Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Langgar Aturan, Satpol PP Bangkalan Bongkar Warung Semi Permanen

    Langgar Aturan, Satpol PP Bangkalan Bongkar Warung Semi Permanen

    Bangkalan (beritajatim.com) – Warung semi permanen yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Bangkalan, dibongkar. Sebab bangunan itu bukan dibangun di lahan pribadi.

    Sekretaris Satpol PP Bangkalan, Moh Hasbullah mengatakan warung itu di bangun di samping kantor Kecamatan Mlajah. Warung berada di tepi jalan yang merupakan tanah milik pemerintah.

    “Itu tanah pemerintah, sehingga jika ingin berjualan tidak boleh dibangun warung semi permanen,” ungkapnya, Sabtu (10/5/2025).

    Ia mengaku, sudah mendatangi warung itu untuk memberikan teguran. Tak hanya itu, pemilik warung juga dipanggil agar membongkar bangunan tersebut. “Kami sudah tegur dan kami peringatkan agar dibongkar,” imbuhnya.

    Petugas memberikan waktu sepekan agar pemilik bisa membersihkan lahan tersebut. Jika tak segera di bongkar, pihaknya akan melakukan pembongkaran paksa. “Kami beri waktu satu minggu, kalau tidak mau bongkar nanti akan kami bongkar paksa,” pungkasnya.[sar/kun]

  • Pramono minta Satpol PP tindak tegas pelaku tawuran di Jakarta

    Pramono minta Satpol PP tindak tegas pelaku tawuran di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak ragu-ragu dalam menindak para pelaku tawuran.

    “Saya tadi pagi sudah telepon kepala Satpol PP. Saya minta, dalam hal ini kita tidak boleh ragu-ragu. Kita harus menindak tegas siapapun yang melakukan tawuran itu,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Pusat, Jumat.

    Tak hanya itu, Pramono juga meminta Satpol PP bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi.

    Namun, Pramono berpesan agar pendekatan yang dilakukan tetap harus manusiawi.

    “Tadi kepala Satpol PP juga melaporkan sedang didalami penyebab utama kenapa terjadi tawuran itu. Ternyata tawuran itu oleh tiga kelompok. Untuk itu saya meminta kepada Satpol PP betul-betul melakukan pendekatan yang, bukan tidak tegas, tapi yang manusiawi,” kata Pramono.

    Sebelumnya, tawuran di kawasan Manggarai kerap terjadi. Beberapa hari lalu, tawuran sampai menimbulkan korban luka.

    Polisi menyebutkan penyebab tawuran di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan karena dipicu bunyi petasan sehingga menimbulkan perpecahan antar dua warga RW 12 dan RW 04.

    Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Murodih mengatakan ke depannya, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan patroli dan melakukan pendekatan kepada ketua lingkungan agar tawuran tak terulang kembali.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Satpol PP Jakpus bentuk tim respon cepat antisipasi pelanggaran tibum

    Satpol PP Jakpus bentuk tim respon cepat antisipasi pelanggaran tibum

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat, membentuk Tim Respon Antisipasi Pelanggar (TRAP) dalam rangka antisipasi pelanggaran ketertiban umum (tibum) di masyarakat setempat.

    “Tim ini bisa merespon aduan dari masyarakat kurang lebih hanya 10-15 menit,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Tumbur Parluhutan Purba di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan bahwa tim ini bertugas untuk memastikan ketertiban umum di wilayah Jakarta Pusat, seperti penanganan parkir liar, pedagang kaki lima (PKL) yang melanggar dan lain sebagainya.

    Menurut dia, sebelum adanya tim yang masih berisikan 15 personel itu, pengaduan yang masuk bisa memakan waktu hingga berjam-jam dan bahkan bisa hitungan hari.

    Akan tetapi kata dia, dengan dibentuk tim tersebut maka proses pengaduan dari masyarakat akan lebih cepat karena tidak melalui birokrasi yang berlarut-larut.

    “Sebelum ada tim ini, masyarakat harus menghubungi kelurahan dan kecamatan. Tapi tim ini langsung memotong pengaduan sehingga bisa lebih cepat,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa masyarakat bisa mengadu ketika ada gangguan ketertiban umum melalui aplikasi Jaki dan media sosial milik Satpol PP Jakarta Pusat.

    Setelah adanya pengaduan, maka tim yang ada di pusat kendali (mini command center) akan langsung memberitahu kepada tim yang berada di lapangan untuk segera bertindak.

    “Kami juga persiapkan di ruangan ada mini ‘command center’ dan sarana komunikasi serta ada motor yang dapat mempercepat pengaduan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polres Metro Jaktim bentuk tim untuk tanggulangi aksi premanisme

    Polres Metro Jaktim bentuk tim untuk tanggulangi aksi premanisme

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) membentuk tim khusus terpadu untuk menanggulangi aksi premanisme di daerah itu.

    “Ya, kami sudah punya tim yang dibentuk untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan menyimpang yang sifatnya sebagai premanisme itu,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly di Jakarta Timur, Jumat.

    Tim ini melakukan operasi terpadu, penyuluhan hukum dan pendekatan dialogis untuk menekan aksi premanisme di wilayah setempat.

    Selain itu, pembentukan tim itu sebagai tindak lanjut laporan dari masyarakat yang resah terhadap aksi premanisme di lingkungan se-Jakarta Timur.

    Nicolas menyebut, tim penanggulangan premanisme itu beranggotakan tim gabungan dari anggota Polsek, Polres, Suku Dinas (Sudin) Perhubungan, Kodim, Satpol PP Jakarta Timur, hingga Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdar Kamtibmas).

    Tim gabungan tersebut bertugas melakukan patroli untuk mencegah gangguan keamanan.

    “Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa kita harus profesional dan proporsional menyikapi ini dan kami akan melakukan tindakan tegas apabila ada perilaku-perilaku penyimpangan ini,” ujar Nicolas.

    Nicolas menegaskan, tak ada istilah premanisme yang kebal hukum. Siapa yang melakukan perbuatan menyimpang, maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

    “Karena kalau melakukan tindakan premanisme maka pasti akan berhadapan dengan aparatur penegak hukum, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia ini, di negara kita,” jelas Nicolas.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya melaksanakan operasi terpadu untuk menanggulangi aksi premanisme yang meresahkan masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

    “Operasi ini merupakan langkah strategis yang mencakup tiga pendekatan utama, yakni preemtif, preventif, hingga penegakan hukum (represif) terhadap para pelaku premanisme,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ade Ary menjelaskan bahwa operasi ini bukan hanya berbasis pada penindakan, melainkan diawali dengan edukasi kepada masyarakat dan pengawasan intensif di lokasi-lokasi rawan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada Konvoi Bobotoh, Warga Diimbau Hindari 13 Ruas Jalan Utama di Kota Bandung

    Ada Konvoi Bobotoh, Warga Diimbau Hindari 13 Ruas Jalan Utama di Kota Bandung

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kota Bandung mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung sehubungan akan adanya konvoi bobotoh usai laga Persib Bandung vs Barito Putera malam ini, Jumat, 9 Mei 2025. 

    Berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan pemerintah kota, ada 13 ruas jalan utama Kota Bandung yang akan dilalui konvoi bobotoh, yakni sebagai berikut:

    1. Jalan Cikapayang

    2. Jalan Pasupati

    3. Jalan Asia Afrika

    4. Jalan Merdeka

    5. Jalan Pasteur

    6. Jalan Soekarno Hatta

    7. Jalan Sekitar GBLA

    8. Gede Bage

    9. Riung Bandung

    10. Buah Batu

    11. Gatot Subroto

    12. Dago

    13. Graha Persib, Jalan Sulanjana

    Masyarakat umum pun diimbang mengatur ulang rute perjalanan serta menghindari kerumunan jika tidak berkepentingan. Selain itu, masyarakat diminta melapor jika mendapat kondisi darurat dengan menghubungi nomor 112.

    Sebelumnya, menjelang laga Persib Bandung melawan Barito Putera yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat 9 Mei 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memimpin langsung rapat koordinasi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat.  

    Persiapan difokuskan pada aspek kebersihan, keamanan, dan pengendalian euforia suporter, terutama bila terjadi pawai kemenangan Bobotoh. 

    Farhan menyebut pemetaan wilayah yang rawan terdampak aktivitas suporter menjadi hal yang krusial.  Ia menginstruksikan camat untuk memperkirakan jalur konvoi dan potensi gangguan di lingkungan masing-masing.

    “Kita perlu hitung dampaknya, mulai dari keamanan hingga kebersihan di wilayah-wilayah yang akan dilalui pawai,” ujar Farhan. 

    Pemkot Bandung juga mengantisipasi tingginya animo Bobotoh yang bisa berdampak pada kerusakan fasilitas umum.  Ia mengapresiasi seluruh pihak yang bersiap siaga mengawal jalannya pertandingan hingga perayaan usai laga.

    “Kita cegah agar tidak ada perusakan. Prinsipnya, massa harus terus bergerak, tidak menumpuk di satu titik,” tambahnya. 

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan kewilayahan diminta melakukan pembersihan sejak dini, bahkan sebelum subuh. Farhan juga meminta wilayah seperti Regol, Lengkong, dan Sumur Bandung untuk memperkuat penjagaan di area strategis seperti Alun-alun Bandung. 

    “Pagi-pagi sudah harus bersih. Koordinasi wilayah dan OPD sangat penting,” ujarnya.

    Selain kawasan pusat kota, perhatian juga diarahkan ke daerah lainnya seperti Gedebage, Batununggal, Panyileukan, dan sepanjang Soekarno Hatta. 

    “Kita jangan hanya fokus di tengah kota. Wilayah lain juga perlu dikawal,” kata Farhan. 

    Seluruh titik perlintasan dari dan menuju GBLA dipastikan mendapat pengamanan dan pemantauan ekstra. Satpol PP juga diperintahkan untuk aktif di lapangan bersama aparat kewilayahan.

    “Kita pastikan konvoi maupun bus pemain berjalan aman dan tertib,” ucapnya. 

    Farhan juga mengingatkan kemungkinan euforia berlanjut pada 24 dan 25 Mei mendatang, saat pawai Juara digelar. 

    Pemkot Bandung juga mengantisipasi kedatangan Bobotoh dari luar kota yang mungkin menginap di titik-titik publik seperti sekitar GBLA, Gedung Sate, dan Balai Kota. Persiapan yang matang dinilai kunci keberhasilan pengamanan dan kenyamanan warga Bandung. 

    “Kita ingin suasana kondusif, kota tetap bersih dan aman. Semua pihak punya peran. Kolaborasi antarwilayah dan OPD menjadi faktor utama suksesnya penyelenggaraan ini,” ungkapnya.

     

  • Kerap Jadi Titik Kumpul Bobotoh, Flyover Pasupati Bandung Ditutup Malam Ini?

    Kerap Jadi Titik Kumpul Bobotoh, Flyover Pasupati Bandung Ditutup Malam Ini?

    Pemerintah Kota Bandung telah memetakan sejumlah titik rawan yang yang berpotensi menjadi jalur pawai bobotoh usai pertandingan Persib Bandung vs Barito Putera di Stadion GBLA, Jumat 9 Mei 2025 malam nanti.  

    Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi menyebutkan setidaknya ada 6 titik yang mesti diwaspadai oleh masyarakat di Kota Bandung.

    Sejumlah personel gabungan pun disebut bakal bersiaga di lokasi-lokasi padat untuk mengarahkan arus massa agar tetap bergerak dan tidak menyebabkan kemacetan atau kerusuhan. 

    “Jalur itu yang kemarin banyak terjadi penumpukan dan konvoi. Ini perlu kita antisipasi serius,” tegasnya.

    Adapun, jalur-jalur tersebut antara lain sebagai berikut:

    – Flyover Pasupati

    – Dago Cikapayang

    – Jalan Juanda

    – Jalan Merdeka

    – Jalan Asia Afrika

    – Alun-alun Kota Bandung  

    “Kami juga mengimbau agar massa tidak terlalu lama berhenti di satu titik. Pergerakan harus terus dijaga,” kata Rasdian.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Eddy Marwoto menginformasikan, tiket pertandingan telah “sold out” dan beberapa pejabat nasional dijadwalkan hadir. 

    “Pawai juara direncanakan tanggal 25 Mei, tapi malam ini kita harus waspada karena euforia Bobotoh kemungkinan sudah dimulai,” ujarnya.

    Eddy menyebut pihaknya juga terus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk pengawalan tim Persib. Forum Camat memastikan bahwa seluruh kecamatan siap siaga. Camat Cicendo, Bira Gumbira menyampaikan bahwa titik keluar dari GBLA menuju Soekarno Hatta dan flyover Pasupati menjadi jalur yang harus dikawal ketat. 

    “Kami sudah siapkan tim untuk bersih-bersih dan antisipasi sampah di seluruh kewilayahan,” ujarnya.

     

  • MBG di SDN Utan Jaya Depok Disebut Macet Selama Sekolah Disegel Ahli Waris Megapolitan 9 Mei 2025

    MBG di SDN Utan Jaya Depok Disebut Macet Selama Sekolah Disegel Ahli Waris Megapolitan 9 Mei 2025

    MBG di SDN Utan Jaya Depok Disebut Macet Selama Sekolah Disegel Ahli Waris
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tak terdistribusi ke
    SDN Utan Jaya
    , Cipayung, Kota Depok selama beberapa hari lantaran bangunan sekolah sempat disegel terduga ahli waris. 
    Hal ini disampaikan salah seorang wali murid bernama Alifah (57) yang menyebut MBG tak terdistribusi sejak Selasa (6/5/2025).
    “Pas Selasa itu gerbang (sekolah) sudah dikunci, tapi yang pintu kecil masih kebuka, jjadi cucu masih sempat sekolah. Itu dia mulai enggak dapat MBG,” kata Alifah kepada
    Kompas.com
    di lokasi, Jumat (9/5/2025). 
    Sehari setelahnya atau Rabu (7/5/2025), Alifah kembali mengantar cucunya ke SDN Utan Jaya. Pagi itu, akses masuk gedung sekolah sepenuhnya terblokir karena gerbang disegel. 
    Pihak sekolah pun terpaksa meliburkan aktivitas belajar mengajar hari itu. Siswa diminta belajar dan mengerjakan tugas dari rumah melalui grup WhatsApp.
    “Rabu kan diliburkan ya karena pagarnya tertutup rapat, terus dilas juga. Jadi sekolah diliburkan sampai kemarin hari Kamis (8/5/2025),” tutur Alifah.
    Meski segel telah dibuka dan aktivitas belajar mengajar kembali normal pada Jumat hari ini, MBG disebut belum terdistribusi lagi.
    “Mungkin masih berisiko atau memang lagi ada masalah,” ujar Alifah.
    Oleh karena penyegelan bukan kali pertama terjadi, Alifah khawatir hal serupa terulang dan mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
    “Bikin khawatirlah, apalagi bukan sekalinya kejadian. Kalau masih belum selesai (urusannya), kepikiran pindahin cucu ke sekolah lain,” lanjutnya.
    Sebagaimana diketahui, SDN Utan Jaya kembali disegel oleh terduga ahli waris pada Rabu (7/5/2025). Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, gerbang sisi paling kiri sekolah tampak digembok menggunakan rantai besi.
    Namun, sehari setelahnya atau Kamis (8/5/2025), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar segel tersebut.
    Adapun penyegelan pertama terjadi saat hari pertama masuk sekolah, Senin (6/1/2025). Saat itu, gerbang utama SDN Utan Jaya ditutup menggunakan bambu.
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, Rabu (8/1/2025), bambu menyilang dan kayu menutup gerbang utama sekolah tersebut.
    Namun, di samping gerbang berwarna hitam itu ada akses jalan kecil yang tak ditutup, sehingga bisa diakses para murid dan guru. Tampak siswa-siswi SDN Utan Jaya keluar melalui akses jalan tersebut.
    Sementara, di bagian depan gerbang utama yang terpasang bambu menyilang, terdapat spanduk putih besar bertuliskan “Stop kegiatan sekolah sebelum tanah ini kompen (dibayar). Ngontrak tanah= X, Bayar tanah= X”. Tulisan itu dibuat menggunakan cat semprot.
    Tepat di atas gerbang utama juga terdapat dua spanduk yang memuat keterangan bahwa lahan sekolah tersebut bukan milik pemerintah Kota Depok.
    “Perhatian. Tanah dan bangunan ini dari tahun 1970 s/d 2024 bukan kepemilikan pemerintah Kota Depok. Masih murni kepemilikan tanah dan bangunan milik H Namid bin M Sairan pendiri yayasan SD swasta dari tahun 1970 s/d tahun 2024. Demi hukum belum pernah dihibahkan yang berbentuk apa pun kepada pemerintah,” bunyi spanduk tersebut.
    Di samping spanduk itu, terdapat spanduk lain yang memuat permohonan maaf ke seluruh siswa dan warga SDN Utan Jaya.
    “Kami tidak menyegel! Tapi menyatakan kembali kebenaran hak waris kami sesuai letter C No 603/836 Persil 156, atas nama H Namid bin Sairan yang tercatat dalam buku C desa/kelurahan Pondok Jaya Cipayung Depok”.
    “Kami harapkan pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan hal ini dengan lebih arif bijaksana dan keadilan restoratif. Dan permohonan maaf kepada seluruh siswa dan warga sekolah atas keadaan ini. Dan mohon dibantu suarakan kebeneran ini demi keadilan yang hakiki,” bunyi spanduk itu.
    Adapun Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno, mengatakan, lahan SDN Utan Jaya awalnya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
    Semula, sebelum Kota Depok lahir, wilayah tersebut masuk Kabupaten Bogor. Sejak dulu, lahan tersebut disebut sudah digunakan sebagai sekolah.
    Hal ini disampaikan Sutarno usai menggelar mediasi terkait sengketa lahan SDN Utan Jaya yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Depok, terduga ahli waris pemilik lahan, pihak sekolah, dan stakeholder terkait.
    “Hasil rapat tersebut adalah Bu Sekda memberi penjelasan kaitannya dengan sejarah sekolah tersebut,” ucap Sutarno kepada
    Kompas.com
    , Kamis (9/1/2025).
    Pada tahun 1999, Depok berdiri sendiri sebagai kota, hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor. Kecamatan Cipayung pun masuk wilayah Kota Depok.
    Menyusul pemekaran ini, lahan SDN Utan Jaya dilimpahkan dari pemerintah Kabupaten Bogor ke pemerintah Kota Depok.
    “Maka status aset itu kan dilimpahkan ke Depok, hanya untuk status surat tanahnya itu kan dalam bentuk girik (letter C),” terang Sutarno.
    Menurut Sutarno, terjadi salah paham antara Pemkot Depok dengan pihak H Namid Bin M Sairan yang mengeklaim memiliki lahan tersebut.
    Dalam mediasi, pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris masih bersikukuh mereka memiliki lahan tersebut.
    Meski begitu, terduga ahli waris tersebut bersedia untuk mencabut bambu yang menyegel gerbang SDN Utan Jaya, termasuk menurunkan atribut protes yang terpasang di gerbang sekolah.
    “Selanjutnya, kalau memang masih ada hal-hal yang belum clear, silahkan saja nanti ahli waris mengajukan gugatan,” jelas Sutarno.
    “Nanti bukan dari kita yang memutuskan, berarti nanti yang memutuskan adalah pengadilan,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 17 Siswa Bandung Barat Masih Selamat, Tak Langsung Dikirim ke Barak Militer usai Dirazia Satpol PP – Halaman all

    17 Siswa Bandung Barat Masih Selamat, Tak Langsung Dikirim ke Barak Militer usai Dirazia Satpol PP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 17 siswa SMP dan SMA di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) nyaris dikirim ke markas TNI untuk mengikuti program pendidikan militer gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Pasalnya, belasan pelajar tersebut terjaring razia saat bolos sekolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bandung Barat pada Kamis (8/5/2025).

    Para siswa itu terancam dikirim ke barak militer jika masih tak berubah dan mengulangi hal yang sama.

    “Kalau di lain waktu kejadian lagi, tentu bisa saja dikirim ke sana (Barak Militer),” kata Kasatpol PP Bandung Barat, Ludi Awaludin, Kamis, dilansir TribunJabar.id.

    Ludi mengatakan bahwa penjaringan pelajar bolos itu dilakukan saat Satpol PP Bandung Barat sedang melakukan penertiban terhadap anak jalanan (Anjal).

    Saat menyisir Anjal, petugas Satpol PP mendapati sejumlah pelajar yang beraktivitas di luar sekolah mulai dari nongkrong di warung hingga nongkrong di pinggir jalan. 

    “Tadi awalnya kami sedang melakukan kegiatan penertiban terhadap anak jalanan, namun dalam praktiknya juga ditemukan anak sekolah yang sedang membolos. Sehingga kita ikut amankan juga,” ungkap Ludi.

    Terdapat beragam alasan yang membuat para pelajar tersebut melakukan bolos sekolah mulai dari terlambat masuk, tidak menyukai mata pelajaran tertentu, hingga sengaja keluar sekolah sebelum jam pelajaran berakhir.

    “Alasannya macam-macam, katanya enggak suka pelajaran matematika, kemudian memang ada yang malas sekolah. Apapun alasannya hal itu tidak dibenarkan, sehingga kami amankan dan kami akan bina,” bebernya.

    Berdasarkan pemeriksaan, petugas Satpol PP tidak menemukan adanya senjata tajam (sajam) maupun obat terlarang yang dibawa oleh para pelajar yang terjaring razia.

    “Tidak ada benda-benda seperti itu, jadi murni mereka ini memang membolos saja. Kemudian kita data dan kita panggil sekolahnya supaya tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut,” sebut Ludi.

    Beda nasib dengan para pelajar di Bandung Barat, sebanyak 19 pelajar SMA sederajat di Kabupaten Indramayu, Jabar, dikirim ke Resimen Induk Kodam (Rindam) III/Siliwangi Bandung pada Senin (5/5/2025) dini hari.

    Mereka akan mengikuti pembinaan oleh para tentara agar terbentuk karakter yang lebih disiplin.

    “Mereka merupakan ‘anak-anak hebat’ yang akan mengikuti pembinaan di barak militer,” ucap Pembina Guru BK se-Kabupaten Indramayu, Erna Setyawati Kamis, dilansir TribunJabar.id.

    Erna menyampaikan bahwa sesuai petunjuk Gubernur Dedi Mulyadi, 19 siswa tersebut tercatat kurang disiplin oleh pihak sekolah.

    Para siswa diketahui sering bolos hingga terlibat tawuran, bahkan ada juga yang sampai berurusan dengan pihak kepolisian.

    Pihak sekolah sendiri juga kewalahan dalam melakukan pembinaan dalam pembentukan karakter terhadap anak-anak tersebut.

    Erna menyebutkan bahwa 19 pelajar ini berasal dari 6 sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu.

    Para pelajar dikirim ke barak militer sudah atas dasar izin dari pihak orang tua dan sekolah.

    “Orang tua mereka setuju dan menyambut baik. Sekolah dan pemerintah hanya membantu mengarahkan karakter anak agar menjadi baik,” jelas Erna.

    Sebagai informasi, uji coba telah dimulai dengan dikirimnya 39 siswa SMP yang dianggap nakal ke Resimen Artileri Medan 1/Sthira Yudha, Batalyon Armed 9 di Bungursari, Purwakarta, Jabar, pada Kamis (1/5/2025) lalu.

    Disusul pada Selasa (6/5/2025), sebanyak 30 siswa dari berbagai sekolah dikirim ke Batalyon Infanteri Raider 300/Braja Wijaya di Kabupaten Cianjur, Jabar, guna menjalani pembinaan oleh tentara.

    Selama mengikuti pendidikan berkarakter di markas TNI ini, para siswa juga akan didampingi psikolog dan petugas kesehatan untuk memastikan aspek emosional serta fisik mereka terjaga.

    Para siswa yang mengikuti program pendidikan militer ini pun akan tetap mendapat pendampingan dari sekolah maupun Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar.

    Kriteria siswa yang dianggap bermasalah atau nakal untuk mengikuti program tersebut secara umum telah tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor: 43/PK.03.04/KESRA.

    Di antaranya sering terlibat tawuran pelajar, kecanduan bermain gim, merokok, mabuk, balapan motor, menggunakan knalpot brong, dan perilaku tidak terpuji lainnya.

    Para orang tua siswa juga akan dimintai persetujuan secara lisan, dan menandatangani surat sebagai persyaratan tertulis untuk mengikutsertakan anaknya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Belasan Pelajar Bandung Barat Bolos Sekolah Dirazia Satpol PP, Terancam Dikirim ke Barak Militer

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Rahmat Kurniawan/Handhika Rahman)

  • Segel SDN Utan Jaya Depok Dibuka, Gembok Dibongkar dan Spanduk Protes Dicopot Megapolitan 9 Mei 2025

    Segel SDN Utan Jaya Depok Dibuka, Gembok Dibongkar dan Spanduk Protes Dicopot Megapolitan 9 Mei 2025

    Segel SDN Utan Jaya Depok Dibuka, Gembok Dibongkar dan Spanduk Protes Dicopot
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Aktivitas di
    SDN Utan Jaya
    , Cipayung, Kota Depok, kembali normal, Jumat (9/5/2025), usai bangunan sempat disegel terduga ahli waris. 
    Pengamatan
    Kompas.com
    di lokasi, dua gembok yang semula digunakan untuk menyegel pagar sekolah kini hanya dibiarkan menggantung di jeruji pagar besi. Terlihat bekas pengelasan di sekitar gembok yang digantung.
    Lalu, dua spanduk protes yang diduga dipasang ahli waris sejak penyegelan pertama pada Januari 2025 juga sudah dicopot dari dinding depan sekolah.
    Para murid pun terlihat berlalu-lalang di halaman sekolah. Beberapa di antaranya keluar masuk sekolah untuk membeli camilan dari pedagang kaki lima (PKL) di depan SDN Utan Jaya. 
    Alifah (57), salah seorang wali murid bercerita, aktivitas belajar mengajar di SDN Utan Jaya baru kembali normal pada hari ini.
    Sebelumnya, selama dua hari yakni Rabu dan Kamis, 7-8 Mei 2025, siswa hanya mendapat tugas untuk dikerjakan di rumah. 
    “Dari hari Rabu (7/5/2025) sudah diliburkan sekolahnya karena pagarnya dilas, terus pagar yang kecil juga digembok,” kata Alifah kepada
    Kompas.com
    di lokasi. 
    Oleh karena penyegelan ini tak sekali terjadi, Alifah sempat berpikir untuk memindahkan cucunya itu ke sekolah lain.
    “Cucu saya juga nanya ‘Kenapa sih kita pintunya masuk dari gerbang yang kecil?’. Saya cuma bisa jawab kalau motor lagi enggak bisa masuk ke sekolah,” terangnya.
    Sebagaimana diketahui, SDN Utan Jaya kembali disegel oleh terduga ahli waris pada Rabu (7/5/2025). Berdasarkan foto yang diterima Kompas.com, gerbang sisi paling kiri sekolah tampak digembok menggunakan rantai besi.
    Namun, sehari setelahnya atau Kamis (8/5/2025), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar segel tersebut.
    Adapun penyegelan pertama terjadi saat hari pertama masuk sekolah, Senin (6/1/2025). Saat itu, gerbang utama SDN Utan Jaya ditutup menggunakan bambu.
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, Rabu (8/1/2025), bambu menyilang dan kayu menutup gerbang utama sekolah tersebut.
    Namun, di samping gerbang berwarna hitam itu ada akses jalan kecil yang tak ditutup, sehingga bisa diakses para murid dan guru. Tampak siswa-siswi SDN Utan Jaya keluar melalui akses jalan tersebut.
    Sementara, di bagian depan gerbang utama yang terpasang bambu menyilang, terdapat spanduk putih besar bertuliskan “Stop kegiatan sekolah sebelum tanah ini kompen (dibayar). Ngontrak tanah= X, Bayar tanah= X”. Tulisan itu dibuat menggunakan cat semprot.
    Tepat di atas gerbang utama juga terdapat dua spanduk yang memuat keterangan bahwa lahan sekolah tersebut bukan milik pemerintah Kota Depok.
    “Perhatian. Tanah dan bangunan ini dari tahun 1970 s/d 2024 bukan kepemilikan pemerintah Kota Depok. Masih murni kepemilikan tanah dan bangunan milik H Namid bin M Sairan pendiri yayasan SD swasta dari tahun 1970 s/d tahun 2024. Demi hukum belum pernah dihibahkan yang berbentuk apa pun kepada pemerintah,” bunyi spanduk tersebut.
    Di samping spanduk itu, terdapat spanduk lain yang memuat permohonan maaf ke seluruh siswa dan warga SDN Utan Jaya.
    “Kami tidak menyegel! Tapi menyatakan kembali kebenaran hak waris kami sesuai letter C No 603/836 Persil 156, atas nama H Namid bin Sairan yang tercatat dalam buku C desa/kelurahan Pondok Jaya Cipayung Depok”.
    “Kami harapkan pemerintah dapat secepatnya menyelesaikan hal ini dengan lebih arif bijaksana dan keadilan restoratif. Dan permohonan maaf kepada seluruh siswa dan warga sekolah atas keadaan ini. Dan mohon dibantu suarakan kebeneran ini demi keadilan yang hakiki,” bunyi spanduk itu.
    Adapun Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Sutarno, mengatakan, lahan SDN Utan Jaya awalnya milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
    Semula, sebelum Kota Depok lahir, wilayah tersebut masuk Kabupaten Bogor. Sejak dulu, lahan tersebut disebut sudah digunakan sebagai sekolah.
    Hal ini disampaikan Sutarno usai menggelar mediasi terkait sengketa lahan SDN Utan Jaya yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Depok, terduga ahli waris pemilik lahan, pihak sekolah, dan stakeholder terkait.
    “Hasil rapat tersebut adalah Bu Sekda memberi penjelasan kaitannya dengan sejarah sekolah tersebut,” ucap Sutarno kepada Kompas.com, Kamis (9/1/2025).
    Pada tahun 1999, Depok berdiri sendiri sebagai kota, hasil pemekaran dari Kabupaten Bogor. Kecamatan Cipayung pun masuk wilayah Kota Depok.
    Menyusul pemekaran ini, lahan SDN Utan Jaya dilimpahkan dari pemerintah Kabupaten Bogor ke pemerintah Kota Depok.
    “Maka status aset itu kan dilimpahkan ke Depok, hanya untuk status surat tanahnya itu kan dalam bentuk girik (letter C),” terang Sutarno.
    Menurut Sutarno, terjadi salah paham antara Pemkot Depok dengan pihak H Namid Bin M Sairan yang mengeklaim memiliki lahan tersebut.
    Dalam mediasi, pihak yang mengeklaim sebagai ahli waris masih bersikukuh mereka memiliki lahan tersebut.
    Meski begitu, terduga ahli waris tersebut bersedia untuk mencabut bambu yang menyegel gerbang SDN Utan Jaya, termasuk menurunkan atribut protes yang terpasang di gerbang sekolah.
    “Selanjutnya, kalau memang masih ada hal-hal yang belum clear, silahkan saja nanti ahli waris mengajukan gugatan,” jelas Sutarno.
    “Nanti bukan dari kita yang memutuskan, berarti nanti yang memutuskan adalah pengadilan,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, Ekonomi Jakarta tumbuh hingga pencegahan aksi tawuran

    DKI kemarin, Ekonomi Jakarta tumbuh hingga pencegahan aksi tawuran

    Jakarta (ANTARA) –

    Sejumlah berita seputar DKI Jakarta yang terjadi pada Kamis (8/5), mulai dari ekonomi Jakarta diperkirakan tumbuh 4,6 persen pada 2025 hingga Pramono minta Satpol PP dan polisi cegah aksi tawuran.

    Berikut berita seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali:

    1. Ekonomi Jakarta diperkirakan tumbuh 4,6 persen pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Perekonomian Jakarta diperkirakan tetap tumbuh kuat, sedikit di bawah titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen sepanjang tahun 2025 yang ditopang investasi dan sektor konstruksi.

    “Ini sejalan dengan masih berlanjutnya proyek-proyek strategis terutama yang bersifat multitahun,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Pramono minta Satpol PP dan polisi cegah aksi tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tawuran, seperti yang terjadi di daerah Manggarai, Jakarta Selatan, pada Minggu (5/5).

    “Jadi, tawuran di Jakarta ini ada dua cara pencegahan dan penanganannya. Saya sudah meminta Satpol PP untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah aksi tawuran yang ada,” kata Pramono saat dijumpai di wilayah Jakarta Selatan, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Pramono-Rano resmikan Rusunawa Jagakarsa

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meresmikan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis.

    Pramono pun mengaku gembira karena telah menerima calon penghuni rusunawa itu dari kalangan disabilitas.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Ganjil genap kendaraan di Jakarta tidak selesaikan masalah kemacetan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan kebijakan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap di Jakarta yang selama ini diterapkan tidak menyelesaikan masalah kemacetan sehingga harus dicarikan solusi lain.

    “Kita tidak bisa terus bertumpu dengan ‘kebijakan tambal sulam’. Permasalahan kemacetan Jakarta adalah soal struktural, bukan sekedar teknis rekayasa lalu lintas,” kata Rio di saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Jakarta harus antisipasi banjir produk Tiongkok imbas tarif Trump

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah-langkah antisipasi membanjirnya produk asal Tiongkok sebagai imbas pemberlakuan tarif impor ke Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump.

    “Karena tidak bisa ekspor ke Amerika, kemungkinan akan mengalihkan barang-barangnya itu ke negara lain termasuk Indonesia. Karena Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat menjanjikan,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025