Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • KPU Jakpus terima 800 ribu lebih surat suara untuk Pilkada 2024

    KPU Jakpus terima 800 ribu lebih surat suara untuk Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat sudah menerima 800 ribu lebih surat suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 yang disimpan di gudang penyimpanan logistik, Jalan Angkasa, Kemayoran.

     

    “Kemarin kita sudah menerima logistik berupa surat suara sebanyak 834.814 surat suara di gudang KPU Jakpus Jalan Angkasa,” kata Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Jakarta Pusat, Sahat Dohar Manullang di Jakarta, Sabtu.

     

    Sebanyak 834.814 surat suara tersebut sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jakarta Pusat sebanyak 813.721 dan sisanya sebanyak 21.093 surat suara untuk cadangan sebesar 2,5 persen.

     

    Selain itu, surat suara tersebut akan didistribusikan ke delapan kecamatan yang ada di Jakarta Pusat (Jakpus) setelah proses pelipatan surat suara.

     

     

    Sebelumnya, KPU Jakarta Pusat telah mendistribusikan 1.542 kotak suara dan 6.168 bilik suara di delapan kecamatan di wilayah tersebut sebagai persiapan pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 pada 15-16 Oktober 2024.

     

    Pada Selasa (15/10) KPU Jakarta Pusat telah mendistribusikan logistik di Kecamatan Tanah Abang sebanyak 228 kotak suara dan 912 bilik suara. Lalu, Kemayoran 338 kotak suara dan 1.352 bilik suara, Menteng 125 kotak suara dan 500 bilik suara dan Cempaka Putih 145 kotak suara dan 580 bilik suara.

     

    Kemudian, pada Rabu (16/10) KPU Jakarta Pusat menyelesaikan pendistribusian logistik di Gambir sebanyak 141 kotak suara dan 564 bilik suara dan Sawah Besar 180 kotak suara dan 720 bilik suara

    Sedangkan untuk Kecamatan Senen sebanyak 189 kotak suara dan 756 bilik suara dan Johar Baru 196 kotak suara dan 784 bilik suara.

    Baca juga: KPU Jaksel minta camat dan lurah beri fasilitas konsultasi bagi KPPS

     

    KPU Jakarta Pusat juga menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) upaya pengamanan untuk menjaga logistik Pilkada Jakarta 2024.

     

    Pengamanan juga dibantu pihak kepolisian, TNI/Polri dan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat di luar area gedung penyimpanan logistik.

     

    Adapun jumlah surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebanyak 8.425.775 dengan rincian Kepulauan Seribu sebanyak 21.452, Jakarta Pusat (834.814) dan Jakarta Utara (1.380.420).

    Sedangkan Jakarta Barat (1.959.007), Jakarta Selatan (1.794.204) dan Jakarta Timur sebanyak 2.435.878.
    Baca juga: KPU Jaksel minta warga tak golput

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov DKI mematangkan persiapan teknis pelantikan presiden

    Pemprov DKI mematangkan persiapan teknis pelantikan presiden

    Selain memastikan para tamu negara terfasilitasi, kami juga tengah menyiapkan kegiatan yang melibatkan masyarakat.Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat saling berkoordinasi untuk mematangkan persiapan teknis terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober 2024, agar ketertiban dan keamanan selama acara tetap terjaga.

    Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat, mengatakan sebagai tuan rumah, Pemprov DKI Jakarta memastikan segala persiapan dilakukan dengan baik, termasuk dalam menyambut kepala negara sahabat dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dia lalu menuturkan, sinergi lintas dinas juga dilakukan, di antaranya dengan mengerahkan 1.700 personel Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, serta 1.000 personel Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk mengamankan proses pelantikan.

     

    Lalu, menjelang acara pelantikan, Jumat malam ini, dia dan jajaran perangkat daerah terkait meninjau sekitar kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, yang akan digunakan sebagai tempat menginap para tamu negara.

    Peninjauan juga dilakukan di titik videotron yang akan menayangkan siaran langsung prosesi pelantikan presiden mulai dari keberangkatan hingga pelepasan presiden, maupun ucapan selamat.

     

    Terdapat 13 titik panggung hiburan yang tersebar di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jenderal Sudirman.

     

    Sementara hotel yang telah dipersiapkan untuk menyambut para tamu negara adalah Hotel Mandarin Oriental di Bundaran HI, serta Hotel Fairmont di Senayan.

     

    “Selain memastikan para tamu negara terfasilitasi, kami juga tengah menyiapkan kegiatan yang melibatkan masyarakat,” kata dia.

     

    Joko mengatakan sesuai arahan dari pemerintah pusat, kemeriahan pelantikan presiden dan wakil presiden harus bisa dirasakan oleh warga, khususnya di Jakarta.

     

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI imbau warga hindari Sudirman-Thamrin saat pelantikan Presiden

    DKI imbau warga hindari Sudirman-Thamrin saat pelantikan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga agar menghindari Jalan Sudirman-MH Thamrin, saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024

    Hal itu karena jalan protokol tersebut akan dilalui oleh tamu negara. Selain itu adanya adanya panggung-panggung hiburan.

    “Bagi yang tidak berkepentingan silakan untuk menghindari jalur-jalur lintasan yang kemungkinan ada rekayasa lalu lintas,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin di Jakarta, Jumat.

    Namun, kata dia, apabila warga ingin ikut meramaikan momentum pelantikan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menyiapkan panggung-panggung hiburan di sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin.

    Menurut rencana, panggung hiburan dimulai pukul 11.00 WIB hingga ketibaan Presiden di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Bila bisa ikut bersama-sama memberikan suatu penghormatan yang ikut meramaikan (pelantikan Presiden dan Wakil Presiden) sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin ada tempat-tempat yang disiapkan untuk panggung hiburan,” kata Arifin.

    Baca juga: Polisi siapkan kantong parkir bagi warga yang menyaksikan pesta rakyat
    Baca juga: Jakpus bersihkan Jalan Sudirman-Gedung MPR sambut pelantikan presiden

    Pemprov DKI melalui Satpol PP DKI Jakarta siap bersinergi dengan TNI-Polri untuk 
    mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

    Satpol PP akan mengerahkan sekitar 1.700 personel yang ditugaskan untuk mengamankan sekitar hotel-hotel pada jalur lintasan tamu negara.

    “Mulai dari Bandara Soekarno Hatta menuju tempat hotel yang nantinya mereka menginap di sana. Termasuk juga jalur dari Bandara Halim dan jalur lintasan yang akan dilintasi oleh Presiden dan Wakil Presiden dari kediaman menuju Gedung MPR/DPR ada yang berlanjut lagi ke Istana Merdeka,” ujar Arifin.

    Dia mengimbau kepada seluruh petugas Satpol PP yang berjaga untuk selalu waspada dan cermat dalam mengantisipasi hal-hal yang menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

    “Kita harus mampu bisa menjaga bersama-sama membantu mengendalikan agar kebahagiaan dan kegembiraan masyarakat Indonesia khusus yang ada di Jakarta dalam menyambut proses kepemimpinan ini berjalan dengan aman, lancar dan tertib,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI harap Prabu jadi mitra Satpol PP jaga kota agar tetap aman

    DKI harap Prabu jadi mitra Satpol PP jaga kota agar tetap aman

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap para Pelajar Duta Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Prabu) dapat menjadi mitra dan perpanjangan tangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga kota Jakarta agar tetap aman.

    “Prabu Jakarta dapat menjadi mitra sahabat dan perpanjangan tangan Satpol PP untuk bersama-sama menjaga kota Jakarta menjadi kota yang tetap aman teratur, tertib, dan siap menyongsong menjadi Jakarta kota global,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin di Jakarta, Kamis.

    Hari ini, Arifin bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono yang ditunjuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri, mengukuhkan secara resmi sebanyak 500 Prabu dari 20 SMA/SMK di Jakarta.

    Jumlah ini melengkapi sebanyak 500 Prabu dari 20 SMA/SMK lainnya yang sudah dikukuhkan pada Rabu (16/10). Dengan demikian, total Prabu Jakarta yang dikukuhkan tahun ini sebanyak 1.000 orang.

    Tahun ini merupakan tahun kedua pengukuhan Prabu Jakarta. Satpol PP DKI pada tahun 2023 mengukuhkan sebanyak 1.000 orang Prabu dari 40 sekolah di Jakarta.

    Arifin mengatakan, para Prabu Jakarta ini diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dan memberi pengaruh yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka.

    Baca juga: DKI kukuhkan 1.000 pelajar untuk bantu sosialisasikan perda 
    Baca juga: Pelajar terlibat tawuran dapat terancam pidana penjara 15 tahun

    Selain itu, kata dia, mereka diharapkan bisa membangun disiplin dan menjadi teladan dalam mewujudkan lingkungan sekolah yang tentram, tertib, dan teratur serta menghindari perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

    Arifin menambahkan, Prabu Jakarta tidak hanya menjadi kader penegak disiplin di sekolah, tetapi juga bisa membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan di DKI Jakarta.

    Dalam kesempatan itu, Sekda DKI Joko Agus Setyono juga menyatakan harapan senada dengan Arifin terkait Prabu Jakarta. Prabu diharapkan akan menjadi contoh di sekolahnya masing-masing dalam menjaga ketertiban umum dan sekolah.

    Prabu diharapkan pula berani mengingatkan orang lain yang tidak tertib, berani meskipun tentunya dalam hal kebaikan tantangan dan hambatan pasti akan terjadi.

    “Jadilah anak muda dengan langkah dan perbuatan yang bisa membuat perubahan melalui kreativitas dan dapat mengubah Jakarta menjadi lebih baik,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sidang Gus Muhdlor di Pengadilan, 4 Saksi Bantah Terima Dana Insentif BPPD Sidoarjo

    Sidang Gus Muhdlor di Pengadilan, 4 Saksi Bantah Terima Dana Insentif BPPD Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sidang kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo kembali digelar di Pengadilan Tipikor PN Surabaya, Senin (14/10/2024). Agenda sidang dengan terdakwa Bupati Sidoarjo non aktif Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor).

    Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 8 saksi. Terdiri dari staf Prokopim Sidoarjo, sopir pribadi bupati dan lainnya.

    Empat saksi dimintai keterangan yakni Akbar Prayoga, Aswin Reza, Gelar Agung, dan Perdigsa. Para saksi menyatakan tidak pernah menerima aliran dana dari mantan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Siska Wati, baik berupa tambahan honor maupun Tunjangan Hari Raya (THR).

    Keempatnya mengaku hanya mendapat bayaran dari gaji resmi yang ditanggung oleh APBD Kabupaten Sidoarjo. “Apakah saudara pernah menerima honor tambahan dari Siska Wati atau dari Achmad Masruri?,” tanya JPU Andre Lesmana.

    Empat staf dan ajudan yang ditanya satu per satu menjawab tidak pernah. Begitu juga THR, mereka tidak pernah menerima.

    Siska Wati dalam persidangan sebelumnya menyatakan bahwa dia menyerahkan Rp 50 juta, yang diambilkan dari uang sedekah potongan insentif pajak para pegawai BPPD, kepada Achmad Masruri.

    Uang itu diberikan Siska kepada Masruri karena Masruri meminta uang tersebut sebagai honor untuk 12 orang yang bekerja di Pendopo Kabupaten Sidoarjo. Sebab, 12 orang tersebut, kata Masruri kepada Siska, tidak digaji oleh Pemkab Sidoarjo.

    Keempat saksi juga mengaku tidak pernah mempertemukan Siska Wati dengan Gus Muhdlor untuk menandatangani Surat Keputusan (SK) Bupati tentang besaran insentif bagi pegawai BPPD.

    “Saya meminta Ibu Siska Wati untuk menyerahkan SK tersebut di pos Satpol PP atau di kantor sekretariat karena tujuan Bu Siska Wati hanya untuk mendapatkan tanda tangan, bukan bertemu langsung,” kata saksi Gelar Agung.

    Begitu juga yang disampaikan Akbar. Dia mengatakan tidak pernah mempertemukan Gus Muhdlor dengan Siska Wati. Dia mengaku berkontak melalui WhatsApp. Namun, begitu hari di mana Siska Wati akan menemui Gus Muhdlor, dia tidak piket.

    “Saya menjalani sistem ajudan, 2 hari kerja, 2 hari standby atau libur, dan 3 hari di kantor,” urai Akbar.

    Terkait aliran dana dari Siska Wati untuk membayar bea cukai paket dari Maroko, para saksi mengaku tidak pernah meminta Siska Wati atau mantan Kepala BPPD Ari Suryono untuk membayar biaya sebesar Rp 27 juta tersebut.

    Saat itu, Perdigsa bertanya kepada Masruri bagaimana pembayaran bea cukai tersebut? “Pak Ruri bilang beres,” tukas Perdigsa.

    Digsa mengakui tidak ada perintah dari Gus Muhdlor untuk meminta biaya tersebut ditagihkan. Bahkan, Digsa mengatakan kepada Gus Muhdlor waktu itu akan menyelesaikan biayanya sendiri.

    Diketahui, kasus ini berawal dari adanya OTT KPK di kantor BPPD Sidoarjo, 25 Januari 2024 lalu. Saat itu KPK mengamankan 11 orang, termasuk mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan mantan Kassubag Umum dan Kepegawaian Siska Wati.

    Keduanya telah divonis hakim masing-masing hukuman 5 tahun dan 4 tahun penjara. Mereka terbukti memotong insentif ASN BPPD Sidoarjo 10 hingga 30 persen mulai triwulan keempat tahun 2021 sampai triwulan keempat tahun 2023 dengan total Rp 8,544 miliar. (isa/but)

  • Hari Pertama Operasi Zebra Semeru 2024 di Bojonegoro

    Hari Pertama Operasi Zebra Semeru 2024 di Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Selama dua pekan kedepan, jajaran kepolisian akan melakukan operasi kendaraan bermotor dengan sandi Operasi Zebra Semeru 2024. Operasi digelar selama 14 hari, mulai dari tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024.

    Kapolres Bojonegoro AKBP Mario Prahatinto mengatakan, pentingnya operasi ini untuk menertibkan lalu lintas dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara melalui sosialisasi terkait pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

    “Operasi ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran yang sering menjadi penyebab kecelakaan di jalan raya,” ujar Kapolres saat memimpin Apel Gelar Pasukan yang digelar di halaman Polres Bojonegoro, Senin (14/10/2024).

    Lanjut Mario, Operasi Zebra Semeru 2024 mengusung tema “Cipta Kondisi Kamseltibcarlantas Jelang Pelantikan Presiden/Wakil Presiden Terpilih Pada Pemilu 2024”.

    Dengan tema ini, diharapkan operasi dapat memberikan edukasi kepada masyarakat serta mendorong kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas, guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman dan nyaman.

    “Digelarnya operasi ini diharapkan mampu menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang lebih baik, terutama menjelang momen politik penting di akhir tahun, yakni menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan tahapan Pilkada,” tutup Pria lulusan Akpol 2004 ini.

    Untuk diketahui, Apel Gelar Pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bojonegoro, AKBP Mario Prahatinto dan dihadiri oleh Wakapolres, para pejabat utama Polres Bojonegoro, serta perwakilan berbagai instansi terkait.

    Peserta apel meliputi jajaran Kapolsek, personel Subdenpom V/2-1 Bojonegoro, Kodim 0813/Bojonegoro, Brimob Kompi 3 Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim, serta personel gabungan dari Polres Bojonegoro, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan BPBD Bojonegoro.

    Sebagai simbol dimulainya operasi, AKBP Mario Prahatinto menyematkan pita operasi kepada perwakilan personel TNI-Polri dan Dinas Perhubungan. Penyematan pita ini menandai kesiapan seluruh elemen yang terlibat dalam Operasi Zebra Semeru 2024, yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas dan menekan angka pelanggaran yang berpotensi memicu kecelakaan di jalan raya.

    Setelah apel, Kapolres Bojonegoro didampingi Wakapolres dan pejabat utama Polres melakukan pengecekan terhadap kesiapan pasukan serta kondisi kendaraan dinas operasional, baik roda dua maupun roda empat.

    Pengecekan ini bertujuan memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi optimal untuk mendukung kelancaran operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai dari tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024. [lus/kun]

  • Pengiriman 1,4 Juta Batang Rokok Ilegal Digagalkan di Jembatan Suramadu

    Pengiriman 1,4 Juta Batang Rokok Ilegal Digagalkan di Jembatan Suramadu

    Surabaya (beritajatim.com) – Petugas gabungan Pemkot Surabaya dan Bea Cukai Sidoarjo menggagalkan penyelundupan 1.475.000 batang rokok ilegal dalam operasi intensif di Jembatan Suramadu.

    Kepala Satpol PP Surabaya M. Fikser mengatakan bahwa, satu juta lebih rokok ilegal itu didapat dari kendaraan yang melintas dari Madura ke Surabaya, Senin, 30 September 2024.

    “Kali ini bersama pihak kepolisian dan sat lantas membantu melakukan penyetopan mobil pribadi maupun mobil muat. Selanjutnya, kami bersama Bea Cukai Sidoarjo melakukan pemeriksaan muatan,” ujar M. Fikser, Rabu, 2 Oktober 2024.

    Sementara itu, Yayan Bachtiar, selaku Fungsional Ahli Pertama Bea Cuka Sidoarjo mengungkapkan bahwa nilai rokok ilegal sekitar Rp2.035.500.000. Potensi kerugian negara Rp1.100.350.000.

    “Dari hasil temuan itu, kami mengamankan para pengemudi. Barang butki beserta mobilnya kami bawa ke kantor Bea Cukai Sidoarjo, untuk tindak lanjut penyidikan,” ungkap Yayan.

    Yayan menambahkan, rokok ilegal diamankan itu diindikasi tidak memenuhi persyaratan cukai seperti pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, serta pita cukai tidak sesuai peruntukkan.

    “Selain merugikan negara penyebaran rokok ilegal ini, juga dapat berpengaruh buruk bagi kesehatan masyarakat. Karena rokok yang tidak memiliki pita cukai, kita tidak bisa melakukan pengecekan kadar kandungan yang ada dalam cukainya,” ucap dia. [ram/beq]

  • Judi Sabung Ayam di Gresik Digerebek, Pelaku Kabur Sebelum Ditangkap

    Judi Sabung Ayam di Gresik Digerebek, Pelaku Kabur Sebelum Ditangkap

    Gresik (beritajatim.com) – Judi sabung ayam kembali terjadi di wilayah Kabupaten Gresik, kali ini di Desa Siwalan, Kecamatan Panceng. Meski lokasinya tersembunyi, informasi dari masyarakat setempat berhasil mengarahkan aparat untuk melakukan penggerebekan. Tim gabungan dari Polsek Panceng, Koramil Panceng, dan Satpol PP Panceng segera bertindak, namun pelaku sudah melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi.

    Penggerebekan dilakukan di sebuah arena judi sabung ayam berukuran 4×4 meter yang ditemukan tersembunyi di dalam kandang ternak milik seorang warga bernama Julianto. Kapolsek Panceng Iptu Nasuka membenarkan adanya aktivitas perjudian tersebut. “Saat tim gabungan datang, kami hanya menemukan barang-barang yang digunakan untuk berjudi, yang langsung kami musnahkan di tempat,” ujar Iptu Nasuka, Senin (30/9/2024).

    Dalam penggerebekan, petugas menemukan gelanggang tarung ayam yang dilapisi karpet dan terpal karet untuk meredam suara, serta tiga sangkar ayam bulat dari bambu yang siap digunakan untuk menampung ayam aduan. Semua barang bukti dimusnahkan untuk mencegah digunakan kembali.

    Kapolres Gresik, AKBP Arief Kurniawan, mengapresiasi kerja keras tim gabungan dalam pengungkapan kasus ini. “Perjudian sabung ayam tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Kami akan terus melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk perjudian di wilayah hukum Polres Gresik,” tegasnya.

    Petugas juga memberikan imbauan kepada warga setempat agar tidak terlibat dalam segala bentuk perjudian. [dny/but]

  • Kota Blitar Raih Juara 2 Kawasan Tertib Lalu Lintas Polda Jawa Timur

    Kota Blitar Raih Juara 2 Kawasan Tertib Lalu Lintas Polda Jawa Timur

    Blitar (beritajatim.com) – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blitar Kota mendapatkan penghargaan juara 2 kawasan tertib lalu lintas dari Polda Jawa Timur.

    Penghargaan ini tentu menjadi cerminan bahwa masyarakat Kota Blitar telah tertib berlalu lintas.

    Meski belum semua namun dengan adanya penghargaan ini diharapkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas bisa terus meningkat. Sehingga dengan begitu, Kota Blitar bisa menyabet juara 1 kawasan tertib lalu lintas tingkat Jawa Timur.

    “ Saat ini kita mendapatkan juara 2 di tingkat Polda Jatim dan itu mencerminkan masyarakat Kota Blitar khususnya di jalan Merdeka dan Sudanco Soepriadi memang terlihat tertib dan itulah harapan kami semua sebagai instansi kepolisian,” ucap Kasat Lantas Polres Blitar Kota, AKP Andang Wastiyono, Jumat (27/9/2024).

    Sejauh ini ada 4 jalan di Kota Blitar yang masuk dalam kawasan tertib lalu lintas. Keempatnya adalah jalan Merdeka, Sudanco Soepriadi, A. Yani serta Panglima Soedirman.

    Dari pengamatan Satlantas Polres Blitar Kota memang tingkat ketertiban lalu lintas para pengendara saat melintas di 4 ruas jalan tersebut memang cukup tinggi. Angka pelanggaran pengendara di ke 4 jalan kawasan tertib lalu lintas itu juga terbilang rendah.

    “ Kami menginginkan walaupun di luar kawasan tertib lalu lintas harus tetap tertib dari mulai spion, plat nomor karena kadang-kadang anak sekolah itu tidak menggunakan plat nomor atau juga spion kemudian bahkan ada yang menggunakan knalpot brong itu juga sama saja nanti itu mengotori Kota Blitar,” tegasnya.

    Kawasan tertib lalu lintas adalah bagian jalan dan lingkungan sekitarnya yang ditetapkan sebagai tempat yang teratur untuk bergerak dan memanfaatkan jalan sesuai dengan peraturan lalu lintas. Kawasan ini dibangun, dibina, dan diawasi untuk menjadi percontohan dalam menerapkan pengendalian dan pengaturan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar.

    Kawasan tertib lalu lintas ditetapkan berdasarkan tingkat kerawanan pelanggaran lalu lintas di suatu kawasan. Tujuannya adalah untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya.

    “ Untuk wilayah KTL (kawasan tertib lalu lintas) itu sebenarnya ada beberapa instansi yang terlibat yakni Dishub kemudian Satpol PP dan PUPR juga ada, terkait parkir itu di KTL (kawasan tertib lalu lintas) ini bebas parkir kemudian untuk pedagang kaki lima itu akan diurus oleh Satpol PP harusnya memang di kawasan tertib lalu lintas itu tidak ada pedagang kaki lima di area trotoar-trotoar,” tutupnya.

    Satlantas Polres Blitar Kota berharap kesadaran warga untuk tertib lalu lintas terus meningkat. Sehingga pada tahun-tahun ke depan Kota Blitar bisa menyabet juara 1 Kawasan Tertib Lalu Lintas baik tingkat Jawa Timur maupun nasional.(owi/ted)

  • PNS di Pemkot Madiun Kedapatan Beli Sabu

    PNS di Pemkot Madiun Kedapatan Beli Sabu

    Madiun (beritajatim.com) – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Madiun Kota menangkap oknum PNS di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun pada Senin, 16 September 2024 sekitar pukul 22.30 WIB. Oknum PNS berinisial HKN (38), warga Kelurahan Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah itu kedapatan membeli narkoba jenis sabu.

    Pria itu berdomisili di salah satu kos Jalan Soegiyo Pranoto, Kelurahan Banjarejo, Taman, Kota Madiun. HKN tercatat sebagai PNS di Satpol PP Kota Madiun.

    “Penangkapan ini dilakukan di Jalan Serayu Timur, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun,” terang Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto, dalam konferensi pers di Mako Polres Madiun Kota, Kamis (26/9/2024)

    Dalam penangkapan tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Barang-barang yang disita antara lain:

    1. 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat 0,56 gram.

    2. 1 bungkus plastik klip serbuk kristal putih lainnya yang juga diduga sabu dengan berat 0,22 gram.

    3. 1 unit timbangan digital merk Pocket Scale berwarna silver.

    4. 3 bungkus plastik klip berukuran 4×6 dengan tulisan @100 lbr.

    5. 10 bungkus plastik klip kecil ukuran 4×6 yang diduga bekas digunakan untuk sabu.

    6. 1 batang pipet dari kaca.

    7. 1 sendok dari sedotan warna hitam.

    8. 1 alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat syrup.

    9. 1 handphone merk Xiaomi Redmi 9T dengan nomor telepon yang berakhiran 7454.

    10. 1 unit sepeda motor Honda Scoopy.

    “Berdasarkan penyelidikan, HKN diketahui telah melakukan pemesanan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri. Selain itu, terdapat indikasi bahwa narkotika tersebut juga disiapkan untuk diberikan atau didistribusikan kepada orang lain,” terang Agus.

    Polisi menjerat HKN dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang kepemilikan atau penguasaan narkotika secara ilegal. Tersangka terancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara, serta denda minimal Rp800 juta dan maksimal Rp8 miliar.

    Kasus ini menambah deretan penangkapan terkait penyalahgunaan narkotika di wilayah Madiun dan menjadi peringatan keras bagi masyarakat untuk menjauhi narkoba serta melaporkan kegiatan mencurigakan kepada pihak berwenang.

    Dalam kurun waktu 24 Agustus 2024 hingga 20 September 2024, Polres Madiun Kota menangani sembilan kasus narkoba. Total ada 12 tersangka termasuk HK yang tertangkap dalam kurun waktu tersebut. [fiq/beq]