Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Update Aksi Blokade Jalan Sopir Truk Tambang: Lalin Parung Panjang-Tangerang Sudah Normal Bandung 18 September 2025

    Update Aksi Blokade Jalan Sopir Truk Tambang: Lalin Parung Panjang-Tangerang Sudah Normal Bandung 18 September 2025

    Update Aksi Blokade Jalan Sopir Truk Tambang: Lalin Parung Panjang-Tangerang Sudah Normal
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Arus lalu lintas di perbatasan Parung Panjang-Tangerang, Kabupaten Bogor, sudah normal, Kamis (18/9/2025) malam.
    “Sudah kondusif, lalu lintas sudah normal,” kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama Ganda Permana, dihubungi Kompas.com.
    Senada, anggota Satpol PP Kecamatan Parung Panjang, Mulyadi, mengatakan bahwa sejak pukul 21.02 WIB, kondisi di lokasi sudah kondusif.
    “Sudah beres, sekarang lalu lintas sudah lancar,” ucap Mulyadi.
    Dia mengakui bahwa di perbatasan wilayah tersebut sempat ramai oleh sopir truk tambang.
    Kondisi itu juga diperparah karena pada jam-jam tersebut arus lalu lintas sedang ramai.
    “Sementara sudah diurai sama rekan Dishub, Satpol PP, dan masyarakat sekitar,” ungkapnya.
    Sopir truk tambang kini sudah bisa melintas sesuai dengan jam operasional yang berlaku.
    “Sudah bisa melintas, sekarang sudah jamnya operasional truk,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, arus lalu lintas di kawasan perbatasan Parung Panjang-Tangerang mengalami kemacetan.
    Kemacetan tersebut disebabkan adanya aksi blokade jalan oleh sopir truk tambang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Safrizal minta Satpol PP hadirkan citra baru lewat tindakan humanis

    Safrizal minta Satpol PP hadirkan citra baru lewat tindakan humanis

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menekankan perlunya Satpol PP dan Satlinmas membangun citra baru di masyarakat melalui tindakan nyata yang humanis, edukatif, dan pro rakyat.

    Safrizal menegaskan bahwa Satpol PP harus menghapus stigma negatif dengan menampilkan peran baru yang lebih humanis dan tidak hanya identik dengan razia maupun pembongkaran.

    “Satpol PP bisa dan harus mendapatkan nama baik di masyarakat. Pak menteri minta new image Linmas, bagaimana caranya ganti bajunya dulu baru kinerjanya. Banyakin kegiatan prorakyat, tugas kita bukan hanya merazia, menertibkan, membongkar, tambahin 30-40 persen kegiatan menolong masyarakat,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, Satpol PP harus menambah kegiatan memihak rakyat, seperti kampanye kebersihan, gotong royong, hingga aksi sosial yang dipublikasikan untuk membangun kepercayaan publik.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Penguatan Kapasitas Satpol PP di Kampus IPDN Jatinangor yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian secara virtual, perwakilan Gubernur Jawa Barat, Bareskrim Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, serta ratusan Kasatpol PP dari seluruh Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri memberikan arahan agar Satpol PP dan Satlinmas melaksanakan tugas dengan pendekatan yang baik dan manusiawi.

    “Tolong rekan-rekan laksanakan tugas dengan cara-cara yang baik. Penertiban, pembersihan, lakukan pendekatan manusiawi, tanpa kekerasan, selesaikan dengan dialog dan jalan keluar. Tunjukkan sikap yang baik, anggota berpakaian rapi dan bersih untuk menjaga wibawa di mata publik,” kata Mendagri.

    Mendagri juga mendorong IPDN menjadi center of excellence yang memberikan masukan berbasis survei, baik mengenai persepsi publik terhadap pemerintah daerah maupun penilaian atas kinerja Satpol PP.

    Tito menekankan bahwa citra positif Damkar lahir dari kerja nyata, bukan sekadar wacana.

    “Satpol PP pun harus bisa memperoleh kepercayaan publik dengan perbuatan nyata. Berikan apresiasi kepada anggota dengan kinerja yang baik dan berprestasi,” ujarnya.

    Selain itu Safrizal juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur, mulai dari pemberian beasiswa untuk mengikuti diklat PPNS.

    Ia menambahkan, Satpol PP perlu terlibat aktif dalam program nasional sesuai arahan Presiden, di antaranya penertiban sampah, baliho, dan penyediaan toilet umum.

    Dengan 122.610 personel Satpol PP yang diperkuat 1.253.758 anggota Satlinmas, total kekuatan hampir 1,4 juta personel ini menjadi modal besar dalam menopang ketertiban umum, pengelolaan sampah, hingga penguatan Siskamling berbasis masyarakat.

    Dengan kelembagaan yang kuat, Satpol PP dan Satlinmas diyakini mampu menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan nasional sekaligus memperkuat wibawa pemerintah daerah di mata masyarakat.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dinsos Bekasi Salurkan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera ke 12 Kecamatan Megapolitan 18 September 2025

    Dinsos Bekasi Salurkan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera ke 12 Kecamatan Megapolitan 18 September 2025

    Dinsos Bekasi Salurkan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera ke 12 Kecamatan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi mulai menyalurkan 11.551 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 12 kecamatan dan 56 kelurahan.
    Penyaluran kartu ini sudah berlangsung sejak Selasa (16/9/2025), dimulai dari Kecamatan Bantargebang dengan total penerima 844 warga dari empat kelurahan, yakni Bantar Gebang (126), Sumur Batu (187), Ciketingudik (354), dan Cikiwul (177).
    Di hari yang sama, distribusi juga dilakukan di Kecamatan Bekasi Barat untuk Kelurahan Kota Baru (310) dan Kranji (201).
    Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, menjelaskan proses distribusi KKS dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi data, pencetakan serta penyaluran kartu oleh bank penyalur (BNI), hingga pemanfaatan kartu oleh KPM untuk mencairkan bantuan atau berbelanja di e-Warong.
    “Pendistribusian ini juga melibatkan aparat kecamatan, kelurahan, kepolisian, Satpol PP, pendamping PKH, tenaga kesejahteraan sosial, hingga pekerja sosial masyarakat agar berjalan tertib dan tepat sasaran,” kata Robert saat dikonfirmasi, Kamis (18/9/2025).
    Robert berharap warga penerima manfaat dapat menggunakan bantuan tersebut secara bijak.
    “Tentunya bantuan dari pemerintah pusat ini bisa menjadi itu seperti nama kartunya kan Kartu Keluarga Sejahtera untuk memberikan harapan kesejahteraan kepada warga masyarakat,” ujarnya.
    Penyaluran KKS terus berlanjut pada Rabu (17/9/2025) di tiga kelurahan di Kecamatan Bekasi Barat, yakni Bintara (152), Bintara Jaya (103), dan Jakasampurna (287).
    Sementara pada Kamis (18/9/2025), distribusi dilakukan di empat kelurahan di Kecamatan Bekasi Timur, yakni Durenjaya (400), Arenjaya (149), Margahayu (418), dan Bekasi Jaya (234).
    Selain itu, penyaluran juga berlangsung di tiga kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara, yakni Harapan Baru (65), Harapan Jaya (373), dan Kaliabang Tengah (328).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Joget di Air Mancur Bundaran Glaser Probolinggo, Ikon Kota Malah Alami Kerusakan

    Warga Joget di Air Mancur Bundaran Glaser Probolinggo, Ikon Kota Malah Alami Kerusakan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Jagat maya dihebohkan dengan ulah seorang warga Kota Probolinggo yang nekat berjoget di atas kolam air mancur Bundaran Glaser. Aksi tak biasa itu terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial dan menuai banyak sorotan.

    Sayangnya, kelakuan konyol tersebut tidak hanya jadi tontonan publik, tetapi juga berimbas pada kerusakan fasilitas. Air mancur yang selama ini menjadi ikon kebanggaan masyarakat Probolinggo harus kembali diperbaiki akibat ulah jahil tersebut.

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo pun buka suara. Kabid Konservasi dan Pertamanan, Suci Ningsih, menegaskan pihaknya sangat menyayangkan aksi warga yang jelas-jelas merugikan fasilitas umum.

    “Belakangan ini, taman air mancur Bundaran Glaser memang sering bermasalah akibat ulah tangan jahil. Kasus joget di kolam itu semakin memperparah kerusakan yang ada,” ujar Suci, Kamis (18/9/2025).

    Ia menjelaskan bahwa pipa saluran air mancur bahkan ada yang terlepas. Kondisi itu membuat air kolam tidak bisa penuh sebagaimana mestinya.

    “Pipa saluran airnya ada yang melepas, dan kami tidak tahu siapa yang melakukannya. Padahal kalau masyarakat peduli, bisa langsung melapor ke call center 112,” tegasnya.

    Suci juga menyinggung biaya perawatan Bundaran Glaser yang tidak sedikit. Menurutnya, sudah seharusnya fasilitas umum dijaga bersama, bukan justru dirusak.

    “Dirawat dengan biaya mahal, tapi malah dihancurkan. Terlepas dia orang gila atau bukan, semestinya Satpol PP bisa menertibkan agar hal seperti ini tidak terulang,” tambahnya dengan nada kecewa.

    Kini, Bundaran Glaser yang biasanya menjadi pusat hiburan warga justru berubah jadi bahan pembicaraan hangat. Video viral itu tak hanya memalukan, tetapi juga menambah beban perbaikan fasilitas kota.

    Masyarakat diimbau lebih peduli terhadap aset bersama agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ikon kota seharusnya dirawat sebagai ruang publik yang bisa dinikmati semua orang, bukan dijadikan tempat aksi sembrono. (ada/ian)

  • Pemkot Jaktim gencarkan upaya cegah perundungan dan tawuran sekolah

    Pemkot Jaktim gencarkan upaya cegah perundungan dan tawuran sekolah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur (Jaktim) menggencarkan upaya pencegahan perundungan, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi.

    “Kegiatan sosialisasi (road show) terkait perundungan (bullying), tawuran, dan narkoba penting dilakukan di sekolah-sekolah untuk meredam hal negatif bagi siswa sekolah,” kata Wakil Walikota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, perundungan, tawuran, dan penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit yang selalu ada pada anak-anak kalangan sekolah.

    Maka dari itu, sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan untuk mengimbau siswa agar menjauhi tiga hal negatif tersebut yang akan merugikan mereka di masa depan.

    “Jadi, dalam edukasi tersebut mereka tidak hanya belajar, tapi diberikan keterampilan, dan nanti mereka juga akan dilatih bagaimana penerapannya di masyarakat,” ujar Kusmanto.

    Untuk itu, dia berpesan kepada seluruh siswa di Jakarta Timur dan sekitar agar lebih fokus pada pelajaran dan menjauhi hal-hal negatif, seperti perundungan, narkoba, dan tawuran.

    “Gapailah cita-cita dengan hal yang positif. Tingkatkan prestasi, kreasi, dan inovasi dalam sekolah. Supaya sekolah tidak membosankan, siswa bisa ikut ekstrakurikuler yang diberikan oleh sekolah,” ucap Kusmanto.

    Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Timur melakukan sosialisasi stop perundungan (bullying), tawuran dan narkoba di SMAN 51 Batu Ampar, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (16/9).

    Kegiatan kolaborasi antara Satpol PP Jakarta dan Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Jakarta Timur itu digelar dalam rangka menjauhkan siswa dari tiga hal negatif (perundungan, tawuran dan penyalahgunaan narkoba) di lingkungan sekolah.

    Kegiatan tersebut diikuti oleh 864 siswa, mulai dari kelas 10, 11 dan 12. Dari jumlah tersebut, sebanyak 288 siswa berasal dari kelas 10.

    Kegiatan itu dihadiri oleh Satpol PP karena berkaitan dengan penindakan peraturan daerah (Perda), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) karena berhubungan dengan penanganan bencana.

    Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Satpol PP Jakarta Timur Budhy Novian, Sekretaris Lurah Batu Ampar Abdul Haris, Komandan Satpol PP Kecamatan Kramat Jati Endarwanto dan Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Jakarta Timur Syamsul Bahri.

    Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 51 Jakarta Solihin menilai kegiatan sosialisasi itu sangat penting bagi siswa di sekolah. Terlebih, pembelajaran semacam ini tidak masuk dalam mata pelajaran sehari-hari.

    “Momen seperti ini penting untuk anak kami biar mengenal bahwa kita ketahui ancaman dunia luar menyangkut tentang tiga hal tersebut sangat membahayakan, terutama bagi anak-anak sekolah,” jelas Solihin.

    Melalui kegiatan itu, kata dia, para siswa dapat mempelajari nilai-nilai tentang kedisiplinan, menumbuhkan kecintaan terhadap kota dengan menjaga ketertiban umum dan meningkatkan pemahaman tentang kebencanaan.

    Dengan begitu, sejak di lingkungan sekolah, mereka dapat menjadi sesama tetangga, teman-teman dan lainnya.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • TNI-Polri dan Satpol PP patroli skala besar jaga keamanan Kota Semarang

    TNI-Polri dan Satpol PP patroli skala besar jaga keamanan Kota Semarang

    Senin, 1 September 2025 14:18 WIB

    Prajurit Yonif 400/Banteng Raiders Kodam IV/Diponegoro memegang senjata saat patroli skala besar di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/9/2025). Personel gabungan dari Yonif 400/Banteng Raiders Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0733/Kota Semarang, Satpol PP Jawa Tengah dan kepolisian menggelar patroli skala besar di wilayah Kota Semarang guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

    Prajurit Yonif 400/Banteng Raiders Kodam IV/Diponegoro dan Babinsa berpatroli skala besar di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/9/2025). Personel gabungan dari Yonif 400/Banteng Raiders Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0733/Kota Semarang, Satpol PP Jawa Tengah dan kepolisian menggelar patroli skala besar di wilayah Kota Semarang guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

    Prajurit Yonif 400/Banteng Raiders Kodam IV/Diponegoro memegang senjata saat patroli skala besar di depan Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Senin (1/9/2025). Personel gabungan dari Yonif 400/Banteng Raiders Kodam IV/Diponegoro, Kodim 0733/Kota Semarang, Satpol PP Jawa Tengah dan kepolisian menggelar patroli skala besar di wilayah Kota Semarang guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hutan Negara di Bali Diserobot, Ditemukan Pabrik Milik WN Rusia dan Penerbitan Sertifikat

    Hutan Negara di Bali Diserobot, Ditemukan Pabrik Milik WN Rusia dan Penerbitan Sertifikat

    Liputan6.com, Jakarta Pabrik material konstruksi milik warga negara (WN) Rusia ketahuan berdiri di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) dan hutan mangrove Bali. Selain itu di kawasan tersebut juga sudah ada tanah yang tersertifikat. Padahal seharusnya Tahura dilindungi negara.

    Temuan ini terungkap saat anggota Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali, melakukan inspeksi mendadak.

    “Yang aneh, sejak saya menjadi Anggota DPRD tahun 2004, baru kali ini ada sertifikat tanah di kawasan hutan negara,” kata Sekretaris Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali Dewa Rai, Rabu (18/09/2025).

    Hal serupa ditegaskan oleh Ketua Pansus TRAP, I Made Supartha, yang merasa heran atas lemahnya pengawasan Satpol PP Bali. Dia menilai Satpol PP baru bertindak setelah mendapat desakan keras dari DPRD.

    “Ada apa dengan Satpol PP Bali, kenapa baru bergerak setelah kami desak?” ujarnya dengan nada heran.

    Menurut Supartha, kondisi kawasan Tahura yang diurug dan dipenuhi bangunan tak berizin telah memperparah dampak banjir bandang. Air laut yang naik semakin memperburuk kondisi karena jalur resapan air tertutup bangunan ilegal.

    “Temuan ini memperkuat dugaan bahwa banjir bandang diperparah oleh alih fungsi Tahura yang diurug dan dipenuhi bangunan tanpa izin,” tegas dia.

    Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan tidak akan tinggal diam. “Kami akan terus mengawal dan mengamankan Tahura dari oknum-oknum yang merusak lingkungan,” pungkasnya.

  • Dua kelurahan di Jakbar deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

    Dua kelurahan di Jakbar deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kelurahan Kembangan Selatan dan Kembangan Utara di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, teken deklarasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Rabu.

    Deklarasi STBM dua kelurahan tersebut diisi dengan penandatangan komitmen bersama dan penyerahan piagam yang diberikan Asisten Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Setko Jakarta Barat, Amien Haji.

    “Deklarasi STBM tidak hanya sekadar slogan, tapi merupakan upaya nyata untuk mendukung penurunan angka kasus stunting, mencegah penyakit menular serta meningkatkan kualitas kesehatan keluarga,” kata Amien Haji di Jakarta, Rabu.

    Agar komitmen bersama STBM terlaksana dengan baik, Amien Haji meminta agar Organidasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Sudin SDA, Bina Marga, Lingkungan Hidup, PRKP dan Satpol PP, ikut berkontribusi memastikan optimalisasi pelaksanaan STBM ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    “STBM bukan hanya menjadi tanggung jawab kewilayahan dan puskesmas, tapi tanggung jawab bersama sesuai Instruksi Wali Kota Jakbar Nomor e-0005 Tahun 2025 tentang percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan di wilayah Jakbar,” kata dia.

    Sementara itu, Camat Kembangan, Joko Suparno menambahkan, wilayah Kembangan merupakan salah satu kecamatan di Jakbar yang sudah melakukan deklarasi STBM, khususnya pilar pertama, yakni Stop Buang Air Besar Sembarangan.

    “Ada 4 kelurahan yang sudah melakukan deklarasi STBM yakni Kelurahan Joglo, Meruya Selatan dan Meruya Utara serta Srengseng. Dua kelurahan terakhir, yakni Kembangan Selatan dan Utara, juga meneguhkan komitmen untuk deklarasi STBM,” ujarnya.

    Selanjutnya, Lurah Kembangan Selatan, RM Pradana Putra mengatakan bahwa pihaknya terus mengupayakan agar wilayah Kembangan Selatan benar-benar 100 persen ODF (Open Defecation Free).

    “Saat ini tinggal 35 Kepala Keluarga (KK) dari semula 59 KK yang buang air besar sembarangan,” ujarnya.

    Untuk mencapai 100 persen ODF, pihaknya terus mengedukasi dan mendorong peran serta RT RW bersama warga sekitar terhadap dampak dari Buang Air Besar sembarangan yang bisa menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

    Diketahui, sebanyak 23 dari 56 kelurahan di Jakarta Barat (Jakbar) telah dinyatakan tidak lagi membuang air besar secara sembarangan atau Open Defecation Free (ODF) per November 2024.

    Jumlah tersebut bertambah dari yang sebelumnya pada 2023, hanya ada 13 kelurahan yang ODF di Jakbar.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Bondowoso Mulai Pemetaan Pejabat Eselon III untuk Mutasi

    Pemkab Bondowoso Mulai Pemetaan Pejabat Eselon III untuk Mutasi

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mulai melakukan pemetaan pejabat eselon III sebagai bagian dari rencana penataan birokrasi. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan proses mutasi eselon II yang hingga kini masih menunggu pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

    Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, mengungkapkan pihaknya telah mengantongi sejumlah nama pejabat eselon III yang akan dipetakan sesuai dengan latar belakang dan kompetensi. Namun, nama-nama tersebut belum diajukan ke pemerintah pusat.

    “Siapa ke mana itu kita sudah tahu, sesuai kompetensi yang ada. Tapi untuk eselon III memang belum kita ajukan,” ujarnya, Rabu (17/9/2025).

    Menurut Rozi, pemetaan ini penting agar penempatan pejabat sesuai dengan prinsip the right man on the right place. Dengan begitu, setiap mutasi jabatan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.

    Sementara itu, untuk pejabat eselon II, sebanyak 20 kepala OPD telah mengikuti uji kompetensi pada 28–29 Agustus 2025 lalu. Seluruh nama peserta asesmen itu sudah diajukan ke BKN untuk diproses lebih lanjut.

    Dari hasil uji kompetensi, sebagian pejabat diperkirakan tetap menduduki posisinya, sementara lainnya kemungkinan akan digeser. “Siapa di mana, nanti menunggu hasil setelah pelantikan,” terang Rozi.

    Namun, pelaksanaan mutasi eselon II masih harus menunggu keluarnya Pertek BKN serta persetujuan dari sejumlah instansi terkait, seperti Inspektorat, Satpol PP, dan Dukcapil. Selain itu, rekomendasi dari Gubernur Jawa Timur dan Kementerian Dalam Negeri juga dibutuhkan sebelum Pemkab Bondowoso dapat melantik pejabat baru.

    Rozi berharap seluruh tahapan administrasi tersebut bisa segera selesai agar mutasi tidak berlarut-larut. Untuk eselon III, Pemkab memastikan sudah menyiapkan peta awal penempatan pejabat, meski prosesnya dilakukan bertahap.

    “Prosesnya memang bertahap, tapi arah dan kompetensinya sudah jelas,” pungkasnya. [awi/beq]

  • Surabaya Gelar Razia Rumah Kos Mulai Pekan Depan, Pengurus RW Dilibatkan

    Surabaya Gelar Razia Rumah Kos Mulai Pekan Depan, Pengurus RW Dilibatkan

    Surabaya (beritajatim.com) – Razia rumah kos di Surabaya yang menyasar pasangan tinggal bersama di luar ikatan pernikahan akan dimulai minggu depan. Penertiban ini melibatkan Satgas Kampung Pancasila bersama pengurus RW setempat serta didampingi perangkat kecamatan.

    Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, fenomena tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan akan dilarang di Surabaya karena dinilai dapat memicu banyak masalah sosial. “Data (kos-kosan) sudah ada. Nanti insya Allah dengan selesainya Kampung Pancasila di akhir minggu ini, minggu depan kita sudah berjalan itu (razia),” ujar Eri Cahyadi, Rabu (17/9/2025).

    Menurut Eri, Satgas Kampung Pancasila akan menjadi garda depan pelaksanaan razia. “Dilakukan Satgas Kampung Pancasila yang ada dari pemerintah kota juga tingkat kecamatan. Nanti kita bersama dengan masing-masing Satgas Kampung Pancasila di setiap RW,” jelasnya.

    Eri juga meminta pemilik usaha rumah kos dan masyarakat turut melakukan pengawasan. Ia menegaskan pentingnya peran warga dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. “Makanya saya sampaikan sing jogo wilayah iki sopo? (yang menjaga wilayah ini siapa?) Ya kita. Kalau kita ini cuek, gak ono nilai-nilai Pancasilae, ono sing kos-kosan ngono dijarke yo rusak Surabaya (tidak ada nilai-nilai Pancasilanya, ada yang kos-kosan begitu kok dibiarkan ya rusak Surabaya),” tuturnya.

    Sebelumnya, Satpol PP Surabaya menyatakan akan memperketat pengawasan rumah kos, khususnya terkait larangan pasangan di luar nikah tinggal satu kamar. Kepala Satpol PP Surabaya Achmad Zaini menegaskan bahwa langkah ini menjadi perhatian serius pasca kasus mutilasi sadis di rumah kos Lidah Wetan.

    Kasus yang mengejutkan publik tersebut melibatkan Alvi Maulana (24) yang memutilasi kekasihnya, Tiara Angelina Saraswati (25), hingga lebih dari 500 bagian di dalam kamar kos yang mereka tempati.

    “Iya, itu (kasus mutilasi) jadi perhatian kami. Nanti kami akan galakkan kembali perihal razia kos-kos an ini,” kata Zaini, Senin (15/9/2025). [rma/beq]