Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Menteri LH Hanif Faisol Segel TPS Liar Limo yang Bikin Warga ISPA
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 November 2024

    Menteri LH Hanif Faisol Segel TPS Liar Limo yang Bikin Warga ISPA Megapolitan 5 November 2024

    Menteri LH Hanif Faisol Segel TPS Liar Limo yang Bikin Warga ISPA
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyegel tempat penampungan sementara (TPS) sampah liar di Limo, Kota Depok, yang telah beraktivitas 10 tahun.
    Penyegelan dilakukan di lokasi pada Senin (4/11/2024) bersama Dirjen Penegakan Hukum (Dirgakkum) LH Rasio Ridho Sani.
    “Tentu ini tidak hanya respons, kami bersama tim Gakkum, saya sudah menginstruksikan untuk penanganan secara serius terhadap TPS di Cinere ini,” ungkap Hanif kepada wartawan, Senin.
    Menurut dia, aktivitas TPS Limo meresahkan warga yang terdampak polusi udara di sekitar lokasi. Akibatnya, beberapa dari mereka mengalami gangguan kesehatan.
    “Terkait hal ini jadi penyebab dua hal penting di Jakarta, yaitu udara yang tak sehat gara-gara ini, ada yang disebut
    particular matters
    besarnya hanya kurang 2,5 milimikron atau 30 persen dari rambut kita,” ungkap Hanif.
    Polusi itu menimbulkan penyakit jantung atau infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) hingga kematian bayi di usia dini.
    “Jadi dari sebab udara tidak bersih saja kita mapping terkait penyebabnya, ini yang akan kita tangani secara bertahap. Hampir 31 persen disebabkan oleh kendaraan bermotor,” tutur Hanif.
    Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman menjelaskan, penyegelan ini juga sebagai tindak lanjut setelah Satpol PP melayangkan tiga kali surat peringatan.
    “Kegiatan pembuangan sampah liar ini yang jelas dampaknya adalah kualitas lingkungan di sekitar jadi menurun, ada bau juga, karena sampah yang kita perkirakan itu hampir 231.000 meter kubik,” ucap Abra kepada
    Kompas.com,
    Selasa (5/11/2024).
    Ke depannya, Pemkot bersama Pemerintah Pusat akan memulihkan lahan yang dijadikan tempat membakar dan mengelola sampah secara sembarangan.
    Sebelumnya diberitakan, TPS liar di Limo ditutup oleh warga dengan memasang portal jalan pada Sabtu (24/8/2024).
    Aksi ini dilakukan karena beberapa warga mengalami ISPA akibat TPS liar ini.
    Setelah pemasangan portal itu, warga bersama stakeholder terkait termasuk DLHK Depok menggelar mediasi.
    Hasil mediasi itu adalah DLHK akan berkomitman menutup total TPS liar yang telah beroperasi belasan tahun ini.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengelola TPS Liar di Depok Ditahan, Diduga Langgar UU Lingkungan Hidup
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 November 2024

    Pengelola TPS Liar di Depok Ditahan, Diduga Langgar UU Lingkungan Hidup Megapolitan 5 November 2024

    Pengelola TPS Liar di Depok Ditahan, Diduga Langgar UU Lingkungan Hidup
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK menahan J, pengelola tempat pembuangan sampah (TPS) liar di Limo, Kota Depok. Penahanan dilakukan di Salemba, Jakarta Pusat.
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok, Abdul Rahman, mengonfirmasi penahanan J yang berlangsung pada Jumat (1/11/2024) malam.
    “Betul (ditangkap), karena ada laporan dari warga,” kata Abdul Rahman kepada
    Kompas.com
    , Selasa (5/11/2024).
    Penahanan J bermula dari keluhan warga di sekitar
    TPS liar
    tersebut. Menurut Abdul Rahman, beberapa penghuni mulai meninggalkan lokasi setelah Satpol PP melayangkan surat peringatan.
    “Tapi sambil pindah mereka sengaja melakukan pembakaran dan pihak pengelola yang ditangkap itu terus melakukan upaya perlawanan,” jelasnya.
    Upaya perlawanan tersebut termasuk membakar sampah hingga memicu kebakaran yang menyebabkan asap tebal dan berkelanjutan di sekitar TPS liar tersebut.
    “Jadi awal pertama kenapa ditangkap itu karena mereka melakukan pembakaran secara terbuka, ini kan melanggar UU Lingkungan Hidup,” ujar Abdul Rahman.
    Abdul Rahman menyebut J bisa dijerat pidana karena tindakannya telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, terutama polusi udara yang menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan.
    Sebagai bentuk keseriusan, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, langsung menyegel lokasi TPS liar itu pada Senin (4/11/2024) dengan dukungan dari pemerintah pusat.
    Sebelumnya, pada Sabtu (24/8/2024), TPS liar di Limo ditutup oleh warga dengan pemasangan portal jalan.
    Aksi tersebut dilakukan karena sejumlah warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat polusi yang dihasilkan TPS tersebut.
    Mediasi antara warga, DLHK Depok, dan
    stakeholder
    terkait pun dilakukan, dengan hasil komitmen DLHK untuk menutup total TPS liar yang telah beroperasi selama belasan tahun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Guru Supriyani Makin Seru, Cagub Jabar Dedi Mulyadi dan Pengacara Hotman Paris Siap Bantu

    Kasus Guru Supriyani Makin Seru, Cagub Jabar Dedi Mulyadi dan Pengacara Hotman Paris Siap Bantu

    GELORA.CO  -Kasus guru honorer Supriyani di Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) diprediksi makin seru dan panas.

    Pasalnya Cagub Jabar Dedi Mulyadi dan pengacara kondang Hotman Paris siap bantu Supriyani, sang guru honorer yang kini terjerat masalah hukum.

    Sebelumnya Dedi Mulyadi dan Hotman Paris juga pernah bertemu saat kasus Vina Cirebon yang dituding penuh rekayasa.

    Dedi Mulyadi membantu Pegi Setiawan dan para terpidana kasus Vina untuk mencari keadilan sementara Hotman Paris jadi kuasa hukum keluarga Vina.

    Akankan duet Dedi Mulyadi dan Hotman Paris bakal berhasil bebaskan Supriyani?

     

    Untuk diketahui Guru Supriyani dituding menganiaya murid SDN 4 Baito, Konsel, dan dilaporkan orang tua murid atas dugaan pemukulan seorang siswa ke polisi. 

    Kejadian ini bermula saat siswa berinisial MCD, anak dari anggota polisi di Polsek Baito, menyebut luka di pahanya akibat dipukul guru Supriyani.

    Supriyani pun ditangkap dan ditahan oleh polisi meski dia tidak melakukannya.

    Ia sempat dimintai uang damai Rp 50 juta. Padahal Supriyani hanyalah guru honorer.

    Kasusnya sementara bergulilir di Pengadilan Negeri Andoolo, Sultara.

    Penahanan Supriyani ditangguhkan atas izin dari Kepala Pengadilan Negeri Andoolo.

    Meski sudah ditangguhkan, Supriyani tetap harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan,

     

    Dedi Mulyadi Janji Bantu Supriyani Sampai Bebas!

    Nasib Guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dilaporkan orangtua siswanya menjadi sorotan berbagai pihak.

    Termasku salah satu calon gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Bahkan, Dedi sampai nangis terharu saat mendengar pengakuan Supriyani.

    Melansir dari YouTube Kang Dedi Mulyadi, awalnya Dedi menanyakan kabar dari sang guru melalui telepon.

    Kemudian ia menanyakan kembali bagaimana tanggapan jaksa dan hakim terkait pengakuan dari orang tua murid tersebut.

    “Kalau jaksa belum pak, tapi kalau hakim sudah menyoroti saksi dan korban tidak sinkron,” ungkap Supriyani.

    Mantan Bupati Purwakarta tersebut, kemudian menanyakan terkait uang damai yang sempat ditawarkan oleh orang tua korban yang juga merupakan anggota kepolisian kepada sang guru.

    “Iya benar pak, mereka meminta uang damai Rp50 juta,” tukas Supriyani.

    Dedi kemudian menanyakan, apa sikap Ibu Supriyani dan keluarga tatkala mendapat tawaran uang damai yang begitu besar.

    “Saya pasrah saja pak, karena saya tidak melakukan hal itu. Dan saya siap menerima proses hukum,” tegas Supriyani.

    Merasa penasaran, kemudian Dedi kembali bertanya tentang apa yang terjadi setelah itu. 

    Sang guru pun menjawab, bahwa dirinya langsung ditahan setela menolak tawaran uang damai tersebut.

    “Ibu ditahan selama 20 hari di lapas perempuan, saya ditahan dan anak saya menangis melihat itu,” ungkap Supriyani.

    Mendengar pengakuan tersebut, siapa sangka Dedi langsung terlihat sedih hingga terlihat mengeluarkan air matannya.

    Dedi kemudian berjanji akan datang ke sana, mambantu Ibu Supriyani yang dianggap terjolomi hingga bebas dari dakwaan tersebut.

    “Semoga ibu sehat dan semoga masalahnya cepat selesai. Dan saya akan support ibu sampai bebas,” janji Dedi.

     

    Dedi Mulyadi Juga Bakal Bantu Sudarsono Kembali Jadi Camat Baito

    Selain Supriyani, Dedi Mulyadi ternyata juga menghubungi Sudarsono, Camat Baito yang ditarik imbas dari kasus ini.

    Masih dilansir dari kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi, terlihat kader partai Gerindra tersebut menelpon camat yang diduga dicopot setelah membantu memfasilitasi Guru Supriyani. 

    “Pertama saya mengapresiasi Bapak karena telah menjalankan dengan baik sikap sebagai abdi negara” kata KDM, dilansir dari YouTube KDM.

    Camat tersebut pun kemudian menceritakan kronologi awal bagaimana ia membantu Guru Supriyani hingga dinonaktifkan dari jabatannya. 

    “PGRI awalnya berniat mogok kerja, kemudian kami turun tangan membantu ibu Supriyani,” kata Camat.  

    Kemudian KDM menanyakan bagaimana perkembangan kasus hukum yang kini dialami oleh Ibu Supriyani.  

    “Saya sempat mencoba melakukan penangguhan untuk membawa Ibu Supriyani ke rumah dinas Camat. Namun kini sudah kembali ke lapas sudah dilimpahkan ke kejaksaan,” tukas Camat.  

    Merasa penasaran, Cagub Jabar nomor empat tersebut kemudian menanyakan apa alasan Ibu Supriyani sehingga dituduh melakukan pemukulan terhadap muridnya.

    Sang Camat pun menjawab tidak tahu apa-apa.  

    “Saya tidak tahu pak. Setahu saya sampai sekarang belum damai,” kata Camat. 

    Tak lupa KDM juga meminta konfirmasi terkait kabar pencopotan camat tersebut dari jabatannya setelah membantu Guru Supriyani.  

    “Iya Pak Saya dinonaktifkan dari Camat, kemudian dibantukan oleh Kepala Satpol PP,” ungkap Camat.  

    Merasa tidak terima dengan pencopotan tersebut, KDM kemudian menawarkan kepada Camat akan membawa masalah ini ke komisi dua DPR RI, agar pencopotan tersebut dibatalkan.  

    “Bapak Siap saya bantu bawa permasalahan ini ke komisi dua agar difasilitasi,” kata KDM.  

    Namun tidak ada hujan tidak ada angin, Camat tersebut menolak mentah-mentah tawaran dari KDM dan memilih untuk mengakhiri obrolan tersebut.  

    “Saya belum siap pak,” tegas Camat. 

     

    Pengacara Hotman Paris Juga Siap Bantu

    Pengacara kondang Hotman Paris siap memberikan bantuan hukum terhadap Supriyani.

    Hal ini diungkapkan Hotman Paris melalui unggahan instagramnya baru-baru ini.

    Hotman menunjukkan tangkapan layar informasi kasus ini dan meminta keluarga Supriyani agar menghubungi timnya.

    “Agar keluarganya hubungan Tim Hotman 911” tulis Hotman dalam caption unggahannya dikutip dari Surya.co.id.

     

    Susno Duadji Duga Ada Rekayasa

    Eks Kabareskrim Polri Komjen Pol. (Purn.) Susno Duadji menjadi saksi ahli dalam kasus guru Supriyani.

    Susno Duadji hadir via Zoom dalam sidang kelima kasus Supriyani yang dilangsungkan pada Senin (4/11/2024) di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo.

    Dia dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri bakal memberikan penjelasan tentang kasus Supriyani yang dituding menganiaya muridnya yang merupakan seorang anak polisi.

    “Ahli dua orang dan satu saksi. Yang dua ahli Pak Susno Duadji dan Pak Reza Indragiri,” kata Kuasa Hukum Supriyani, Andri Darmawan, Kamis, (31/10/2024), dikutip dari Tribun Sultra.

    Susno prihatin atas kasus yang menimpa Supriyani.

    Susno mengendus adanya “bau” rekayasa yang sangat tinggi dalam kasus tersebut.

    Bahkan, secara terang-terangan dia menganggap penyidik dan jaksa tidak profesional dalam menangani kasus itu

    “Kasus ini bau-baunya rekayasanya sangat tinggi. Kenapa saya menjadi sangat sedih? Pertama kasus ini sebenarnya tidak menjadi pidana, kalau penyidiknya, jaksanya, itu cerdas,” kata Susno dikutip dari Tribun Jakarta yang mengutip dari Youtube Nusantara TV yang tayang pada Jumat (25/10/2024). 

     

    Pengakuan Kades Wonua Raya soal Uang Damai Rp 50 Juta

    Fakta lain dari kasus ini muncul dari pengakuan Kepala Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Rokiman.

    Rokiman membuat pengakuan mengejutkan terkait kasus guru Supriyani. 

    Ia mengaku diintimidasi untuk membuat keterangan palsu terkait uang damai Rp 50 juta dalam kasus guru Supriyani.

    Di hadapan Propam Polda Sultra, Kamis (31/10/2024), Rokiman menyebut sempat dipaksa membuat keterangan palsu oleh Kapolsek Baito. 

    Adanya permintaan uang damai itu agar Supritani tidak ditetapkan sebagai tersangka. 

    Saat diperiksa Polda Sultra, Rokiman mengakui sempat membuat dua video berisi pengakuan yang berbeda. 

    Pada video pertama, Rokiman terlihat mengenakan jaket. 

    Sedangkan pada video kedua, Rokiman mengenakan kemeja putih. 

    Di hadapan penyidik, Rokiman menyebut pengakuan asli terkait kasus guru Supriyani terdapat pada video dirinya memakai baju putih. 

    Sedangkan pada video dirinya mengenakan jaket dilakukan atas intimidasi Kapolsek Baito. 

    “Video yang pakai jaket, saya diarahkan dimana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito,” jelas Rokiman, dikutip dari TribunnewsSultra.com, Jumat (2/11/2024). 

    Rokiman lantas menceritakan kronologi pembuatan video bohong kasus guru Supriyani. 

    Ia rupanya sudah lama dicari oleh pihak Polsek Baito.

    Saat itu, Rokiman mendapat undangan untuk bertemu camat Baito.

    Dalam pertemuan itu, kapolsek Baito meminta Rokiman membuat pernyataan palsu terkait kasus guru Supriyani.

    “Tetiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan ‘Nah ini pak desa yang selama ini saya cari, susah sekali,” jelasnya.

    “Coba dibantu dulu saya,” ucapnya.

    Kapolsek lantas meminta Rokiman untuk mengaku uang damai Rp50 juta adalah insiatif dari pemerintah desa. 

    Padahal, sebenarnya uang damai Rp50 juta itu diajukan oleh Kanit Reskrim Polsek Baito. 

    “Kapolsek minta saya menyampaikan dana Rp50 juta inisiatif pemerintah desa. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi,” kata Rokhiman.

    “Sebenarnya tidak seperti itu, permintaan uang Rp50 juta yang menyampaikan pak Kanit Reskrim,” lanjutnya. 

     

    Sampai Masuk Rumah Sakit

    Rokiman sempat dilarikan ke rumah sakit setelah dipaksa membuat keterangan palsu oleh Kapolsek Baito. 

    Hal itu diungkap kuasa hukum Rokiman, Andri Darmawan, saat ditemui pada Jumat (1/11/2024). 

    Andre mengatakan sempat muntah-muntah setelah diintimidasi pihak Polsek Baito. 

    Kata Andre, Rokiman sempat didatangi Kapolsek Baito bersama sejumlah anggota kepolisian. 

    Saat itu, Rokiman dipaksa membuat keterangan palsu terkait uang damai Rp50 juta kasus guru Supriyani.

    “Jumlahnya dia tidak tahu (polisi) intinya dia diapit,” ujar Andre.

    Bahkan, menurut Andre, saat itu Polsek Baito sudah menyiapkan surat pengakuan di atas materai untuk ditandatangani Rokiman. 

    “Sudah disiapkan. Untung saat itu kades naik asam lambung, langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit,” katanya.

    “Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi, makanya kami langsung minta kuasa,” imbuhnya lagi. 

     

    Kapolsek Baito Bungkam 

    Sementara itu, Kapolsek Baito, Iptu Muhammad Idris, enggan buka suara terkait viralnya uang damai Rp 50 juta dalam kasus guru Supriyani. 

    Kapolsek hanya berlalu sembari menolak berkomentar terkait isu viral tersebut. 

    “Kalau mengenai itu (uang) saya tidak berkomentar,” jelas Muhammad Idris, Senin (28/10/2024) lalu. 

    Reaksi serupa ditunjukkan Kapolsek saat ditemui wartawan di Kantor Camat Baito, Kabupaten Konsel.

    “Mohon maaf,” katanya sembari menolak berkomentar

  • 825 PPKS dirazia di Jakarta Pusat

    825 PPKS dirazia di Jakarta Pusat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat telah merazia 825 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sejak Januari hingga Oktober 2024 untuk menjaga ketertiban umum di wilayah tersebut.

    “Kami rutin melaksanakan giat PPKS baik tingkat wali kota atau kecamatan untuk menjaga ketertiban umum,” kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Abdul Salam saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Pusat juga telah menyiagakan petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) di posko yang tersebar di delapan kecamatan.

    Di setiap posko dan unit Tim Reaksi Cepat (TRC) itu disiagakan enam hingga delapan petugas P3S yang dibagi dalam dua sif kerja setiap harinya. Setiap sif ada tiga hingga empat petugas yang bekerja.

    Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Nurlaela menyebut, razia PPKS di tingkat wali kota dilakukan setiap Jumat malam. Sedangkan jadwal giat di tingkat kecamatan tergantung jajaran kecamatan di Jakarta Pusat.

    “Setiap tingkat ada jadwalnya masing-masing, yang terpenting giat PPKS ini selalu kami rutin lakukan di Jakarta Pusat. Tim reaksi cepat mobile juga terus dilakukan ke seluruh wilayah Jakarta Pusat,” kata Nurlaela.

    Sejak Januari hingga Oktober 2024, pihaknya sudah menjangkau sebanyak 825 PPKS. PPKS yang dijangkau tersebut terdiri atas gelandangan, remaja bermasalah, pengemis, anak jalanan, pemulung, asongan, tuna susila, waria, disabilitas mental dan penyandang disabilitas.

    Baca juga: Pemkot Jakpus razia PPKS di Kolong Jembatan Pipa Air

    Selain itu korban bencana, korban pengguna narkotika, psikotropika dan obat terlarang (napza), orang berkebutuhan khusus, lanjut usia terlantar, anak terlantar hingga anak balita terlantar dan lainnya.

    “Mayoritas PPKS dari gelandangan sekitar 383 orang, pengemis atau pengamen 154 orang, lanjut usia terlantar, dan lain sebagainya,” katanyam

    Adapun seluruh PPKS yang dijangkau itu telah dikirim ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 Kedoya untuk mengikuti pembinaan sesuai dengan hasil asesmen. Jika masih memiliki keluarga dan memenuhi syarat agar tidak kembali ke jalanan.

    Dinsos DKI Jakarta melakukan rehabilitasi terhadap PPKS yang terjaring razia Satpol PP selama enam bulan di panti sosial sebelum dikembalikan ke masyarakat.

    Sedangkan kategori lansia telantar langsung dikirim ke panti werdha atau dilakukan pembinaan pelatihan untuk menopang hidup saat keluar panti.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pohon beringin tumbang di Jalan Probolinggo Gondangdia

    Pohon beringin tumbang di Jalan Probolinggo Gondangdia

    Jakarta (ANTARA) – Tim gabungan melakukan evakuasi terhadap pohon beringin yang tumbang di Jalan Probolinggo, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu sore.

    “Alhamdulillah kami sudah selesai melakukan penanganan pohon beringin yang tumbang pada Minggu sekitar pukul 15.59 WIB,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Minggu.

    Pohon tumbang itu sempat mengakibatkan jalur di jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan. Namun tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut.

    “Pohon ini tumbang diduga akibat angin kencang yang terjadi di Jakarta pada Minggu sore,” kata dia.

    Ia mengatakan, sejumlah personel mulai dari Unit Damkar, Unit TRC BPBD, Unit Distamhut, Unit Satpol PP, Unit PLN dan personel Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) melakukan evakuasi pohon berukuran cukup besar tersebut.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemilik Toko Tandatangani Petisi Tolak PKL di Pasar Tumpah Bogor, Ini Alasannya – Page 3

    Pemilik Toko Tandatangani Petisi Tolak PKL di Pasar Tumpah Bogor, Ini Alasannya – Page 3

    Dadang, warga Ciwaringin mengatakan tidak hanya warga yang protes dengan keberadaan pasar tumpah. Pemilik ruko di sepanjang Jalan Merdeka juga menolak keberadaan pedagang dan PKL.

    “Setidaknya sudah ada 9 pemilik ruko yang tanda tangani petisi tolak pasar tumpah. Mereka keberatan dengan pedagang dan PKL yang dibawa kelompok Jufri. Mereka jengkel karena pedagang tersebut membuat lokasi ruko mereka jadi kumuh,” kata Dadang.

    Untuk itu, warga Ciwaringin meminta aparat Satpol PP tegas terhadap PKL liar dan kios liar di Jalan Merdeka.

    Dadang menyampaikan, apabila Satpol PP tidak menertibkan PKL dan kios liar tersebut, warga mengancam akan menggelar aksi demo.

    Asep warga Ciwaringin lainnya mengungkap pasca kejadian bentrok, Polresta Bogor Kota langsung bergerak menangkap pelaku pungli. Sebagian dari pedagang pasar juga sudah pindah ke lokasi yang ditentukan yaitu Pasar Mawar

    “Kami sebagai warga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada anggota TNI dan Polri, karena dengan keberadaan posko kondisi di sekitar sudah lebih kondusif,” ujarnya.

    Hanya saja, keberadaan posko gabungan yang sudah berakhir. Asep khawatir anak buah Jufri yang masih berkeliaran terus memprovokasi pedagang untuk tetap bertahan berjualan di pasar tumpah.

    “Bangunan itu sudah bertahun-tahun disegel oleh Pemkot, tetapi oleh Kelompok Jufri mereka membuat lapak dan ķios,” ujarnya.

    Hal yang sama juga dikhawatirkan oleh Yayan (40), warga sudah bersepakat untuk gelar aksi demo, jika aparatur tidak bisa mengambil langkah tegas membongkar lapak dan kios PKL. Yayan berujar akan bersama ratusan warga lain turun demo ke lokasi kios.

    “Kami hanya minta ketegasan dari aparatur dalam bersikap, jangan mereka takut dengan Preman. Masa harus warga yang kembali turun untuk mengusir mereka ? kami sudah taat bayar pajak, tapi apa yang kami dapat,” kata Yayan.

     

  • Politik kemarin, Rekor MURI gelar terbanyak hingga pencopotan Camat

    Politik kemarin, Rekor MURI gelar terbanyak hingga pencopotan Camat

    “Rakor yang ada di Sentul tanggal 7 (November) itu adalah sebetulnya menyampaikan visi misi pemerintah, terutama Bapak Presiden tentang apa yang harus dikerjakan, karena kami selama di Magelang sudah cukup memahami ke mana visi misi Pak Presiden yang

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan di Kanal Politik, Kamis (31/10) masih menarik disimak, mulai dari Jenderal TNI Angkatan Darat Mayjen TNI Budi Pramono berhasil memecahkan rekor MURI gelar akademik terbanyak hingga pencopotan Camat Baito tak terkait guru Supriyani.

    Berikut beberapa berita yang dapat dibaca untuk menemani aktivitas pagi Anda.

    Jenderal TNI AD pecahkan rekor MURI raih gelar akademik terbanyak

    Jakarta (ANTARA) – Jenderal bintang dua TNI Angkatan Darat Mayjen TNI Budi Pramono berhasil memecahkan rekor MURI sebagai prajurit TNI AD yang memiliki gelar akademik dan kompetensi terbanyak di Indonesia.

    Dalam rentang waktu 30 tahun lebih, Mayjen TNI Associate Prof. Dr. Budi Pramono, S. I. P., S. H., M. A., M.M., M. H., (GSC)., CIQaR., CIQnR., MOS., MCE., CIMMR., mengoleksi 12 gelar akademik dan sertifikasi kompetensi dari berbagai bidang ilmu mulai dari Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, dan Pertahanan dan Keamanan dari kampus-kampus ternama dalam negeri dan luar negeri.

    Selengkapnya klik di sini

    Sebanyak 93 imigran Rohingya mendarat di Aceh Timur

    Banda Aceh (ANTARA) – Sebanyak 93 imigran etnis Rohingya ditemukan mendarat di pesisir Pantai Desa Meunasah Hasan, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

    Kepala Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur Syamsul Bahri di Aceh Timur, Kamis, mengatakan puluhan imigran etnis Rohingya ditemukan mendarat pada Kamis (31/10) sekira pukul 04.00 WIB.

    Berita utuh di sini

    Presiden Prabowo dijadwalkan beri arahan seluruh kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan memberi arahan kepada seluruh kepala daerah dalam rapat koordinasi yang digelar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada 7 November 2024.

    “Rakor yang ada di Sentul tanggal 7 (November) itu adalah sebetulnya menyampaikan visi misi pemerintah, terutama Bapak Presiden tentang apa yang harus dikerjakan, karena kami selama di Magelang sudah cukup memahami ke mana visi misi Pak Presiden yang mendapat mandat dari rakyat,” kata Tito saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini

    Komisi II minta KPU sempurnakan Sirekap sebelum digunakan di pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menyempurnakan terlebih dahulu Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) sebelum digunakan kembali pada penyelenggaraan Pilkada 2024.

    “Komisi II DPR RI menegaskan kembali kepada KPU RI untuk menyempurnakan terlebih dahulu Sirekap untuk kemudian disepakati bersama penggunaannya pada rapat berikutnya,” kata Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda membacakan salah satu butir kesimpulan rapat, Kamis.

    Selengkapnya di sini

    Bupati Konsel: pencopotan Camat Baito tak terkait dengan Supriyani

    Kendari (ANTARA) – Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga menyebut bahwa pencopotan Camat Baito Sudarsono tidak berkaitan dengan yang bersangkutan sering mendampingi kasus guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Supriyani.

    Bupati Konsel Surunuddin Dangga saat ditemui di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa pergantian Camat Baito Sudarsono oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Konsel Ivan Ardiansyah merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada Sudarsono.

    Baca berita utuhnya di sini

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Top 5 News: Nikita Mirzani Akan Robohkan Rumah Vadel hingga Pedagang Anggur Shine Muscat Merugi

    Top 5 News: Nikita Mirzani Akan Robohkan Rumah Vadel hingga Pedagang Anggur Shine Muscat Merugi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel menjadi terpopuler bagi pembaca Beritasatu.com sepanjang Kamis (31/10/2024). Adapun artikel favorit, yakni terkait keinginan selebritas Nikita Mirzani yang akan menyewa puluhan tukang untuk merobohkan rumah Vadel Badjideh.

    Selain itu, isu mengenai kandungan berbahaya dari residu pestisida di buang anggur shine muscat membuat pedagang buah merugi. Beberapa artikel yang terpopuler juga terkait kecelakaan kru liputan TV One di Pemalang hingga klarifikasi bupati Konawe Selatan terkait pencopotan camat Baito imbas kasus kriminalisasi guru honorer Supriyani.

    Berikut top 5 news Beritasatu.com, Kamis (31/10/2024).

    1. Nikita Mirzani Bakal Sewa 20 Tukang Bangunan untuk Robohkan Rumah Vadel Badjideh

    Selebritas Nikita Mirzani mengaku siap menyewa tukang bangunan untuk merobohkan rumah milik keluarga Vadel Badjideh. Tindakan ini disinyalir sebagai respons terhadap biaya renovasi yang dianggap menggunakan uang putrinya, Laura Meizani Nasseru Asry atau Lolly.

    “Rencananya, kami akan menyewa tukang bangunan sebanyak 20 orang untuk merobohkan rumah Vadel,” ungkap Nikita Mirzani dikutip dari channel YouTube, Kamis (31/10/2024).

    2. Anggota DPRD Maluku Tengah dan Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati Jadi Korban Tewas Ambruknya Jembatan

    Anggota DPRD Maluku Tengah yang juga Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Tengah Andan Teja Nurbati  ikut menjadi korban tewas dalam insiden ambruknya jembatan penyeberangan di Desa Hatta, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Rabu (30/10/2024).

    Andan tewas dalam acara penjemputan calon bupati Maluku Tengah Andi Munaswir yang hendak berkampanye di Pulau Hatta. Ketua tim pemenang pasangan nomor urut 3 Ruslan Hurasan juga meninggal dari peristiwa ini.

    Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Banda Ipda Kasim Rahayamtel. “Iya Pak Ruslan dan Ibu Andan meninggal Rabu sore dalam insiden tersebut,” kata Kasim.

    3. Pedagang Buah di Surabaya Merugi Soal Informasi Kandungan Berbahaya dalam Anggur Shine Muscat

    Ramai adanya informasi kandungan residu pestisida yang berlebihan di dalam buah anggur shine muscat, membuat masyarakat takut untuk mengonsumsi. Imbasnya, pedagang buah merugi akibat informasi tersebut.

    Pedagang buah di Pasar Wonokromo Surabaya Evi (44), mengaku rugi karena anggur yang dia jual tidak laku di pasaran.

    “Rata-rata, masyarakat takut membeli karena adanya informasi kandungan residu pestisida yang berlebihan di dalam buah anggur muscat tersebut,” ungkapnya, Kamis (31/10/2024).

    4. Kru TV One yang Tewas Kecelakaan di Tol Pemalang Hendak Liputan Investigasi di Gresik

    Mobil liputan kru TV One dengan pelat nomor B 1048 DKG mengalami kecelakaan di Tol Pemalang KM 315, Jawa Tengah,  pada Kamis (31/10/2024) sekitar pukul 06.30 WIB

    Korban meninggal dunia dalam kecelakaan ini yaitu Sunardi (pengemudi), Marwan (jurnalis TV One), dan Alwan Syahmidi (jurnalis TV One).  Untuk korban luka yaitu jurnalis TV One Felicia Amelinda Deqi Priatna dan Geigy Yudhistira.

    Berdasarkan keterangan tertulis yang dikeluarkan TV One, kecelakaan tersebut terjadi saat kru sedang dalam perjalanan ke Gresik untuk peliputan program investigasi Fakta.

    5. Bupati Konawe Selatan Bantah Copot Camat Baito karena Kasus Supriyani

    Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga menegaskan pencopotan Camat Baito Sudarsono tidak terkait dengan keterlibatannya dalam mendampingi kasus guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Supriyani.

    Saat ditemui di Kendari pada Kamis (31/10/2024), Surunuddin menjelaskan bahwa pergantian Camat Baito Sudarsono oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Konsel Ivan Ardiansyah merupakan langkah pembinaan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk meningkatkan kinerja Sudarsono.

    “Ditarik ke staf Sekretariat Pemda sebagai pembinaan kinerja,” kata Surunuddin.

  • Bupati Konawe Selatan Siapkan Rumah Dinas untuk Guru Honorer Supriyani

    Bupati Konawe Selatan Siapkan Rumah Dinas untuk Guru Honorer Supriyani

    Konawe Selatan, Beritasatu.com – Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga telah menyiapkan rumah dinas sebagai tempat sementara bagi Supriyani, guru honorer di Sekolah Dasar (SDN) 4 Baito, selama proses hukum yang dihadapinya di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo.

    Surunuddin menyatakan pihaknya siap menyediakan rumah dinas bupati Konawe Selatan atau rumah dinas camat Baito, jika Supriyani berkenan untuk tinggal di sana.

    “Jika Ibu Supriyani ingin tinggal di rumah dinas camat Baito atau di rujab (rumah jabatan) Bupati, silakan. Kami akan memastikan ada pengawalan dari linmas (Perlindungan Masyarakat),” ujar Surunuddin, Kamis (31/10/2024).

    Bupati mengaku memahami bahwa saat ini banyak pihak yang mencari perhatian terkait perkara yang menimpa Supriyani di Baito. Ia juga telah berusaha menghubungi guru honorer tersebut beberapa hari lalu untuk mengadakan pertemuan, namun pertemuan tersebut terhalang oleh beberapa pihak. Baru setelah tiga hari, keduanya dapat bertemu.

    “Di sana, sudah ada orang-orang yang mencari panggung dari situasi ini. Bayangkan, bupati sudah memanggil tiga hari yang lalu, tetapi tidak diperbolehkan untuk berdamai. Ini kan ada orang yang mencari perhatian,” tambahnya.

    Menurut Surunuddin, pertemuan yang diagendakan dengan Supriyani bertujuan untuk mendengar langsung penjelasan dari Supriyani terkait perkara yang kini tengah viral di berbagai media sosial.

    Ia juga menjelaskan penempatan kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Konsel sebagai pelaksana garian (Plh) camat Baito bertujuan untuk menjamin keamanan di wilayah tersebut.

    “Oleh karena itu, kami menugaskan kepala Satpol PP untuk bertugas di Baito,” ucap Surunuddin.

    Sementara itu, Plh Camat Baito Ivan Ardiansyah mengungkapkan ia ditugaskan oleh bupati untuk mengembalikan ketentraman di Kecamatan Baito. Ivan juga menambahkan bahwa pihaknya akan menambah personel Satpol PP di Kecamatan Baito guna membantu menjaga keamanan.

    “Kami akan memantau situasi, dan jika memang mendesak, kami akan menambahkan personel Satpol PP,” kata Ivan Ardiansyah.

  • Bupati Konawe Selatan Bantah Copot Camat Baito karena Kasus Supriyani

    Bupati Konawe Selatan Bantah Copot Camat Baito karena Kasus Supriyani

    Konawe Selatan, Beritasatu.com – Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga menegaskan pencopotan Camat Baito Sudarsono tidak terkait dengan keterlibatannya dalam mendampingi kasus guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Supriyani.

    Saat ditemui di Kendari pada Kamis (31/10/2024), Surunuddin menjelaskan bahwa pergantian Camat Baito Sudarsono oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Konsel Ivan Ardiansyah merupakan langkah pembinaan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk meningkatkan kinerja Sudarsono.

    “Ditarik ke staf Sekretariat Pemda sebagai pembinaan kinerja,” kata Surunuddin.

    Ia menekankan pencopotan tersebut tidak disebabkan oleh pendampingan Sudarsono kepada Supriyani, melainkan oleh beberapa hal yang menjadi sorotan bagi dirinya sebagai bupati Konawe Selatan.

    “Saya menyesalkan karena tidak menerima laporan dari Camat Baito terkait dengan kasus Supriyani yang sudah viral di berbagai media sosial,” ungkap Surunuddin.

    Lebih lanjut, Surunuddin menceritakan bahwa ia menerima telepon dari Sudarsono mengenai insiden penembakan mobilnya. “Tiba-tiba saya ditelepon, mobil saya ditembak. Ini kan parah, padahal kita belum bisa memastikan itu karena tembakan atau bukan. Harus diuji dulu,” ujarnya.

    Surunuddin juga mengkritik tindakan camat Baito yang dalam wawancara menyatakan bahwa pecahnya jendela kaca mobil dinasnya disebabkan oleh tembakan. “Yang saya sesalkan, diwawancara dengan pakaian dinas, mengatakan mobil dinas ditembak. Ini hal yang fatal,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa salah satu fungsi camat adalah sebagai perpanjangan tangan dari Bupati untuk menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat. Isu penembakan dapat menciptakan suasana mencekam di Kecamatan Baito, membuat warga merasa takut.

    “Saya tidak mau daerah saya di Konawe Selatan dianggap rawan, sehingga Kecamatan Baito dianggap daerah gelap karena adanya penembakan,” tegasnya.

    Meski Sudarsono dicopot, Surunuddin menambahkan pihaknya tetap akan memberikan pendampingan kepada Supriyani dalam menghadapi perkara di pengadilan.

    “Pendampingan terhadap Supriyani adalah tugas pemerintah,” ucapnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa setelah putusan pengadilan terkait dengan kasus Supriyani dan keluarga Aipda Wibowo Hasyim, pihaknya akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak, mengingat mereka adalah warga yang tinggal dalam satu kawasan di Kecamatan Baito.

    Sementara itu, Sudarsono menyampaikan permohonan maaf kepada Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, karena tidak melaporkan kejadian yang menimpa warganya di Kecamatan Baito.

    “Saya memohon maaf kepada Pak Bupati,” ucap Sudarsono.