Kementrian Lembaga: Satpol PP

Polri Terus Pantau Dinamika Daerah Jelang 17 Agustus Nasional 16 Agustus 2025

Polri Terus Pantau Dinamika Daerah Jelang 17 Agustus
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polri mengaku terus memantau dinamika di lapangan, terutama menjelang perayaan peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 RI yang akan jatuh pada 17 Agustus 2025, besok.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan, perayaan HUT ke-80 RI memang dipusatkan di Jakarta.
Namun, Polda di seluruh Indonesia juga melakukan pemantauan selama berlangsungnya acara.
“Dinamika perkembangan situasi selalu di-
update
oleh kepolisian, terutama menjadi tugas harmoni, keamanan, dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas). Dan tentunya kita akan mengamankan setiap
event
di masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami,” ujar Sandi, saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Sandi mengatakan, jajaran Polri dari pusat hingga daerah sudah siap untuk mengamankan pelaksanaan perayaan HUT ke-80 RI.
Namun, ia tetap mengimbau agar masyarakat merayakan hari kemerdekaan ini tanpa melanggar aturan atau ketentuan yang ada.
“Kita mengimbau kepada masyarakat untuk bisa melaksanakan kegiatan 17 Agustus ini dengan semaksimal mungkin dan tentu saja tidak melanggar ketentuan,” kata Sandi.
Untuk perayaan di Jakarta sendiri, Polri menyiapkan 9.065 personel dari lintas satuan untuk mengamankan sejumlah titik perayaan.
Operasi Merdeka Jaya 2025 ini akan berlangsung selama tiga hari, yaitu 16-18 Agustus 2025.
Sebanyak 9.065 personel lintas satuan turut dilibatkan, termasuk TNI hingga Satpol PP dan Dishub.
Para personel akan ditempatkan di beberapa titik khusus yang menjadi fokus keramaian masyarakat nanti, misalnya di sekitar Monumen Nasional (Monas) dan Istana Merdeka.
Polri memperkirakan, sekitar 400.000 masyarakat akan memadati sejumlah titik perayaan Hari Kemerdekaan.
“Diperkirakan lebih dari 400.000 warga masyarakat akan hadir pada acara tersebut,” ujar Kakorlantas Irjen Pol Agus Suryonugroho saat memberikan amanat dalam Apel Ops Merdeka Jaya di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Dengan kepadatan yang ada, Polri mengantisipasi sejumlah potensi kerawanan yang mungkin terjadi, yaitu kemacetan hingga penumpukan masyarakat.
“Tentunya, kerawanan yang mungkin terjadi meliputi kemacetan, kepadatan, penumpukan masyarakat, dan potensi gangguan keamanan,” lanjut Agus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/08/2025 15:36
Tawuran di Manggarai Diduga Sengaja Dibuat untuk Konten, Pemprov DKI Buru Pelaku Megapolitan 16 Agustus 2025

Tawuran di Manggarai Diduga Sengaja Dibuat untuk Konten, Pemprov DKI Buru Pelaku
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti tawuran antarkelompok warga yang kembali pecah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/8/2025).
Ia menduga, peristiwa tersebut sengaja direkam dan diviralkan di media sosial untuk membentuk persepsi negatif seolah tawuran di wilayah itu terjadi setiap saat.
“Kami melihat, menduga, memang ada beberapa tawuran yang terjadi memang sengaja diviralkan, dibuat videonya, dibuat kontennya,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Pramono, tawuran memang menjadi masalah sosial yang kerap muncul di kawasan Manggarai.
Namun, derasnya unggahan video ke media sosial memperparah dampak peristiwa tersebut karena cepat menyebar dan memicu reaksi berlebihan dari masyarakat.
“Jadi sekarang ini memang secara jujur dan aparat sendiri juga, Satpol PP sendiri sudah memberikan laporan kepada kami, memang ada yang mengkontenkan,” ungkapnya.
Pemprov DKI Jakarta menilai, fenomena ini bukan sekadar tawuran biasa, melainkan sudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menciptakan konten yang dapat memperburuk citra wilayah.
Pramono menegaskan, Pemprov DKI akan bekerja sama dengan kepolisian, TNI, serta tokoh masyarakat untuk mencegah tawuran serupa kembali terjadi.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang membuat dan menyebarkan video tawuran.
“Kami dengan Satpol PP dan tentunya dengan aparat penegak hukum meminta bahwa siapa pun yang melakukan, mengkontenkan ini tentunya harus kita cari bersama-sama dan harus diambil tindakan,” kata Pramono.
Laporan Satpol PP memperkuat dugaan adanya individu yang merekam dan menyebarkan video tawuran di media sosial.
Dugaan tersebut kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Tawuran pada Kamis (14/8/2025) sore berlangsung di bawah kolong Stasiun Manggarai dan menyebabkan kemacetan di Jalan Sultan Agung arah Manggarai.
Dari pantauan lapangan, bus Transjakarta hingga kendaraan pribadi sempat tertahan, sementara sebagian sepeda motor hanya bisa melintas dengan menyelip di antara kendaraan yang terjebak.
Bahkan, bus Transjakarta Koridor 4D yang ditumpangi jurnalis Kompas.com turut terdampak akibat bentrokan tersebut.
Massa yang terlibat tawuran saling serang menggunakan petasan, sehingga membuat situasi semakin ricuh.
Untuk meredam konflik serupa, Pemprov DKI memastikan langkah koordinasi berlapis dengan melibatkan aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat setempat.
Pemerintah menilai kolaborasi lintas sektor penting untuk menekan potensi tawuran yang kerap muncul menjelang malam hari di kawasan Manggarai.
“Pemprov Jakarta bersama aparat keamanan akan menindak siapa pun yang terbukti membuat konten dari tawuran dan menyebarkannya, karena ini bisa memperburuk kondisi sosial,” tegas Pramono.
(Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Akhdi Martin Pratama, Larissa Huda)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

16/08/2025 15:08
Polisi Kerahkan 9.065 Personel untuk Amankan Acara HUT ke-80 RI Besok

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi mengerahkan personel gabungan untuk mengawal rangkaian peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu (17/8/2025).

Dia mengatakan, ribuan personel itu berasal dari Polri, TNI, hingga dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan.

“Operasi ini akan melibatkan 9.065 personel di lokasi-lokasi penting,” ujar Agus di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Dia menambahkan, pengamanan ini difokuskan di tempat pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI yaitu Istana Negara, kawasan Monumen Nasional (Monas), hingga tempat pesta rakyat.

Adapun, pengamanan juga dikerahkan pada jalur-jalur yang akan dilintasi tamu VVIP dan tamu negara.

“Operasi ini akan mengedepankan kegiatan preventif dan didukung keamanan untuk terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif, semua personel agar proaktif dan responsif terhadap situasi yang ada,” imbuh Agus.

Di samping itu, Agus mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas bersifat situasional dalam rangkaian pengamanan ini.

Pasalnya, pada peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia besok diperkirakan akan ada peningkatan mobilitas di Jakarta. Berdasarkan proyeksinya, total ada 400.000 warga yang akan hadir dalam serangkaian acara HUT ke-80 RI itu.

“Kegiatan yang akan digelar, antara lain pidato kenegaraan, ziarah nasional, kirab bendera, upacara detik-detik proklamasi, upacara penurunan bendera dan pesta kembang api. Diperkirakan lebih dihadiri 400.000 warga masyarakat, 400.000 warga masyarakat akan hadir pada acara tersebut,” pungkasnya.

16/08/2025 12:13
Lagi, Bobby Nasution Perintahkan Bongkar Cafe yang Resahkan Masyarakat

Bisnis.com, DELISERDANG – Setelah merobohkan diskotek Marcolopo di Kutalimbaru, Deliserdang dan Blue Star di Langkat, Tim Gabungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), Pemkab Deliserdang dan Forkopimda berlanjut menertibkan ke Cafe Duku Indah (CDI) di Kutalimbaru, Deliserdang, yang izinnya telah dicabut oleh Pemkab Deliserdang.

Sempat ada perlawanan dari pihak CDI, namun eksekusi CDI terus dilakukan termasuk menggunakan alat berat untuk merobohkan bangunan. Dengan pengawalan ketat dari Polri, TNI dan Satpol PP, eksekusi ini berjalan lancar.

“Kemarin Marcopolo dan Blue Star, hari ini yang akan dirobohkan adalah CDI. Izinnya juga baru saja dicabut oleh bupati,” ujar Bobby kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, Jumat (15/8)

Selain izinnya dicabut, menurut laporan pihak Kepolisian CDI juga diduga kuat menjadi tempat transaksi narkoba. Oleh karena itu Pemda dan Forkopimda sepakat untuk mengeksekusi tempat hiburan malam ini.

“Selama ini kendalanya Saya belum jadi gubernur. Sekarang, setelah dilantik dan bukti sudah terkumpul, baru bisa kami bertindak. Kami tidak mau bertindak tanpa dasar yang kuat,” kata Bobby Nasution.

Kasatpol PP Pemprov Sumut Moettaqien Hasrimi mengatakan, sejauh ini eksekusi berjalan dengan baik. Walau ada perlawanan, Forkopimda dan Satpol PP Pemprov Sumut, serta Pemkab Deliserdang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Kita melaksanakan perintah Pak Gubernur dan merupakan kesepakatan dengan Pemkab Deliserdang, serta Forkopimda, sehingga eksekusi ini berjalan dengan lancar,” kata Moettaqien Hasrimi.

Sementara itu, Inspektur Pemkab Deliserdang Edwin Nasution mengatakan pihaknya siap menghadapi segala tuntutan hukum dari pihak CDI. Terlebih, menurutnya banyak laporan yang mengatakan aktivitas CDI cukup meresahkan masyarakat, terutama terkait penyalahgunaan narkoba.

“Silakan saja (bila ingin menggugat secara hukum). Kami siap menghadapi karena ini untuk kepentingan masyarakat,” ucap Edwin.
Turut hadir dalam eksekusi CDI kali ini Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, Forkopimda Sumut dan Fokopimda Deliserdang. Hadir juga Kepala Dinas DPMPTSP Faisal Arif Nasution, OPD terkait lainnya serta OPD Pemkab Deliserdang.

16/08/2025 09:22
Pramono duga tawuran di Jakarta sengaja dibuat untuk konten

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Pramono duga tawuran di Jakarta sengaja dibuat untuk konten
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 15 Agustus 2025 – 20:10 WIB

Elshinta.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menduga tawuran yang kerap kali terjadi di Jakarta sengaja dibuat untuk konten dan diviralkan di media sosial.

“Persoalan tawuran ini adalah persoalan yang sekarang, terus terang masih sering terjadi. Dan kami melihat, menduga, memang ada beberapa tawuran yang terjadi, semacam memang sengaja diviralkan. Dibuat videonya, dibuat kontennya,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.

Dia mengaku mendapat laporan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bahwa memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja membuat konten tentang tawuran agar viral.

Oleh karena itu, dia telah meminta Satpol PP dan aparat penegak hukum untuk mencari siapapun yang dengan sengaja membuat konten tawuran.

“Kami dengan Satpol PP dan tentunya dengan aparat penegak hukum meminta bahwa siapapun yang melakukan, mengkontenkan ini tentunya harus kita cari bersama-sama dan harus diambil tindakan,” kata Pramono.

Diketahui, pada Kamis (14/8) tawuran kembali pecah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.

Pihak kepolisian pun mengendalikan tawuran antara RW 04 dan RW 12 di Manggarai tersebut dalam 15 menit untuk suasana kembali aman serta kondusif.

Kapolsek Tebet Iwan Gunawan mengatakan tawuran terjadi menjelang waktu maghrib sekitar pukul 17.45 WIB.

Usai mengetahui tawuran tersebut, personel diturunkan untuk mengamankan situasi demi memecah tawuran.

Tak jauh dari lokasi itu, diketahui terdapat Pos Pantau Tiga Pilar yang terdiri dari 10 personel berseragam dan ada juga dari Reskrim serta dibantu dari Pokdar Kamtibmas, Satpol PP, serta perangkat RT dan RW.

“Anggota langsung begitu pecah, langsung kita berusaha untuk melerai, bubarkan,” ucapnya.

Dalam penanganannya, dia menyatakan arus lalu lintas sempat terganggu lantaran lokasi kejadian berada di jalur satu arah.

“Pada saat ada mobil berhenti pun semua akan berhenti, otomatis. Sekarang sudah kondusif,” ucapnya.

Dinyatakan dari tawuran tersebut, tidak ada korban luka maupun jiwa. Para pelaku tawuran langsung membubarkan diri.

Pihak Kepolisian akan terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pengurus RW setempat untuk mencegah terulangnya bentrokan serupa di kemudian hari.

Sumber : Antara

15/08/2025 20:12
Markasnya Dibongkar Bobby Nasution, Sekjen GRIB Jaya Mengaku Ikhlas dan Tak Tahu Soal Sarang Narkoba

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumut, Bobby Nasution mengatakan, pengeksekusian Diskotek Marcopolo dilakukan karena diduga keras dijadikan sebagai sarang peredaran narkotika.

“Pak Kapolda Sumut menyampaikan tempat ini dijadikan sebagai sarang atau tempat jual beli narkoba,” kata Bobby Nasution di lokasi, Kamis (14/8/2025).

Bobby Nasution juga mengatakan, bangunan tersebut tidak memiliki legalitas apapun, mulai dari izin bangunan, seperti IMB maupun PBG tidak ada sama sekali, begitu juga dengan izin hiburan malam.

“Kami sampaikan bersama seluruh Forkopimda Sumut, ada Pak Kapolda, Pangdam, DPRD Sumut, Kejati, kami semua lengkap untuk menindaklanjuti keresahan masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika di tempat ini,” sebut Bobby Nasution.

Sempat juga ada perdebatan panjang dengan Sekjen DPP GRIB Jaya, Zulfikar, namun akhirnya dilakukan pengecekan ke dalam oleh petugas dan akhirnya dilakukan eksekusi.

Dalam penertiban ini, Polda Sumut menurunkan ratusan personel, mulai dari Satuan Brimob, Direktorat Sabhara dan Direktorat Narkoba Polda Sumut. Begitu juga dengan Kodam I Bukit Barisan menurunkan ratusan personel, dibantu oleh personel Satpol PP Pemprov Sumut.

“Penertiban ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan wilayah Sumut untuk aktivitas melawan hukum. Akan kita tindak tegas,” tutup Bobby Nasution.

15/08/2025 12:07
Warga Sambut Positif Daycare di Perkantoran dan Kecamatan, Dukung Karier Orang Tua Pekerja – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Bagi orang tua pekerja di Jakarta, mencari layanan Tempat Penitipan Anak (TPA) atau daycare anak yang aman, nyaman, dan terjangkau sering jadi tantangan tersendiri. Oleh karenanya, kehadiran daycare di kantor pemerintahan serta Taman Anak Sejahtera (TAS) di Kecamatan, yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, disambut positif oleh warga Ibu Kota.

Daycare ini sangat membantu orang tua menjalankan peran ganda tanpa mengorbankan pekerjaan maupun keluarga.

Nike, seorang financial advisor asal Salemba, Jakarta Pusat, melihat daycare sebagai solusi nyata bagi suami istri yang sama-sama bekerja.

“Sekarang banyak suami istri yang dua-duanya bekerja. Kalau tidak ada orang tua atau mertua di rumah, mau tidak mau harus pakai pembantu atau babysitter. Tapi kadang justru bikin khawatir karena kita tidak tahu pengawasannya seperti apa. Apalagi ada banyak kasus penganiayaan oleh pengasuh,” ujarnya.

Menurut Nike, manfaat daycare sangat signifikan untuk meningkatkan fokus kerja para orang tua.

“Dengan daycare, orang tua bisa bekerja tanpa khawatir anak diasuh yang belum tentu terlatih. Tapi rasio pengasuh dan anak harus seimbang, jangan sampai satu pengasuh mengawasi terlalu banyak anak,” sarannya.

Ia menambahkan, kunci keberhasilan program ini ada pada lokasi dan kelengkapan fasilitas.

“Daycare harus ada di kawasan perkantoran supaya orang tua tidak repot drop anak di tempat yang jauh. Fasilitasnya juga harus lengkap: makanan, susu, edukasi, sampai permainan motorik anak,” jelasnya.

Pastikan Kualitas SDM yang Menjaga Anak

Bahrun yang berprofesi sebagai Satpol PP, menilai program ini sebagai langkah baik untuk mengatasi masalah sosial.

“Itu program bagus untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Kadang ada satu keluarga di mana semua anggotanya bekerja, sehingga anaknya dititipkan di tempat-tempat yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kehadiran daycare ini bisa menjadi salah satu solusi,” ujar Bahrun.

Kehadiran daycare membuat orang tua pekerja kini tak perlu khawatir berlebihan soal tumbuh kembang anak saat bekerja.

“Para pekerja enggak was-was lagi. Ada solusi (daycare) untuk mengatasi itu,” ujarnya sembari menambahkan paling penting dalam sebuah daycare adalah kualitas SDM yang mengelola dan menjaga anak.

Perbesar

(Foto: Andri Widiyanto/Berita Jakarta.)… Selengkapnya

Senada, Ratna Juwita, warga Pondok Kelapa, Jakarta Timur, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja lepas di bidang wedding organizer dan make up artist, juga mengapresiasi keberadaan daycare.

“Bagus, apalagi untuk warga Jakarta yang pekerja. Mereka bisa menitipkan anak di daycare. Tapi kita juga perlu tahu secara jelas seperti apa fasilitasnya dan bagaimana perawatan anak-anak di sana. Sosialisasinya harus lebih jelas,” ungkapnya.

Ratna menambahkan, manfaat daycare akan semakin terasa jika aksesnya luas dan terjangkau.

“Bisa untuk pekerja apa saja, bahkan kalau bisa gratis. Karena pekerja itu bukan hanya di kantoran, ada yang berjualan atau buruh. Kalau saya pribadi, misalnya nge-MC dua jam, anak saya bisa dititipkan. Yang penting sosialisasinya jelas dan meyakinkan bahwa daycare ini aman untuk anak-anak. Kalau itu bisa dilakukan, insya Allah berjalan lancar. Kita dukung penuh,” tuturnya.

Perbesar

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung daycare di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. (Foto:Dok.Pemprov DKI)… Selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmennya dalam mendukung ibu bekerja dengan menghadirkan layanan daycare di lingkungan kantor pemerintahan. Gubernur Pramono belum lama ini memerintahkan penambahan durasi layanan dan jumlah anak yang diterima, sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas oleh para pegawai.

“Kalau melihat fasilitasnya, daycare di Balai Kota ini sudah sangat baik. Hanya saja kapasitasnya memang perlu ditambah. Saya juga sudah minta agar jam belajar di daycare ini dapat disesuaikan dengan waktu kerja para ibu,” ujar Gubernur Pramono.

Perbesar

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. (dok.DDJP)… Selengkapnya

Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta William Aditya Sarana mendorong penyediaan fasilitas layanan daycare atau Tempat TPA di lingkungan kantor kelurahan dan kecamatan.

“Di setiap kelurahan ataupun kecamatan itu harus disediakan daycare untuk pegawai-pegawai pemerintah khususnya yang mempunyai bayi,” ujar William beberapa hari lalu di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta.

William mengatakan program Pemprov DKI patut didukung lantaran dapat memberikan pelayanan dasar dan pendidikan pada anak. Sehingga orangtua tak perlu khawatir akan kebutuhan sehari-hari anak.

Target 44 Daycare di Kecamatan

Pramono menargetkan untuk membangun 44 Taman Anak Sejahtera di setiap kecamatan di Jakarta. Saat ini, sudah ada tiga Taman Anak Sejahtera yang beroperasi. Diharapkan jumlahnya akan terus bertambah dengan dukungan dari Baznas Bazis DKI Jakarta, CSR BUMD, dan Forum CSR.

Perbesar

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meresmikan Taman Anak Sejahtera (TAS) Arutala di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. (Foto: Reza Pratama Putra/Berita Jakarta)… Selengkapnya

Untuk memastikan pemenuhan hak anak, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur yang mewajibkan penyediaan daycare di seluruh perkantoran pemerintah daerah. Ketentuan ini dilengkapi panduan teknis dan standar layanan dari Dinas PPAPP.

Pemprov DKI menargetkan fasilitas daycare dapat membantu anak-anak keluarga prasejahtera memiliki peluang setara dalam pendidikan dan peningkatan kualitas hidup.

“Harapan saya pribadi, anak ini kalau nanti begitu di SD dan SMP dan seterusnya mereka bisa mendapatkan KJP, Kartu Jakarta Pintar,” ucap Pramono.

(*)

15/08/2025 09:00
Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Forkopimda Bongkar Diskotek Diduga Sarang Narkoba – Page 3

Liputan6.com, Deliserdang – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memimpin pembongkaran dua tempat hiburan malam (THM) yang diduga menjadi sarang narkoba. Kedua lokasi tersebut yakni Diskotik Marcopolo di Jalan Seipetani, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, dan Diskotik Blue Star di Jalan Binjai, Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat. Eksekusi yang dilakukan pada Kamis (14/8/2025) sempat mendapat perlawanan, namun pembongkaran tetap berjalan.

Di depan Diskotik Marcopolo yang sebelumnya bernama Sky Garden, ratusan pemuda sempat menghadang pasukan gabungan TNI/Polri dan Satpol PP. Setelah diberikan pemahaman, petugas melanjutkan pemeriksaan hingga ke dalam bangunan utama.

Bobby Nasution yang hadir di lokasi sempat masuk ke dalam gedung sebelum melanjutkan pemeriksaan bersama Forkopimda ke area sekitar. Lokasi itu diduga selama ini menjadi tempat penggunaan dan kemungkinan transaksi narkoba, dengan area berpagar yang dijaga ketat oleh pihak tertentu.

Perbesar

(Foto:Dok.Pemkot Medan)… Selengkapnya

Mendengar adanya upaya menghadang langkah penertiban itu, Bobby Nasution mempertegas pernyataan kepada awak media yang juga berada di lokasi. Ia menyatakan bahwa pembongkaran tersebut sebagai tindak lanjut laporan keresahan masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba.

Gubernur pun hadir di lokasi bersama unsur Forkopimda, yakni Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Kajati Sumut Harli Siregar, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan. Turut hadir Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan, Bupati Langkat Syah Afandin dan Walikota Binjai Amir Hamzah, serta para pejabat terkait, lengkap dengan pasukan gabungan dan alat berat berupa ekskavator.

“Memang secara legalitas, tempat yang akan kita lakukan eksekusi memang tidak ada (izinnya). Baik izin bangunan (peruntukan), izin tempat hiburan malam dari Pemerintah Provinsi juga tidak pernah kita keluarkan. Ditambah lagi tadi info dari Kapolda, ada kegiatan jual beli Narkoba di dalam bangunan yang mau kita hancurkan,” tegas Bobby.

Perbesar

(Foto:Dok.Pemkot Medan)… Selengkapnya

Selain itu, Bobby juga mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, jika ada laporan terhadap THM yang ketahuan ada transaksi Narkoba dari kepolisian, agar mencabut izinnya. Apalagi saat ini sudah ada beberapa titik lokasi THM yang sudah dikeluarkan rekomendasi dari Pemprov Sumut untuk pencabutan izinnya.

“Ya karena itu kan sudah menyalahgunakan fungsi bangunan yang diusulkan. Dan kegiatan seperti ini (penertiban) bukan yang pertama dilakukan. Jadi akan terus kita lakukan penertiban tempat-tempat yang diduga menjadi sarang Narkoba. Karena ini meresahkan masyarakat kita,” sebutnya, saat masih berada di lokasi pembongkaran bangunan.

Sedangkan terkait adanya bantahan dari pengelola lokasi bahwa gedung itu merupakan markas Ormas tertentu, Bobby menegaskan kembali bahwa hal itu merupakan dalih untuk mengelabui, seolah tidak ada aktivitas hiburan malam di tempat tersebut. Apalagi dalam beberapa tahun, sudah ada kasus pengunjung diskotik yang meninggal dunia di lokasi, diduga overdosis narkoba.

“Nggak ada? Semua kegiatannya sudah tahu, ada buktinya. Ada alat DJ (Disk Jockey), ada speaker-speaker. Belum tahu kita ada kantor (Ormas) yang ada alat DJ-nya. Belum pernah ketemu, kecuali tempat hiburan malam,” sebutnya, yang juga meminta masyarakat aktif melaporkan dugaan transaksi Narkoba kepada pihak Pemerintahan, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, BNNP hingga DPRD.

Perbesar

(Foto:Dok.Pemkot Medan)… Selengkapnya

Dalam proses eksekusi tersebut, ratusan pemuda yang berusaha menghalangi ekskavator bekerja dapat dipukul mundur oleh pasukan gabungan yang mengawal jalannya pembongkaran. Namun sempat ada oknum yang melakukan pelemparan dari luar tembok diskotik, sebelum akhirnya diamankan petugas.

Terlihat Gubernur bersama seluruh unsur Forkopimda mengambil jarak untuk menyaksikan proses pembongkaran gedung diskotik. Termasuk juga petugas dari PT PLN yang memutus aliran listrik ke tempat itu.

Saat rombongan beranjak, proses pembongkaran masih berlangsung dengan pengawalan ketat pihak keamanan. Termasuk di lokasi kedua di waktu yang sama, yakni Diskotik Blue Star, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat, juga berlangsung proses pembongkaran gedung menggunakan alat berat.

15/08/2025 08:11
Polisi kendalikan tawuran di Manggarai dalam 15 menit

Jakarta (ANTARA) – Polisi berhasil mengendalikan tawuran antara RW 04 dan RW 12 di Manggarai, Jakarta Selatan dalam waktu 15 menit sehingga suasana kembali aman serta kondusif.

“Alhamdulillah sudah bisa dikendalikan, dalam waktu 15 menit,” kata Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Iwan mengatakan tawuran terjadi menjelang waktu Maghrib sekitar pukul 17.45 WIB.

Usai mengetahui tawuran tersebut, personel diturunkan untuk mengamankan situasi demi memecah tawuran.

Tak jauh dari lokasi itu, terdapat Pos Pantau Tiga Pilar yang terdiri dari 10 personel berseragam dan ada juga dari Reskrim serta dibantu dari Pokdar Kamtibmas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta perangkat RT dan RW.

“Saat tawuran pecah, anggota kita langsung berusaha untuk melerai, bubarkan,” ucapnya.

Saat penanganan, katanya, arus lalu lintas sempat terganggu lantaran lokasi kejadian berada di jalur satu arah.

“Pada saat itu, ada mobil berhenti. Semua akan berhenti, otomatis. Sekarang sudah kondusif,” ucapnya.

Ia menyebut, tidak ada korban luka maupun jiwa akibat peristiwa itu adan mereka langsung membubarkan diri.

Ia menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pengurus RW setempat agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.

Sebelumnya, beredar sebuah video yang memperlihatkan tawuran di Manggarai menggunakan petasan sehingga mengganggu kenyamanan warga yang melintas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah menggelar program “Manggarai Bersholawat” guna mengatasi tawuran di Jakarta, khususnya di kawasan Manggarai.

Menurut Gubernur DKI Pramono Anung, kegiatan itu bukan semata-mata hanya untuk mengatasi masalah tawuran, tetapi menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

14/08/2025 23:08
3 Pemilik Truk Tinja yang Buang Limbah Sembarangan di Jaktim Terancam Sanksi Berat Megapolitan 14 Agustus 2025

3 Pemilik Truk Tinja yang Buang Limbah Sembarangan di Jaktim Terancam Sanksi Berat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Tiga pemilik truk tangki tinja yang diduga membuang limbah sembarangan ke saluran drainase di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, terancam sanksi berat.
Ketua Subkelompok Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Hugo Efraim menegaskan, pembuangan tinja sembarangan berbahaya bagi kesehatan dan mencemari lingkungan.
Ia menyebut ketiga pemilik truk tersebut melanggar Pasal 21 huruf c Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
“Kami akan memberikan sanksi berat, termasuk pencabutan izin usaha bagi perusahaan pengangkut yang terbukti melanggar. Semua limbah harus dibuang di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) resmi,” kata Hugo melalui keterangan resmi, Kamis (14/8/2025).
Menurut Hugo, salah satu pemilik truk telah tiga kali melanggar aturan setelah dilakukan identifikasi.
“Hasil pemeriksaan menunjukkan milik PT Putra Ogan Sejahtera. Perusahaan ini pernah melakukan pelanggaran serupa pada 18 Mei 2022 (B 9053 TFA) dan 21 November 2022 (B 9631 UFA),” tutur Hugo.
Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Satpol PP Kota Jakarta Timur Charles Siahaan mengatakan, para pelaku terancam pidana kurungan maksimal 60 hari, serta denda mulai Rp 100.000 ribu hingga Rp 20 juta.
“Proses Berita Acara Perkara (BAP) telah dilakukan dan kasus akan dibawa ke sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring),” jelasnya.
Charles menegaskan, pihaknya akan menggencarkan patroli gabungan serta penindakan dengan polisi.
“Kami ingin memberi efek jera. Kepatuhan pelaku usaha menjadi kunci mencegah kasus serupa terulang,” katanya.
Adapun penangkapan ketiga kendaraan ini dilakukan setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta melacak nomor polisi truk yang diduga membuang limbah di Jalan D.I. Panjaitan.
Kendaraan pertama, dengan nomor polisi B 9043 TNA, ditemukan pada Senin (10/8/2025) pagi.
Dari keterangan pengemudinya, petugas mendapatkan informasi tentang dua kendaraan lain yang diduga terlibat, yakni B 9225 QA dan B 9422 TFA.
Kepala Seksi Penegakan Hukum DLH Jakarta Hugo mengatakan ketiga truk tersebut berasal dari tiga perusahaan berbeda. Pemilik masing-masing perusahaan telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Selanjutnya setelah kami lakukan penangkapan pengemudi kendaraan, kita giring di lokasi di Geraha Intirub untuk dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan pemiliknya,” ujar Hugo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/08/2025 20:26