang saat ini sedang dievaluasi oleh SKK Migas dan PHR.

    Menurutnya, upaya tersebut akan diarahkan untuk pengembangan melalui teknologi Multi Stage Fracturing (MSF) di beberapa titik potensial di WK Rokan.

    Pihaknya menilai, capaian uji produksi ini sebagai indikator keberhasilan kolaborasi pemerintah, industri hulu migas nasional dan Pertamina Hulu Rokan, serta langkah nyata menuju target produksi minyak nasional tahun 2026 sebesar 610.000 BOPD yang merupakan target APBN 2026.

    “Kami akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama [KKKS], di mana keberhasilan MSF di PHE dapat dijadikan contoh bagi seluruh KKKS, kami segera menginstruksikan kepada Pertamina dan KKKS lainnya agar dilakukan pekerjaan MSF sebanyak 100 sumur dan pengeboran di lapangan lapangan yang baru ditemukan saat pengeboran eksplorasi sebanyak 100 sumur baik onshore maupun offshore” jelas Djoko.

  • Ada 140 Proses, Perizinan Kegiatan Usaha Hulu Migas Perlu Lebih Sederhana

    Ada 140 Proses, Perizinan Kegiatan Usaha Hulu Migas Perlu Lebih Sederhana

    Kata Komaidi, ReforMiner memandang perlu untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut agar berbagai upaya penerbitan kebijakan tersebut dapat lebih optimal di dalam mengatasi permasalahan perizinan yang ada. Beberapa opsi di tingkat implementasi yang semestinya dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

    Pertama, untuk kebijakan ODSP, perlu terus disempurnakan menjadi sistem perizinan terintegrasi (satu pintu) yang tidak hanya terbatas di dalam lingkup SKK Migas, tetapi menjangkau perizinan yang semula memang memerlukan persetujuan lintas kementerian-lembaga.

    Dalam hal ini, perlu disederhanakan untuk menjadi satu pintu saja; dapat melalui SKK Migas atau BKPM saja. Hal ini mestinya dapat dipadukan dengan sistem digital terintegrasi (seperti OSS) yang mencakup seluruh perizinan hulu migas, yang implementasinya perlu dipercepat.

    Lebih jauh, diperlukan peraturan perundangan (baru) yang lebih kuat untuk memberikan kewenangan yang lebih luas bagi SKK Migas atau BKPM di dalam melakukan pengurusan perizinan operasional di sektor hulu migas.

    Dalam hal ini, SKK Migas atau BKPM dapat ditempatkan sebagai pihak yang berhubungan/melakukan kegiatan langsung dengan kementerian-lembaga dan pemerintah daerah di dalam pengurusan perizinan terkait kegiatan operasi hulu migas.

    Kedua, terkait tata waktu, perlu adanya payung hukum dan pengaturan yang tegas terkait batasan waktu dalam penyelesaian pengurusan perizinan. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah 55/2009 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.

    Menurutnya, dalam konteks ini, perlu didorong adanya semacam penetapan Key Performance Indicator (KPI) bersama antar lembaga-kementerian, agar ada komitmen dan kerja bersama di dalam penyelenggaraan kegiatan investasi hulu migas dalam tata waktu yang ditentukan bersama dan diatur melalui peraturan perundangan tertentu, misalkan melalui UU APBN setiap tahun.

    Ketiga, proses penyederhanaan perizinan juga dapat disempurnakan dengan tidak hanya ditujukan untuk mengatur batasan waktu pengurusan, tetapi juga menyederhanakan aspek kewenangan dalam pemberian izin.

    Untuk sejumlah izin yang bersifat sangat teknis, kewenangan perizinan semestinya tidak memerlukan persetujuan berlapis sampai ke tingkat Menteri, tetapi dapat disederhanakan berhenti hanya di level birokrasi di bawahnya atau bahkan dilimpahkan kepada SKK Migas.

    Dalam hal yang berkaitan dengan perizinan daerah, untuk penyederhaan dan kemudahaan koordinasi, ada baiknya pemerintah menerbitkan pengaturan pelaksana lanjut terhadap ketentuan pasal 14 UU No 23/2014 (UU Pemerintahan Daerah), yang dalam hal ini mengatur bahwa segala bentuk perizinan pada dasarnya dapat dilimpahkan ke tingkat pemerintah pusat.