Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Manusia silver dan pak ogah berhasil kabur saat razia PMKS di Jaktim

    Manusia silver dan pak ogah berhasil kabur saat razia PMKS di Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Dua orang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) jenis manusia silver dan Pak Ogah berhasil kabur saat razia di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu.

    Petugas gabungan terdiri dari Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) Suku Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri menggelar razia PMKS sekitar pukul 15.00 WIB.

    Saat petugas gabungan bergerak menuju kawasan Pulomas, ditemukan pak ogah yang sedang mengatur lalu lintas. Namun, pria tersebut kabur ke gang kecil dan berhasil melarikan diri dari kejaran petugas.

    Razia berlanjut ke kawasan Jalan Cipinang Batas Timur. Di lokasi itu, petugas menemukan seorang manusia silver yang sedang melancarkan aksinya di lampu merah.

    Manusia silver tersebut kabur lebih dulu saat mengetahui kedatangan petugas. Tim gabungan sempat mengejar, tetapi kehilangan jejak.

    “Kabur tadi ada pak ogah dan manusia silver. Karena memang aksesnya sulit, mereka lebih dulu melihat kita jadi kabur,” kata Kepala Satpol PP Kecamatan Pulo Gadung Andik Sukaryanto di sela-sela razia PMKS.

    Selain itu, razia PMKS juga berlangsung di lampu merah Jalan Perintis Kemerdekaan. Di sana, petugas kembali menangkap dua orang yang diduga preman.

    Ketika dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dan langsung dimasukkan ke dalam mobil.

    Adapun aksi razia PMKS tersebut dilakukan secara berkala untuk menjaga ketertiban umum di wilayah Jakarta Timur. Aksi ini berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam penanganan jangka panjang.

    “Ini memang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan serentak di seluruh kecamatan se-Jakarta Timur,” ucap Andik.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamen berusaha kabur dari Kantor Kecamatan usai terjaring razia

    Pengamen berusaha kabur dari Kantor Kecamatan usai terjaring razia

    Jakarta (ANTARA) – Seorang pengamen berusaha melarikan diri dari Kantor Kecamatan Pulogadung usai terjaring razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu.

    Petugas gabungan terdiri dari Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) Suku Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polri menggelar razia PMKS sekitar pukul 15.00 WIB.

    Saat petugas gabungan bergerak menuju perempatan Jatinegara Kaum, ditemukan seorang pengamen. Pria berbaju putih dengan celana hitam pendek dan membawa gitar langsung melarikan diri saat melihat petugas datang.

    Aksi pelarian itu nyaris berujung celaka karena dia terpeleset dan jatuh di trotoar saat mencoba menghindari kejaran petugas. Untungnya, saat itu kondisi lalu lintas dalam keadaan lampu merah.

    Petugas juga sempat terjatuh lalu langsung menangkap pengamen kembali. Setelah diamankan, pengamen tersebut dibawa bersama PMKS lainnya ke kantor Kecamatan Pulogadung menggunakan motor untuk didata dan menunggu proses lebih lanjut.

    Namun, tanpa diduga saat berada di lingkungan kantor kecamatan, pengamen itu kembali mencoba melarikan diri saat petugas lengah.

    “Mau kabur kemana, gerbang tertutup, sudah di kantor kecamatan masih aja kabur,” kata Kepala Satpol PP Kecamatan Pulo Gadung Andik Sukaryanto sambil menertawakan pengamen yang sedang berupaya kabur di Kantor Kecamatan Pulogadung.

    Selain itu, razia PMKS juga berlangsung di lampu merah Jalan Perintis Kemerdekaan. Di sana, petugas kembali menangkap dua orang yang diduga preman.

    Ketika dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dan langsung dimasukkan ke dalam mobil.

    Aksi melarikan diri juga terjadi oleh “Pak Ogah” di kawasan Pulomas. PMKS tersebut berhasil ditangkap atas bantuan para pelajar yang sedang melintas.

    Adapun aksi razia PMKS tersebut dilakukan secara berkala untuk menjaga ketertiban umum di wilayah Jakarta Timur. Aksi ini berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam penanganan jangka panjang.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kebakaran di Muara Baru Jakarta Utara, 1 Orang Meninggal Dunia – Page 3

    Kebakaran di Muara Baru Jakarta Utara, 1 Orang Meninggal Dunia – Page 3

    “Kerugian akibat kebakaran masih dalam proses pendataan petugas,” ujar Yohan.

    Saat ini proses pemadaman telah selesai dilakukan dengan melibatkan petugas gabungan, yakni delapan Unit Disgulkarmat, P2B BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Personil Polsek dan Personil Koramil.

  • Satpol PP Jakbar jaring lima orang PSK di Jalan Tubagus Angke

    Satpol PP Jakbar jaring lima orang PSK di Jalan Tubagus Angke

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) menjaring lima orang pekerja seks komersial (PSK) di kawasan Jalan Tubagus Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pada Sabtu dini hari.

    Selain PSK, petugas juga menjaring sebanyak 11 orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yakni gelandangan dan pengemis.

    “Total ada 16 PPKS yang kami jaring, lima diantaranya PSK,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Barat, Agus Irwanto kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Agus menuturkan, razia ini digelar dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dan sebagai respons aduan warga yang resah terhadap keberadaan PSK.

    “Kami harapkan masyarakat juga ikut memberikan dukungan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Jakarta Barat,” kata Agus.

    Dalam razia yang digelar, petugas menyasar sejumlah lokasi di wilayah Jakarta seperti kawasan Cengkareng sampai Grogol Petamburan.

    Agus menyampaikan, kegiatan ini menyasar seluruh PPKS mulai dari gelandangan, pengemis, sampai manusia gerobak.

    “Ada tiga gerobak pedagang yang ditinggal di tempat, sudah kita amankan,” kata Agus.

    Belasan PPKS itu pun kemudian dibawa ke panti sosial untuk dilakukan pembinaan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala Satpol PP tanggapi soal sidak perpustakaan jalanan di Blok M

    Kepala Satpol PP tanggapi soal sidak perpustakaan jalanan di Blok M

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Satriadi Gunawan angkat bicara terkait viralnya sidak Perpustakaan Jalanan di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan.

    Menurut Satriadi, gelaran kegiatan Perpustakaan Jalanan di fasilitas umum trotoar walaupun dengan maksud dan tujuan yang baik, namun tetap melanggar aturan.

    “Selain melanggar Perda Ketertiban Umum, dapat berpotensi menimbulkan kerumunan dan mengganggu kepentingan masyarakat lainnya,” kata Satriadi di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, Satriadi mengatakan Perpustakaan Jalanan dengan akun media sosial @perpusjalanan.jkt bisa dikategorikan sebagai perpustakaan masyarakat atau komunitas karena diselenggarakan oleh masyarakat.

    Ia pun Perpustakaan Jalanan Jakarta dapat mendaftarkan diri ke Dinas Perpustakaan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) agar bisa memiliki izin legal.

    “Di dalam Taman Literasi Blok M juga sudah tersedia fasilitas perpustakaan umum yang disiapkan Pemprov,” kata Satriadi.

    Satriadi mengatakan Satpol PP melakukan pengawasan dan imbauan secara humanis terkait aturan ketertiban umum terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas umum dan ruang publik tidak sesuai peruntukannya.

    Sebelumnya, sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan petugas Satpol PP mendatangi perpustakaan jalanan di Taman Literasi Blok M, Jakarta Selatan.

    Dalam video tersebut, petugas mengaku hanya melakukan pemeriksaan karena kegiatan tersebut ramai publik.

    Ia tak berniat membubarkan aktivitas membaca tersebut, melainkan ingin memastikan adanya penanggung jawab yang jelas.

    Namun, video ini mengundang komentar pro kontra dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan prioritas penertiban, menyoroti masalah parkir liar, hingga pedagang kaki lima di Blok M yang dinilai mengganggu namun tak ditindak oleh Satpol PP.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang Kongres Besar, Ratusan Bendera PSI di Solo Ditertibkan Satpol PP

    Jelang Kongres Besar, Ratusan Bendera PSI di Solo Ditertibkan Satpol PP

    Bisnis.com, JAKARTA – Ratusan bendera Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo ditertibkan oleh Satpol PP jelang kongres besar yang akan diadakan pada Sabtu-Minggu, 19-20 Juli 2025.

    Namun berbeda dengan sebelumnya, bendera PSI yang ditertibkan tersebut mempunyai logo baru. Bukan lagi mawar merah, kini PSI mengubah lambang menjadi gajah merah-hitam dengan tulisan “Partai Super Tbk”.

    Adapun Satpol PP Kota Surakarta melakukan penertiban ratusan bendera PSI karena dipasang di zona larangan.

    Sekitar 400 atribut di sejumlah ruas jalan ditertibkan karena tidak sesuai aturan.

    “Kami melakukan penertiban karena dipasang tidak pada tempatnya sesuai Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan,” kata Kepala Satpol PP Solo Didik Anggono dikutip dari Espos, Jumat (18/7).

    Menanggapi penertiban ini, Wakil Ketua DPW PSI Jateng Muhammad Bilal mengaku tidak mempermasalahkan.

    “Ya mungkin pelaksana lapangan atau simpatisan belum notice zona putih Solo. Jadi kami terus evaluasi terkait SOP atau peraturan yang mengatur pemasangan di zona putih. Tapi saya rasa yang di luar zona putih aman, masih terpampang dan jauh lebih banyak. Kami pasang ribuan bendera,” katanya saat diwawancarai wartawan, Rabu (16/7).

    Bilal menjelaskan PSI sudah mempunyai tim monitoring dan tim perawatan atribut Kongres di Solo.

    “Kami juga ada tim monitoring, tim perawatan. Jadi jangan sampai atribut yang dipasang mengganggu,” ujar dia.

    Diketahui, kongres besar PSI akan dilaksanakan pada 19 Juli 2025 di Graha Saba dihadiri 2.500 pengurus se-Indonesia.

    Kemudian acara berlanjut pada 20 Juli 2025 di Edutorium UMS Solo yang akan dihadiri 20.000 pengurus dan anggota.

  • Respons PSI soal Atribut Bendera dan Spanduk Dicopot Jelang Kongres Regional 16 Juli 2025

    Respons PSI soal Atribut Bendera dan Spanduk Dicopot Jelang Kongres Regional 16 Juli 2025

    Respons PSI soal Atribut Bendera dan Spanduk Dicopot Jelang Kongres
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com –
    Partai Solidaritas Indonesia (
    PSI
    ) merespons penertiban ratusan atribut berupa bendera dan spanduk menjelang pelaksanaan
    Kongres PSI
    2025 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng).
    Penertiban ini dilakukan karena PSI melanggar Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
    Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Jateng, Muhammad Bilal, mengatakan setelah adanya penertiban dari Satpol PP, pihaknya melakukan evaluasi atas pemasangan atribut.
    “Jadi kita terus evaluasi terkait SOP atau peraturan yang mengatur pemasangan di zona putih begitu. Tapi saya rasa yang di luar zona putih masih aman, masih terpasang,” kata Muhammad Bilal pada Rabu (16/7/2025).
    Sejalan dengan adanya penertiban ini, PSI menerjunkan tim mentoring untuk melakukan pengawasan dan perawatan terhadap atribut tersebut. Sehingga, tidak mengganggu keindahan Kota Bengawan.
    “Jadi jangan sampai alat atribut yang kita pasang itu mengganggu, kami menghormati dan kooperatif. Ini jadi masukan untuk kelancaran acara kongres,” katanya.
    Bilal menegaskan PSI menghormati penertiban tersebut dan merasa bahwa kejadian ini merupakan pembelajaran bagi partai.
    “Justru kalau enggak ditindak, itu pasti akan banyak pertanyaan juga. Loh, kenapa PSI-nya pasangnya sembarangan kok enggak ditindak. Ya, kita menghormati peraturan yang ada, kita mengindahkan perwali yang ditandatangani Mas Gibran,” ujarnya.
    Kepala Satpol PP, Didik Anggono, menjelaskan penertiban sudah berjalan sejak Senin (13/7/2025) hingga Rabu (16/7/2025) di kawasan Kelurahan Kleco, Kecamatan Laweyan hingga Jalan Adi Sucipto Kota Solo.
    “Total hampir sekitar 500 atribut bendera plus banner. Paling banyak bendera. Ada di Kleco dan Adi Sucipto. Kemudian terletak di jembatan-jembatan,” kata Didik Anggono saat dikonfirmasi pada Rabu (16/7/2025).
    “Di awal sudah kami sampaikan ada pengurus aksi bahwa pada saat memasang harus memperhatikan area-area larangan yang tidak boleh dipasang,” lanjutnya.
    Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), bakal mendapatkan pengamanan ekstra dari pihak kepolisian.
    Direncanakan, kongres pertama kali PSI ini akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Kongres bakal digelar selama dua hari, pada 19-20 Juli 2025, di Graha Saba Buana dan Gedung Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
    Kabag Ops Polresta Solo, Kompol Engkos Sarkosi, menjelaskan pengamanan bakal dilaksanakan di dua venue.
    Untuk Graha Saba Buana, akan diterjunkan 500 personel kepolisian.
    Sedangkan di Edutorium UMS, bakal melibatkan 1.000 personel gabungan yang berasal dari satuan wilayah Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar.
    Banyaknya personel yang dilibatkan untuk memastikan seluruh tamu VVIP hingga peserta kongres berjalan lancar dan aman.
    “Informasi sementara, ada 100 orang tamu VIP. Untuk pengamanan Presiden dan Wakil Presiden sudah menjadi domain Paspampres, sedangkan kita fokus pada acara serta arus kendaraan,” kata Engkos pada Rabu (16/7/2025).
    Kemudian, untuk arus keluar masuk pengamanan kongres, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak panitia untuk mekanisme.
    “Nanti yang mensortir adalah panitia. Apakah dengan ID khusus atau seperti apa, kita belum mengetahui secara pasti, masih akan koordinasi lagi dengan penyelenggara,” jelas Engkos.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bikin Gaduh Usai Bilang Pengemis Pura-pura Miskin, Menteri Kuba Mundur

    Bikin Gaduh Usai Bilang Pengemis Pura-pura Miskin, Menteri Kuba Mundur

    Havana –

    Menteri Tenaga Kerja Kuba, Marta Elena Feito, mengundurkan diri dari jabatannya setelah memicu kegaduhan karena menyebut orang-orang yang mengais-ngais tong sampah atau para pengemis hanya berpura-pura miskin dan tidak benar-benar putus asa.

    Pemandangan semacam itu tergolong umum di Kuba, terutama ibu kota Havana, yang sedang terpuruk secara ekonomi. Warga Kuba kini bergulat dengan inflasi tak terkendali, upah yang rendah, dan kekurangan pangan, yang membuat beberapa dari mereka terpaksa mengemis atau mencari makanan dari tempat sampah.

    Setelah komentarnya itu memicu kegaduhan dan menuai kecaman, seperti dilansir AFP, Rabu (16/7/2025), Elena Feito juga mengawasi sistem jaminan sosial di negara tersebut “mengakui kesalahannya dan mengajukan pengunduran diri” dari jabatannya pada Selasa (15/7).

    Elena Feito, menurut laporan media pemerintah Kuba, juga mengakui komentarnya itu menunjukkan “kurangnya objektivitas dan kepekaan”.

    Dalam komentar yang disampaikan saat rapat komite parlemen membahas langkah penanggulangan kemiskinan pada Senin (14/7), Elena Feito mengatakan bahwa orang-orang yang mengais-ngais tong sampah berpakaian agar tampak seperti pengemis.

    “Ketika Anda melihat tangan mereka, ketika Anda melihat pakaian yang mereka kenakan, mereka menyamar sebagai pengemis. Mereka bukan pengemis. Di Kuba, tidak ada pengemis,” ujar Elena Feito dalam pernyataan yang disiarkan langsung oleh televisi pemerintah Kuba.

    Komentar itu menuai kemarahan publik, dengan para pengguna media sosial di Kuba mengunggah foto-foto yang menunjukkan orang-orang makan dari tong sampah.

    Sementara ekonom Pedro Monreal memposting komentar menyindir yang menyebut ada “orang-orang yang menyamar sebagai ‘menteri’ di Kuba”.

    Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, ikut berkomentar via media sosial X dengan mengecam apa yang disebutnya sebagai “kurangnya kepekaan” dari Elena Feito.

    “Tidak ada seorang pun dari kita dapat bertindak dengan arogansi, bertindak dengan kepura-puraan, terlepas dari kenyataan yang kita jalani,” tegas Diaz-Canel saat berbicara dalam sidang parlemen Kuba.

    Para pengemis, sebut Diaz-Canel, adalah “ekspresi konkret dari ketimpangan sosial dan masalah-masalah” yang dihadapi Kuba.

    Tingkat kemiskinan di Kuba meningkat tajam seiring negara itu menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam tiga dekade, yang ditandai dengan kekurangan pangan, obat-obatan, dan bahan bakar, serta pemadaman listrik harian.

    Para pengamat menyalahkan kombinasi sanksi Amerika Serikat, salah kelola ekonomi domestik, dan pandemi COVID-19 yang menghancurkan industri pariwisata vital negara tersebut.

    Tahun lalu, pemerintah Kuba menyebut terdapat 189.000 keluarga dan 350.000 individu, dari total populasi 9,7 juta jiwa, yang hidup dalam kondisi “rentan” dan mendapatkan manfaat dari program bantuan sosial.

    Lihat juga Video ‘Pengemis Bawa Uang Rp 5,7 Juta Saat Dirazia Satpol PP Gorontalo’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pengusaha Protes Penertiban Sound Horeg, Demo di Kantor Walkot Baubau Ricuh

    Pengusaha Protes Penertiban Sound Horeg, Demo di Kantor Walkot Baubau Ricuh

    Jakarta –

    Para pemilik sound horeg menggelar aksi demonstrasi soal penertiban sound horeg di Kantor Wali Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Demi berakhir ricuh dengan saling dorong antara petugas keamanan dan massa.

    Aksi demonstrasi ini dilakukan buntut dari penerbitan Surat Edaran Wali Kota Baubau Nomor 23/SE/HK tentang Penertiban Joget yang diberlakukan mulai 7 Juli 2025 lalu.

    Dilansir Antara, Senin (14/7/2025), salah seorang demonstran Rafik Arifn di Baubau, Senin, dalam oratornya menyampaikan pihaknya tidak setuju dengan edaran tersebut. Sebab, keputusan tersebut melumpuhkan perekonomian warga yang bergantung pada acara joget di daerah tersebut.

    “Ada sekitar 60 sound system di Baubau. Masing-masing punya sekitar 20 karyawan. Kalau joget dilarang, bagaimana mereka mau hidup,” kata Rafik di depan Kantor Wali Kota Baubau.

    Para demonstran juga menyayangkan keputusan sepihak pemerintah kota yang tidak melibatkan pelaku usaha sound horeg dalam penyusunan edaran tersebut.

    Sementara itu salah seorang demonstran lainnya mengatakan jika kericuhan tersebut bermula saat mereka mencoba menerobos barisan penjagaan pihak kepolisian.

    Dia mengungkapkan kericuhan itu terjadi akibat para demonstran yang tidak ditanggapi. Sehingga, terjadi aksi saling dorong antara petugas keamanan dan massa aksi yang mencoba menerobos masuk ke dalam.

    Saat aksi saling dorong itu terjadi, tiba-tiba para demonstran menghujani petugas keamanan dengan batu. Akibatnya, beberapa anggota Satpol PP dan pegawai terkena lemparan batu.

    Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Baubau La Ode Muhammad Takdir mengatakan sebelum terjadinya kericuhan tersebut dirinya sudah menyampaikan kepada massa aksi jika surat edaran itu tidak semena-mena bisa langsung dibatalkan.

    “Jadi, mereka memaksakan kehendak itu, saya sudah sampaikan bahwa kita akan tinjau kembali, kita akan evaluasi dengan memanggil kembali para pengusaha-pengusaha sound sistem, tetapi rupanya mereka tidak bersedia,” ucap Muhammad Takdir.

    Dia juga menambahkan saat demo tadi Pemerintah Kota Baubau tengah melangsungkan rapat. Akan tetapi, para demonstran tidak sabar untuk menunggu, sehingga terjadi lah kericuhan.

    “Tadi juga sudah saya bicara kepada pak sekda untuk memanggil perwakilan mereka, tapi pas kita turun tadi sudah bunyi pecah kaca,” jelasnya.

    (azh/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Geledah Penginapan di sekitar IKN, Polisi Temukan Alat Kontrasepsi

    Geledah Penginapan di sekitar IKN, Polisi Temukan Alat Kontrasepsi

    GELORA.CO –  Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) menemukan sejumlah alat kontrasepsi saat menggeledah beberapa penginapan dan indekos di sekitar kawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

    Menurut Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Kaltim, Komisaris Besar (Kombes) Yulianto, pihaknya mendapat informasi di beberapa tempat penginapan di sekitar IKN terjadi praktik prostitusi.

    “Setelah dicek, memang ada kamar-kamar yang terindikasi kuat digunakan untuk itu,” ujarnya di Balikpapan, dilansir dari tempo.co, Sabtu (12/7).

    Pada penggeledahan tersebut, polisi juga memeriksa enam orang perihal dugaan praktik prostitusi di IKN.

    Ia mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari pencegahan agar praktik-praktik ilegal tidak berkembang di wilayah yang tengah dibangun sebagai pusat pemerintahan di masa mendatang.

    “Kami akan terus memantau dan tidak segan-segan menutup tempat-tempat yang terbukti digunakan untuk kegiatan melanggar hukum,” katanya.

    Pihak kepolisian kini memperketat pengawasan di seluruh penginapan, kontrakan dan tempat sewa harian, khususnya di sekitar Sepaku.

    Polisi berkomitmen menjaga kawasan IKN dari segala bentuk penyakit sosial yang dapat mencoreng citra pembangunan ibu kota baru tersebut.

    Praktik prostitusi di sekitar kawasan IKN awalnya terungkap setelah Satpol PP Penajam Paser Utara menerima laporan dari masyarakat dan pemerintah desa setempat.