Xcloud.id

Kementrian Lembaga: SKK Migas

  • Potensi Industri Hulu Migas Aceh Dilirik Perusahaan Asal Kuwait

    Potensi Industri Hulu Migas Aceh Dilirik Perusahaan Asal Kuwait

    Jakarta –

    Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Nasri Djalal menyebutkan Provinsi Aceh memilih potensi yang besar untuk mengembangkan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Bahkan, sejumlah negara telah melirik Aceh untuk dijadikan sebagai tempat investasi mereka.

    Hal itu diungkapkan dirinya saat melakukan pertemuan dengan Dubes Indonesia untuk Kuwait, Country Manager Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) Sara Al-Baker, Subsurface Manager KUFPEC Muhammad Farhan, Dosen FH UI Titiek Anggraini, dan politisi Partai Demokrat Yuyon Ali Fahmi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    “Saya mengajak Country Manager KUFPEC untuk berkunjung ke Aceh melihat langsung potensi wilayah kerja hulu migas yang dapat dikembangkan,” kata Nasri dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

    Dia menjelaskan pertemuan tersebut juga bertujuan untuk memperkenalkan kepada investor bahwa Aceh memiliki berbagai sektor yang memiliki peluang investasi cukup besar, salah satunya di migas.

    “Potensi industri hulu migas di wilayah Aceh yang dapat mendorong minat investasi perusahaan KUFPEC,” jelasnya.

    Untuk KUFPEC sendiri, dia mengatakan perusahaan tersebut direncanakan bakal menggelontorkan investasi senilai US$ 10 miliar.

    “KUFPEC akan melakukaninvestasi sebesar US$ 10 miliar di bidang oil & gas,” ungkapnya.

    Untuk itu, dirinya terus melakukan berbagai upaya koordinasi supaya investasi tersebut bisa direalisasikan.

    “BPMA akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh atas rencana ini agar Kuwait bisa melirik potensi besar di sektor migas,” jelasnya.

    Dia menjelaskan BPMA bakal terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder untuk melakukan promosi investasi. Hal itu diharapkan mampu mendukung program-program pemerintah daerah dalam mengajak investor untuk berinvestasi di Aceh agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

    “BPMA mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu. Sehingga pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tutupnya.

    (sls/SKK Migas)

  • Lantik Pejabat Baru, Bahlil Lahadalia: Tugas Kalian Berat

    Lantik Pejabat Baru, Bahlil Lahadalia: Tugas Kalian Berat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik sejumlah pejabat baru untuk menjalankan tugas, pokok, fungsi, serta tanggung jawab di Kementerian ESDM. Bahlil Lahadalia meminta kepada jajarannya yang baru dilantik jangan menganggap main-main dengan peran dan tanggung jawab yang diberikan.

    “Saya melantik Bapak-bapak di sini itu atas nama Presiden. Tujuan kita bagaimana mengeksekusi, mensolusikan serta menyelesaikan semua hal yang terkait dengan program utama. Khususnya untuk Pak Dirjen (Migas). Tugas kalian, tugas bapak berat bersama saya,” jelas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikutip dari keterangan rilis, Jumat (17/1/2025).

    Bahlil Lahadalia meminta agar percepatan lelah yang ada di 60 wilayah kerja migas yang ditargetkan harus selesai pada 2027.

    “Semua harus di evaluasi, semua harus dijalankan. Kalau memang sudah ada yang selesai Plan of Development (POD) belum dilakukan maka cabut kalau memang harus dicabut. Jangan lagi ditahan-tahan,” tegasnya lagi.

    “Kalau memang dipertimbangkan ya untuk diselesaikan. Artinya, kita dukung dunia usaha dalam rangka meningkatkan lifting,” lanjutnya.

    Bahlil Lahadalia meminta kepada semua pejabat di Kementerian ESDM untuk terus bekerja keras dalam mengatasi sektor migas.

    “Konsumsi kita setiap tahun naik, apabila tidak dikonversikan menjadi bioetanol. Oleh karenanya, saya perintahkan kepada saudara mulai hari ini, setelah ini langsung berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas,” tuturnya.

    “Tugas kita itu menaikkan lifting, karena masih kurang dari 600 ribu barel oil per day,” tandas Bahlil Lahadalia saat melantik pejabat baru di Kementerian ESDM.

  • Achmad Muchtasyar, S.T., S.H., M.SIE. – Halaman all

    Achmad Muchtasyar, S.T., S.H., M.SIE. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Achmad Muchtasyar, S.T., S.H., M.SIE. merupakan sosok yang baru saja dilantik oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas).

    Ia bukanlah sosok asing di industri minyak dan gas.

    Muchtasyar tercatat pernah menjabat sebagai Direktur PT Pertamina Gas Negara (PGN) dan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN.

    Berikut profil Achmad Muchtasyar.

    Kehidupan Pribadi

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Achmad Muchtasyar lahir pada 19 Februari 1973.

    Saat ini, ia telah berusia 51 tahun.

    Pendidikan

    Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar dalam Workshop Percepatan Target Pelaksanaan Pembangunan Jargas di Wilayah DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta, Kamis (07/04/2022). (Istimewa)

    Achmad Muchtasyar diketahui pernah mengenyam pendidikan di Universitas Trisakti dan berhasil memperoleh gelar Sarjana Teknik Perminyakan.

    Ia pun juga mengambil studi S1 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara dan berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

    Kemudian, ia melanjutkan pendidikan S2 dan meraih gelar Master of Industrial Engineering dari University of New Haven.

    Karier

    Achmad Muchtasyar bukan nama baru di industri migas.

    Ia mengawali karier sebagai di ExxonMobil pada tahun 2001-2003 sebagai Procurement Service Analyst.

    Pada tahun 2003-2015, Muchtasyar berkarier di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

    Ia kemudian ditunjuk menjadi Chief Business Development Officer Bakrie Metal Industry tahun 2015 hingga 2016.

    Pada tahun 2019-2020, Muchtasyar berkarier sebagai Tenaga Ahli Kementerian Perhubungan. 

    Tak berselang lama, ia ditunjuk menjadi Direktur Pengembangan Usaha PT Rekayasa Industri tahun 2020.

    Kariernya semakin melejit saat ia dipercaya menjadi Direktur PT Pertamina Gas Negara (PGN) periode 2021 hingga 2023.

    Muchtasyar juga pernah menjabat sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN.

    Per tanggal 16 Januari 2025, ia mengemban tugas baru sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM.

    Harta Kekayaan

    Mengutip dari situs e-LHKPN KPK, Achmad Muchtasyar diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 48.216.954.281.

    Laporan harta kekayaan terbaru Muchtasyar diterbitkan pada 31 Desember 2022.

    Adapun rincian kekayaan Muchtasyar yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 26.496.116.000                                    

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 1070 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp 2.170.370.000                         

    2. Tanah Seluas 54 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp 100.548.000

    3. Tanah Seluas 1278 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp 1.809.648.000                         

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp 2.255.000.000                         

    5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp 600.000.000

    6. Tanah dan Bangunan Seluas 1190 m2/615 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 14.060.550.000                        

    7. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/295 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 5.500.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 750.000.000                        

    1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 20.000.000

    2. MOBIL, KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp 280.000.000

    3. MOBIL, MAZDA CX 3 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp 355.000.000

    4. MOTOR, HUSQVARNA SVARTPILEN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 95.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 3.853.000.000                              

    D. SURAT BERHARGA Rp 5.379.028.863                         

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 11.738.809.418                             

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 48.216.954.281.

    Achmad Muchtasyar tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 48.216.954.281.

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Pemerintah Akan Sanksi BUMN dan Kontraktor yang Langgar Kewajiban TKDN – Halaman all

    Pemerintah Akan Sanksi BUMN dan Kontraktor yang Langgar Kewajiban TKDN – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Himpunan Pengusaha Pipa, Tubular, dan Aksesoris (HIPPDA) Irvan Prasurya Widjaya mendukung rencana pemerintah memberi sanksi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kontraktor EPC (Engineering, Procurement, and Construction) yang mengabaikan kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Hal itu berkaitan dengan proyek hulu–hilir minyak dan gas bumi (migas).  

    “Kami sangat setuju dengan rencana pemberian sanksi kepada BUMN & EPC yang masih menggunakan produk impor, khususnya untuk material pipa, flensa (flanges), fittings, dan valves yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di Indonesia,” ujar Irvan saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2025).

    Menurutnya, ketegasan pemerintah sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan industri domestik.

    Namun ia menilai perlu adanya sosialisasi ulang dari pemerintah terhadap semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), BUMN, dan EPC. 

    Sosialisasi ini mencakup aturan beserta sanksi bagi pelanggar penggunaan produk dalam negeri.  

    “Pabrik-pabrik lokal juga bersinergi dengan UMKM di Indonesia. Jika proyek-proyek strategis tidak memakai produk dalam negeri, otomatis industri dalam negeri dan UMKM terdampak signifikan,” jelas Irvan.  

    Irvan berharap agar pemerintah dapat bersikap tegas dengan membatasi atau menolak permohonan izin impor/kuota impor bagi EPC, BUMN, maupun pemasok (supplier) bila produk yang dibutuhkan telah tersedia di dalam negeri. 

    Dia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat di kawasan berikat, yang rawan disusupi barang impor.  

    “Kami mendukung penuh upaya pemerintah, termasuk pemberian sanksi, supaya industri dalam negeri terlindungi dan mampu tumbuh lebih kuat,” pungkasnya.  
      
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merangkap Plt Dirjen Minyak dan Gas Dadan Kusdiana menegaskan sikap pemerintah yang akan mengambil langkah tegas terhadap KKKS, BUMN, dan kontraktor EPC yang melanggar kewajiban TKDN. 

    Hal ini disampaikannya menanggapi sejumlah sorotan publik mengenai dugaan abainya penggunaan produk domestik pada proyek-proyek yang dikerjakan di sektor migas.

    Dadan merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

    Dalam regulasi tersebut, KKKS, produsen dalam negeri, dan penyedia barang/jasa di hulu migas diwajibkan memaksimalkan produk lokal serta kemampuan rekayasa dalam negeri. 

    Jika melanggar, Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas siap menjatuhkan sanksi.

    Sorotan publik muncul antara lain pada proyek EPC South Sonoro di Sulawesi Tengah milik KKKS JOB Pertamina Medco E&P Tomori dan proyek pembangunan Terminal Refrigerated LPG Tuban di Jawa Timur milik PT Pertamina Energy Terminal (PET) di bawah Subholding PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Dalam proyek-proyek tersebut diduga masih terjadi pengadaan produk impor yang seharusnya dapat dipenuhi oleh industri lokal.

    Di sektor hilir, industri pupuk juga mendapat sorotan, seperti proyek PUSRI-IIIB yang disinyalir tetap memakai pipa impor. 

    Sejumlah perusahaan dalam negeri telah menyampaikan protes resmi dan menempuh jalur surat keberatan kepada pihak terkait, namun belum mendapat tindak lanjut.

  • Pertamina Hulu Rokan tuntaskan restrukrisasi organisasi

    Pertamina Hulu Rokan tuntaskan restrukrisasi organisasi

    Pekanbaru (ANTARA) – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menyelesaikan restrukrisasi organisasi sehingga seluruh organisasi di Regional I dan Wilayah Kerja (WK) Rokan kini bergabung secara terintegrasi dari zona I, zona Rokan dan Zona 4 ke dalam organisasi regional 1.

    “Integrasi ini resmi berlaku pada Januari 2025 bertujuan memperkuat komitmen PHR dalam meraih kinerja terbaik dalam produksi minyak dan gas, dalam upaya memenuhi kebutuhan domestik,”. kata Vice President (VP) Human Capital PHR Regional 1 Sumatra Sanon R.A Sitanggang di Pekanbaru, Selasa

    Menurut Sanon, integrasi ini sudah berjalan secara ‘bottom up’ dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pertamina (Persero).

    Karena itu, keberadaan struktur baru ini, bagian dari awal perjalanan PHR baru sebagai sebuah organisasi yang produktif dan efisien serta tidak menghambat operasi di seluruh wilayah kerja industri migas itu.

    Dampak positif lainnya dari restrukturisasi ini adalah efektivitas pengelolaan aset-aset hulu migas dari ujung utara hingga selatan Sumatra. Bisa menjadi momen konsolidasi organisasi agar lebih efisien, mengingat kompetensi sumber daya manusia berperan krusial dalam menghadapi dinamika industri migas.

    Keberadaan organisasi baru ini, katanya, sekaligus menjadi momen konsolidasi untuk terus meningkatkan performa kinerja perusahaan serta menjaga pasokan kebutuhan energi ke seluruh negeri.

    Berdasarkan data, PHR Regional I Sumatera merupakan kontributor minyak nasional nomor satu di Indonesia, berhasil mempertahankan tren positif pada tahun 2024 dengan 27 persen produksi minyak nasional.

    Produksi minyak mencapai 202.24 ribu barel per hari (MBOPD) atau setara 36 persen dan produksi gas sebesar 826.16 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau setara 29 persen dari total produksi Subholding Upstream (SHU).

    Pewarta: Frislidia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Petronas Resmi Investasi di Lapangan Hidayah, Pengamat: Angin Segar Lifting Minyak

    Petronas Resmi Investasi di Lapangan Hidayah, Pengamat: Angin Segar Lifting Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai tercapainya keputusan investasi akhir (FID) pengembangan Lapangan Hidayah menjadi angin segar untuk meningkatkan lifting minyak nasional. 

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengingatkan Petronas Indonesia untuk mampu mengejar target on stream lapangan di Wilayah Kerja North Madura II itu pada akhir 2026.

    SKK Migas pun telah meminta perusahaan asal Malaysia itu mempercepat target on stream menjadi pada 2026 dari sebelumnya pada kuartal I/2027.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengingatkan Petronas untuk konsisten menjalankan work program & budget (WP&B) untuk dapat mencapai target.

    “Serta SKK Migas harus mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memitigasi setiap potensi hambatan,” kata Bisman kepada Bisnis, Kamis (9/1/2025).

    Di sisi lain, Bisman juga mengingatkan pemerintah harus mampu menciptakan iklim usaha hulu migas yang menarik. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan mendukung jika ada masalah terkait dengan daerah, lingkungan dan masyarakat.

    Terlepas dari hal itu, Bisman menilai persetujuan investasi Petronas di Lapangan Hidayah merupakan angin segar untuk peningkatan lifting nasional.

    Adapun, produksi di Lapangan Hidayah diharapkan berada pada kisaran 8.973 barel minyak per hari (bopd) dan akan meningkat menjadi 25.276 bopd saat mencapai puncak produksi (peak production).

    Menurut Bisman, dengan potensi kontribusi tersebut Petronas bisa menjadi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan lifting kelima terbesar di Tanah Air.

    “Kita berharap target ini bisa terpenuhi, oleh karena itu SKK Migas dan pemerintah harus mendorong dan mengantisipasi potensi hambatan yang terjadi,” tambah Bisman.

    Senada, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal juga mengatakan, potensi produksi sebesar 25.276 bopd di Lapangan Hidayah oleh Petronas menjadi kabar baik guna mengejar target produksi 1 juta bopd pada 2030.

    Oleh karena itu, dia berharap semakin banyak KKKS lain yang melakukan eksplorasi di lapangan lain. 

    “Jadi pekerjaannya masih banyak, masih jauh, mencapai 1 juta barel di 2030, Pak Menteri [bahkan] ingin lebih cepat di 2029,” kata Moshe.

    Sebelumnya, Petronas telah meraih persetujuan FID untuk pengembangan lapangan Hidayah. Adapun, pengelolaan lapangan tersebut akan dilakukan oleh anak usaha Petronas, yakni PC North Madura II Ltd. PC North Madura II Ltd. merupakan operator yang memegang 100% partisipasi interest dalam kontrak bagi hasil ini.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswato mengatakan, Petronas sudah menyetujui FID Lapangan Hidayah pada 30 Oktober 2024. Dia juga menyebut penemuan pertama di lapangan yang berlokasi 7 kilometer di utara Pulau Madura itu terjadi pada 7 Januari 2021 melalui pengeboran perdana di sumur Hidayah 1. Kemudian, PoD I lapangan ini disetujui pada 30 Desember 2022.

    Adapun, nilai investasi yang digelontorkan Petronas untuk Lapangan Hidayah mencapai US$3,5 miliar atau setara Rp56,78 triliun asumsi kurs Rp16.225 per dolar AS.

    Djoko pun mengingatkan salah satu tantangan yang dihadapi industri hulu migas Indonesia saat ini adalah bagaimana mempercepat tata waktu eksploitasi, dari penemuan cadangan sampai produksi dimulai.

    Oleh karena itu, tantangan ini harus bisa dijawab di Lapangan Hidayah. Apalagi pemerintah dan Petronas akan terus berpegang pada target onstream di akhir 2026.

    “Tim manajemen proyek SKK Migas dan Petronas perlu mengawal pencapaian target ini dengan ketat sehingga tidak terjadi penundaan,” ucap Djoko.

    Dia menuturkan pengembangan lapangan dan pembangunan fasilitas produksi di Lapangan Hidayah bertujuan untuk memproduksikan perkiraan cadangan minyak sebesar 88,55 juta barel minyak bumi (MMSTB) hingga 2041. 

  • Petronas Investasi Rp56 Triliun di Ladang Minyak Madura, Segini Rencana Produksinya

    Petronas Investasi Rp56 Triliun di Ladang Minyak Madura, Segini Rencana Produksinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Petronas, perusahaan migas asal Malaysia, siap mengejar target on stream Lapangan Hidayah di Wilayah Kerja North Madura II pada akhir 2026.

    Vice President of International Assets of Upstream Petronas Hazli Sham Kassim mengatakan, investasi perusahaan dalam menggarap Lapangan Hidayah menjadi komitmen kerja sama dengan Indonesia.

    “Ini adalah bukti komitmen jangka panjang Petronas terhadap Indonesia. Hubungan yang kuat antara Malaysia dan Indonesia memberikan makna yang mendalam pada proyek ini, memposisikannya sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan masa depan di kawasan ini,” ucap Hazli dalam acara Final Investment Decision (FID) Engagement For the Hidayah Development Project Petronas Indonesia di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Nilai investasi yang digelontorkan Petronas untuk Lapangan Hidayah mencapai US$3,5 miliar atau setara Rp56,78 triliun (asumsi kurs Rp16.225 per dolar AS).

    Hazli pun menyebut, produksi minyak pada Lapangan Hidayah berada di kisaran 8.973 barel minyak per hari (bopd) dan akan meningkat menjadi 25.276 bopd saat mencapai puncak produksi (peak production).

    Dia pun optimistis bisa mengerjakan proyek tersebut secara maksimal. Apalagi, Petronas telah memiliki lebih dari 300 tenaga kerja yang andal.

    “Latar belakang saya juga sebagai insinyur perminyakan. Saya melihat datanya. Anda tahu, Hidayah memiliki potensi besar,” kata Hazli.

    Dia juga menambahkan bahwa penggarapan Lapangan Hidayah merupakan proyek terbesar yang ditangani oleh Petronas Indonesia.

    “Menurut saya proyek Hidayah ini adalah proyek terbesar sejak proyek yang kita lakukan tahun 2014 hingga 2016, saat saya di sini,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala SKK Migas Djoko Siswato menuturkan, Petronas sudah menyetujui keputusan investasi akhir (FID) Lapangan Hidayah pada 30 Oktober 2024. 

    Dia juga menyebut penemuan pertama di lapangan yang berlokasi 7 kilometer di utara Pulau Madura itu terjadi pada 7 Januari 2021 melalui pengeboran perdana di Sumur Hidayah 1. Kemudian, PoD I lapangan ini disetujui pada 30 Desember 2022.

    Oleh karena itu, tantangan ini harus bisa dijawab di Lapangan Hidayah. Apalagi pemerintah dan Petronas akan terus berpegang pada target on stream pada akhir 2026.

    “Tim manajemen proyek SKK Migas dan Petronas perlu mengawal pencapaian target ini dengan ketat sehingga tidak terjadi penundaan,” ucap Djoko.

  • Bahlil Siapkan Sanksi bagi KKKS yang Gagal Capai Target Lifting Minyak 2025

    Bahlil Siapkan Sanksi bagi KKKS yang Gagal Capai Target Lifting Minyak 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberikan sanksi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang tidak mencapai target produksi minyak siap jual atau lifting minyak sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) untuk mendorong capaian lifting minyak pada 2025.

    Bahlil menegaskan sanksi akan diterapkan jika perusahaan minyak KKKS tidak dapat memberikan alasan yang jelas atau pertanggungjawaban terkait ketidakcapaiannya dalam target lifting.

    “Bagi KKKS yang berhasil mencapai target, kita akan memberikan apresiasi. Tetapi jika tidak tercapai dengan alasan yang sulit diterima, maka sanksi akan diberlakukan,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Sanksi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk mendorong pencapaian lifting minyak nasional yang lebih baik. Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan kinerja lifting minyak mengalami peningkatan dalam dua bulan terakhir, yaitu periode November-Desember 2024.

    Ketika Bahlil dilantik sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, lifting minyak nasional tercatat sebesar 580.000 barel per hari (BOPD). Namun, pada akhir 2024, capaian ini meningkat menjadi 600.000 BOPD.

    Bahlil menyebutkan optimisme ini didorong oleh inovasi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM bersama KKKS dalam meningkatkan kinerja produksi.

    “Produksi kita pada September 2024 tercatat sekitar 575.000 hingga 580.000 BOPD. Namun pada November dan Desember 2024, capaian produksi meningkat menjadi 600.000 BOPD,” ujarnya.

    Capaian ini diharapkan dapat menjadi awal yang baik untuk kinerja lifting minyak pada 2025. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, target lifting minyak nasional dipatok sebesar 605.000 BOPD. Bahlil pun optimistis capaian lifting minyak pada 2025 dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

    Namun, perlu dicatat kinerja lifting minyak nasional dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Pada 2020, lifting minyak hanya tercatat 707.000 BOPD, kemudian turun menjadi 660.000 BOPD pada 2021, dan terus mengalami penurunan hingga 606.000 BOPD pada 2023.

    “Target APBN dan realisasi sering kali tidak tercapai. Kali ini, kami fokus untuk mendorong pencapaian dan kami yakin bisa melebihi target APBN,” pungkas Bahlil.

  • Intip CO2 Removal Package dengan Amine System Pertama di Dunia Besutan Pertamina EP – Page 3

    Intip CO2 Removal Package dengan Amine System Pertama di Dunia Besutan Pertamina EP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Tingkatkan potensi produksi hidrokarbon di wilayah Kabupaten Indramayu, Pertamina EP Zona 7 lakukan proyek Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan (OPLL) Akasia Bagus – Gantar.

    Dua strategi dijalankan, mencakup pengeboran 22 sumur pengembangan dan pembangunan Fasilitas Produksi SP Akasia Bagus (ABG) Stage 1 dan Stage 2, yang merupakan kelanjutan dari Plan of Development (POD) Lapangan Akasia Bagus pada tahun 2017 lalu.

    Kedua upaya ini ditargetkan dapat menambah produksi minyak dan gas, sebesar 12,71 MMSTB (million stock barrel) dan 10,53 BSCF (billion standard cubic feet).

    “Proyek ini merupakan milestone penting dalam pengembangan Akasia Bagus, yang didesain untuk mengolah minyak dan gas dengan kapasitas total sebesar 9.000 BLPD (barrel of liquid per day) dan 22 MMSCFD (million standard cubic feet per day), termasuk untuk mengolah associated gas dari 19 sumur lapangan,” ungkap Afwan Daroni,

    General Manager Pertamina EP area Jawa bagian barat. Dua belas sumur pengeboran telah diselesaikan. Total, terdapat 26 sumur produksi di Lapangan Akasia Bagus.  

    Saat ini produksi eksisting diolah dan ditampung menggunakan Early Production Facilities (EPF) ABG Tahap 1, sesuai persetujuan SKK Migas, hingga berlanjut ke fase onstream.

    Proyek ABG Stage 1 ini akan melewati dua kali fasilitas produksi onstream, yaitu fasilitas cair yang direncanakan pada Februari 2025, lalu menyusul fasilitas AGRU (Acid Gas Removal Unit) pada Mei 2025. 

     

  • Menteri Bahlil optimistis intervensi teknologi dongkrak produksi migas

    Menteri Bahlil optimistis intervensi teknologi dongkrak produksi migas

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. ANTARA/HO-BPH Migas

    Menteri Bahlil optimistis intervensi teknologi dongkrak produksi migas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 15:44 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis, melalui intervensi teknologi, Indonesia mampu mendongkrak kapasitas produksi minyak dan gas bumi nasional.

    “Pemerintah merespons cepat penurunan realisasi produksi siap jual (lifting) minyak dan gas bumi secara alami sekarang ini dengan percepatan penggunaan teknologi,” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Bahlil menegaskan bahwa pencapaian swasembada energi memerlukan peningkatan lifting migas yang berkelanjutan dan optimal. Ia pun mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk meningkatkan produksi migas melalui optimalisasi teknologi, salah satunya ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).

    “KKKS yang punya produksi minyak bumi bagus, saya lihat itu ExxonMobil. (Lifting) ​​​​​​​ExxonMobil itu, 25 persen dari total lifting nasional. Kita minta ada intervensi teknologi untuk bisa menaikkan lifting-nya,” kata Bahlil.

    Bahlil menjelaskan Blok Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil awalnya hanya berproduksi 100.000 barel minyak per hari, tetapi dengan teknologi, mampu menaikkan kapasitas produksi menjadi 163.000 barel per hari. Menurut dia, teknologi pengeboran enchanced oil recovery (EOR) merupakan satu dari sekian teknologi, yang dianggap penting sebagai rangsangan awal dalam menggenjot produksi minyak bumi.

    Kementerian ESDM bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga sedang menjajaki kemungkinan adanya kebijakan insentif dalam implementasi EOR. ​​​​​​​Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan tantangan yang dihadapi Indonesia adalah ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi migas.

    “Sekarang lifting (minyak) kita itu 600 ribu barrel oil per day (BOPD). Sementara konsumsi kita 1,5 sampai 1,6 juta BOPD,” ungkapnya.

    Bahlil pun mengambil langkah lainnya dengan mempercepat eksplorasi migas melalui kerja sama dengan KKKS dalam bentuk studi bersama (joint study). Kerja sama itu bertujuan untuk menggali potensi cadangan migas yang belum tereksplorasi di Indonesia.

    “Kami mengundang KKKS untuk melakukan eksplorasi melalui joint study ​​​​​​​guna menemukan potensi cadangan migas baru,” ucap Bahlil.

    Sejalan dengan itu, pemerintah juga fokus pada pengurangan ketergantungan pada impor migas. Mengingat besarnya defisit neraca perdagangan migas, kebijakan peningkatan produksi migas dalam negeri menjadi langkah strategis yang dapat mengurangi ketergantungan tersebut.

    “Strategi kami adalah meningkatkan produksi migas dalam negeri untuk menekan impor dan menciptakan swasembada energi,” ungkap Bahlil.

    Sumber : Antara