Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Memotret Unjuk Rasa di Seluruh Indonesia: Jejak Aksi dan Situasi yang Terekam – Page 3

    Memotret Unjuk Rasa di Seluruh Indonesia: Jejak Aksi dan Situasi yang Terekam – Page 3

    Di Makassar, demo juga berujung ricuh. Pos pol di bawah jembatan layang Makassar. Api juga terlihat berkobar di Gedung DPRD Makassar dibakar. Peristiwa ini membuat korban berjatuhan.

    Korban akibat kerusuhan hingga pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar yang terjadi pada Jumat (29/8/2025) malam bertambah. Kepala Bappeda Kota Makassar, Dahyal mengatakan, jumlah korban meninggal dunia menjadi tiga orang.

    “Ada tiga orang,” kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu (30/8/2025) dini hari.

    Dahyal menjelaskan, korban kebakaran pertama adalah Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, Syaiful, di mana dia hadir untuk rapat paripurna menggantikan posisi Camat Ujung Tanah, Amanda Syahwaldi. Korban lainnya merupakan seorang anggota Satpol PP yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Dan, satu korban lain ditemukan saat proses pemadapan api oleh personel dinas pemadam kebakaran, di mana mengevakuasi seorang wanita yang sudah dalam kondisi tak bernyawa.

    “Satu mayat terjebak, perempuan atas nama Sarina, staf pendamping anggota dewan Andi Tendri Uji. Satu (anggota) Satpol PP dan Kasi Kesra (Kecamatan) Ujung Tanah,” ungkap Dahyal.

    Api berhasil dipadamkan petugas. Tetapi sesaat setelahnya, sejumlah orang malah menjarah di gedung wakil rakyat itu.

    Barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari puing-puing bangunan diangkut, mulai dari mesin hingga peralatan elektronik yang tersisa. Tak hanya itu, beberapa kendaraan yang terbakar di sekitar lokasi ikut menjadi sasaran. Warga mempreteli bagian-bagian mobil yang hangus, seperti ban, velg, hingga onderdil lain yang masih dianggap bernilai. Mobil di komplek Kejati Sulsel juga ikut dibakar.

    Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, turun langsung menemui massa aksi di Jalan Urip Sumohardjo, Jumat (29/8/2025) malam. Dia mengimbau seluruh warga agar tetap menahan diri serta mengutamakan ketertiban dan keamanan bersama. Ia menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas setiap wilayah masing-masing.

  • Viral Diduga Satpol PP Palak PKL di Jalan Karang Menjangan Surabaya Surabaya 29 Agustus 2025

    Viral Diduga Satpol PP Palak PKL di Jalan Karang Menjangan Surabaya Surabaya 29 Agustus 2025

    Viral Diduga Satpol PP Palak PKL di Jalan Karang Menjangan Surabaya
    Tim Redaksi
    SURABAYA , KOMPAS.com
    – Oknum petugas Satpol PP Surabaya diduga kerap melakukan pemalakan dagangan penjual di Pasar Karah Menjangan, Surabaya, Jawa Timur.
    Kabar ini beredar luas di media sosial lewat viralnya video unggahan ulang oleh akun instagram @Surabaya.terkini pada Kamis (28/8/2025).
    Dalam video tersebut, menunjukkan seorang pedagang perempuan lansia yang mengaku kerap diminta dagangan secara gratis oleh oknum Satpol PP.
    Menurut penuturannya, permintaan tersebut dilakukan hampir setiap pagi dengan alasan agar tidak dibubarkan.
    Berdasarkan pantauan Kompas.com, suasana Pasar Karang Menjangan memang ramai pada saat pagi hari mulai pukul 05.00 WIB.
    Para pedagang kaki lima menjual bahan makanan, nasi, minuman, aneka jajan melapak di jalan tersebut. Sejumlah Satpol PP juga berjaga di area pasar tersebut.
    Sementara ibu lansia dalam video tersebut diketahui sehari-sehari menjual makanan di dekat Balai RW Mojo.
    Namun, saat didatangi Kompas.com, pada Jumat (29/8/2025) pukul 08.00 WIB, lapaknya sudah bersih.
    “Sudah selesai masalahnya, sudah pertemuan. Gak usah diungkit-ungkit lagi,” kata pedagang lain di area tersebut, Jumat (29/8/2025).
    Terpisah, PKL lain berusia 55 tahun yang namanya disamarkan, mengaku tidak pernah diminta oleh petugas Satpol PP. Makanan yang diberikan kepada petugas bersifat suka rela.
    “Enggak (pernah diminta), kalau mau saya ikhlas tak kasih satu. Kadang kalau punya rezeki banyak, saya kasih seporsi,” ujarnya.
    Selaras dengan Musrifah, PKL lain, Rudi (bukan nama sebenarnya) (55) juga mengaku tidak keberatan apabila diminta oleh petugas Satpol PP agar lapaknya tidak diangkut.
    “Iya ada beberapa yang minta dagangan, kita sih nggak keberatan asal gak diangkut dagangnya,” katanya.
    Ia juga bilang bahwa terkadang pedagang yang suka rela memberi tanpa diminta.
    “Nggak maksa, kalau nggak dikasih ya tidak marah,” imbuhnya.
    Pun tidak semua pedagang diminta atau bersedia memberi sehingga pedagang merasa tidak keberatan.
    Namun, Rudy mengatakan bahwa praktik ini telah terjadi selama bertahun-tahun.
    Ia merupakan pedagang penerus mertuanya. Mertuanya berpesan agar sesekali memberi Satpol PP makanan.
    “Dulu mertua yang di sini, memang sudah lama, sudah jadi tradisi begitu. Kalau saya tahu ya cuma paling dibilang kalau ada Satpol minta dikasih saja,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • YLBHI Hingga KontraS Desak Aparat Tak Represif Hadapi Pendemo 28 Agustus

    YLBHI Hingga KontraS Desak Aparat Tak Represif Hadapi Pendemo 28 Agustus

    JAKARTA – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang terdiri dari YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, dan LBH Pers mendesak aparat untuk tak menggunakan kekerasan dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang kembali digelar di depan Gedung DPR RI pada hari ini.

    Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Arif Maulana menuturkan, aksi massa ini harus dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia dan bentuk upaya aktif untuk ikut serta dalam berjalannya pemerintahan yang dianggap semakin mengkhawatirkan.

    “Kami mengimbau agar aparat keamanan untuk tidak bertindak represif dan menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat,” kata Arif dalam keterangannya, Kamis, 28 Agustus.

    Arif mengingatkan Polri untuk mentaati serta mengedepankan penggunaan kekuatan yang didasarkan pada prinsip kebutuhan dan proporsionalitas, serta mengedepankan langkah-langkah preventif sesuai dengan ketentuan dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

    “Penggunaan senjata pengurai massa oleh aparat dalam menjalankan tugas juga harus disesuaikan dengan situasi dan dilakukan sedemikian rupa untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan, sebagaimana diatur dalam United Nations Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials,” jelas Arif.

    Berkaca pada aksi unjuk rasa 25 Agustus lalu, setidaknya, sebanyak 370 orang ditangkap secara sewenang-wenang oleh anggota kepolisian dan diangkut paksa menuju Polda Metro Jaya.

    Arif mengaku pihaknya memantau dan menyaksikan massa aksi yang tengah ditahan di Polda Metro Jaya mengaku mengalami sejumlah tindakan kekerasan hingga menyebabkan sebagian tubuhnya penuh luka.

    Selain itu, proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya yang diklaim sebagai “pengamanan” dan “pendataan” justru merupakan tindakan tidak berdasar hukum dan kami nilai hanya menjadi kamuflase dari praktik penangkapan sewenang wenang oleh aparat sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

    “Perlu kami tegaskan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur istilah pengamanan, melainkan upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan seseorang yang diatur dalam kerangka penangkapan atau penahanan,” tegas dia.

    Sehingga, Arif mendesak, Polri untuk melakukan proses pemeriksaan secara etik dan proses pidana terhadap para anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran seperti tindakan brutal terhadap massa aksi hingga penghalang-halangan proses bantuan hukum dalam aksi 25 Agustus dan 28 Agustus.

    Sebagai informasi, Polisi akan berpatroli di titik-titik yang telah dipetakan untuk mencegah pelajar kembali ikut dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

    Dalam skema pengamanan, Polda Metro Jaya mengerahkan 4.531 personel terkait pengamanan aksi unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR RI.

    Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel Bawah Kendali Operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP, dan Dishub, serta 632 personel Polres jajaran. 

  • Ratusan mahasiswa mulai datangi gerbang utama Gedung DPR/MPR RI

    Ratusan mahasiswa mulai datangi gerbang utama Gedung DPR/MPR RI

    Jakarta (ANTARA) –

    Ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di DKI Jakarta mulai mendatangi gerbang utama Gedung DPR/MPR RI yang berada di Jalan Gatot Subroto, untuk melakukan aksi unjuk rasa.

    Ratusan mahasiswa ini menggunakan beragam jaket almamater kampus mereka dan berjalan kaki (long march) dari kawasan Senayan menuju gerbang utama DPR/MPR RI, Kamis.

    Mahasiswa datang secara berkelompok dan membawa berbagai atribut organisasi, spanduk, hingga poster berisi tuntutan.

    Satu jam yang lalu di lokasi yang sama, ribuan massa aksi buruh sudah membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi mereka.

    “Aksi ini merupakan aksi damai dan siang ini aksi kami sudahi karena para buruh harus kembali bekerja,” kata Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal.

    Sebelumnya Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR RI hari ini.

    Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP dan Dishub, dan 632 personel dari jajaran Polres.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta kepada seluruh aparat keamanan yang mengawal aksi unjuk rasa pada Kamis agar tidak melakukan tindakan agresif.

    “Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis. Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda,” kata Asep di Jakarta, Kamis.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratusan mahasiswa mulai padati gerbang belakang Gedung DPR/MPR RI

    Ratusan mahasiswa mulai padati gerbang belakang Gedung DPR/MPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Ratusan mahasiswa mulai memadati kawasan gerbang belakang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, sekitar pukul 13.40 WIB.

    Kehadiran mereka merupakan bagian dari aksi unjuk rasa yang menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.

    Pantauan di lokasi, massa mahasiswa datang secara berkelompok. Mereka membawa berbagai atribut organisasi, spanduk, hingga poster berisi tuntutan.

    “Assalamualaikum, kami datang bawa pasukan,” kata mereka sambil jalan menuju gerbang belakang Gedung DPR/MPR.

    Suasana di sekitar pintu belakang DPR RI pun semakin ramai dengan orasi yang bergantian disampaikan lewat pengeras suara.

    “Kok gerbangnya ga dibuka? Kami kan mau menyampaikan aspirasi,” teriak mahasiswa.

    Sementara itu, aparat kepolisian terlihat berjaga ketat di sekitar area pintu belakang. Polisi terus mengantisipasi potensi gesekan antara massa dengan petugas.

    Situasi di lokasi masih kondusif. Namun, arus lalu lintas di sekitar gerbang belakang DPR RI mulai tersendat imbas konsentrasi massa yang terus berdatangan.

    Adapun Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR RI hari ini.

    Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP dan Dishub, dan 632 personel dari jajaran Polres.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meminta kepada seluruh aparat keamanan yang mengawal aksi unjuk rasa agar tidak melakukan tindakan agresif.

    “Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis. Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda,” kata Asep di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan Polda Metro Jaya menurunkan sebanyak 4.500 lebih personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen buruh di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat.

    Untuk itu, dia menegaskan kepada seluruh personel agar mengedepankan sikap humanis dan terukur dalam bertugas, serta tidak bergerak sendiri, tetap kompak, dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi cegat 120 pelajar terprovokasi medsos ikut demo buruh di DPR

    Polisi cegat 120 pelajar terprovokasi medsos ikut demo buruh di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Polisi mencegat sebanyak 120 pelajar yang hendak mengikuti demonstrasi buruh di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Para pelajar tersebut diduga terprovokasi oleh ajakan yang tersebar di media sosial (medsos).

    “Setidaknya, pukul 08.30 WIB tadi ada 120 pelajar dicegat, dicegah, dijaga dan dilindungi niatnya karena mereka mau bergerak ke gedung DPR untuk ikut melaksanakan aksi penyampaian pendapat dalam bentuk unjuk rasa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam di kawasan Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

    Sebanyak 120 pelajar itu diamankan di sejumlah titik oleh polres di wilayah Jakarta, Bekasi, Tangerang, Depok, dan sekitarnya.

    Ade menyebutkan Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar asal Bekasi, Indramayu, dan Cirebon.

    Kemudian, Polres Metro Kota Bekasi mencegah 29 pelajar yang berasal dari Cirebon dan Purwakarta, sementara Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 11 pelajar dari Serang, Banten.

    “Lalu, ada juga dari Depok. Polres Metro Depok mencegah tujuh pelajar yang hendak ikut ke Jakarta,” ucap Ade.

    Selanjutnya, Polres Metro Jakarta Pusat mencegah 25 pelajar asal Indramayu dan Cianjur di tengah perjalanan mereka menuju Gedung DPR.

    “Bisa dibayangkan itu laporan terakhir pukul 08.30 WIB, ya, jam berapa mereka berangkat dari rumahnya masing-masing,” ujar Ade.

    Menurut dia, hasil pemeriksaan awal menunjukkan mayoritas pelajar berangkat setelah mendapat ajakan atau provokasi melalui media sosial.

    “Ini sangat kita sayangkan, karena yang resmi menyampaikan pemberitahuan aksi hanyalah dari serikat buruh KSPI. Pelajar tidak ada kaitan dengan aksi ini, justru rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” jelas Ade.

    Bahkan, sambung dia, pelajar tersebut masih mengenakan seragam sekolah lengkap dan kemungkinan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua mereka atau berniat bolos dari jam pelajaran sekolah.

    Polisi masih melakukan penelusuran guna mengetahui jika ada di antara mereka yang membawa senjata saat hendak bergabung dengan aksi buruh tersebut.

    Saat ini, pihak kepolisian juga melakukan penyisiran untuk mencegah lebih banyak pelajar memasuki area unjuk rasa di sekitar Gedung DPR.

    Aksi unjuk rasa yang diadakan oleh massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) itu diikuti oleh ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek. Aksi serupa juga digelar serempak di daerah-daerah lain.

    Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di depan gerbang utama kompleks parlemen DPR/MPR, Jakarta.

    Dalam aksi tersebut, buruh mengusung enam tuntutan utama. Pertama, hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM). Mereka meminta agar Upah Minimum Tahun 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Kedua, stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan sekaligus kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Keempat, sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, revisi RUU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029.

    Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiagakan 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR hari ini.

    Ribuan personel itu terdiri dari 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP dan Dishub DKI Jakarta, serta 632 personel dari jajaran Polres.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Catat Rute Transjakarta yang Dialihkan Imbas Demo Depan Gedung DPR dan Patung Kuda – Page 3

    Catat Rute Transjakarta yang Dialihkan Imbas Demo Depan Gedung DPR dan Patung Kuda – Page 3

    Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal menyebutkan sebanyak 5.000 buruh di Jabodetabek dan Karawang mengikuti aksi unjuk rasa hari ini yang berlangsung di depan gerbang utama gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

    Polda Metro Jaya menyiagakan 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa tersebut.

    Ribuan personel itu terdiri dari 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

    Adapun sejumlah tuntutan utama yang akan disuarakan dalam demo buruh DPR, yaitu:

    Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah (HOSTUM).

    Naikkan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.

    Stop PHK: Bentuk Satgas PHK

    Reformasi Pajak Perburuhan: Naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000 per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.

    Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw.

    Sahkan RUU Perampasan Aset: Berantas Korupsi.

    Revisi RUU Pemilu: Redesign Sistem Pemilu 2029.

  • Polisi Mulai Bersiaga di Gerbang DPR/MPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Polisi Mulai Bersiaga di Gerbang DPR/MPR Jelang Demo Buruh 28 Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA – Buruh akan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka dan gedung DPR/MPR RI, Kamis (28/7/2025). Aparat keamanan yang terdiri dari pasukan gabungan mulai melakukan pengamanan di dua lokasi tersebut. 

    Tuntutan para buruh yang digaungkan pada aksi demo kali ini, antara lain penolakan upah murah hingga pembentukan satgas PHK. Rencananya 10 ribu buruh dari Jabodetabek akan bergabung untuk mengikuti demo ini.

    Dari pantauan Bisnis pukul 07.50 WIB, pengamanan di depan gerbang DPR/MPR RI mulai diperketat. Personel kepolisian tengah menggelar apel persiapan demo.

    Kendaraan taktis juga sudah mulai bersiap di Komplek Parlemen tersebut, di antaranya mobil komando, water cannon, hingga peralatan barikade. Tampak juga mobil pemadam kebakaran.

    Sementara itu, Barikade beton masih membentang di depan gerbang DPR/MPR RI untuk menghalau massa masuk ke dalam.

    Selain itu, beberapa petugas Satpol PP terlihat sedang berjaga di depan gedung DPR/MPR RI. DI sisi lain, beberapa awak media juga sudah bersiap untuk meliput kegiatan tersebut.

    Belum terlihat kerumunan demonstran sehingga situasi masih tergolong kondusif. Lalu lintas jalan Gatot Subroto dan tol dalam kota masih terpantau lancar serta belum ada penutupan jalan.

    Dilansir Bisnis, Polda Metro Jaya menurunkan 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh di Gedung DPR RI, Jakarta.

    “Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa kelompok buruh,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (27/8/2025).

    Dia menambahkan ribuan personel itu terdiri dari anggota Polda Metro Jaya sebanyak 2.174 personel, tim BKO dari TNI, Brimob Mabes Polri 1.725 personel dan Polres jajaran 632 personel. 

  • Kerugian Macet di Jakarta per Tahun Bisa 6 Kali Bangun MRT Fase Pertama Megapolitan 27 Agustus 2025

    Kerugian Macet di Jakarta per Tahun Bisa 6 Kali Bangun MRT Fase Pertama Megapolitan 27 Agustus 2025

    Kerugian Macet di Jakarta per Tahun Bisa 6 Kali Bangun MRT Fase Pertama
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun, setara dengan enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama yang senilai Rp 16 triliun.
    Angka ini diungkap Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, saat memimpin apel kolaborasi pengendalian kemacetan bersama aparat gabungan TNI/Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
    “Studi Bappenas dan JUTPI II pada 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai 100 triliun per tahun, setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek,” kata Rano.
    Dengan kerugian ekonomi akibat macet Jakarta per tahun mencapai Rp 100 triliun, maka nilai tersebut bisa digunakan untuk membangun MRT fase 1 sebanyak enam kali.
    Rano menyoroti persoalan utama kemacetan di Ibu Kota adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan baru dan kapasitas jalan.
    Berdasarkan TomTom Traffic Index 2025, Jakarta berada di peringkat ke-90 dari 500 kota termacet di dunia.
    “Permasalahan ini tidak lepas dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan ruas jalan,” ujarnya.
    Selain itu, rendahnya penggunaan transportasi umum juga menjadi faktor utama. Dari total 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, baru 22,19 persen yang menggunakan angkutan umum.
    “Banyak masyarakat masih mengandalkan kendaraan pribadi. Hal inilah yang menyebabkan sektor transportasi menjadi penyumbang polusi udara terbesar,” kata Rano.
    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, pertumbuhan kendaraan di Jakarta mencapai 850.901 unit, atau sekitar 2.500–3.000 kendaraan baru per hari.
    “Kalau satu persen saja dari jumlah itu adalah mobil, maka dibutuhkan 16 kilometer hanya untuk memarkir kendaraan baru. Itulah kenapa Jakarta makin padat,” ujar Komarudin.
    Namun, keterbatasan personel polisi lalu lintas membuat aparat semakin mengandalkan pemantauan real-time untuk mengarahkan petugas ke titik rawan macet.
    “Sejumlah rekan-rekan gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang digelar setiap pagi sampai malam, ini akan semakin tertutup dengan pertumbuhan kendaraan. Artinya keberadaan kita boleh dikatakan hampir tidak mampu untuk menyelesaikan,” ucap Komarudin.
    Untuk mengatasi persoalan, Pemprov Jakarta mengembangkan
    Intelligent Traffic Control System
    (ITCS) berbasis kecerdasan buatan (AI).
    Sistem ini sudah diterapkan di 65 dari 321 persimpangan, dengan klaim mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 20 persen.
    ITCS juga terintegrasi dengan pengawasan pajak kendaraan dan emisi.
    Selain itu, Pemprov bekerja sama dengan Polda Metro Jaya melalui program
    Mandala Quick Response
    , yang memanfaatkan 4.438 kamera CCTV berbasis
    Geographic Information System
    (GIS) untuk memantau lalu lintas secara
    real-time
    .
    Rano menegaskan, penanganan kemacetan bukan hanya soal teknis lalu lintas, tetapi juga bagian dari strategi Jakarta menuju kota global.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hampir 5000 personel disiapkan untuk kawal aksi buruh di Jakarta

    Hampir 5000 personel disiapkan untuk kawal aksi buruh di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menyiapkan sebanyak 4.531 personel gabungan untuk mengawal unjuk rasa kelompok buruh di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8).

    “Untuk mengamankan aksi besok (28/8), 4.531 personel gabungan sudah disiapkan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Rabu.

    Ribuan personel itu terdiri atas 2.174 personel Polda Metro Jaya, 1.725 personel bawah kendali operasi (BKO) yang melibatkan unsur TNI AD, Marinir, Brimob Mabes, Den C, Kodim Jakarta, Kogas Sabhara, Satpol PP dan Dishub.

    “Kemudian, 632 personel dari jajaran Polres,” katanya.

    Ia menghimbau kepada para pengunjuk rasa agar menyampaikan pendapat dengan tertib, damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.

    Ia juga mengingatkan massa agar tidak memaksakan diri masuk ke ruas tol karena dapat membahayakan keselamatan.

    “Kami mohon kepada para buruh untuk menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi dengan damai, sesuai aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis yang justru merugikan,” tegasnya.

    Selain itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas potensi ketidaknyamanan akibat rekayasa lalu lintas yang mungkin diberlakukan.

    “Kami memohon maaf jika nanti ada pengalihan arus lalu lintas yang menimbulkan ketidaknyamanan. Langkah ini semata-mata untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kelancaran bersama,” katanya.

    Polisi mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan di sekitar kawasan DPR untuk mencari rute alternatif dan selalu mengikuti informasi terkini arus lalu lintas melalui akun resmi media sosial TMC Polda Metro Jaya.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya bakal merekayasa arus lalu lintas karena unjuk rasa di Jakarta, terutama sekitar Istana, Mahkamah Konstitusi dan DPR RI pada Kamis (28/8).

    “Untuk konsep pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, masih sama. Jadi, silakan masyarakat menyampaikan pendapat, diatur oleh undang-undang,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin.

    Ia menyebut, rencana rekayasa arus lalu lintas sudah disiapkan, namun penerapannya bersifat situasional tergantung jumlah dan mobilitas massa yang hadir.

    Bila massa demo bisa berbagi ruas jalan dengan pengguna jalan lain, kata Komarudin, maka arus lalu lintas tetap berjalan normal.

    Namun, tegasnya, jika massa sampai memakan badan jalan, maka akan dilakukan pengalihan arus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.