Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Kemacetan Mengintai, 2.500-3.000 Kendaraan Baru Setiap Hari Muncul di Jakarta – Page 3

    Kemacetan Mengintai, 2.500-3.000 Kendaraan Baru Setiap Hari Muncul di Jakarta – Page 3

    Tak hanya soal macet, sistem Mandala juga dipakai untuk memantau ambulans, mobil patroli, hingga derek Dishub. Setiap kendaraan dilengkapi kamera (dashcam) agar operator bisa menggerakkan armada terdekat saat darurat.

    “Sehingga dalam setiap kegiatan ambulan, mungkin saat ini kalau misalnya Bapak lihat banyak ambulan-ambulan yang dikawal-kawal sipil, nah itu tidak dibenarkan. Maka nanti akan kita berikan akses jalur mana yang bisa dilintasi, sehingga para driver ambulan tidak lagi meraba-raba situasi Jakarta,” ujar dia.

    “Nanti akan diawaki oleh para operator, operator dari Kepolisian, operator Dinas Perhubungan, Satpol PP, sementara ini termasuk nanti teman-teman dari Pomdam juga akan bersama kami,” tandas dia.

  • Cerita Perantau Tinggal di Kolong Flyover Grogol, Menanti Digusur Penataan Ruang Publik
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 Agustus 2025

    Cerita Perantau Tinggal di Kolong Flyover Grogol, Menanti Digusur Penataan Ruang Publik Megapolitan 26 Agustus 2025

    Cerita Perantau Tinggal di Kolong Flyover Grogol, Menanti Digusur Penataan Ruang Publik
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Di bawah riuh kendaraan yang melintas di jalan layang dan tol Grogol, Jakarta Barat, sejumlah warga hidup tanpa tempat tinggal layak.
    Mereka memilih menetap di kolong
    flyover
    , menjadikannya “rumah” sekaligus pangkalan kerja.
    Rukiman (48), perantau asal Jepara, Jawa Tengah, sudah sekitar delapan bulan terakhir menetap di kolong
    flyover
    Grogol.
    Pria yang sehari-hari mencari nafkah sebagai tukang gali itu menuturkan, lokasi tersebut sudah lama dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pekerja serabutan.
    “Kalau dari dulu, dari jaman dulu kan orang di Jakarta sudah tau, kalau cari tukang gali, ya tukang gali Grogol. Ya kita-kita ini, yang di kolong sini,” ujar Rukiman kepada
    Kompas.com
    , Selasa (26/8/2025).
    Namun, kondisi ekonomi yang kian sulit membuatnya tak lagi bergantung pada satu jenis pekerjaan.
    “Sekarang ya kan cari duit susah
    to
    , kerja ya apa saja, serabutan saja. Enggak mesti galian atau proyek. Yang penting bisa dapat (uang),” katanya.
    Rukiman mengaku sudah hampir satu bulan tak mendapat pesanan proyek.
    “Sudah lama banget nggak ada orderan, sudah jarang yang dateng ke sini. Hampir satu bulan kayaknya,” sambungnya.
    Di perantauan, Rukiman tinggal bersama beberapa rekannya yang ia sebut sebagai dulur.
    Mereka juga sama-sama datang dari Jepara dan tak punya tempat tinggal tetap.
    “Ada dulur. Dulu kan ya ngikut dulur-dulur dari Jepara pada merantau ke sini (Jakarta). Sekarang di sini ya ada dulur juga,” tuturnya.
    Rukiman tidur beralaskan kardus dan karung yang digelar di atas
    paving block
    .
    Di samping tempat tidurnya, tampak ketel listrik, galon, tumpukan kardus berisi barang, hingga jam dinding sederhana.
    Pemandangan serupa juga terlihat dari rekan-rekannya, ada yang beristirahat di atas tikar dan kardus, dengan tas ransel dijadikan bantal.
    Pantauan
    Kompas
    .com menunjukkan, ada beberapa orang lain yang tinggal di sepanjang kolong
    flyover
    , dari lampu merah Grogol hingga Stasiun Grogol.
    Lokasi ini juga dikenal sebagai titik macet dengan riuh klakson kendaraan pada jam sibuk.
    Suwandi (46), tukang gali asal Kudus, menegaskan bahwa keberadaan mereka di kolong
    flyover
    bukan sekadar mencari tempat tinggal, melainkan pangkalan kerja.
    “Pangkalan (bukan tempat tinggal). Ya tidur di sini tiap hari, buat nunggu orderan,” ucapnya sambil bersandar di tiang penyangga tol.
    Ia mengakui, keberadaan mereka kerap dipersoalkan petugas Satpol PP.
    “Dari jaman dulu juga kan orang udah pada tau kita (tinggal di kolong
    flyover
    ). Cuma cari tempat buat tidur aja,” lanjutnya.
    Saat ditanya soal rencana pemerintah menata ulang kolong
    flyover
    menjadi ruang publik, Rukiman hanya bisa pasrah.
    “Ya, gimana, enggak mungkin melawan juga. Kan ini tanah negara, saya terserah gubernurnya saja. Saya cuma mau cari uang,” katanya.
    Ia menegaskan tak pernah melawan ketika diminta pindah.
    “Selama ini juga tertib, saya enggak pernah berani melawan. Karena semenang-menangnya kalau melawan negara, tetap pasti akan kalah,” ujarnya.
    Suwandi pun mengaku hanya bisa mengikuti arahan pemerintah.
    “Enggak tau. Harus ngapain juga saya enggak tau, Mas. Saya cuma bisa ngikut aja,” ucapnya.
    Meski begitu, ia masih menyimpan harapan agar pemerintah suatu saat memperhatikan nasib mereka.
    “Ya, mau aja sih. Tapi, saya enggak tau. Enggak mau apa-apa lagi, cuma mau cari kerjaan saja,” katanya.
    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Barat menyampaikan rencana menata dua kolong flyover di Grogol dan Rawa Buaya menjadi ruang publik.
    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Jakarta Barat, Imron Sjahrin, menjelaskan rencana tersebut menindaklanjuti instruksi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo usai meninjau
    Skatepark
    di kolong
    flyover
    Slipi pada 14 Agustus 2025.
    “Kita meneruskan arahan dari Pak Gubernur sehubungan dengan kunjungan beliau pada Kamis yang lalu ke kolong
    flyover
    Slipi terkait dengan kondisinya yang sudah tertata,” ujar Imron, Jumat (22/8/2025).
    Pramono disebut menginginkan ruang di bawah flyover Jakarta Barat ditata serupa, baik menggunakan anggaran APBD maupun dana
    Corporate Social Responsibility
    (CSR).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penjelasan Pramono soal Trotoar Dipakai Urai Kemacetan TB Simatupang

    Penjelasan Pramono soal Trotoar Dipakai Urai Kemacetan TB Simatupang

    Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan perihal rencana penggunaan trotoar untuk mengurai kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Menurutnya, penggunaan trotoar itu tidak akan mengganggu pejalan kaki.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana akan menggunakan sebagian trotoar yang terdampak proyek galian untuk dijadikan perluasan jalur lalu lintas di Jalan TB Simatupang. Penggunaan trotoar itu hanya sementara waktu.

    “Jadi yang dimaksud trotoar adalah trotoar yang tidak dipakai, trotoar yang sedang tidak dipakai karena ada proyek di sana. Dan itu trotoar memang juga tidak bisa dipakai untuk jalan sebagai pedestrian,” kata Pramono dikutip website resmi Pemprov DKI Jakarta.

    Kata Pramono, trotoar itu saat ini memang terdampak pengerjaan proyek. Jadi, trotoar tersebut memang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pejalan kaki.

    “Trotoar yang bisa digunakan bukan trotoar yang secara keseluruhan. Tetapi hanya trotoar-trotoar yang sekarang ini memang dipakai untuk proyek itu. Dan memang tidak bisa dipakai untuk orang jalan sebenarnya tidak bisa dipakai,” ujarnya.

    Nantinya setelah pengerjaan proyek galian yang ditargetkan rampung pada November 2025, Pemprov DKI Jakarta akan memperbaiki trotoar yang terdampak sehingga dapat digunakan secara maksimal oleh para pejalan kaki.

    “Sebagian besar trotoar yang digunakan untuk proyek ini juga sebenarnya sudah mulai digali dan itulah yang kemudian akan kami perbaiki, kami sempurnakan,” kata Pramono.

    Baru-baru ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membahas solusi kemacetan di kawasan Jalan TB Simatupang. Dalam rapat itu, dibahas seputar solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi macet di TB Simatupang.

    Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yaitu:

    1. Review Proyek Galian

    Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian yang tengah berlangsung, yaitu proyek IPALD Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km. Kedua proyek penting ini ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025.

    2. Percepatan Pengerjaan

    PAM Jaya dan Paljaya diinstruksikan mempercepat pekerjaan dengan sistem 24 jam non-stop, memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, dan langkah teknis lainnya.

    3. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

    Mengatur buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk guna mengurangi penumpukan kendaraan.

    4. Optimalisasi Area Publik

    Memanfaatkan area yang masih tersedia sebagai halte atau parkir sementara agar kendaraan umum tidak menumpuk di pinggir jalan saat menaikkan dan menurunkan penumpang.

    5. Pemanfaatan Trotoar

    Menggunakan sementara trotoar di area terdampak proyek untuk memperlebar ruas jalan, terutama di titik penyempitan (bottleneck), mengingat trotoar di lokasi tersebut saat ini belum dapat digunakan pejalan kaki.

    6. Sinergi Antar-Lembaga

    Memperkuat koordinasi lapangan secara terpadu antara Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan instansi terkait lainnya.

    7. Informasi Lalu Lintas

    Bekerja sama dengan Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan informasi terkini mengenai proyek yang berlangsung, sekaligus memberikan rute alternatif bagi pengguna jalan.

    8. Solusi Jangka Menengah

    Mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mengendalikan arus lalu lintas.

    Pemprov DKI Jakarta berharap langkah-langkah ini dapat segera mengurai kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan TB Simatupang.

    (rgr/din)

  • Hari bebas kendaraan jadi gerakan nyata tekan polusi

    Hari bebas kendaraan jadi gerakan nyata tekan polusi

    Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja (kacamata hitam) turut berjalan kaki saat mengikuti kegiatan hari bebas kendaraan di area Stadion Wibawa Mukti, Minggu.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

    Hari bebas kendaraan jadi gerakan nyata tekan polusi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 Agustus 2025 – 10:15 WIB

    Elshinta.com – Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan hari bebas kendaraan atau car free day (CFD) bukan sekadar aktivitas olahraga maupun berkumpul bersama namun juga merupakan gerakan nyata menekan tingkat polusi udara.

    Demikian disampaikan Asep di tengah ratusan orang yang mengikuti kegiatan CFD perdana hasil kolaborasi Pemkab Bekasi dengan pengembang kawasan komersial di sepanjang Jalan Cikarang Baru hingga kompleks Stadion Wibawa Mukti.

    “Polusi udara adalah tantangan kita bersama. Dengan sehari tanpa kendaraan, kita sudah mengambil langkah kecil namun bermakna untuk bumi yang lebih sehat,” katanya di Cikarang, Minggu.

    Melalui kegiatan bertema ‘Sehari tanpa emisi, langkah kecil untuk bumi yang lestari’ itu, Wakil Bupati menekankan bahwa menjaga lingkungan dan kesehatan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

    “Investasi yang paling berharga adalah kesehatan. Udara bersih akan memberi kita kualitas hidup yang lebih baik. CFD adalah ruang bersama untuk belajar, berolahraga sekaligus menanamkan kesadaran lingkungan,” katanya.

    Kegiatan yang turut dimeriahkan oleh sejumlah acara seperti senam bersama, bazar UMKM hingga layanan cek kesehatan gratis itu sekaligus bertujuan mempererat silaturahmi pemimpin dan perangkat daerah dengan masyarakat.

    Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Sukmawatty Karnahadijat mengatakan kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah menekan pencemaran udara, khususnya emisi kendaraan bermotor.

    “Car Free Day ini bukan hanya olahraga tetapi juga edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli pada lingkungan. Dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, kita ikut menjaga kualitas udara agar lebih sehat dan berkelanjutan,” katanya.

    Ia menegaskan kegiatan hari bebas kendaraan menjadi langkah nyata Dinas Lingkungan Hidup untuk menghadirkan udara yang bersih di Kabupaten Bekasi.

    “Kita ingin masyarakat bisa merasakan udara yang bersih tanpa polusi, sehat beraktivitas, anak-anak bisa berlarian dan berolahraga jalan kaki. Antusias masyarakat juga cukup besar sekali,” katanya.

    Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi telah menjadwalkan kegiatan serupa sebanyak tiga kali sepanjang tahun ini, melibatkan sejumlah unsur terkait seperti kepolisian dan Dinas Perhubungan dalam hal pengaturan lalu lintas serta Dinas Pariwisata, Disbudpora, Satpol PP dan para pelaku UMKM.

    “Car Free Day diharapkan menjadi gerakan bersama untuk mengurangi dampak polusi sekaligus mendorong masyarakat menjalani gaya hidup sehat dan ramah lingkungan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Solusi Jangka Pendek-Menengah Atasi Macet Jalan TB Simatupang

    Solusi Jangka Pendek-Menengah Atasi Macet Jalan TB Simatupang

    Jakarta

    Kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, masih dihadapi pengendara setiap harinya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan beberapa solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi macet di sana.

    Baru-baru ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membahas solusi kemacetan di kawasan Jalan TB Simatupang. Dalam rapat itu, dibahas seputar solusi jangka pendek dan menengah untuk mengatasi macet di TB Simatupang.

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi,” ujar Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, dalam keterangan tertulisnya dikutip Senin, (25/8/2025).

    Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yaitu:

    1. Review Proyek Galian

    Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian yang tengah berlangsung, yaitu proyek IPALD Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km. Kedua proyek penting ini ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025.

    2. Percepatan Pengerjaan

    PAM Jaya dan Paljaya diinstruksikan mempercepat pekerjaan dengan sistem 24 jam non-stop, memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, dan langkah teknis lainnya.

    3. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

    Mengatur buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk guna mengurangi penumpukan kendaraan.

    4. Optimalisasi Area Publik

    Memanfaatkan area yang masih tersedia sebagai halte atau parkir sementara agar kendaraan umum tidak menumpuk di pinggir jalan saat menaikkan dan menurunkan penumpang.

    5. Pemanfaatan Trotoar

    Menggunakan sementara trotoar di area terdampak proyek untuk memperlebar ruas jalan, terutama di titik penyempitan (bottleneck), mengingat trotoar di lokasi tersebut saat ini belum dapat digunakan pejalan kaki.

    6. Sinergi Antar-Lembaga

    Memperkuat koordinasi lapangan secara terpadu antara Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan instansi terkait lainnya.

    7. Informasi Lalu Lintas

    Bekerja sama dengan Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan informasi terkini mengenai proyek yang berlangsung, sekaligus memberikan rute alternatif bagi pengguna jalan.

    8. Solusi Jangka Menengah

    Mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mengendalikan arus lalu lintas.

    Pemprov DKI Jakarta berharap langkah-langkah ini dapat segera mengurai kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan TB Simatupang.

    “Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar volume kendaraan di jalan dapat berkurang,” kata Yustinus.

    (rgr/dry)

  • Ini Rencana Pemprov DKI Urai Kemacetan di TB Simatupang

    Ini Rencana Pemprov DKI Urai Kemacetan di TB Simatupang

    JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta berupaya menindaklanjuti laporan warga terkait kemacetan di kawasan kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Akan ada rencana penanganan jangka pendek dan menengah untuk mengatasi masalah tersebut. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta, Sabtu 23 Agustus.

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi,” katanya mengtuip ANTARA pada Minggu, 24 Agustus.

    Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian yang tengah berlangsung, seperti proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km.

    “Kedua proyek penting ini ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025,” ujarnya.

    Selain itu, ​​​​​​Pemprov DKI menginstruksikan ​PAM Jaya dan Paljaya untuk mempercepat pekerjaan dengan sistem 24 jam non-stop, memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, dan langkah teknis lainnya.

    Pemprov DKI, kata dia, juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk guna mengurangi penumpukan kendaraan.

    Pemprov DKI juga akan memanfaatkan area yang masih tersedia sebagai halte atau parkir sementara agar kendaraan umum tidak menumpuk di pinggir jalan saat menaikkan dan menurunkan penumpang serta menggunakan sementara trotoar di area terdampak proyek untuk memperlebar ruas jalan, terutama di titik penyempitan (bottleneck), mengingat trotoar di lokasi tersebut saat ini belum dapat digunakan pejalan kaki.

    Untuk mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, kata Yustinus, Pemprov DKI akan memperkuat koordinasi lapangan secara terpadu antara Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan instansi terkait lainnya.

    Tak hanya itu, lanjut dia, Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan informasi terkini mengenai proyek yang berlangsung, sekaligus memberikan rute alternatif bagi pengguna jalan.

    Untuk solusi jangka panjang, Pemprov DKI akan ​​​​​​​mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mengendalikan arus lalu lintas.

    “Pemprov DKI Jakarta berharap langkah-langkah ini dapat segera mengurai kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan TB Simatupang,” kata Yustinus

    Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat kemacetan di kawasan TB Simatupang.

    “Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar volume kendaraan di jalan dapat berkurang,” katanya.

  • Begini Kondisi Terkini Posko Aksi di Pati, Belum Tampak Lautan Massa

    Begini Kondisi Terkini Posko Aksi di Pati, Belum Tampak Lautan Massa

    Informasi dari polisi, massa serentak akan mengirimkan surat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Bupati Sudewo dalam perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Itu bukan demo, itu aksi mengirim surat ke KPK melalui Kantor Pos serentak. Surat meminta KPK untuk memeriksa Pak Bupati terkait kasus DJKA,” terang Hafid.

    Massa akan bergerak dari posko yang terletak di depan kantor DPRD. Posko ini dibangun beberapa waktu lalu sebagai pusat penggalangan dukungan untuk demo jilid II, kelanjutan dari aksi sebelumnya sebagai respons dari kebijakan kenaikan PBB Pati.

    Namun dalam perkembangannya, sosok inisiator demo jilid II Ahmad Husain Hafid membatalkan agenda ini. Ahmad Husain Hafid mengaku telah sepakat berdamai dengan Bupati Sudewo.

    Dari posko, massa akan bergerak ke Kantor Pos. Dari data yang masuk ke polisi, massa juga membawa truk sebagai mobil komando dalam long march nanti.

    “Mulai dari titik pendopo, jalan depannya ada truk yang mengiringi posko ke Kantor Pos. Ini baru membuat suratnya,” ucap Hafid.

    Sebanyak 1.245 personel gabungan dari Polri, TNI hingga Satpol PP dikerahkan untuk mengawal aksi ini. Personel disebar di beberapa tempat.

    Liputan6.com sudah berusaha menghubungi Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istiyanto. Namun hingga berita ini tayang, Teguh belum merespons.

  • Demo Pati Berubah Jadi Aksi Serentak Kirim Surat ke KPK, Mendesak Pemeriksaan Sudewo

    Demo Pati Berubah Jadi Aksi Serentak Kirim Surat ke KPK, Mendesak Pemeriksaan Sudewo

    Liputan6.com, Jakarta Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu akan menggeruduk kantor Pos Kota Pati, Senin (25/8). Informasi dari polisi, massa serentak akan mengirimkan surat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Bupati Sudewo dalam perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Itu bukan demo, itu aksi mengirim surat ke KPK melalui Kantor Pos serentak. Surat meminta KPK untuk memeriksa Pak Bupati terkait kasus DJKA,” kata Kasi Humas Polresta Pati Ipda Hafid Amin saat dihubungi Liputan6.com, Senin (25/8).

    Massa akan bergerak dari posko yang terletak di depan kantor DPRD. Posko ini dibangun beberapa waktu lalu sebagai pusat penggalangan dukungan untuk demo jilid II, kelanjutan dari aksi sebelumnya sebagai respons dari kebijakan kenaikan PBB Pati.

    Namun dalam perkembangannya, sosok inisiator demo jilid II Ahmad Husain Hafid membatalkan agenda ini. Ahmad Husain Hafid mengaku telah sepakat berdamai dengan Bupati Sudewo.

    Dari posko, massa akan bergerak ke Kantor Pos. Dari data yang masuk ke polisi, massa juga membawa truk sebagai mobil komando dalam long march nanti.

    “Mulai dari titik pendopo, jalan depannya ada truk yang mengiringi posko ke Kantor Pos. Ini baru membuat suratnya,” ucap Hafid.

    Sebanyak 1.245 personel gabungan dari Polri, TNI hingga Satpol PP dikerahkan untuk mengawal aksi ini. Personel disebar di beberapa tempat.

    Liputan6.com sudah berusaha menghubungi Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Teguh Istiyanto. Namun hingga berita ini tayang, Teguh belum merespons.

  • APK ditertibkan, Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang menghitung hari

    APK ditertibkan, Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang menghitung hari

    ANTARA – Menjelang hari pemungutan suara yang jatuh pada 27 Agustus mendatang, tim gabungan yang sudah terbentuk mulai melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pilkada Ulang Tahun 2025 di Pangkalpinang, pada Minggu (24/8).  Proses penertiban APK dilaksanakan selama dua hari, melibatkan KPU, PPK,PPS, Polresta, Satpol PP, hingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pangkalpinang (Chandrika Purnama Dewi/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI siapkan langkah atasi kemacetan di kawasan TB Simatupang

    DKI siapkan langkah atasi kemacetan di kawasan TB Simatupang

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo saat menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta terkait penanganan jangka pendek dan menengah untuk mengatasi kemacetan di kawasan TB Simatupang, Jakarta, Sabtu (23/8/2025). ANTARA/HO-Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta

    DKI siapkan langkah atasi kemacetan di kawasan TB Simatupang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah penanganan jangka pendek dan menengah untuk mengatasi kemacetan di kawasan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo usai menggelar rapat terbatas bersama sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (23/8).

    “Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah, yakni melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian yang tengah berlangsung, seperti proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km.

    “Kedua proyek penting ini ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025,” ujarnya.

    Selain itu, ​​​​​​Pemprov DKI menginstruksikan ​PAM Jaya dan Paljaya untuk mempercepat pekerjaan dengan sistem 24 jam non-stop, memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, dan langkah teknis lainnya. Pemprov DKI, kata dia, juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk guna mengurangi penumpukan kendaraan.

    Pemprov DKI juga akan memanfaatkan area yang masih tersedia sebagai halte atau parkir sementara agar kendaraan umum tidak menumpuk di pinggir jalan saat menaikkan dan menurunkan penumpang serta menggunakan sementara trotoar di area terdampak proyek untuk memperlebar ruas jalan, terutama di titik penyempitan (bottleneck), mengingat trotoar di lokasi tersebut saat ini belum dapat digunakan pejalan kaki.

    Untuk mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, kata Yustinus, Pemprov DKI akan memperkuat koordinasi lapangan secara terpadu antara Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan instansi terkait lainnya. Tak hanya itu, lanjut dia, Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan informasi terkini mengenai proyek yang berlangsung, sekaligus memberikan rute alternatif bagi pengguna jalan.

    Untuk solusi jangka panjang, Pemprov DKI akan ​​​​​​​mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mengendalikan arus lalu lintas.

    “Pemprov DKI Jakarta berharap langkah-langkah ini dapat segera mengurai kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan TB Simatupang,” kata Yustinus

    Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat kemacetan di kawasan TB Simatupang.

    “Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar volume kendaraan di jalan dapat berkurang,” katanya

    Sumber : Antara