Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Pengemis Bawa Uang Rp 5,7 Juta Saat Dirazia Satpol PP Gorontalo

    Pengemis Bawa Uang Rp 5,7 Juta Saat Dirazia Satpol PP Gorontalo

    Viral di media sosial pengemis bernama Lutfi Haryono di Kota Gorontalo saat terjaring razia Satpol PP. Pasalnya, Lutfi ketahuan mengantongi uang tunai senilai Rp 5,7 juta.

    Uang tersebut terdiri dari pecahan Rp 2.000 – Rp 10.000. Uang diletakan di dalam kantong plastik.

    Tonton video 20Detik lainnya, klik di sini!

  • Seorang YouTuber Dikepung Warga Usai Viralkan Bangunan Liar di Babelan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Juli 2025

    Seorang YouTuber Dikepung Warga Usai Viralkan Bangunan Liar di Babelan Megapolitan 5 Juli 2025

    Seorang YouTuber Dikepung Warga Usai Viralkan Bangunan Liar di Babelan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Seorang YouTuber berinisial AF dikepung warga setelah mengunggah konten tentang
    bangunan liar
    (bangli) di Jalan Pulo Timaha, Kecamatan
    Babelan
    , Kabupaten
    Bekasi
    . Insiden itu terjadi pada Jumat (4/7/2025). Video itu kemudian viral di media sosial.
    Berdasarkan video yang diterima
    Kompas.com
    , puluhan warga tampak mengepung AF di depan sebuah minimarket. Sejumlah pria dan wanita dalam video itu terlihat meluapkan kemarahan mereka terhadap AF.
    Mereka mempertanyakan tujuan AF membuat konten yang memviralkan bangunan liar di lingkungan mereka.
    Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi, AKBP Agta Bhuana Putra, mengonfirmasi kejadian tersebut.
    Ia mengatakan insiden terjadi bertepatan dengan kunjungan Satpol PP Kabupaten Bekasi yang sedang menyampaikan surat pemberitahuan kedua terkait rencana pembongkaran bangli pekan depan.
    “Pada saat kegiatan penyampaian surat pemberitahuan kedua, datang seorang YouTuber AFA Chanel atas nama AF,” kata Agta saat dikonfirmasi, Sabtu (5/7/2025).
    Warga yang melihat kehadiran AF langsung bereaksi. Mereka menganggap konten tersebut menyudutkan pemilik bangunan liar yang tinggal di bantaran sungai.
    “Warga marah dan meminta video yang viral tersebut dihapus oleh yang bersangkutan dan meminta untuk mengklarifikasi,” imbuh Agta.
    Secara terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Surya Wijaya menjelaskan, surat pemberitahuan itu merupakan langkah awal sebelum dilakukan pembongkaran terhadap sekitar 400 bangunan liar pada Rabu (9/7/2025).
    Meski demikian, Pemkab Bekasi masih memberikan kesempatan kepada warga untuk membongkar bangunan mereka secara mandiri.
    “Harapan kami, warga bisa membongkar sendiri bangunannya sebelum kami lakukan pembongkaran paksa. Ini demi kebaikan bersama,” kata Surya dalam keterangannya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satpol PP Jakpus tingkatkan pengamanan di kawasan Monas

    Satpol PP Jakpus tingkatkan pengamanan di kawasan Monas

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat meningkatkan pengamanan di kawasan Monumen Nasional (Monas) pada masa libur sekolah untuk mengantisipasi maraknya pedagang kaki lima.

    “Kami menambah personel untuk pengawasan di sekitar Monas,” kata Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat Tumbur Parluhutan Purba saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, ditingkatkannya pengamanan di kawasan Monas dikarenakan jumlah pengunjung membludak selama libur panjang sekolah sehingga banyak pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan momentum tersebut.

    Purba mengatakan, untuk memastikan kerapian sekitar Monas, petugas yang sebelumnya hanya satu regu berisi enam orang, menjadi empat regu yang siaga.

    “Sehingga total anggota satpol PP yang berjaga di kawasan Monas menjadi 24 personel,” ujarnya.

    Ilustrasi – Penertiban PKL Monas Anggota Satpol PP menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di dalam pelataran Monumen Nasional (Monas). (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma) (Ist)

    Ia menambahkan bahwa penambahan personel di kawasan Monas untuk mengantisipasi terjadinya keributan seperti beberapa waktu lalu antara petugas dan sejumlah PKL.

    Purba mengatakan, pada Rabu (2/7) sekitar jam 15.30 WIB petugas berupaya menghalau dan mengimbau kepada para PKL yang berjualan di sekitar kawasan Monas Pintu Pertamina.

    Akan tetapi, kata dia, pedagang melakukan perlawanan sehingga memicu ketegangan antara petugas dan PKL yang mengakibatkan saling dorong dan adu mulut.

    “Para pedagang membubarkan diri menuju kolong Taman Perwira, karena para pedagang berkumpul di lokasi tersebut kemudian di lakukan penghalauan kembali di kolong tersebut dengan persuasif,” kata dia.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhir Kisah Tumini Tinggali Ponten di Surabaya, Tak Lagi Bisa Berharap pada Lembaran Rp 2.000 dari Warga
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        4 Juli 2025

    Akhir Kisah Tumini Tinggali Ponten di Surabaya, Tak Lagi Bisa Berharap pada Lembaran Rp 2.000 dari Warga Surabaya 4 Juli 2025

    Akhir Kisah Tumini Tinggali Ponten di Surabaya, Tak Lagi Bisa Berharap pada Lembaran Rp 2.000 dari Warga
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Nasib seseorang bisa berubah dalam sehari. Itulah yang dirasakan perempuan berusia 47 tahun bernama
    Tumini
    .
    Sejak sebuah akun mengunggah video
    ponten
    umum yang dia kelola selama belasan tahun viral, dia mendapat kritik keras karena menggunakan ponten umum sebagai tempat tinggal.
    Sepanjang hari, dia lebih banyak menghabiskan waktu di bangunan 4×3 meter itu.
    Hanya duduk di pelataran ponten yang bertangga, menikmati hembusan angin dari rimbunnya pohon angsana.
    Bangunannya masih kokoh, atapnya terbuat dari besi tebal antibocor, tiang penyangga juga berbahan besi. Hanya saja, catnya yang pudar dan lusuh karena banyak debu yang menempel.
    Di samping pintu, ada kaca yang dipasang. Sementara itu, satu sisi dinding menghitam bekas api kompor yang menempel sehingga nampak kotor.
    Tempat ini hanya berjarak lima meter dari rel kereta api yang berangkat dari Stasiun
    Wonokromo

    Surabaya
    , seberangnya.
    Baginya, deru mesin dan suara roda gigi yang berputar justru membuatnya lebih tenang.
    “Saya tuh gak pernah jalan-jalan, kalau banyak pikiran, pasti ke sini, jadi merasa tenang meskipun ya duduk-duduk saja,” kata Tumini, Jumat (4/7/2025).
    Pemasukannya menyambung hidup dari lembar demi lembar nominal Rp 2.000 yang dibayar oleh warga yang menggunakan ponten umum ini.
    Ponten
    umum tetapi yang menggunakan diminta bayar, inilah yang membuat sebagian orang geram padanya.
    Menurut Tumini, 15 tahun lalu, Perum Jasa Tirta membangun ponten di atas lahan Taman Lumumba agar warga tak sembarang buang air di Sungai Jagir yang akan dikelola menjadi air bersih. Karena dulunya tempat ini kawasan kumuh.
    Suaminya, Manan yang saat itu bekerja sebagai hansip dipercaya Jasa Tirta untuk menjaga ponten. Kemudian, terjadi perjanjian Tumini dengan Perum Jasa Tirta.
    Ada biaya sewa yang dibayar Tumini setiap tahunnya sebesar Rp 1 juta sebagai bentuk pengamanan lahan agar tidak diakui dan dibuat bangunan lain.
    Tiga tahun berselang, 2013, suaminya berpulang dan dia melanjutkan mengelola ponten umum ini bersama ibunya, Taspiyah (72).
    Selama belasan tahun, dia memasang dan membayar listrik dan pompa air secara mandiri.
    Itulah yang menjadikan alasan dia menyewakan ponten umum bagi siapa saja yang menggunakan.
    “Meskipun hasilnya tidak seberapa, tapi ada pemasukan sedikit-sedikit. Kalau kita beli sesuatu dari kerja sendiri tanpa minta ke anak itu lebih lega,” ungkapnya.
    Bekerja hanya dengan menyewakan ponten umum untuk warga cukup buat makan sehari-hari. Dia kadang harus memutar uang dan menutup utang tagihan listrik-pompa air.
    “Tapi kalau sudah tanggal 20 mumet kepalanya karena waktunya bayar tagihan, jadi nyari-nyari, kadang utang. Uang ponten ini ya cukup buat makan saja, yang penting bisa muter,” kata Tumini. 
    Terkadang, dia juga dibantu oleh tetangganya yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen untuk membantu mengecat tembok ponten atau kalau ada yang rusak.
    “Kalau ada perbaikan dibantu tetangga, dia biasanya ngamen. Baik banget orangnya, kadang bantu ngecat dinding yang tinggi, dikasih rokok gitu mau aja,” ucap perempuan asal Jombang ini.
    Namun, karena belakangan pontennya semakin sepi, akhirnya ia membuka warung kopi sederhana di pelataran ponten untuk menambah pemasukan. Kompor dan lemari pun tiba-tiba memenuhi.
    Supaya perabotnya tak dicuri, ibunya, Taspiyah kadang malam hari tidur di sini untuk menjaga karena ponten dibangun secara terbuka, tanpa pintu utama.
    Namun, langkah ini justru yang membuatnya terusir.
    Fasilitas umum, tetaplah fasilitas umum, tidak boleh diperuntukkan untuk tempat tinggal. 
    Pihak kelurahan, kecamatan dan Pemerintah Kota Surabaya tegas melarang memanfaatkan fasum sebagai hunian dan pengguna tidak perlu membayar.
    Akhirnya, dia harus membawa pulang seluruh perabotnya dan mencari pekerjaan lain. Namun, dia mengaku legawa. 
    “Padahal sebelum ramai-ramai (viral) saya mau ngecat ponten jadi warna putih biar kelihatan bersih. Tapi ya mau gimana lagi,” kata Tumini. 
    Dia dijanjikan pemerintah setempat dengan ganti gerobak untuk usaha. Gerobak itu belum sampai ke tangannya, tetapi dia sudah berangan-angan untuk menjual gorengan.
    “Bisa nanti jual gorengan, karena kalau di depan rumah sepertinya ramai. Banyak orang yang nyari kalau pagi-pagi. Kalau jual di pinggir jalan, saya takut digusur Satpol PP,” ucap Tumini. 
    Saat ditanya mengapa tak mencari pekerjaan lain, Tumini pasrah cenderung menolak. Alasannya, lapangan pekerjaan semakin sempit, anaknya beberapa kali mengalami PHK.
    “Lagian juga siapa yang menerima kerja sama orang yang sudah tua seperti ini,” katanya. 
    Dia juga mengaku selama ini tidak pernah mendapat bantuan sosial dari pemerintah selain saat pandemi Covid-19. “Semoga saja ada bantuan dan gerobaknya jadi,” ucap Tumini. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Guru Honorer yang Tawari "Jalur Khusus" SPMB Depok Bergerak Sendiri Hendak Tipu Korban
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Juli 2025

    Guru Honorer yang Tawari "Jalur Khusus" SPMB Depok Bergerak Sendiri Hendak Tipu Korban Megapolitan 4 Juli 2025

    Guru Honorer yang Tawari “Jalur Khusus” SPMB Depok Bergerak Sendiri Hendak Tipu Korban
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com 
    – Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengatakan, 
    guru honorer
    yang ditangkap karena diduga melakukan praktik jual beli kursi saat sistem penerimaan murid baru (SPMB) tingkat SMP di Depok tak berkaitan dengan panitia SPMB. 
    “Dia berdiri sendiri, dia tidak berkorelasi dengan panitia SPMB. Karena sudah kita periksa, sudah kita cek, ya enggak ada,” ucap Chandra saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (4/7/2025).
    Chandra menjelaskan, aksi jual beli kursi itu dapat digagalkan lantaran korban langsung melaporkan hal tersebut ke relawan tim pemenangan Wali Kota Depok Supian Suri dan Chandra saat Pilkada 2024.
    Aduan ini dijadikan umpan untuk menjebak pelaku sebelum kemudian diciduk polisi. 
    “Dia menawarkan kepada orangtua siswa untuk bangku kursi di SMP negeri tertentu,” ungkapnya.
    Chandra memastikan, pelaku bukan aparatur sipil negara (ASN), melainkan tenaga honorer. Dia menyebut, aksi pelaku merupakan upaya penipuan.
    Sebab, katanya, tak ada praktik jual beli kursi dalam SPMB 2025 di Depok. 
    “Jadi intinya bahwa praktk jual beli ini tidak ada, tidak terjadi seperti itu. Yang ada adalah praktik penipuan yang dilakukan oknum guru kepada orangtua murid,” ujar Chandra.
    “Kenapa demikian? Karena proses yang terjadi itu sama sekali tidak terkait dengan kepanitiaan SPMB,” sambungnya.
    Saat ini, izin mengajar tenaga honorer itu sudah dinonaktifkan sementara, bersamaan dengan penyelidikan Inspektorat Kota Depok.
    Sebelumnya diberitakan, seorang oknum guru honorer ditangkap karena diduga melakukan praktik jual-beli bangku saat SPMB tingkat SMP di Sukmajaya, Kota Depok.
    Pelaku ditangkap pada saat operasi tangkap tangan (OTT) oleh personel Satpol PP pada akhir Juni 2025 lalu.
    “Dia (oknum) menawarkan kepada orangtua siswa untuk bangku kursi di SMP negeri tertentu,” kata Chandra Rahmansyah.
    Kasus ini terungkap setelah salah seorang wali murid mengaku ditawari membeli bangku di salah satu SMP negeri di Depok oleh oknum tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KAI bongkar bangunan liar di Karawang dan amankan aset Rp39 miliar 

    KAI bongkar bangunan liar di Karawang dan amankan aset Rp39 miliar 

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta bersama Pemerintah Kabupaten Karawang membongkar bangunan liar di atas lahan PT KAI di area terbuka (emplasemen) Stasiun Karawang dengan nilai aset Rp39 miliar.

    “KAI Daop 1 Jakarta mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Karawang untuk menata Karawang menjadi lebih baik lagi dan lebih maju,” ujar Deputi 2 PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, Dedy Hendrady di Jakarta, Kamis.

    Penertiban dilakukan di dua lokasi, yakni Taman Ade Irma atau Taman Bencong (KM 61+300 sampai KM 61+650) dengan luas lahan sekitar 7.704 meter persegi (m²). Aset itu senilai Rp18.119.808.000. Di lokasi itu dibangun 10 kios dan 31 bangunan liar.

    Lokasi lainnya, yakni eks lahan kerja sama operasi (KSO) di KM 62+700 hingga KM 63+100) dengan luas lahan sekitar 8.984 m² dan nilai aset Rp21.130.368.000.

    Lahan tersebut dimanfaatkan oleh sekitar 60 penghuni sebagai hunian dan kios tanpa perikatan hukum. Lokasi ini terindikasi digunakan untuk aktivitas negatif seperti prostitusi, perjudian serta peredaran minuman keras.

    Kegiatan penertiban atau pembongkaran bangunan liar menjadi bagian dari upaya menata kawasan perkotaan yang lebih tertib, aman dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.

    Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengatakan, pembongkaran bangunan liar melibatkan ratusan personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan dan petugas PT KAI.

    Pembongkaran tersebut, menurut dia, telah melalui verifikasi terhadap status kepemilikan dan pemanfaatan lahan.

    Sedikitnya, terdapat 70 bangunan yang dirobohkan. Pembongkaran tersebut bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukannya.

    Adapun pedagang yang membuka lapak di sana kebanyakan tidak mengetahui area tersebut adalah area penghijauan.

    “Mereka (pedagang) membangun dan menempati tanpa ada dasar hukum yang jelas. Proses pembongkaran juga berlangsung kondusif,” ujar Aep.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 8
                    
                        Diusir dari Ponten Umum, Tumini: Uang Listrikku Tolong Ganti, Pasangnya Dulu Rp 1 Juta 
                        Surabaya

    8 Diusir dari Ponten Umum, Tumini: Uang Listrikku Tolong Ganti, Pasangnya Dulu Rp 1 Juta Surabaya

    Diusir dari Ponten Umum, Tumini: Uang Listrikku Tolong Ganti, Pasangnya Dulu Rp 1 Juta
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com

    Tumini
    (47), warga Kelurahan
    Ngagel
    ,
    Surabaya
    ,
    Jawa Timur
    berharap menerima
    ganti rugi
    pemasangan listrik dan sumur setelah diminta meninggalkan ponten umum.
    Sejak 2010, Tumini dan keluarganya menyewakan ponten umum di Taman Ngagel Tirto, Surabaya.
    Dia juga menjadikan ponten milik Jasa Tirta tersebut sebagai tempat tinggal.
    Namun, sejak viral pada Rabu (2/7/2025) kemarin, Pemkot Surabaya dan jajaran terkait melakukan sterilisasi.
    Perabot Tumini yang berada di ponten dikembalikan ke rumah.
    Pemerintah setempat melarang tempat umum tersebut digunakan sebagai hunian, dan pihak kelurahan meminta agar masyarakat yang menggunakan toilet tidak membayar karena merupakan bagian dari fasilitas umum.
    “Tadi Pak Lurah ke sini, katanya enggak boleh lagi, minta digratiskan,” kata Tumini saat ditemui
    Kompas.com
    , Kamis (3/7/2025).
    Tumini tak menampik bahwa ponten umum tidak diperuntukkan untuk hunian. Oleh karena itu, dia bersedia meninggalkan tempat tersebut. 
    Namun, dia berharap mendapat ganti rugi.
    “Kalau sudah enggak boleh, tidak apa-apa. Tapi maksud saya, listrikku diganti, pasangnya dulu 1 juta, pompa air dulu 1,5 juta, dan sumur sekitar Rp 750.000,” ujar dia. 
    Tumini mengaku bahwa dia memasang listrik, pompa air, dan membangun sumur sedalam 17 meter sejak awal dia kelola pada tahun 2010.
    Jika harapan tersebut dipenuhi, uang ganti rugi rencananya digunakan untuk menyambung hidup dan membayar utang.
    “Kalau bisa, kan uangnya bisa buat tambahan untuk usaha nanti. Karena saya masih punya pinjaman harian,” kata Tumini.
    Sebelumnya, Camat Wonokromo, Maria Agustin Yuristina menyebut akan memberikan bantuan gerobak dan modal sebagai ganti pekerjaan.
    Tumini juga meminta tempat untuk menjalankan usahanya.
    Sebab, jika berjualan di sembarang tempat, dia rawan ditertibkan oleh Satpol PP.
    “Saya sudah sampaikan ke Pak Lurah. Katanya akan dipikir-pikir. Karena kalau bantuan rombong, katanya ada warga yang malah dijual dua bulan setelahnya. Tapi kan tidak semua gitu. Saya sangat butuh kerjaan. Kalau dijual, saya dapat penghasilan dari mana?” katanya. 
    Sementara itu, Lurah Ngagel, Juanedi mengatakan bahwa Tumini belum menyampaikan permintaan ganti rugi kepadanya secara langsung, sehingga belum bisa memberikan keputusan.
    “Ya, namanya harapan orang kan. Tapi mohon maaf kalau informasi itu nggak ada disampaikan ke kami,” kata Junaedi.
    Pihak kelurahan telah melakukan pendekatan dengan Tumini agar tidak menjadikan ponten sebagai tempat tinggal.
    Pihak kelurahan menawarkan Tumini bisa mendapatkan pendapatan untuk tempat usaha melalui program pemberdayaan UMKM di kelurahan.
    “Kami ada pemberdayaan UMKM. Kadang kami punya
    event
    , kalau mau ikut, silakan. Atau pas senam lansia di Taman Asreboyo, ibunya bisa jualan di situ, silakan,” katanya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Camat Wonokromo: Perabotan Milik Tumini Sudah Dikosongkan dari Ponten Umum
                        Surabaya

    6 Camat Wonokromo: Perabotan Milik Tumini Sudah Dikosongkan dari Ponten Umum Surabaya

    Camat Wonokromo: Perabotan Milik Tumini Sudah Dikosongkan dari Ponten Umum
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menertibkan,
    ponten umum
    yang berada di Taman Lumumba, Ngagel, Wonokromo.
    Setelah ramai lokasi tersebut menjadi tempat tinggal.
    Camat Wonokromo
    , Maria Agustin Yuristina membenarkan, terkait kabar ponten umum di wilayahnya yang ditinggali oleh sekeluarga.
    Dia juga sudah mengingatkan agar mereka segera pindah.
    “Beliau menempati ponten ini sekitar 15 tahun yang lalu, sejak 2010. Beliaunya kooperatif sadar ini adalah fasilitas umum yang harus dikosongkan,” kata Maria, Kamis (3/7/2025).
    Maria menyebut, proses pengosongan perabotan yang ada di dalam bangunan tersebut, dilakukan oleh petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya.
    Selanjutnya, petugas langsung memindahkan sejumlah barang milik keluarga penghuni ponten umum tersebut, ke tempat tinggal aslinya yang berada di Kecamatan Wonokromo.
    “Untuk bangunannya kami kembalikan kepada pemilik, yang kebetulan dulu melakukan inisiasi pembangunan (ponten umum) dan akan segera kami selesaikan sesuai ketentuan,” ujarnya.
    Selain itu, kata Maria, pihaknya berencana memberi bantuan kepada keluarga tersebut.
    Dengan tujuan, penghuni ponten bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan lainnya.
    “Kami lakukan pendekatan, apa yang dapat kami lakukan supaya dapat mensupport ekonomi keluarganya. Yang bersangkutan menyampaikan berfikir dulu untuk memulai usaha,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Maria meminta, kepada masyarakat langsung melapor apabila mengetahui informasi serupa.
    Dengan demikian, dia bisa mendatangi untuk menyelesaikannya.
    “Sebagai masyarakat Surabaya mari kita bersama jaga keindahan dan taati peraturan yang ada di Kota Surabaya ini,” ucapnya.
    “Jika ada masyarakat yang mengetahui aktivitas serupa atau aktivitas negatif lainnya, dapat hubungi perangkat wilayah setempat baik kecamatan dan kelurahan, segera kami tindaklanjuti,” tambahnya.
    Diberitakan sebelumnya, Tumini dan ibunya menjadi perbincangan warganet karena diduga menjadikan ponten umum sebagai tempat tinggal.
    Tumini menceritakan, bahwa ia hanya meneruskan pekerjaan suaminya yang sudah dilakoni sejak 2010 karena diminta oleh Jasa Tirta.
    “Jasa Tirta yang nyuruh ngelola tempat ini ke suami. Karena sudah almarhum tahun 2013, saya yang meneruskan,” kata Tumini kepada Kompas.com, Rabu (2/7/2025).
    Sebelum mengelola ponten, suami Tumini bekerja sebagai hansip kecamatan dan mengenal sejumlah pengurus kelurahan sehingga berujung dia diminta menjaga ponten. Sementara Tumini menjaga parkiran becak.
    “Dulu ada 400 becak yang bisa parkir ini. Terus sejak era Bu Risma (Walikota Surabaya 2010-2020) diubah jadi taman,” ungkapnya.
    Pihak Jasa Tirta resah, karena warga kerap buang air dan kotoran lain ke Sungai Jagir. Sebab air sungai ini akan dikelola menjadi air bersih. Sehingga dibangun lah ponten umum.
    Karena menjadikan ponten umum sebagai ladang pekerjaan, Tumini akhirnya membayar sewa ke Jasa Tirta sekitar Rp1 juta per tahun.
    “Sebenarnya ya bahasanya bukan sewa, seperti uang rokok gitu karena tidak ditargetkan berapa gitu. Karena buat sandang pangan, ya gimana ya,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Farhan Sebut Dedi Mulyadi Usulkan Teras Cihampelas Peninggalan Ridwan Kamil Dibongkar
                        Bandung

    5 Farhan Sebut Dedi Mulyadi Usulkan Teras Cihampelas Peninggalan Ridwan Kamil Dibongkar Bandung

    Farhan Sebut Dedi Mulyadi Usulkan Teras Cihampelas Peninggalan Ridwan Kamil Dibongkar
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com

    Wali Kota Bandung
    ,
    Muhammad Farhan
    , mengatakan bahwa pedestrian di atas Jalan Cihampelas, yang dikenal dengan nama
    Teras Cihampelas
    , diusulkan untuk dilakukan langkah pelepasan aset.
    “Untuk Teras Cihampelas itu ada yang menyarankan agar dilakukan pelepasan aset,” kata Farhan saat ditemui di Bandara Husein Sastranegara, Rabu (2/7/2025).
    Ditanya lebih detail terkait pelepasan aset, Farhan memastikan bahwa Teras Cihampelas, yang telah menghabiskan anggaran Rp 48,5 miliar untuk pembangunannya, tidak akan dijual ataupun disewakan, tetapi dibongkar.
    “Dijual enggak mungkin, disewakan enggak mungkin. Nah, itu (dibongkar). Namun, proses pelepasan aset memang tidak semudah itu,” ujarnya.
    Farhan mengatakan bahwa usulan
    pembongkaran
    skywalk Teras Cihampelas, yang dibangun pada masa Wali Kota Bandung
    Ridwan Kamil
    , datang dari
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat
    .
    “Kemungkinan (dibongkar), tetapi itu baru usul dari Pak Gubernur (
    Dedi Mulyadi
    ), saya mesti menjalani dulu proses administrasi yang tidak sederhana dan panjang,” katanya.
    Farhan pun akan berupaya mencari kejelasan apakah memungkinkan untuk melakukan pembongkaran Teras Cihampelas.
    “Bahwa ada wacana ataupun saran dari Pemerintah Provinsi agar dilepaskan atau ada upaya pelepasan aset
    gitu
    , kami akan jajaki kemungkinan secara hukumnya,” ucapnya.
    Menurut Farhan, pembongkaran Teras Cihampelas harus melewati diskusi, perizinan, serta proses politik yang cukup panjang.
    Untuk itu, selama belum ada kepastian pembongkaran, Pemerintah Kota Bandung akan melakukan perbaikan di Teras Cihampelas.
    “Sambil menunggu usulan-usulan lainnya, karena saya mesti bicara dengan DPRD, saya mesti bicara dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang akan kami lakukan satu, Satpol PP standby 24 jam untuk keamanan,” ucapnya.
    “DSDABM akan memperbaiki toilet, membersihkan segala macam vandalismenya. Kemudian dari Dinas Perhubungan akan memasang penerangan jalan lingkungan plus pedestrian di bawah sehingga tidak gelap dan (bau) asam,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10
                    
                        Tantang Rapikan Jalan Cihampelas, Dedi Mulyadi: Sempit dan Bau Asam, Farhan Berani, tetapi…
                        Bandung

    10 Tantang Rapikan Jalan Cihampelas, Dedi Mulyadi: Sempit dan Bau Asam, Farhan Berani, tetapi… Bandung

    Tantang Rapikan Jalan Cihampelas, Dedi Mulyadi: Sempit dan Bau Asam, Farhan Berani, tetapi…
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , menantang
    Wali Kota Bandung
    ,
    Muhammad Farhan
    , untuk menertibkan dan merapikan kembali
    Jalan Cihampelas
    .
    Dedi Mulyadi mengatakan, keberadaan pedestrian
    Teras Cihampelas
    yang membentang di atas Jalan Cihampelas justru membuat jalan yang dulunya terkenal sebagai pusat
    jeans
    di Kota Bandung terlihat semerawut dan macet.
    “Pak Wali Kota harus merapikan Jalan Cihampelas karena jalannya menyempit dan bau
    haseum
    (asam),” kata Dedi saat bersama Farhan di Bandara Husein Sastranegara Bandung, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu (2/7/2025).
    Dedi mengatakan, Farhan harus berani menertibkan Jalan Cihampelas meski di atasnya terdapat bangunan Teras Cihampelas yang merupakan bangunan monumental peninggalan Wali Kota Bandung sebelumnya,
    Ridwan Kamil
    .
    “Pak Wali Kota ini saya lihat pemberani, tetapi ada sedikit takutnya,” ujar Dedi sambil tertawa.
    Sementara itu, di hadapan Dedi Mulyadi, Farhan mengaku siap untuk merapikan dan menertibkan kembali Jalan Cihampelas.
    “Siap, Pak Gubernur, sekarang lagi proses,” akunya.
    Farhan mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Bandung tengah melakukan perbaikan-perbaikan ornamen atau fasilitas yang rusak di Teras Cihampelas.
    Selain itu, Pemkot Bandung juga akan melakukan pengamanan di Teras Cihampelas.
    “Yang akan kami lakukan satu, Satpol PP itu
    standby
    24 jam untuk keamanan. DSABM akan memperbaiki toilet, membersihkan segala macam vandalisme,” ucapnya.
    “Kemudian dari Dinas Perhubungan akan memasang penerangan jalan lingkungan plus pedestrian di bawah sehingga tidak gelap dan
    haseum
    (bau asam),” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.