Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • KPU Kabupaten Kudus lantik 8.120 KPPS

    KPU Kabupaten Kudus lantik 8.120 KPPS

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    KPU Kabupaten Kudus lantik 8.120 KPPS
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 November 2024 – 16:17 WIB

    Elshinta.com – Jelang Pilkada serentak 2024, KPU Kabupaten Kudus Jawa Tengah melakukan pelantikan terhadap 8.120 KPPS yang akan bertugas di 1.160 TPS. Dimana tiap TPS akan ada 7 orang KPPS.

    Ketua KPU Kabupaten Kudus Ahmad Amir Faisol mengatakan setelah dilantik petugas KPPS akan mengikuti bimtek dan memasukkan data administrasi ke SIAKBA KPU dibantu PPS.

    “Harapan kami semua berjalan lancar, KPPS paham dan mengerti tugas, wewenang dan kewajiban sebagai petugas TPS, tentu setelah ini juga akan kami turunkan buku panduan petugas KPPS supaya mengerti alur kerja nanti pas di hari H Pencoblosan”, ujarnya, Kamis (7/11).

    Faisol berpesan kepada para petugas KPPS  untuk meluruskan niat, menjaga integritas serta komitmen menjadi bagian dari keluarga besar penyelenggara teknis pilkada, kedepankan prinsip-prinsip pelayanan kepada peserta dan pemilih serta bisa menempatkan mereka secara adil dan setara .

    Ditambahkan, selain melantik KPPS, pihaknya Jumat (8/11) besuk, akan melakukan penandatanganan dengan kepala Satpol PP terkait petugas trantib yang akan bertugas di dalam dan luar TPS. Jumlah trantib nantinya ada 4.640 orang dengan rincian masing-masing TPS ada 4 petugas trantib.

    “Kami juga ada tanda tangan dengan kepala Satpol PP terkait hasil finalisasi data untuk pemenuhan petugas trantib dalam dan luar TPS”, imbuhnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Jumat (8/11). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU Jakpus petakan daerah banjir antisipasi TPS terendam hingga roboh

    KPU Jakpus petakan daerah banjir antisipasi TPS terendam hingga roboh

    KPU Jakarta Pusat sudah menyiapkan skema lain dengan menyiapkan TPS cadangan seperti memanfaatkan sekolah atau rumah ibadahJakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat (KPU Jakpus) memetakan daerah rawan banjir saat musim hujan untuk mengantisipasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terendam hingga roboh saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

    Berdasarkan hasil pemetaan sekaligus berkaca pada Pemilu Februari kemarin, TPS yang rawan terendam banjir hingga roboh akibat hujan disertai angin berada di TPS Kecamatan Johar Baru, Tanah Abang dan Kemayoran.

    “Ketika Pemilu juga mengalami hal yang sama karena Februari kemarin curah hujan tinggi, angin juga kencang sehingga merobohkan beberapa tenda TPS yang sudah terpasang,” ujar Efni.

    Efni menyebut kerawanan TPS dibagi menjadi beberapa kategori, yakni rawan bencana karena faktor alam seperti hujan dan angin, lalu rawan keamanan, dan ketiga rawan koordinasi atau kesalahan saat pencoblosan atau perhitungan suara.

    Baca juga: Meningkatkan partisipasi Gen Z di Pilkada Jakarta 2024

    Kerawanan tersebut terus diantisipasi KPU Jakarta Pusat meskipun jumlah TPS-nya lebih sedikit dibandingkan saat Pemilu.

    Terkait rawan karena faktor alam, KPU Jakarta Pusat sudah menyiapkan skema lain dengan menyiapkan TPS cadangan seperti memanfaatkan sekolah atau rumah ibadah.

    “Sudah kami siapkan skemanya melalui TPS (cadangan) di sekolah, bangunan ibadah, dan instansi lain yang bisa dipakai petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara),” ucap Efni.

    Selain itu, KPU Jakarta Pusat juga berkoordinasi dengan tiga pilar yang ada di Jakarta Pusat mulai dari unsur Polisi, TNI, dan Satpol PP untuk menjaga keamanan setiap TPS.

    Bimbingan teknis (bimtek) bagi KPPS juga dilakukan agar kejadian penyelenggaraan pemungutan suara ulang di TPS 043, Kelurahan Menteng pada Pemilu tidak terjadi lagi.

    “Koordinasi, komunikasi kita perkuat agar kalau memang ada hal-hal yang perlu, butuh keputusan atau langkah-langkah yang cepat bisa segera selesaikan,” kata Efni.

    KPU Kota Jakarta Pusat telah menetapkan DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan rincian 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki dan jumlah TPS sebanyak 1.542.

    Sedangkan KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bea Cukai dan Satpol PP Gresik Musnahkan 6,2 Juta Batang Rokok Ilegal

    Bea Cukai dan Satpol PP Gresik Musnahkan 6,2 Juta Batang Rokok Ilegal

    Gresik (beritajatim.com) – Sebanyak 6,2 juta batang rokok ilegal dan 2.801 liter etil alkohol (Minuman Mengandung Etil Alkohol atau MMEA) dimusnahkan dalam sebuah operasi gabungan antara Satpol PP dan Kantor Bea Cukai Gresik. Pemusnahan ini merupakan hasil operasi yang berlangsung sejak 2023 hingga Oktober 2024, mencakup wilayah Gresik dan Lamongan.

    Kepala Bea Cukai Gresik, Wahyudi Andrianto, mengungkapkan nilai barang ilegal yang dimusnahkan mencapai Rp 8 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 6 miliar akibat barang-barang tanpa cukai tersebut. “Operasi pasar terhadap rokok ilegal dan MMEA ini dilaksanakan untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal,” jelas Wahyudi, Kamis (7/11/2024).

    Wahyudi menambahkan bahwa selain pemusnahan di Gresik, operasi serupa juga dilakukan di berbagai daerah di Jawa Timur, berkolaborasi dengan Satpol PP.

    Kepala Dinas Satpol PP Gresik, AH. Sinaga, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi dan pemusnahan ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran barang ilegal di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pelaku peredaran rokok ilegal bisa dijatuhi sanksi pidana penjara hingga 5 tahun serta denda sepuluh kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.

    Sinaga juga mencatat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah rokok ilegal yang disita pada 2024, mencapai 6,2 juta batang, dibandingkan tahun 2023 yang hanya sekitar 1 juta batang. Kenaikan ini diduga dipengaruhi oleh peningkatan tarif cukai rokok resmi.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Gresik, M. Washil, menambahkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui cukai rokok. Pada tahun 2024, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Gresik mencapai Rp 26 miliar, yang dialokasikan 10 persen untuk sosialisasi, 40 persen untuk peningkatan kesehatan, dan sisanya untuk penindakan. “Tahun depan, DBHCHT kami akan meningkat menjadi Rp 34 miliar untuk mendukung sosialisasi dan bantuan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

    Melalui pemusnahan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi peredaran barang kena cukai ilegal dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membeli produk legal. [dny/but]

  • Meraup Cuan dari Surat Suara… Megapolitan 7 November 2024

    Meraup Cuan dari Surat Suara… Megapolitan 7 November 2024

    Meraup Cuan dari Surat Suara…
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Proses sortir dan lipat surat suara untuk
    Pilkada 2024
    Jawa Barat dan Kota Bekasi masih berlangsung.
    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menargetkan penyortiran dan pelipatan surat suara selesai dalam enam hari.
    Kegiatan ini dimanfaatkan warga untuk mendapatkan uang tambahan. Setidaknya ada 600 warga yang dilibatkan untuk menyortir dan melipat 3.752.478 surat suara.
    Ketua KPU Kota Bekasi Ali Syaifa mengatakan, setiap petugas diharuskan melipat 9.000 lembar surat suara. Setiap lembarnya, mereka mendapat upah sebesar Rp 200.
    Dengan demikian, setiap petugas sortir dan lipat akan mendapatkan upah Rp 1,8 juta.
    “Jadi kalau dikalikan Rp 200 perak, per orang dapat Rp 1.800.000. Artinya buat mereka yang membutuhkan bisa menambah penghasilan. Prinsipnya buat masyarakat yang butuh saja,” ujar Ali saat ditemui di gudang logistik di Kelurahan Kali Baru, Medan Satria, Rabu (6/11/2024).
    Besaran honor tersebut ditetapkan oleh KPU Jawa Barat, bukan KPU Kota Bekasi. Tujuannya tak lain agar honor yang diterima petugas sama dengan daerah lain.
    “Karena memang diatur ketentuannya oleh Jawa Barat biar sama dengan daerah lain,” jelas Ali.
    Cholifah (47), warga Kelurahan Jatiragga, Jatisampurna, mengaku senang menjadi petugas pelipatan surat suara.
    Ia mengaku tergiur honor yang dijanjikan KPU Kota Bekasi.
    Hanya tiga hari bekerja sambil duduk melipat surat suara, ia bisa mendapatkan uang sebesar Rp 1,8 juta.
    “Pendapatan Rp 1.800.000, lumayan cuma tiga hari dapat uang segitu,” kata Cholifah.
    Cholifah mengaku baru pertama kali menjadi petugas sortir lipat. Pada Pemilu 2024, ia tak bisa ikut serta lantaran fokus terhadap pekerjaannya sebagai surveyor non-politik.
    Ia menyebut tangannya kaku sehingga tak cukup cekatan melipat kertas suara.
    “Lumayan kaku, walaupun sudah dikasih pelatihan, namanya juga pertama kali,” kata dia.
    Cholifah akan menggunakan pendapatan tersebut untuk uang muka tambahan pembelian sepeda motor.
    “Bisa buat DP motor, buat mondar-mandir karena di lapangan butuh motor,” ucap dia.
    Cholifah juga mengungkapkan, pendapatan sebagai petugas lipat surat suara lebih besar dibanding honor yang diterimanya sebagai surveyor.
    Sebagai perbandingan, apabila ada proyek survei di lapangan, ia hanya mendapatkan Rp 2,7 juta dalam 10 hari bekerja.
    Jumlah tersebut berbeda jauh dengan pendapatannya sebagai petugas pelipatan suara. Hanya tiga hari, ia bisa mendapatkan Rp 1,8 juta.
    Karena itu, Cholifah menjadi petugas pelipatan surat suara hanya untuk mencari uang tambahan.
    Sebab, pekerjaannya sebagai surveyor yang dilakoninya sedang kosong pada pekan ini.
    “Mengisi waktu luang, karena baru ada pekerjaan (survei) lagi Senin depan,” tambah dia.
    Jumlah surat suara tersebut terbagi dua, yakni untuk Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Kota Bekasi, masing-masing sebanyak 1.876.239 surat suara.
    “Efektif bekerja kurang lebih enam hari selesai. Pilwalkot juga sama, 1.876.239 lembar surat suara,” kata Ali.
    Petugas sortir dan lipat terbagi menjadi dua kloter, yakni 300 warga di masing-masing kloter.
    Kloter pertama, mereka yang bertugas menyortir dan melipat surat suara Pilkada Jawa Barat. Pelaksanannya sudah berjalan sejak Rabu kemarin, hingga Jumat (8/11/2024).
    Sementara kloter kedua diperuntukkan bagi surat suara Pilkada Kota Bekasi. Pelaksaannya setelah penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Jawa Barat selesai.
    Ali menjelaskan, setelah penyortiran dan pelipatan selesai, petugas kemudian menyeting surat suara bersama komponen logistik lainnya ke dalam kotak suara.
    Tahapan ini ditargetkan selesai secepat mungkin agar kotak suara dapat didistribusikan ke 56 kelurahan di Kota Bekasi pada 23-26 November 2024.
    “Nanti efektif sejak tanggal 23-26 November, kami distribusi. 26 November sudah dipastikan kotak suara sudah ada di TPS, tanggal 27 dilaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara,” ungkap Ali.
    Ali juga menyampaikan bahwa gudang logistik KPU Kota Bekasi dijaga petugas 24 jam penuh.
    Penjagaan dilakukan oleh kepolisian, Satpol PP, termasuk tim pengamanan dari KPU Kota Bekasi.
    “(Pengamanan) 24 jam. Kalau dari sisi keamanan,
    insya Allah
    aman,” ujar dia.
    Di gudang ini, terdapat beberapa komponen logistik yang berkaitan dengan teknis pemungutan dan penghitungan suara, di antaranya alat tulis kantor (ATK), kotak suara, kertas surat suara, tinta, hingga alat pemberi pilihan.
    Untuk mengamankan logistik, KPU Kota Bekasi juga menyiagakan dua pompa air untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi banjir.
    Selain itu, KPU Kota Bekasi juga telah meminta kepada pihak pengelola gudang untuk membersihkan saluran air yang tersumbat.
    “Kemarin sempat ada air naik karena ada sumbatan, dan kami cek sudah dilakukan,” ungkap Ali.
    Di samping itu, Ali menambahkan, alat pemadam api ringan juga sudah disiagakan untuk mengantisipasi kebakaran di gudang logistik.
    Ia meminta semua orang yang memasuki area gudang logistik untuk tidak membawa barang-barang yang memicu terjadinya kebakaran.
    “Dilarang merokok. Mudah-mudahan aman,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI siapkan mobil pompa di area cekungan guna atasi genangan

    Pemprov DKI siapkan mobil pompa di area cekungan guna atasi genangan

    Kami melakukan hal-hal yang bisa langsung diambil tindakan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan mobil-mobil pompa di area jalan yang cekung seperti di Jalan Fatmawati dan Cipete Utara wilayah Jakarta Selatan guna mengatasi genangan air apabila terjadi hujan deras.

    “Dinas Sumber Daya Air (SDA) sudah menyiapkan mobil-mobil pompa dan beberapa aksi lain,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Rabu.

    Teguh mengatakan kondisi jalan yang cekung atau tidak rata menyebabkan aliran air tersendat dan menimbulkan genangan.

    “Penanganan kondisi seperti itu tentunya tak bisa seketika,” ucap dia.

    Namun, imbuh dia, Pemerintah Provinsi DKI terus melakukan koordinasi lebih lanjut dengan dinas atau instansi terkait untuk mengatasi masalah genangan di lokasi cekungan.

    “Untuk Fatmawati dan Lebak Bulus itu ada saluran yang tinggi dan rendah, aliran air tidak bisa lancar. Tapi penanganan tidak bisa seketika. Anggaran baru ada 2025. Tapi kalau ada kejadian kan tidak mungkin kami diamkan? Kami harus lakukan koordinasi lebih lanjut,” jelas Teguh.

    Adapun merujuk data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pada Selasa (5/11), Jalan Fatmawati Raya dan Cipete termasuk satu dari lima ruas jalan di Jakarta Selatan yang tergenang akibat hujan, dengan ketinggian mencapai 50 cm.

    Sementara itu, empat ruas jalan lain yang juga tergenang yakni Jalan Kemang Utara IX, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (ketinggian 30 cm), lalu Jalan Raya Ciledug, Cipulir (30 cm); Jalan Darmawangsa Raya, Pulo, Kebayoran Baru (60 cm); Jalan Haji Nawi, Gandaria Selatan, Cilandak (50 cm).

    Teguh mengatakan telah meminta dinas terkait antara lain Dinas SDA DKI, Dinas Lingkungan Hidup DKI, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta jajaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk mengambil tindakan.

    “Kami melakukan hal-hal yang bisa langsung diambil tindakan. Misalnya sekitar Tirtayasa itu ada genangan, itu ternyata ada penyempitan saluran. Juga ada terkait utilitas di saluran tersebut yang harus kami benahi. Makanya tadi malam kami turunkan ekskavator, pagi hari ini sudah bisa langsung dibongkar area tersebut yang ada penyempitan,” kata dia.

    Sementara itu, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.

    BPBD DKI juga mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

    Hal ini dilakukan agar genangan dapat surut dalam waktu cepat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • TPS Liar Limo Disegel Usai Belasan Tahun Beroperasi, Angin Segar bagi Warga Megapolitan 6 November 2024

    TPS Liar Limo Disegel Usai Belasan Tahun Beroperasi, Angin Segar bagi Warga Megapolitan 6 November 2024

    TPS Liar Limo Disegel Usai Belasan Tahun Beroperasi, Angin Segar bagi Warga
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Setelah lebih dari 10 tahun beroperasi secara ilegal, tempat penampungan sementara (TPS) sampah liar di Limo, Kota Depok, disegel pemerintah pusat, Senin (4/11/2024).
    Sehari usai penyegelan, ratusan penghuni yang sebelumnya menempati puluhan rumah di sekitar TPS kini sudah meninggalkan lokasi.
    Aktivitas pemilahan sampah oleh pemulung yang sempat dilihat
    Kompas.com
    pada Agustus 2024 juga kini tidak tampak sama sekali.
    Capain ini menjadi buah jerih payah seluruh
    stakeholder
    termasuk pemilik lahan yaitu PT Megapolitan, warga sekitar yang terdampak, hingga Pemerintah Kota Depok.
    Dayat, warga sekaligus penjaga lahan menuturkan, pemandangan ini menjadi yang pertama kalinya setelah belasan tahun TPS liar itu terus aktif.
    “Ini pertama kalinya bisa sampai kosong (setelah belasan tahun), sebelumnya kan ditutup sama Pemda, eh tiga hari kemudian gerak (beraktivitas) lagi,” kata Dayat di dekat lokasi, Selasa (5/11/2024).
    Angin segar semakin terasa ketika oknum pengelola TPS berinisial J ditahan oleh Gakkum KLHK pada Jumat (1/11/2024) malam.
    J merupakan penanggungjawab atau “penguasa” aktivitas TPS liar selama 2-3 tahun terakhir, yang membuat
    volume
    sampah masuk kian masif dan tak terkendali.
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Depok Abdul Rahman menyebutkan, J bisa dijerat pidana karena tindakannya telah menimbulkan dampak berat pada lingkungan, terutama polusi udara.
    “Jadi awal pertama kenapa ditangkap itu karena mereka melakukan pembakaran secara terbuka, ini kan melanggar UU Lingkungan Hidup,” ujar Abra.
    Penyegelan
    TPS liar Limo
    melalui proses panjang, termasuk upaya Pemkot bersama Satpol PP yang sudah berulang kali menjegal aktivitas ilegal TPS.
    Abra sempat menyebutkan, pihaknya terus bertindak penutupan hingga tujuh kali selama TPS liar tersebut beroperasi.
    “Kita sudah melakukan penindakan, ada tujuh kali kita pernah melakukan penutupan ya tetapi ada pelanggaran. Jadi ditutup, (lalu) ada pelanggaran,” ujar Abra.
    Namun, hal itu tak digubris dengan berbagai dalih. Warga TPS masih bebal dan kembali beraktivitas di sana.
    Kondisi itu serupa dengan protes warga sekitar yang tegas memasang portal jalan demi memutus akses mobil pengangkut sampah ke titik TPS pada akhir Agustus 2024.
    Namun, portal pun tidak mempan melawan kegigihan penghuni TPS untuk mematikan aktivitas ilegal di sana.
    Oleh sebab itu, DLHK Depok terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar adanya kolaborasi tingkat lanjut dalam menutup permanen TPS liar Limo.
    “Kemudian kita juga sudah lapor sehingga pemerintah pusat turun tangan melakukan upaya tambahan, upaya bantuan,” tutur Abra.
    Hal ini yang akhirnya menghasilkan Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq turun ke lokasi untuk menyegel TPS sampah liar di Limo, Depok, pada Senin (4/11/2024).
    Penyegelan dilakukan di lokasi bersama Dirjen Penegakan Hukum (Dirgakkum) LH Rasio Ridho Sani.
    “Tentu ini tidak hanya respons, kmi bersama tim Gakkum, saya sudah menginstruksikan untuk penanganan secara serius terhadap TPS di Cinere ini,” ujar Hanif.
    Setelah penyegelan, Abra berujar, masih ada langkah pemulihan yang perlu dilakukan DLHK bersama pemilik lahan.
    Pertama, usulan pengolahan sampah di TPS menggunakan Refuse Derived Fuel (RDF).
    Kedua, mengupayakan penanganan sampah yang diuruk dengan tanah atau
    cover soil.
    “Kita juga akan rencana akan panggil pihak-pihak yang mengeklaim tanah tersebut, kita juga sudah sampaikan upaya pemulihannya. Kami koordinasi terus dengan KLHK,” jelas Abra.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua DPC Partai Demokrat Buka Suara Soal Dugaan Perselingkuhan Chandra Kusuma

    Ketua DPC Partai Demokrat Buka Suara Soal Dugaan Perselingkuhan Chandra Kusuma

    JABAR EKSPRES – Heboh soal kabar anggota DPRD Kabupaten Bogor Candra Kusuma yang diduga selingkuh.

    Dugaan perselingkuhan wakil rakyat ini pertama kali diungkapkan oleh akun X @nutaainir sehingga ramai jadi perbincangan warganet.

    Ketua DPC Partai Demokrat, Dede Chandra Sasmita merespons pemberitaan viral yang melibatkan kadernya tersebut.

    Kata Dede Chandra, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor memahami betul ini adalah ranah privat, tetapi mengingat bahwa yang bersangkutan juga sedang mengemban amanah di ranah publik.

    “Maka pada porsi ranah publik inilah, DPC Demokrat kabupaten Bogor merespon info tersebut dan sudah akan bergerak cepat melakukan berbagai hal yang dipandang perlu,” ujarnya, Selasa (5/11).

    BACA JUGA: Soal Pemasangan APK Sembarangan, Satpol PP Kota Bandung: Sorot Kawasan Khusus

    Dede Chandra melanjutkan, pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan terkait kebenaran informasi yang ramai hangat dibicarakan.

    “Kami telah melakukan konfirmasi kepada saat di konfirmasi, yang bersangkutan sedang dalam perjalan ke Surabaya untuk menemui dan atau menyelesaikan urusan keluarganya,” ucapnya.

    “Yang bersangkutan berkomitmen untuk menyelesaikan urusan keluarganya tersebut sesegera mungkin. Dan akan segera melaporkan ke DPC setelah kepulangannya dari surabaya,” sambungnya.

    Pria yang kerap disapa Dechan itu menambahkan, DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor akan membentuk dewan etik dalam 3 hari kedepan.

    BACA JUGA: Tampung Aspirasi, Ilham Habibie Gelar Diskusi Dengan  Relawan di Sekretariat Bersama ASIH

    “Dewan Etik akan segera melakukan Pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menyampaikan klarifikasi, fakta dan realitas yang terjadi sebenarnya,” tuturnya.

    Kendati begitu, DPC Demokrat Kabupaten Bogor menyampaikan permohonan maap atas terjadinya ketidaknyamanan di ruang publik, dan berharap semua bijak terlebih dahulu dalam menyikapinya, termasuk tidak menjudge terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.

    “Bagi kami, selalu ada penjelasan atas suatu persoalan, karena Tabayyun menjadi dasar kami DPC untuk mengambil punishment,” pungkasnya.

  • Soal Pemasangan APK Sembarangan, Satpol PP Kota Bandung: Sorot Kawasan Khusus

    Soal Pemasangan APK Sembarangan, Satpol PP Kota Bandung: Sorot Kawasan Khusus

    JABAR EKSPRES – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung, membeberkan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) saat ini kerap terjadi di kawasan khusus. Yakni kawasan yang harus steril dari alat-alat kampanye.

    Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi menyebutkan, setidaknya ada dua kawasan khusus yang masih sering dilanggar para pemasang APK. Seperti yang tampak di sekitar Jalan Asia Afrika dan Supratman.

    “Misalnya kawasan Asia Afrika itu. Ada beberapa kita amankan, kita kembalikan lagi kepada pasangan calonnya, Sama KPU. Ada beberapa tempat. Kemudian juga ada di lingkungan militer,” sebut Rasdian saat ditemui Jabar Ekspres di ruang kerjanya, Senin (5/11).

    BACA JUGA: Masuk Kondisi Overload, Skema Pengiriman Sampah di Bantar Gebang akan Diadopsikan Kementrian LH ke Sarimukti

    “Kebanyakan di situ. Yang satu lagi itu, penempatan tidak sesuai. Kemudian mengganggu dari segi estetikanya, jadi kami agak geser (APK) seperti itu,” tambahnya.

    Dirinya menjelaskan, selain kawasan khusus, pihaknya pun menyoroti sejumlah ruang publik yang terancam estetik-nya akibat pemasangan APK secara sembarangan.

    “Seperti pemasangannya mengganggu estetika atau mengganggu ketertiban. Misalkan menghalangi trotoar itu, ada salah satu banner pasangan calon menghalangi trotoar. Orang kan gak bisa lewat tuh,” jelasnya.

    BACA JUGA: 17 Menit Langsung Dapat Saldo DANA Gratis 17 Dollar Cuma Main Game Seru Ini

    “Jadi pemasangan jangan menghalangi, intinya itulah pengguna jalan. Maksudnya juga di tempat yang lain ya. Lalu kalau pemasangan APK di pohon tidak boleh,” sambung Rasdian.

    Dia memastikan, jumlah pelanggaran APK menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, lebih rendah apabila dibandingkan Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu. Bahkan berdasarkan data Satpol PP Kota Bandung, pelanggaran yang dilakukan terbilang sedikit.

    “Dan ini mungkin tidak sebanyak yang seperti kemarin. Kalau kemarin pilih presiden, luar biasa ya banyaknya. Wah. Mudah-mudahan ini memang tidak sebanyak yang kemarin,” pungkasnya.

  • Musim Hujan, Warga Keluhkan Bau dari Tumpukan Sampah Depo Kotabaru Yogyakarta Yogyakarta 5 November 2024

    Musim Hujan, Warga Keluhkan Bau dari Tumpukan Sampah Depo Kotabaru Yogyakarta Yogyakarta 5 November 2024

    Musim Hujan, Warga Keluhkan Bau dari Tumpukan Sampah Depo Kotabaru Yogyakarta
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Memasuki musim hujan, depo
    sampah
    Kotabaru, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, dikeluhkan masyarakat sekitar lantaran bau dari tumpukan sampah yang semakin menyengat ketika hujan reda.
    Salah satu warga Yogyakarta yang bekerja di sekitar Depo Kotabaru, Dyan mengatakan saat musim hujan seperti saat ini bau busuk yang timbul semakin parah lantaran sampah dalam kondisi basah.
    Selain mengeluhkan soal bau, Dyan juga mengeluhkan sampah yang menutup hampir separuh jalan sehingga menyulitkan dirinya saat melintas menuju Jalan Ahmad Jazuli.
    “Khawatir kalau hujan bisa muncul air lindi, tikus, dan berbagai penyakit. Apalagi gunungan sampah tiap hari bertambah,” kata Dyan, Selasa (5/11/2024).
    Ia berharap tumpukan sampah dapat segera diangkut.
    “Karena di sekitar depo kan ada tempat ibadah, perkantoran, dan perguruan tinggi,” imbuhnya.

    Di sisi lain Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Ahmad Haryoko mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan pengangkutan sampah di depo Kotabaru.
    Dirinya memperkirakan tumpukan sampah di depo
    Sampah
    Kotabaru sebanyak 20 ton.
    “Salah satunya (penumpukan) disebabkan karena banyak masyarakat yang tidak mematuhi aturan jam sampah,” ucapnya.
    Dia menyebut masyarakat masih leluasa membuang sampah di depo Kotabaru lantaran belum ada penjagaan.
    Oleh karena itu, DLH Kota Yogyakarta akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menjaga depo.
    “Khususnya untuk penjagaan saat malam hari. Untuk saat ini segera kami jadwalkan (tumpukan sampah) untuk diangkut,” Pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Pengamen "Online" Dilarang Beroperasi di Yogyakarta… Yogyakarta 5 November 2024

    Alasan Pengamen "Online" Dilarang Beroperasi di Yogyakarta… Yogyakarta 5 November 2024

    Alasan Pengamen “Online” Dilarang Beroperasi di Yogyakarta…
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Satuan Polisi Pamong Praja (
    Satpol PP
    ) Kota
    Yogyakarta
    menegaskan alasan di balik peneguran dan razia terhadap
    pengamen online
    yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024.
    Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, menyampaikan bahwa dalam Perda tersebut dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk di trotoar, badan jalan, di atas kendaraan umum, dan di fasilitas umum lainnya.
    “Satu orang di Jalan Mangkubumi (terjaring razia), sudah kami berikan teguran lisan untuk mereka menghentikan aktivitasnya. Sudah kami tertibkan,” ujar Dodi saat dihubungi, Selasa (5/11/2024).


    Dodi menjelaskan bahwa para pengamen online ini bekerja secara perorangan, dengan area operasi yang tidak hanya terbatas di Titik Nol, tetapi juga di Jalan Mangkubumi, Kota Yogyakarta.
    Saat ditanya mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh oleh pengamen online, Dodi mengaku bahwa Satpol PP Kota Yogyakarta belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut.
    “Belum tahu sampai detail, yang jelas aktivitas kami hentikan karena mengganggu fungsi trotoar. Iya kami teguran, kalau diulangi lagi bisa sampai ke yustisi,” ucapnya.
    Dia juga menyampaikan bahwa fenomena ngamen
    online
    baru muncul di Kota Yogyakarta dalam 3 hingga 4 hari terakhir.
    Sebelumnya, pengamen online mulai marak, sehingga Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan patroli di platform TikTok.
    “Betul (memantau TikTok), kami juga memantau di media sosial lain,” kata Dodi, Senin (4/11/2024).
    Selain memantau media sosial, Satpol PP Kota Yogyakarta juga menerima laporan melalui kanal aduan di Pemkot Yogyakarta.
    “Semua informasi yang kiranya bertentangan dengan aturan kita tindak lanjuti,” jelasnya.
    Dodi menekankan bahwa tindakan terhadap para pengamen dilakukan karena mereka melanggar aturan penggunaan trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
    “Kita juga tahu ada aktivitas jualan oleh PKL di trotoar, itu pun dalam konteks yang sudah diizinkan oleh pihak yang berwenang memberikan izin,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.