Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Sinergi Polisi hingga TNI Patroli Gabungan Jaga Keamanan di Meranti

    Sinergi Polisi hingga TNI Patroli Gabungan Jaga Keamanan di Meranti

    Kepulauan Meranti

    Polisi bersinergi dengan TNI dan Satpol PP dalam menjaga keamanan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Patroli cipta kondisi digelar untuk memastikan keamanan warga.

    Kegiatan patroli diawali dengan apel personel di halaman Polsek Tebing Tinggi Jalan Pembagunan 1 Kota Selatpanjang, Sabtu (27/9/2025) pagi. Apel dipimpin Kanit I Dalmas Satuan Samapta Polres Kepulauan Meranti Ipda Dongan Marilutua Manalu.

    Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi mengatakan kegiatan patroli ini digelar untuk menciptakan rasa aman, sekaligus menunjukkan kehadiran Polri di tengah masyarakat.

    Polres Meranti dan TNI hingga Satpol PP bersinergi jaga keamanan. (Foto: dok. Polres Meranti)

    “Masyarakat tidak perlu khawatir, Polri bersama TNI dan Satpol PP hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman,” kata Aldi.

    “Kami harapkan masyarakat ikut serta menciptakan keamanan dan ketertiban. Laporkan ke hotline 110 apabila menemukan adanya tindak pidana,” imbuhnya.

    Kegiatan patroli ini menunjukkan sinergitas dan soliditas antara Polri, TNI, dan Satpol PP sebagai pemelihara keamanan. Selama patroli tidak ditemukan adanya gangguan kamtibmas yang cukup berarti.

    (mea/mea)

  • Heboh Grup ‘Gay Surakarta dan Sekitarnya’, Adminnya di Bawah Umur

    Heboh Grup ‘Gay Surakarta dan Sekitarnya’, Adminnya di Bawah Umur

    Yang lebih memprihatinkan, lanjut Respati, ada beberapa admin grup penyuka sesama jenis tersebut diketahui masih di bawah umur. Pemblokiran tersebut juga dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak mereka.

    “Tentunya arahnya ke sana (prostitusi), karena kita lihat transmitternya kita cukup khawatir ada beberapa admin gitu yang masih di bawah usia itu yang mengkhawatirkan. Nah ini kita mitigasinya kita takedown dan kita data admin-admin kita lacak tapi yang jelas itu tadi memperkecil ruang gerak juga di penyimpangan,” ujar dia.

    Selain pemblokiran, menurut dia, upaya lain yang dilakukan adalah menggencarkan pengecekan tempat indekos yang rawan dijadikan tempat penyimpangan seksual.

    “Kita mewajibkan pemilik kos untuk melaporkan penghuninya ke pemangku wilayah setempat. Satpol PP akan berkeliling untuk melakukan pengecekan. Bagi para pengusaha kos-kosan wajib melaporkan yang menyewa atau penghuni kos-kosan kepada RT, RW dan lurah jadi kita akan keliling mengajarkan ke kos-kosan,” pungkasnya.

    Sementara rapat dihadiri Kepala Satpol PP Didik Anggono, Kepala Kesbangpol Agus Santoso, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Dwi Ariyatno, dan Kepala DP3AP2KB Kristiana Hariyanti.

    Sumber: Merdeka.com

  • Puluhan Anak Jalanan di Depok Ditangkap, Ada yang Melawan dan Kabur

    Puluhan Anak Jalanan di Depok Ditangkap, Ada yang Melawan dan Kabur

    Liputan6.com, Jakarta – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok mengamankan 39 anak jalanan (anjal) yang kedapatan mengamen di wilayah Kota Depok. Anjal yang terjaring sempat melakukan perlawanan, saat Satpol PP Kota Depok melakukan operasi penertiban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

    Kasat Pol PP Kota Depok, Dede Hidayat mengatakan, guna menciptakan kondisi Kota Depok yang aman dan nyaman, Satpol PP melakukan operasi PPKS. Pada operasi tersebut, ditemukan sejumlah anjal yang masuk kategori PPKS.

    “Selama enam hari ini, kami mendapatkan 39 anjal dari berbagai wilayah,” ujar Dede, Sabtu (27/9/20205).

    Dede menjelaskan, anjal yang tertangkap kedapatan sedang mengamen di lampu merah ruas jalan utama. Aksi Anjal dinilai melanggar Perda Kota Depok nomor 5 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

    “Atas dasar Perda kami menertibkan anjal yang dianggap meresahkan masyarakat maupun pengguna jalan,” jelas Dede.

    Penangkapan anjal tidak selamanya berjalan mulus, Satpol PP Kota Depok sempat mendapatkan perlawanan dari anjal yang tertangkap. Tidak hanya itu, anggota Satpol PP harus berlarian mengejar anjal yang lari saat akan ditertibkan.

    “Kami menyisir lokasi tempat mereka nongkrong dan mengamen di lokasi yang tidak diperbolehkan,” terang Dede.

     

  • Sentra Fauna Lenteng Agung Akan Dilengkapi Arena Kontes hingga Amfiteater

    Sentra Fauna Lenteng Agung Akan Dilengkapi Arena Kontes hingga Amfiteater

    Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah membangun Sentra Fauna di Lenteng Agung (LA), Jakarta Selatan (Jaksel). Dari 125 kios, akan ada area kontes hingga amfiteater di sentra fauna tersebut.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (27/9/2025) terlihat Sentra Fauna berada di sebelah kiri Jalan Lenteng Agung arah Depok, lokasinya persis di bawah jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menyambung Stasiun Lenteng Agung.

    Memasuki lokasi, terlihat parkiran yang luas dan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, dan batu untuk pengerjaan bangunan. Puluhan pekerja bangunan juga masih sibuk mengaduk semen, mengangkut batu, juga mengecat.

    Kemudian, kios-kios Sentra Fauna itu berada di kanan dan kiri, dengan jalan setapak yang menurun. Di sebelah kiri kios atau Zona A akan dijadikan kios makan atau foodcourt.

    Kemudian menurun lagi akan ada Zona B untuk amfiteater. Kios, area kontes burung, dan musala berada di Zona C atau pusatnya berada di blok tersebut. Kemudian di sebelah kanan, Zona E dan Zona D akan diisi kios.

    Pelaksana lapangan, Harno, mengatakan di halaman parkir akan ada dua zona, yaitu parkir dan pos pemadam kebakaran (damkar). Kemudian di sebelah kanan akan ada pos Satpol PP

    “Di atas itu rencananya buat dinas pemadam kebakaran. Itu yang sebelah kanan dari sini, itu dinas pemadam kebakaran. Sebelah kiri mau buat parkiran. Yang di atas itu dibagi dua zona. Terus yang atas ini, di atas kios, belakang kios ini, rencananya mau buat kantor Satpol PP,” ujar Harno kepada detikcom saat ditemui, Sabtu (27/9).

    Dia mengatakan saat ini pengerjaan Sentra Fauna sudah mencapai 85 persen. Target penyelesaian fisik kios akan rampung 30 September 2025.

    “Progresnya kita sudah berjalan sekitar 85 persen. Kalau untuk fisik pembangunan kiosnya, kurang lebih tanggal 30 untuk pembangunan fisik selesai. Iya, 30 September. Besok berarti sekitar 3 hari lagi untuk pembangunan fisiknya,” ucapnya.

    Namun, ia menjelaskan, penyelesaian tuntas pengerjaan Sentra Fauna ditargetkan rampung Desember 2025. “Mungkin untuk perlengkapan infrastrukturnya, kayak jalan, yang lain-lain, mungkin bertahap. Sampai Desember,” tutupnya.

    (aud/aud)

  • Penjual Burung di Barito Jaksel Akan Dipindah ke LA, Ini Lho Lokasinya

    Penjual Burung di Barito Jaksel Akan Dipindah ke LA, Ini Lho Lokasinya

    Jakarta

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah membangun sentra fauna di Lenteng Agung (LA), Jakarta Selatan (Jaksel). Begini progres pembangunan sentra fauna di LA.

    Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (27/9/2025) terlihat Sentra Fauna berada di sebelah kiri Jalan Lenteng Agung arah Depok, lokasinya persis di bawah jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menyambung Stasiun Lenteng Agung.

    Memasuki lokasi, terlihat parkiran yang luas dan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, dan batu untuk pengerjaan bangunan. Puluhan pekerja bangunan juga masih sibuk mengaduk semen, mengangkut batu, juga mengecat.

    Pembangunan sudah berjalan 85% dan ditarget selesai bulan ini untuk bisa dioperasionalkan Oktober 2025 (Devi P/detikcom)

    Kemudian, kios-kios Sentra Fauna itu berada di kanan dan kiri, dengan jalan setapak yang menurun. Di sebelah kiri kios atau Zona A akan dijadikan kios makan atau food court.

    Kemudian menurun lagi akan ada Zona B untuk amphiteater. Kios, area kontes burung, dan musala berada di Zona C atau pusatnya berada di blok tersebut. Kemudian di sebelah kanan, Zona E dan Zona D akan diisi kios.

    Ditarget Rampung September

    Pembangunan Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta di Lenteng Agung ditarget rampung akhir September dan mulai difungsikan awal Oktober 2025.

    Akan ada 125 kios yang terdiri dari sentra fauna hingga kuliner. Nantinya juga akan ada amphiteater hingga pos damkar dan Satpol PP (Devi P/detikcom)

    “Pembangunan kios secara fisik sudah mencapai 85 persen,” ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, dilansir Antara, Jumat (26/9).

    Ratu menjelaskan total terdapat 125 kios yang dibangun untuk merelokasi pedagang Pasar Burung Barito, dan 119 kios di antaranya sudah dilengkapi dinding. Sementara enam kios lainnya masih tahap pemasangan pondasi.

    “Untuk penyelesaian keseluruhan pembangunan, termasuk prasarana seperti gerbang, turap, tangga, taman, dan fasilitas pendukung lain, diperkirakan selesai pada akhir bulan ini,” katanya.

    (jbr/jbr)

  • Dilaporkan Warga, Toko Kosmetik Penjual Obat Psikotropika Digerebek Satpol PP di Pulogadung

    Dilaporkan Warga, Toko Kosmetik Penjual Obat Psikotropika Digerebek Satpol PP di Pulogadung

    JAKARTA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pulogadung menggerebek toko kosmetik yang menjual obat psikotropika atau golongan G di Jalan Tenggiri, Kelurahan Jati, Jakarta Timur.

    “Penggerebekan toko obat ini dilakukan bersama anggota Satpol PP dengan personel Polsek dan Koramil Kecamatan Pulogadung,” kata Kasatpol PP Kecamatan Pulogadung, Andik S di Jakarta Timur, Kamis, 25 September.

    Penggerebekan toko yang dilakukan pada Rabu, 24 September itu setelah Satpol PP Kecamatan Pulogadung menerima laporan dari masyarakat melalui media sosial dan aplikasi.

    Dalam penggerebekan tersebut terdapat beberapa jenis obat yang disita seperti pil koplo, eximer, tramadol dan beberapa jenis lainnya. Jumlah barang bukti yang disita sebanyak 6.300 butir psikotropika atau obat Golongan G.

    Petugas juga menggeledah ruang atas dari toko tersebut dan menemukan satu plastik obat terlarang berbagai jenis.

    “Ini merupakan tindak lanjut adanya laporan dari warga adanya toko kosmetik penjual obat yang mengandung psikotropika,” ujar Andik.

    Pemilik toko berinisial MI tersebut ketahuan mengkamuflase penjualan obat terlarang itu dengan kosmetik yang sudah kedaluwarsa maupun sudah tidak layak jual.

    “Pelaku sudah dua tahun berjualan dan harganya ini bervariasi ya, mulai dari Rp10.000 sampai Rp30.000,” ucap Andik.

    Pemilik toko kemudian didata oleh Satpol PP Kecamatan Pulogadung karena sudah melakukan tindak pidana ringan (Tipiring).

    Setelah pemiliknya didata oleh petugas Satpol PP Kecamatan Pulogadung, toko tersebut langsung ditutup dan tak boleh berjualan sementara waktu.

    “Konsumen dari obat ini rata-rata adalah anak remaja. Sehingga, masyarakat sekitar merasa resah dan melaporkan kepada kami dan hari ini kami lakukan penindakan,” katanya.

  • Terbongkarnya Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Potensi Rugi Rp 37,8 Miliar
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 September 2025

    Terbongkarnya Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Potensi Rugi Rp 37,8 Miliar Megapolitan 24 September 2025

    Terbongkarnya Parkir Liar 21 Tahun di Lahan Pemprov DKI, Potensi Rugi Rp 37,8 Miliar
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta menemukan praktik parkir liar di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang telah berlangsung selama 21 tahun.
    Temuan itu diperoleh saat sidak di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (24/9/2025).
    Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menyebut praktik tersebut menyebabkan potensi kerugian daerah hingga Rp 37,8 miliar.
    “Bayangkan, sudah 21 tahun dikelola tanpa izin resmi dan tanpa bayar pajak. Hitungan kasar kami, potensi kerugian pendapatan daerah mencapai Rp 37,8 miliar,” kata Jupiter, Rabu.
    Menurut Jupiter, lahan seluas 4.300 meter persegi itu dikuasai pihak tak bertanggung jawab dan dijadikan kantong parkir tanpa izin resmi maupun setoran pajak.
    Ia menjelaskan, omzet parkir diperkirakan mencapai Rp 50 juta per hari atau Rp 1,5 miliar per bulan.
    Dari jumlah itu, kewajiban pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah sekitar Rp 150 juta per bulan.
    “Kalau dikalikan 21 tahun, ya hilang Rp 37,8 miliar. Itu jelas penggelapan pajak,” tegas Jupiter.
    Jupiter menilai praktik tersebut bisa bertahan lama karena adanya pembiaran dari pihak terkait.
    “Kalau lahan pemprov dikuasai tanpa kontrak resmi, tanpa sewa, itu rawan diserobot permanen. Kami khawatir ada keterlibatan oknum dari dalam. Karena itu kami dorong Gubernur berani mengevaluasi dan mengganti pejabat yang lalai,” ujarnya.
    Ia juga menegaskan praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan tindak pidana.
    “Kami minta wali kota dan jajarannya segera membuat laporan polisi. Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi tindak pidana karena menggelapkan pajak dari uang masyarakat,” tegasnya.
    Jupiter menambahkan, Pansus Perparkiran akan terus mengawal agar tata kelola parkir di Jakarta lebih transparan dan akuntabel.
    Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas digitalisasi pembayaran parkir resmi untuk menutup potensi kebocoran pendapatan daerah.
    “Komitmen kami DPRD, melalui Pansus Parkir, akan terus mengawal agar tata kelola parkir transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.
    Sidak tersebut diikuti oleh Wali Kota Jakarta Selatan, Satpol PP, Suku Dinas Perhubungan, UPT Parkir, aparat TNI-Polri, Suku Badan Aset Daerah, hingga perwakilan Bapenda DKI Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lima Hari Tawuran, Tallo Makassar Kini Kondusif Dijaga 250 Personel
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        24 September 2025

    Lima Hari Tawuran, Tallo Makassar Kini Kondusif Dijaga 250 Personel Regional 24 September 2025

    Lima Hari Tawuran, Tallo Makassar Kini Kondusif Dijaga 250 Personel
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Situasi di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), berangsur kondusif setelah lima hari terakhir diguncang aksi tawuran antarwarga.
    Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, sejumlah titik rawan kini dijaga ketat oleh personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP.
    “Alhamdulillah kondisi Tallo terkini kondusif. Penempatan anggota dari Polres, Polsek, Brimob, Satpol PP, dan Koramil membuat masyarakat senang dan merasa aman,” ucap Arya, Rabu (24/9/2025) malam.
    Ia menambahkan, komunikasi antara aparat keamanan dengan masyarakat setempat berjalan baik.
    “InsyaAllah semakin ke depan semakin kondusif,” ungkap Arya.
    Sebanyak 250 personel disiagakan secara bergantian di pos-pos yang telah ditentukan, dengan pola pengamanan 24 jam penuh.
    “Total ada kurang lebih 250 orang di beberapa pos. Hal ini guna meningkatkan rasa kenyamanan warga di Tallo,” kata Arya.
    Sebelumnya, tawuran antarwarga di Tallo berlangsung selama lima hari berturut-turut, dipicu karena dendam lama antar dua kelompok warga.
    Aksi itu mengakibatkan kerusakan sejumlah fasilitas warga, termasuk dua motor, satu mobil, dan lima rumah semi permanen yang terbakar.
    Empat warga juga terluka akibat terkena panah busur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mutasi Pejabat Eselon II di Pamekasan Dijadwal Akhir September 2025

    Mutasi Pejabat Eselon II di Pamekasan Dijadwal Akhir September 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Mutasi jabatan untuk katagori pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, dijadwalkan digelar pada akhir September 2025 mendatang.

    Mutasi jabatan tersebut dijadwalkan segera dilakukan seiring dengan tuntasnya pelaksanaan uji kompetensi yang diikuti sebanyak 20 pejabat eselon II atau JPT Pratama di lingkungan Pemkab Pamekasan, beberapa waktu lalu.

    Terlebih pelaksanaan uji kompetensi tersebut juga dilakukan dalam rangka menilai kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari penataan jabatan melalui mekanisme rotasi dan mutasi. Termasuk penempatan sesuai kebutuhan merealisasikan visi misi bupati dan wakil bupati Pamekasan.

    “Prinsipnya rotasi jabatan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, apalagi menentukan siapa untuk menduduki jabatan apa, itu harus dipertimbangkan dengan matang. Kriteria pertama tentu berdasar kemampuan, termasuk juga dari kinerja,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, Rabu (24/9/2025).

    Pelaksanaan uji kompetensi hanya diikuti 20 pejabat tinggi sesuai dengan kebutuhan, dan tidak melibatkan pejabat secara keseluruhan. “Kalau kita lengkapi semua belum memungkinkan, sehingga kita lakukan sesuai kebutuhan. Sekalipun nanti ada dua atau tiga OPD kosong atau dijalankan Plt (Pelaksana Tugas),” ungkapnya.

    “Karena kami meyakini jika beban kerja antar perangkat daerah itu tidak sama, ada perangkat yang relatif stabil meskipun tanpa dorongan besar, ada pula yang menuntut stamina tunggu dan kerja ekstra cepat. Sehingga ada 20 pejabat yang kita lakukan uji kompetensi, hal itu berdasar kebutuhan,” jelasnya.

    Disinggung soal kriteria mutasi dari puluhan pejabat, selain kemampuan dan kinerja, juga berkenaan dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan, termasuk loyalitas juga menjadi sebagai salah satu pertimbangan. “Sebab kami yakin jika loyalitas tidak bisa diukur hanya dari sikap politik masa lalu, tetapi benar-benar komitmen untuk bersama membawa Pamekasan Bangkit Bersama,” tegasnya.

    “Kita harapkan rotasi jabatan ini selesai pada September (2025) ini, dan kami berharap tidak sampai bulan (Oktober 2025) depan. Tapi apa bisa direalisasikan atau tidak, nanti kita lihat karena masih dinamis,” pungkasnya. [pin/aje]

    Berikut 20 Pejabat Eselon II Peserta Uji Kompetensi di Pamekasan:
    Abdul Fata (Kepala Dinas Perikanan)
    Ach Faisol (Inspektur Daerah)
    Achmad Sjaifudin (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)
    Akhmad Basri Yulianto (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
    Akhmad Zaini (Asisten Administrasi Umum)
    Akmalul Firdaus (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)
    Amin Jabir (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
    Fathorrachman (Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga, dan Pariwisata)
    Herman Hidayat Santoso (Kepala Dinas Sosial)
    Kusairi (Staf Ahli Bupati Pamekasan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik)
    Masrukin (Sekretaris Daerah)
    Mohamad Alwi (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
    Mohamad Yusuf Wibiseno (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)
    Muharram (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman)
    Munapik (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
    Muttaqin (Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja)
    Raden Budi Santoso (Direktur RSUD dr Slamet Martodirdjo)
    Saudi Rahman (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
    Sigit Priyono (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah)
    Supriyanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup)

  • Wali Kota Mojokerto Ajak Satlinmas Aktifkan Kembali Siskamling

    Wali Kota Mojokerto Ajak Satlinmas Aktifkan Kembali Siskamling

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari mengajak seluruh anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk kembali mengaktifkan kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di setiap lingkungan. Ajakan tersebut disampaikan saat pertemuan dengan anggota Satlinmas Kelurahan Kedundung di Aula Kantor Kelurahan Kedundung.

    Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita, menjelaskan bahwa instruksi menghidupkan kembali Siskamling datang langsung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan telah diteruskan kepada seluruh kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur.

    “Sebagai kepala daerah, saya mendapat mandat langsung dari pusat untuk menghidupkan kembali Siskamling di Kota Mojokerto,” ungkapnya.

    Instruksi tersebut kemudian didelegasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk ditindaklanjuti. Pelaksanaan Siskamling akan dipantau secara rutin, di mana setiap hari Satpol PP akan melaporkan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang) Kota Mojokerto.

    Dalam kesempatan itu, Ning Ita juga memberikan arahan khusus kepada anggota Satlinmas. Ia menekankan bahwa menjaga keamanan dan ketertiban memang menjadi tugas utama TNI dan Polri, namun Linmas tetap memiliki peran penting dalam menciptakan suasana aman, tertib, dan kondusif di lingkungan masing-masing.

    “Kalau TNI dan Polri sudah tugas pokoknya menjaga keamanan. Tapi bagi kita di pemerintah daerah, ada instruksi yang harus menjadi atensi penting,” jelasnya.

    Karena itu, Ning Ita mengajak anggota Satlinmas untuk lebih fokus menjaga ketenteraman di wilayah masing-masing melalui pengaktifan kembali Siskamling. Ia berharap keterlibatan aktif Satlinmas dapat menjaga Kota Mojokerto tetap aman dari berbagai potensi ancaman.

    “Intinya kita semua punya komitmen yang sama, menjaga Kota Mojokerto supaya tetap aman, masyarakat bisa hidup tenteram, dan kegiatan sehari-hari berjalan dengan damai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua,” pungkasnya. [tin/beq]