Kementrian Lembaga: SKK Migas

  • Tambah Cadangan Tambang, ANTAM Gencar Lakukan Eksplorasi Sistematis

    Tambah Cadangan Tambang, ANTAM Gencar Lakukan Eksplorasi Sistematis

    Jakarta

    Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Aneka Tambang (ANTAM) Achmad Ardianto, mengungkapkan ANTAM gencar lakukan eksplorasi cadangan tambang. Langkah tersebut dilakukan agar cadangan terus bertambah dan dapat dihilirkan.

    “Yang pertama kita ingin memastikan bahwa cadangan kita itu akan susah doublenya. Karena kita tahu bahwa tambang ini kan non-renewable resources. Tapi kalau kita terus melakukan pencarian, melakukan eksplorasi maka tentu cadangannya bertambah” ucap Achmad dalam acara ‘Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi’di Golden Ballroom, The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Ia mengatakan eksplorasi akan dilakukan secara sistematis untuk memastikan ANTAM memiliki cadangan tambang yang cukup.

    “Jadi eksplorasi harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa kita punya cadangan yang cukup untuk bisa terus dihilirkan,” tutur Achmad.

    Menurutnya, ANTAM harus memiliki cadangan tambang. Karena cadangan yang dimiliki saat ini tergolong kecil.

    “Nah jadi ANTAM tentu seperti perusahaan-perusahaan tambang lain yang ingin kita sustainable di cadangan. Kita harus punya cadangan baik nikel, bauksit, maupun emas. Saat ini emas kita cuma punya less than 1% dari cadangan nasional. Memang cadangan nasional pun juga sebenarnya gak terlalu besar. Tapi ANTAM tinggal punya kurang lebih 700 ribu tons aja untuk emas. Nickel kita 10%, bauxite cuma 4% jadi kita kecil sebetulnya,”tutur Achmad.

    Sebagai informasi, acara ini digelar dalam rangka menargetkan swasembada energi sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, dengan fokus pada optimalisasi sumber daya domestik dan pengurangan ketergantungan impor.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah tokoh diantaranya Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro, Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi (PHE) Awang Lazuardi, Direktur Pemindahan Program Mineral dan Batu bara Julian Ambassadur Shiddiq, serta jajaran anggota DPR RI Komisi XII.

    (anl/ega)

  • DPR Sebut Aturan Pemerintah Sering Tak Sejalan dengan Semangat Hilirisasi

    DPR Sebut Aturan Pemerintah Sering Tak Sejalan dengan Semangat Hilirisasi

    Jakarta

    Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Patijaya menyebut, pemerintah sering kali membuat kebijakan yang justru menurunkan daya kompetitif produk tambang. Hal ini lantaran rantai distribusi yang terlalu panjang.

    Ia bahkan mengatakan, ada beberapa aturan pemerintah yang justru tidak sejalan dengan semangat hilirisasi. Salah satunya, kata Bambang, terkait dengan kebijakan fiskal.

    “Pemerintah ketika berusaha mendorong terjadinya hilirisasi, tetapi justru ada beberapa aturan-aturan pemerintah yang justru kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang menjadi semangat hilirisasi itu sendiri,” kata Bambang dalam Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi yang dipersembahkan detikcom bersama Komisi XII DPR, yang didukung SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi, dan ANTAM, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Ia mencontohkan komoditas timah yang diproduksi PT Timah Tbk yang tidak dapat dikirimkan langsung ke anak usaha untuk melakukan proses hilirisasi. Bambang mengatakan, timah harus lebih dulu masuk bursa komoditi, kemudian membayar royalti, dan dikenakan PPN sebesar 11%.

    “Fakta ini menunjukkan bahwa ini satu masalah, bahwa ternyata PT Timah sendiri sudah kehilangan daya saing terhadap perusahaan-perusahaan yang lain,” jelasnya.

    Padahal, kata Bambang, negara-negara kawasan Asia sudah tidak lagi menerapkan biaya royalti. Hal ini berdampak pada penurunan daya kompetitif sebesar 11% dengan perusahaan lain di kawasan Asia.

    “PT Timah yang punya anak perusahaan itu memproduksi timah solder atau timah chemical itu sudah kalah 11% dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di kawasan Asia apakah itu Vietnam, apakah itu Thailand, apakah itu Malaysia. Kirim saja ke sana, dirikan pabriknya di sana, lalu kemudian kirim lagi produk hasil olahnya ke Indonesia,” ungkapnya.

    Bambang menegaskan, pemerintah perlu memberikan ruang bagi produk hulu untuk melakukan hilirisasi. Menurutnya, barang yang dikenakan PPN harusnya diterapkan pada komoditas akhir, bukan produk yang dapat olah kembali oleh industri.

    “Jadi misalkan, kalau dia sudah jadi barang elektronik pungut saja PPN-nya. Kalau dia sudah menjadi barang misalkan jadi kursi, kursi seperti itu sudah ada barangnya, pungut PPN-nya tidak apa-apa. Tapi kalau di tengah, ini menyebabkan kompetitif kita menjadi hilang,” tutupnya.

    (fdl/fdl)

  • Swasembada Energi, SKK Migas Targetkan Lifting 605 Ribu Barel Minyak/Hari

    Swasembada Energi, SKK Migas Targetkan Lifting 605 Ribu Barel Minyak/Hari

    Jakarta

    Pemerintah menargetkan lifting 1 juta barel minyak per hari pada 2030. Menanggapi hal tersebut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut pihaknya mendahulukan target jangka pendek.

    Adapun target jangka pendek yang ingin dicapai yaitu 605 ribu barel per hari. Menurutnya, target jangka pendek ini sangat penting untuk dicapai demi terwujudnya swasembada energi seperti yang digaungkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Saat ini kami memang sedang fokus kepada mencapai target jangka pendek. Target jangka pendek tersebut menjadi sangat penting, karena kalau tidak bisa mencapai target jangka pendek, bagaimana kita mencapai target jangka panjang?,” ujar Sekretaris SKK Migas Luky Yusgiantoro, dalam acara Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi yang dipersembahkan detikcom bersama Komisi XII DPR, dan didukung SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi, dan ANTAM, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    “Banyak hal yang memang kita bisa diskusikan bersama-sama mengenai pencapaian target jangka panjang tersebut,” sambungnya.

    Selain menargetkan 605 ribu barrel lifting minyak, Luky mengatakan pihaknya melakukan eksplorasi masif untuk menarik investasi ke sektor hulu (attractiveness). Adapun strateginya dengan melakukan eksplorasi masif di sejumlah daerah.

    “Meski demikian, eksplorasi membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 5-10 tahun. Bahkan ada salah satu proyek kita yang di-discovery tahun 2000, sampai sekarang belum diproduksi,” kata Luky.

    Sebagaimana diketahui Indonesia meraih skor 5.35 dari pemeringkatan investor attractiveness S&P Global Rating. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2024 dengan skor 5.30.

    “Karena 37% energi kita itu masih bergantung dengan minyak gas dan bumi. Ini menjadi sangat penting tentunya untuk mencapai target dari Bapak Presiden,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • Dukung Hilirisasi, ANTAM Soroti Kepastian Skematika Finansial & Legal

    Dukung Hilirisasi, ANTAM Soroti Kepastian Skematika Finansial & Legal

    Jakarta

    Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Aneka Tambang (ANTAM) Achmad Ardianto, mengungkapkan skematika finansial dan legal menjadi tantangan bagi ANTAM dalam menghilirkan produk. Menurutnya, berbagai kepastian dibutuhkan agar kerjasama dapat berjalan dan berhasil.

    “Ada skematika finansial, ada skematika legal. Nah ini yang memang sebenarnya menjadi tantangan bagi kita. Karena tentu saja kami sebagai perusahaan yang harus secepat mungkin menghilirkan produk itu membutuhkan banyak sekali kepastian nih. Kepastian hukum, kepastian gazin bajak, kepastian finansial, fiskal, dan lain sebagainya. Sehingga partner kami pun juga jadi percaya bahwa pekerjaan ini atau kerjasama ini akan berhasil,” ujar Achmad, ketika menjadi narasumber di acara ‘Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi’ Selasa (3/11/2025).

    Achmad menuturkan, jika ia percaya hilirisasi dapat berhasil apabila semua anggota dari ekosistem, baik itu regulator dan operator bisa melakukan mitigasi dan antisipasi secara bersama-sama.

    Lebih lanjut, kata dia, jika skematika finansial dan legal belum dapat diselesaikan maka nantinya akan ada pihak lain yang mendapatkan manfaat maksimal.

    “Tapi kalau itu belum berhasil kita selesaikan, maka saya khawatir bahwa kita akan terlambat lagi untuk bergerak. Sehingga, nanti ada pihak-pihak lain yang akan bisa mendapatkan manfaat dibandingkan kita yang seharusnya mendapatkan manfaat maksimal” kata Achmad.

    Sebagai informasi, dalam acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, Sekretaris SKK Migas Luky A. Yusgiantoro.

    Hadir juga Direktur Pengembangan dan Produksi Pertamina Hulu Energi (PHE) Awang Lazuardi, Direktur Pemindahan Program Mineral dan Batu Bara Julian Ambassadur Shiddiq, serta jajaran anggota DPR RI Komisi XII.

    (anl/ega)

  • Dukung Hilirisasi, ANTAM Soroti Kepastian Skematika Finansial & Legal

    Kuasai 10% Cadangan Nikel RI, Antam Gandeng CATL Untuk Produksi Baterai

    Jakarta

    PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tercatat memiliki sumberdaya nikel konsolidasian sebesar 1.309,05 juta wet metric ton (wmt), terdiri dari 481,66 juta wmt bijih limonit dan 827,39 juta wmt bijih saprolit.

    Sumber daya ini berasal dari hasil eksplorasi perusahaan bersama entitas anak usaha yang dilaksanakan pada area eksplorasi nikel yang meliputi wilayah Pomalaa, Halmahera Timur, Konawe Utara, dan Pulau Gag.

    “Kita cuma menguasai kurang lebih 10% dari cadangan nasional, kurang lebih 1,3 miliar yang kita kuasai. Nah 10% ini harus benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi bangsa dan negara karena kita ini BUMN,” kata Direktur SDM Antam, Achmad Ardianto dalam Energi Forum: Kesiapan Indonesia Menuju Swasembada Energi yang dipersembahkan detikcom bersama Komisi XII DPR, dan didukung SKK Migas, PT Pertamina Hulu Energi, dan ANTAM di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

    Menurutnya dengan jumlah sumberdaya sebanyak itu, perusahaan mampu turut serta mendukung pengembangan proyek-proyek hilirisasi berbasis nikel. Meski di saat yang bersamaan, penting bagi Antam untuk memastikan produk hasil olahan nikel perusahaan dapat terserap dengan baik oleh pasar.

    “Tantangan bagi kami di dunia usaha tentunya yang pertama adalah ingin memastikan bahwa kalau kita memproduksi suatu produk hilir, ini harus laku di pasar. Jangan sampai kita memproduksi suatu produk ternyata tidak ada yang milih,” ucapnya.

    Untuk menjamin produk hilirisasi nikel itu laku di pasar, Antam menjalin kerja sama strategis dengan Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) membangun fasilitas produksi baterai.

    “Tanpa kita mempunyai partner yang menguasai pasar tentu akan sulit bagi kita untuk bisa memastikan produk kita ini akan laku dan berhasil menguasai pasar di luar. Antam saat ini sudah bekerjasama dengan produsen baterai terbesar di dunia, CATL,” terangnya.

    Sebab menurutnya saat ini CATL merupakan salah satu produsen baterai terbesar di dunia. Di mana perusahaan asal China itu menguasai 34% pasar baterai untuk mobil listrik BYD, hingga baterai untuk produk-produk elektronik lainnya.

    “Mereka pegang 34% market share untuk baterai, itu di atasnya BYD, Panasonic, LG. Jadi artinya kita bisa melihat bahwa CATL sudah menjadi partner yang tepat,” papar Achmad.

    (fdl/fdl)

  • SKK Migas Buka Suara Rencana Alih Ekspor Minyak Mentah – Page 3

    SKK Migas Buka Suara Rencana Alih Ekspor Minyak Mentah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengaku telah mengomunikasikan ke Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait alih ekspor minyak mentah agar mengutamakan pemenuhan bagian negara terlebih dahulu.

    “Komunikasi itu sih sebenarnya sudah ada. Kalau nggak salah, peraturannya sudah keluar untuk domestik. Memang fokusnya saat ini adalah untuk (pemenuhan) bagian negaranya,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro ketika ditemui di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Hudi menambahkan bahwa jika bagian negara masih belum tercukupi, SKK Migas berharap KKKS dapat mengalihkan produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum mengambil bagian mereka sendiri. Namun, keputusan terkait pembagian hasil tetap berada di tangan KKKS.

    “Untuk yang bagian kontraktor, itu kan memang kewenangannya kan ada di kontraktor. Tapi kalau umpamanya itu memungkinkan untuk dialihkan kepada negara (untuk domestik), ya itu alhamdulillah kalau umpamanya bisa dialihkan,” ujarnya.

    Kendati demikian, SKK Migas terus mengupayakan optimalisasi serapan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri dengan mengutamakan bagian negara.

    “Ini kan ada split (pembagian hasil produksi) antara kontraktor dengan pemerintah. Yang kami utamakan adalah (pemenuhan) bagian negara,” ujarnya.

    Regulasi

    Adapun regulasi terkait hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split diatur kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor.

    Aturan tersebut memberikan kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, yang berkisar antara 75 hingga 95 persen. Pada kontrak gross split sebelumnya, bagi hasil yang diterima kontraktor sangat bervariasi dan dalam kondisi tertentu bisa sangat rendah, bahkan nol persen.

     

  • Kejagung Periksa Eks Dirjen Migas ESDM Djoko Siswanto Hingga Manager PT Orbit Terminal Merak  – Halaman all

    Kejagung Periksa Eks Dirjen Migas ESDM Djoko Siswanto Hingga Manager PT Orbit Terminal Merak  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kejaksaan Agung memeriksa mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Djoko Siswanto (DS) terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode 2018-2023.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, Djoko diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberi keterangan terkait kasus korupsi tersebut.

    Sebagai informasi Djoko pernah menjabat sebagai Dirjen Migas pada Kementerian ESDM pada tahun 2018 silam.

    “(Pemeriksaan terhadap) DS selaku Direktur Jenderal Migas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2018,” kata Harli dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Selain Djoko, Kejagung kata Harli juga memeriksa delapan saksi lainnya termasuk Terminal Manager PT Orbit Terminal Merak (OTM) berinisial TRI.

    Sedangkan saksi lainnya merupakan pejabat dari PT Pertamina, SKK Migas hingga pejabat dari perusahaan swasta.

    Mereka yakni DA selaku Kepala Divisi Manajemen Wilayah Kerja dan Strategi Biaya SKK Migas, MHN selaku Senior Manager Trafigura Asia Trading Pte. L.Td.

    Kemudian ada ADD selaku VP Commercial and Sales PT Kilang Pertamina Internasional, ERS selaku VP Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra Niaga, AAHP selaku VP PTD PT Pertamina Patra Niaga.

    Serta BP selaku Manager Fuel Supply Operation PT Pertamina Patra Niaga dan AI selaku Manager Product Trading PT Pertamina Patra Niaga turut diperiksa dalam perkara ini.

    Meski begitu Harli tak membeberkan secara detail apa saja yang digali dari para saksi tersebut.

    Dia hanya menerangkan, bahwa total sembilan saksi itu diperiksa guna melengkapi berkas perkara tersangka Yoki Firnandi dan kawan-kawan.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina.

    Dalam kasus yang merugikan negara Rp 193,7 triliun ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka.

    9 tersangka tersebut di antaranya Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    Kemudian Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, dan Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Kejagung Periksa Eks Dirjen Migas ESDM di Kasus Korupsi Pertamina

    Kejagung Periksa Eks Dirjen Migas ESDM di Kasus Korupsi Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 9 saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023.

    Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung atau Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan salah satu saksi yang diperiksa itu yakni mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto (DS).

    “Saksi yang diperiksa yaitu DS selaku Direktur Jenderal Migas pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2018,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

    Selain Djoko, Harli menuturkan penyidik Jampidsus juga memeriksa TRI selaku Terminal Manager PT Orbit Terminal Merak dan DA selaku Kepala Divisi Manajemen Wilayah Kerja dan Strategi Biaya SKK Migas.

    Kemudian, MHN selaku Senior Manager Trafigura Asia Trading; ADD selaku VP Commercial and Sales PT Kilang Pertamina Internasional; dan ERS selaku VP Retail Fuel Sales PT Pertamina Patra Niaga.

    Selain itu, AAHP selaku VP PTD PT Pertamina Patra Niaga; BP selaku Manager Fuel Supply Operation PT Pertamina Patra Niaga; dan AI selaku Manager Product Trading PT Pertamina Patra Niaga turut diperiksa dalam perkara ini.

    Namun, Harli tidak merinci secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara atas tersangka Yoki Firnandi Cs.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS 2018-2023.

    Ketujuh tersangka itu mulai dari Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

    Pada intinya, kasus ini melibatkan penyelenggara negara dengan broker. Kedua belah pihak diduga bekerja sama dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang periode 2018-2023.

    Adapun, akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, Kejagung mengungkap bahwa negara dirugikan sekitar Rp193,7 triliun.

  • Influencer Fitra Eri dan 7 Saksi Diperiksa Kejagung dalam Kasus BBM Oplosan

    Influencer Fitra Eri dan 7 Saksi Diperiksa Kejagung dalam Kasus BBM Oplosan

    GELORA.CO – Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa delapan saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 pada Rabu, 5 Maret 2025.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar menjelaskan salah satu saksi yang diperiksa adalah influencer otomotif, Fitra Eri Purwotomo.

    “MP selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir pada Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ARH selaku Sub Koordinator Harga Bahan Bakar Minyak pada Ditjen Migas Kementerian ESDM, DM selaku Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas, CMS selaku Koordinator Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Ditjen Migas Kementerian ESDM, AA selaku Manager QMS PT Pertamina (Persero),” kata Harli.

    “ESJ selaku Staf Analyst Planning PT Pertamina Hulu Rokan, ES selaku VP Procurement and Contracting PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan, dan FEP selaku Influencer Otomotif,” sambung Harli.

    Para saksi diperiksa terkait tersangka Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” jelasnya.

     

    Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini.

    Mereka adalah Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International; Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku Beneficially Owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim; Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, Direktur Pemasaran Pusat Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dan VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga, Edward Corne.

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar menjelaskan modus operandinya.

    Awalnya, Riva mengimpor bahan bakar minyak dengan kadar RON 90 atau setara dengan Pertalite yang banyak digunakan kendaraan bermotor di SPBU Pertamina.

    Seharusnya yang diimpor dalam kesepakatan dan pembayarannya adalah Pertamax dengan RON 92.

    “Dilakukan blending, di storage depo untuk menjadi RON 92 dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” kata Qohar kepada wartawan.

    Tak puas sampai di situ, tersangka juga melakukan markup kontrak shipping (pengiriman) dilakukan oleh tersangka Yoki yang membuat negara mengeluarkan fee sebesar 13-15 persen. 

    Dari sini, tersangka M. Kerry Adrianto Riza mendapatkan keuntungan dan negara merugi hingga Rp193,7 triliun. 

  • Kata Fitra Eri soal Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Tata Kelola Minyak

    Kata Fitra Eri soal Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Tata Kelola Minyak

    Jakarta

    Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pebalap, Fitra Eri Purwotomo, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023. Fitra diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    “Ya benar, saya dipanggil sebagai saksi,” kata Fitra saat dimintai konfirmasi, Rabu (5/3/2025).

    Dia mengaku diperiksa selama kuramg lebih dua jam oleh penyidik pada Jampidsus Kejagung. Dia menyatakan ditanyai mengeni keahliannya di bidang otomotif.

    “Seputar BBM dan pengaruhnya ke mesin mobil, pertanyaan teknis umum,” ucapnya.

    Fitra menyebut, pada pemeriksaan hari ini tak ada pertanyaan yang menyangkut dugaan korupsi kasus tersebut. Dia juga memastikan tak kenal secara pribadi dengan para tersangka.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Tidak ditanya tentang itu (pertanyaan soal korupsi). Saya tidak kenal dengan semua tersangka,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyebut terdapat delapan orang yang diperiksa terkait kasus tata kelola minyak dan produk kilang hari ini, termasuk Fitra Eri. Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

    “Rabu 5 Maret 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus memeriksa delapan orang saksi,” kata Harli lewat keterangannya, Rabu (5/3).

    8 saksi yang diperiksa Kejagung hari ini yaitu:

    1. MP selaku Direktur Pembinaan Usaha Hilir pada Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
    2. ARH selaku Sub Koordinator Harga Bahan Bakar Minyak pada Ditjen Migas Kementerian ESDM;
    3. DM selaku Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas;
    4. CMS selaku Koordinator Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Ditjen Migas Kementerian ESDM;
    5. AA selaku Manager QMS PT Pertamina (Persero);
    6. ESJ selaku Staf Analyst Planning PT Pertamina Hulu Rokan;
    7. ES selaku VP Procurement and Contracting PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan;
    8. FEP selaku influencer otomotif;

    Namun demikian, Harli belum merinci lebih jauh mengenai alasan pemeriksaan terhadap Fitra maupun saksi lainnya. Begitupula tentang materi pemeriksaan yang dicecar penyidik kepada para saksi.

    Dia hanya menyebut para saksi diperiksa untuk memperkuat pembuktian serta melengkapi berkas perkara.

    “Adapun delapan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 sampai dengan 2023 atas nama tersangka YF dkk,” imbuh Harli.

    (ond/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu