Kementrian Lembaga: SKK Migas

  • PGN Hadapi Tantangan Ketatnya Pasokan Gas Domestik

    PGN Hadapi Tantangan Ketatnya Pasokan Gas Domestik

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membutuhkan tambahan alokasi pasokan dari volume gas ekspor untuk memenuhi permintaan gas domestik.

    Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mendukung inisiatif pemerintah melalui SKK Migas dalam mengalihkan sebagian volume gas ekspor yang tidak terserap ke pasar domestik. 

    “Salah satu contohnya adalah alokasi dari Blok Natuna, di mana terdapat peluang monetisasi yang lebih optimal di dalam negeri,” kata Fajriyah saat ditemui di Jakarta, Jumat (1/8/2025). 

    Terkait hal ini, PGN berperan sebagai mitra pemerintah yang menjembatani proses pengalihan volume ekspor lewat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak.

    Tak hanya itu, PGN saat ini tengah mencari tambahan alokasi pasokan gas dari lapangan- lapangan eksisting baik dalam bentuk gas pipa ataupun LNG dan kontrak pasokan gas dari lapangan-lapangan baru. 

    Hingga semester I/2025, PGN telah menerima realisasi 5 kargo LNG domestik. Adapun, pihaknya memperkirakan kebutuhan total tahun ini mencapai 11 kargo LNG. 

    “Saat ini PGN juga telah pembahasan beberapa rencana kontrak jangka panjang di antaranya dengan Mubadala di Andaman, Petronas – Bukit Panjang, KUFPEC-Anambas, Inpex – Masela, Mondor – Tungkal, dan lainnya,” sebutnya. 

    Terkait dengan harga yang didapat PGN dari pengalihan volume ekspor, dia menerangkan bahwa struktur harga LNG memiliki perbedaan dengan gas pipa. 

    Meskipun diproduksi secara domestik, harga LNG yang diperoleh PGN dipengaruhi oleh harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta kondisi pasar global. 

    Dengan demikian, harga LNG fluktuatif mengikuti indeksasi harga minyak dunia atau referensi Indonesia.

    Selain itu, gas regasifikasi dari LNG memiliki struktur biaya berbeda karena melibatkan proses tambahan seperti pendinginan, transportasi, penyimpanan, dan regasifikasi.

    “PGN mengoptimalkan biaya sesuai regulasi untuk menjaga keterjangkauan LNG bagi pelanggan,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, pihaknya akan mengevaluasi harga jual gas ex LNG  setiap kuartal berdasarkan kebijakan pemerintah dan ICP historis. 

    “Jika harga LNG dari hulu turun, PGN akan menyesuaikan harga jual kepada pelanggan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Direktur Utama PGN Arief S Handoko mengingatkan potensi kekurangan pasokan gas di wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara mulai 2025 sampai 2035 mendatang. 

    Dia menyebut, penurunan pasokan itu akan terjadi lebih dalam mulai 2028. Ini khususnya untuk wilayah Sumatra Utara. Wilayah ini bisa kekurangan gas hingga 96 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd).  

    “Kalau kita lihat dari 2025 sampai 2035 cenderung short gas di Sumatra bagian utara dan tengah ini turun sejak di 2028. Jadi kalau kita lihat sejak 2028 ke 2035 shortage sampai ke 96 MMscfd,” ungkap Arief dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Senin (28/4/2025). 

    Arief juga mengungkapkan kondisi kekurangan pasokan gas bakal merambah ke wilayah lain mulai 2035. Wilayah itu seperti Sumatra bagian selatan dan tengah hingga Jawa bagian barat serta Lampung. 

  • Tender FEED Blok Masela Rampung, Pemenang Segera Diumumkan

    Tender FEED Blok Masela Rampung, Pemenang Segera Diumumkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan, Inpex Corporation (Inpex) telah menyelesaikan proses tender untuk pengerjaan desain detail atau Front End Engineering Design (FEED) untuk proyek Blok Masela.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, pemenang tender FEED Lapangan Abadi, Blok Masela segera diumumkan dalam waktu dekat.

    “Tender FEED sudah ditandatangani. Tinggal jalan. Besok Insya Allah diumumkan pemenang tendernya,” ujar Djoko ditemui di Kementerian ESDM, Kamis (31/7/2025) malam.

    Adapun pengumuman pemenang tender FEED Blok Masela ini lebih cepat dari target. Sebab, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta Inpex merampungkan FEED pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela akhir tahun ini.

    Dalam kesempatan terpisah, Menurut Djoko, Bahlil meminta FEED Lapangan Abadi segera rampung agar tender pengadaan barang dan jasa bisa dimulai pada 2026.

    “Ini sebentar lagi akan ditandatangani pemenang tender untuk FEED, dan Bapak Menteri [Bahlil] minta FEED ini bisa selesai pada akhir tahun ini, sehingga 2026 sudah mulai tender-tender pengadaan barang dan jasanya,” ucap Djoko dalam konferensi pers Kinerja Hulu Migas Semester I/2025 di Jakarta, Senin (21/7/2025).

    Adapun FEED Lapangan Abadi itu nantinya mencakup pengerjaan Onshore LNG, Subsea Umblical Riser & flowline (SURF) hingga gas export pipelines. Djoko juga menyebut keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) Lapangan Abadi ditargetkan bisa diteken tahun depan.

    Menurutnya, target tersebut harus dicapai agar Lapangan Abadi bisa onstream paling lambat pada 2030.

    “Diharapkan onstream paling telat 2030, kalau bisa dipercepat Alhamdulillah. Dan ini bisa nambah kondensat tadi 35.000 [barel per hari/BCPD] dari puncaknya,” ucap Djoko.

    Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor energi, Proyek Gas Abadi dinilai memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional berbasis energi bersih.  

    Proyek LNG Abadi mencakup pembangunan dua train LNG di darat dengan total kapasitas produksi sebesar 9,5 juta metrik ton per tahun (MTPA), penyaluran gas pipa sebesar 150 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk kebutuhan domestik, dan produksi kondensat sekitar 35.000 barel per hari (BCPD). 

    Namun, meski sudah ditemukan lebih dari 20 tahun lalu, proyek ini tak kunjung beroperasi.

    Adapun INPEX mengelola Lapangan Gas Abadi dengan partisipasi 65%, bersama mitra Pertamina Hulu Energi Masela (20%) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. (15%).

  • Sri Mulyani dan Bahlil sepakat tukar data migas dan tambang

    Sri Mulyani dan Bahlil sepakat tukar data migas dan tambang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sepakat untuk bekerja sama untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, termasuk dengan melakukan pertukaran data.

    Dikutip dari Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat, Sri Mulyani mengatakan kesepakatan itu dituangkan melalui perjanjian kerja sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu bersama Direktorat Jenderal Minerba dan SKK Migas.

    “Kerja sama ini meliputi pertukaran dan pemanfaatan data, pemanfaatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk proses perizinan usaha pertambangan, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi dalam penyusunan kontrak dan skema bagi hasil migas,” kata Sri Mulyani.

    Penandatangan perjanjian itu dilakukan pada kunjungan Bahlil ke kantor Sri Mulyani, di mana mereka membahas tantangan dan langkah konkret dalam mengelola sektor migas dan pertambangan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

    Menurut Menkeu, dirinya dan Menteri ESDM mendalami isu strategis terkait optimalisasi penerimaan negara dari sektor migas.

    Keduanya juga mendiskusikan upaya memperkuat efisiensi dan pengawasan dalam pengelolaan subsidi energi dan pendapatan negara dari pertambangan.

    “Kami sepakat bahwa perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk memperkuat fondasi fiskal dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani.

    Ia berharap sinergi bersama Kementerian ESDM dapat mendorong sistem pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang lebih efisien, akuntabel dan berdampak.

    Sinergi itu juga diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara dari sektor-sektor strategis.

    Menteri ESDM Bahlil sebelumnya mengumumkan lifting minyak pada Rabu (30/7), sudah mencapai 608 ribu barel per hari (bph), melampaui target di APBN sebesar 605 ribu bph.

    Akan tetapi, lanjut dia, angka tersebut bukanlah angka akumulatif lifting minyak untuk bulan Juli 2025.

    Bahlil menyoroti bahwa keberhasilan tersebut merupakan kali pertama bagi Indonesia mencapai target lifting minyak di APBN.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TIS Energy Rampungkan Akuisisi Blok Sebuku dari Mubadala

    TIS Energy Rampungkan Akuisisi Blok Sebuku dari Mubadala

    Jakarta

    TIS Energy Group merampungkan akuisisi Blok Sebuku dari Mubadala Energy melalui transaksi yang dilakukan di Singapura. Langkah ini menjadi capaian penting perusahaan dalam ekspansi portofolio hulu migas di Indonesia.

    Dengan akuisisi ini, TIS mengambil alih peran sebagai operator baru di Blok Sebuku, sebuah wilayah kerja gas lepas pantai yang dikenal memiliki infrastruktur produksi dan distribusi matang dengan potensi optimalisasi signifikan beberapa tahun ke depan.

    Diketahui, mayoritas operasional Blok Sebuku dijalankan oleh Mubadala Energy dengan kepemilikan saham sebesar 63%, kemudian TotalEnergies sebesar 13,5%, Inpex sebesar 13,5%, dan PT Dangsanak Buana Sebuku (10% – PI daerah). Blok ini memiliki Lapangan Ruby, yang telah memproduksi gas dan kondensat sejak tahun 2013.

    Melalui akuisisi ini, TIS mengambil alih peran sentral sebagai operator melalui pembelian entitas Mubadala Energy di blok Sebuku PSC, dengan mempertahankan kolaborasi teknis dan operasional dengan para mitra yang ada yakni Total, Inpex, dan pemerintah daerah.

    Di jantung aset ini terdapat pipa bawah laut sepanjang 312 kilometer yang menghubungkan Lapangan Ruby di lepas pantai langsung ke Senipah, Kalimantan Timur, sebuah jalur penting menuju LNG Bontang dan kawasan fasilitas pengolahan darat lainnya.

    Pipa ini bukan hanya infrastruktur transportasi biasa, tetapi merupakan penggerak utama untuk pendekatan Infrastructure-Led Exploration (ILX), yang membuka peluang pengembangan cadangan migas terdekat secara efisien dan ekonomis.

    “Kami melihat Blok Sebuku bukan hanya sebagai aset produksi, tetapi sebagai gerbang pengembangan hydrocarbon masa depan di kawasan Timur Indonesia. Infrastruktur yang tersedia sangat bertaraf internasional, dan tugas kami adalah mengoptimalkan potensi tersebut,” ujar Deputy Managing Director TIS Energy Group, Colin Soh, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/7/2025).

    TIS berencana memulai evaluasi teknis terhadap optimalisasi zona produksi, pekerjaan ulang sumur (workover), dan peluang pengeboran baru di wilayah kerja Sebuku. TIS juga menjalankan program pengembangan masyarakat dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.

    “Langkah akuisisi ini bukan sekadar soal peningkatan produksi, tapi mencerminkan keyakinan kami untuk menciptakan nilai berkelanjutan, mendukung transisi energi, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang nyata bagi Indonesia,” tambahnya.

    TIS akan melanjutkan komitmen skema Participating Interest (PI) untuk pemerintah daerah sesuai regulasi SKK Migas, sekaligus memperkuat Program Pengembangan Masyarakat dan pengembangan SDM lokal.

    Melalui akuisisi ini, TIS menunjukkan keyakinan kuat terhadap iklim investasi hulu migas Indonesia. Perusahaan melihat potensi jangka panjang dalam pengembangan migas sebagai sumber energi yang bersih, andal, dan dapat ditingkatkan sesuai prioritas nasional.

    Tonton juga video “Rencana Akuisisi Versace oleh Prada di Tengah Pelik Tarif Baru Trump” di sini:

    (ara/ara)

  • Bahlil Tiba-tiba ke Kantor Sri Mulyani, Bahas Apa?

    Bahlil Tiba-tiba ke Kantor Sri Mulyani, Bahas Apa?

    Jakarta

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyambangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Keduanya melakukan pertemuan kurang lebih sekitar dua jam.

    Usai pertemuan, Bahlil mengatakan kedatangannya untuk menyaksikan perjanjian kerja sama (PKS) terkait cara meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor mineral dan batu bara (minerba) maupun minyak dan gas (migas). Penandatanganan dilakukan antara Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, SKK Migas dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

    “Tadi kita membahas beberapa program-program pemerintah dengan ibu Menkeu. Pertama bagaimana meningkatkan PNBP baik dari sektor minerba maupun dari migas. Kedua bagaimana tukar informasi data perjanjian kerja sama antara Dirjen Minerba dan DJP, kemudian dari SKK migas juga,” kata Bahlil di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menambahkan perjanjian kerja sama dilakukan untuk pertukaran data atau informasi sampai dengan penagihan bersama terkait PNBP di sektor minerba dan migas.

    “Antara DJP dan Dirjen Minerba, juga DJP dengan SKK Migas dalam rangka untuk pertukaran data, pertukaran informasi, melakukan joint analysis, sampai dengan penagihan bersama,” beber Anggito.

    Sementara itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pertemuan juga sempat membahas insentif yang bisa diberikan untuk mengundang investasi dan meningkatkan produksi migas. Sayangnya tidak disampaikan insentif apa yang kemungkinan bisa diberikan.

    “Untuk mengoptimalkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak dan insentif yang bisa diberikan untuk membuat stimulus, buat undang investasi dan produksi migas,” bebernya.

    Sebagai informasi, realisasi PNBP sektor ESDM pada 2024 melebihi target hingga 115% atau sebesar Rp 269,6 triliun. Secara rinci, subsektor minerba menyumbang kontribusi terbesar yakni 52,1% dari total PNBP sektor ESDM, senilai 140,5 triliun. Subsektor migas menyusul sebesar Rp 110,9 triliun, kemudian EBTKE Rp 2,8 triliun dan sektor lainnya sebesar Rp 15,4 triliun.

    Tonton juga video “Pramono Punya Panggilan untuk Bahlil: Adinda Ketum Menteri” di sini:

    (acd/acd)

  • Bahlil Temui Sri Mulyani, Sepakat Tukar Data Pajak, Minerba & Migas

    Bahlil Temui Sri Mulyani, Sepakat Tukar Data Pajak, Minerba & Migas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  melakukan pertukaran data dalam rangka peningkatan penerimaan negara.

    Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan dengan kerjasama tersebut secara khusus akan dilakukan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM dan juga SKK Migas.

    “Melakukan pekerjaan-pekerjaan sama antara DJP dan Dirjen Minerba dan juga DJP dengan SKK Migas dalam rangka untuk pertukaran data, pertukaran informasi, melakukan joint analysis, sampai dengan penagihan bersama,” ujar Anggito di Kantor Kemenkeu, Kamis (31/7/2025).

    Perjanjian kerjasama tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan hari ini.

    Selain itu, kedatangan Bahlil di kantor Sri Mulyani pun juga membahas terkait tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk listrik desa.

    Foto: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia usai rapat dengan Menkeu Sri Mulyani. (CNBC Indonesia/Firda Dwi Muliawati)

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa ada sekitar 5.700 desa, 4.400 dusun, serta tambahan titik yang belum teralirkan listrik.

    “Nah, target Bapak Presiden kan kurang lebih sekitar 5 tahun harus selesai. Itu yang tadi kita bahas sama Ibu Menkeu,” ujar Bahlil kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (31/7/2025).

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahlil & Sri Mulyani Tiba-Tiba Rapat, Ini 3 Topik yang Dibahas

    Bahlil & Sri Mulyani Tiba-Tiba Rapat, Ini 3 Topik yang Dibahas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan rapat dengan Menteri Keuangan (Menekeu) Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hari ini, Kamis (31/7/2025).

    Rapat tersebut setidaknya membahas mengenai tiga topik. “Oh iya, tadi kita membahas beberapa program-program pemerintah dengan Ibu Menkeu. Ada tiga substansinya,” beber Bahlil saat ditemui usai rapat, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

    Bahlil membeberkan, Pertama, perihal peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik dari sektor mineral dan batu bara maupun dari migas.

    Kedua, perihal perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

    Ketiga, mengenai pengadaan anggaran untuk program Listrik Masuk Desa (Lisdes). “Karena kita kan tahu ada sekitar 5.700 desa yang belum (teraliri listrik), 4.400 dusun, tambahin 68 titik yang lain,” imbuhnya.

    Sayangnya, Bahlil tidak memberikan keterangan lebih lanjut perihal berapa anggaran yang dibutuhkan untuk program Lisdes tersebut. Yang pasti, program tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses listrik.

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di lokasi, Bahlil tiba ditemani oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba sekaligus Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Tri Winarno, dan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sempat Jadi Rebutan, Bahlil Beri Bocoran Blok Ambalat Bakal Dikelola Pertamina dan Petronas

    Sempat Jadi Rebutan, Bahlil Beri Bocoran Blok Ambalat Bakal Dikelola Pertamina dan Petronas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi bocoran bahwa PT Pertamina (Persero) dan Petroliam Nasional Bhd. atau Petronas bakal menggarap Blok Ambalat.

    Hal itu dilakukan usai Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengelola wilayah tersebut secara bersama-sama.

    Blok Ambalat merupakan wilayah perairan seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi, dekat perbatasan antara Kalimantan Utara (Indonesia) dan Sabah (Malaysia). Wilayah ini diklaim kedua negara karena diyakini mengandung cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah.

    Namun, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim telah sepakat untuk mengelola Blok Ambalat bersama. Menurut kedua pemimpin itu, potensi kekayaan alam yang terdapat di kawasan perbatasan akan dikelola secara kolaboratif oleh kedua negara.

    Bahlil mengatakan, sudah barang tentu kalau dilakukan antara negara dengan negara, maka akan dilakukan kerja sama antara BUMN Malaysia dan BUMN Indonesia.

    “Di mana representasi untuk bidang migas adalah Petronas dari Malaysia dan Pertamina dari Indonesia,” ujar Bahlil di sela-sela acara Energi dan Mineral Festival di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Kendati, dia menyebut hal ini masih belum final. Sebab, rencana pengelolaan Blok Ambalat masih dalam kajian antara kedua negara.

    “Sekali lagi saya katakan bahwa ini masih dalam kajian. Belum tahu kapan dan bagaimana metode dan caranya,” tutur Bahlil.

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu mengakui Blok Ambalat memiliki potensi sumber daya minyak dan gas (migas). Namun, dia belum bisa merinci berapa potensi itu.

    Oleh karena itu, Blok Ambalat perlu digarap bersama-sama dengan dengan Malaysia. Dengan begitu kedua negara bisa diuntungkan.

    “Karena kalau seperti ini, sekalipun cadangan ada, tapi kalau tidak dikelola, dua-duanya enggak dapat bagian apa-apa,” katanya.

    Sementara itu, anak usaha Pertamina, yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengaku siap menggarap Blok Ambalat.

    Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Commercial PHE Edy Karyanto mengaku pihaknya masih menunggu arahan dari SKK Migas dan Ditjen Migas Kementerian ESDM.

    “Kami operator siap kalau memang diperintah untuk melakukan eksplorasi gitu, tetapi kami menunggu, lah, sepenuhnya. Dan itu hanya mention saja bahwa kami siap untuk melaksanakan perintah itu,” ucap Edy.

    Pada 2016 lalu, PHE sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai operator untuk Blok East Ambalat, bagian dari keseluruhan blok Ambalat sebagaimana didefinisikan oleh pemerintah Indonesia.

    Kendati, aktivitas eksplorasi maupun produksi belum berjalan karena adanya sengketa batas maritim dengan Malaysia.

    Edy mengatakan, pihaknya memiliki pengalaman dan kapasitas keuangan untuk mengelola Blok Ambalat, jika sudah diperintahkan oleh pemerintah.

    “Kami punya kompetensi, baik secara teknikal maupun finansial. Baik itu kan, itu mungkin apakah laut, semi submersible atau apa gitu, ya, atau check up gitu, ya. Kami siap karena punya experience dan kompetensi untuk melakukan itu,” ucapnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa potensi kekayaan alam yang terdapat di Blok Ambalat akan dikelola secara kolaboratif oleh kedua negara. Model kerja sama ini dilakukan demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional masing-masing negara.

    “Apa pun yang kita temukan di laut akan kita eksploitasi bersama-sama,” ujar Prabowo dalam pernyataan bersama dengan PM Malaysia, Dato’ Sri Anwar Ibrahim, usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6/2025) lalu.

    Lebih lanjut, Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa kedekatan historis dan budaya antara Indonesia dan Malaysia menjadi modal penting dalam menyikapi isu-isu sensitif secara arif dan berimbang.

    Menurutnya, kesepakatan ini mencerminkan pendekatan progresif kedua negara untuk tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum secara bertahap, tetapi juga memanfaatkan potensi ekonomi di wilayah yang menjadi perhatian bersama.

    “Kami memiliki sejarah yang sama, budaya yang sama, dan banyak di antara kita yang juga punya agama yang sama. Ini memperkuat tekad kita untuk mencari solusi bersama,” kata Prabowo.

  • PHE Siap Garap Harta Karun Migas di Ambalat

    PHE Siap Garap Harta Karun Migas di Ambalat

    Jakarta

    Pemerintah Indonesi dan Malaysia kini sepakat bekerja sama dalam pengelolaan ‘harta karun’ minyak dan gas Blok Ambalat yang berlokasi di Laut Sulawesi. Blok ini telah menjadi sengketa batas wilayah sejak lebih dari lima dekade.

    Dengan adanya kesepakatan tersebut, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream PT Pertamina (Persero) mengungkapkan saat ini pihaknya tengah melakukan diskusi dengan pihak Petronas untuk pengembangan tersebut.

    “Kita juga sedang merencanakan untuk pengembangan daerah di Blok Ambalat yang perbatasan dengan Malaysia. Saat ini kita juga sedang diskusi lanjut dengan pihak di Malaysia,” kata Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial PHE Edi Karyanto dalam acara Energi Mineral Festival 2025 di Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Edi menyatakan perusahaan siap untuk menggarap harta karun migas yang berada di Blok Ambalat tersebut. Hal ini lantaran pihaknya memiliki pengalaman dan kompetensi dalam operasi laut dalam.

    Hanya saja, ia mengatakan pihaknya masih akan menunggu arahan dari Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk proses lebih jauhnya.

    “Ya, kalau kami sih menunggu arahan dari SKK dan Ditjen Migas ya, tapi kami operator siap sih kalau memang di perintah untuk melakukan eksplorasi gitu, tapi kami menunggu sepenuhnya. Dan itu hanya mention aja bahwa kita siap untuk melaksanakan perintah itu,” katanya.

    Ia juga belum menjelaskan terkait kemungkinan porsi partisipasi antara Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan blok ini. Hal ini karena belum jelasnya kepemilikan batas wilayah (boundary) antara kedua negara.

    “Karena kan itu tergantung dari boundary-nya kan. Secara boundary-nya itu sebenarnya ada di pelamparannya, ada di mana, di antara wilayah Indonesia sama Malaysia. Jadi sesungguhnya kalau boleh bilang semacam kalau di Indonesia unitisasi tergantung pada batas wilayahnya, itu kami belum tahu,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengelola bersama Blok Ambalat yang telah menjadi objek sengketa batas wilayah sejak lebih dari lima dekade. Kawasan yang berlokasi di Selat Makassar ini terkenal kaya akan ‘harta karun’ minyak bumi dan gas (migas), yang disebut-sebut bisa dimanfaatkan hingga 30 tahun.

    Kesepakatan itu diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto usai mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim. Kedua negara telah sepakat segera menyelesaikan masalah perbatasan yang telah menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bertahun-tahun lamanya.

    Prabowo memberi contoh terkait masalah Blok Ambalat di perairan Sulawesi. Keduanya sepakat, sambil menyelesaikan masalah-masalah hukum, RI-Malaysia juga mulai dengan kerja sama ekonomi pengembangan bersama atau joint development.

    “Sambil kita saling menyelesaikan masalah hukum, kita sudah ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development,” kata Prabowo, dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden.

    “Apapun yang kita ketemu di laut itu kita akan bersama-sama mengeksploitasi-nya. Jadi kita sepakat bahwa kita ini harus bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita masing-masing,” sambungnya.

    (acd/acd)

  • Pertamina Hulu Energi Siap Beli Minyak dari Sumur Masyarakat

    Pertamina Hulu Energi Siap Beli Minyak dari Sumur Masyarakat

    Jakarta

    PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapannya untuk membeli hasil produksi sumur minyak masyarakat. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial Pertamina Hulu Energi Edi Karyanto mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas serta stakeholder terkait.

    “Kalau sumur rakyat kemarin kan ada diskusi tim gabungan ya. Tim gabungan nanti kalau sudah mengidentifikasi sumurnya kami siap, karena kami malah senang kok bisa menerima itu,” kata Edi saat ditemui Hutan Kota by Plataran, Rabu (30/7/2025).

    Adapun terkait dengan harga pembelian hasil minyak dari sumur rakyat akan dilakukan dengan acuan harga sebesar 70% dari Indonesian Crude Price (ICP), Edi mengatakan skema ini akan menguntungkan semua pihak.

    “Ya win-win solution kan, karena kita juga bisa mereview fiskal term dan sebagainya gitu,” katanya.

    Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan masyarakat sudah dapat menjual hasil minyak yang diproduksi dari sumur minyak rakyat oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau perusahaan minyak dan gas bumi (Migas) pada 1 Agustus 2025.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro mengatakan saat ini proses tersebut masih tahap untuk menyelesaikan sejumlah administrasinya.

    “Sekarang mereka masih dalam proses, seingat saya, untuk mekanisme administrasinya, di mana harapannya tadi 1 Agustus (bisa dibeli oleh KKKS). Nah, kalau umpamanya pada saat yang 1 Agustus itu nanti dibeli, itu pasti kita akan ada rilis lagi terkait dengan itu,” kata Hudi media edukasi di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

    Meski begitu, Hudi belum bisa membocorkan perusahaan migas mana akan lebih dahulu membeli minyak dari hasil sumur minyak masyarakat. Ia juga belum dapat membocorkan sumur minyak daerah mana yang duluan dibeli.

    “Itu pasti kita akan ada rilis lagi terkait dengan itu. Balik lagi, aku gak boleh ngomong dulu,” katanya.

    Lihat juga Video: Menteri Bahlil Buat Aturan yang Legalkan Sumur Minyak Masyarakat

    (acd/acd)