Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Kebakaran Dua Kandang di Bondowoso, Sapi Meloncat ke Sungai untuk Selamatkan Diri

    Kebakaran Dua Kandang di Bondowoso, Sapi Meloncat ke Sungai untuk Selamatkan Diri

    Bondowoso (beritajatim.com) – Jebakaran melanda dua kandang sapi di Dusun Demang, Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Sabtu malam, 6 Desember 2025, sekitar pukul 22.00 WIB.

    Peristiwa ini menyebabkan dua sapi mengalami luka bakar serius dan melompat ke sungai terdekat untuk menyelamatkan diri. Beruntung, empat sapi yang berada di lokasi kejadian berhasil diselamatkan.

    Kepala Bidang (Kabid) Damkar pada Satpol PP dan Damkar Bondowoso, Martanto, mengonfirmasi kejadian tersebut. Menurutnya, kebakaran diduga berasal dari sisa pembakaran rumput kering yang dilakukan oleh salah satu pemilik kandang.

    “Pemilik sebelumnya membakar rapenan atau rumput kering di dalam kandang. Api yang tersisa kemungkinan membesar saat malam sehingga membakar bagian kandang,” ujar Martanto.

    Peristiwa tersebut terjadi di kandang milik tiga warga, yakni Susi, Umam (Sugik), dan Kafil. Warga setempat yang melihat kobaran api segera menghubungi Kepala Desa Sugiarto, yang lalu meneruskan laporan tersebut kepada petugas Damkar melalui BPBD.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, regu 1 Damkar Bondowoso yang terdiri dari Lucky, Dani, dan Bagus, tiba di lokasi kejadian dengan dua armada, yakni carcentro dan water supply. Mereka langsung melakukan pemadaman lanjutan dan pendinginan area untuk mencegah api kembali muncul.

    “Setelah api padam, kami memberikan imbauan kepada para pemilik kandang agar tidak melakukan pembakaran di area tertutup. Ini sangat berisiko karena bara bisa hidup kembali tanpa disadari,” tambah Martanto.

    Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun, kerugian materiil akibat kebakaran ini masih dalam tahap pendataan oleh pihak berwenang. Setelah memastikan lokasi aman, regu Damkar Bondowoso kembali ke pos siaga. [awi/suf]

  • Cuaca Ekstrem Nataru, DPRD Surabaya Dorong Penguatan Satgas Kampung Pancasila

    Cuaca Ekstrem Nataru, DPRD Surabaya Dorong Penguatan Satgas Kampung Pancasila

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, secara tegas mendorong penguatan Kampung Pancasila sebagai basis utama kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Legislator muda ini menilai, peran aktif warga di tingkat kampung menjadi kunci strategis dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan sekaligus mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi.

    “Penguatan kepada masyarakat Kota Surabaya perlu dilakukan melalui Pilar Satgas Kampung Pancasila, khususnya Satgas Keamanan dan Lingkungan, karena libur Nataru berpotensi menghadirkan gangguan keamanan sekaligus dampak anomali cuaca yang dapat memicu hujan deras hingga banjir,” ujar Yona, Sabtu (6/12/2025).

    Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini mengingatkan bahwa lonjakan mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun harus diimbangi dengan kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing.

    Kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini membuat kewaspadaan warga menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

    “Kondisi cuaca saat ini tidak normal, sehingga warga perlu lebih berhati-hati, terutama di wilayah rawan genangan, sekitar saluran air, dan kawasan yang berpotensi terdampak banjir,” katanya.

    Lebih lanjut, Cak Yebe juga mengimbau warga Surabaya untuk bijak dalam merencanakan liburan. Ia meminta masyarakat tidak memaksakan diri bepergian ke destinasi wisata yang memiliki risiko bencana tinggi demi merayakan pergantian tahun.

    “Sebaiknya warga tidak bepergian untuk merayakan pergantian tahun di tempat-tempat yang berpotensi rawan bencana, karena keselamatan jauh lebih penting,” ujar Cak Yebe.

    Selain penguatan di sisi masyarakat, Cak Yebe turut mendesak kesiapsiagaan penuh dari jajaran Pemerintah Kota Surabaya. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi kedaruratan diminta untuk siaga 24 jam selama periode Nataru.

    “Kami mendorong Pemkot Surabaya melalui OPD terkait, baik BPBD, Satpol PP, maupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, untuk siaga penuh mengantisipasi potensi cuaca ekstrem di Surabaya,” katanya.

    Langkah antisipasi ini sejalan dengan peringatan dini dari BMKG yang menyebut adanya potensi peningkatan curah hujan akibat pengaruh Monsoon Asia dan anomali atmosfer menjelang Tahun Baru 2025.

    Wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya, masuk dalam kategori wilayah dengan risiko hujan lebat yang berpotensi memicu banjir dan gangguan aktivitas masyarakat. [asg/beq]

  • Ada yang "Menghilang" Saat Ketua RT/RW Tuntut Insentif Tak Dibayar Selama 10 Bulan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        6 Desember 2025

    Ada yang "Menghilang" Saat Ketua RT/RW Tuntut Insentif Tak Dibayar Selama 10 Bulan Regional 6 Desember 2025

    Ada yang “Menghilang” Saat Ketua RT/RW Tuntut Insentif Tak Dibayar Selama 10 Bulan
    Tim Redaksi
    PALOPO, KOMPAS.com –
    Sejumlah ketua RT, RW, dan pengurus LPMK di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada Jumat (5/12/2025) sore mendatangi Gedung DPRD Palopo untuk menanyakan kepastian pembayaran insentif yang belum mereka terima sejak 2024.
    Mereka berkumpul di halaman gedung usai mengetahui bahwa
    Wali Kota Palopo
    , Naili Trisal, menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan rancangan awal RPJMD Kota Palopo 2025–2029.
    Namun, harapan itu berubah menjadi kekecewaan.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Wali Kota keluar melalui pintu samping Gedung DPRD dan langsung meninggalkan area kantor tanpa menemui para ketua RT, RW, dan LPMK yang sudah menunggu berjam-jam.
    Rapat paripurna RPJMD yang dijadwalkan pukul 14.00 Wita molor lebih dari dua jam.
    Wali Kota baru hadir sekitar pukul 16.05 Wita, dan sidang dimulai pada pukul 16.22 Wita.
    Di luar gedung, sejumlah personel kepolisian berjaga, sementara Satpol PP menutup rapat pintu ruang sidang.
    Beberapa ketua RT, RW, dan LPMK yang hadir tampak menangis karena merasa perjuangan panjang mereka belum membuahkan hasil.
    Korlap Forum LKK Kota Palopo, Feryanto, menegaskan bahwa pemerintah telah berulang kali menjanjikan penyelesaian pembayaran, namun tidak ada realisasi.
    “Demonstrasi kami mulai 27 Oktober 2024 sampai kemarin, 4 Desember 2025. Satu tahun lebih tidak ada jawaban,” kata Feryanto.
    Menurut Feryanto, Forum LKK telah menempuh berbagai jalur resmi, termasuk RDP dengan DPRD, audiensi dengan BPKD dan Inspektorat, hingga konsultasi ke Kanwil Kemenkumham.
    Ia juga menyebut inspektorat provinsi telah menegaskan bahwa pembayaran insentif dan penghargaan untuk LKK aman secara regulasi.
    “Sekda, Asisten I, para Kabag, semua bilang dokumennya sudah selesai. Kami hanya menunggu keputusan Wali Kota. Tapi sampai hari ini tidak ada realisasi,” ucapnya.
    Feryanto menegaskan batas akhir penggunaan anggaran 2025 tinggal beberapa hari lagi.
    “Tanggal 15 Desember kas daerah ditutup. Kalau tidak dibayar tahun ini, kami dipaksa lagi menunggu 2026,” tambahnya.
    Ketua LPMK Kelurahan Binturu, Nur Salam, merinci bahwa insentif tahun 2024 belum dibayar selama 10 bulan, dari Januari hingga Oktober.
    “Nilainya hanya Rp 300.000 per orang per bulan. Kecil, tapi itu hak kami. Sampai sekarang belum dibayar,” katanya.
    Nur Salam menambahkan, sebagian insentif 2025 seharusnya sudah tercover dalam APBD pokok dan APBD Perubahan 2025.
    “Pemerintahan itu berkesinambungan. Kalau pemerintah pusat bisa bayar beban pemerintahan sebelumnya, kenapa di Palopo tidak?” ujarnya.
    Wakil Ketua DPRD Palopo, Alfri Jamil, menegaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran dalam APBD Perubahan 2025.
    “Kami sudah anggarkan. Kami konsultasi ke BPKP, Inspektorat, dan Kemenkumham. Tiga lembaga itu menyampaikan bahwa teknisnya ada pada pemerintah,” tutur Alfri.
    Alfri menegaskan DPRD hanya memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
    “Regulasi sudah dipayungi Perda. Secara dasar hukum sudah kuat. Tinggal tindakan teknis dari pemerintah,” jelasnya.
    Sebelumnya diberitakan, ratusan Ketua RT, RW, dan pengurus LPMK se-Kota Palopo, Sulawesi Selatan, menggelar
    aksi unjuk rasa
    di Kantor Wali Kota pada Kamis (4/12/2025).
    Mereka menuntut pembayaran insentif dan penghargaan yang disebut belum dibayarkan sejak 2024.
    Jika sampai dengan 15 Desember masih belum ada kejelasan, mereka akan mengundurkan diri serentak.
    Pantauan di lokasi, aksi tersebut sempat ricuh.
    Massa berusaha masuk ke halaman Kantor Wali Kota untuk menyampaikan langsung tuntutannya.
    Namun, pagar kantor tidak dibuka oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
    Situasi memanas ketika massa terus mendorong pagar sambil mendesak petugas membuka akses masuk.
    Aksi saling dorong pun tak terhindarkan dan membuat suasana hampir berujung bentrok antara massa dan Satpol PP.
    Koordinator aksi, Feryanto, mengatakan tuntutan yang dibawa hari ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya sejak 27 Oktober 2024 lalu.
    Ia menyebut pemerintah Kota Palopo tidak membayarkan insentif dan penghargaan yang menurut mereka telah selesai dibahas dalam Banggar dan dimasukkan dalam Ranperda APBD Perubahan 2025.
    “Pertanyaan kami masih sama, mengapa Pemkot tidak membayarkan penghargaan yang sudah dibahas bersama DPRD. Padahal ini sudah masuk dalam pembahasan APBD Perubahan,” ujar Feryanto saat dikonfirmasi. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eksekusi Tanah di Belu NTT Ricuh, 1 Polisi dan Panitera Pengadilan Terluka

    Eksekusi Tanah di Belu NTT Ricuh, 1 Polisi dan Panitera Pengadilan Terluka

    Liputan6.com, Jakarta – Eksekusi dua bidang tanah di Halifehan, Kelurahan Tulamalae, Belu NTT, Jumat (5/12/2025), berlangsung tegang. Proses hukum yang dipimpin Pengadilan Negeri Atambua itu sempat mendapat penolakan dari pihak termohon hingga menyebabkan dua petugas terluka.

    Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan pengamanan dilakukan berdasarkan surat resmi Panitera Pengadilan Negeri Atambua Nomor 1443/PAN.PN.W26-U10/HK2.4/XII/2025, sebagai tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Atb yang telah berkekuatan hukum tetap.

    Untuk memastikan proses hukum berjalan aman, aparat mengerahkan kekuatan besar dari berbagai unsur dengan total 325 personel, terdiri dari, Polres Belu, TNI, Brimob, Satpol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, Damkar dan instansi lainnya.

    Ia mengatakan Kapolres Belu memimpin langsung pelaksanaan pengamanan agar seluruh prosedur berjalan sesuai SOP dan potensi gangguan dapat dicegah sejak awal.

  • Trotoar Cikini Tak Lagi Ramah: Ruang Pejalan Kaki yang Terenggut di Jantung Jakarta
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Desember 2025

    Trotoar Cikini Tak Lagi Ramah: Ruang Pejalan Kaki yang Terenggut di Jantung Jakarta Megapolitan 5 Desember 2025

    Trotoar Cikini Tak Lagi Ramah: Ruang Pejalan Kaki yang Terenggut di Jantung Jakarta
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Trotoar yang seharusnya menjadi ruang paling aman, demokratis, dan inklusif bagi pejalan kaki justru berubah menjadi arena perebutan ruang di tengah Kota Jakarta.
    Pemandangan itu terlihat jelas pada Kamis (4/12/2025) siang di Jalan Raden Saleh Raya, Cikini, Jakarta Pusat.
    Trotoar sepanjang sekitar 150 meter, dari kawasan RSCM Kintani hingga Masjid Al Ma’mur, nyaris tidak menyisakan ruang untuk dilalui.
    Gerobak
    pedagang kaki lima
    (PKL), parkir motor, hingga deretan meja-kursi pembeli memenuhi jalur pejalan kaki. Guiding block kuning untuk difabel pun sebagian tertutup lapak makanan.
    Melihat kondisi tersebut, sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, mendorong pemerintah melakukan terobosan baru, termasuk melibatkan pemadam kebakaran (Damkar) untuk membantu menertibkan motor dan PKL yang menguasai trotoar.
    Saat dihubungi
    Kompas.com,
    Rakhmat menilai persoalan trotoar di Jakarta sudah masuk kategori serius dan tidak bisa hanya ditangani Satpol PP. Diperlukan pendekatan tidak biasa agar efek jera muncul.
    “Nah, menurut saya bisa juga salah satu solusi ya ini kita bisa coba misalnya dengan mengelibatkan Damkar. Damkar kan punya kendaraan yang lebih kecil, bisa masuk ke gang-gang,” ujar Rakhmat.
    Ia menyebutkan, motor yang nekat melintas dan melawan arah di trotoar sebagai pelanggaran hak pejalan kaki. Hal ini marak terjadi terutama pada jam sibuk.
    “Dengan melibatkan Damkar, bisa untuk menyemprotkan air terutama kalau jam-jam sibuk, motor suka lewat situ. Itu bisa jadi cara menertibkan,” ucapnya.
    Selain motor, trotoar juga dipenuhi lapak yang mengambil hampir seluruh permukaan. Menurut Rakhmat, fenomena ini lazim di kota besar negara berkembang atau
    global south
    .
    “Trotoar banyak yang dialihfungsikan. Harusnya untuk pejalan kaki, tapi digunakan untuk pedagang karena mereka melihat itu sebagai ruang gratis yang mudah diakses,” katanya.
    Negara, lanjut dia, seolah turut “menguntungkan” PKL karena membiarkan kondisi itu berulang tanpa solusi jangka panjang. Pangkalan ojek, baik konvensional maupun daring, juga ikut memanfaatkan trotoar untuk menunggu penumpang.
    “Itu melanggar hak pejalan kaki, melanggar hak warga kota,” tegasnya.
    Rakhmat membandingkan dengan negara maju yang menyadari bahwa trotoar adalah ruang hidup masyarakat kota untuk berjalan aman bersama keluarga.
    “Mereka sadar trotoar itu untuk pejalan kaki bagian dari kehidupan masyarakat perkotaan,” jelasnya.
    Karena itu, ia mendorong kontrol sosial dari warga.
    “Ada loh warga, ibu-ibu yang marah ketika trotoar dipakai ojek pangkalan atau lapak. Mereka merekam sebagai kontrol sosial. Itu penting sebagai edukasi,” ujarnya.
    Meski mendukung terobosan seperti melibatkan Damkar, Rakhmat menegaskan, aktor utama penertiban tetap Satpol PP. Namun ia menilai ketegasan pemimpin daerah sangat menentukan.
    “Kalau tidak tegas ya susah. Selalu berulang. Pimpinan kota harus lebih berani, meski pasti ada resistensi,” katanya.
    Ia juga menilai
    bollard
    atau tiang pembatas belum efektif mencegah motor dan pedagang.
    “Tetap motor naik, pedagang juga berkeliaran,” tuturnya.
    Rakhmat Hidayat menilai masyarakat harus mulai bersuara.
    “Warga kota harus protes. Itu hak kita, bagian dari edukasi kepada masyarakat perkotaan,” kata dia.
    Ia percaya Jakarta bisa lebih manusiawi bila prioritas ruang tetap berpihak pada mereka yang paling rentan pejalan kaki.
    Kompas.com
    menelusuri trotoar Jalan Raden Saleh pada Kamis siang. Kondisi di lapangan memperlihatkan situasi yang dipaparkan Rakhmat.
    Permukaan trotoar basah sisa hujan. Deru kendaraan tidak putus. Baru beberapa langkah dari RSCM Kintani, jalur pejalan kaki sudah berubah fungsi.
    Sebuah gerobak camilan berdiri di depan ATM. Lapak mi ayam menaruh bangku plastik hingga membuat pejalan kaki harus menunduk.
    Motor melaju pelan di atas trotoar, memanfaatkan celah di antara bollard. Kabel yang menjuntai rendah menambah risiko.
    Di titik lain, meja makan menutup hampir seluruh lintasan. Pejalan kaki terpaksa menunggu atau turun ke jalan yang padat kendaraan.
    Trotoar sebagai ruang paling demokratis itu berubah menjadi arena perebutan antara modernisasi, ekonomi informal, dan kebutuhan dasar warga untuk berjalan dengan aman. Pejalan kaki, sekali lagi, kalah.
    Wulan (29), karyawan yang tinggal di kos sekitar Cikini, mengaku hampir setiap hari melewati kawasan ini namun jarang bisa menggunakan trotoar.
    “Trotoarnya dipakai jualan dan parkir motor. Saya pernah hampir keserempet motor saat mereka mau parkir,” katanya.
    Ia berharap pemerintah memberi solusi yang adil.
    “Atur ruang PKL boleh saja. Tapi jangan sampai pejalan kaki kayak saya yang jadi korban,” ujarnya.
    Kasatpol PP Jakarta Pusat, Purnama Hasudungan Panggabean, mengatakan penertiban di kawasan itu sudah berulang dilakukan.
    “Sudah sering dilakukan, kucing-kucingan ya. Dihalau, diangkut juga. Jadi kuat-kuatan sama pedagang,” ujarnya.
    Satpol PP juga memberi imbauan ke kecamatan dan kelurahan, tetapi PKL kembali berdagang.
    “Mereka harus ada tempat jualan supaya tidak kucing-kucingan terus,” katanya.
    Kepala Pusdatin Bina Marga DKI Jakarta Siti Dinarwenny menegaskan, tugas Bina Marga hanya menyediakan fasilitas trotoar. 
    Menurut dia, penertiban di Jalan Raden Saleh telah dilakukan Satpol PP Kecamatan Menteng dan Kota Jakarta Pusat pada 28 November lalu.
    “Bina Marga bertanggung jawab menyediakan fasilitas trotoar, namun kewenangan penertiban berada pada Satpol PP,” ujarnya.
    Beberapa PKL mengakui bahwa berjualan di trotoar melanggar aturan, tetapi mereka menyebut kebutuhan ekonomi sebagai alasan. Sofyan (40), penjual sate, sudah lima tahun menetap di trotoar Raden Saleh.
    “Dulu saya keliling. Capek. Di sini ramai terus, ada kantor, kos, rumah sakit. Saya nekat sejak lima tahun lalu,” kata dia.
    Menurut Sofyan, pilihan berjualan di trotoar jalan karena biaya kontrak kios yang terlalu mahal.
    “Kalau PKL, enggak ada biaya sewa. Paling bayar ke orang parkiran saja uang keamanan,” ujarnya pelan.
    Ia tahu aktivitasnya mengganggu pejalan kaki, tetapi tidak punya alternatif. Pendapatannya stabil untuk menghidupi keluarganya. Sofyan sadar kehadirannya mengganggu pejalan kaki, namun tetap berjualan di atas trotoar.
    “Tahu sih, tapi kalau cuma dilarang tanpa solusi, gimana?” katanya.
    Ridho (27), penjual minuman dan mantan pengemudi ojek
    online
    , juga menggantungkan hidupnya di lokasi itu. Saat menjadi pengemudi ojek online, penghasilannya bergantung cuaca dan keramaian. Ia sering terdampak penertiban, namun ia tak punya pilihan untuk pindah.
    “Di sini rezekinya. Saya berharap pemerintah bikin tempat khusus PKL. Jangan semua dilarang,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pramono instruksikan jajaran awasi perdagangan anjing untuk konsumsi 

    Pramono instruksikan jajaran awasi perdagangan anjing untuk konsumsi 

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menginstruksikan jajarannya, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dinas terkait untuk mengawasi pelaksanaan peraturan yang melarang perdagangan hewan penular rabies (HPR), seperti anjing dan kucing, untuk dikonsumsi.

    “Saya sudah meminta kepada jajaran Satpol PP, dinas terkait untuk memberikan pengawasan terhadap hal ini. Kami konsisten untuk melaksanakannya,” kata Pramono di Jakarta, Jumat.

    Dia juga mengaku sudah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2025 tentang Pengendalian Hewan Penular Rabies yang mengatur pelarangan perdagangan hewan, seperti anjing dan kucing, untuk konsumsi.

    “Saya menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 yang melarang untuk mengkonsumsi hewan-hewan yang bisa menimbulkan penyakit rabies, yang paling utama adalah anjing dan kucing,” ujar Pramono.

    Selain anjing dan kucing, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Pergub Nomor 36 Tahun 2025 juga melarang individu dan badan usaha memperdagangkan kera, kelelawar, musang, serta hewan sejenis lainnya.

    Pelanggaran atas Pergub tersebut meliputi sanksi administratif, seperti teguran tertulis, penyitaan hewan atau HPR, penutupan lokasi usaha, hingga pencabutan izin usaha.

    Pergub tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan para penggemar hewan di Balai Kota DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Pramono berharap Pergub itu dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan warga Jakarta.

    Dia pun menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk memperkuat kesejahteraan penghuni ekosistem di ibu kota.

    Oleh karena itu, Pramono memastikan Jakarta terus bergerak menjadi kota yang ramah bagi seluruh warga, satwa urban, serta keanekaragaman hayati yang hidup berdampingan dengan manusia.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sebanyak 82 warga Kelurahan Pulau Panggang terdampak banjir rob

    Sebanyak 82 warga Kelurahan Pulau Panggang terdampak banjir rob

    Jakarta (ANTARA) –

    Lurah Pulau Panggang Jamaluddin mengatakan sebanyak 82 warga di Kelurahan Pulau Panggang terdampak banjir rob, dan pihaknya telah menyalurkan bantuan awal kepada warga yang terdampak.

    “Kami memberikan bantuan berupa makanan untuk memenuhi kebutuhan warga selama banjir rob berlangsung,” kata Jamaluddin di Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, salah satu warga RT 06 RW 03, Kelurahan Pulau Panggang, Ansori (53) menceritakan banjir rob itu sudah berlangsung hampir empat hari di daerah lingkungan tempat tinggalnya.

    “Biasanya, banjir rob itu surut sekitar pukul 01.00 dini hari, lalu naik lagi sekitar pukul 08.00 pagi,” ujar Ansori.

    Maka dari itu, dia pun berusaha mengamankan barang-barang di rumahnya agar tidak terbawa arus air laut yang naik ke daratan.

    “Saya amankan karena takut hilang terbawa banjir rob,” ucap Ansori.

    Di sisi lain, Camat Kepulauan Seribu Utara Yulihardi menuturkan banjir rob melanda sejumlah titik di Kelurahan Pulau Panggang, mulai dari sisi selatan RT 06 dan RT 05 RW 03, hingga RT 01, RT 02 RW 02 dan RT 06 RW 01.

    “Kami melakukan monitoring. Ini sebagai langkah cepat Kepulauan Seribu untuk memastikan penanganan banjir rob dan dampaknya terhadap warga berjalan optimal,” tutur Yulihardi.

    Monitoring itu dia lakukan bersama petugas Suku Dinas (Sudin) Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Sudin Perhubungan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dengan mendatangi sejumlah titik genangan.

    Mereka juga berdialog dengan warga untuk mendata kebutuhan yang mendesak di lapangan.

    Selanjutnya, dia meminta kepada jajaran kelurahan agar memperkuat langkah mitigasi, termasuk penyediaan bantuan darurat, serta memastikan akses jalan dan fasilitas umum tetap dapat digunakan masyarakat.

    “Pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kenaikan muka air laut akibat cuaca ekstrem. Kami berharap masyarakat tetap waspada, terutama pada jam-jam pasang,” imbuh Yulihardi.

    Sebelumnya, Sudin Sumber Daya Air (SDA) Kepulauan Seribu telah menyiapkan langkah mitigasi di sepuluh pulau berpenduduk untuk mengantisipasi potensi banjir rob, terutama di kawasan wisata yang diprediksi ramai.

    “Memasuki libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Sudin SDA telah menyiapkan beberapa langkah mitigasi banjir rob,” kata Kepala Sudin SDA Kepulauan Seribu Mustajab, Kamis (4/12).

    Dia memaparkan pihaknya telah melakukan pemetaan wilayah rawan rob, menyiapkan pompa alkon dan pompa apung di seluruh pulau berpenduduk, serta menyiapkan petugas untuk mencegah terjadinya genangan, khususnya saat libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Sudin SDA Kepulauan Seribu juga berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan sebagai langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem.

    Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir (rob) pada 1-10 Desember 2025 akibat fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fenomena fase bulan purnama dan perigee (supermoon), sehingga berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

    Kondisi tersebut juga menyebabkan kenaikan tinggi muka air di Pintu Air Pasar Ikan sehingga berstatus Bahaya atau Siaga 1 pada Jumat pagi pukul 08.00 WIB dan terjadinya genangan di sejumlah wilayah Jakarta.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Papua Barat Daya bentuk satgas optimalkan penegakan perda

    Pemprov Papua Barat Daya bentuk satgas optimalkan penegakan perda

    Sorong (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membentuk Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai bagian penting untuk mengoptimalkan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah itu.

    Penjabat (Pj) Sekda Papua Barat Daya, Yakob Kareth, di Sorong, Kamis, menjelaskan, pembentukan Satgas Trantibum merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat keamanan, ketertiban, dan efektivitas penegakan regulasi daerah.

    “Adanya tim satgas ini sebagai respon atas meningkatnya gangguan ketertiban masyarakat seperti aksi begal, keributan, pelanggaran perda, hingga distribusi minuman keras ilegal,” jelasnya.

    Tim satgas ini melibatkan unsur TNI/Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bentuk kolaborasi untuk bersama memastikan penegakan perda berjalan optimal.

    “Masalah ketentraman dan ketertiban tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Karena itulah perlu adanya tim terpadu antara Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya,” jelasnya.

    Berkaitan dengan itu, Dinas Kebakaran, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (DKP2B & Satpol PP) melaksanakan rapat koordinasi di Kota Sorong, Kamis (4/12).

    Rapat koordinasi ini untuk membahas arah kebijakan pembentukan Satgas Trantibum sebagai penyelarasan struktur, fungsi, dan mekanisme koordinasi lintas lembaga, dan penyusunan rencana kerja serta kesiapan operasional Satgas pada Tahun Anggaran 2025.

    Fokus penanganan dan pengawasan implementasi perda lebih kepada pajak dan retribusi dan distribusi minuman keras ilegal yang masuk ke Papua Barat Daya.

    “Penegakan peraturan daerah harus dilakukan secara kolaboratif bersama TNI dan Polri agar hal-hal yang tidak terdeteksi dapat dicegah sejak awal,” katanya.

    Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 Desember 2025

    Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh Nasional 4 Desember 2025

    Dukung Pemulihan Pascabencana, Jasa Raharja Salurkan Bantuan Sosial di Pidie, Aceh
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November lalu, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, serta meningkatnya risiko keselamatan di berbagai daerah.
    Situasi itu tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga dirasakan oleh pegawai
    Jasa Raharja
    dan tenaga pendukung (ARU) yang berada di wilayah terdampak.
    Sebagai bagian dari komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Jasa Raharja menjalankan rangkaian program bantuan untuk mendukung
    pemulihan pascabencana
    bagi seluruh kelompok terdampak.
    Salah satu implementasinya adalah
    penyaluran bantuan
    sosial kepada warga di dua desa paling terdampak di
    Kabupaten Pidie
    , Aceh, yaitu Desa Lamkawe dan Desa Kandang, pada Selasa (2/12/2025).
    Kegiatan itu dilaksanakan setelah tim Jasa Raharja melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah setempat, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial (Dinsos), Kepolisian Resor (Polres) Pidie, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
    Dari total 19 desa yang teridentifikasi terdampak banjir, hasil pemetaan menunjuk dua desa tersebut sebagai wilayah dengan dampak paling parah. Desa Lamkawe tercatat memiliki 192 kepala keluarga, sementara Desa Kandang terdampak sebanyak 115 kepala keluarga.
    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk hadir di saat masyarakat membutuhkan.
    “Jasa Raharja berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika terjadi situasi darurat yang menuntut respons cepat dan tepat,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (4/12/2025).
    Dewi menyebut bantuan yang disalurkan di Kabupaten Pidie merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Jasa Raharja untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
    “Kami memastikan seluruh proses berjalan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah dan para
    stakeholder
    agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan bermanfaat,” ucapnya.
    Adapun bantuan yang diberikan meliputi 100 karung beras masing-masing 5 kilogram (kg), 100 bungkus minyak goreng, 100 kotak air mineral, 54 kotak mi instan, serta 150 porsi makanan siap santap berupa nasi ayam.
    Bantuan didistribusikan secara proporsional sesuai jumlah warga terdampak di masing-masing desa. Penyerahan dilakukan langsung oleh perwakilan Jasa Raharja Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh beserta tim kepada kepala desa dan perwakilan warga.
    Pelaksanaan kegiatan tersebut turut didukung oleh berbagai unsur pemerintah daerah, antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pidie, Asisten I Sekda, Kepala BPBD, Kepala Dinsos, Kepala Satpol PP, Kaur Bin Ops (KBO) Polres Pidie, hingga Komandan Subdenpom Sigli. Kolaborasi tersebut memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat, aman, dan tepat sasaran.
    Selain bantuan untuk masyarakat, Jasa Raharja juga menjalankan program dukungan bagi pegawai Jasa Raharja dan ARU yang terdampak, termasuk penyaluran bantuan finansial secara langsung serta bantuan melalui yayasan di masing-masing kantor wilayah.
    Upaya tersebut menjadi bagian penting dari wujud solidaritas internal perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan seluruh keluarga besar Jasa Raharja.
    Jasa Raharja menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai
    stakeholder
    untuk memastikan penanganan bencana dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
    Melalui langkah-langkah sosial yang terarah, perusahaan berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta memastikan pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan merata.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Rino Pilih Jualan Koran di Lampu Merah daripada Mengemis
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        4 Desember 2025

    Cerita Rino Pilih Jualan Koran di Lampu Merah daripada Mengemis Megapolitan 4 Desember 2025

    Cerita Rino Pilih Jualan Koran di Lampu Merah daripada Mengemis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pria bernama Rino (40) menjual koran di lampu merah perempatan Tugu Tani, Jakarta Pusat.
    Saat pengendara berhenti, ia langsung bangkit dari trotoar, menggenggam beberapa eksemplar
    koran
    yang mulai lecek di tangannya.
    Langkahnya cepat. Tubuhnya melenggang di antara barisan kendaraan.
    Ia mengetuk kaca mobil yang sedikit terbuka, lalu merentangkan koran ke arah pengendara memperlihatkan tajuk utama yang terpampang besar di halaman depan.
    Sesekali ia mencoba mendekati pengendara motor yang berhenti di garis depan.
    Namun, sebagian besar pengendara hanya merespons dengan gelengan kepala, isyarat tangan menolak, atau memilih memalingkan wajah ke layar ponsel.
    Ketika lampu kembali hijau, suara klakson dan deru mesin kembali menguasai udara, ia mundur pelan ke tepi jalan.
    Ia membungkuk, merapikan kembali dagangannya yang terlipat-lipat, lalu menunggu siklus berikutnya.
    Selama tiga jam
    Kompas.com
    melakukan pengamatan, Rabu (3/12/2025), tak satu pun koran yang dijual
    Rino
    laku terjual.
    Masih duduk di trotoar, Rino menatap jauh ke arah gedung-gedung tinggi yang berdiri megah di sekitar kawasan
    Tugu Tani
    .
    Hujan yang sempat turun sebelumnya membuat permukaan jalan masih basah.
    Kakinya yang telanjang tampak kedinginan, sesekali ia menggerakkannya untuk mengusir gemetar.
    Ia mengenakan kaus coklat kusam yang robek di beberapa bagian dan celana selutut yang warnanya hampir pudar.
    “Saya dari zaman Presiden Megawati sudah jualan di sini. Kurang lebih sudah 20 tahun,” ujar Rino saat dihampiri Kompas.com tersenyum samar.
    Selama dua dekade itu, ia tidak pernah berpindah lokasi. Tugu Tani adalah tempatnya bertahan hidup.
    Dulu, katanya, ia bisa menjual puluhan eksemplar koran hanya dalam beberapa jam. Pagi hari adalah waktu panen.
    Sopir kantor, pekerja swasta, hingga pegawai negeri, hampir semua mengambil satu eksemplar saat melintas. Namun sekarang situasinya terbalik.
    “Sekarang 10 koran saja sehari susah laku,” tutur Rino lirih.
    Rino tidak memiliki agen tetap. Tiap pagi ia mengumpulkan modal seadanya untuk membeli koran dari berbagai penerbit.
    “Biasanya saya beli paling 20 eksemplar. Kadang cuma punya uang Rp 20 ribu,” ucapnya.
    Untuk setiap koran Kompas yang ia ambil, modalnya kini Rp 8.000 dengan harga jual Rp 12.000, dan Rino hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp 4.000 per eksemplar.
    Jika tidak laku, koran itu dibawa pulang. Sebagian ia kumpulkan hingga setengah bulan lalu dijual kiloan tentu dengan harga jauh di bawah modal.
    Rino tertawa kecil saat ditanya apakah ia pernah mencoba pekerjaan lain.
    “Pernah tiga tahun jaga toko. Tapi saya enggak sanggup, soalnya penghasilannya nggak harian,” katanya.
    Bagi Rino, pekerjaan harus memberikan makan hari itu juga. Jika tidak, ia tak bisa membawa apa pun untuk keluarganya.
    Ia tinggal di wilayah Pasar Gembong, Jakarta Pusat. Ia memiliki tiga orang anak yang masih membutuhkan biaya sehari-hari.
    Namun ia tak menjelaskan lebih jauh tentang kondisi keluarganya.
    Dalam perbincangan, Rino mengatakan bahwa ia berusaha bertahan hidup dengan cara apa pun yang halal.
    Ia mengaku tak ingin menjadi tunawisma di sudut kota, atau mengemis kepada pengendara seperti yang kerap ia lihat dilakukan sebagian orang lain yang bernasib serupa.
    “Kalau saya cuma duduk minta-minta, saya malu. Saya masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa usaha. Walaupun susah, lebih baik saya jualan koran. Ini kerjaan jujur,” ucapnya.
    Lebih jauh, ia menyebut bertahan sebagai pedagang koran adalah satu-satunya cara agar ia tetap merasa menjadi bagian dari masyarakat meski penjualan merosot, konsumen makin jarang melirik, dan kehadirannya di jalan sering dianggap mengganggu.
    “Kalau enggak kerja begini, saya jadi apa? Jadi gelandangan? Enggak lah. Saya masih punya harga diri,” kata Rino menegaskan.
    Kemunduran dunia koran cetak pastinya sangat terasa bagi Rino.
    “Sudah 10 tahun terakhir makin susah, sejak orang-orang mulai pakai HP pintar,” tutur dia.
    Hidup di jalanan pun membuatnya tak terlepas dari kejar-kejaran dengan Satpol PP.
    Penertiban menjadi risiko yang hampir pasti hadir dalam pekerjaannya.
    “Kalau ada penertiban ya kita bingung, lari-larian. Tapi saya nggak pernah dibawa paling lari kecil-kecil saja,” katanya sambil terkekeh kecil.
    Perubahan kebiasaan masyarakat menjadi tantangan terbesar pedagang koran jalanan.
    Kompas.com menghubungi Dayat Hidayah (40), seorang pekerja kantoran di Gondangdia yang masih berlangganan koran fisik.
    “Rasanya ada yang kurang kalau tidak buka koran di pagi hari,” katanya.
    Dayat mengakui bahwa ia juga membaca berita melalui ponsel, tetapi koran lebih memberinya fokus dan kedalaman.
    “Kalau di ponsel baru baca dua paragraf sudah ada notifikasi. Kalau koran, saya bisa duduk tenang, lebih paham isinya,” ujarnya.
    Ia kemudian menyinggung nasib pedagang koran seperti Rino.
    “Saya kasihan lihat mereka. Kadang saya sengaja beli satu dari mereka biar bisa bantu,” tutur Dayat.
    “Saya pesimis koran bisa kembali seperti dulu. Mungkin akan tetap ada, tapi jumlahnya kecil,” lanjutnya.
    Ignatius Haryanto, peneliti media Universitas Multimedia Nusantara, mengamini kondisi tersebut. Oplah koran kini relatif kecil.
    Bahkan banyak media besar hanya mampu mencetak kurang dari 20.000 eksemplar per hari sangat jauh dari masa kejayaan yang bisa mencapai 500.000eksemplar harian.
    “Orang ingin cepat mendapatkan informasi. Kalau menunggu koran terbit besok, dianggap ketinggalan zaman,” tutur Ignatius.
    Di sisi lain, menurutnya, media tetap mempertahankan versi cetak karena ada kelompok pembaca loyal, berita cetak lebih terstruktur dan terverifikasi, dan koran dianggap memiliki kredibilitas lebih tinggi.
    Namun digitalisasi jelas mengubah cara penyebaran berita. Media harus menyeimbangkan keduanya agar tetap relevan.
    “Digital dianggap ancaman, tapi juga harus dimanfaatkan,” ujarnya.
    Dalam regulasi ketertiban umum, pedagang koran di jalan raya juga termasuk dalam kategori yang harus ditertibkan.
    Kasatpol PP Jakarta Pusat, Purnama Hasudungan Panggabean menjelaskan bahwa hal tersebut diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
    “Semua termasuk di Perda 8 Tahun 2007. Kita halau dan kita tertibkan,” tegas Purnama.
    Ia menyebut, larangan mencakup menjadi pedagang asongan di jalan raya, menyuruh orang lain berjualan secara liar, dan memberi uang atau membeli dari pedagang liar.
    Dalam konteks ini, pedagang koran seperti Rino berada dalam posisi rentan antara melanggar aturan atau kehilangan mata pencaharian.
    Di tengah kenyataan yang terus menyulitkan, Rino mengaku tetap memiliki kebahagiaan kecil dari pekerjaannya.
    “Saya suka baca koran. Saya selalu baca dari koran sisa,” ujarnya sambil tersenyum.
    Ia membaca tentang politik, kriminal, olahraga, hingga hiburan. Meski bukan pelanggan resmi, ia menikmati informasi yang ia jual.
    Di trotoar yang menjadi tempatnya menunggu rezeki, Rino membuka lembar demi lembar berita sambil menunggu pengendara berhenti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.