Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Patroli Jam Malam Digelar Serentak di Depok, Satpol PP Tegur Puluhan Remaja Megapolitan 3 Juni 2025

    Patroli Jam Malam Digelar Serentak di Depok, Satpol PP Tegur Puluhan Remaja Megapolitan 3 Juni 2025

    Patroli Jam Malam Digelar Serentak di Depok, Satpol PP Tegur Puluhan Remaja
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai menerapkan
    aturan jam malam
    bagi para pelajar pada Selasa (3/6/2025), sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Depok.
    Sehubungan dengan aturan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok bersama aparat kecamatan melakukan patroli serentak di 11 kecamatan untuk mengimbau para pelajar agar tidak berada di luar rumah pada malam hari.
    Kegiatan patroli dimulai pukul 21.00 WIB dan berlangsung hingga pukul 04.00 WIB, menyasar sejumlah titik yang kerap menjadi lokasi berkumpulnya remaja.
    Beberapa wilayah yang disisir di antaranya adalah wilayah Margonda Raya dan Beji Timur, Depok.
    “Kegiatan malam ini adalah bagian dari arahan Pak Gubernur Jabar, Pak Dedi Mulyadi, yang dilanjutkan dengan Surat Edaran Wali Kota Depok untuk memberlakukan jam malam bagi para pelajar. Ini dilakukan serentak di 11 kecamatan,” ujar Kepala Satpol PP Kota Depok, Dede Hidayat, saat patroli di wilayah Margonda Raya, Selasa malam.
    Dede menjelaskan, patroli malam ini masih bersifat imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat.
    Belum ada sanksi yang diberlakukan bagi pelajar yang kedapatan masih berada di luar rumah.
    “Sampai saat ini belum ada arahan untuk pemberian sanksi. Untuk awal, kita lakukan pendekatan persuasif dan edukatif,” kata Dede.
    Karena keterbatasan jumlah personel, patroli dilakukan secara bergiliran. Dede menambahkan, teknis pelaksanaan selanjutnya akan dibahas dalam rapat bersama Wali Kota atau Sekretaris Daerah (Sekda) Depok.
    Sementara itu, di wilayah Kecamatan Beji, patroli dipimpin langsung oleh Camat Beji, Hendra Pradesa.
    Petugas menyisir area sekitar Lapangan Hawai di Beji Timur dan menemukan lebih dari 50 pelajar masih berada di luar rumah setelah pukul 21.00 WIB.
    “Kami bergerak bersama mitra seperti BKO dari BKP Kota Depok, menyasar enam kelurahan di Kecamatan Beji. Patroli dilakukan di lebih dari 15 titik yang kerap jadi tempat nongkrong pelajar,” ujar Hendra saat ditemui di lokasi.
    Sebagian pelajar yang ditemukan beralasan tengah bertemu teman atau mencari penghasilan. Kemudian, petugas memberikan imbauan berkait aturan jam malam.
    “Kami imbau dengan cara yang persuasif, mereka rata-rata kooperatif. Beberapa menunjukkan identitas dan menyatakan tahu aturan ini,” kata Hendra.
    Hendra menyebut bahwa sebagian besar remaja yang ditemukan masih menongkrong merupakan warga setempat.
    Ia pun meminta warga untuk aktif mendukung pelaksanaan jam malam ini, terutama para orangtua agar mengawasi anak-anaknya.
    Adapun patroli jam malam bagi pelajar merujuk pada Surat Edaran Nomor 51/PA.03/DISDIK yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 23 Mei 2025.
    Aturan ini melarang pelajar berada di luar rumah antara pukul 21.00–04.00 WIB, kecuali untuk kegiatan penting seperti agenda sekolah, keagamaan, atau keadaan darurat dengan sepengetahuan orang tua.
    Wali Kota Depok Supian Suri sebelumnya mengatakan bahwa penerapan aturan ini bertujuan membentuk budaya belajar dan disiplin di kalangan pelajar.
    “Insya Allah, mulai hari ini kita terapkan aturan ini secara bertahap,” ujar Supian pada Senin (2/6/2025).
    Hingga pukul 23.00 WIB petugas masih melakukan patroli dan menyisir setiap sudut kawasan Depok. Selain itu, imbauan juga diberikan kepada warga sekitar dan mahasiswa di wilayah Beji Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Belum Ada Sanksi, Patroli Jam Malam Pelajar di Depok Masih Bersifat Imbauan Megapolitan 3 Juni 2025

    Belum Ada Sanksi, Patroli Jam Malam Pelajar di Depok Masih Bersifat Imbauan Megapolitan 3 Juni 2025

    Belum Ada Sanksi, Patroli Jam Malam Pelajar di Depok Masih Bersifat Imbauan
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Penerapan jam malam bagi pelajar di Kota Depok mulai diberlakukan sejak Selasa (3/6/2025) malam. Dalam tahap awal ini, patroli yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih bersifat persuasif atau berupa imbauan.
    “Sifat (patroli) ini imbauan ya, kepada warga dan masyarakat yang usianya masih pelajar atau sekolah untuk kembali ke rumahnya masing-masing, sesuai dengan apa yang diarahkan pimpinan,” kata Kepala Satpol PP Depok, Dede Hidayat, kepada wartawan, Selasa malam.
    Imbauan ini juga akan diteruskan ke seluruh kecamatan di Kota Depok, dengan menggandeng lurah dan camat dalam pelaksanaannya sebagai bentuk sosialisasi kebijakan kepada masyarakat.
    Langkah ini diambil guna memastikan bahwa Surat Edaran (SE) Wali Kota Depok tentang penerapan jam malam bagi pelajar benar-benar tersampaikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat.
    “Sampai saat ini belum ada arahan untuk pemberian sanksi (bagi yang melanggar). Untuk awalan ini, kami arahkan untuk imbauan dulu, menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa hari ini kami berlakukan dari 2 Juni 2025 terkait SE wali kota,” ujar Dede.
    Meski masih berupa sosialisasi,
    patroli Satpol PP
    sudah mulai digelar serentak di 11 kecamatan wilayah Kota Depok. Tim akan melakukan pengawasan secara bergiliran sambil terus mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya.
    “Kami lakukan malam ini serentak, bareng-bareng kita lakukan dari pukul 21.00–04.00 WIB nanti,” tutur Dede.
    “Kami bergilir ya karena ada keterbatasan anggota kami. Nanti kami juga akan lakukan rapat dulu untuk teknis (mendalam) terkait patroli yang akan dipimpin wali kota atau sekretaris daerah (sekda),” tambahnya.
    Surat Edaran Wali Kota
    Depok Nomor 421/329/Disdik/2025 tentang Penerapan Jam Malam bagi Peserta Didik diterbitkan pada 2 Juni 2025 dan ditandatangani oleh Supian Suri.
    Dalam SE tersebut, pelajar masih diperbolehkan berada di luar rumah pada malam hari dalam kondisi tertentu, yaitu:
    “Peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah seseorang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus,” kutip isi SE tersebut.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jam Malam Berlaku, Lokasi Nongkrong Pelajar di Bogor Mendadak Sepi Megapolitan 3 Juni 2025

    Jam Malam Berlaku, Lokasi Nongkrong Pelajar di Bogor Mendadak Sepi Megapolitan 3 Juni 2025

    Jam Malam Berlaku, Lokasi Nongkrong Pelajar di Bogor Mendadak Sepi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com —
    Seiring dengan penerapan aturan jam malam bagi pelajar oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sejumlah lokasi yang biasa menjadi tempat berkumpulnya pelajar di wilayah Kabupaten Bogor kini tampak sepi pada malam hari.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di kawasan Lingkar Stadion Pakansari, Cibinong, yang biasanya ramai dengan kerumunan pelajar hingga larut malam, suasana kini terlihat lengang sejak pukul 21.00 WIB.
    Aktivitas malam hari di kawasan tersebut kini didominasi oleh pasangan suami istri, orang dewasa, serta warga sekitar yang sekadar duduk santai. Tidak tampak keberadaan pelajar atau kelompok remaja seperti biasanya.
    Kondisi serupa juga terjadi di Taman Perubahan, Bojonggede. Taman yang kerap menjadi titik kumpul remaja pada malam hari kini terlihat kosong. Hanya beberapa pengunjung dewasa yang singgah sebentar sebelum meninggalkan lokasi.
    Situasi yang sama juga terlihat di Warkop Langgar, salah satu warung kopi yang biasa menjadi tempat nongkrong remaja di malam hari.
    Pemilik Warkop Langgar, Andi (46), mengatakan bahwa penurunan jumlah pengunjung sudah terasa dalam dua malam terakhir. Kini, pengunjung yang datang didominasi oleh orang dewasa atau pelanggan tetap.
    “Biasanya jam delapan malam ke atas mulai ramai, isinya anak-anak sekolah. Sekarang lumayan sepi. Yang datang paling langganan aja,” ujarnya.
    Salah satu pembeli, Heri (24), juga mengamati perubahan suasana di warung kopi tersebut. Menurut dia, warkop itu biasanya dipenuhi oleh pelajar SMA.
    “Biasanya suka ramai sama anak-anak SMA sini kan, sekarang kayak keliatannya aja bisa dihitung jari (orang dewasa),” katanya.
    Aturan jam malam bagi pelajar ini melarang anak-anak usia sekolah berada di luar rumah setelah pukul 21.00 WIB. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menekan angka
    kenakalan remaja
    di wilayah Jawa Barat.
    Hingga berita ini ditayangkan, belum terlihat adanya patroli dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lokasi-lokasi yang dipantau.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Pertama Aturan Jam Malam, Sepanjang Jalan Cinere Depok Sepi Megapolitan 3 Juni 2025

    Hari Pertama Aturan Jam Malam, Sepanjang Jalan Cinere Depok Sepi Megapolitan 3 Juni 2025

    Hari Pertama Aturan Jam Malam, Sepanjang Jalan Cinere Depok Sepi
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com —
    Penerapan jam malam untuk pelajar di
    Kota Depok
    , Jawa Barat, mulai diberlakukan pada Selasa (3/6/2025) malam ini.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di Kecamatan Cinere, tidak ditemukan pelajar yang berkeliaran di malam hari. Sepanjang jalan di sekitar Cinere Mall, Depok, tampak lengang tanpa adanya kerumunan pelajar.
    Bahkan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga tidak terlihat melakukan pengawasan di Kecamatan Cinere pada malam pertama penerapan aturan ini.
    Namun, di sisi lain, masih banyak mahasiswa yang terlihat nongkrong di warung kopi (warkop) dan angkringan.
    Mereka merupakan kelompok pelajar yang dikecualikan dari aturan dalam
    Surat Edaran
    (SE) Nomor: 51/PA.03/DISDIK yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    pada 23 Mei 2025.
    Aturan terbaru ini mewajibkan pelajar dari tingkat dasar hingga menengah dan atas untuk tidak berada di luar rumah antara pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali untuk kepentingan penting atau darurat, seperti kegiatan sekolah atau keagamaan.
    Dalam SE tersebut, pelajar diperbolehkan berada di luar rumah pada malam hari jika mereka sedang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan resmi.
    Selain itu, pelajar juga diperkenankan berada di luar rumah ketika bersama orangtua atau dalam situasi darurat, seperti bencana alam.
    Aturan jam malam
    ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
    Jika ditemukan pelajar yang melanggar, sanksi yang dikenakan berupa pemanggilan ke guru bimbingan konseling (BK) di sekolah masing-masing.
    “Ya nanti ada pasti mereka dipanggil ke guru, guru BK dan nanti ada proses pendidikan,” terang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Selasa (27/5/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Patroli Perdana Jam Malam Pelajar, Satpol PP Depok Temui Remaja Kumpul di DOS Megapolitan 3 Juni 2025

    Patroli Perdana Jam Malam Pelajar, Satpol PP Depok Temui Remaja Kumpul di DOS Megapolitan 3 Juni 2025

    Patroli Perdana Jam Malam Pelajar, Satpol PP Depok Temui Remaja Kumpul di DOS
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok menggelar patroli perdana terkait pemberlakuan jam malam untuk pelajar mulai hari ini, Selasa (3/6/2025).
    Kasatpol PP Depok Dede Hidayat mengatakan, anggota Satpol PP akan turun serentak malam ini di 11 kecamatan wilayah Kota Depok.
    “Satpol PP bekerja sama dengan camat di masing-masing kecamatan di Depok. Kami lakukan malam ini serentak, bareng-bareng kami lakukan dari pukul 21.00-04.00 WIB nanti,” ucap Dede kepada wartawan, Selasa malam.
    Patroli yang dilakukan bersifat imbauan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait isi surat edaran (SE)
    Wali Kota Depok
    yang terbit pada 2 Juni 2025.
    Satpol PP akan bergiliran berpatroli sambil terus berkoordinasi untuk menentukan mekanisme pengamanan yang paling tepat dalam mengawasi aturan ini.
    Dede menambahkan, Pemkot Depok tidak akan memberikan sanksi kepada pelajar yang tertangkap masih berada di luar rumah melewati batas jam malam.
    “Sampai saat ini belum ada arahan untuk pemberian sanksi. Untuk awalan ini, kita diarahkan untuk himbauan dulu,” ujarnya.
    Dalam pantauan
    Kompas.com,
    personel Satpol PP sempat mendatangi kelompok remaja yang berkumpul di area Depok Open Space (DOS).
    Mereka yang mengenalkan diri sebagai komunitas foto diberikan imbauan dan arahan terkait kebijakan jam malam yang berlaku untuk pelajar. Namun, komunitas itu tak dibubarkan karena mereka merupakan mahasiswa. 
    Mereka merupakan kelompok pelajar yang dikecualikan dari aturan dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 51/PA.03/DISDIK yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 23 Mei 2025.
    Aturan terbaru ini mewajibkan pelajar dari tingkat dasar hingga menengah dan atas untuk tidak berada di luar rumah antara pukul 21.00 hingga 04.00 WIB, kecuali untuk kepentingan penting atau darurat, seperti kegiatan sekolah atau keagamaan.
    Petugas juga menyosialisasikan kebijakan ini kepada sejumlah orang tua yang tengah bermain dengan anaknya di area yang sama. Setelah melakukan sosialisasi, para petugas melanjutkan patroli dengan menaiki mobil.
    Surat Edaran Wali Kota Depok dengan Nomor 421/329/Disdik/2025 tentang Penerapan Jam Malam Bagi Peserta Didik diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2025.
    “Peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah seseorang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan khusus,” kutip isi SE tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sembilan Kendaraan Berat Tak Lolos Uji Emisi dalam Operasi di Plumpang Megapolitan 3 Juni 2025

    Sembilan Kendaraan Berat Tak Lolos Uji Emisi dalam Operasi di Plumpang Megapolitan 3 Juni 2025

    Sembilan Kendaraan Berat Tak Lolos Uji Emisi dalam Operasi di Plumpang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sembilan
    kendaraan berat
    terjaring dalam operasi
    uji emisi
    yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jakarta di wilayah Plumpang,
    Jakarta Utara
    , pada Selasa (3/6/2025).
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Asep Kuswanto menyebutkan, kendaraan-kendaraan tersebut terdiri dari truk angkut barang, mobil penarik, hingga mobil tangki air.
    Menurut Asep, kendaraan berat merupakan salah satu penyumbang
    polusi udara
    terbesar dari sektor transportasi di Jakarta. Oleh karena itu, penegakan terhadap kendaraan jenis ini dianggap sangat penting untuk menekan emisi.
    “Jika semua kendaraan berat sudah memenuhi ambang batas emisi, diharapkan kontribusi sektor transportasi, yang selama ini menjadi penyumbang polusi terbesar, dapat berkurang secara signifikan,” ujar Asep, Selasa (3/6/2025).
    Adapun operasi ini menyasar kendaraan-kendaraan besar yang sering melintasi jalur utama Jakarta.
    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
    Kendaraan yang tidak memenuhi baku mutu emisi terancam sanksi pidana atau denda maksimal Rp 50 juta.
    “Pemilik kendaraan yang baku mutu emisinya melebihi ambang batas yang dipersyaratkan dapat dikenakan pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta, sesuai dengan Pasal 41 Ayat (2) Perda 2/2005,” ujar Asep. 
    Sebanyak 44 kendaraan berat diuji dalam operasi gabungan yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Subdit Gakkum Polda Metro Jaya.
    Dari jumlah tersebut, 35 kendaraan dinyatakan lolos uji emisi. Sementara itu, sembilan kendaraan lainnya dinyatakan tidak memenuhi ambang batas emisi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemilik kendaraan yang tak lulus uji emisi terancam enam bulan

    Pemilik kendaraan yang tak lulus uji emisi terancam enam bulan

    Jika semua kendaraan sudah memenuhi ambang batas emisi, maka diharapkan kontribusi sektor transportasi yang selama ini menjadi penyumbang polusi terbesar dapat berkurang secara signifikan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengingatkan sesuai peraturan daerah bagi pemilik kendaraan tidak lulus uji emisi maka dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan hingga enam bulan dan denda Rp50 juta.

    “Ini sesuai pasal 41 ayat (2) Perda 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara,” kata Asep di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia pemilik kendaraan yang baku mutu emisinya melewati ambang batas yang dipersyaratkan diancam pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp50 juta.

    Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan uji emisi sangat penting bagi pemilik kendaraan karena dapat memberikan gambaran mengenai kondisi mesin kendaraannya, sekaligus menjadi indikator apakah kendaraan tersebut dirawat secara rutin atau tidak.

    “Jika semua kendaraan sudah memenuhi ambang batas emisi, maka diharapkan kontribusi sektor transportasi yang selama ini menjadi penyumbang polusi terbesar dapat berkurang secara signifikan,” ujarnya.

    Asep menambahkan, menurut kajian bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Vital Strategies, jenis kendaraan berat seperti dump truk atau mobil kontainer merupakan penyumbang polusi udara terbesar pada sumber emisi bergerak.

    Oleh karena itu, pada Selasa (3/6) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Subdit Gakkum Polda Metro Jaya menggelar uji emisi di Plumpang, Jakarta Utara. operasi gabungan ini menyasar kendaraan berat untuk dilakukan penegakan hukum uji emisi.

    Sementara itu, Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP DKI Jakarta Tamo Sijabat mengungkapkan, sebanyak 44 kendaraan seperti truk dan mobil kontainer telah dilakukan uji emisi. Sebanyak 35 kendaraan lulus uji emisi, sementara 9 kendaraan lainnya tidak lulus uji emisi.

    “Sembilan kendaraan tidak lulus uji emisi ini terdiri dari angkutan barang, kendaraan mobil penarik dan mobil tangki air. Proses selanjutnya para pelanggar akan menjalani Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada Rabu, (11/6) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Jaktim sidak pangan di lima pasar tradisional jelang Idul Adha

    Pemkot Jaktim sidak pangan di lima pasar tradisional jelang Idul Adha

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) melakukan inspeksi mendadak (sidak) pangan di lima pasar tradisional menjelang Idul Adha 1446 Hijriah/2025.

    “Hari ini kita telah melakukan sidak sebagai pengawasan pangan terpadu jelang hari besar keagamaan, seperti menjelang Idul Fitri dan sekarang menjelang Idul Adha di lima pasar tradisional,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto di Pasar Enjo, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa.

    Pengawasan pangan tersebut dalam rangka memastikan pangan yang ada di pasar tradisional binaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjelang Hari Raya Idul Adha aman dikonsumsi oleh masyarakat.

    Lima pasar tradisional yang menjadi lokasi pemeriksaan keamanan pangan secara serentak itu, yaitu Pasar Cipinang Muara, Pasar Pulogadung, Pasar Cakung, Pasar Ujung Menteng dan Pasar Enjo.

    “Pastinya kegiatan ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat agar tidak ragu datang ke pasar milik pemerintah. Pengawasan rutin dilakukan setiap bulan untuk mengecek bahan-bahan,” ujar Kusmanto.

    Selain itu, pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi adanya peredaran produk pangan yang mengandung zat kimia berbahaya seperti residu pestisida, formalin, klorin, eber dan zat berbahaya lainnya.

    Sementara itu, Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kota Jakarta Timur, Taufik Yulianto menyebutkan, dalam kegiatan ini pihaknya melakukan pengujian terhadap 65 sampel produk pangan dengan rincian 55 sampel pertanian dan 10 sampel peternakan.

    “Jumlah sampel yang diambil per lokasi pasar itu untuk pertanian 11 sampel, peternakan dua sampel. Jadi total 13 sampel,” kata Taufik.

    Uji sampel dilakukan langsung menggunakan mobil laboratorium keliling Dinas KPKP DKI Jakarta.

    Sudin KPKP Jakarta Timur juga terus berkoordinasi dengan Perumda Pasar Jaya, terutama kepada pengelola masing-masing pasar agar mereka terlibat melakukan pengawasan pangan.

    Taufik berharap, kegiatan pengawasan ini bisa memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk membeli pangan di pasar-pasar wilayah Jakarta Timur (Jaktim).

    Pengawasan ini melibatkan 50 personel gabungan dari petugas Sudin KPKP Jaktim, Dinas KPKP, Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Bagian Perekonomian Wali Kota Jaktim, pihak Kecamatan Matraman, para UKPD terkait seperti PPUPKM, Satpol PP dan Lingkungan Hidup (LH).

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diduga Tak Berizin, DPRD Malang Desak Florawisata Santerra de Laponte Disegel

    Diduga Tak Berizin, DPRD Malang Desak Florawisata Santerra de Laponte Disegel

    Malang (beritajatim.com) – Florawisata Santerra de Laponte yang sempat viral karena memicu kemacetan di jalur utama Kota Batu–Pujon, Kabupaten Malang, diduga tidak mengantongi izin usaha yang lengkap. Hal ini memicu desakan dari DPRD Kabupaten Malang agar lokasi wisata tersebut segera disegel.

    Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menyebut bahwa pengelola Santerra sudah berulang kali diperingatkan oleh instansi terkait, namun tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan perizinan.

    “Kami menerima laporan kalau teman-teman dinas ini berulangkali bersurat dan memperingatkan agar perizinan dilengkapi. Sudah enam tahun beroperasi tetapi terkesan tidak dianggap serius. Rekomendasi saya langsung disegel saja bila perlu,” ujar Zulham, Selasa (3/6/2025).

    Zulham menyoroti beberapa dugaan pelanggaran serius. Berdasarkan surat Dirjen Pajak Nomor S-227/KKP.1210/2025 tertanggal 14 Mei 2025, Florawisata Santerra diketahui belum berbadan hukum resmi seperti PT atau koperasi, tidak memiliki NPWP, dan belum pernah membayar pajak.

    “Ini menjadi citra buruk bagi Pemkab Malang. Rakyat kecil beli rokok saja bayar cukai, kok pengusaha bisa buka usaha besar tanpa izin dan tanpa pajak. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

    Selain itu, Zulham juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dokumen perizinan. IMB yang terbit tahun 2019 hanya mengizinkan pembangunan seluas 400 meter persegi. Namun dalam dokumen PKKPR atas nama A. Muntholib Al Assyari tertanggal 20 Februari 2024, tercantum pengembangan wisata hingga 3,6 hektare.

    “Kalau di sana ada alih fungsi lahan pertanian tanpa izin, ini bisa jadi pelanggaran serius. Aparat penegak hukum harus turun tangan,” tegasnya.

    Dukungan penyegelan juga datang dari Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Malang, Muhammad Ukasyah Ali Murtadlo. Ia menyebut Santerra tidak memiliki analisis mengenai dampak lalu lintas (Amdal Lalin), sehingga kemacetan parah tak terhindarkan tiap akhir pekan dan libur panjang.

    “Yang dirugikan adalah warga dan pengguna jalan. Jalur itu rawan, tanjakan curam, berkelok-kelok. Tanpa Amdal Lalin, potensi bahaya makin besar,” jelas Ukasyah.

    Menurutnya, penyegelan bisa dilakukan oleh Dishub dan Satpol PP sebagai bentuk penegakan peraturan daerah. Ia juga menyinggung praktik pengusaha yang berlindung di balik nama pejabat atau ormas.

    “Saya dengar ada pengusaha menjual nama-nama besar sebagai beking. Presiden Prabowo sudah tegas: praktik premanisme harus diberantas. Dewan marah karena ini dibiarkan bertahun-tahun,” pungkas Ukasyah yang juga Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malang. [yog/beq]

  • Pedagang Kambing di Trotoar Tanah Abang Ogah Pindah, Mengaku Sudah Turun-temurun Megapolitan 2 Juni 2025

    Pedagang Kambing di Trotoar Tanah Abang Ogah Pindah, Mengaku Sudah Turun-temurun Megapolitan 2 Juni 2025

    Pedagang Kambing di Trotoar Tanah Abang Ogah Pindah, Mengaku Sudah Turun-temurun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Menjelang Hari Raya Idul Adha, para pedagang hewan kurban mulai memadati trotoar di Jalan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Senin (2/6/2025).
    Salah satu pedagang kambing, Abastian (39), yang berjualan di dekat area SDN Slipi 1, Jakarta Barat, mengatakan aktivitas berdagang hewan kurban di lokasi tersebut sudah berlangsung secara turun-temurun.
    “Sudah tradisi di sini. Orang Betawi kalau bilang turun-temurun dari kakek di sini,” ujarnya saat ditemui
    Kompas.com
    , Senin.
    Tradisi berjualan di trotoar ini, menurut Abastian, juga terorganisasi dengan baik melalui sebuah komunitas pedagang yang telah berdiri puluhan tahun lalu. Komunitas tersebut bernama Himpunan Pedagang Kambing Tenabang (HPKT).
    Abastian yang telah berjualan di lokasi itu selama 10 tahun, mengaku membuka lapaknya sekitar 10 hari menjelang Idul Adha.
    Hingga awal pekan ini, ia sudah berhasil menjual sekitar 18 ekor kambing dari lapaknya.
    “Saya sih sehari paling kecil (omzetnya) Rp 3 juta sampai Rp 8 juta,” kata Abastian.
    Meski telah menjadi tradisi, Abastian mengaku tetap menghadapi sejumlah tantangan, termasuk penolakan dari pedagang lain dan konflik soal penggunaan lahan trotoar.
    “Banyak bener, banyak konfliknya lah. Sama-sama pedagang, pecel lele, pecel ayam tapi saya bilang setahun sekali lah bagi-bagi lahan,” ujar dia.
    Menurut dia, protes juga sempat datang dari pihak TPU Petamburan, yang lahannya berada tepat di depan area dagang para pedagang hewan kurban.
    Cerita serupa disampaikan Haikal Alif (21), pedagang lainnya yang telah berjualan di trotoar Tanah Abang selama sekitar sepekan.
    Ia sempat ditegur oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena dianggap mengganggu akses pejalan kaki.
    “Dari Satpol PP kadang menegur. Ini sebenarnya enggak boleh, tapi saya cuma minta waktu paling dua minggu setiap tahunnya,” ungkapnya.
    “Satpol PP juga minta setiap pedagang membersihkan trotoar,” lanjut Haikal.
    Meski ditegur, Haikal memilih bertahan karena lokasi tersebut sudah dikenal pelanggan tetapnya dari tahun ke tahun. Saat ini, ia telah menjual sekitar 100 ekor kambing yang didatangkan dari Lampung.
    Haikal berharap bisa terus berjualan di tempat yang sama setiap menjelang Idul Adha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.