Xcloud.id

Kementrian Lembaga: SKK Migas

  • 42 Kontraktor Migas Gunakan Gross Split, Ada yang Pakai Skema Terbaru?

    42 Kontraktor Migas Gunakan Gross Split, Ada yang Pakai Skema Terbaru?

    Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan saat ini terdapat 42 kontrak migas yang menggunakan skema kontrak bagi hasil gross split.

    Mengutip laman Kementerian ESDM, gross split adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

    Kontrak gross split menggunakan mekanisme bagi hasil awal (base split) yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponen progresif.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, dari 42 kontrak dengan skema gross split itu, sebanyak 25 sudah masuk tahap eksploitasi. Sementara itu, 17 sisanya masih eksplorasi.

    “Yang gross split yang eksplorasi 17, yang produksi 25,” kata Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (27/2/2025).

    Adapun, KKKS yang menggunakan skema gross split, di antaranya PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan ENI East Sepinggan Ltd.

    Kendati demikian, seluruh kontrak itu belum ada yang menggunakan skema gross split terbaru. Artinya, ke-42 kontrak itu masih menggunakan skema gross split lama.

    Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro.

    “Gross split lama, belum ada yang baru,” katanya.

    Adapun, dalam skema gross split terbaru berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 , kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga 0% pada kondisi tertentu.

    Skema Cost Recovery

    Sementara itu, untuk kontrak dengan skema cost recovery saat ini mencapai 123. Perinciannya, 43 eksplorasi dan 80 eksploitasi.

    KKKS yang menggunakan skema cost recovery di antaranya, yakni ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java, dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES).

    Lalu, PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL), Medco E&P Natuna Ltd, Medco E&P Grissik Ltd, dan BP Berau Ltd.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, dengan skema gross split maupun cost recovery negara sama-sama untung.

    “Negara tidak pernah rugi dan selalu untung, cuma kita pengen untungnya kalau bisa sebesar-besarnya,” kata Djoko.

    Dia pun menyebut, cost recovery dan gross split memiliki kelebihan masing-masing. Khusus gross split, keuntungannya pemerintah tidak perlu mengawasi cost, tender, dan sebagainya.

    Menurutnya, pemerintah hanya perlu mengawasi produksinya saja. Oleh karena itu, Djoko menilai kedua skema di atas merupakan pilihan yang sama-sama baik bagi KKKS maupun pemerintah.

    “Jadi tergantung investor mau yang gross split atau cost recovery. Cuma kita pengen ini pemerintah sedapat mungkin kita kontrol cost-nya supaya keuntungan negara itu lebih besar,” tutur Djoko.

  • Rata-Rata Produksi Minyak Harian RI Cuma 580.224 Barel Tahun 2024

    Rata-Rata Produksi Minyak Harian RI Cuma 580.224 Barel Tahun 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat produksi rata-rata harian minyak sebesar 580.224 barel per hari dan gas sebesar 5.481 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

    Dengan begitu, realisasi produksi rata-rata minyak dan gas pada tahun 2024 mencapai 1,79 juta barel setara minyak per hari (BOEPD).

    “Bapak-Ibu yang saya hormati, dapat kami laporkan di 20 KKKS terbesar dan KKKS selainnya kita kelompokkan di nomor 21 itu, realisasi tahun lalu adalah sebesar 580.224 barrels oil per day,” kata Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (27/2/2025).

    Sementara itu, produksi rata-rata harian periode Januari-Februari 2025 tercatat sebesar 1,79 juta BOEPD. Terdiri dari minyak sebesar 577.649 dan produksi gas sebesar 6.839 MMSCFD.

    “Jadi, alhamdulillah karena kita memang saat ini banyak proyek-proyek gas, kita menemukannya adalah gas,” kata dia.

    Di sisi lain, Djoko membeberkan bahwa target lifting produksi migas Indonesia pada tahun 2025 yakni sebesar 1,61 juta BOEPD. Target ini terdiri dari 605 ribu barel minyak bumi dan gas sebesar 5.628 MMSCFD.

    “Nah, untuk 2025 APBN-nya adalah 605.000 barrels oil per day, sedangkan angka work program and budget itu 599.821. Ini yang sudah kami tanda tangani, kami setuju di KKKS masing-masing. Sehingga ada perbedaan sekitar 6.000 barrels oil per day, ini yang kita sering sebut filling the gap,” katanya.

    Sebagai informasi, produksi minyak adalah volume minyak yang dihasilkan dari perut bumi. Sedangkan lifting minyak sendiri merupakan volume minyak terangkut yang siap untuk dijual.

    (pgr/pgr)

  • Bahlil Lantik 3 Pejabat SKK Migas, Minta Kejar Lifting 800.000 Barel di 2028

    Bahlil Lantik 3 Pejabat SKK Migas, Minta Kejar Lifting 800.000 Barel di 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik sejumlah pejabat di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada Rabu (26/2/2025).

    Terdapat tiga deputi baru SKK Migas yang dilantik, yakni Rikky Rahmat Firdaus sebagai deputi eksplorasi, pengembangan, dan manajemen wilayah kerja, Taufan Marhaendrajana sebagai deputi eksploitasi, dan Eka Bhayu Setta sebagai deputi dukungan bisnis.

    Dalam agenda tersebut, Bahlil menekankan pentingnya peningkatan produksi lifting minyak bumi serta meminta evaluasi terhadap perusahaan yang telah mendapatkan konsesi, tetapi belum melaksanakan operasi produksi.

    “Pelantikan ini tidak hanya bertujuan untuk menyegarkan organisasi, tetapi juga memperkuat konsolidasi di SKK Migas guna mempercepat pencapaian target ketahanan energi nasional. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Asta Cita,” ujar Bahlil, dikutip dari siaran pers, Rabu (26/2/2025).

    Bahlil secara khusus meminta deputi produksi SKK Migas yang baru dilantik untuk aktif mendorong peningkatan produksi migas nasional. Ia menegaskan bahwa penyederhanaan perizinan dan optimalisasi teknologi harus menjadi prioritas utama.

    “Pak Prof adalah ahli di bidang ini, jadi saya mohon benar-benar bekerja sama dengan kepala SKK Migas. Kita sudah sepakati penerapan teknologi enhanced oil recovery [EOR] maupun teknologi lainnya, maka segera tindak lanjuti dan eksekusi sesuai roadmap yang telah disusun,” tegasnya.

    Bahlil menekankan pentingnya peningkatan lifting minyak nasional dalam beberapa tahun ke depan. Ia meminta SKK Migas mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2025 minimal 630.000 barrel oil per day (bopd) dan naik menjadi di atas 800.000 bopd pada 2028. Hal ini sesuai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Target Bapak Presiden Prabowo pada 2028-2029, kita itu sudah punya lifting 800.000 – 900.000 bopd. Kalau memang itu bisa 1 juta bopd, jauh lebih baik. Dengan berbagai macam intervensi teknologi. Karena itu, saya meminta agar apa yang sudah dibuat dalam roadmap itu dieksekusi,” tegasnya.

    Selain itu, Bahlil juga menyoroti perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh konsesi dan melakukan eksplorasi tetapi belum memulai produksi. Ia meminta agar perusahaan-perusahaan tersebut segera dievaluasi.

    “Jangan ragu untuk menindak perusahaan yang telah diberikan konsesi, sudah menyelesaikan eksplorasi, tetapi belum melakukan produksi. Jika konsesi terus ditahan tanpa ada langkah produksi, kapan kita bisa meningkatkan lifting minyak? Jangan segan, jangan ragu. Semua harus berjalan sesuai aturan, undang-undang, dan arahan Presiden,” pungkasnya.

  • Zaman Berubah, Ini 2 Paradigma Hulu Migas RI Terbaru

    Zaman Berubah, Ini 2 Paradigma Hulu Migas RI Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan bahwa sektor hulu migas mulai mengalami perubahan paradigma. Salah satunya terkait peta eksplorasi migas di Indonesia.

    Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro mencontohkan perubahan yang mendasar di sektor hulu terlihat dari fokus eksplorasi migas yang dilakukan. Terutama yang sebelumnya dilakukan di kawasan Indonesia bagian barat kini lebih diarahkan ke Indonesia timur.

    “Pertama, paradigma dari barat ke timur, jadi lapangan yang sudah mature harus ditingkatkan recovery melalui teknologi. Namun paradigma timur kita ketahui bersama, lapangan ada di laut dalam,” kata Luky dalam acara Special Dialogue Swasembada Energi CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, Indonesia juga lebih banyak temuan gas bumi dibandingkan minyak bumi. Hal ini dapat terlihat dari temuan baru seperti yang dilakukan oleh Mubadala Energy di Andaman, Aceh.

    Namun, meski banyak temuan gas, ia mengungkapkan temuan tersebut tidak serta merta dapat diproduksikan secara langsung. Mengingat, terdapat keterbatasan infrastruktur dalam menyalurkan gas bumi.

    “Ini tantangan kita dimana gas tersebut, kita dapatkan daerah seperti Andaman Aceh. Jadi tantangan tersebut benar kita dapatkan sumber daya gas, tapi tidak serta merta bisa produksikan,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • Demi Kepastian Hukum, DPR Lanjutkan Lagi Pembahasan Revisi UU Migas

    Demi Kepastian Hukum, DPR Lanjutkan Lagi Pembahasan Revisi UU Migas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi XII DPR RI membeberkan, bahwa pihaknya akan melanjutkan pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas). RUU Migas ini diyakini bisa menjadi payung hukum untuk menggenjot produksi migas di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto menyebutkan, bahwa pihaknya akan kembali merumuskan mengenai regulasi UU Migas. “Akan segera diupayakan rumuskan kembali. Sudah masuk prolegnas UU Migas,” terang Sugeng dalam Special Dialogue Swasembada Energi CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Sugeng menilai, sejauh ini aturan yang ada tidak bisa memberikan kepastian hukum bagi investor migas. Apalagi berkenaan dengan SKK Migas yang hanya dipayungi hukum melalui Peraturan Presiden (Perpres).

    “Ini sebuah sementara dan belum kasih kepastian hukum dan usaha. Komisi XII upayakan di sidang yang akan datang,” tandas Sugeng.

    Sugeng menerangkan, saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada dua tantangan. Yakni kuantitatif dan kualitatif, yang bisa mengganggu perekonomian Indonesia.

    untuk tantangan kuantitatif di mana permintaan migas dan listrik mengalami kenaikan, namun tidak dibarengi dengan naiknya listrik per kapita. Selain listrik, tantangan kuantitatif untuk migas juga sama. Di mana, Sugeng menyebutkan, bahwa di upstream produksi minyak terus mengalami penurunan sementara konsumsi mengalami peningkatan.

    (pgr/pgr)

  • Genjot Minyak! Trump Siap Drill Baby Drill, SKK Migas Punya Jurus Ini

    Genjot Minyak! Trump Siap Drill Baby Drill, SKK Migas Punya Jurus Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia-Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melihat banyak sumur tua minyak dan gas bumi (migas) belum dioptimalkan. Hal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan produksi.

    “Masih banyak juga sumur-sumur tua yang masih belum termanfaatkan,” ungkap Luky Agung Yusgiantoro, Sekretaris SKK Migas dalam acara Special Dialogue Swasembada Energi CNBC Indonesia di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Luky menjelaskan, produksi migas dalam beberapa tahun terakhir alami penurunan secara alamiah. Pada tahu 2024, produksi minyak mencapai 579.000 barel per hari dan gas 5.749 mmscfd. Sementara di sisi lain konsumsi terus meningkat.

    Situasi sangat berbeda dibandingkan dengan periode 1980-an, di mana Indonesia menikmati kejayaan karena surplus minyak.

    “Memang pada akhir 1980 dan 1990-an, kita menikmati surplus minyak, dimana supply minyaknya itu lebih tinggi daripada demand,” jelasnya.

    Tantangan ini kemudian dijawab dengan beberapa fokus. Antara lain pemanfaatan aset, percepatan proyek, percepatan rencana pengembangan dan eksplorasi.

    “Kalau Donald Trump bilang drill baby drill, kita bilang eksplorasi-eksplorasi,” terang Luky.

    (mij/mij)

  • Inpex Target Finalisasi Keputusan Investasi Proyek Abadi Masela di 2027

    Inpex Target Finalisasi Keputusan Investasi Proyek Abadi Masela di 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa migas Jepang, Inpex Corp menargetkan mencapai keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) pada proyek gas alam cair di Lapangan Abadi Masela, Indonesia pada 2027, sebagai upaya perluasan pasokan LNG. 

    Dikutip dari Reuters, Sabtu (15/2/2025), hal tersebut terungkap dalam rencana bisnis 3 tahun mendatang, di mana Inpex berencana untuk berinvestasi US$11,7 miliar di berbagai wilayah, termasuk proyek andalannya Ichthys LNG di Australia.

    Presiden dan CEO Inpex Corp Takayuki Ueda mengatakan, pihaknya melihat potensi besar dalam pengembangan bisnis LNG yang dapat mendukung transisi energi. 

    “Gas alam dan LNG memiliki intensitas emisi gas rumah kaca yang relatif rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil lainnya dan akan memainkan peran yang semakin penting sebagai bahan bakar praktis dalam transisi energi,” ujar Takayuki.

    Dia mengungkap, sebagai pemegang saham 65% dalam proyek Blok Abadi Masela, Inpex berencana untuk memulai desain rekayasa (front end engineering design/FEED) awal tahun ini dan mencapai FID pada 2027, dengan target memulai produksi pada awal 2030. 

    Proyek ini telah menghadapi penundaan selama bertahun-tahun setelah perubahan perencanaan dan kemudian divestasi Shell yang menjual 35% kepemilikannya kepada Pertamina Indonesia dan Petronas Malaysia pada 2023.

    Selain itu, Inpex juga berencana untuk memperluas produksi LNG di Ichthys dengan menambahkan kereta ketiga, menargetkan produksi pada paruh pertama tahun 2030.

    Melalui investasi baru tersebut, produksi LNG-nya diharapkan mencapai 800.000 barel setara minyak per hari pada tahun 2030-an, naik dari 630.000 saat ini. 

    Diberitakan sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong nota kesepahaman jual beli gas Blok Masela yang telah diteken antara Inpex Corporation dan PT Pupuk Indonesia berlanjut ke tahap head of agreement (HOA). 

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, status kerja sama antara kedua belah pihak masih di tahap memorandum of understanding (MOU). Menurutnya, hal tersebut membuat kesepakatan Inpex dan Pupuk Indonesia belum begitu mengikat untuk jual beli gas bumi.

    Djoko menilai dengan adanya HOA, tahun ini sudah ada kepastian buyer gas dari Blok Masela yang dikelola oleh Inpex Corporation. Kepastian pembeli dinilai dapat mendorong proses FID. 

    “Saya kan sudah minta untuk menjadi minimum HOA, pabrik pupuk sudah minta alokasi untuk Masela, pabrik pupuk BUMN,” ucap Djoko di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Selain itu, Djoko juga meminta agar wilayah kerja (WK) migas lain pun terus didorong supaya sesegera mungkin mencari buyer. Dengan begitu, pengembangan bisa dilakukan dengan cepat. 

    “Inpex harus segera memasarkan gasnya, sebagaimana juga Eni di Geng North dan blok-blok lain juga, WK Andaman, sekarang Mubadala sedang marketing gasnya,” pungkasnya.

  • Nasib Blok Masela, SKK Migas Beri Titah ke Inpex & Pupuk Indonesia

    Nasib Blok Masela, SKK Migas Beri Titah ke Inpex & Pupuk Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong nota kesepahaman yang telah diteken antara Inpex Corporation dan PT Pupuk Indonesia berlanjut ke tahap Head of Agreement (HOA).

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, status kerja sama antara kedua belah pihak masih di tahap Memorandum of Understanding (MOU). Menurutnya, hal tersebut membuat kesepakatan Inpex dan Pupuk Indonesia belum begitu mengikat untuk jual beli gas bumi.

    Djoko menilai dengan adanya HOA, tahun ini sudah ada kepastian buyer gas dari Blok Masela yang dikelola oleh Inpex Corporation.

    “Saya kan sudah minta untuk menjadi minimum HOA, pabrik pupuk sudah minta alokasi untuk Masela, pabrik pupuk BUMN,” ucap Djoko di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (14/2/2025).

    Selain itu, Djoko juga meminta agar wilayah kerja (WK) migas lain pun terus didorong supaya sesegera mungkin mencari buyer. Dengan begitu, pengembangan bisa dilakukan dengan cepat.

    “Inpex harus segera memasarkan gasnya, sebagaimana juga Eni di Geng North dan blok-blok lain juga, WK Andaman, sekarang Mubadala sedang marketing gasnya,” katanya.

    Penandatanganan MOU antara Inpex dan Pupuk Indonesia sendiri sudah dilaksanakan pada Februari 2020 lalu. Bukan hanya Pupuk Indonesia, Inpex  juga meneken MOU serupa dengan PT PLN (Persero).

    Di sisi lain, lambatnya progres pengembangan Blok Masela yang terletak di Kepulauan Tanimbar, Maluku, itu beberapa kali menjadi perhatian khusus bagi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Dia  bahkan mengirimkan surat peringatan kepada pemegang hak konsesi lapangan gas besar di Indonesia yang tak kunjung melanjutkan produksi setelah selesai eksplorasi 26 tahun lalu.

    Bahlil juga akan melakukan evaluasi terhadap hak konsesi Blok Masela yang saat ini dipegang Inpex Masela Ltd.

    “Ini sekaligus sebagai pengumuman, ada satu WK yang 26 tahun sudah temukan salah satu gas terbesar, giant, tapi gak dinaikkan statusnya. Saya sudah bikin surat peringatan pertama, kedua, ga bisa lagi, saya cabut, ini gede dan ini pasti akan gempar,” ujar Bahlil di Mandiri Investment Forum (IMF) 2025, Selasa (11/2/2025).  

    Bahlil tampak geram dengan investor asal Jepang tersebut yang tak kunjung memberikan perkembangan signifikan. Padahal, Blok Masela merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Inpex telah mendapatkan hak konsesinya sejak 1998.

    Untuk itu, setelah memberikan surat peringatan pertama, Bahlil tak segan memberikan surat peringatan kedua sekaligus mencabut izin pengelolaan lapangan gas di Laut Arafura itu. 

    Kendati demikian, Bahlil tak mengungkap secara langsung perusahaan yang telah diberikan SP 1 dan ancaman pencabutan izin pengelolaan lapangan gas tersebut.

    “Saya tidak perlu sampaikan perusahaan apa itu, biarkanlah Tuhan, saya, dia yang tahu. Kalau dia rasa pasti tahu betul itu kira-kira,” tuturnya.

  • SKK Migas Dorong Inpex dan Pupuk Indonesia Teken Kontrak Jual Beli Gas Masela

    SKK Migas Dorong Inpex dan Pupuk Indonesia Teken Kontrak Jual Beli Gas Masela

    Jakarta –

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mendorong operator Blok Masela, Inpex Co meneken Head of Agreement (HoA) atau perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum penandatanganan kontrak dalam pembelian gas bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku pembeli.

    Djoko mengatakan hal ini sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah mereka lakukan beberapa waktu lalu.

    “Makanya saya udah minta untuk menjadi minimum HoA. Pabrik pupuk juga sudah minta alokasi untuk dari Masela,” kata Djoko di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Djoko menambahkan, dengan adanya perjanjian pendahuluan terhadap pembelian gas, maka proyek Blok Masela akan berlanjut ke tahap Final Investment Decision (FID) atau keputusan akhir investasi dalam proyek pertambangan, sehingga proyek tersebut dapat segera dieksekusi.

    “Inpex harus segera memasarkan gasnya, sebagaimana juga Eni di Geng North dan blok-blok lain juga, WK Andaman, sekarang Mubadala sedang marketing gasnya,” kata Djoko.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan Surat Peringatan Pertama (SP-1) kepada operator Blok Masela, Inpex Co untuk segera melakukan produksi. Sebab, proyek blok migas raksasa itu tidak mengalami kemajuan sejak puluhan tahun lamanya.

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya mendorong agar para investor segera merealisasikan investasinya. Hal ini termasuk dengan investor yang menggarap sumur minyak dan gas (migas) di Tanah Air.

    Menyangkut hal ini, Bahlil mengumumkan, dirinya telah memberikan SP-1 kepada salah satu perusahaan migas besar di salah satu wilayah kerja. Namun ia tak menyebutkan siapa perusahaan itu. Adapun perusahaan tersebut sudah menggarap blok itu selama 26 tahun.

    “Ini sekaligus sebagai pengumuman, ada satu wilayah kerja yang sudah 26 tahun, sudah menemukan salah satu gas terbesar, giant nih Pak Djoko (Kepala SKK Migas) ya, tapi nggak dinaikkan statusnya. Nah, saya sudah bikin surat peringatan pertama (SP-1),” kata Bahlil di acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025).

    (ara/ara)

  • Blok Masela Mangkrak, Bahlil Beri Surat Peringatan Pertama ke Inpex Jepang

    Blok Masela Mangkrak, Bahlil Beri Surat Peringatan Pertama ke Inpex Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA —  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan surat peringatan kepada pemegang hak konsesi lapangan gas besar di Indonesia yang tak kunjung melanjutkan produksi setelah selesai eksplorasi 26 tahun lalu. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya telah melayangkan surat peringatan pertama kepada pengelola Wilayah Kerja (WK) tersebut. Sebelumnya, Bahlil juga telah menyebut akan melakukan evaluasi terhadap hak konsesi Blok Masela yang saat ini dipegang Inpex Masela Ltd. 

    “Ini sekaligus sebagai pengumuman, ada satu WK yang 26 tahun sudah temukan salah satu gas terbesar, giant, tapi gak dinaikkan statusnya. Saya sudah bikin surat peringatan pertama, kedua, ga bisa lagi, saya cabut, ini gede dan ini pasti akan gempar,” ujar Bahlil di Mandiri Investment Forum (IMF) 2025, Selasa (11/2/2025). 

    Bahlil tampak geram dengan investor asal Jepang tersebut yang tak kunjung memberikan perkembangan signifikan. Padahal, Blok Masela merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Inpex telah mendapatkan hak konsesinya sejak 1998. 

    Untuk itu, setelah memberikan surat peringatan pertama, Bahlil tak segan memberikan surat peringatan kedua sekaligus mencabut izin pengelolaan lapangan gas di Laut Arafura itu.

    Kendati demikian, Bahlil tak mengungkap secara langsung perusahaan yang telah diberikan SP 1 dan ancaman pencabutan izin pengelolaan lapangan gas tersebut. 

    “Saya tidak perlu sampaikan perusahaan apa itu, biarkanlah Tuhan, saya, dia yang tahu. Kalau dia rasa pasti tahu betul itu kira-kira,” tuturnya. 

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto membenarkan bahwa perusahaan yang dimaksud Bahlil yaitu Inpex sebagai operator Blok Masela saat ini. 

    “Iya [Inpex]. Ya diharapkan bisa segera ada pembeli gasnya sehingga proyek bisa dimulai, tahun ini lah,” terangnya.