Xcloud.id

Kementrian Lembaga: SKK Migas

  • Sasar Kedaulatan Energi, Bahlil Janji Percepat Izin Kontraktor Migas – Page 3

    Sasar Kedaulatan Energi, Bahlil Janji Percepat Izin Kontraktor Migas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berjanji akan mempercepat perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi (migas) yang kini masih dalam proses.

    Guna mencapai target lifting migas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 605 ribu barel per hari, yang juga menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan energi.

    “Kita semua tahu bahwa salah satu program prioritas dalam Asta Cita Bapak Presiden yaitu adalah kedaulatan energi. Sudah barang tentu ini bukan hanya menjadi slogan, tapi ini merupakan cita-cita mulia dari negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil pada gelaran CEO Forum 2025 di Kantor SKK Migas Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Bahlil menginginkan potensi migas dengan seluruh konsesi yang ada dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan lifting. Adapun dari 128 cekungan, baru terdapat 20 cekungan yang berproduksi.

    Menurut dia, ini mengindikasikan masih banyak potensi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Kemudian, masih banyak Wilayah Kerja (WK) yang sudah memiliki Plan of Development (POD), namun tidak berjalan.

    Maka dari itu, sesuai arahan Prabowo, Bahlil akan bekerja sama dengan kontraktor migas untuk mencari terobosan dalam rangka peningkatan lifting. Termasuk mencari akar permasalahan apabila terjadi perlambatan dalam perizinan, sekaligus mempercepat prosesnya.

     

  • Cadangan Migas Tambahan Melejit, SKK Migas Optimistis Capai Target Energi Nasional – Page 3

    Cadangan Migas Tambahan Melejit, SKK Migas Optimistis Capai Target Energi Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional terus dikejar melalui peningkatan contingent resource atau sumber daya migas yang secara teknis bisa diproduksi, namun belum masuk kategori ekonomis. Target pemerintah untuk tahun 2025 sebesar 650 juta barel setara minyak (MMBOE) tampaknya akan terlampaui.

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat hingga Juni 2025, contingent resource yang telah diperoleh mencapai 919 MMBOE, atau setara 151,9% dari target. Bahkan, hingga akhir Desember 2025, capaian ini diproyeksikan menyentuh 1.143 MMBOE, atau 189% dari target tahunan.

    Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Rikky Rahmat Firdaus, menjelaskan bahwa capaian tinggi ini menandakan potensi migas Indonesia masih sangat menjanjikan.

    “Semakin besar contingent resource yang dikumpulkan setiap tahun, semakin besar pula peluangnya untuk menjadi cadangan yang siap diproduksi di masa depan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (30/7/2025).

    Dari Potensi Jadi Produksi

    Sejak tahun 2024, contingent resource telah ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja utama (KPI) industri hulu migas, melengkapi indikator reserve replacement ratio (RRR). Jika suatu contingent resource masuk dalam tahap plan of development (POD), artinya proyek tersebut telah mencapai kepastian komersialisasi, dan akan dihitung sebagai cadangan resmi dalam RRR.

    Untuk mempercepat peningkatan status sumber daya, SKK Migas mendorong konversi undeveloped discovery menjadi penetapan status eksplorasi (PSE). Dari total 279 struktur migas yang belum dikembangkan, sebanyak 83 struktur telah memiliki PSE, dengan potensi 216 juta barel minyak dan 3,8 triliun kaki kubik (TCF) gas.

    Sementara itu, 196 struktur lainnya yang belum memiliki PSE diperkirakan memiliki potensi 1.125 juta barel minyak dan 8,3 TCF gas.

     

  • DPR minta pengelolaan sumur minyak oleh UMKM dan BUMD jadi prioritas

    DPR minta pengelolaan sumur minyak oleh UMKM dan BUMD jadi prioritas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, mengatakan pengelolaan 30 ribu sumur minyak rakyat melalui UMKM, koperasi, dan BUMD harus menjadi prioritas strategis.

    Dia menilai skema ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Mukhtarudin dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu. mengatakan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengonfirmasi terdapat sekitar 30.000 sumur minyak rakyat di Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, dan beberapa wilayah lain.

    Dia menjelaskan data SKK Migas menunjukkan bahwa potensi tambahan lifting dari pengelolaan sumur-sumur tersebut bisa mencapai 90.000–100.000 barel per hari (bph).

    Tambahan ini, kata Muhktarudin sangat krusial mengingat realisasi lifting minyak Indonesia pada bulan Juni-Juli 2025 sudah mencapai 602 ribu bph, sedikit di bawah target APBN sebesar 605 ribu bph seperti yang disampaikan Menteri ESDM ke Presiden.

    “Optimalisasi sumur rakyat adalah langkah konkret mengurangi ketergantungan impor minyak mentah yang saat ini masih di kisaran 600–700 ribu bph. Jika skema ini berjalan, Indonesia bisa menghemat devisa sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Mukhtarudin.

    Mukhtarudin melanjutkan, pemberdayaan UMKM dan koperasi akan menciptakan multiplier effect bagi ekonomi daerah.

    Berdasarkan kajian awal, setiap 1.000 sumur yang dioperasikan oleh UMKM dan BUMD berpotensi menciptakan 1.500–2.000 lapangan kerja langsung serta memacu industri pendukung seperti jasa perawatan sumur, transportasi, dan keuangan mikro.

    Sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin menegaskan peran pihaknya melalui DPR harus memantau program ini agar berjalan dengan transparan dan akuntabel.

    “Komisi XII DPR RI akan memastikan tata kelola program ini berjalan baik, perizinan dipermudah, akses pembiayaan dijamin, serta penerapan teknologi ramah lingkungan. Energi harus menjadi motor ekonomi rakyat, bukan hanya korporasi besar,” tegas Mukhtarudin.

    Dia juga mengingatkan pemerintah agar program ini mengadopsi teknologi guna supaya pengelolaan sumur rakyat tidak menimbulkan dampak lingkungan.

    “Dengan tata kelola yang benar, kita bisa wujudkan ketahanan energi sekaligus pemerataan ekonomi,” tutup dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Produksi Minyak Lapangan Terubuk Natuna Ditambah Jadi 6.600 Barel/Hari

    Produksi Minyak Lapangan Terubuk Natuna Ditambah Jadi 6.600 Barel/Hari

    Jakarta –

    Medco E&P Natuna Ltd. (Medco E&P) menambah kapasitas produksi dari Proyek Terubuk Well Head Platform (WHP) M di South Natuna Sea Block B. Proyek ini menambah kapasitas produksi Terubuk menjadi 6.600 bopd minyak dan 60 mmscfd gas.

    Direktur Utama Medco E&P Ronald Gunawan menyampaikan proyek ini mencatat penyelesaian fabrikasi topside dalam waktu enam bulan satu bulan lebih cepat dari WHP-L dan jauh di bawah rata-rata proyek lepas pantai yang memakan waktu 10-12 bulan.

    “Kami mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah, SKK Migas, Kementerian ESDM, serta seluruh pihak yang terlibat, sehingga WHP-M ini dapat mencapai tahap sail away dan onstream dalam waktu yang relatif singkat,” kata Ronald dalam keterangan tertulis, Selasa (29/7/2025).

    Ronald mengatakan proyek Terubuk yang mencakup WHP-L dan WHP-M juga mencatat lebih dari 750.000 jam kerja aman tanpa insiden. Hal ini menegaskan komitmen Medco E&P terhadap standar keselamatan tertinggi.

    WHP-M juga mengintegrasikan inovasi dan prinsip keberlanjutan dengan penggunaan solar PV sebagai sumber energi pendukung, serta penerapan Digital Microwave Radio dan Integrated Control & Safety Systems untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh, guna meningkatkan efisiensi dan keandalan operasi.

    Sementara itu, Deputi Eksploitasi SKK Migas, Taufan Marhaendrajana yang menyaksikan langsung produksi perdana Proyek Terubuk WPH-M dari kantor Medco E&P menyampaikan apresiasinya atas dimulainya produksi ini. Menurutnya langkah ini merupakan bagian untuk memenuhi target lifting nasional.

    Ia berharap keberhasilan Medco E&P dalam pengembangan lapangan offshore marginal dapat menjadi role model bagi KKKS lain melalui pendekatan terencana, kolaboratif, dan berbasis teknologi.

    “Keberhasilan Proyek Terubuk WHP-M menunjukkan bahwa industri hulu migas Indonesia mampu menghadirkan proyek kelas dunia secara cepat, aman, dan efisien hasil karya 100% SDM Indonesia. Ini hasil nyata dari kolaborasi strategis antara pemerintah dan dunia usaha” ujar Taufan.

    (hns/hns)

  • SKK Migas Kejar Tambahan Pasokan LNG untuk Kebutuhan PLN

    SKK Migas Kejar Tambahan Pasokan LNG untuk Kebutuhan PLN

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan ketersediaan Liquefied Natural Gas (LNG) untuk PT PLN (Persero). Ini khususnya untuk kebutuhan pembangkit listrik.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengakui saat ini pasokan LNG domestik untuk PLN berpotensi kurang. Pihaknya pun berupaya mengatasi hal itu dengan skema swap gas.

    “Saat ini kan memang lagi proses bagaimana men-secure kebutuhan kargo. Prinsipnya adalah apapun yang sekarang dikerjakan sama teman-teman di komersial, itu adalah mencari, pokoknya kita berupaya untuk secure terkait dengan pasokan kebutuhan dari domestik itu sendiri,” kata Hudi di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Adapun skema swap gas tersebut dijalankan dengan mengalihkan sebagian alokasi volume ekspor LNG atau gas alam cair untuk kebutuhan dalam negeri.  

    Namun, langkah ini harus dilakukan bertahap lantaran terdapat proses negosiasi dan evaluasi dengan pembeli.

    “Kami harus lihat case by case, sama seperti kita update di awal tahun, di semester satu, kita akan melakukan secara periodik. Jadi sekarang sih proses ini kan Juli, kita akan update lagi untuk kedepannya,” jelas Hudi.

    Dalam kesempatan terpisah, Hudi mengatakan bahwa hingga saat ini, SKK Migas mencatat 70% pasokan gas yang diproduksi di dalam negeri telah dialokasikan untuk kebutuhan domestik, utamanya untuk PLN dan PGN.

    “Jadi hanya tinggal 30%, nah terkait dengan 30% itu kan ada contractual yang mungkin tidak bisa. Pasokan gas, jadi secara contractual mungkin ya memang kita harus penuhi dan lain-lain,” tuturnya ditemui usai agenda Media Edukasi Hulu Migas, Jumat (25/7/2025).  

    Namun, Hudi mengakui belum mendapatkan informasi terperinci terkait volume pasokan LNG yang dialihkan pada semester II/2025. Kendati demikian, dia menilai sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tengah mengupayakan pemenuhan gas domestik.

    Adapun, SKK Migas memproyeksi ekspor LNG atau gas alam cair akan berkurang tahun ini ke angka 150 kargo, sementara untuk LNG domestik dialokasikan sebanyak 86 kargo.  

    Sebelumnya, laporan Bloomberg menyebutkan bahwa ekspor LNG Indonesia tahun lalu mencapai 300 kargo, berdasarkan Ship-tracking Data. Penurunan ini untuk memastikan kebutuhan gas domestik terpenuhi.  

    Apalagi, SKK Migas menerangkan bahwa kebutuhan LNG PT PLN (Persero) meningkat dari semula 60 kargo per tahun, dalam 2 tahun terakhir meningkat menjadi 100 kargo per tahun. 

  • Warga Boleh Ngebor Sumur Minyak, Produksinya Bisa Sampai 100.000 Barel

    Warga Boleh Ngebor Sumur Minyak, Produksinya Bisa Sampai 100.000 Barel

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan tambahan produksi dari sumur minyak yang dikerjasamakan dengan masyarakat melalui kerja sama UMKM, maupun BUMD mempunyai potensi besar. Tak tanggung-tanggung, tambahan produksinya dapat mencapai 100 ribu barel per hari (bph).

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, program ini menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Aturan ini memungkinkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumur minyak.

    Djoko menambahkan, setidaknya saat ini telah dilakukan inventarisasi sekitar 30.000 lebih sumur minyak masyarakat yang tersebar di tiga provinsi. Berdasarkan hitungannya, apabila satu sumur bisa menghasilkan 2 barel hingga 3 barel, maka potensi produksinya bisa mencapai 100 ribu bph.

    “Ini baru tiga provinsi. Itu kali tiga barel 90 ribu bph, kalau 2 barel 60 ribu bph, satu barel 30 ribu bph yang sudah masuk, nanti kalau dari masing-masing provinsi lain kan, kondisinya bisa besar sekali. Saya sih melihat potensi ya, bisa 100 ribu. Potensi ya potensi loh,” kata Djoko, saat ditemui usai rapat di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa realisasi pengelolaan sumur minyak warga dari hasil kerja sama dengan UMKM dan BUMD tinggal menunggu usulan resmi dari para gubernur. Ia pun berharap mulai bulan depan sudah ada tambahan produksi dari program ini.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melegalkan aktivitas pengeboran sumur minyak mentah yang dilakukan oleh masyarakat.

    Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Aturan tersebut salah satunya mengatur mengenai kerja sama antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan masyarakat selaku pengelola sumur minyak. Nantinya, minyak dari sumur masyarakat ini wajib dijual ke KKKS.

    Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) merupakan perusahaan migas yang mengoperasikan atau mengelola blok migas, seperti PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), ExxonMobil Cepu Ltd, BP Berau Ltd, PT Pertamina EP, dan lainnya.

    Melalui regulasi baru tersebut, pemerintah akan memberikan legalitas melalui perizinan usaha, baik dalam bentuk koperasi, UMKM, maupun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sempat mengungkapkan, terdapat syarat utama bagi pelaku UMKM yang ingin terlibat dalam pengelolaan sumur minyak yang selama ini belum ada payung hukumnya.

    Menurut dia, UMKM yang ingin terlibat menggarap sumur minyak diwajibkan memiliki modal awal minimal Rp 5 miliar. Namun, apabila berstatus skala menengah, batas maksimal permodalannya bisa mencapai Rp 10 miliar.

    “Kalau kriteria kegiatan usahanya UMKM, berarti permodalannya itu sekitar Rp 5 miliar. Kalau skala menengah, itu justru sampai dengan Rp 10 miliar. Ya bisa gabungan dari permodalan yang ada di masyarakat,” kata Yuliot di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (2/7/2025).

    Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, Permen ESDM No.14 tahun 2025 ini ditujukan untuk mendorong peningkatan produksi migas melalui tiga skema kerja sama antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan para mitra. Salah satunya kerja sama sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM.

    Melalui skema ini, sumur minyak masyarakat yang sudah berproduksi akan dinaungi oleh BUMD, koperasi, atau pelaku UMKM yang ditunjuk, untuk kemudian bekerja sama dengan KKKS.

    Tujuannya adalah menjamin keamanan dan legalitas operasi, serta mendorong perbaikan operasi sesuai dengan prinsip good engineering practice.

    Dalam implementasinya, perbaikan dilakukan dalam periode penanganan sementara selama 4 tahun. Dalam regulasi ini secara tegas juga tidak memperbolehkan adanya tambahan sumur baru.

    Setelah 4 tahun, jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan dilakukan penegakan hukum (Gakkum).

    Sementara itu, proses inventarisasi sumur minyak masyarakat dan penunjukan BUMD/Koperasi/UMKM ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan pasca Permen diterbitkan.

    Berikut tindak lanjut pasca terbitnya permen ini:

    1. Inventarisasi sumur oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dan Tim Gabungan.

    2. Penetapan daftar hasil inventarisasi sumur tim gabungan (titik nol).

    3. Penunjukan BUMD/Koperasi/UMKM oleh Gubernur.

    4. BUMD/Koperasi/UMKM mengajukan usulan kerja sama ke KKKS.

    5. KKKS mengajukan permohonan ke Menteri melalui SKK Migas/BPMA.

    6. Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

    Bos SKK Migas Sebut Potensi Produksi Minyak Sumur Rakyat Capai 100.000 Bph

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala SKK migas Djoko Siswanto mengungkapkan negara berpotensi mendapat tambahan produksi minyak mencapai 100.000 barel per hari (bph) dari sumur rakyat yang dianggap ilegal.

    Penambahan produksi itu seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM. 

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu.

    Djoko mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 30.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025.

    Dia menjelaskan, setiap 1 sumur itu memiliki potensi untuk memproduksi 3 bph. Artinya, apabila terdapat 30.000 sumur, maka potensi produksinya bisa mencapai 90.000 bph.

    Djoko pun memproyeksi angka bisa meningkat ke level 100.000 bph. Sebab, masih ada potensi tambahan dari pemanfaatan sumur rakyat lain yang belum terdata.

    “Saya sih melihat potensi ya, bisa 100.000 [bph]. Kalau saya [lihat] potensi, potensi lho,” ucap Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025).

    Djoko menyebut, realisasi kerja sama dengan UMKM dan BUMD tinggal menunggu usulan resmi dari para gubernur di daerah. Dia pun berharap mulai bulan depan sudah ada tambahan produksi dari program ini.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 30.000 sumur minyak itu tersebar di sejumlah provinsi. Namun, mayoritas berada di Sumatra Selatan, Jambi, Sumatra Utara, hingga Jawa Tengah.

    Sumur rakyat potensial itu sudah bisa dikerjasamakan dengan KKKS mulai Agustus 2025. Adapun KKKS yang dimaksud saat ini baru PT Pertamina (Persero) dan anak usahanya.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai off taker dan harganya antara 70% dari ICP [Indonesian Crude Price] sampai 80% Jadi sekitar itu,” ucap Bahlil.

    Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, tahapan implementasi penanganan sumur minyak masyarakat yaitu inventarisasi sumur masyarakat; penunjukan pengelola sumur masyarakat (apakah melalui BUMD, koperasi dan/atau UMKM); persetujuan dan perjanjian kerja sama sumur BUMD/koperasi/UMKM dengan KKKS. 

    Regulasi ini pun mengatur tiga bentuk kerja sama. Pertama, kerja sama KKKS dengan mitra, yaitu kerja sama operasi atau teknologi mencakup sumur idle well, production well, idle field, serta lapangan produksi. 

    Kedua, kerja sama sumur rakyat. Ketiga, kerja sama pengusahaan sumur tua yang sudah berjalan sesuai dengan Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua. 

    Khusus sumur rakyat, kegiatan operasinya akan dinaungi BUMD, koperasi, atau UMKM yang bekerja sama dengan KKKS. Kelak, KKKS pun wajib membeli minyak dari sumur rakyat tersebut. 

    Sebaliknya, BUMD, koperasi, atau UMKM yang tak menjual minyak ke KKKS akan dilakukan penindakan hukum. Adapun, kerja sama antara KKKS dengan sumur rakyat ini dilakukan pada periode penanganan sementara paling lama 4 tahun.

  • Minyak Sumur Rakyat Bakal Dijual Mulai Agustus 2025? Ini Kata SKK Migas – Page 3

    Minyak Sumur Rakyat Bakal Dijual Mulai Agustus 2025? Ini Kata SKK Migas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebutkan bahwa ada harapan besar agar produksi dari sumur minyak rakyat dapat mulai dibeli oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mulai 1 Agustus 2025.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, mengatakan bahwa secara administrasi saat ini pihak-pihak terkait masih dalam proses penyusunan mekanisme jual beli. Jika proses berjalan lancar, maka pada 1 Agustus akan ada pengumuman resmi mengenai pembelian tersebut.

    “Nah, sekarang mereka masih dalam proses, seingat saya, untuk mekanisme administrasinya, dimana harapannya tadi, yang 1 Agustus. Nah, kalau umpamanya pada saat yang 1 Agustus itu nanti dibeli, itu pasti kita akan ada release lagi terkait dengan itu,” kata Hudi saat ditemui di Jakarta, ditulis Minggu (27/7/2025).

    Meski belum menyebut secara rinci lokasi sumur rakyat yang akan mulai dijual produksinya, Hudi menekankan bahwa tidak semua daerah memiliki sumur rakyat. Oleh karena itu, pembelian oleh KKKS hanya bisa dilakukan di wilayah tertentu yang memenuhi syarat teknis dan administratif.

    “Enggak, sekarang kan kita lihat aja, kalau umpamanya kita bicara dari sisi pemilik daerahnya itu kan, gak semua daerah kan yang ada sumur rakyatnya,” jelasnya.

     

     

  • Lampaui Target, Potensi Cadangan Migas RI Tembus 919 Juta Barel Setara Minyak

    Lampaui Target, Potensi Cadangan Migas RI Tembus 919 Juta Barel Setara Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA — SKK Migas mencatat potensi cadangan minyak dan gas bumi (migas) atau contingent resource mencapai 919 juta barel setara minyak (million barrels of oil equivalent/MMBOE) per Juni 2025.

    Angka tersebut mencapai 151,9% dari target contingent resource 2025 yang sebesar 650 MMBOE. Adapun outlook capaian contingent resource hingga Desember 2025 akan mencapai sekitar 1.143 MMBOE yang jika bisa direalisasikan maka akan tercapai sebesar 189% dari target tahun ini.

    Contingent resource merupakan potensi sumber daya migas yang secara teknis mungkin untuk diproduksi, tetapi belum ekonomis untuk dikembangkan saat ini.

    Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menjelaskan, keberadaan contingent resource di industri hulu migas sangat menentukan. 

    Sebab, semakin besar volume contingent resource yang diperoleh setiap tahun, maka semakin besar pula potensi hulu migas yang bisa ditingkatkan menjadi cadangan dan diproduksikan di masa yang akan datang.

    Pada 2024, pemerintah mulai menetapkan contingent resource sebagai salah satu key performance indicator (KPI) industri hulu migas untuk melengkapi KPI reserve replacement ratio (RRR). 

    “Ketika contingent resource berujung pada plan of development (POD), artinya sudah ada kepastian komersialisasi. Selanjutnya contingent resource meningkat menjadi RRR,” ucap RIkky melalui keterangan resmi dikutip Minggu (27/7/2025).

    Rikky mengatakan, tingginya capaian contingent resource menunjukkan bahwa secara potensi sumber daya migas di Indonesia masih menjanjikan. Dia menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan oleh SKK Migas mendorong undeveloped discovery statusnya dapat ditingkatkan melalui penetapan status eksplorasi (PSE). 

    Adapun dari total 279 struktur undeveloped discovery, yang sudah PSE mencapai 83 struktur dengan potensi 216 MMBO minyak dan 3,8 TCF gas. Sementara, yang belum PSE mencapai 196 struktur dengan potensi 1125 MMBO minyak dan 8,3 TCF gas.

    Menurut Rikky, tantangan dalam mendorong sumber daya menjadi cadangan adalah komersialisasinya, agar setiap sumber daya dapat masuk pada fase plan of development (POD). Terkait hal tersebut, dia menjelaskan bahwa ada potensi yang berada di lapangan marginal ataupun stranded area yang belum memiliki infrastruktur pendukung.

    Pihaknya pun terus mendorong upaya untuk melakukan komersialiasi melalui trucking, potensi pembangunan mini LNG maupun mini LPG, dan pemanfaatan aset hulu migas.

    “Kami bersyukur pemerintah telah memberikan dukungan agar lapangan yang kurang ekonomis dapat menjadi ekonomis dengan insentif-insentif fiskal maupun non fiskal,” imbuh Rikky.

    Dia menambahkan bahwa kebutuhan energi migas saat ini sangat besar dan akan terus bertambah kedepannya. Mengacu pada rencana umum energi nasional (RUEN) untuk minyak akan akan ada penambahan kebutuhan sekitar 139% dan gas sekitar 298% pada 2050. 

    “Maka seluruh potensi sumber daya migas harus bisa diproduksikan dan ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk dapat merealisasikan target ketahanan energi dalam program ASTA CITA Presiden Prabowo Subianto,” tutup Rikky.

  • Rusia Garap Blok Migas di Natuna, RI Nggak Khawatir soal Sanksi

    Rusia Garap Blok Migas di Natuna, RI Nggak Khawatir soal Sanksi

    Jakarta –

    Perusahaan minyak dan gas (migas) asal Rusia, yakni Zarubezhneft (ZN) akan masuk dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Tuna, di Perairan Natuna.

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berharap rencana ini tidak terganjal sanksi Uni Eropa terhadap Rusia.

    Sebagai informasi, Uni Eropa pada Jumat (18/7/2025) menjatuhkan paket sanksi ke-18 kepada Rusia sebagai bentuk kecaman atas invasi di Ukraina.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan pihaknya juga meminta ZN untuk melaporkan perkembangan sanksi Uni Eropa serta potensi dampaknya terhadap proyek migas yang dikerjakan oleh perusahaan di Indonesia.

    “Nah, kita, tentu saja, yang kita pegang, pokoknya, ya, bagaimana caranya itu on stream sesuai dengan PoD-nya, gitu. Nah, kalau pun nanti ada isu-isu yang perlu diantisipasikan, ya, harapan kita, mereka juga segera menyampaikan kepada kita kira-kira ada apa untuk ini,” terang Hudi dalam Media Diskusi di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Hudi menambahkan rencana PoD yang ditetapkan di Blok Tuna, Perairan Natuna masih sesuai dengan jadwal. Ia mengatakan saat ini belum ada dampak yang ditimbulkan dari sanksi Uni Eropa.

    “Yang intinya adalah SKK Migas itu terus berupaya supaya proyek-proyek yang PoD-nya itu sudah disetujui, itu bisa segera diimplementasikan. Yang jelas belum ada revisi PoD kan. Intinya adalah di situ,” jelas Hudi.

    (hns/hns)