Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Mas Dhito Tegaskan Batas Akhir Pengembalian Barang Jarahan Kerusuhan Kediri

    Mas Dhito Tegaskan Batas Akhir Pengembalian Barang Jarahan Kerusuhan Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memberikan tenggat waktu hingga Sabtu (6/9/2025) bagi warga yang terlibat penjarahan dalam kerusuhan 30 Agustus lalu untuk mengembalikan barang-barang hasil jarahan.

    Pengembalian bisa dilakukan melalui Kantor Satpol PP Kabupaten Kediri, kantor desa setempat, maupun hotline yang telah disediakan pemerintah.

    Mas Dhito menegaskan, imbauan ini sudah disebarluaskan sehari setelah kerusuhan terjadi, dan hingga kini sebagian barang sudah mulai dikembalikan oleh masyarakat.

    “Sejauh ini masih terus berjalan, banyak yang telah mengembalikan. Hari ini Sabtu (6/9/2025) adalah hari terakhir batas pengembalian,” kata Mas Dhito di Komplek Kantor Pemkab Kediri.

    Pemerintah Kabupaten Kediri memastikan tidak akan melakukan proses hukum bagi warga yang sukarela mengembalikan barang, kecuali bagi provokator atau dalang kerusuhan. Namun, jika batas waktu tidak dipatuhi, langkah hukum akan ditempuh.

    “Jika tidak dikembalikan besuk, siapapun yang terlibat apapun perannya, apakah itu provokator, atau menjarah, atau merusak, melempar molotov, kami telah berkoordinasi dengan Polres Pare akan diproses hukum,” tegasnya.

    Sementara itu, pemerintah terus melakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang sudah dikembalikan. Salah satunya, fragmen arca Kepala Ganesha koleksi Museum Bagawanta Bhari yang sebelumnya sempat hilang, telah ditemukan oleh dua pelajar SMKN 1 Ngasem. Benda peninggalan bersejarah tersebut kini sudah diserahkan kembali ke pemerintah daerah.

    Secara simbolis, Bupati Kediri turut mengembalikan fragmen Kepala Ganesha ke Museum Bagawanta Bhari. “Tadi secara simbolik, saya sudah mengembalikan dan memasukkan (Fragmen Kepala Ganesha) ke museum,” ucap Mas Dhito. [ADV PKP/nm]

  • Cegah Aksi Ricuh, 4.326 Linmas di Kota Malang Diminta Semakin Peka Terhadap Kondisi Lingkungannya Surabaya 6 September 2025

    Cegah Aksi Ricuh, 4.326 Linmas di Kota Malang Diminta Semakin Peka Terhadap Kondisi Lingkungannya Surabaya 6 September 2025

    Cegah Aksi Ricuh, 4.326 Linmas di Kota Malang Diminta Semakin Peka Terhadap Kondisi Lingkungannya
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Malang, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), memiliki salah satu cara untuk menjaga kondusifitas agar aksi ricuh tidak terulang kembali.
    Sebanyak 4.326 anggota Linmas yang tersebar di seluruh RT diminta semakin peka untuk menjaga kondisi lingkungannya masing-masing.
    Pemkot Malang mengambil langkah ini untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah.
    Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dioptimalkan sebagai ujung tombak dalam menjaga kondusivitas lingkungan sekaligus mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
    Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, menjelaskan bahwa Linmas bukan sekadar unit pelengkap, melainkan komponen vital dalam sistem keamanan swadaya masyarakat.
    Menurutnya, Linmas memiliki posisi ideal untuk menjadi inisiator dan penggerak utama Siskamling di tingkat Rukun Tetangga (RT).
    “Kami akan mengaktifkan dan memaksimalkan kembali Siskamling. Dengan skema ‘satu RT satu Linmas’, kami menugaskan setiap anggota Linmas untuk memelopori penguatan keamanan di lingkungannya masing-masing,” ujar Heru, Jumat (5/9/2025).
    Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Satpol PP akan mengeluarkan instruksi resmi melalui surat edaran yang ditujukan ke seluruh kelurahan di Kota Malang.
    “Instruksi ini kami tujukan langsung ke tingkat kelurahan karena Lurah adalah penanggung jawab utama Linmas di wilayahnya. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Mendagri untuk memperkuat peran pengamanan swakarsa, termasuk Siskamling,” jelas Heru.
    Dengan total sekitar 4.326 anggota yang tersebar di seluruh RT, Linmas akan difungsikan sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
    Heru memaparkan mekanisme kerja yang terstruktur di setiap kelurahan, yakni seperti regu satu atau deteksi dini yang bertugas sebagai mata dan telinga di lingkungan.
    Mereka bertanggung jawab mengidentifikasi setiap potensi ancaman atau gejolak sosial sekecil apa pun.
    Kemudian, regu dua atau pelaporan awal, yakni jika regu satu menemukan potensi masalah, informasi tersebut akan segera diteruskan ke regu dua.
    Selanjutnya, eskalasi laporan atau regu dua kemudian melaporkan temuan tersebut secara hierarkis kepada Ketua RT/ RW, yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan aparat kewilayahan seperti Babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (Polri).
    “Dengan alur ini, semua unsur keamanan mulai dari masyarakat, Linmas, hingga TNI/Polri akan bergerak secara sinergis. Inilah wujud nyata dari semangat ‘Jogo Malang’, yang dimulai dari menjaga kampung kita sendiri,” ujarnya.
    Heru menggarisbawahi bahwa fungsi deteksi dini oleh Linmas bersifat informatif dan preventif, bukan represif.
    Tugas Linmas adalah memantau situasi dan melaporkan potensi yang dapat mengganggu ketertiban, terutama dari pihak eksternal.
    Sebagai contoh, jika anggota Linmas mendengar informasi ada warganya yang akan ikut unjuk rasa, tugasnya hanya melaporkan sebagai data awal.
    “Ini adalah bagian dari antisipasi untuk mencegah penyusupan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang berpotensi memicu kericuhan,” ungkapnya.
    Langkah antisipatif ini dinilai penting, berkaca pada insiden unjuk rasa yang berujung perusakan di depan Polresta Malang Kota beberapa waktu lalu.
    Saat itu, sebagian besar pelaku yang diamankan justru berasal dari luar Kota Malang, seperti Pasuruan dan Kabupaten Malang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Kedunggalar Ngawi Ditemukan Meninggal di Bengawan Solo

    Warga Kedunggalar Ngawi Ditemukan Meninggal di Bengawan Solo

    Ngawi (beritajatim.com) – Suasana tenang di tepian Bengawan Solo, Jumat pagi (5/9/2025), mendadak gempar. Warga Dusun Banjarbanggi, Desa Sonde, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, menemukan sesosok tubuh yang mengapung di permukaan air. Belakangan diketahui, korban bernama Eri Fangga (32), warga Dusun Pohjagal, Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar.

    Penemuan ini sontak mengundang perhatian masyarakat sekitar. Warga segera melapor ke petugas, hingga akhirnya tim gabungan penyelamatan datang ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

    “Kami menerima laporan sekitar pukul 07.30 WIB. Saat sampai di lokasi, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dan mengapung di tepian sungai. Selanjutnya, dilakukan evakuasi dan diserahkan ke rumah sakit untuk identifikasi lebih lanjut,” terang Purwanto, Kasi Penyelamatan Damkar Satpol PP Kabupaten Ngawi.

    Informasi yang dihimpun menyebutkan, petugas gabungan sudah melakukan pencarian sejak Kamis (4/9/2025) setelah menerima laporan adanya warga yang hilang diduga tenggelam di aliran Bengawan Solo. Upaya pencarian dilakukan dengan menyisir sungai dan melibatkan berbagai unsur SAR.

    Namun, pencarian yang berlangsung sepanjang Kamis belum membuahkan hasil. Baru pada Jumat pagi korban berhasil ditemukan, meski dalam kondisi tak bernyawa. Proses evakuasi berlangsung cukup cepat, mengingat kondisi korban sudah ditemukan di area tepian.

    Kegiatan ini melibatkan banyak unsur, mulai dari Damkar Kabupaten Ngawi, BASARNAS, BPBD, TNI, Polri, hingga relawan SAR seperti GMR, MTA, Bagana, Gareng, Granat, Sikatan, RAPI, Renger, Exalos Indonesia, dan ambulans EEC. Sinergi antarinstansi ini membuat proses evakuasi berjalan lancar.

    Evakuasi yang dimulai sekitar pukul 07.35 WIB akhirnya tuntas pada pukul 10.30 WIB. Setelah korban berhasil diangkat, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk keperluan medis dan proses identifikasi lebih lanjut.

    Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya korban. Dugaan sementara mengarah pada kecelakaan air, namun keterangan resmi akan menunggu hasil pemeriksaan medis dan penyelidikan aparat.

    Kasi Penyelamatan Damkar Satpol PP Ngawi menegaskan, keberhasilan evakuasi ini tak lepas dari kerja sama lintas instansi. “Kami mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Dengan sinergi, penanganan dapat berjalan lebih cepat dan kondusif,” tambah Purwanto.

    Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa wilayah aliran Sungai Bengawan Solo memang menyimpan potensi risiko. Warga diimbau untuk lebih waspada, terutama saat beraktivitas di sekitar bantaran sungai. [fiq/suf]

  • Pertumbuhan Kos-kosan Liar di Blitar: Sewa Per Jam Marak, Rawan Jadi Sarang Maksiat

    Pertumbuhan Kos-kosan Liar di Blitar: Sewa Per Jam Marak, Rawan Jadi Sarang Maksiat

    Blitar (beritajatim.com) – Pertumbuhan kos-kosan di Kota Blitar semakin tidak terbendung. Banyaknya bangunan kos yang muncul, baik yang legal maupun ilegal, kini menyita perhatian publik. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian lokal, namun juga menciptakan berbagai masalah sosial dan tata ruang yang kompleks.

    Dari pantauan langsung, kos-kosan dengan model kamar berderet kini mudah ditemui di hampir setiap sudut Kota Blitar, tidak hanya di sekitar area kampus atau perkantoran. Bahkan, gang-gang sempit yang padat penduduk pun kini dihiasi dengan papan bertuliskan “Terima Kost Putri/Putra/Campur”.

    Sayangnya, tidak semua kos-kosan tersebut beroperasi dengan izin yang sah. Kos-kosan ilegal pun semakin marak, dengan beberapa di antaranya menawarkan fasilitas sewa per jam.

    Kondisi ini tentu mengkhawatirkan, terutama karena potensi kos-kosan untuk menjadi sarang kriminalitas, peredaran narkoba, hingga prostitusi menjadi semakin nyata. Satpol PP Kota Blitar mengakui kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap kos-kosan, terutama karena adanya celah dalam peraturan yang mengatur izin pendirian kos.

    Kepala Satpol PP Kota Blitar, Ronny Yoza Pasalbessy, menjelaskan bahwa aturan yang ada saat ini hanya mewajibkan rumah kos dengan lebih dari 10 kamar untuk mengurus izin. Sementara itu, rumah kos yang memiliki 9 kamar atau lebih sedikit, tidak diwajibkan untuk mengurus izin, yang menyulitkan pengawasan oleh pihak berwenang.

    “Cukup banyak, karena secara aturan mereka bisa mengurus izin kalau 10 kamar lebih baru bisa izin, sementara kalau 10 kamar ke bawah tidak usah izin inilah yang menjadi kendala,” kata Ronny, Jumat (5/9/2025).

    Tak hanya itu, kondisi ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa beberapa pejabat daerah di Kota Blitar diduga memiliki usaha rumah kos. Hal ini menambah kesulitan dalam penegakan aturan dan pengawasan yang lebih ketat.

    Dalam razia yang dilakukan oleh petugas gabungan pada Minggu (8/12/2024), sedikitnya 15 pasangan tanpa surat nikah dan satu penjual miras terjaring. Hal ini semakin mempertegas pentingnya tindakan nyata untuk menanggulangi masalah yang timbul akibat maraknya kos-kosan ilegal.

    Pertumbuhan pesat rumah kos juga disadari oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Blitar. Kepala DPMPTSP Kota Blitar, Heru Eko Pramono, mengungkapkan bahwa hampir setiap hari ada permohonan izin untuk pendirian rumah kos.

    Namun, hal ini terasa aneh karena pertumbuhan rumah kos tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang hanya sekitar 150 ribu jiwa. “Hunian kos-kosan itu cukup tinggi sekali pertumbuhannya hampir setiap hari itu keluar masuk orang yang mau izin untuk mendirikan kos-kosan,” ujar Heru.

    Data dari DPMPTSP Kota Blitar mencatat, sejak tahun 2013 hingga 2024, hanya sekitar 135 unit rumah kos yang telah memiliki izin, sementara melalui sistem Online Single Submission (OSS) ada 55 unit yang tercatat. Di tengah maraknya pendirian kos, data ini terasa kontras, menunjukkan bahwa pengawasan terhadap rumah kos yang berizin masih sangat minim.

    Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan dalam pengaturan tata ruang dan pengawasan terhadap rumah kos di Kota Blitar. Wilayah Kecamatan Sananwetan, misalnya, mencatat pertumbuhan rumah kos yang sangat tinggi, namun rumah kos yang berizin tetap sedikit.

    Dengan semakin meningkatnya jumlah pendatang yang menetap di Kota Blitar, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk segera melakukan kajian serta tindakan nyata agar industri rumah kos tidak semakin meluas tanpa kendali. [owi/suf]

  • Momen Haru Puluhan Pelajar Terlibat Kerusuhan Jepara Menangis Dalam Dekapan Ibu

    Momen Haru Puluhan Pelajar Terlibat Kerusuhan Jepara Menangis Dalam Dekapan Ibu

    Tidak hanya itu, jajaran Polres Jepara pun gerak cepat dalam mengungkap aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis, Minggu (31/08/2025) dini hari.

    Polisi memburu para pelaku kerusuhan yang telah menjarah dan membakar Gedung DPRD Jepara. Hasilnya, 9 orang pelaku aksi pembakaran Kantor DPRD Jepara diringkus.

    Dari jumlah yang ditangkap polisi tersebut, perinciannya empat orang dewasa ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan lima pelaku lainnya masih di bawah umur, sehingga diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

    Aksi kerusuhan berawal saat massa yang berkumpul di sepanjang ruas Jalan KS Tubun hingga Jalan Kartini Jepara menyampaikan aspirasi hingga pukul 21.00 WIB. Usai aksi damai, massa membubarkan diri dengan tertib.

    Usai para demonstran membubarkan diri, kemudian datang sekelompok pemuda yang langsung memicu kerusuhan. Para perusuh melakukan penutupan jalan, pelemparan batu dan bambu serta melakukan pembakaran ban.

    Setelah terjadi kerusuhan tersebut, aparat gabungan pun turun tangan membubarkan aksi kerusuhan pada Sabtu (30/8/2025) pukul 21.30 WIB sampai 22.00 WIB hingga massa berhasil mundur.

    Namun menginjak pukul 23.00 WIB, massa unjuk rasa mulai berpindah tempat dan berkumpul di depan Gedung DPRD Jepara. Setiba di area kantor DPRD Jepara, massa merusak fasilitas umum dengan membakar dan pelemparan batu kearah kantor DPRD Jepara.

    Bahkan pintu gerbang gedung DPRD pun dijebol massa. Para perusuh ini melakukan pembakaran di gedung wakil rakyat. Massa yang sebagian adalah tersangka dalam peristiwa penjarahan ini, merangsek masuk ke dalam gedung melakukan penjarahan.

    Wakapolres Jepara Kompol Edy Sutrisno mengatakan, sejumlah tersangka kerusuhan yang kini ditahan di Mapolres Jepara menjarah berbagai jenis barang inventaris kantor.

    Barang-barang yang sempat dijarah sejumlah pelaku di antaranya sepeda motor, komputer, televisi, speaker, printer, proyektor dan berbagai peralatan kantor lainnya.

    Untuk mengantisipasi kejadian serupa, pihak Polres Jepara mngerahkan aparat gabungan dari Polres Jepara, Brimob, TNI, Satpol PP melakukan tindakan preventive strike, termasuk patroli skala besar di sejumlah titik.

    Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso menegaskan, sejumlah pelaku kerusuhan dijerat Pasal 363 ayat 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.

  • Ranjau Rangka Payung Marak di Jalan DI Panjaitan, Warga Minta Pengawasan Ditingkatkan Megapolitan 5 September 2025

    Ranjau Rangka Payung Marak di Jalan DI Panjaitan, Warga Minta Pengawasan Ditingkatkan Megapolitan 5 September 2025

    Ranjau Rangka Payung Marak di Jalan DI Panjaitan, Warga Minta Pengawasan Ditingkatkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ranjau rangka payung bertebaran di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Tak sedikit pengendara yang melintas menjadi korban.
    Warga menilai perlu adanya pengawasan lebih ketat di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur. Pasalnya, di kawasan tersebut kerap ditemukan ranjau yang menyebabkan ban kendaraan kempes.
    Salah satu petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Anasrullah (42), mengatakan pemantauan harus ditingkatkan, terutama di sekitar kantor Kementerian Lingkungan Hidup.
    Menurut Anasrullah, jika tidak ada pengawasan, aksi penebar ranjau akan terus berulang.
    “Harusnya diawasi, karena di situ setiap malam gelap, kurang penerangan,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Jumat (5/9/2025).
    Ia menduga pelaku menebar ranjau tersebut pada malam hari.
    “Sering (ada ranjau) ya soalnya nyebarin malam. Kalau dugaan saya yang nyebarin ya tukang tambal ban,” kata Anasrullah.
    Pendapat serupa disampaikan Adam (25), seorang pengemudi ojek online. Ia menilai perlu adanya pemantauan dari pihak berwenang, seperti Satpol PP, untuk mencegah praktik merugikan pengendara tersebut.
    “Harusnya ada pemantauan dari Satpol PP misalnya di jalan ini karena si pelaku pasti beraksi malam hari ya,” ujarnya.
    Adam juga menduga tukang tambal ban berada di balik penyebaran ranjau tersebut.
    “Ya, setuju sih ya tukang tambal ban, siapa lagi yang bisa cari keuntungan dengan cara begini,” tambahnya.
    Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan adanya ranjau rangka payung di Jalan DI Panjaitan diunggah akun Instagram @jabodetabek24info.
    A post shared by Jabodetabek24info (@jabodetabek24info)
    Video itu menampilkan ban sebuah taksi yang terkena ranjau rangka payung di Jalan DI Panjaitan arah Cawang pada Kamis (4/9/2025) sekitar pukul 06.30 WIB.
    “Mobil taksi kena ranjau nih, ranjau rangka payung yang sengaja disebar untuk cari keuntungan, pas di lampu merah Kalimalang mengarah ke Cawang,” kata perekam video sambil menunjukkan magnet penuh dengan rangka payung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif Megapolitan 5 September 2025

    Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif Megapolitan 5 September 2025

    Jakarta Bangkit, Pemprov DKI Pastikan Situasi Aman dan Kondusif
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Beberapa lokasi di Jakarta sempat lumpuh akhir pekan lalu akibat aksi massa yang merusak sejumlah fasilitas umum. Warga pun khawatir jika beraktivitas di luar rumah. Namun kurang dari sepekan, Jakarta kembali bangkit. Warga pun dapat kembali beraktivitas dengan normal.
    Wiwit (40), warga Jatinegara, Jakarta Timur, kepada Kompas.com, Rabu (3/9/2025), mengaku khawatir saat demo ricuh pada Minggu malam. Namun, melihat kondisi Ibu Kota yang kini kondusif, ia merasa sangat lega.
    “Untung kemarin (diberlakukan) pembelajaran jarak jauh (PJJ) karena kondisi belum aman banget. Sekarang, anak-anak saya sudah kembali sekolah, tatap muka. Bagus, tandanya kondisi Jakarta sudah aman dan normal lagi,” ujarnya.
    Wiwit mengapresiasi gerak cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta dalam memulihkan situasi. “Alhamdulillah, sekarang suasana sudah kondusif. Terima kasih kepada para petugas yang sudah turun tangan. Semoga Jakarta terus aman dan damai,” ucapnya.
    Warga Jakarta lainnya, Nisa (39), juga sudah berkantor sejak Rabu (3/9/2025). Kantornya sempat menerapkan
    work from home
    (WFH) pada Senin dan Selasa secara bergiliran dengan karyawan lain. Ia menilai situasi Jakarta kini telah pulih. 
    “Selasa saya ke kantor dan kondisi jalan masih cenderung sepi. Saya rasa ini (WFH) perlu, ya, karena kita belum tahu kondisi Jakarta kemarin. Sekarang sudah kondusif,” jelasnya kepada Kompas.com.
    Nisa pun mengucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan yang telah bekerja keras, baik saat demo maupun setelahnya. 
    “Karena bekas demonya sudah bersih, jadi rasa ‘mencekam’ juga ikut hilang. Saya berharap, semoga pemerintah Jakarta bisa menjamin keamanan dan keselamatan warganya,” ujar Nisa.
    Pulihnya Jakarta merupakan hasil gotong royong berbagai pihak, terutama Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat. Semua bahu membahu membersihkan sampah bekas demonstrasi dan menata kembali taman serta jalanan yang sempat berantakan.
    Untuk menunjukkan Jakarta telah aman, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengadakan
    car free day
    (CFD) pada Minggu (20/8/2025). Kebijakan ini disambut positif ratusan warga yang ikut menyemarakkan CFD.
    “Saya sampaikan apa adanya supaya kepercayaan dan kebersamaan masyarakat itu muncul. Kita harus tunjukkan bahwa Jakarta sudah aman dan masyarakat bisa beraktivitas kembali,” tegas Pramono, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (2/9/2025). 
    Menurut Pramono, upaya pemulihan tak lepas dari kesigapan semua pihak, mulai dari perangkat daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), komunitas, hingga masyarakat. 
    Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota turun ke lapangan membersihkan Jakarta. Turut serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), serta Pasukan Oranye Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) memperbaiki fasilitas umum yang rusak.
    “Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kenyamanan dan keamanan Jakarta, sekaligus simbol persatuan dalam menjaga Ibu Kota. Kami juga berkoordinasi dengan pimpinan organisasi masyarakat, baik kepemudaan, keagamaan, maupun lainnya, untuk bersama-sama jaga Jakarta,” ujar Pramono.
    Berdasarkan data Pemprov DKI, sebanyak 32 halte Transjakarta Bus Rapid Transit (BRT) dan non-BRT, serta satu pintu tol mengalami kerusakan. “Untuk perbaikan, saya sampaikan, mudah-mudahan bisa selesai sampai Senin (8/9/2025),” jelasnya.
    Pramono memutuskan tetap mengoperasikan layanan transportasi yang dikelola badan usaha milik daerah (BUMD), seperti Transjakarta, MRT, LRT, Mikrotrans, dan Jaklingko. Per 1 September 2025, seluruh rute layanan Transjabodetabek, termasuk 14 koridor, berjalan normal.
    “Saya melihat kondisinya sudah normal kembali. Sebagai bentuk apresiasi dan untuk meringankan beban warga, kami gratiskan MRT dan Transjakarta selama sepekan,” ujar Pramono.
    Tak hanya itu, Pramono bersama Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfotik) Jakarta juga menggaungkan tagar #JagaJakarta di berbagai media sosial. Ia bersyukur semakin banyak masyarakat yang ikut menyuarakan tagar #JagaJakarta demi keamanan dan kenyamanan kota.
    “Tingginya antusiasme warga merupakan hal positif, karena dapat menumbuhkan rasa memiliki pada lingkungan tempat tinggal mereka,” ucap Pramono. 
    Ia juga memastikan ketersediaan pangan tetap aman. Hal ini sekaligus membantah isu krisis pangan akibat demo beberapa hari lalu. “Sempat beredar rumor stok pangan akan menjadi masalah. Di Jakarta, stok pangan cukup. Masyarakat tidak perlu panic buying. Sampai akhir Oktober 2025, stoknya cukup,” tegas Pramono. (Rindu Pradipta Hestya)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harapan Rakyat di Balik Demo Gaji DPR

    Harapan Rakyat di Balik Demo Gaji DPR

    Jakarta –

    Demonstrasi besar-besaran yang berlangsung pada 25-31 Agustus 2025 meninggalkan jejak duka mendalam bagi bangsa ini. Ribuan orang turun ke jalan menuntut keadilan atas isu gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang dinilai berlebihan, terlebih setelah euforia peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus lalu.

    Suasana yang awalnya penuh semangat demokrasi berubah ricuh, berujung pada korban jiwa dan luka-luka di berbagai daerah. Tragedi ini bukan sekadar catatan peristiwa, tetapi pengingat bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan begitu saja.

    Tragedi yang Menyisakan Luka

    Di balik teriakan massa dan kobaran api, ada nama-nama yang kini tinggal kenangan. Mereka adalah Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online di Jakarta; Sarina Wati, pegawai DPRD Makassar; Syaiful Akbar, pegawai DPRD Makassar; Muhammad Akbar Basri, pegawai DPRD Makassar; Rusdamdiansyah, pengemudi ojek online Makassar; Sumari, tukang becak di Surakarta; serta Rheza Shendy Pratama, mahasiswa Yogyakarta yang masih muda dan penuh cita-cita.

    Sementara itu, seorang korban lainnya, Anggota Satpol PP Makassar, Budi Haryadi, dikabarkan masih kritis setelah menjadi korban dalam tragedi saat gedung DPRD Makassar dibakar massa. Hingga kini, ia masih menjalani perawatan intensif karena tidak sadarkan diri.

    Mereka pergi dengan cara yang menyisakan luka, meninggalkan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mencintai mereka. Setiap nama adalah kisah, setiap usia adalah potongan harapan yang kini hanya tinggal kenangan. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap peristiwa, ada manusia yang menjadi korban, dan ada keadilan yang masih harus diperjuangkan.

    Harapan Rakyat di Balik Demo Gaji DPR

    Gelombang protes yang muncul seiring isu gaji dan tunjangan DPR RI sejatinya mencerminkan keresahan publik. Bagi masyarakat, angka-angka fantastis yang melekat pada gaji, fasilitas, dan tunjangan para wakil rakyat dianggap mencederai rasa keadilan, apalagi ketika sebagian besar rakyat masih bergulat dengan persoalan biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan.

    Bagi rakyat kecil, setiap rupiah punya makna. Mereka ingin wakilnya tidak hanya hadir di ruang sidang, tetapi juga hadir dalam denyut kehidupan sehari-hari.

    Demo yang berakhir tragis ini sejatinya membawa pesan besar: rakyat ingin transparansi, akuntabilitas, dan empati dari para wakil yang mereka pilih. Harapan rakyat jelas agar DPR mampu menyeimbangkan kepentingan negara dengan kesejahteraan rakyat, bukan justru memperlebar jurang antara elit dan masyarakat.

    Dengan segala luka yang ditinggalkan, momentum ini seharusnya menjadi titik balik bagi DPR RI untuk melakukan introspeksi mendalam.

    Lebih jauh, tragedi ini menuntut adanya langkah nyata, bukan hanya janji kosong. DPR harus membuka diri terhadap audit publik, meninjau kembali standar gaji serta tunjangan, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Transparansi anggaran dan pola komunikasi yang jujur adalah kunci mengembalikan kepercayaan rakyat.

    Bila hal ini diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang ketidakpuasan rakyat akan semakin meluas.

    Menjaga Tenang, Menghindari Provokasi

    Namun, tragedi ini juga menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tidak membiarkan diri dipecah belah oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi. Demonstrasi adalah hak konstitusional, tetapi menjaga kedamaian adalah tanggung jawab bersama. Kekerasan hanya akan menambah deretan korban, sementara tujuan utama perjuangan justru makin kabur.

    Kita perlu belajar dari duka ini: perjuangan menuntut keadilan harus ditempuh dengan cara-cara damai. Persatuan rakyat adalah kekuatan terbesar, dan jangan sampai retak oleh provokasi sesaat.

    Di balik duka para korban, tersimpan harapan besar agar parlemen lebih dekat dengan rakyat. Momentum ini jangan disia-siakan, sebab kepercayaan publik adalah modal utama demokrasi. Semoga tragedi ini tidak hanya dikenang sebagai luka, melainkan sebagai pintu menuju perubahan nyata agar politik kembali berpihak pada mereka yang benar-benar membutuhkan: rakyat.

    Saputra Malik. Asisten Ombudsman RI.

    (rdp/imk)

  • Mbak Wali Pimpin Patroli Bersama TNI-Polri dan Ormas, Komitmen Jaga Kondusivitas Kota Kediri

    Mbak Wali Pimpin Patroli Bersama TNI-Polri dan Ormas, Komitmen Jaga Kondusivitas Kota Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dengan mengendarai motor melakukan patroli keliling Kota Kediri, Kamis (4/9/2025). Patroli ini digelar untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kota Kediri.

    Patroli malam tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), serta organisasi masyarakat. Turut hadir mendampingi antara lain Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Danbrigif 16 Wira Yudha Kolonel Inf Taufik Ismail, Komandan Subdenpom V/2-2 Kediri Kapten CPM Purwantoro, Danki 1 Yon C Satbrimob Polda Jatim AKP Joko Widodo, Kepala Bakesbangpol Indun Munawaroh, serta Kepala Satpol PP Syamsul Bahri.

    Sebelum berkeliling Kota Kediri, Wali Kota Kediri memimpin apel di Halaman Balai Kota Kediri untuk memastikan kesiapan pasukan. Dalam arahannya, Wali Kota Kediri menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kerja keras dan sinergi menjaga kondusivitas Kota Kediri.

    “Beberapa hari lalu kita menghadapi tindakan yang tidak diinginkan dan bersifat anarkis. Semua orang berhak menyampaikan aspirasi, tetapi yang membuat kita prihatin adalah ketika aspirasi tersebut disertai tindakan anarkis. Malam ini menjadi momen untuk menguatkan komitmen kita menjaga Kota Kediri tetap aman, damai, dan sejahtera,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Mbak Wali menegaskan bahwa patroli malam hari ini bertujuan memastikan keamanan masyarakat, khususnya anak-anak. “Saya menghimbau para orang tua agar memastikan anak-anaknya yang masih berstatus pelajar SD, SMP, maupun SMA sudah berada di rumah maksimal pukul 21.00 WIB.

    Sebab, pelaku tindakan anarkis beberapa waktu lalu sebagian besar masih usia SMP dan SMA. Kami tidak ingin hal itu terulang kembali. Bila ada anak yang keluar rumah tanpa izin orang tua, akan kami himbau untuk segera pulang. Yang terpenting adalah memastikan anak-anak berada dalam pengawasan keluarganya,” jelasnya.

    Selain itu, Wali Kota Kediri mengingatkan aparat, agar tetap mengedepankan sikap humanis dan persuasif saat patroli. Ia juga mengajak masyarakat aktif menjaga lingkungannya, bisa melalui siskamling. “Kita juga perlu menumbuhkan rasa memiliki Kota Kediri. Jika hanya TNI-Polri, Satpol PP, dan Dishub yang bekerja, tentu akan sulit menciptakan situasi yang benar-benar aman dan damai,” pungkasnya.

    Selama patroli, Wali Kota Kediri bersama Forkopimda menyempatkan diri menyapa
    Pam Swakarsa yang berada di depan Kediri Mall, Ngronggo dan Kediri Town Square untuk memberikan semangat.

    Rombongan juga menertibkan sekelompok pelajar SMK yang nongkrong di Jalan Dhoho serta melakukan pengecekan di lantai 2 Pasar Setono Betek. Semua ini dilakukan demi memastikan Kota Kediri tetap dalam kondisi aman dan kondusif.

    Dengan sinergi seluruh elemen, patroli bersama diharapkan semakin memperkuat keamanan dan ketenteraman di Kota Kediri sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman, aman, dan sejahtera. [nm/aje]

  • Wali Kota Mojokerto Pimpin Patroli Skala Besar Jaga Kondusivitas Wilayah

    Wali Kota Mojokerto Pimpin Patroli Skala Besar Jaga Kondusivitas Wilayah

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung memimpin patroli skala besar. Kegiatan ini digelar untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Mojokerto tetap kondusif.

    Sebanyak 100 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan dilibatkan dalam patroli ini. Mereka menyusuri seluruh wilayah kota sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan serta mencegah potensi gangguan ketertiban masyarakat.

    Patroli gabungan tersebut menyasar sejumlah titik rawan, lokasi berkumpulnya anak muda, serta objek vital pemerintahan. Rute patroli meliputi kawasan perkantoran, jalan protokol, area permukiman, hingga pusat keramaian masyarakat.

    “Kita ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Memastikan Kota Mojokerto tetap kondusif, damai, dan menjadi rumah yang nyaman bagi siapa pun yang tinggal di dalamnya,” ujar Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, Kamis (4/9/2025).

    Ning Ita menegaskan, patroli bukan sekadar simbol kehadiran pemerintah, tetapi wujud nyata komitmen bersama menjaga kondusivitas kota. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, Ning Ita optimistis situasi kamtibmas di Kota Mojokerto akan semakin aman, damai, dan terkendali.

    “Tentu menjaga keamanan bukan hanya tugas pemerintah, TNI, dan Polri, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Terima kasih karena sudah saling menjaga, sehingga Kota Mojokerto tetap kondusif,” tuturnya. [tin/aje]