Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Relawan tertibkan APK di masa tenang

    Relawan tertibkan APK di masa tenang

    Penertiban alat peraga kampanye (ANTARA/Ali Khumaini)

    Relawan tertibkan APK di masa tenang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 November 2024 – 10:06 WIB

    Elshinta.com – Relawan turut menertibkan alat peraga kampanye di berbagai lokasi di Kabupaten Karawang, Minggu, karena saat ini memasuki masa tenang pada 24-26 November 2024, menjelang pemungutan suara Pilkada yang dijadwalkan serentak pada 27 November 2024

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang Dian Fahrud Jaman, di Karawang, Minggu, mengerahkan relawan dan pendukung pasangan calon menertibkan APK bersama petugas. 

    “Jangan hanya menunggu diturunkan oleh petugas,” katanya.

    Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang Ade Permana menyebutkan, memasuki masa tenang, terdapat puluhan ribu APK berbagai jenis yang dicopot Satpol PP Karawang.

    Menurut dia, terdapat aturan selama masa kampanye yang wajib dipatuhi peserta Pilkada dan pendukungnya. Selama masa tenang, tidak boleh ada aktivitas kampanye.

    Sumber : Antara

  • Meski Tidak Masif, DLH Cimahi Masih Temukan APK yang Dipaku di Pohon Saat Penertiban

    Meski Tidak Masif, DLH Cimahi Masih Temukan APK yang Dipaku di Pohon Saat Penertiban

    JABAR EKSPRES – Masuki masa tenang Pilkada 2024, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi bersama Satpol PP, KPU, dan Bawaslu melaksanakan penertiban alat peraga kampanye (APK) Sabtu dan Minggu 23-24 November 2024, terutama yang dipaku di pohon.

    “Masih ada temuan beberapa APK yang dipaku, namun sudah mulai ada yang diikat menggunakan tali,” ujar Kabid Tata Lingkungan DLH Cimahi, Agus Irwan Kustiawan, saat dihubungi via telepon, Senin (25/11/2024).

    Agus menegaskan, meskipun pemasangan APK dengan paku masih terjadi, jumlahnya jauh berkurang dibandingkan dengan Pemilu Legislatif sebelumnya.

    BACA JUGA: Banjir di Dayeuhkolot, Bupati Bandung Desak Pembangunan Polder Dipercepat

    “Kesadaran masyarakat sudah meningkat, sekarang lebih banyak yang mengikat dengan tali,” katanya.

    Agus juga menjelaskan, DLH diminta berpartisipasi dengan menurunkan tim khusus yang menggunakan kendaraan crane untuk mencopot APK di lokasi tinggi, seperti di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Tagog.

    “Di JPO itu tidak mungkin pakai tangga, jadi harus dengan crane,” jelasnya.

    BACA JUGA: Denny Cagur Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI

    Meski demikian, Agus mengatakan pihaknya belum menghitung kerusakan pohon akibat pemasangan APK yang dipaku karena keterbatasan personel, terutama saat bersamaan dengan penanganan bencana hujan angin.

    “Kami lebih fokus dulu ke penanganan bencana kemarin, tetapi setelah selesai, kami akan kembali melakukan aksi pencabutan paku di pohon seperti kegiatan sebelumnya,” ungkapnya.

    DLH Cimahi rutin melakukan pemeliharaan pohon, termasuk pemangkasan dahan yang rawan patah berdasarkan laporan masyarakat. Bila pohon terindikasi mati, DLH akan melakukan penebangan sebagai opsi terakhir.

    BACA JUGA: Innalillahi, Ini Sosok Yana D Putra Calon Wakil Bupati Ciamis yang Meninggal Dunia di Usia Muda Akibat Serangan Jantung

    “Jika masih bisa diselamatkan, kami akan menyelamatkan pohon itu,” jelas Agus.

    Agus juga mengungkapkan, pengelolaan sampah APK yang ditertibkan menjadi tanggung jawab Satpol PP. Sampah tersebut dikumpulkan di kantor Satpol PP di Pemkot Cimahi sebelum dibuang.

    “Kemarin rencananya sampah APK akan dikumpulkan dekat kantor Satpol PP,” tandasnya. (Mong)

  • Satpol PP Jakpus tingkatkan kesadaran siswa soal ketertiban umum

    Satpol PP Jakpus tingkatkan kesadaran siswa soal ketertiban umum

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat meningkatkan kesadaran siswa terkait ketertiban umum sebagai salah satu upaya untuk menjaga keamanan di Jakarta.

    “Kegiatan ‘goes to school’ di SMK Negeri 44 ini kami mengedukasi siswa tentang tugas dan fungsi jajaran mulai dari tingkat provinsi hingga Kelurahan terkait ketertiban umum,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Pusat, Tumbur Parluhutan Purba.

    Hal itu dia sampaikan di SMK Negeri 44 di Jalan Harapan Jaya 9, RT 08/04 Kelurahan Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin.

    Purba menyebutkan, di SMK Negeri 44 di Jalan Harapan Jaya 9 selain menyosialisasikan tugas dan kewenangan Satpol PP serta edukasi siswa tentang ketertiban umum. Kegiatan ini juga dilaksanakan di SMKN 19 Tanah Abang.

    “Menjadi spesial karena hari ini bertepatan dengan hari guru. Pada kesempatan ini kami juga ucapkan selamat hari guru dan terima kasih atas dedikasi mendidik generasi penerus bangsa,” ujar Purba.

    Purba menjelaskan, kegiatan “goes to school” ini memberikan pemahaman bahwa Satpol PP tidak hanya berperan sebagai penegak peraturan daerah, tetapi juga melindungi warga. Selain itu juga disosialisasikan materi terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum.

    Purba berharap, edukasi tentang perda tersebut bisa membangun kesadaran dan pemahaman siswa untuk berperan serta menjaga ketertiban umum di lingkungannya.

    “Siswa terlibat menjaga ketertiban umum ini bisa dimulai dari lingkungan sekolahnya dan tempat tinggal sebagai kelanjutan,” katanya.

    Kepala SMK Negeri 44 Tri Windarti mengaku senang sekolahnya dikunjungi kegiatan Satpol PP goes to school. Kegiatan diikuti sebanyak 100 siswa dari kelas 10 dan 11 SMK Negeri 44.

    “Siswa kami juga sangat antusias dalam kegiatan sesi tanya jawab. Semoga kegiatan ini bisa meningkatkan pemahaman siswa tentang ketertiban umum,” kata Tri.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKI bersinergi dengan TNI dan Polri untuk amankan Pilkada

    DKI bersinergi dengan TNI dan Polri untuk amankan Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengingatkan pentingnya penguatan sinergi bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengamankan Pilkada 2024.

    “Saya ingin menekankan hal penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama untuk penguatan sinergi antara jajaran TNI/Polri dan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong pengawasan dan transparansi yang adil,” katanya.

    Hal itu disampaikan Teguh saat memimpin apel gabungan bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay di Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin.

    Selain pengamanan fisik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Forkominda juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan agar yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa berjalan tertib.

    Tak hanya itu, dalam apel yang dihadiri 6.259 personel gabungan tersebut, Teguh juga menyampaikan harapannya agar masyarakat dapat berperan aktif. Partisipasi aktif masyarakat merupakan penentu keberhasilan pemilu.

    Tingkat partisipasi masyarakat turut menentukan suasana pilkada yang tertib dan kondusif. Pihaknya juga mengerahkan 3.838 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    Dia mengajak seluruh pihak untuk terus mendorong partisipasi masyarakat, terutama kepada warga Jakarta agar menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana.

    “Karena hal tersebut dapat menciptakan suasana yang damai demi kelancaran pilkada serentak untuk menghasilkan pemimpin Jakarta yang amanah bagi warga Jakarta,” kata Teguh.

    Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto menyatakan telah menginstruksikan kepada seluruh personel Polri untuk terus memonitor dan mengantisipasi kondisi di lapangan serta tidak meremehkan situasi apapun meski terkesan landai.

    “Di lapangan kita harus tetap (bertugas) dengan penuh rasa tanggung jawab. Jagalah sifat humanis dan profesional guna menciptakan keselamatan masyarakat maupun personel yang bertugas,” katanya.

    Dia juga mendorong masyarakat agar berpartisipasi penuh mendukung Pilkada 2024 agar mereka terhindar dari polarisasi. “Sehingga proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS dapat berjalan dengan aman dan terkendali,” katanya.

    Sedangkan Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay mengatakan tujuan apel ini untuk menegaskan kembali komitmen, tugas dan tanggung jawab serta kesiapsiagaan prajurit TNI/Polri bersama Pemprov DKI Jakarta dalam mengamankan wilayah Jakarta selama penyelenggaraan Pilkada berlangsung.

    “Nanti kehadiran kita (TNI) sangat diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, baik menjelang maupun saat pemilu,” katanya.

    Kodam Jaya akan menetralisir situasi permasalahan yang terjadi sekecil apapun di wilayah DKI Jakarta. “Jagalah sikap humanis pada saat bertugas dengan para tokoh masyarakat,” kata Rafael.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jelang Pencoblosan, Bawaslu Cimahi Perketat Pengawasan di Masa Tenang

    Jelang Pencoblosan, Bawaslu Cimahi Perketat Pengawasan di Masa Tenang

     JABAR EKSPRES – Memasuki masa tenang jelang Pemilu Serentak 2024, Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif, mengingatkan pentingnya persiapan teknis dan pengawasan untuk menjaga kelancaran proses pemilu, khususnya di tengah potensi musim hujan.

    “Memasuki musim hujan, para petugas TPS harus memastikan lokasi TPS-nya aman dari potensi banjir untuk mengantisipasi kerusakan logistik,” ujar Fathir saat dikonfirmasi, Senin (25/11/24).

    Selain itu, Fathir menyoroti masih banyaknya alat peraga kampanye (APK) yang belum ditertibkan di beberapa titik. Ia menekankan bahwa penertiban tersebut adalah tanggung jawab KPU dan Satpol PP sesuai dengan Peraturan KPU.

    BACA JUGA: Modus Baru Judi Daring Sasar Komunitas Motor

    “Masa tenang dimulai hari ini hingga H-1, dan saya berharap pihak KPU serta Satpol PP dapat segera menertibkan APK yang masih terpasang karena itu adalah tugas pokok mereka menurut peraturan PKPU,” jelasnya.

    Bawaslu Cimahi memfokuskan kesiapan 823 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk mengawal tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Para PTPS diinstruksikan untuk memastikan tidak ada APK atau praktik politik uang di sekitar 200 meter dari TPS.

    “Tugas tim PTPS bukan hanya mengawasi, tetapi juga memastikan sekitar 200 meter dari TPS tidak ada lagi alat peraga kampanye (APK) dan praktik politik uang,” tegas Fathir.

    BACA JUGA: Berapa Gaji KPPS Pilkada 2024? Ini Daftar Lengkap Gaji PPK, PPS, dan Santunan Kecelakaan

    Ia juga menambahkan bahwa Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) telah melakukan pengawasan sejak jauh hari, mencakup kegiatan kampanye hingga distribusi logistik pemilu.

    “Dari sebelum masa tenang, teman-teman Panwascam sudah melakukan pengawasan, mulai dari kegiatan kampanye hingga pendistribusian logistik dari TPS ke kelurahan,” pungkasnya. (Mong)

  • Petugas gabungan turunkan puluhan alat peraga di Kepulauan Seribu

    Petugas gabungan turunkan puluhan alat peraga di Kepulauan Seribu

    Padang (ANTARA) –

    Petugas Gabungan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara menurunkan 98 alat peraga kampanye (APK) Pilkada DKI Jakarta 2024 yang ada di di Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan pada Minggu (24/11) malam.

    “Kegiatan penurunan APK dimulai tepat pukul 00.00 WIB, sebagai penanda dimulainya masa tenang dan total 98 APK, dari tiga pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diturunkan dan dibersihkan,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kepulauan Seribu Utara, Edi Syahrudi di Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan selama masa tenang yang berlangsung mulai 24 November hingga hari pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 27 November 2024 segala bentuk kampanye dilarang termasuk adanya alat peraga ini.

    “Segala bentuk kampanye dilarang, apapun itu, bukan hanya pemasangan alat peraga kampanye, tetapi juga aktivitas kampanye baik di lapangan maupun di media sosial,” katanya.

    Dia berharap penertiban alat peraga ini dapat selesai tepat waktu selama masa tenang yang telah ditentukan.

    Ia mengatakan jalanan di pulau penduduk sudah bersih dari segala bentuk alat peraga di Pemilu 2024.

    “Kami juga berharap bantuan dari tim sukses atau dari pihak partai bisa membantu menurunkan alat peraga kampanye selama masa tenang kampanye,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU Jatim targetkan alat peraga kampanye dibersihkan dalam sehari

    KPU Jatim targetkan alat peraga kampanye dibersihkan dalam sehari

    Petugas gabungan membersihkan alat peraga kampanye yang dikoordinasi oleh KPU Jatim di Surabaya, Minggu dini hari (24/11/2024). (ANTARA/Hanif Nashrullah)

    KPU Jatim targetkan alat peraga kampanye dibersihkan dalam sehari
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 08:38 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim) menargetkan alat peraga kampanye agar dibersihkan dalam sehari di masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung 24 – 26 November 2024.

    Komisioner KPU Jatim Nur Salam menjelaskan masa tenang diberlakukan agar para pemilih dapat menentukan pilihannya secara bijak, selain juga untuk menjaga suasana aman, damai dan kondusif, jelang hari pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024.

    “Maka kami menargetkan seluruh alat peraga kampanye yang selama sebulan terakhir dipasang di ruang publik oleh masing-masing tim pemenangan calon maupun kelompok relawannya agar dibersihkan sendiri dalam sehari pada 24 November,” katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu dini hari.

    Namun, Nur Salam menandaskan, sebagai penyelenggara Pilkada, KPU Jatim berkewajiban untuk mengkoordinasi pembersihan.

    Maka sejak pukul 00:00 WIB yang menandakan telah masuk tanggal 24 November, KPU Jatim bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan pemangku kepentingan terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah provinsi setempat langsung bergerak melakukan pembersihan alat peraga kampanye dari ruang publik.

    Tampak pembersihan alat peraga kampanye yang dikoordinasi KPU Jatim di wilayah Kota Surabaya juga diikuti oleh sejumlah perwakilan tim pemenangan masing-masing pasangan calon.

    Komisioner KPU Nur Salam memastikan pembersihan alat peraga kampanye bersama para pemangku kepentingan pada hari ini berlangsung serentak sampai di wilayah kabupaten/ kota, kecamatan, hingga kelurahan maupun desa di wilayah provinsi Jatim.

    “Jadi sesuai dengan target, harapan kami masing-masing tim kampanye juga harus membersihkan di tanggal 24 November. Tapi ini semua kita kerjasama antara kami, KPU, Bawaslu, tim pemenangan masing-masing pasangan calon, termasuk dari dinas atau instansi terkait Pemerintah Daerah untuk bareng-bareng membersihkan. Ayo dibersihkan bersama-sama,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Jakbar turunkan 53 APK di hari pertama masa tenang

    Jakbar turunkan 53 APK di hari pertama masa tenang

    Petugas gabungan dari berbagai unsur termasuk tiga pilar di Jakarta Barat mengadakan apel persiapan penurunan APK di lobi kantor Wali Kota Jakarta Barat, Sabtu (23/11/2024) malam atau sehari menjelang masa tenang Pilkada 2024. ANTARA/HO-Dinas Kominfotik Jakarta Barat.

    Jakbar turunkan 53 APK di hari pertama masa tenang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 25 November 2024 – 00:07 WIB

    Elshinta.com – Petugas gabungan dari berbagai unsur di Jakarta Barat menurunkan sebanyak 53 alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk dan baliho di wilayah itu  pada hari pertama masa tenang Pilkada 2024 pada pekan ini.

    “Kami mulai sisir dan bersihkan lalu turunkan APK dari Jalan Letjen S Parman. Dari lokasi itu, kami menurunkan sebanyak 13 spanduk dan baliho dari pasangan calon (paslon) nomor urut 1, lalu 39 spanduk dan baliho dari pasangan calon nomor urut 3 serta 1 spanduk partai,” ujar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat, Agus Irwanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Ia menyebutkan, kegiatan itu melibatkan sekitar 500 petugas gabungan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM), lembaga musyawarah kelurahan (LMK) dan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).

    “Intinya mulai Minggu pukul 00.01 WIB di delapan kecamatan, termasuk Jalan Letjen S Parman, Kecamatan Grogol Petamburan, Jalan Kembangan Raya, Jalan Daan Mogot, Jalan Raya Panjang, serta jalan-jalan lingkungan dan gang,” katanya.

    Setelah menurunkan APK, imbuh Agus, petugas membuat berita acara dengan disaksikan KPU dan Bawaslu.

    Adapun APK yang diturunkan, selanjutnya disimpan sementara di gudang Satpol PP Jakarta Barat.

    Sementara itu, Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Barat Firmanuddin Ibrahim meminta kepada camat dan lurah di wilayah agar bersinergi dengan pihak terkait untuk menurunkan APK.

    “Saya minta menjaga suasana kondusif,” katanya. 

    KPU DKI menetapkan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS).

    Warga Jakarta dapat memeriksa lokasi TPS Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 secara daring melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.

    KPU DKI menetapkan total daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih.

    Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

    Sementara itu, masa tenang Pilkada 2024 dimulai pada 24 November 2024 dan berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan Megapolitan 24 November 2024

    Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan Megapolitan 24 November 2024

    Bawaslu DKI Akan Patroli untuk Pastikan APK Ditertibkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta akan melakukan patroli terkait alat peraga kampanye (
    APK
    ) Pilkada 2024.
    “Nah ini yang kita pastikan juga, bahwa hari ini kita juga memastikan patroli terkait penertiban alat peraga kampanye (APK),” kata komisioner
    Bawaslu DKI
    Jakarta Sakhroji di Jakarta, Minggu (24/11/2024).
    Jika ditemukan masih ada APK terpasang maka pihaknya segera berkoordinasi dengan Satpol PP.
    “Sehingga memang 24, 25, 26 November 2024 semua APK sudah diterbitkan, termasuk di posko-posko milik pasangan calon Itu juga harus diterbitkan,” ucap Sakhroji.
    Mengenai jumlah APK yang ditertibkan, ia mengaku belum menerima laporannya. 
    “Belum. Kami (patroli) sampai jam 03.00 WIB. Tapi nanti akan kami
    update
    kira-kira berapa banyak APK yang sudah ditertibkan,” katanya.
    Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi turun ke jalan untuk ikut mencopot APK di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
    Hal ini sebagai pertanda berakhirnya aktivitas kampanye sekaligus masuknya masa tenang selama tiga hari, yakni sejak Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024).
    Teguh memastikan, pencopotan alat peraga kampanye secara serentak ini diberlakukan  di seluruh wilayah Jakarta.
    “Begitu juga di kawasan lainnya, juga telah diinstruksikan kepada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membersihkan seluruh atribut kampanye di Jakarta,” kata Teguh dalam keterangannya, Minggu (24/11/2024) dinihari.
    Masa tenang di Jakarta resmi dilangsungkan setelah pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan dan Doa Bersama dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di Lapangan Silang Monas Sisi Selatan, Sabtu (23/11/2024) malam.
    Di sana, Teguh juga menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN) tetap netral dan menjaga kondusifitas di masa tenang jelang hari pencoblosan Pilkada.
    “(Kepada) jajaran ASN Pemprov DKI Jakarta, serta jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, untuk terus menjaga netralitas selama rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024,” ungkap Teguh.
    Tak hanya itu, Teguh menyebutkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi bersama
    stakeholder
    dalam kelancaran pelaksanaan di tanggal 27 November 2024.
    “Kami jajaran Pemprov DKI Jakarta, Forkopimda, dan penyelenggara pemilu (juga) akan terus meningkatkan sinergi, terutama dalam pendistribusian logistik, pemungutan suara, dan penghitungan suara,” ujar Teguh.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masa Tenang, KPU Kota Blitar Nonaktifkan Posko Pemenangan Paslon

    Masa Tenang, KPU Kota Blitar Nonaktifkan Posko Pemenangan Paslon

    Blitar (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Blitar melarang adanya aktivitas di Posko Pemenangan pasangan calon (paslon) selama masa tenang Pilkada 2024. Selama masa tenang yakni 24-26 November 2024, Posko Pemenangan pasangan calon (paslon) diminta dinonaktifkan.

    Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya menyebut bahwa keputusan ini merupakan hasil rapat koordinasi dengan Bawaslu, admin kampanye dan petugas penghubung (LO) paslon, TNI/Polri, Satpol PP dan Kominfo. Bahwa dalam rapat tersebut disepakati selama masa tenang ini Posko Pemenangan Paslon harus dinonaktifkan.

    “Secara prinsip kami sudah mengimbau dan menetapkan, sesuai PKPU No 13 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No 1373 berkaitan dengan kampanye selama masa tenang,” ungkap Rangga Bisma, Minggu(24/11/2024).

    Selama masa tenang ini pun, KPU Kota Blitar juga melarang kedua Paslon melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun seperti rapat terbatas, pertemuan terbatas, rapat umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), pembagian bahan kampanye, iklan kampanye dan kampanye melalui media sosial.

    “Kami juga rapatkan mengenai beberapa hal, seperti posko pemenangan juga harus non aktif. Karena itu juga merupakan bagian dari kampanye, termasuk melarang pemasangan Alat Peraga Kampanye di kantor parpol,” jelasnya.

    Satu satunya kegiatan terkait paslon atau parpol yang diperbolehkan digelar di masa tenang ini adalah bimbingan teknis untuk saksi. Itu pun kegiatannya harus dilakukan secara tertutup di kantor partai politik.

    “Itupun hanya diperbolehkan secara tertutup, di kantor parpol pengusul tingkat kota. Hanya kegiatan ini yang boleh,” terangnya.

    Kemudian yang tidak diperbolehkan juga, memasang APK di rumah warga. Intinya seluruh aktivitas yang mengarah kepada kampanye, tidak diperbolehkan tandasnya.

    Ditambahkan Rangga terkait pendistribusian logistik Pilkada serentak 2024 di Kota Blitar, pada, Sabtu 23 November 2024, telah dilakukan dengan pemberangkatan dari Gudang KPU, Jalan Bali, Kota Blitar pukul 08.00 WIB.

    “Untuk distribusi logistik berupa bilik suara sebanyak 852 buah, serta logistik luar kotak suara sebanyak 213 bungkus plastik untuk 21 PPS telah selesai dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB,” pungkasnya. [owi/suf]