Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Ini besaran denda bagi perokok pelanggar KTR di Jakarta

    Ini besaran denda bagi perokok pelanggar KTR di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan adanya sanksi denda Rp250 ribu bagi perokok pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sesuai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang hal itu sehingga diharapkan tidak disepelekan.

    “Kenapa Rp250 ribu? Itu salah satunya juga tidak perlu besar tapi berlanjut (continue) dan orang sanggup dan bisa, ada efek jera dari hal itu,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ovi Norfiana dalam diskusi publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) KTR DKI di salah satu hotel Jakarta, Jumat.

    Dia menilai Ranperda tersebut mampu mewujudkan visi misi Indonesia Emas 2045 dalam bidang kesehatan.

    Kendati demikian, dia juga mengusulkan adanya sanksi sosial bagi perokok, namun terbilang kurang mampu.

    “Dengan pertimbangan misalnya tak punya uang, kita tetap harus menegakkan itu. Jadi, bisa disuruh kerja sosial, jangan sampai itu jadi penderitaan bertahun tahun,” tambahnya.

    Sementara, perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Afifi menjelaskan sejumlah sanksi administratif yang terancang dalam Ranperda KTR.

    “Pelanggaran terhadap larangan merokok di kawasan tanpa rokok ini akan dikenakan denda. Pertama, denda administratif sebesar Rp250 ribu atau sanksi kerja sosial yang dapat dilaksanakan langsung di tempat KTR,” ucap Afifi.

    Selain itu, diatur pula denda terhadap pelanggaran larangan mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor di seluruh Jakarta, yakni sebesar Rp50 juta.

    Sementara, pelanggaran pada larangan untuk mengiklankan, mempromosikan dan memberikan sponsor di kawasan tanpa rokok akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp1 juta.

    Denda juga diberikan kepada mereka yang menjual rokok dalam radius 200 meter dari tempat anak bermain dan sekolah, yakni sebesar Rp1.000.000 serta terhadap pelanggaran larangan untuk memajang rokok di tempat-tempat penjualan yang akan dikenakan denda administratif sebesar Rp10 juta.

    “Untuk pengenaan sanksi administratif ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaannya akan didukung SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, turut disampaikan Ranperda KTR DKI direncanakan rampung pada Juli 2025 dan nantinya akan dilimpahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD Provinsi DKI Jakarta tak pernah terjamah sejak 2015.

    Kini DPRD Provinsi DKI Jakarta membentuk kembali Panitia Khusus (Pansus) tentang Kawasan Tanpa Rokok.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 4 Dedi Mulyadi Temui Warga yang Kesal Warung Dibongkar: Sekarang Nyuruh Bongkar Semua Megapolitan

    4 Dedi Mulyadi Temui Warga yang Kesal Warung Dibongkar: Sekarang Nyuruh Bongkar Semua Megapolitan

    Dedi Mulyadi Temui Warga yang Kesal Warung Dibongkar: Sekarang Nyuruh Bongkar Semua
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    langsung menemui
    Irwansyah
    (51), warga Kampung Gabus, Tambun Utara, Kabupaten
    Bekasi
    , pada Jumat (20/6/2025) sore.
    Irwansyah merupakan pria yang sempat berujar enggan memilih Dedi Mulyadi kembali pada pemilihan kepala daerah (pilkada) karena kesal warungnya dibongkar pada Rabu (18/6/2025).
    Dedi menemui Irwansyah dengan didampingi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di salah satu klaster yang berada di samping lokasi bekas warung milik Irwansyah yang digusur.
    Dalam pertemuan ini, Dedi Mulyadi dan Irwansyah tampak berbincang sembari berjalan di dalam klaster.
    Di tengah perbincangan itu, Dedi Mulyadi dan Irwansyah berulang kali melepaskan tawa.
    Dedi Mulyadi juga sesekali merangkul pundak Irwansyah saat keduanya berjalan.
    Usai pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi mengaku bahwa dirinya tidak ada persoalan dengan Irwansyah.
    Sebaliknya, dalam pertemuan itu justru Irwansyah memintanya untuk membongkar seluruh bangunan liar yang masih berdiri di bantaran saluran irigasi Jalan Kong Isah.
    “Aman, sudah ketemu sama saya. Dia sekarang malah nyuruh saya bongkar semua,” kata Dedi Mulyadi di lokasi, Jumat.
    Selain itu, Dedi Mulyadi juga berjanji akan merenovasi makam kakek Irwansyah, Nausan yang merupakan Bupati Swantatra Bekasi periode 1958-1960.
    Makam Nausan
    berjarak sekitar 20 meter dari lokasi bekas warung Irwansyah yang dibongkar Dedi Mulyadi.
    “Saya akan merenovasi makam dari leluhurnya, saya akan merenovasi, tadi sudah sepakat, dan dia mau jualan lagi,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Irwansyah kecewa terhadap Dedi Mulyadi ketika warungnya dibongkar Satpol PP Kabupaten Bekasi pada Rabu kemarin.
    Atas pembongkaran tersebut, Irwansyah berharap Dedi Mulyadi memimpin Jawa Barat cukup satu periode.
    “Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp 1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” ungkap Irwansyah.
    Irwansyah mengeklaim, pemilik bangunan liar yang dibongkar di Kampung Gabus mayoritas pemilih Dedi Mulyadi.
    Ia tak menyangka setelah Dedi Mulyadi menjabat gubernur justru tempat usahanya dibongkar oleh sosok pilihannya sendiri.
    “Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ikhlasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” kata Irwansyah.
    Di sisi lain, Irwansyah juga menyayangkan Dedi Mulyadi yang tak langsung menyampaikan pemberitahuan akan dilakukan pembongkaran ketika berkunjung ke Kampung Gabus beberapa waktu.
    Surat pemberitahuan pembongkaran justru diterima berdekatan dengan hari pelaksanaan pembongkaran, atau tak lama setelah Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus.
    “Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” ungkap Irwansyah.
    Setelah tempat usahanya dibongkar, Irwansyah belum tahu akan kembali berdagang di lokasi mana.
    “Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin,” imbuh dia.
    Selain itu, Irwansyah juga mengaku sebagai cucu Nausan. Ia mengaku warung kopi miliknya dibangun di atas tanah warisan keluarganya.
    Namun, warung tersebut termasuk dalam deretan bangunan liar yang dibongkar oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi.
    “Ini tanah warisan engkong saya, Kong Haji Nausan Bupati (ketiga) Bekasi. Itu ada makamnya di situ. Makanya saya berani bangun warung di sini, buat usaha,” ucap Irwansyah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tradisi Salam dan Peluk Cium Haji Baru, Bikin Pengamanan Polisi Amburadul Saat Penjemputan Kedatangan Haji Makassar 20 Juni 2025

    Tradisi Salam dan Peluk Cium Haji Baru, Bikin Pengamanan Polisi Amburadul Saat Penjemputan Kedatangan Haji Makassar 20 Juni 2025

    Tradisi Salam dan Peluk Cium Haji Baru, Bikin Pengamanan Polisi Amburadul Saat Penjemputan Kedatangan Haji
    Tim Redaksi
    POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com
    – Tradisi saling salam dan peluk cium bagi jemaah haji asal
    Polewali Mandar
    , Sulawesi Barat, yang baru tiba di tanah air pada Kamis (19/6/2025) menyebabkan
    pengamanan polisi
    menjadi amburadul.
    Ratusan keluarga jemaah yang datang menjemput di Lapangan Pancasila berusaha menjadi yang pertama menyalami dan memberikan peluk cium kepada sanak saudara mereka yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
    Aksi saling dorong dan desakan terjadi antara petugas keamanan dan ratusan keluarga penjemput jemaah haji kloter 11 asal Kabupaten Polewali Mandar.
    Petugas tampak kewalahan mengatur
    kerumunan keluarga
    penjemput yang membeludak masuk ke lokasi kedatangan jemaah haji.
    Meski telah diberi batas dan diingatkan oleh petugas agar tidak melewati pagar pembatas, keluarga penjemput tetap nekat menerobos pengamanan polisi, hingga berhasil masuk ke dalam lokasi penjemputan di Gedung Gadis Pekkabata, Polewali Mandar.
    Akibatnya, aksi saling dorong pun terjadi antara keluarga penjemput jemaah haji dan aparat keamanan yang terdiri dari Satpol PP dan polisi.
    Pihak panitia telah menyiapkan pagar dan batas jalur yang akan dilalui oleh jemaah haji saat turun dari bus, namun hal tersebut tidak menghalangi keluarga untuk berdesakan dan menerobos barikade petugas keamanan.
    Meski demikian, suasana haru tetap mewarnai kedatangan saat jemaah haji turun dari bus yang membawa mereka dari Asrama Haji Sudiang, Makassar.
    Sejumlah keluarga pengantar tak kuasa menahan tangis saat bertemu dan berpelukan dengan keluarganya.
    Kepala Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar, Imran Kaljubi Kesa, mengungkapkan bahwa sebanyak 281 jemaah haji asal Polewali Mandar yang tergabung dalam kloter 11 tiba di Gedung Gadis Pekkabata menggunakan 11 bus setelah menempuh perjalanan selama 7 jam dari Asrama Haji Sudiang, Makassar.
    “Ini kloter pertama jemaah haji asal Polewali Mandar tiba di Polewali Mandar. Jumlahnya ada 280 jemaah menggunakan 11 bus angkutan dari Asrama Haji Sudiang ke Polewali Mandar,” jelas Imran Kaljubi Kesa.
    Jumlah ini berkurang menjadi 280 orang setelah salah seorang jemaah haji asal Pareddeang, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, meninggal dunia di atas pesawat sekitar 30 menit sebelum pesawat mendarat di Bandara Hasanuddin, Makassar, pada hari Kamis sekitar pukul 2 dini hari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dispar Sleman siap gelar jelajah wisata motor “Tour de Merapi” 2025

    Dispar Sleman siap gelar jelajah wisata motor “Tour de Merapi” 2025

    Sleman (ANTARA) – Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar kegiatan bersepeda motor menjelajahi destinasi pariwisata di Kabupaten Sleman Tour de Merapi (TdM).

    “Tahun ini merupakan gelaran TdM ke-21 kalinya ini, dengan mengambil tema ‘Dolan Sleman Marai Tuman’ yang akan menempuh tidak kurang dari 100 kilometer,” kata Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman Kus Hendarto di Sleman, Jumat.

    Menurut dia, TdM 2025 akan dilaksanakan pada Minggu, 27 Juli 2025 dengan start di Lapangan Pemda Kabupaten Sleman dan finish di kawasan wisata lereng Gunung Merapi, Bukit Klangon, Kalitengah Lor, Glagaharjo, Cangkringan.

    “Tour de Merapi 2025 ini dimaksudkan untuk mengingatkan dan lebih mengenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman sekaligus sebagai upaya sosialisasi berkendara dengan aman, dengan tetap mentaati aturan lalu lintas yang berlaku,” katanya.

    Ia mengatakan, ditargetkan sekitar 500 sepeda motor akan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

    ” Adapun spesifikasi sepeda motor yang dapat mengikuti gelaran ini adalah sepeda motor dengan kapasitas mesin antara 125cc sampai dengan 250 cc dengan kondisi baik. Karena tidak menutup kemungkinan rute yang dilewati merupakan rute dengan tanjakan atau turunan membutuhkan kondisi motor yang prima,” katanya.

    Kus Endarto mengatakan, dalam kegiatan ini, Dinas Pariwisata Sleman melibatkan Dinas Perhubungan Sleman, Satuan Polisi Pamong Praja Sleman, Kepolisian Republik Resor Kota Sleman, Polisi Pariwisata.

    “Kami juga melibatkan Satuan Karya Pariwisata, Ikatan Dimas Diajeng Sleman, Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Sleman, Palang Merah Indonesia dan lain-lain,” katanya.

    Ia mengatakan, untuk fasilitas yang didapat peserta Tour de Merapi 2025 adalah asuransi bagi pengendar dan pembonceng, dua kupon makan, dua kupon door prize, satu jaket dan produk sponsor.

    “Terkait hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman membuka kesempatan untuk menjadi sponsor dalam kegiatan ini,” katanya.

    Sedangkan beberapa door prize yang disiapkan Dinas Pariwisata Sleman untuk memeriahkan gelaran ini meliputi dua buah sepeda motor Honda Beat, empat unit kulkas, empat unit mesin cuci, tiga sepeda gunung, satu laptop, tiga LED TV, lima kompor gas, lima magic com dan beberapa doorprizes menarik lainnya.

    Pendaftaran Tour de Merapi akan dibuka di Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Jalan KRT Pringgodiningrat No.13, Tridadi, Sleman mulai 23 Juni 2025 jam 08.00 WIB.

    “Pendaftar diharapkan datang langsung ke Dinas Pariwisata dengan membawa kelengkapan pendaftaran berupa salinan KTP/SIM pengemudi dan pembonceng yang masih berlaku, salinan STNK sepeda motor dan uang pendaftaran,” katanya.

    Ia mengatakan, untuk 300 sepeda motor pertama, ditetapkan besaran uang pendaftaran sebesar Rp230 ribu dan selanjutnya menjadi Rp250 ribu.

    “Bagi masyarakat Sleman dan sekitarnya yang berminat mengikuti jelajah wisata ini, segera daftarkan diri untuk menjelajahi destinasi pariwisata di Kabupaten Sleman dan mendapatkan pengalaman bermotor yang tidak terlupakan,” katanya.

    Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dishub Sisir Ranjau Paku di Gatot Subroto, tapi Hasilnya Nihil Megapolitan 20 Juni 2025

    Dishub Sisir Ranjau Paku di Gatot Subroto, tapi Hasilnya Nihil Megapolitan 20 Juni 2025

    Dishub Sisir Ranjau Paku di Gatot Subroto, tapi Hasilnya Nihil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jaksel, Bernard Octavianus Pasaribu mengaku sudah menyisir
    ranjau paku
    di sepanjang Jalan Gatot Subroto.
    “Sudah dari dua hari kemarin, Rabu dan Kamis kita melakukan penyisiran ranjau paku di sekitar jalan Gatot Subroto,” ujar dia saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/6/2025).
    Bernard mengatakan, petugas menyisir ranjau paku mulai dari depan gedung Patra Jasa sampai dengan gedung Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto. 
    Namun, berdasarkan hasil penyisiran itu petugas sudah tak menemukan adanya
    ranjau paku di Jalan Gatot Subroto
    .
    “Untuk ranjau paku nihil, ya mungkin karena sudah ada relawan yang sebelumnya bantu menyisir pembersihan ranjau paku,” kata dia.
    Dalam penyisiran ranjau paku di Jalan Gatot Subroto, petugas dishub dibantu dengan personel Satpol PP.
    “Kemarin kita turunkan 7 personil dan juga gabung dengan Satpol PP,” ucap dia.
    Sebelumnya diberitakan, relawan penanggulangan ranjau paku, Usmanto (35), mengungkapkan, banyak ban milik pengendara, khususnya pengemudi ojek online yang kerap terkena paku di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan.
    Biasanya, ranjau paku disebar menjelang jam sibuk, di mana banyak pekerja yang memanfaatkan jasa ojol untuk pulang kerja.
    “Saya kasihan sama ojol lain kalau sampai kena, apalagi jam pulang kantor waktu lagi pada narik orderan,” tutur Usmanto kepada Kompas.com, Selasa (17/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rumahnya Digusur, Warga Kampung Gabus Minta Tolong Dedi Mulyadi Megapolitan 20 Juni 2025

    Rumahnya Digusur, Warga Kampung Gabus Minta Tolong Dedi Mulyadi Megapolitan 20 Juni 2025

    Rumahnya Digusur, Warga Kampung Gabus Minta Tolong Dedi Mulyadi
    Tim Redaksi
     
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Suryadi (65), warga Kampung Gabus, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, meminta pertolongan kepada Gubernur
    Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    usai tempat tinggalnya digusur beberapa waktu lalu.
    Rumah yang telah ditempati selama tujuh tahun digusur lantaran berdiri di atas bantaran saluran irigasi milik Perum Jasa Tirta (PJT).
    “Minta tolong saja, bagaimana baiknya,” kata Suryadi di Kampung Gabus, Jumat (20/6/2025).
    Setelah rumahnya digusur, Suryadi memilih bertahan di bekas rumahnya yang telah dibongkar dengan mendirikan tenda terpal berukuran 4 meter x 8 meter.
    Tenda tersebut berdiri di atas puing-puing rumah yang sebelumnya ia huni bersama empat anggota keluarganya.
    Ia mengaku terpaksa bertahan demi menjaga sisa-sisa aset miliknya, seperti kayu dan bambu, yang dikhawatirkan akan hilang jika ditinggal.
    Sementara itu, empat anggota keluarganya mengungsi ke sebuah rumah kontrakan setelah mendapat bantuan dari seorang dermawan.
    Suryadi mengaku tak berharap mendapat kompensasi dalam bentuk uang atas penggusuran rumahnya.
    Sebab, dia sadar bahwa dirinya mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya.
    Namun demikian, sebagai pemilih Dedi Mulyadi pada Pilkada Jawa Barat 2024, dia berharap mendapat tuah kebijakaaan dari orang nomor satu di Jawa Barat itu.
    Misalnya, seperti menyewakan tempat kontrakan. Mengingat, ia tak lagi punya tempat tinggal setelah rumahnya digusur.
    “Saya enggak minta (kompensasi), yang penting kami dikasih buat biaya kontrakan gitu,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 50 bangunan liar di sepanjang Jalan Kong Isah, Kampung Gabus, Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dibongkar pada Rabu (18/6/2025).
    Pembongkaran yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu diawali dengan pembacaan berita acara oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bekasi di hadapan warga.
    Dalam pembacaan berita acara disebutkan bahwa bangunan liar tersebut dibongkar karena berdiri di atas tanah milik Perum Jasa Tirta, sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air.
    Nantinya, lokasi tersebut akan dilakukan pembangunan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat.
    Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita menjelaskan, pembongkaran bangunan liar di Kampung Gabus atas perintah Dedi Mulyadi melalui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
    Perintah tersebut keluar tak lama setelah Dedi Mulyadi mengunjungi Kampung Gabus beberapa waktu lalu.
    “Ini didasari dari kunjungan Pak Gubernur, kemudian meminta kepada Pak Bupati untuk menertibkan bangunan yang ada di Srimukti,” ungkap Ganda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Taman Mahoni, empat CCTV dan lampu penerang sudah terpasang

    Di Taman Mahoni, empat CCTV dan lampu penerang sudah terpasang

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur sudah memasang kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV) dan lampu penerang di Taman Mahoni, Ciracas.

    “Kawasan Taman Mahoni juga sudah dipasang empat kamera pengawas (CCTV) dan dua lampu penerangan tambahan,” kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Timur, Dwi Ponangsera di Jakarta, Jumat.

    Dwi menyebutkan, penambahan dua lampu penerangan taman di Taman Mahoni ini menambah total lampu menjadi sepuluh. Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat untuk memastikan Taman Mahoni dalam keadaan nyaman.

    “Untuk memastikan keamanan di area taman, kami berkoordinasi dengan petugas keamanan wilayah (Garnisun) dan Satpol PP setempat,” ujar Dwi.

    Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto menyebutkan, pemasangan kamera CCTV di berbagai titik strategis dalam taman untuk memantau aktivitas dan mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan.

    Sehingga, kata dia, pengawasan taman dapat dilakukan secara terus-menerus, bahkan di luar jam kerja petugas patroli.

    Selain itu, CCTV juga dapat membantu mengidentifikasi pelaku vandalisme dan memberikan efek jera bagi mereka yang berniat merusak fasilitas taman.

    “Kehadiran CCTV dapat memberikan rasa aman bagi pengunjung taman, karena mereka merasa lebih diawasi dan terlindungi,” kata Kusmanto di Taman Makam Pangeran Jayakarta, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (17/6).

    Hal ini merespons adanya keluhan warga Kecamatan Ciracas yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperketat pengawasan dan penjagaan di Taman Mahoni, Kepala Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur untuk mencegah tindakan asusila.

    Adapun video sepasang remaja di Taman Mahoni viral diunggah akun Instagram @kabarcibubur24jam. Video tersebut menunjukkan perbuatan tidak layak yang dilakukan pada malam hari dan keadaan sepi.

    “Sepasang kekasih melakukan tindakan tidak senonoh di Taman Mahoni, Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, kejadian Rabu (11/06/25) sekitar pukul 22:20 WIB.

    Taman Mahoni cukup sering jadi tempat M3s*m dikarenakan cenderung sepi dan agak gelap,” tulis keterangan video Instagram @kabarcibubur24jam.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada larangan berbuat negatif di Taman Mahoni Jaktim

    Ada larangan berbuat negatif di Taman Mahoni Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Timur memasang spanduk (banner) berisi informasi larangan berbuat negatif di Taman Mahoni, Ciracas.

    “Kemarin sudah kita pasangi spanduk berisi informasi kepada pengunjung agar tidak melakukan hal yang tak semestinya dilakukan di area publik,” kata Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Timur, Dwi Ponangsera di Jakarta, Jumat.

    Dwi menyebutkan, spanduk berukuran 80×80 centimeter (cm) tersebut dipasang sebagai imbauan sekaligus peringatan bagi pengunjung di Taman Mahoni.

    Menurut Dwi, pemasangan spanduk dilakukan di lokasi strategis di area taman agar mudah dilihat dan dibaca para pengunjung Taman Mahoni.

    “Spanduk ini memuat informasi larangan berbuat asusila, membawa hewan peliharaan hingga membawa minuman keras. Jika ada yang melanggar maka dikenai sanksi tegas,” ujar Dwi.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur berkomitmen memperketat patroli di Taman Mahoni, Ciracas, karena maraknya tindakan asusila.

    “Saya sudah meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar melakukan pengawasan yang ketat, lebih banyak yang mengawasi, lebih baik,” kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto di Taman Makam Pangeran Jayakarta, Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa (17/6).

    Kusmanto juga meminta jajaran RT/RW, kelurahan dan kecamatan setempat untuk turut terlibat dalam pengamanan dan ketertiban di area publik, seperti taman untuk mencegah tindakan vandalisme dan pelanggaran lainnya.

    Selain itu, Pemkot Jakarta Timur juga akan menggencarkan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga taman dan memahami fungsi taman sebagai wadah interaksi dan rekreasi, bukan untuk dikotori dengan aksi yang tak pantas.

    Hal ini merespons viral di media sosial (medsos) video yang memperlihatkan sepasang remaja diduga melakukan tindakan asusila di Taman Mahoni.

    Video sepasang remaja di Taman Mahoni viral diunggah akun Instagram @kabarcibubur24jam. Video tersebut menunjukkan perbuatan tidak layak yang dilakukan pada malam hari dan keadaan sepi.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan Orang Padati Eksekusi Rumah Jalan Dr Soetomo 55 Surabaya, Arus Lalu Lintas Dialihkan

    Ratusan Orang Padati Eksekusi Rumah Jalan Dr Soetomo 55 Surabaya, Arus Lalu Lintas Dialihkan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan orang dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memadati Jalan dr Soetomo 55, Surabaya. Diketahui, hari ini, Kamis (19/06/2025)  juru sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengadakan eksekusi ketiga terhadap rumah di Jalan dr Soetomo 55.

    Pantauan Beritajatim.com, eksekusi ini membuat Jalan dr Soetomo sisi selatan arah ke Jalan Diponegoro ditutup total oleh pihak kepolisian. Para pengendara yang hendak melintas jalan dr Soetomo menuju Jalan Diponegoro dialihkan menuju Jalan Doktor Wahidin dan Jalan M.H Thamrin.

    Tampak petugas kepolisian, Satpol PP dan Dishub Kota Surabaya melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kemacetan. Sesekali, arus lalu lintas di lokasi terhenti dan macet karena volume kendaraan. Namun, keadaan tersebut tidak berlangsung lama.

    Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanti saat dikonfirmasi menjelaskan pihaknya mengerahkan 702 anggota untuk mengamankan jalannya eksekusi.

    “Ada 702 anggota gabungan untuk mengamankan eksekusi. Termasuk sejumlah petugas yang melakukan pengaturan jalan,” kata Rina.

    Diketahui, Tim kuasa hukum dari Handoko Wibisono, pemohon eksekusi atas objek sengketa rumah di Jalan Dr Soetomo nomor 55 Surabaya, meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.

    Hal ini disampaikan menyusul aksi penolakan yang dilakukan oleh massa dari organisasi Grib dan MAKI saat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berencana melaksanakan eksekusi pada Kamis (19/6/2025).

    “Kita berharap semua pihak menghormati proses hukum. Karena ini adalah pelaksanaan dari proses hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap,” kata Aris Priyono, tim kuasa hukum Handoko Wibisono.

    Sementara itu, kelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) tampak memenuhi kawasan Jalan Dr Soetomo, lokasi rumah yang akan dieksekusi. Mereka melakukan orasi dan meneriakkan penolakan atas eksekusi yang dilakukan PN Surabaya.

    Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satrio, menyatakan bahwa organisasinya akan terus melakukan perlawanan terhadap eksekusi tersebut. Ia menilai proses ini tidak mencerminkan keadilan dan menduga adanya praktik mafia tanah dalam kasus tersebut.

    “Kita akan terus melawan dan akan kita buktikan bahwa ada mafia tanah dibalik ini,” ujarnya. (ang/ian)

  • 3 Kala Dedi Mulyadi Buat Kecewa Warga Gabus Usai Kunjungan Diganti Pembongkaran… Megapolitan

    3 Kala Dedi Mulyadi Buat Kecewa Warga Gabus Usai Kunjungan Diganti Pembongkaran… Megapolitan

    Kala Dedi Mulyadi Buat Kecewa Warga Gabus Usai Kunjungan Diganti Pembongkaran…
    Editor
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Kunjungan Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    ke
    Kampung Gabus
    , Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, menyisakan kekecewaan untuk warga.
    Alih-alih membawa harapan, lawatan tersebut justru menjadi awal dari penggusuran 50 bangunan liar yang dihuni dan dimanfaatkan warga untuk tempat tinggal maupun usaha kecil.
    Rabu (18/6/2025), Satpol PP Kabupaten Bekasi membongkar bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang Jalan Kong Isah.
    Pembongkaran dilakukan karena bangunan tersebut menempati tanah milik Perum Jasa Tirta, BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air.
    Pemerintah daerah menyebut kawasan itu akan dinormalisasi dan dibangun fasilitas oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat.
    “Setelah penertiban akan melaksanakan normalisasi dari Perum Jasa Tirta, dari SDA Jawa Barat juga sama akan dilakukan pembangunan, kita juga dari pemerintah daerah juga sama,” kata Kepala Bidang Trantib Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ganda Sasmita, di lokasi.
    Pembongkaran ini merupakan perintah langsung Dedi Mulyadi, yang disampaikan melalui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang usai kunjungannya ke lokasi.
    “Ini didasari dari kunjungan Pak Gubernur, kemudian meminta kepada Pak Bupati untuk menertibkan bangunan yang ada di Srimukti,” ujar Ganda.
    Namun di balik alasan penataan ruang dan pengelolaan irigasi, suara warga justru mengandung kekecewaan mendalam.
    Salah satunya datang dari Irwansyah (51), pemilik warung kopi yang turut dibongkar. Ia merasa dikhianati oleh sosok pemimpin yang dulu ia pilih.
    “Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp1.000–Rp2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” kata Irwansyah dengan nada getir.
    Irwansyah mengaku terkejut pembongkaran dilakukan hanya beberapa hari setelah Dedi Mulyadi datang berkunjung.
    Ia menyayangkan tidak adanya pemberitahuan langsung saat gubernur hadir di tengah warga.
    “Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” sindir Irwansyah.
    Ia juga mengklaim mayoritas warga yang bangunannya digusur adalah pendukung Dedi Mulyadi saat pemilihan lalu.
    Rasa kecewa itu pun membekas dalam harapan agar sang gubernur tidak melanjutkan masa jabatan lebih dari satu periode.
    “Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ihklasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” imbuhnya.
    Sementara itu, Camat Tambun Utara, Najmuddin, memberikan sedikit ruang harapan kepada warga.
    Menurutnya, warga tetap bisa berdagang di lokasi yang sebelumnya digunakan, asalkan tidak mendirikan bangunan permanen.
    “Kalau untuk berdagang selagi itu bermanfaat silakan saja, enggak dilarang. Yang enggak boleh itu dibangun bangunan permanen,” kata Najmuddin.
    (Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.