Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • KPU Kota Bekasi pastikan logistik Pilkada 2024 aman dan terdistribusi tepat waktu

    KPU Kota Bekasi pastikan logistik Pilkada 2024 aman dan terdistribusi tepat waktu

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    KPU Kota Bekasi pastikan logistik Pilkada 2024 aman dan terdistribusi tepat waktu
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 16:34 WIB

    Elshinta.com – KPU Kota Bekasi menggelar rapat koordinasi kesiapan pengelolaan dan pendistribusian logistik serta pengamanan Pilkada 2024.

    Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa mengatakan pendistribusian logistik direncanakan akan dimulai pada tanggal 22 hingga 26 November mendatang.

    “Untuk logistik Pilkada, dalam hal ini surat suara, kita sudah cek. Pencetakannya dilakukan oleh PT Gramedia di Cikarang, Bekasi, dan surat suara sudah baik, tercetak sesuai mestinya. Kita tinggal menunggu pengiriman logistik yang informasinya Kota Bekasi akan dikirim pada tanggal 31 Oktober 2024,” kata Ali, Selasa (29/10/2024).

    Ia menjelaskan, demi menjaga keamanan logistik, KPU Kota Bekasi bekerjasama dengan Forkopimda dalam melakukan pengamanan pendistribusian logistik.

    “Pengamanan logistik kita lakukan secara ketat, baik internal maupun ekternal yaitu melibatkan unsur pemerintah, di antaranya Kesbangpol, Satpol PP, Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507, dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (30/10).

    Ia mengungkapkan kesiapan dan kolaborasi antar lembaga ini diharapkan dapat memastikan Pilkada Kota Bekasi 2024 berjalan lancar dan demokratis.

    “Tadi para narasumber zemuanya sama-sama memberi pesan agar logistik ini dijaga bersama, dikelola dengan baik di Pilkada 2024,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, surat suara akan disimpan di gudang yang berlokasi di pusat pergudangan Alexindo, Bekasi Utara. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • DLHK Depok Tangkap Tangan Sejumlah Warga Membuang Sampah Sembarangan – Page 3

    DLHK Depok Tangkap Tangan Sejumlah Warga Membuang Sampah Sembarangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bersama Satpol PP Kota Depok melakukan operasi gerakan pemburu sampah liar (Gempur) Kota Depok. Terdapat sejumlah warga tertangkap tangan membuang sampah bukan pada tempatnya.

    Kabid Kebersihan dan Kemitraan DLHK Kota Depok, Ardan Kurniawan mengatakan, DLHK Kota Depok kembali melakukan operasi Gempur bersama Satpol PP Kota Depok. Operasi tersebut untuk menangkap tangan terhadap warga yang membuang sampah sembarangan.

    “Sementara kami mendapati tiga orang kedapatan membuang sampah sembarangan dan sudah kami BAP,” ujar Ardan kepada Liputan6.com, Rabu (30/10/2024) dinihari.

    Ardan menjelaskan, operasi gembur dilaksanakan di sejumlah titik di wilayah Kota Depok. Warga yang tertangkap tangan langsung dilakukan pendataan untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan (Tipiring).

    “Nantinya akan langsung diserahkan ke Pengadilan Negeri Depok untuk di tipiring,” jelas Ardan.

    Adapun pelaksanaan Tipiring telah sesuai dengan Perda Kota Depok nomor 5 tahun 2014. Perda tersebut berisikan tentang warga ataupun pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap sampah atau pengelolaan sampah itu bisa dikenakan denda ataupun kurungan.

    “Untuk denda maksimal Rp25 juta atau kurungan tiga bulan penjara,” ucap Ardan.

     

  • Alat peraga kampanye calon Bupati Bekasi merusak lingkungan

    Alat peraga kampanye calon Bupati Bekasi merusak lingkungan

    Alat peraga kampanye dipasang dengan cara dipaku di pohon masih marak terlihat di salah satu perumahan yang berlokasi di wilayah Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    Alat peraga kampanye calon Bupati Bekasi merusak lingkungan
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah unsur masyarakat mengkritisi temuan banyak alat peraga kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bekasi yang dinilai merusak lingkungan karena dipasang tidak sesuai ketentuan. Aktivis Tata Kota dan Lingkungan dari kalangan akademisi Ciwandi menilai marak pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan cara dipaku di pohon akan merusak lingkungan.

    “Cara kampanye dengan merusak pohon ini sangat memprihatinkan. Pohon itu makhluk hidup, kalau makhluk hidup diganggu dengan kondisi dipaku-paku tentu bisa merusak,” katanya di Cikarang, Minggu.

    Dia mengatakan pemasangan APK di pohon dengan cara dipaku bisa merusak sirkulasi udara, menghambat transportasi air dan nutrisi serta mempengaruhi pertumbuhan hingga kesehatan pohon. Bahkan pohon bisa mati akibat terlalu banyak dipaku. Sementara manusia membutuhkan waktu relatif lama untuk menanam pohon hingga tumbuh dan berkembang berukuran besar.

    “Mereka calon pemimpin daerah ini harus beri contoh sebetulnya. Karena pohon harus dijaga, sama hal menjaga lingkungan,” katanya.

    Kondisi di lapangan ditemukan masih banyak APK yang terpaku di pohon dengan ukuran bervariasi mulai kecil hingga besar baik di kompleks perumahan maupun sepanjang jalan Negara dari wilayah perbatasan Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi sampai Kabupaten Karawang.

    Tidak hanya dipaku di pohon, banyak APK juga terpasang di tiang listrik hingga fasilitas penerangan jalan umum maupun taman di sepanjang jalur tersebut. Salah seorang pengurus rukun tetangga Dedi mengeluhkan kondisi tersebut sebab selain bisa merusak pohon juga mengganggu kenyamanan dan keindahan terlebih APK yang terpasang di area publik seperti taman kota.

    “Itu lihat di bundaran taman kota penuh poster spanduk calon. Pemandangan jadi kumuh, terus banyak juga yang ditempel di pohon dan tiang lampu,” katanya.

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi menjelaskan sudah ada aturan terkait titik mana saja yang boleh dan dilarang untuk dipasang APK. Aturan tersebut berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi. Seperti larangan memasang APK di rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, maupun fasilitas kantor pemerintahan.

    “Untuk APK dipaku di pohon dan dipasang di tiang penerangan jalan umum atau listrik itu masuk pelanggaran K3 (ketertiban, keindahan dan kebersihan),” katanya.

    Dirinya mengaku sejauh ini belum ada laporan terkait pemasangan APK dengan cara dipaku di pohon maupun tiang listrik namun tidak menutup kemungkinan menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Bekasi.

    “Tindak lanjut temuan itu dengan memberikan rekomendasi ke pasangan calon selama tiga hari jika tidak diindahkan kami akan sampaikan kepada jajaran Satpol PP Kabupaten Bekasi untuk melakukan penertiban,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Bupati Konawe Selatan Copot Camat Baito, Buntut Kasus Guru Honorer Supriyani

    Bupati Konawe Selatan Copot Camat Baito, Buntut Kasus Guru Honorer Supriyani

    Konawe Selatan, Beritasatu.com – Buntut kasus kriminalisasi guru honorer supriyani oleh wali murid, Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga mencopot Sudarsono Mangidi sebagai camat Baito. Pencopotan ini berlaku sejak Selasa (29/10/2024).

    Untuk mengisi kekosongan jabatan itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Konsel Ivan Ardiansyah ditunjuk sebagai camat Baito menggantikan Sudarsono.

    Surunuddin menjelaskan, langkah itu ia ambil agar penyelesaian masalah antara Supriyani yang saat ini sebagai terdakwa dugaan penganiayaan murid di SD Negeri 4 Baito dan pihak keluarga yang diduga korban, Aipda Wibowo Hasyim dapat terselesaikan.

    “Ini kan dua-duanya warga desa di sana (Baito). Siapa pun itu harus damai, sehingga untuk Camat Baito saya tarik (nonaktifkan) dahulu. Saya tugaskan dari Eselon II untuk membantu menyelesaikan,” ujar Surunuddin, Selasa (29/10/2024).

    Selain itu, lanjut Surunuddin, pencopotan
    camat Baito juga karena penanganan kasus yang terjadi Kecamatan Baito tidak pernah dilaporkan kepadanya selaku pimpinan.

    “Camat tidak pernah menyampaikan atau menginformasikan. Sudah viral di mana-mana saya hanya mendengar dari informasi. Jadi kita tarik, kita tugaskan Eselon II untuk menyelesaikan,” ujarnya.

    Kendati proses hukum berjalan, lanjut Surunuddin, tetapi antara kedua belah pihak yang sesama warga desa harus tetap aman.

    “Langkah-langkah ini saya ambil, bukan berarti camat tidak mampu, tetapi agar lebih mumpuni persoalan ini diselesaikan. Apalagi Pak Kasat Pol PP kan mantan camat juga. Di samping itu, agar koordinasi bisa berjalan baik,” imbuhnya.

    “Kedua yang bersangkutan (camat) merasa diteror, sudah tidak nyaman. Melapor kepada saya mobilnya ditembak, padahal mungkin hanya diketapel, jadi semua ini pemda ambil alih agar kondisi daerah stabil,” tegas Surunuddin.

    Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan antara guru Supriyani dan keluarga Wibowo Hasyim sulit akan tercapai jika ada salah satu pihak yang tidak netral dan terkesan pro kepada salah satu pihak.

    “Ini kan masyarakat Baito mereka. Jadi kita perlakukan sama. Sebenarnya mudah saja menyelesaikan ini karena isteri Aipda Wibowo Hasyim kan ASN, bu guru Supriyani kan pegawai kita juga,” kata Surunuddin.

    Surunuddin mengatakan, posisi Pemda Konsel menyikapi persoalan ini adalah berada di tengah-tengah. Sebab, keduanya merupakan masyarakat Kecamatan Baito dan berdomisili di desa yang sama, Desa Wonua Raya.

    Surunuddin mengimbau agar proses hukum berjalan dan tidak disikapi berlebihan oleh masyarakat.

    “Mari menjaga kamtibmas kita, tidak usah saling salah menyalahkan, apalagi menjelang pilkada. Jaga persatuan dan kesatuan. Saya berharap ini dipahami. Langkah ini saya ambil demi situasi kondusif dan stabil di tengah masyarakat,” tegas Surunuddin.

    Sementara itu, Sudarsono Mangidi yang dihubungi media ini belum memberikan tanggapan atas pencopotan dirinya dari jabatan camat Baito. 
     

  • Kisah Unik Razia Satpol PP di Jember: Membayari Denda Warga yang Kena Razia

    Kisah Unik Razia Satpol PP di Jember: Membayari Denda Warga yang Kena Razia

    Jember (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Jawa Timur, punya cerita-cerita unik saat merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang biasa beraktivitas di lampu lalu lintas jalan-jalan protokol.

    Cerita ini dituturkan Kepala Satpol PP Jember Bambang Saputro, saat merazia puluhan orang warga, yang di antaranya bekerja sebagai badut dan pengemis, Kamis (24/10/2024) lalu. “Kami selalu melakukan pendekatan persuasif dan humanis,” katanya.

    Persuasif dan humanisnya Satpol PP terlihat dari sejumlah kelucuan di lapangan. “Ada 23 orang warga yang berstatus PMKS yang terjaring razia dan menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) oleh hakim Pengadilan Negeri Jember,” kata Bambang.

    Saking ringannya, mereka sebenarnya hanya cukup membayar denda Rp 7.500 dan biaya sidang Rp 1.000. Namun tidak semua warga yang terjaring membawa uang. Alhasil, petugas Satpol PP harus merogoh dompet dan melunasi denda itu. “Sesuai prinsip kemanusiaan, saya keluarkan uang dari dimpet saya,” kata Bambang.

    Bambang sempat mengamankan satu orang warga penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bersepeda motor. “Bensinnya habis. Akhirnya kami yang membelikan bensin,” katanya.

    Kepala Dinas Sosial Akhmad Helmi Luqman akan mengecek data bantuan sosial dan dokumen warga yang terjaring razia. “Apabila dokumennya tidak lengkap dan dia warga Jember, kami akan menghubungi Dinas Kependudukan. Nantinya kami cek juga ke RT dan RW. Kami antar dan pasrahkan ke RTR dan RW untuk dibina,” katanya.

    Jika warga yang terjaring razia ini masih berusia produktif, Dinsos akan mencari tahu jenis pelatihan kerja yang diminati. “Nanti kami akan tindsaklanjuti, apabila dia masih ada keinginan mengembangkan kompetensi dan membuat usaha. Kami akan kolaborasikan dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, dan Dinas Tenaga Kerja,” kata Helmi.

    Bagaimana dengan warga non Jember yang terjaring? “Kami akan mengantar yang bersangkutan ke tempat tinggal asal. Kami komunikasikan dengan Dinsos setempat untuk dibina,” kata Helmi.

    Helmi berharap masyarakat Jember tidak memberikan sesuatu kepada warga PMKS di tepi jalan, terutama di area lampu lalu lintas. “Di situ ternyata juga ada sanksinya. Bagi pemberi nantinya juga akan ditindak dan ditertibkab,” katanya. Sanksi itu bertujuan memberi efek jera kepada warga. [wir]

  • Kelurahan di Jakpus gencarkan sosialisasi bahaya narkoba dan tawuran

    Kelurahan di Jakpus gencarkan sosialisasi bahaya narkoba dan tawuran

    Jakarta (ANTARA) – Kelurahan di wilayah Jakarta Pusat menggencarkan sosialisasi bahaya mengonsumsi narkoba dan tawuran remaja untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
     

    “Kalau dari Pemerintah Kota Jakarta Pusat itu melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke masyarakat ke pelajar atau berbagai unsur yang intensif,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

     

    Setidaknya, selama 2024 ini beberapa kelurahan sudah menggelar sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba sekaligus tawuran di kantor kelurahan setempat, seperti Kelurahan Kebon Kelapa.

     

    Lurah Kebon Kelapa Muhammad Bellie Oktariyan mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah peredaran narkotika di wilayah Kelurahan Kebon Kelapa yang sejauh ini masih terkendali. Namun, sosialisasi difokuskan pada tawuran yang masih sering dilakukan kalangan remaja.

     

    “Segala antisipasi, kita selalu melakukan sosialisasi kepada warga pada setiap bulannya melalui Satpol PP Babinsa dan Polsek melalui Ngopi Kapimas dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya bagi perangkat wilayah,” kata Bellie.

     

    Sosialisasi ini berkolaborasi dengan Polsek, Babinsa, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kelurahan dan Puskesmas serta diikuti RT, RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Karang Taruna serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 

    Selain itu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di lingkungan wilayah Kelurahan Kebon Kelapa.

     

    Menurut Bellie, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah peredaran narkotika dan tawuran. Setidaknya, masyarakat bisa menjadi corong informasi ketika melaporkan kejadian yang telah diprediksi.

     

    “Sosialisasi ini juga meminta masyarakat untuk perduli terhadap lingkungan dan para remaja yang akan menjadi generasi penerus bangsa ke depan,” ujar Bellie.

     

    Bellie berharap sosialisasi ini bisa menjadi pemicu untuk tetap semangat dalam melaporkan kejadian-kejadian yang berada di wilayah agar bersama-sama dapat mencegah peredaran penyalahgunaan narkoba dan tawuran di Kelurahan Kebon Kelapa.

     

     

    Sosialisasi rutin juga dilakukan Kelurahan Karang Anyar yang menyasar pada tiga RW yang rentang terhadap penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, yakni RW 02, 05, dan 08. RW 08 merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Kartini.

     

    Pihak Kelurahan Karang Anyar juga bekerjasama dengan FKDM untuk membantu memonitor setiap hari untuk mendeteksi jika ada kondisi yang terindikasi peredaran narkoba.

     

    Kemudian, Satpol PP Kelurahan Kemayoran juga memberikan sosialisasi tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Prekursor Narkotika (P4GN-PN) sejak Februari 2024.

     

     

    Pada September 2024 Polres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) memusnahkan barang bukti narkoba dengan total nilai mencapai Rp15 miliar yang merupakan pada periode Mei sampai September 2024. Nilai sebesar itu setara dengan menyelamatkan anak bangsa sebanyak 39 ribu jiwa.

     

    Jumlah barang bukti yang dimusnahkan berjumlah 12.690,96 gram (12,7 kilogram) dengan rincian 12.678,54 gram sabu, ganja 9,06 gram, ekstasi 1,51 gram serbuk dan 3 butir dan tembakau sintetis 1,85 gram.

     

    Sedangkan kasus tawuran, pada Kamis (24/10) kepolisian mengungkapkan penangkapan enam orang tersangka kasus tawuran yang melibatkan dua kelompok geng di wilayah Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat.

     

    Tawuran tersebut menyebabkan korban berinisial NAP (21) mengalami luka serius di bagian belakang kepala, punggung kiri, dan paha kiri akibat bacokan senjata tajam.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Satpol PP DKI sosialisasi tramtibum agar masyarakat lebih peduli

    Satpol PP DKI sosialisasi tramtibum agar masyarakat lebih peduli

    sebagai relawan MPT, diharapkan mempunyai fungsi meningkatkan koordinasi dan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung setiap kebijakan, khususnya urusan penyelenggaraan tramtibumJakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama-sama menyosialisasikan ketentraman dan ketertiban umum (tramtibum) agar masyarakat lebih peduli dan patuh terhadap peraturan daerah (perda).

     

    “Semoga kegiatan ini bermanfaat dan membuat Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan bisa selalu bersinergi dengan masyarakat,” kata Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP DKI, Herry Purnama di Jakarta, Selasa, dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Peduli Tramtibum (MPT) di Cosmo Amaroossa, Jalan Pangeran Antasari, Cipete Selatan, Cilandak.

    Baca juga: 24 badan publik ikuti presentasi E-Monev 2024

     

    Dia mengatakan tujuan kegiatan ini demi terwujudnya Kota Jakarta Selatan yang tertib dan tentram untuk menghadapi pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 dan dalam rangka  menuju kota global.

     

    “Sebagaimana mitra Satpol PP dalam rangka berkolaborasi menyosialisasikan, menginformasikan kepada masyarakat dan juga membantu Satpol PP menjaga ketentraman dan ketertiban umum,” ujarnya.

     

    Sementara itu, Plt Asisten Pemerintahan Kota Jaksel, Mukhlisin, mengatakan sebagai relawan MPT, diharapkan mempunyai fungsi meningkatkan koordinasi dan sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mendukung setiap kebijakan, khususnya urusan penyelenggaraan tramtibum.

    Baca juga: DKI imbau warga hindari Sudirman-Thamrin saat pelantikan Presiden

     

    Ia berharap melalui kegiatan ini nantinya dapat meminimalkan pelanggaran-pelanggaran ketertiban umum dan peserta akan menjadi sumber informasi, koordinasi dan menambah wawasan masyarakat terkait tramtibum khususnya saat ini menjelang pelaksanaan Pilkada 2024.

     

     

    Kegiatan tersebut diikuti kurang lebih 100 relawan MPT.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk untuk pulang sebulan sekali untuk menangani Papua.

    “Saya memberikan penugasan kepada beliau berdua untuk Ibu Ribka Haluk, saya minta untuk menangani masalah ke-Papua-an, paling tidak satu bulan sekali balik ke Papua dengan posisi wamen,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri

    Tito mengatakan awalnya Ribka hanya mengurus Papua Tengah, akan tetapi sekarang dia harus berkoordinasi dengan semua penjabat (Pj) gubernur yang ada di Papua.

    Papua saat ini memiliki enam provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

    Empat provinsi terakhir dimekarkan dari Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2022. Pemekaran ini dilakukan untuk mengelola wilayah yang luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

    “Yang tadi mengurus Papua Tengah sekarang harus koordinasi dengan enam gubernur Pj. di antaranya semuanya PJ, kemudian bupati dan wali kota saling mengawasi pilkada di sana,” jelasnya.

    Kemudian, juga mengurus Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) yang kosong sejak ditinggal Safrizal Zakaria Ali.

    Tito juga meminta Ribka mengawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemdaman kebakaran (Damkar).

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

    Ribka Haluk ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Tito jadi Mendagri dan Bima-Ribka jadi Wamendagri
    Baca juga: Profil Ribka Haluk, bakal calon menteri dalam kabinet Prabowo
    Baca juga: Ribka Haluk siapkan tujuh program pada 100 hari kerja

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mie Gacoan Alauddin Tetap Beroperasi Meski Tak Punya Izin, Bahkan Setelah Disidak dan Didemo

    Mie Gacoan Alauddin Tetap Beroperasi Meski Tak Punya Izin, Bahkan Setelah Disidak dan Didemo

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Gerai Mie Gacoan yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, Makassar sampai saat ini masih beroperasi. Padahal izin beroperasinya tidak lengkap.

    Gerai ini sebelumnya telah didemo oleh sejumlah mahasiswa. Kemudian pada Rabu 16 Oktober 2024 di inspeksi mendadak oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.

    Pantauan fajar.co.id, gerai cepat saji yang berhadapan dengan Universitas Muhammadiyah Makassar itu masih ramai pengunjung. Baik pelanggan yang makan di tempat dan pemesanan menggunakan kurir melalui aplikasi pihak ketiga.

    Sampai saat ini, gerai tersebut belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Itu diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, Helmy Budiman.

    “Untuk Mie Gacoan Sultan Alauddin. Pemkot (Pemerintah Kota) Masih menunggu prosesnya,” kata Helmy kepada fajar.co.id melalui WhatsApp saat dikonfirmasi, Senin (21/10/2024).

    Alih-alih memiliki IMB, kata Helmy, pihak Mie Gacoan Alauddin bahkan belum mengajukan permohonan. Padahal IMB merupakan salah satu izin yang dilengkapi untuk beroperasi. ”Belum diajukan,” ujarnya.

    Saat ini, ia mengakui belum ada penutupan paksa yang dilakukan pihak Pemkot Makassar. Namun Helmy mengatakan pihaknya melakukan pendekatan persuasif.
    “Kita masih tetap upayakan persuasif ke pihak pengusaha,” ucapnya.

    “Kita berusaha memberikan upaya bantuan supaya secara regulasi, perizinannya terpenuhi,” tambahnya.

    Diketahui, DPRD Makassar sebelumnya melakukan Sidak didampingi DPPMPTSP, Dinas Penataan Ruang, dan Satpol PP. Mereka diterima Hadi Iman, staf yang bertanggung jawab atas operasional Mie Gacoan.

  • Taman Pandang Istana jadi daya tarik warga Jakarta

    Taman Pandang Istana jadi daya tarik warga Jakarta

    Jadi, bisa dinikmati bersamaJakarta (ANTARA) – Panggung hiburan di Taman Pandang Istana Merdeka, kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin memeriahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Minggu.

    Area tersebut berseberangan langsung dengan Istana Merdeka sehingga masyarakat bisa sekaligus mengintip kemeriahan di tempat resmi kediaman dan kantor Presiden Indonesia itu. 

    Tampak ruangan terbuka di depan panggung dipadati warga, sekaligus memenuhi jalanan hingga ke sekitar Monas.

    Personel kepolisian, TNI, pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan dan Satpol PP juga turun untuk mengawal panggung rakyat ini.

    “Dari Jawa Timur ada sekitar 30 bus untuk ke sini (Jakarta) menyaksikan langsung pelantikan langsung, sebagai pendukung Pak Prabowo, Kopra (Konco Prabowo),” kata warga Mojokerto, Jawa Timur, Yuli Purwanto (53).

    Purwanto mengungkapkan, warga Mojokerto merasakan manfaat pembangunan masif di era kepemimpinan Jokowi.

    Baca juga: Pj Gubernur imbau warga yang sambut pelantikan presiden tetap tertib

    Ia berharap, pembangunan hingga ke pelosok desa itu bisa terus berlanjut di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Di Mojokerto, waktu Pak Jokowi, ada pembangunan desa sudah sampai ke pelosok-pelosok. Jadi, terasa sekali bagi kami manfaatnya,” katanya

    Sementara itu, salah satu relawan Sedulur Jokowi, Anik Murni (72), berharap Presiden Prabowo bisa memberikan perhatian lebih di sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Di era Pak Prabowo, (harapan) nomor satu di pendidikan dan kedua di kesehatan. Juga peningkatan SDM perempuan,” katanya.

    Anik menjelaskan, ia sengaja datang langsung ke kawasan Taman Pandang Istana agar bisa melihat kemeriahan rangkaian acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru.

    Baca juga: Lontong kikil dan jajanan pasar menu utama pisah sambut kepala negara

    Ia juga berharap acara panggung hiburan yang tersebar di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin hingga ke Monas, bisa memberikan manfaat dan hiburan bagi masyarakat.

    “(Panggung Rakyat) ini ikut memeriahkan, bagus, masyarakat juga punya sarana hiburan. Jadi, bisa dinikmati bersama,” katanya.

    Panggung Rakyat di Taman Pandang Istana Merdeka turut dimeriahkan grup musik Dewa.

    Selain di lokasi tersebut, terdapat 12 titik panggung hiburan yang disediakan pemerintah untuk memeriahkan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

    Pemerintah melalui Kementerian BUMN menyiapkan sedikitnya 13 titik panggung hiburan untuk memeriahkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (20/10) yang antara lain diisi oleh sederet musisi dan penyanyi nasional.

    Baca juga: Spanduk ucapan “Selamat Bekerja Prabowo-Gibran” marak di Jakpus

    Panggung pesta rakyat itu terbagi menjadi tiga sesi yakni sesi pagi (08.30 WIB), siang (10.00 WIB) dan Sore (14.00 WIB) dengan pilihan kegiatan mulai dari pembagian “door prize”, hiburan musik, stan makanan rakyat, pameran UMKM dan bazar.

     

    Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024