Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • 25 warga yang langgar perda jalani sidang tipiring di Jakbar

    25 warga yang langgar perda jalani sidang tipiring di Jakbar

    Warga yang melanggar dikenakan denda antara Rp500 ribu sampai Rp3 jutaJakarta (ANTARA) – Sebanyak 25 warga yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Kantor Wali Kota Jakarta Barat pada Kamis.

    Kepala Seksi Operasional dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Jakarta Barat, Sukarlan menyebutkan bahwa sidang tipiring tersebut merupakan yang terakhir di ujung tahun 2024.

    Sidang ini merupakan hasil penindakan dalam kurun satu bulan ini. “Mereka yang disidang hasil penindakan selama satu bulan terakhir di delapan wilayah kecamatan di Jakarta Barat,” kata Sukarlan di Jakarta pada Kamis.

    Adapun sidang yustisi yang dipimpin Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Sutarno menghadirkan sebanyak 25 pelanggar dengan jenis pelanggaran antara lain perizinan bangunan, rumah kos dan tertib usaha.

    Sebanyak 25 pelanggar peraturan daerah (perda) tersebut meliputi 14 pelanggar tertib tempat dan usaha tertentu dan enam pelanggar tertib peran serta masyarakat. Selain itu satu pelanggar tertib sungai, saluran dan kolam serta satu pelanggar tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.

    Baca juga: Satpol PP edukasi masyarakat peduli tramtibum cegah kekerasan anak
    Baca juga: 18 warga disidang di Museum Keramik Tamansari dalam kasus tipiring

    Kemudian satu pelanggar tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai, satu pelanggar tertib kesehatan dan satu pelanggar tertib bangunan.

    “Warga yang melanggar dikenakan denda antara Rp500 ribu sampai Rp3 juta,” katanya.

    Sukarlan menjelaskan, total denda yang dikumpulkan dari sidang tipiring berjumlah Rp24 juta. Denda tersebut akan disetorkan ke Kas Daerah DKI Jakarta.

    Sukarlan berharap sidang yustisi terhadap pelanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tersebut bisa menimbulkan efek jera buat warga agar aktif mengurus perizinan dan mematuhi aturan daerah.

    “Kami memberikan imbauan supaya jangan sampai berulang kali untuk kena yustisi dan diimbau supaya mereka mengurus izin agar tidak ditemukan pelanggaran lagi,” katanya.
     

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kampanye Akbar, Polisi Rohul Siapkan Pengamanan Maksimal Massa Calon Bupati

    Kampanye Akbar, Polisi Rohul Siapkan Pengamanan Maksimal Massa Calon Bupati

    Liputan6.com, Pekanbaru – Tahapan kampanye pasangan calon kepala daerah pada pemilihan Pilkada Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) mulai memasuki puncaknya. Beberapa hari lagi akan dilaksanakan kampanye akbar oleh 5 pasangan calon yang maju sebagai kontestan.

    Salah satu lokasi kampanye akbar berada di Lapangan Syuhada Lapangan Syuhada, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu pada 17 November. Ribuan pendukung diprediksi memadati lapangan itu.

     

    Kapolres Rohul AKBP Budi Setiyono SIK bersama sejumlah anggota telah mengecek Lapangan Syuhada. Peninjauan juga dilakukan oleh Camat Ujung Batu Rio Pratama SSTP.

    “Tujuan kami ke sini memastikan kesiapan tempat dan menentukan cara pengamanan nanti,” kata Budi, Kamis siang, 14 November 2024.

    Di lokasi, Budi mengecek aspek-aspek teknis mulai dari lokasi panggung, penempatan personel pengamanan, penataan peserta kampanye serta jalur pulang calon kepala daerah dan pendukungnya.

    Budi menyatakan akan mengerahkan puluhan personel ke lokasi pada hari kampanye. Jumlah itu belum termasuk prajurit TNI, anggota Satpol PP hingga petugas keamanan kecamatan.

    “Semuanya dipersiapkan sesuai standar Pilkada 2024, pengamanan maksimal,” kata Budi.

    Kepada massa pendukung yang nantinya datang, Budi mengimbau selalu mematuhi aturan serta arahan petugas di lokasi. Jangan mudah terprovokasi oleh pihak tertentu sehingga kampanye berjalan lancar.

    “Begitu juga dengan tim kampanye dan calon itu sendiri, ajak masa pendukung tertib sehingga kampanye berjalan aman dan kondusif,” sebut Budi.

    Camat Ujung Batu Rio Pratama juga menghimbau hal serupa kepada peserta kampanye. Mereka diminta masuk ke lokasi kampanye secara tertib dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak tertentu.

    “Mari bersama-sama berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban agar Pilkada damai yang kita inginkan terwujud,” kata Rio.

     

  • Satpol PP edukasi masyarakat peduli tramtibum cegah kekerasan anak

    Satpol PP edukasi masyarakat peduli tramtibum cegah kekerasan anak

    Jakarta (ANTARA) – Satpol PP DKI mengedukasi masyarakat peduli tramtibum (MPT) terkait pencegahan kekerasan perempuan dan anak untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di Jakarta. 

     

    “Jadi masyarakat peduli tramtibum ini harus bisa betul-betul menjadi relawan atau pelopor yang bisa ikut mempengaruhi hal-hal baik di lingkungannya,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin di Jakarta, Kamis.

     

    Arifin mengatakan hal itu dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ruang Dirgantara, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan.

     

     

    Karena itu, diharapkan masyarakat peduli tramtibum ini bisa menegakkan peraturan daerah (perda) terkait ketentraman dan ketertiban umum dengan cara preventif dan edukatif.

     

    “Saya juga berpesan kepada MPT mengenai Pilkada yang tinggal 13 hari lagi. Saya titip untuk terus menjaga kesejukan, kedamaian, ketenangan dan kondusif baik saat kampanye hingga pasca pemilihan nanti,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa pilihan boleh berbeda namun kerukunan tetap harus dijaga.

     

    Pelaksana Harian (Plh) Kasatpol PP Jakarta Selatan, Rahmat Efendi Lubis menjelaskan, 110 peserta yang hadir merupakan MPT dari 10 kecamatan yang memiliki kepedulian terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya.

     

     

    Adapun narasumbernya  dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jakarta Selatan, Konselor UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta dan Tim Penanganan Konflik Sosial Jakarta Selatan.

     

    Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta menangani 855 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga pertengahan 2024.

     

    Dengan jumlah kasus terbanyak di Jakarta Timur yang mencapai 237 laporan.

     

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan fasilitas berupa saluran siaga (hotline) yang dapat dihubungi selama 24 jam di nomor 0813-1761-7622 atau dapat melalui nomor kontak terintegrasi Jakarta Siaga 112.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri Tito Sebut Honorer Makin Membeludak, Banyak dari Titipan Pejabat hingga Timses

    Mendagri Tito Sebut Honorer Makin Membeludak, Banyak dari Titipan Pejabat hingga Timses

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung banyaknya tenaga honorer bidang administrasi di pemerintahan yang berasal dari titipan pejabat atau tim sukses kepala daerah. 

    Tito menyebut jumlah tenaga honorer titipan itu semakin banyak, bahkan mencapai sekitar 2 juta orang.

    Hal tersebut diungkap oleh Tito ketika di tengah-tengah membicarakan kondisi masih banyaknya tenaga honorer Satpol PP hingga Pemadam Kebakaran (Damkar). Dia mengaku telah mengupayakan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) agar tenaga honorer Satpol PP dan Damkar bisa segera diangkat menjadi setingkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Karena PAN-RB menyampaikan bisa mem-PPPK-an itu yang punya skill, bukan yang tenaga administrasi. Kalau administrasi kan biasanya titipan, titipan pejabat atau tim sukses bupati [dan] wali kota, dijadikan tenaga honorer. Jumlahnya makin banyak, hampir 2 juta kalau enggak salah,” ujarnya pada acara Rakornas Trantibumlinmas Dalam Rangka Kesiapsiagaan dan Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak 2024, dikutip dari YouTube Kementerian Dalam Negeri, Rabu (13/11/2024). 

    Adapun tito menerangkan bahwa Satpol PP dan Damkar adalah tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan atau skill. Oleh sebab itu, dia tengah mengajukan agar mereka bisa diangkat menjadi PPPK sebagaimana tenaga skill lainnya seperti tenaga kesehatan (nakes) maupun guru. 

    Berdasarkan data Kemendagri, terdapat sekitar 1,45 juta personel sub urusan ketentraan dan ketertiban umum, bencana dan kebakaran yang saat ini tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

    Secara terperinci, total personel Satpol PP yakni 122.610 orang yang terdiri dari 30.651 ASN dan 91.959 non-ASN. Kemudian, jumlah personel Satlinmas terdiri atas 1,25 juta orang personel. 

    Selanjutnya, jumlah personel Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah mencapai 18.028 orang ASN (PNS dan PPPK) serta 32.388 non-ASN. 

    Lalu, jumlah personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yakni 29.831 orang meliputi 11.910 ASN dan 17.921 non-PNS.

  • Satpol PP DKI: Posko pusat kendali tingkat kota terbentuk tahun depan

    Satpol PP DKI: Posko pusat kendali tingkat kota terbentuk tahun depan

    Insyaallah di tahun depan bisa terbentuk command center di tingkat kota

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta mengemukakan posko ruang pusat kendali (command center) yang terkoneksi dengan kamera pengawas (CCTV) dapat terbentuk di tingkat kota pada tahun depan.

    “Ke depan, command center akan didistribusikan, tidak hanya di provinsi saja, kota-kota juga punya sehingga pemantauan lebih fokus lagi. Insyaallah di tahun depan bisa terbentuk command center di tingkat kota,” ujar Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Moh Rizki Adhari Jusal di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan adanya posko di tingkat kota ini diharapkan dapat membantu pengawasan ketertiban umum di wilayah setempat.

    “Kalau di provinsi cukup luas, kalau di kota-kota misalnya Jakarta Pusat mengawasi titik yang ada di wilayahnya, begitu juga di Jakarta Utara, Barat, Selatan, Timur,” kata dia.

    Tak hanya terkait pengawasan ketertiban umum, posko ruang pusat kendali di wilayah juga dapat dimanfaatkan guna mendeteksi masalah kebencanaan.

    “Nanti kalau sudah ditaruh di tingkat kota, yang menggunakan itu wali kota, memanfaatkan command center yang ada untuk memberikan arahan-arahan pada perangkat di bawahnya,” kata dia.

    Rizki menambahkan posko ruang kendali merupakan salah satu upaya pengawasan yang dilakukan Satpol PP DKI guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di Jakarta. Selain memanfaatkan CCTV yang ada, sambung dia, timnya juga tetap melakukan patroli konvensional.

    Sebelumnya, pada Oktober lalu, Kepala Satpol PP DKI Arifin mengatakan posko ruang pusat kendali berkaitan dengan transformasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum melalui digitalisasi di DKI Jakarta.

    Saat ini, sudah tersedia command center Satpol PP Jakarta Selatan yang mengendalikan 80 kamera dengan jumlah fokus lokasi potensial gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 20 hingga 40 titik.

    Melalui pemantauan secara seketika (real-time), seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan Tim Respons Cepat Satpol PP akan mendapatkan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan dengan cepat serta akurat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemprov DKI kenalkan nilai perizinan sejak dini dengan cara mendongeng

    Pemprov DKI kenalkan nilai perizinan sejak dini dengan cara mendongeng

    Kami percaya dengan memperkenalkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam kata ‘izin’ kepada anak usia dini, maka akan menjadi investasi berharga dalam membentuk karakter positif generasi penerus bangsaJakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkenalkan nilai-nilai perizinan kepada anak sejak dini dengan cara mendongeng karena diyakini cara tersebut lebih efektif untuk menyampaikan pesan.

    “Kami percaya dengan memperkenalkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam kata ‘izin’ kepada anak usia dini, maka akan menjadi investasi berharga dalam membentuk karakter positif generasi penerus bangsa,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Baca juga: Satpol PP ingatkan warga untuk daftarkan kegiatan di HBKB

    Oleh karena itulah, DPMPTSP DKI bersinergi dengan  Kampung Dongeng Indonesia menyelenggarakan lomba mendongeng bertema “Sebuah Pesan Cerita, Urus Izin Sendiri Itu Mudah”.

    Benni mengatakan ini menjadi salah satu bukti nyata pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui pendekatan komunikasi yang strategis guna membangun reputasi dan citra positif pemerintah.

    Tercatat, total 88 karya dongeng dari 43 kabupaten/ kota, 15 Provinsi di Indonesia.

    Baca juga: Pemprov DKI tanamkan nilai penting izin pada anak lewat mendongeng

    Menurut Benni, kegiatan ini dapat menjadi tempat untuk bertukar wawasan, memupuk inspirasi, serta membuka peluang kolaborasi dan inovasi yang lebih luas dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Indonesia, khususnya di Jakarta.

    Sementara itu, Ketua Subkelompok Penyuluhan DPMPTSP DKI Jakarta sekaligus Juri, Rinaldi berpendapat dengan kemampuan untuk menarik perhatian, menyederhanakan informasi, dan membangun koneksi emosional, dongeng dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan komunikasinya.

    “Meski terdengar sederhana, dongeng sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa dalam menyampaikan pesan, dongeng mengandung nilai-nilai moral, memudahkan pendengar untuk memahami pesan yang disampaikan dan juga bisa menciptakan rasa keterikatan yang kuat,” jelas dia.

    Baca juga: Bawaslu Jakbar terima 50 laporan pencatutan nama tanpa izin

    Rinaldi menilai, dongeng adalah salah satu cara terbaik dalam menyampaikan kebijakan publik. Menurut dia, kompleksitas kebijakan publik sering kali membuat masyarakat kesulitan untuk memahaminya. Dia berpendapat dongeng dapat merangkum ide-ide rumit menjadi sebuah cerita sederhana yang mudah dicerna dan dipahami masyarakat.

    “Kebijakan publik yang kompleks sekalipun, bisa jadi lebih mudah dipahami masyarakat jika disampaikan dengan cara yang kreatif dan menarik melalui dongeng,” kata duta Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) itu.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Larangan Truk Tanah Melintas di Tangerang Diperpanjang hingga 14 November Megapolitan 12 November 2024

    Larangan Truk Tanah Melintas di Tangerang Diperpanjang hingga 14 November Megapolitan 12 November 2024

    Larangan Truk Tanah Melintas di Tangerang Diperpanjang hingga 14 November
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Polisi memperpanjang larangan truk pengangkut tanah untuk melintas di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang hingga Kamis (14/11/2024).
    Awalnya, larangan truk tanah melintas di wilayah itu diterapkan mulai Sabtu (9/11/2024) hingga Senin (11/11/2024).
    “Perpanjangan ini kami putuskan untuk menjaga kondusivitas Kamtibmas, terlebih mendekati Pilkada 2024,” ujar Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho melalui keterangannya, Selasa (12/11/2024).
    Selain itu, pihaknya juga mendirikan delapan titik pos pantau usai kerusuhan yang dipicu kecelakaan lalu lintas melibatkan truk tanah di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Kamis (7/11/2024).
    Pos pantau itu didirikan di Rawa Bokor, Kecamatan Benda; Kebon Nanas, Kecamatan Tangerang; Buaran Indah, Kecamatan Cipondoh; Suryadharma Kecamatan Neglasari; Telesonic dan Palem Semi, Kecamatan Jatiuwung; Cadas, Kecamatan Sepatan dan Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga.
    Tujuannya untuk mengawasi aturan terkait jam operasional truk tanah sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang Nomor 12 Tahun 2022, yang menyebut jam operasional truk pasir dan tambang bermuatan, atau tidak golongan III, IV, dan V, diberlakukan mulai pukul 22.00 WIB sampai 05.00 WIB.
    “Setiap pos pantau tersebut di pimpin Perwira Pengendali, melibatkan personel Polres Metro Tangerang Kota ditambah Anggota TNI, petugas Dishub dan Satpol PP. Semua bekerja selama 24 jam dan dibagi dalam 2 shift,” kata dia.
    Diketahui, pos ini sudah didirikan sejak Sabtu (9/11/2024) dan telah menindak sebanyak 13 truk dengan sanksi tilang dan sembilan truk diputar balikan.
    “Hingga kini, sebanyak 13 truk telah kita tindak tegas dengan sanksi tilang dan truknya diamankan ke Mapolres Metro Tangerang Kota,” jelas dia.
    Dia berharap tidak ada lagi sopir truk tanah yang melanggar aturan jam operasional itu.
    Selain itu, pihaknya juga akan berupaya menghalau dengan memutar balik truk apabila melanggar aturan yang telah disepakati. Bahkan, akan menilang sopir tersebut.
    “Semoga cara ini efektif untuk menekan rawannya angka kecelakaan yang diakibatkan oleh aktivitas jam operasional truk-truk tanah yang dilanggar,” ucap dia.
    “Seluruh pihak agar dapat mematuhi Perbup dan Perwal yang telah dibuat dan Kami juga akan mengawasi agar dapat menekan angka kecelakaan yang ditimbulkan,” tambah dia.
    Sebelumnya, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy mengatakan, truk dilarang melintas di Jalan Raya Salembaran, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, selama tiga hari ke depan.
    Keputusan ini diambil setelah adanya pertemuan antara tokoh masyarakat dengan pemerintah setempat setelah kaki bocah berinisial ANP (9) terlindas truk tanah di Teluknaga, Kamis (7/11/2024).
    “Sudah disepakati keinginan warga. Tiga hari ke depan, kita masa berkabung, tidak ada truk yang melintas (di Jalan Raya Salembaran Teluknaga) sampai dengan tiga hari ke depan,” kata Djati dalam rekaman suara yang diterima, Jumat (8/11/2024).
    Pelarangan truk melintas di wilayah Teluknaga ini juga sebagai bentuk empati terhadap peristiwa kecelakaan yang membuat kaki ANP remuk.
    “(Lalu) langkah ke depan adalah melakukan penertiban jam operasional truk yang melintas di sini,” ujar Djati.
    Berdasarkan hasil tes urine, sopir truk berinisial DWA (21) ternyata positif sabu-sabu. Polisi juga telah menetapkan sopir sebagai tersangka.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HKN 2024, Hery Antasari Atensi Program Kesehatan di Kota Bogor

    HKN 2024, Hery Antasari Atensi Program Kesehatan di Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2024 ke-60, Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, mengingatkan dan mengajak para insan kesehatan serta masyarakat Kota Bogor untuk mengantisipasi dampak perubahan cuaca dan musim penghujan.

    Saat ini, hampir seluruh wilayah dilanda curah hujan dengan intensitas cukup tinggi disertai angin kencang, sehingga berpotensi menimbulkan bencana sekaligus menjadi ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai.

    Hery menegaskan, ada banyak hal yang perlu diperhatikan memasuki musim penghujan saat ini.

    “Saat ini kita memasuki musim penghujan, tentu banyak sekali perhatian yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat dan juga kesehatan diri kita,” ujarnya saat memimpin apel di Plaza Balai Kota Bogor pada Selasa, 12 November 2024.

    BACA JUGA:Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    “Mari kita jaga kesehatan, mari kita waspada, dan mari kita laksanakan program-program yang berkaitan dengan kesehatan di Kota Bogor,” imbuh Hery.

    Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan antisipasi dan mitigasi risiko terkait kondisi cuaca saat ini.

    Retno menekankan, bahwa sinergi dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung program kesehatan, sesuai tema HKN tahun 2024 yaitu ‘Gerak Bersama, Sehat Bersama.’

    Selain meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan, Retno menambahkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bogor akan meningkatkan pelaksanaan skrining atau deteksi dini penyakit, yang menjadi program prioritas Kota Bogor.

    BACA JUGA:Fasilitas Publik di Cimahi Alami Kerusakan Akibat Hujan dan Angin Kencang, Ini Kata BPBD

    “Kota Bogor sedang menggalakkan deteksi dini dan skrining pada semua usia, terutama usia produktif, melalui inovasi yang hanya dimiliki Kota Bogor yaitu Pamong Walagri khusus bagi ASN Kota Bogor, serta Paguyuban Salapan yang menyasar sembilan kelompok sasaran bagi semua usia produktif,” terang Retno.

    Sementara itu, untuk pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, Kota Bogor menjalankan program unggulan, yaitu Aksi Geulis, yang telah diapresiasi di tingkat provinsi, nasional, hingga internasional.

  • Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    Satpol PP Kota Bandung Lakukan Penertiban Bangunan Liar dan PKL di Cibiru

    JABAR EKSPRES – Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Bandung, bersama Forkopimcam dan aparat kewilayahan melakukan penertiban bangunan liar dan Pedagang Kaki Lima (PKL), pada Selasa (12/11) di kawasan Cibiru dan Panyileukan, Kota Bandung.

    Dalam operasi tersebut, lebih dari 300 personel terlibat, terdiri dari anggota Satpol PP, Polsek, Koramil, serta aparat kelurahan.

    Titik penertiban dimulai dari Bunderan Cibiru. Danki 1 Satpol PP Kota Bandung, Pardiman Hendri, menyampaikan, banyak pelanggaran yang ditemukan.

    BACA JUGA: Fasilitas Publik di Cimahi Alami Kerusakan Akibat Hujan dan Angin Kencang, Ini Kata BPBD

    Diantaranya bangunan liar (bangli) yang berdiri di atas trotoar, saluran air, serta PKL yang mengganggu kenyamanan lalu lintas. Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah area di depan Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung, yang selama ini ramai dengan PKL roda.

    “Pelanggaran yang kami temukan antara lain bangunan liar di atas trotoar, saluran air, dan PKL yang mengganggu fasilitas umum,” ujar Pardiman kepada Jabar Ekspres, di sela-sela penertiban.

    Menurut Pardiman, proses penertiban berjalan lancar dan aman, serta didukung oleh koordinasi yang baik antara pihak terkait.

    BACA JUGA: Catatan Pengamat Politik Unpad untuk Debat Pilkada Jabar

    Selain penertiban bangunan liar dan PKL, Satpol PP juga menindak alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan, mengingat saat ini masih dalam masa kampanye Pemilu.

    Penertiban dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku. Sebelumnya, Satpol PP telah mengeluarkan Surat Peringatan pertama yang berlaku selama tiga hari.

    Jika dalam waktu tersebut pelanggaran tidak juga diperbaiki, maka langkah penertiban akan diambil.

    BACA JUGA: Lewat Debat Terbuka, Acep-Gita Ingin Hapus KKN di Jabar

    “Kami juga menghimbau kepada warga Kota Bandung, terutama yang berada di Cibiru dan Panyileukan, untuk tidak membangun kembali atau melanggar aturan setelah kami tertibkan. Kami akan terus memantau,” pungkasnya.

  • Suswono: Kerukunan umat penting untuk memperkokoh pondasi Jakarta

    Suswono: Kerukunan umat penting untuk memperkokoh pondasi Jakarta

    Keberadaan gereja-gereja ini mencerminkan bagaimana masyarakat Batak tidak hanya beradaptasi, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai leluhur di tengah dinamika kota besarJakarta (ANTARA) –

    Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut satu, Suswono menekankan pentingnya kerukunan umat beragama untuk memperkokoh  pondasi Jakarta yang penduduknya terdiri atas multietnis dan multiagama.

     

    “Kerukunan antarumat beragama adalah cerminan persatuan yang perlu dijaga. Jakarta sebagai miniatur Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa toleransi dan kedamaian dapat diwujudkan di tengah keberagaman,” kata Suswono saat menghadiri Pesta Gotilon Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Cakung, Jakarta Timur seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu.

    Baca juga: Ratusan personel Satpol PP Jaksel siap amankan Pilkada DKI

    Menurut dia  etnis Batak telah menjadi bagian integral dari kehidupan perkotaan Jakarta, menghadirkan keragaman budaya yang dinamis di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan.

     

    “Etnis Batak tidak hanya membawa kekayaan budaya, tetapi juga menghidupkan semangat perantauan yang kuat, menjadikan mereka elemen penting dalam membangun karakter kota,” ucap Suswono.

     

     

    Suswono juga menyoroti keberadaan 81 Gereja HKBP di Jakarta, yang menurutnya merupakan simbol kokohnya identitas dan nilai budaya Batak.

     

    “Keberadaan gereja-gereja ini mencerminkan bagaimana masyarakat Batak tidak hanya beradaptasi, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai leluhur di tengah dinamika kota besar, ” katanya.

     

    Selain itu untuk memperkuat komitmen kerukunan umat beragama, Suswono berencana mempererat komunikasi antarumat beragama, termasuk dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

     

    Suswono menekankan bahwa komunikasi yang terbuka dan dialog rutin adalah kunci dalam membangun keharmonisan.

     

     

    Dengan komitmen untuk mendukung kerukunan umat beragama, Suswono optimis bahwa Jakarta dapat terus berkembang sebagai kota yang inklusif dan toleran, mencerminkan semangat persatuan Indonesia.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024