Xcloud.id

Kementrian Lembaga: SKK Migas

  • SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

    SKK Migas Bantah Beda Data Produksi Minyak dengan ESDM

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan bahwa tidak ada perbedaan data dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan produksi minyak semester I/2025.

    Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rata-rata produksi minyak sepanjang semester I/2025 mencapai 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target produksi minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas, realisasi produksi minyak telah mencapai 579.300 bph per semester I/2025. Angka ini baru mencapai 95,8% dari target.

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan data di Kementerian ESDM sudah menjadi barang tentu berasal dari SKK Migas.

    Dia menjelaskan, data dari Kementerian ESDM lebih tinggi lantaran ikut memasukan Natural Gas Liquids (NGL) ke dalam pencatatan minyak dan kondensat. Sementara, SKK Migas tak melakukannya.

    “Jika diperhatikan lebih jeli lagi pada materi prescon KESDM di bagian bawah sudah ada note bahwa produksi minyak bumi termasuk NGL, sehingga yang masuk dalam data produksi minyak bumi pada konferensi pers Kementerian ESDM mencakup minyak, kondensat, dan NGL,” ucap Hudi kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Hudi menegaskan bahwa  konferensi pers kinerja tengah tahun hulu migas 2025  yang diselenggarakan oleh SKK Migas pada Juli lalu, pada produksi minyak belum memasukkan NGL. Dengan kata lain, pada data yang dipublikasikan SKK Migas saat konferensi pers tersebut hanya minyak dan kondensat.

    “Ke depannya tentu SKK Migas akan mencatatkan NGL sebagai bagian dari produksi minyak,” ucap Hudi.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan realisasi produksi minyak sebesar 602.400 bhp sepanjang semester I/2025 itu merupakan rekor lantaran baru pertama kali hampir melampaui target APBN sejak 2008.

    “Sejak 2008 sampai 2024 target realisasi lifting kita tidak pernah mencapai yang sama dengan target APBN selalu di bawah target. Kita lihat Januari [2025] 599.000 [bph], Juni sudah 608.100 bph, target APBN 605.000 bph,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Sementara itu, rata-rata produksi gas bumi mencapai 1.199.700 barel setara minyak per hari (BOEPD) sepanjang semester I/2025. Angka ini mencapai 119% dari target produksi gas 2025 yang sebesar 1.005.000 BOEPD. Adapun, produksi gas bumi pada Juni 2025 mencapai 1.146.400 BOEPD.

    Secara total, akumulasi produksi minyak dan gas bumi (migas) mencapai 1.754.500 BOEPD sepanjang semester I/2025. Angka ini mencapai 111,9% dari target produksi 2025 yang sebesar 1.610.000 BOEPD.

  • Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil

    Menyoal Beda Data Produksi Minyak dan Klaim Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah merilis data produksi minyak sepanjang semester I/2025. Namun, terdapat perbedaan data versi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.

    Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, rata-rata produksi minyak sepanjang semester I/2025 mencapai 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph

    Adapun, produksi minyak pada Juni 2025 mencapai 608.100 bph. Menurut Bahlil, realisasi ini merupakan rekor lantaran baru pertama kali hampir melampaui target APBN sejak 2008.

    “Sejak 2008 sampai 2024 target realisasi lifting kita tidak pernah mencapai yang sama dengan target APBN selalu di bawah target. Kita lihat Januari [2025] 599.600 [bph], Juni sudah 608.100, target APBN 605.000,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Adapun, Kementerian ESDM tak merilis data lifting minyak sepanjang semester I/2025.

    Sementara itu, berdasarkan data SKK Migas, realisasi produksi minyak telah mencapai 579.300 bph per semester I/2025. Angka ini baru mencapai 95,8% dari target, sedangkan realisasi lifting minyak mencapai 578.000 bph per semester I/2025. Realisasi tersebut baru mencapai 95,5% dari target lifting minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, capaian lifting minyak dan produksi minyak memang berbeda.

    Sebab, tidak semua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau perusahaan migas langsung melakukan lifting minyak setelah berproduksi. Beberapa KKKS, kata dia, menampung minyak yang mereka produksi untuk kemudian di-lifting bersamaan.

    Terkait hal ini, Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai data produksi minyak yang lebih bisa dipertanggung jawabkan adalah dari SKK Migas. Pasalnya, lembaga tersebut membuat pembaruan data setiap pekan dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS.

    “Data yang asli dan otentik ya data di SKK Migas karena di-update setiap Minggu dalam Shipcoord Meeting yang dihadiri seluruh KKKS Produksi. Sehingga bisa dipertanggung jawabkan,” ucap Hadi kepada Bisnis, Rabu (13/8/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu menjelaskan, dalam nomenklatur teknis mekanika reservoir dan mekanika fluida, reservoir migas itu selalu dalam kondisi 3 phasa, yaitu gas, minyak, dan air.

    Selanjutnya, Fluida 3 phasa yang ada di reservoir dialirkan (natural flow atau memakai artificial lift) ke sumur produksi melalui tubing, selanjutnya sampai ke kepala sumur wellhead. Di Wellhead biasanya dilengkapi metering, dan di sinilah fluida 3 phase itu dicatat laju alir gas, minyak, dan air.

    Selanjutnya, fluid 3 phasa ini masuk ke separator untuk dipisahkan minyaknya dari gas dan air. Lalu, minyak mengalir ke stasiun pengumpul minyak (tank storage). Dari stasiun pengumpul ini dilengkapi metering juga.  

    Kemudian di-lifting untuk dijual melalui pipa atau kapal tanker kepada Pertamina Kilang atau trader minyak lainnya.

    “Produksi minyak dari reservoir sampai di metering wellhead inilah yang disebut sebagai produksi minyak,” imbuh Hadi.

    Hadi menyebut, bahwa data produksi minyak dari SKK Migas memang mencapai 579.000 bph per semester I/2025. Namun, Bahlil mengungkapkan realisasi produksi itu mencapai 602.000 bph.

    Menurut Hadi, Bahlil memasukkan selisihnya yakni sekitar 23.000 boepd berupa LPG ke dalam pencatatan minyak dan kondesat.

    “Seharusnya LPG masuk pencatatan regime gas sesuai dalam Nomenklatur UU APBN 2025. Jika sistem dan fasilitasnya sederhana, produksi minyak most likely akan sama dengan lifting minyak,” jelas Hadi.

    Hadi pun mengingatkan agar pemerintah memverifikasi dulu data di SKK Migas sebelum membuat laporan. Menurutnya, jika pemerintah ingin membuat definisi atau aturan baru pencatatan, harus sinkron dengan regulasi atau UU terkait subyek yang dimaksud.

    “Supaya data yang disampaikan oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu [Kementerian Keuangan] bisa sinkron. Tidak membingungkan,” ucap Hadi.

    Rekonsiliasi Data Belum Sinkron

    Sementara itu, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat perbedaan data produksi minyak dari Kementerian ESDM dan SKK Migas itu sebatas rekonsiliasi data yang belum sinkron.

    “Terkait capaian angka produksi atau lifting pada suatu waktu tertentu, misal, pada bulan Juni saja, itu wajar dan sudah pernah terjadi jika angkanya melebihi target,” ucapnya.

    Kendati demikian, Pri Agung tak begitu mempermasalahkan. Sebab, yang menjadi perhitungan dalam APBN adalah lifting minyak. Ini khususnya untuk periode 1 tahun.

    Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan data yang lebih akurat terkait lifting minyak pada sisa tahun ini.

    “Dalam periode 1 tahun itu kadang ada lonjakan angka produksi di periode tertentu, misal ketika suatu sumur atau proyek baru on stream atau baru selesai di workover [perawatan]. Tapi seiring waktu kemudian produksi mulai lebih stabil, dan dalam konteks ini ada potensi ada penurunan,” ucap Pri Agung.

    Dia menjelaskan, volume minyak yang tercatat di ‘lift’ atau dijual. Oleh karena itu, lifting bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari angka produksi.

    Pri Agung mengatakan, semua hasil produksi nantinya akan menjadi lifting, tapi bisa langsung, bisa juga tidak langsung karena disimpan dulu sampai ada yang membelinya.

    “Kalau untuk kepentingan APBN, yang dipakai angka lifting. Semakin tinggi produksi, semakin akan memperbesar volume minyak yang bisa dijual [dijadikan lifting]. Begitu saja prinsipnya,” jelasnya.

  • Pemerintah Diminta Jaga Tren Kenaikan Produksi Minyak

    Pemerintah Diminta Jaga Tren Kenaikan Produksi Minyak

    Jakarta –

    Pemerintah memaparkan produksi minyak berada di kisaran 600 ribu barel per hari (BOPD) dan mencatat rekor 608,1 ribu BOPD pada Juni dan Juli. Hal tersebut disampaikan pada Konferensi Pers Capaian Kinerja Semester I oleh Kementerian ESDM.

    Dengan capaian ini diharapkan rata-rata tahunan dapat melampaui target APBN 2025 sebesar 605 ribu BOPD.

    Data resmi Kementerian ESDM mencatat, lifting migas – gabungan minyak mentah dan gas bumi siap jual – pada Januari-Juni 2025 mencapai 1.754,5 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD) atau 109% dari target APBN sebesar 1.610 ribu BOEPD. Capaian ini menjadi yang pertama sejak 2008 di mana realisasi lifting melampaui target APBN.

    Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI, Mukhtarudin, memberikan apresiasi atas capaian sektor minyak dan gas (migas) nasional yang dipaparkan Kementerian ESDM. Menurut dia kondisi ini menunjukkan arah yang benar bagi ketahanan energi nasional.

    “Kinerja yang stabil di kisaran 600 ribu barel per hari, bahkan tembus 608 ribu pada Juni, adalah indikasi kuat bahwa kita berada di jalur yang tepat. Angka 608 ribu ini menjadi tolok ukur penting yang kalau bisa terus dipertahankan atau ditingkatkan, sangat mungkin mendorong rata-rata tahunan melampaui target APBN 605 ribu barel per hari,” kata dia dalam keterangannya, Selasa (12/8/2025).

    “Tren ini membuktikan bahwa strategi optimasi lapangan, pemeliharaan fasilitas yang tepat waktu, serta koordinasi erat antara pemerintah, SKK Migas, dan KKKS mulai membuahkan hasil nyata,” tambahnya.

    Menurut dia tantangan natural decline sumur-sumur tua tidak ringan, tetapi dengan tren kenaikan ini, peluang untuk menjaga lifting di atas target APBN 2025 sangat terbuka. Yang perlu kita pastikan sekarang adalah keberlanjutan.

    “Itu berarti mempercepat proyek-proyek hulu migas, memaksimalkan potensi lapangan existing dengan teknologi seperti Enhanced Oil Recovery (EOR), dan memastikan program sumur rakyat yang akan mulai berproduksi Agustus benar-benar optimal. Potensi tambahan 10-15 ribu BOPD dari sumur komunitas akan menjadi penopang yang signifikan,” tambah Anggota Komisi XII DPR RI itu.

    “Fraksi Partai Golkar akan terus mendukung kebijakan fiskal dan regulasi yang pro-investasi, insentif bagi wilayah frontier dan deepwater, serta penyederhanaan perizinan. Tujuannya jelas: memastikan ketahanan energi nasional tetap kokoh di tengah agenda transisi energi dan volatilitas pasar global,” tegas legislator asal daerah pemilihan Kalimantan Tengah itu.

    Lifting minyak, yang hanya menghitung minyak mentah siap jual, rata-rata semester I 2025 berada di 602,4 ribu BOPD atau 99,5% dari target APBN sebesar 605 ribu BOPD. Produksi bulanan menunjukkan konsistensi di kisaran 600 ribu BOPD, dengan tren meningkat di bulan terakhir:

    Januari: 599,6 ribu BOPD (99,2% target)

    Februari: 598,5 ribu BOPD (99%)

    Maret: 602,9 ribu BOPD (99,8%)

    April: 602,4 ribu BOPD (99,7%)

    Mei: 567,9 ribu BOPD (94%) akibat shutdown pemeliharaan di beberapa lapangan besar

    Juni: 608,1 ribu BOPD (100,5%), tertinggi sejak 2008

    Lifting gas pada periode yang sama mencapai 1.199,7 ribu BOEPD atau 119% dari target APBN sebesar 1.005 ribu BOEPD, dengan 69% dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik – meliputi industri, pembangkit listrik, jaringan gas rumah tangga, BBG, LNG, dan LPG – serta 31% diekspor sesuai kontrak.

    (kil/kil)

  • Video: Permintaan Gas Naik Saat RI Terikat Kontrak Ekspor, Solusinya?

    Video: Permintaan Gas Naik Saat RI Terikat Kontrak Ekspor, Solusinya?

    Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian ESDM mencatat kinerja positif produksi gas bumi nasional di paruh pertama tahun 2025 yang mencapai rata-rata 1.199,7 Million Barrel of Oil Equivalent per Day (MBOEPD) atau mencapai 119%. Sementara untuk pemanfaatan gas bumi di H1-2025 mencapai 5.598 Billion British Thermal Units per Day (BBTUD), dimana untuk kebutuhan domestik mencapai 3.877 BBTUD atau 69%.

    Tenaga Ahli Bidang Percepatan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Anggawira menyebutkan produksi gas saat ini sudah di atas target APBN dan mampu memenuhi kebutuhan domestik sehingga neraca sektor gas bumi mengalami surplus.

    ESDM mencatat adanya tren peningkatan konsumsi gas bumi dalam negeri yang mencerminkan adanya pertumbuhan industri domestik. Meski demikian mengingat produksi gas bumi sudah dikontrakan maka saat terjadi penambahan konsumsi dari dalam negeri harus dilakukan alokasi kontrak ekspor.

    Menghadapi kondisi ini, ESDM bersama SKK Migas tengah menyusun formula terhadap penyaluran gas bumi agar saat terjadi penambahan konsumsi domestik tidak mengganggu kontrak kerja produksi gas yang sudah disepakati sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan dan peningkatan infrastruktur gas untuk memperluas pemanfaatan gas alam cair (LNG).

    Pemerintah tengah membangun terminal LNG dan FSRU (Floating Storage Regasification Unit) sebagai penampung. Selain itu juga dibangun pipa transmisi CISEM yang ditargetkan terkoneksi di 2026 serta jalur pipa Duri- Sei Mangke yang bisa selesai 2028.

    Seperti apa kinerja produksi gas bumi? Bagaimana pembangunan infrastruktur gas untuk memperluas jaringan pemanfaatan gas dalam negeri? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Tenaga Ahli Bidang Percepatan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Anggawira dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Selasa, 12/08/2025)

  • Pertamina Berpotensi Segera Serap Minyak dari Sumur Rakyat di Sumsel

    Pertamina Berpotensi Segera Serap Minyak dari Sumur Rakyat di Sumsel

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan sumur minyak rakyat di Sumatra Selatan berpotensi segera meneken kontrak penjualan minyak dengan PT Pertamina (Persero).

    Hal ini sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dalam beleid itu, sumur minyak masyarakat adalah sumur yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau UMKM.  

    Yuliot menyebut, pihaknya mengidentifikasi 33.000 sumur minyak rakyat yang produksinya akan dicatat sebagai bagian dari lifting minyak nasional. Sumur rakyat itu tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.

    Untuk tahap awal atau pada Agustus 2025, kata Yuliot, sejumlah sumur rakyat di Sumatra Selatan lah yang siap dikerjasamakan dengan Pertamina. Dengan kata lain, perusahaan pelat merah itu akan membeli minyak dari sumur rakyat tersebut.

    “Mungkin Sumatra Selatan [yang bisa cepat berkontrak],” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/8/2025).

    Dia menjelaskan, untuk menjalankan program legalisasi sumur rakyat, pemerintah tidak akan menunggu pengelola dari 33.000 sumur itu siap secara serentak terlebih dahulu. Namun, pemberdayaan sumur rakyat itu dilaksanakan secara bertahap.

    “Nanti [sistemnya] mana yang bisa jalan lebih dulu, tidak menunggu 33.000. Kesiapan dari pemerintah daerah, BUMD, koperasi, dan badan usaha kecil-menengah yang ada di daerah masing-masing,” kata Yuliot.

    Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, negara berpotensi mendapat tambahan produksi minyak mencapai 100.000 barel per hari (bph) dari sumur rakyat yang selama ini dianggap ilegal.

    Djoko mengatakan, pihaknya memetakan saat ini terdapat lebih dari 30.000 sumur masyarakat yang berpotensi dikerjasamakan. Dia pun menyebut, potensi tambahan lifting itu mulai terealisasi pada Agustus 2025.

    Dia menjelaskan, setiap satu sumur itu memiliki potensi untuk memproduksi minyak 3 bph. Artinya, apabila terdapat 30.000 sumur, maka potensi produksinya bisa mencapai 90.000 bph. 

    Djoko pun memproyeksikan angka bisa meningkat ke level 100.000 bph. Sebab, masih ada potensi tambahan dari pemanfaatan sumur rakyat lain yang belum terdata.

    “Saya sih melihat potensi ya, bisa 100.000 [bph]. Kalau saya [lihat] potensi, potensi lho,” ucap Djoko di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (29/7/2025). 

    Djoko menyebut, realisasi kerja sama dengan UMKM dan BUMD tinggal menunggu usulan resmi dari para gubernur di daerah. Dia pun berharap mulai bulan depan sudah ada tambahan produksi dari program ini.

  • Sumur Minyak Rakyat Tembus 33 Ribu, Pertamina Siap Borong Hasilnya

    Sumur Minyak Rakyat Tembus 33 Ribu, Pertamina Siap Borong Hasilnya

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan ada 33 ribu sumur minyak masyarakat di Indonesia berdasarkan hasil identifikasi sementara. Nantinya, hasil dari sumur-sumur tersebut akan masuk dalam perhitungan lifting nasional.

    “Sumur (minyak) masyarakat itu lagi diidentifikasikan, sudah ada 33 ribu yang kita identifikasi lebih kurang,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/8/2025).

    Yuliot menjelaskan, sumur minyak masyarakat itu tersebar di Aceh, Sumatera Selatan, Jambi, hingga Jawa Tengah. Pertamina akan menjadi pembeli hasil minyak tersebut, dengan wilayah Sumatera Selatan menjadi daerah pertama yang diserap.

    Harga pembelian akan mengacu pada 70% dari Indonesian Crude Price (ICP). “Ya, ini mungkin Sumatra Selatan lebih dulu,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyebut potensi tambahan lifting nasional dari sumur minyak masyarakat bisa mencapai 100 ribu barel minyak per hari (BOPD) dari sekitar 30 ribu sumur yang sudah terdata. Satu sumur bisa menghasilkan tiga barel per hari (BOPD).

    “Yang sudah masuk nih, nanti kalau dari masing-masing provinsi lain kan, kondisinya bisa besar sekali. Saya sih melihat potensi ya, bisa 100.000. Kalau saya, potensi, potensi loh,” kata Djoko.

    (rrd/rrd)

  • Optimalkan Energi Bersih, Pertamina Gelar CNG Market Day

    Optimalkan Energi Bersih, Pertamina Gelar CNG Market Day

    Jakarta – PT Pertamina (Persero) menggelar acara Compressed Natural Gas (CNG) Market Day. Acara ini mendorong optimalisasi pemanfaatan energi bersih, efisien, dan ramah lingkungan khususnya di sektor transportasi dan industri melalui Subholding Gas.

    Hal ini juga sejalan dengan pengembangan energi hijau dan solusi rendah karbon untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060, serta mempercepat transformasi energi nasional menuju masa depan berkelanjutan.

    CNG Market Day menjadi ajang promosi dan edukasi bagi publik, terkait manfaat dan keunggulan CNG sebagai alternatif bahan bakar rendah emisi. Kegiatan ini juga menjadi wujud kolaborasi antara Pertamina Holding dan Subholding Gas.

    Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan mengatakan, Pertamina sebagai holding Migas (Minyak dan Gas Bumi) mengemban amanah besar, bukan hanya dalam memastikan ketahanan energi dan distribusi, tetapi juga dalam upaya mempercepat transisi menuju energi rendah karbon.

    “Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung ketahanan energi nasional,” tutur Iriawan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8/2025).

    Salah satu upaya strategis yang didorong oleh Pertamina adalah optimalisasi pemanfaatan SPBG dan CNG untuk sektor transportasi dan industri. Menurutnya, penggunaan CNG sebagai diversifikasi energi domestik, merupakan salah satu langkah dalam mendukung ketahanan energi sekaligus upaya dekarbonisasi nasional.

    “CNG merupakan alternatif energi bersih dan efisien. Tentunya berperan penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang beremisi tinggi, di mana CNG menawarkan solusi energi yang lebih terjangkau bagi para pelaku usaha maupun masyarakat luas,” jelas Iriawan.

    Lebih lanjut Mochamad Iriawan juga berharap kolaborasi Pertamina Group, serta dukungan dari seluruh pihak terkait dalam mengembangkan CNG bisa berjalan dengan baik, guna mewujudkan masa depan Indonesia yang berdaulat energi.

    “CNG Market Day ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen bersama untuk mendorong terciptanya Indonesia yang lebih bersih, berketahanan, dan berkelanjutan,” ucap Iriawan.

    Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan bahwa Pertamina berkomitmen memperkuat ketahanan energi nasional, di mana gas adalah salah satu jembatan menuju ketahanan energi.

    Pertamina sebagai holding migas juga akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik, khususnya terkait dengan pasokan dan ketersediaan CNG bagi masyarakat.

    “Pertamina Group akan terus berupaya untuk meningkatkan layanan dan ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) agar ekosistem penggunaan BBG dan CNG terus berkembang,” jelas Oki.

    Lebih lanjut menurut Oki saat ini terdapat sedikitnya 30 SPBG yang sudah beroperasi dengan segala infrastruktur pendukungnya. Seperti gas transport module (GTM) dan mobile refueling unit (MRU), yang sudah tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali.

    Oki menambahkan, kolaborasi Pertamina Group akan terus ditingkatkan, dengan harapan bisa menjadi bagian dari solusi menuju ketahanan energi nasional dan kemandirian energi nasional.

    “Tentunya kami berharap para pelaku usaha dan mitra strategis kami akan terus meningkatkan kerja sama dan sinergi dan pemanfaatan bahan bakar gas dan CNG ini. Harapannya kita bisa terus akselerasi menuju transisi energi nasional yang lebih mandiri dan lebih kuat,” ungkap Oki Muraza.

    Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto yang hadir kesempatan itu mengapresiasi upaya dan komitmen Pertamina dalam mengembangkan pemanfaatan sumber energi bersih.

    “Saya menyampaikan apresiasi kepada Pertamina yang telah menyelenggarakan kegiatan CNG Market Day. Kegiatan ini sangat bernilai dan kita harapkan dengan hadirnya semua pemangku kepentingan dalam kegiatan ini, kendala-kendala yang selama ini menghambat pengembangan dan pemanfaatan CNG di Indonesia dapat kita atasi,” ujar Djoko.

    CNG Market Day menjadi bagian dari strategi Pertamina untuk memperluas pemahaman publik tentang pentingnya energi bersih.

    Lewat CNG Market Day, Pertamina membangun kesadaran publik bahwa energi bersih seperti CNG menjadi solusi konkret untuk menjawab tantangan ketahanan energi dan lingkungan di masa depan. Edukasi dan kolaborasi adalah kunci dalam mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan.

    (anl/ega)

  • Pertamina EP Pastikan Pasokan Jargas Sudah Normal Usai Kebakaran Pipa di Subang

    Pertamina EP Pastikan Pasokan Jargas Sudah Normal Usai Kebakaran Pipa di Subang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertamina EP memastikan situasi di Stasiun Pengumpul Subang, Desa Cidahu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, telah terkendali dan aman, usai kebakaran.

    Gas line CO2 Removal di Stasiun Pengumpul Subang sempat terbakar dan menimbulkan ledakan pada Selasa (5/8/2025) pagi.

    Manager Communication Relations & CID Pertamina EP, Pinto Budi Bowo Laksono mengatakan, usai kondisi terkendali, pihaknya memastikan pasokan gas ke konsumen jaringan gas (jargas) kembali normal dan telah berhasil disalurkan kembali sejak Selasa sore.

    “Situasi di lokasi kejadian berlangsung kondusif, setelah dilakukan isolasi energi dan shut down fasilitas. Proses pemeriksaan penyebab kejadian terus berjalan untuk memastikan peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa depan,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (6/8/2025). 

    Pinto merinci, pasokan gas dari Pertamina EP Subang Field ke Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk Jargas Subang telah berhasil disalurkan kembali pada Selasa pukul 16.30 WIB. Adapun besaran yang disalurkan mencapai sekitar 100 Million British Thermal Units per Day (MMBTUD).

    Dia mengatakan, Pertamina EP juga memastikan penanganan lanjut terhadap pekerja yang mengalami cedera, dan dalam keadaan sadar penuh pada saat kejadian, telah mendapatkan penanganan medis dengan baik. Perawatan secara intensif dilakukan pada fasilitas Burn Unit Rumah Sakit Pertamina.

    Selain itu, koordinasi terkait langkah-langkah mitigasi dengan SKK Migas, instansi pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya terus dilakukan untuk pemenuhan komitmen pasokan gas melalui penyesuaian pola-pola operasi dan distribusi.

    Sebelumnya, dalam video yang beredar di sejumlah kanal media sosial, Selasa pagi, terekam api membumbung tinggi ke atas langit akibat sebuah ledakan yang disusul dengan munculnya api dari sebuah sumur minyak milik Pertamina EP di Subang. 

    Dalam rekaman video tersebut, terlihat kobaran api besar disertai suara ledakan yang menggelegar, membuat warga panik dan ketakutan. Dilaporkan, ledakan tersebut terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 04:40 WIB. 

    Seorang warga yang merekam peristiwa itu menggambarkan suasana penuh kepanikan saat api membumbung tinggi dari lokasi sumur yang meledak. Terekam pula menjalarnya api ke beberapa titik akibat ledakan di area sumur milik Pertamina EP itu. 

  • Anggota DPR: Pemberdayaan sumur minyak rakyat gerakkan ekonomi daerah

    Anggota DPR: Pemberdayaan sumur minyak rakyat gerakkan ekonomi daerah

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto Tamoreka menilai pemberdayaan sumur minyak rakyat harus menjadi prioritas guna menggerakkan ekonomi daerah sekaligus menjaga ketahanan energi.

    Sebagai informasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut terdapat 30 ribu sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

    “Jika separuh sumur ini diaktifkan dengan rata-rata produksi 10 barel per hari, potensi tambahan lifting bisa mencapai 90.0000–100.000 barel per hari (bph), setara 15 persen target nasional. Ini peluang yang tidak boleh terlewat,” kata Beniyanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Beniyanto memandang kebijakan ini merupakan wujud nyata pemerataan ekonomi lantaran dampak ekonominya sangat besar bagi daerah.

    Dia menerangkan, jika 5.000 sumur beroperasi, perputaran uang lokal diperkirakan mencapai Rp250–500 miliar per bulan sehingga dapat menggerakkan UMKM sektor jasa migas, transportasi, dan industri pendukung lainnya.

    “Jika dikelola profesional dengan dukungan regulasi dan pembiayaan, potensi lifting bisa meningkat signifikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mendorong ekonomi kerakyatan,” kata legislasi asal dapil Sulawesi Tengah itu.

    Untuk memastikan implementasi berjalan baik, ujar dia, DPR mendorong akses pembiayaan murah seperti kredit usaha rakyat (KUR) hijau, insentif fiskal, serta pendampingan teknis dari BUMN migas maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

    Selain itu, Komisi XII DPR RI juga menegaskan pentingnya pengawasan SKK Migas untuk menjamin tata kelola yang transparan dan ramah lingkungan.

    “Kami ingin kekayaan migas tidak hanya tercatat sebagai angka produksi, tetapi benar-benar dirasakan oleh rakyat. Inilah cara kita menghadirkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya,” kata Beniyanto.

    Diketahui, Permen ESDM 14/2025 membuka ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut berperan dalam mengelola sumur-sumur marginal dengan tetap menjunjung prinsip keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat ada 30 ribu sumur rakyat yang siap mendongkrak lifting minyak nasional guna mencapai target APBN sebesar 605 ribu bph.

    Ia menyampaikan bahwa sebagian besar sumur rakyat berlokasi di Pulau Sumatera, seperti di Aceh, Sumatera Selatan, dan Jambi.

    Lebih lanjut, Bahlil juga mengatakan, Pertamina sudah bersedia untuk menjadi pembeli minyak dari sumur rakyat. Nantinya, produksi minyak dari sumur masyarakat yang dibeli oleh KKKS akan dihitung sebagai lifting dari KKKS tersebut.

    “Ketika produksinya sudah ada dari sumur-sumur masyarakat, maka Pertamina sebagai offtaker (pembeli),” tuturnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi Lifting Minyak RI Lewati Target, Angin Segar buat Sektor Energi

    Realisasi Lifting Minyak RI Lewati Target, Angin Segar buat Sektor Energi

    Jakarta –

    Realisasi lifting minyak hingga 30 Juli 2025 mencapai 608 ribu barel per hari (bph). Angka ini melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 605 ribu bph.

    Anggota Komisi XII DPR Mukhtarudin mengungkapkan capaian ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal positif bagi investor bahwa Indonesia memiliki prospek yang kuat di sektor energi. Peningkatan produksi ini didorong oleh optimalisasi lapangan strategis seperti Banyu Urip, Forel, dan Terubuk, serta penerapan teknologi produksi yang lebih efisien.

    “Ini bukan hanya soal 608 ribu barel, tapi juga bukti bahwa kebijakan yang tepat dapat memutus rantai penurunan selama 16 tahun,” kata dia dalam keterangannya, Senin (4/8/2025).

    Politisi asal Kalimantan Tengah ini memberikan apresiasi khusus kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), dan Pertamina yang dinilai berhasil menjaga kinerja hulu migas melalui koordinasi dan strategi yang solid.

    “Capaian ini adalah hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan di sektor hulu migas. Tanpa sinergi yang kuat, target ini tidak mungkin tercapai,” ujr dia.

    Menurut Mukhtarudin, keberhasilan ini memiliki dampak ganda terhadap perekonomian. Tambahan lifting migas akan meningkatkan penerimaan negara, mengurangi ketergantungan impor minyak, dan memperkuat neraca perdagangan energi. “Pendapatan tambahan ini akan memperbesar ruang fiskal untuk mendukung pembiayaan infrastruktur, pendidikan, dan program kesejahteraan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto,” jelas dia.

    Meski demikian, Mukhtarudin mengingatkan bahwa capaian ini tidak boleh membuat pemerintah lengah. Ia menekankan pentingnya memperkuat investasi hulu melalui eksplorasi cadangan baru dan optimalisasi lapangan yang ada, disertai insentif fiskal serta regulasi yang lebih sederhana agar mampu menarik investor global.

    Selain penguatan investasi, Mukhtarudin juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi. “Kedaulatan energi bukan hanya soal migas, tetapi juga bagaimana kita menyeimbangkan peningkatan produksi dengan pengembangan energi baru terbarukan. Momentum ini harus menjadi batu loncatan menuju energi hijau,” ujar dia.

    Fraksi Golkar, lanjut Mukhtarudin, berkomitmen untuk mengawal kebijakan strategis di sektor energi agar setiap langkah berpihak kepada kepentingan rakyat dan memperkuat posisi Indonesia di pasar energi global. “Kami ingin capaian ini menjadi pemicu inovasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk membawa Indonesia menuju kedaulatan energi,” pungkasnya.

    (kil/kil)