Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • 17 Kendaraan Gagal Lulus Uji Emisi, Pemiliknya Terancam Denda Rp 50 Juta!

    17 Kendaraan Gagal Lulus Uji Emisi, Pemiliknya Terancam Denda Rp 50 Juta!

    Jakarta –

    Setidaknya 17 unit kendaraan berat terjaring dalam operasi uji emisi di kawasan industri PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur, Rabu (10/9). Pemilik kendaraan tersebut terancam denda hingga Rp 50 juta.

    Kendaraan berat yang terjaring operasi uji emisi itu kebanyakan truk pengangkut barang. Pemilik kendaraan yang gagal uji tersebut terancam sanksi pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.

    Operasi gabungan ini digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta bersama Satpol PP, Dishub, dan Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya. Ini merupakan bentuk penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menegaskan pemilihan kawasan industri seperti JIEP sangat strategis. Sebab, di kawasan tersebut banyak kendaraan truk yang menyumbang polusi udara.

    “Heavy duty vehicles adalah salah satu penyumbang terbesar polusi udara di Jakarta. Penegakan hukum ini adalah bentuk keseriusan Pemprov DKI dalam menekan polusi dan mendorong kepatuhan, khususnya di sektor industri dan logistik,” kata Asep dalam keterangan tertulis yang diterima detikOto.

    Uji emisi kendaraan truk Foto: Dok. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta

    Dari total 50 kendaraan yang diperiksa, hasilnya menunjukkan 33 kendaraan dinyatakan lulus. Sedangkan 17 lainnya gagal memenuhi baku mutu emisi.

    “Mayoritas kendaraan yang tidak lulus adalah kendaraan barang, seperti truk kontainer, truk bak tertutup, hingga truk tangki, sesuai karakteristik kawasan industri ini,” jelas R.M. Tamo Sijabat, Kepala Bidang PPNS Satpol PP DKI Jakarta.

    Seluruh pengemudi dan pemilik kendaraan yang melanggar akan langsung menjalani proses hukum. “Seluruh pelanggar akan menjalani Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 9 Oktober,” kata Tamo Sijabat.

    Sementara itu, Asep Kuswanto juga mengingatkan pentingnya perawatan kendaraan. Dengan perawatan kendaraan, emisi yang dikeluarkan tidak akan melebihi batas.

    “Penting untuk selalu merawat kendaraan sehingga tidak melebihi baku mutu emisi. Ini bukan hanya tentang menghindari hukuman, tetapi juga tentang kepedulian terhadap kualitas udara kita bersama,” sebut Asep.

    (rgr/din)

  • BPBD Kota Mojokerto Resmi Berdiri, Ganesh Pressiatantra Dilantik Jadi Kepala Pelaksana

    BPBD Kota Mojokerto Resmi Berdiri, Ganesh Pressiatantra Dilantik Jadi Kepala Pelaksana

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kota Mojokerto kini memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari secara resmi melantik Ganesh Pressiatantra yang sebelumnya menjabat Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai Kepala Pelaksana BPBD di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat.

    Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menegaskan, pembentukan BPBD merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem mitigasi dan penanganan bencana. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut akan memastikan negara hadir langsung saat bencana terjadi.

    “Kita menyadari bahwa bencana, baik yang bersifat alam maupun non-alam, bisa datang kapan saja. BPBD harus menjadi garda terdepan untuk memberikan perlindungan, rasa aman, serta penanganan yang cepat dan terpadu,” ungkapnya, Rabu (10/9/2025).

    Menurutnya, tugas utama BPBD adalah memastikan hadirnya negara di tengah masyarakat saat bencana terjadi, memberikan perlindungan, rasa aman, dan penanganan yang cepat, tepat, serta terpadu. Ning Ita menekankan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum peningkatan kapasitas birokrasi.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk terus berinovasi, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, pelantikan tersebut menjadi sarana untuk upgrade kapasitas diri dan menciptakan inovasi.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menanamkan Core Value BerAKHLAK sebagai budaya kerja birokrasi di Kota Mojokerto. Dengan nilai itu, perangkat daerah diharapkan mampu bekerja tanpa ego sektoral, melainkan dalam semangat kolaborasi.

    “Kita harus mampu bekerja efisien sekaligus produktif. Sinergi dan kerja sama adalah kunci. Mari bersama mengabdi untuk masyarakat demi mewujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Selain Ganesh, Ning Ita juga melantik total 53 pejabat baru. Tiga di antaranya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, yakni Rubi Hartoyo sebagai Sekretaris DPRD, Agung Moeljono Soebagijo sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Riyanto sebagai Kepala Bapperida. [tin/suf]

  • Petugas Satpol PP Kabupaten Madiun Temukan Alat Kontrasepsi Saat Razia

    Petugas Satpol PP Kabupaten Madiun Temukan Alat Kontrasepsi Saat Razia

    Madiun (beritajatim.com) — Satpol PP Kabupaten Madiun langsung bergerak pasca digrebeknya sepasang sejoli yang diduga berbuat mesum di halaman Masjid Quba Caruban beberapa waktu lalu. Razia kali ini menyasar para pelajar yang bolos sekolah.

    Dari hasil razia tersebut Satpol PP Kabupaten Madiun, mendapati hal yang cukup membuat petugas geleng-geleng.

    Dari puluhan siswa yang terjaring, petugas mendapati seorang siswa yang kedapatan menyimpan dua alat kontrasepsi didalam dompet.

    Temuan alat kontrasepsi terjadi saat Satpol PP mengelar razia gabungan di warung-warung, rental PS, dan beberapat titik yang diduga menjadi tempat nongkrong para pelajar yang bolos sekolah pada Selasa (9/9/2025). Selain pelajar Satpol PP juga menyasar para Aparatur Negara Sipil (ASN) yang keluyuran saat jam kerja.

    Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Madiun, Tatik Wiyati, mengatakan saat melakukan razia. Petugas hanya menemukan pelajar yang terjaring sedang nongkrong di warung sekitaran mejayan. Dan tidak menemukan ada ASN.

    Sebagian besar dari para pelajar kabur saat mengetahui ada razia. Mereka tidak sempat membawa barang, hingga akhirnya ditinggal begitu saja di warung.

    “Mereka kabur begitu mengetahui petugas kami datang, tapi barang mereka yang tertinggal seperti tas, dompet, dan telepon genggam kami amankan ke kantor”. ujarnya, Rabu (10/9/2025)

    Beberapa saat kemudian, para pelajar pemilik dompet dan tas datang ke kantor Satpol PP. Dari hasil pemeriksaan, di dalam tas pelajar ditemukan seragam sekolah dari SMA Negeri 1 Pilangkenceng, SMA Negeri Saradan, SMK Negeri 1 Mejayan, hingga SMK Model Mejayan. Dan disaat memeriksa salah satu dompet milik pelajar, petugas kaget menemukan dua alat kontrasepsi berupa kondom.

    Menindak lanjuti operasi tersebut petugas mendatangkan orang tua dan guru pelajar tersebut untuk memberikan pembinaan. Tatik menegaskan, razia serupa akan terus dilakukan sebagai bentuk penegakan Perda dan upaya pencegahan kenakalan remaja.

    “Kami berharap kedepan operasi ini rutin dilakukan agar para pelajar mendapat jera dan kembali fokus belajar” tegasnya. (rbr/ted)

  • Satpol PP Pasuruan Gerebek Toko Ultra Pandaan Lagi, Ratusan Botol Miras Disita

    Satpol PP Pasuruan Gerebek Toko Ultra Pandaan Lagi, Ratusan Botol Miras Disita

    Pasuruan (beritajatim.com) – Upaya penertiban minuman keras (miras) di Kabupaten Pasuruan kembali dilakukan oleh Satpol PP. Kali ini, penggerebekan menyasar Toko Ultra di kawasan Terminal Pandaan yang diketahui masih nekat menjual miras.

    Padahal sehari sebelumnya, toko yang sama sudah disegel dan ribuan botol miras berbagai merek disita. Namun, pemilik toko justru kembali memajang miras di etalase.

    Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Rido Nugroho, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat. “Kami tetap memantau kondisi lapangan, dan ternyata benar toko tersebut masih berjualan,” ujarnya, Rabu (10/9/2025).

    Dalam razia kali ini, petugas berhasil mengamankan 147 botol miras dari etalase toko. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai merek, mulai dari kelas rendah hingga premium.

    Rido menyebut tindakan pemilik Toko Ultra tergolong membandel karena sudah jelas melanggar Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009. “Ini sudah masuk kategori bandel, karena sehari sebelumnya sudah ditindak tapi masih berjualan lagi,” tegasnya.

    Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Satpol PP memastikan operasi razia akan terus dilakukan. Penindakan ini disebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum.

    “Tujuan utama kami adalah melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari dampak buruk miras,” imbuh Rido. Ia menekankan bahaya konsumsi miras yang kerap menjadi pemicu tindak pidana dan masalah sosial.

    Sehari sebelumnya, petugas berhasil menyita 1.683 botol miras dari toko yang sama. Fakta bahwa sehari kemudian masih ditemukan puluhan botol kembali dipajang menunjukkan sikap pemilik toko yang tidak jera.

    “Setelah ini, berkas perkara akan segera dilengkapi dan dibawa ke pengadilan,” jelas Rido. Proses hukum akan ditempuh untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran perda.

    Satpol PP juga mengimbau masyarakat agar ikut berperan aktif memberikan laporan. “Kami berharap masyarakat tidak segan melapor jika mengetahui adanya penjualan miras ilegal di wilayah Pasuruan,” pungkas Rido. (ada/but)

  • Banjir di Bali, Bupati Jembrana Minta ASN Siaga Bantu Warga Denpasar 10 September 2025

    Banjir di Bali, Bupati Jembrana Minta ASN Siaga Bantu Warga Denpasar 10 September 2025

    Banjir di Bali, Bupati Jembrana Minta ASN Siaga Bantu Warga
    Tim Redaksi
    JEMBRANA, KOMPAS.com
    – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, sejak Selasa (9/9/2025) menyebabkan banjir di sejumlah titik.
    Genangan air dilaporkan merendam permukiman warga, lahan pertanian, hingga mengganggu akses transportasi di beberapa ruas jalan utama.
    Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari pejabat, ASN, aparatur desa hingga kelurahan, termasuk kepala lingkungan dan banjar, serta struktur partai yang dipimpinnya untuk siaga membantu masyarakat.
    “Kewaspadaan perlu ditingkatkan mengingat intensitas hujan masih cukup tinggi dan berpotensi menimbulkan banjir susulan,” katanya, Rabu (10/9/2025).
    Sementara itu, tim gabungan dari BPBD, Satpol PP, TNI, Polri, aparat desa, hingga relawan telah dikerahkan ke lapangan untuk melakukan evakuasi dan penanganan cepat.
    Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman karena rumah mereka terendam banjir.
    “Pada jam 01.00 dinihari tadi, sudah mulai ada laporan dari masyarakat bahwa rumah mereka mulai dimasukin air. Kami lakukan evakuasi dan penyelamatan pada warga yang rumahnya terendam,” ucap Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra.
    “Tadi sudah ada 20 titik yang terendam banjir. Di Polres ada 16 orang yang mengungsi, sudah kita berikan bantuan makanan dan juga dari damkar sudah mensuplai air bersih,” sambungnya.
    Kasat Pol PP Jembrana, I Made Leo Agus Jaya, menyatakan seluruh anggota Satpol PP disiagakan melalui Polprades di tiap desa dan kelurahan untuk memantau situasi serta membantu warga.
    Selain menjaga keamanan, petugas juga mulai mendistribusikan air bersih serta membantu penyedotan air di wilayah terdampak banjir.
    Upaya serupa juga dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Jembrana. Bersama BPBD, mereka menyiapkan dapur umum di posko penanganan bencana untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak banjir.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Damkar Pamekasan Edukasi Siswa TK Cegah Kebakaran

    Damkar Pamekasan Edukasi Siswa TK Cegah Kebakaran

    Pamekasan (beritajatim.com) – Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Pamekasan, memberikan edukasi materi praktis bagi para siswa sekolah khususnya melalui demonstrasi penanganan api hingga tindakan saat terjadi kebakaran.

    Program edukatif tersebut disampaikan ketika menerima kunjungan siswa Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Ammah Lawangan Dhaja, Pademawu, di Markas Damkar Pamekasan, di kompleks Kantor Pemda Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Rabu (10/9/2025).

    “Kami memberikan edukasi bagi para siswa TK mengenai bahaya api. Sekaligus menyampaikan sekilas penggunaan alat pemadam api, termasuk sosialisasi pentingnya APAR di lingkungan rumah atau sekolah,” kata Kasi Operasional dan Pengendali Kebakaran Satpol-PP dan Damkar Pamekasan, Zainuddin.

    Bahkan pihaknya juga mempraktikkan cara memadamkan api dengan menggunakan alat sederhana, seperti APAR hingga penggunaan karung atau handuk basah. “Materi ini sebagai langkah antisipatif, serta memberikan pemahaman awal bagi siswa sejak usia dini agar bisa mencegah kebakaran, baik di rumah maupun di sekolah,” ungkapnya.

    “Kegiatan ini kita harapkan dapat menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lainnya, bisa melalui permohonan kunjungan resmi atau dengan inklusi materi kesiapsiagaan kebakaran dalam kurikulum lokal, termasuk kolaborasi dengan BPBD atau Satpol PP setempat,” jelasnya.

    Kegiatan tersebut juga dapat dipraktikkan dengan memanfaatkan momentum kekinian, seperti Hari Kebakaran Nasional maupun pelatihan untuk memperkenalkan program edukatif. “Sejauh ini sudah banyak daerah lain khususnya di Jawa Timur, berhasil mengimplementasikan program edukasi Damkar Goes to School, namun untuk sementara di Pamekasan masih mengandalkan kunjungan,” imbuhnya.

    “Memang untuk kunjungan seperti ini bukan kali ini saja kita lakukan, sebelumnya juga terdapat siswa sekolah dari berbagai tingkatan, mulai dari PAUD, TK, SMP hingga SMA dan sederajat, juga kita berikan edukasi seputar pencegahan kebakaran,” tegasnya.

    Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para siswa, khususnya dalam mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya bencana kebakaran. “Tentu kita berharap kegiatan ini bermanfaat, apalagi bagi anak usia dini,” pungkasnya. [pin/aje]

  • Dirjen Polpum Kemendagri minta Kota Bekasi aktifkan siskamling

    Dirjen Polpum Kemendagri minta Kota Bekasi aktifkan siskamling

    “Saya ditugaskan langsung Bapak Mendagri untuk koordinasi dengan jajaran Forkopimda. Minggu ini, serentak jajaran eselon I Kemendagri turun langsung ke daerah memastikan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tentang Peningkatan Peran

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bekasi untuk mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

    Hal itu disampaikan Bahtiar dalam pertemuan dengan jajaran Forkopimda Kota Bekasi di Ruang Rapat Pendopo Balai Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa (9/9). Langkah ini menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum di daerah.

    “Saya ditugaskan langsung Bapak Mendagri untuk koordinasi dengan jajaran Forkopimda. Minggu ini, serentak jajaran eselon I Kemendagri turun langsung ke daerah memastikan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK tentang Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah,” kata Bahtiar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, surat edaran tersebut menekankan pentingnya meningkatkan peran anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa maupun kelurahan.

    Kehadiran Satlinmas diperlukan untuk membantu menciptakan suasana kondusif sekaligus memperkuat pelaksanaan Siskamling di level Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

    Lebih lanjut, Bahtiar mengapresiasi kesigapan masyarakat Kota Bekasi dalam mencegah aksi kerusuhan maupun perusakan di kawasan Summarecon. Menurutnya, hal itu menjadi bukti adanya partisipasi aktif warga yang mendapat dukungan Forkopimda.

    “Teman-teman jajaran Forkopimda yang dipimpin langsung Pak Wali Kota dan Pak Sekda bisa turun langsung ke masyarakat, keliling mengorkestrasi pelaksanaan Siskamling, dan didukung jajaran Polres, Kodim, Satpol PP, Linmas. Apalagi sebelumnya ada program Ngopi Bhabinkamtibmas, [itu bisa] untuk dihidupkan kembali,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi langsung menginstruksikan jajarannya untuk segera mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW.

    “Jajaran Satpol PP dan Kesbangpol tolong segera tindak lanjuti, undang segera camat dan lurah terkait, hidupkan kembali Siskamling. Selain itu, sering turun ke masyarakat, menyapa langsung masyarakat, [dan] aktifkan kembali Siskamling,” ujar Junaedi.

    Sebagai informasi, selain Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Junaedi, pada pertemuan itu hadir pula Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi Nesan Sujana, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi Hudi Wijayanto, perwakilan Polres Metro Bekasi Kota, serta perwakilan Kodim 0507 Bekasi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lemkapi dukung langkah Mendagri aktifkan kembali siskamling

    Lemkapi dukung langkah Mendagri aktifkan kembali siskamling

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Saputra Hasibuan mendukung penuh langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di seluruh wilayah Indonesia.

    Edi menilai gerakan ini adalah bentuk nyata dari kearifan lokal yang telah berakar lama di masyarakat Indonesia. Siskamling bukan hanya soal menjaga malam, tetapi menjadi ruang sosial yang mempererat kepercayaan dan kohesi antarwarga.

    “Gerakan Warga Jaga Warga ini adalah ekspresi solidaritas, bukan sekadar antisipasi keamanan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dan kolektif, mereka bukan hanya menjaga lingkungan fisik, tetapi juga menjaga keutuhan sosialnya,” kata Edi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia juga menyarankan agar partisipasi warga dalam menjaga ketertiban tidak terlalu diintervensi aparat, sehingga siskamling tetap menjadi gerakan organik yang tumbuh dari kesadaran bersama.

    Siskamling modern menunjukkan bahwa ketahanan sosial tidak hanya diukur dari kesiapan aparat, melainkan juga dari sejauh mana warga mampu merespons tantangan dengan cara yang bersatu, damai, dan saling mendukung.

    Gerakan gotong royong seperti ini menjadi contoh kuat bahwa ketahanan sosial adalah modal utama bangsa. Ketika warga terlibat langsung menjaga ketertiban, maka celah untuk tindakan anarkis dan provokatif menjadi semakin kecil.

    “Kalau warga merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keamanan, maka demonstrasi yang anarkis tidak akan mendapat ruang. Justru di situ kekuatan bangsa ini: gotong royong menghadapi keadaan sulit,” ujarnya.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Edaran No. 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025, telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan dan mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlimnas) di tingkat desa dan kelurahan.

    Dengan edaran ini, Mendagri menegaskan Satlinmas bersama Satpol PP tetap menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan penegakan aturan berlangsung dengan cara yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik

    Sejumlah kepada daerah juga telah memberikan respons positif atas instruksi tersebut. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kemudian mengeluarkan Surat Edaran untuk memperkuat ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

    Di Bandung, Wali Kota Muhammad Farhan bahkan turun langsung memimpin siskamling di beberapa titik, sekaligus menunjukkan bahwa kolaborasi antara warga dan pemimpin daerah adalah kunci stabilitas sosial.

    Untuk diketahui, Gerakan ‘Warga Jaga Warga’ yang mengemuka akibat ricuh demonstrasi 28–30 Agustus 2025 bukan sekadar upaya spontan menjaga keamanan lingkungan. Lebih dari itu, inisiatif ini mencerminkan kebangkitan gotong royong sebagai pilar ketahanan sosial masyarakat.

    Kehadiran warga yang rela berjaga malam, memperkuat komunikasi antar-RT/RW, hingga memanfaatkan grup digital untuk saling berbagi informasi, menjadi penanda bahwa rasa aman bisa dibangun dari, oleh, dan untuk warga.

    Sebagai contoh, di kawasan Summarecon, Bekasi, warga menunjukkan ketanggapan luar biasa saat situasi memanas di sekitar Polres Metro Bekasi Kota, Minggu (31/8) malam. Tanpa komando formal, warga secara kolektif membentuk ronda malam, menjaga lingkungan dari kemungkinan masuknya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.

    Gerakan serupa juga terjadi di berbagai daerah, seperti Jawa Timur, dengan warga mulai kembali menghidupkan poskamling, mempererat hubungan antarwarga, dan membangun sistem deteksi dini berbasis komunitas. Hal ini membuktikan bahwa ketika rasa aman dibangun dari dalam komunitas, maka kekuatan sosial pun ikut menguat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hujan Angin, Pohon Tumbang Timpa Sejumlah Mobil di Kecamatan Kebon Jeruk

    Hujan Angin, Pohon Tumbang Timpa Sejumlah Mobil di Kecamatan Kebon Jeruk

    Jakarta –

    Hujan deras disertai angin kencang terjadi di kawasan Jakarta, termasuk di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sejumlah pohon tumbang lalu menimpa beberapa mobil di kantor Kecamatan Kebon Jeruk.

    “Dugaan penyebab angin kencang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Jakarta, Mohamad Yohan, saat dihubungi terkait penyebab tumbangnya sejumlah pohon di daerah itu, dilansir Antara, Selasa (9/9/2025).

    Dijelaskan, pohon tumbang itu menimpa mobil Dinas Perhubungan (dishub), polisi, dan angkot yang terparkir di halaman kantor kecamatan.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kebon Jeruk, Joko Suparno, mengatakan selain di kantor kecamatan, ada beberapa titik pohon tumbang di Kebon Jeruk.

    “Di Kelurahan Kelapa Dua ada dua titik, di dekat Lapangan Bola (Kebon Jeruk) ada atap terbang ke jalan,” kata Joko.

    Saat ini, kata Joko, tim gabungan dari Sudin Pertamanan, Gulkarmat, Satpol PP hingga PPSU melakukan pemangkasan pohon-pohon yang tumbang itu.

    “Saat ini masih dalam proses penanganan. Yang pertama disingkirkan dulu, dipinggirkan dan sekarang dipotong-potong agar tak ganggu lalu lintas,” kata Joko.

    Tak jauh dari kawasan Kebon Jeruk, tepatnya di Jalan Jenderal Supeno Arteri Permata Hijau, yang jadi perbatasan antara Jakarta Barat dan Jakarta Selatan, juga ada pohon tumbang.

    Pohon tumbang itu membuat arus lalu lintas dari arah Kebon Jeruk menuju Kebayoran Lama macet cukup panjang lantaran petugas sedang memotong pohon yang tumbang dengan menggunakan gergaji mesin.

    Tidak ada korban maupun bangunan yang tertimpa dalam peristiwa pohon tumbang itu. Hanya saja terlihat seperti kabel udara, putus karena pohon yang tumbang.

    (jbr/imk)

  • Satpol PP Pasuruan Sita Ribuan Botol Miras dari Toko Dekat Terminal Pandaan

    Satpol PP Pasuruan Sita Ribuan Botol Miras dari Toko Dekat Terminal Pandaan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pasuruan kembali melakukan razia besar terkait penjualan minuman keras ilegal. Dalam operasi terbaru, ribuan botol miras dari berbagai merek berhasil diamankan dari sebuah toko di kawasan Pandaan.

    Petugas menemukan sedikitnya 1.683 botol miras, mulai kelas rendah hingga premium. Toko yang menjualnya diketahui berada di area pertokoan terminal Pandaan, tak jauh dari kantor aparat penegak hukum.

    Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Rido Nugroho, mengatakan penindakan ini bermula dari laporan masyarakat. “Awalnya dapat laporan dan kita tindak lanjuti, ternyata terbukti menjual miras berbagai merek dan langsung kita sita,” ujarnya, Selasa (09/09/2025).

    Hasil penyelidikan mengungkap bahwa toko tersebut baru beroperasi sekitar satu bulan. Ironisnya, sebagian botol miras yang dijual mencapai harga jutaan rupiah per botol.

    Rido menegaskan bahwa operasi penertiban ini bukan yang terakhir. Pihaknya berkomitmen melakukan razia serupa secara rutin demi menekan peredaran miras di wilayah Pasuruan.

    Menurutnya, miras sering menjadi pemicu tindak pidana maupun keributan di masyarakat. “Banyak masalah sosial yang awalnya berawal dari mabuk-mabukan, maka ini harus kita cegah,” tambahnya.

    Selain menyita barang bukti, petugas juga mendata pemilik toko untuk diproses lebih lanjut sesuai aturan. Penyidikan dilakukan agar ada efek jera bagi pihak lain yang mencoba membuka usaha serupa.

    Satpol PP juga meminta kerja sama masyarakat untuk terus melaporkan keberadaan toko miras ilegal. Informasi dari warga dinilai sangat penting dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban.

    “Penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi generasi muda dari dampak buruk konsumsi miras,” tegas Rido.

    Dengan razia tersebut, pemerintah berharap peredaran miras di Pasuruan semakin berkurang. Sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman dan lingkungan lebih kondusif. (ada/ted)