Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Satpol PP Gresik Tertibkan Jukir Liar dan PKL, Ini Alasannya

    Satpol PP Gresik Tertibkan Jukir Liar dan PKL, Ini Alasannya

    Gresik (beritajatim.com)– Dinas Satpol PP Gresik kembali menertibkan juru parkir liar, dan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar jalan. Ada jalan yang ditertibkan petugas penegak peraturan daerah tersebut. Yakni Jalan Usman Sadar dan Jalan Gubernur Suryo.

    Kepala Dinas Satpol PP Gresik AH.Sinaga mengatakan, penertiban jukir liar dan PKL berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

    “Sasaran dalam kegiatan ini antara lain yaitu jukir liar yang menjadi penyebab kemacetan, serta pedagang yang memakai fasilitas umum (fasum) berjualan di trotoar jalan,” katanya, Kamis (12/12/2024).

    Ia menjelaskan kegiatan penertiban ini dimulai dari para jukir liar serta pedagang yang memakai fasum dan menjadi biang kemacetan bagi pengguna jalan umum, lantaran banyak pembeli yang parkir liar ditepi jalan.

    “Kami juga menertibkan mobil angkutan, atau bongkar muat barang dagangan lantaran juga menggunakan area jalan raya untuk kegiatan perdagangan,” paparnya.

    Masih menurut AH.Sinaga, anggotanya yang bertugas di lapangan juga menertibkan kios bandel yang memperlebar lahan berdagang hingga ke area trotoar dan mengganggu pengguna jalan.

    Usai ditertibkan lanjut dia, anggotanya bergerak melakukan penjagaan serta berkeliling untuk memastikan wilayahnya steril, dan aman dari pelanggaran.

    “Kegiatan ini berlangsung karena banyak aduan masyarakat terkait jukir liar serta PKL pedagang yang membandel tetap beraktivitas di Jalan Usman Sadar dan Jalan Gubernur Suryo Pasar Kota Gresik,” ungkapnya.

    Dalam penertiban ini, Dinas Satpol PP juga melibatkan petugas Garnisun, Polisi Militer, Kodim 0817, dan Polres Gresik. [dny/aje]

  • Temuan miras ilegal terbanyak se-DKI, ini penjelasan Jakbar

    Temuan miras ilegal terbanyak se-DKI, ini penjelasan Jakbar

    memang seharusnya tidak boleh diedarkan

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Jakarta Barat memberikan penjelasan terkait temuan yang menyebutkan wilayahnya menjadi tempat beredarnya minuman keras (miras) ilegal terbanyak di DKI Jakarta.

    Terdapat 3.055 botol miras yang ditemukan di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) dari total 9.712 botol yang dimusnahkan Rabu (4/12) pagi di Monas, Jakarta Pusat.

    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (KasatPol PP) Jakarta Barat Agus Irwanto di Jakarta, Kamis, menyebut 3.000 lebih botol miras ilegal yang dimusnahkan itu adalah hasil penertiban selama satu tahun.

    “Itu hasil penyitaan barang dalam satu tahun yang berlangsung dari Januari 2024 hingga bulan Desember,” kata Agus kepada wartawan.

    Agus menyebut pihaknya dalam kurun waktu tersebut rutin melakukan penjaringan miras ilegal atau usaha penjualan miras yang tidak berizin.

    “Kita memang efektif melakukan kegiatan-kegiatan penjangkauan, melakukan operasi minuman yang tidak berizin maupun dalam aktivitasnya tidak berizin,” ungkap Agus melanjutkan.

    Lebih lanjut, Agus menuturkan bahwa ribuan botol miras ilegal yang kemudian dimusnahkan itu adalah miras yang seharusnya tidak diedarkan.

    “Ya sebenarnya itu (miras) tidak berizin karena memang seharusnya tidak boleh diedarkan, namun mereka edarkan secara terbuka ya. Kemudian juga mungkin tidak berizin barangnya, minumannya tidak berizin. Sehingga kita lakukan penyitaan,” ucap Agus.

    Sebelumnya, Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi wilayah di Provinsi DKI Jakarta dengan penertiban minuman miras ilegal terbanyak yaitu sebanyak 3.055 botol dari total 9.712 botol yang dimusnahkan Rabu pagi di Monas, Jakarta Pusat.

    Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Satriadi Gunawan menjelaskan jumlah botol minuman keras (miras) beralkohol tersebut juga termasuk berasal dari warung-warung jamu yang menjual minuman itu secara ilegal.

    “Semua yang memang ilegal, yang tidak boleh untuk menjual. Warungnya menjual kan berarti ilegal. Dan itu semua sudah melalui proses penyelidikan sampai dengan keputusan pengadilan,” kata Satriadi saat dijumpai di Silang Monas Tenggara, Jakarta Pusat, Rabu (4/12).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cegah Bentrok dengan Warga,  35 Pekerja Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Bogor Dievakuasi – Halaman all

    Cegah Bentrok dengan Warga,  35 Pekerja Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Bogor Dievakuasi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BOGOR- 35 pekerja proyek pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) di Jalan Kolonel Ahmad Syam, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, dievakuasi Rabu (11/12/2024).

    Evakuasi oleh aparat gabungan dilakukan menghindari bentrokan menyusul aksi massa yang mencoba masuk ke area proyek di tengah polemik pembangunan masjid tersebut. 

    Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Syach, mengatakan bahwa langkah evakuasi diambil untuk mencegah bentrokan antara para pekerja proyek dan massa.

    “Situasi mulai panas saat massa mendesak masuk ke area pekerjaan. Sudah ada gesekan dari awal, bahkan sampai ada lemparan-lemparan benda yang diarahkan,” ujar Agustian saat ditemui di ruang kerjanya.

    “Akhirnya petugas memutuskan untuk mengevakuasi seluruh pekerja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.

    Aksi massa, kata dia dipicu oleh aktivitas para pekerja di lokasi proyek yang status pembangunannya masih berpolemik.

    Agustian menjelaskan, situasi mulai memanas ketika pihak kontraktor masuk ke area proyek dan memulai aktivitas pengerjaan pembangunan. 

    “Warga yang melihat situasi itu langsung terpancing dan berupaya melakukan intimidasi terhadap para pekerja proyek,” ungkap Agustian.

    Menjelang petang, kata Agustian massa semakin mendesak masuk ke lokasi proyek.

    Aparat gabungan yang berjumlah 100 personel kemudian bertindak untuk mengantisipasi risiko bentrokan lebih lanjut.

    “Seluruh pekerja yang kita evakuasi ada 35 orang. Kita antisipasi supaya tidak timbul korban,” katanya.

    Menurut Agustian massa mulai membubarkan diri setelah aktivitas pekerjaan di lokasi proyek dihentikan sepenuhnya.

    Polemik

    Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal telah menjadi polemik antara pihak yayasan dan warga setempat.

    Yayasan mengklaim bahwa pembangunan masjid sudah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mencabut pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Bogor.

    Namun, warga menilai keberadaan masjid tersebut berpotensi memicu konflik.

    Mereka menganggap masjid itu menjadi tempat penyebaran ajaran yang dianggap sesat oleh sebagian warga.

    Hingga kini, proses pembangunan masjid tetap menjadi sumber ketegangan di lingkungan tersebut.

     

     

  • Jakbar siagakan 400 personel gabungan amankan Natal dan tahun baru

    Jakbar siagakan 400 personel gabungan amankan Natal dan tahun baru

    Tentunya penjagaan ini kita bersama-sama dengan TNI dan Polri, dan tokoh masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) menyiagakan lebih dari 400 personel gabungan untuk mengamankan perayaan Natal dan tahun baru di wilayah setempat.

    “Kita persiapkan dalam peristiwa besar tersebut kurang lebih 450 personel. Kemudian untuk penjagaan gereja-gereja kita persiapkan 580 personel gabungan,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (KasatPol PP) Jakarta Barat Agus Irwanto kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Agus menyebut ratusan personel tersebut adalah petugas gabungan dari berbagai instansi termasuk tokoh masyarakat.

    “Tentunya penjagaan ini kita bersama-sama dengan TNI dan Polri, dan tokoh masyarakat. Kolaborasi dan sinergi ini tentunya sangat efektif karena jumlah gereja yang harus diamankan cukup banyak di Jakarta Barat,” ungkap Agus.

    Lebih lanjut, Agus mengungkapkan para personel akan mulai disiagakan mulai 24 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025.

    “Selain pengamanan gereja, kita kan juga menjaga objek-objek vital seperti CNI Puri Kembangan dan juga kawasan Kota Tua. Pada saat libur-libur Natal dan tahun baru, jumlah pengunjung sangat signifikan,” kata Agus.

    “Itu bisa mencapai sampai 6.000 pengunjung, sehingga kita perlu penjagaan dan tugas pengamanan,” ucap Agus.

    Selanjutnya, kata Agus, banjir menjadi potensi kerawanan utama di wilayah Jakarta Barat pada saat perayaan Natal dan tahun baru.

    “Kondisi saat ini kan hujan, potensi kerawanan tentunya adanya genangan,” kata Agus.

    Namun demikian, pihak Agus sudah berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat, TNI-Polri serta pihak gereja untuk memitigasi potensi tersebut.

    “Tentunya kita sudah mitigasi, sudah kita rancang agar semua anggota Satpol PP bisa mengantisipasi dengan berkolaborasi, dengan bersinergi dengan pihak gereja maupun tokoh masyarakat setempat dan juga TNI dan Polri dan juga SKPD yang lain,” ujar Agus.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • 5 Hindari Bentrok dengan Warga, 35 Pekerja Masjid Imam bin Hanbal di Bogor Dievakuasi Megapolitan

    5 Hindari Bentrok dengan Warga, 35 Pekerja Masjid Imam bin Hanbal di Bogor Dievakuasi Megapolitan

    Hindari Bentrok dengan Warga, 35 Pekerja Masjid Imam bin Hanbal di Bogor Dievakuasi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Sebanyak 35 pekerja proyek pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) di Jalan Kolonel Ahmad Syam, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan
    Bogor
    Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, dievakuasi oleh aparat gabungan pada Rabu (11/12/2024).
    Evakuasi dilakukan menyusul aksi massa yang mencoba masuk ke area proyek di tengah polemik pembangunan masjid tersebut.
    Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor, Agustian Syach, menyatakan bahwa langkah evakuasi diambil untuk mencegah bentrokan antara para pekerja proyek dan massa.
    “Situasi mulai panas saat massa mendesak masuk ke area pekerjaan. Sudah ada gesekan dari awal, bahkan sampai ada lemparan-lemparan benda yang diarahkan,” ujar Agustian saat ditemui di ruang kerjanya.
    “Akhirnya petugas memutuskan untuk mengevakuasi seluruh pekerja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.
    Aksi massa dipicu oleh aktivitas para pekerja di lokasi proyek yang status pembangunannya masih berpolemik.
    Agustian menjelaskan, situasi mulai memanas ketika pihak kontraktor masuk ke area proyek dan memulai aktivitas pekerjaan.
    “Warga yang melihat situasi itu langsung terpancing dan berupaya melakukan intimidasi terhadap para pekerja proyek,” ungkap Agustian.
    Menjelang petang, massa semakin mendesak masuk ke lokasi proyek. Aparat gabungan yang berjumlah 100 personel kemudian bertindak untuk mengantisipasi risiko bentrokan lebih lanjut.
    “Seluruh pekerja yang kita evakuasi ada 35 orang. Kita antisipasi supaya tidak timbul korban,” sebutnya.
    Agustian menambahkan bahwa massa mulai membubarkan diri setelah aktivitas pekerjaan di lokasi proyek dihentikan sepenuhnya.
    Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal telah menjadi polemik antara pihak yayasan dan warga setempat.
    Yayasan mengeklaim bahwa pembangunan masjid sudah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mencabut pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Bogor.
    Namun, warga menilai keberadaan masjid tersebut berpotensi memicu konflik. Mereka menganggap masjid itu menjadi tempat penyebaran ajaran yang dianggap sesat oleh sebagian warga.
    Hingga kini, proses pembangunan masjid tetap menjadi sumber ketegangan di lingkungan tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pagi Ini, Satpol PP Kota Bogor Bongkar Paksa Puluhan Kios Pedagang di Jalan Merdeka Megapolitan 12 Desember 2024

    Pagi Ini, Satpol PP Kota Bogor Bongkar Paksa Puluhan Kios Pedagang di Jalan Merdeka Megapolitan 12 Desember 2024

    Pagi Ini, Satpol PP Kota Bogor Bongkar Paksa Puluhan Kios Pedagang di Jalan Merdeka
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor akan membongkar paksa 36 kios atau lapak milik pedagang yang menempati bangunan semi permanen di Jalan Merdeka, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kamis (12/12/2024) pagi.
    Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syach mengatakan, penertiban tersebut dilakukan karena puluhan kios milik pedagang itu melanggar ketentuan peruntukan bangunan.
    “Kios pedagang itu berada di lahan milik pribadi. Tapi berubah fungsi jadi tempat untuk berjualan. Nah, ini yang kita tertibkan,” ucap Agus saat dikonfirmasi, Rabu (11/12/2024).
    Sebelumnya, petugas Satpol PP Kota Bogor pernah menertibkan lokasi tersebut pada 2022.
    Namun, upaya kala itu gagal karena petugas diadang oleh sekelompok preman.
    Saat ini, para kelompok preman yang dianggap meresahkan telah diringkus sehingga proses penertiban bisa dilakukan.
    “Sekarang, setelah ada operasi penertiban preman dan pungli di sana semuanya jadi kondusif,” kata Agus.
    “Jadi kita sepakat, sekarang kita tertibkan dulu semuanya. Nanti kalau semuanya sudah tertib, silakan kalau mau dibangun lagi untuk usaha baru, tapi sesuai dengan aturan,” imbuh dia.
    Pantauan Kompas.com, Kamis (12/12/2024) pagi, aktivitas pedagang masih berjalan normal. Para pedagang masih terlihat berjualan bahan-bahan kebutuhan pokok.
    Beberapa ratus meter dari lokasi kios pedagang, sejumlah personil Satpol PP Kota Bogor terlihat berjaga.
    Pembongkaran puluhan kios pedagang di Jalan Merdeka itu telah melalui mekanisme aturan.
    Satpol PP Kota Bogor telah melayangkan surat peringatan kepada para pedagang untuk mengosongkan lapaknya pada 29 Oktober 2024.
    Sebelumnya juga Satpol PP Kota Bogor mengeluarkan surat perintah pengosongan dan pembongkaran paksa.
    Namun, karena dinilai bakal menimbulkan potensi gesekan di masa Pilkada Kota Bogor, upaya pembongkaran urung dilakukan.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan petugas singkirkan lapak di kolong Tol Angke

    Ratusan petugas singkirkan lapak di kolong Tol Angke

    Sebanyak 600 petugas dikerahkan untuk membersihkan lapak-lapak bekas tempat tinggal warga kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat, Rabu (11/12/2024). ANTARA/Risky Syukur

    Ratusan petugas singkirkan lapak di kolong Tol Angke
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 11:47 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 600 petugas dikerahkan untuk membersihkan lapak-lapak dan bekas tempat tinggal warga di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat, pada Rabu.

    Di lokasi pada pukul 08.20 WIB, ratusan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) setempat serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya mulai merobohkan puluhan lapak yang sudah ditinggalkan penghuninya.

    Selain itu, satu unit alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat pembersihan kolong tol yang selama ini dihuni ratusan keluarga tersebut. Para petugas melakukan membersihkan lapak dengan merobohkannya terlebih dahulu. Kemudian sisa-sisa lapak dikumpulkan untuk kemudian diangkut menuju tempat pembuangan.

    Sejumlah truk lalu lalang keluar masuk area kolong tol untuk mengangkut sisa-sisa lapak yang dirobohkan. Pada sejumlah lapak, beberapa botol minuman keras (miras) berserakan di lantai. Selain itu, bekas instalasi listrik juga masih terpasang pada dinding lapak yang terbuat dari triplek itu.

    Meskipun semua warga kolong Tol Angke sudah direlokasi, masih terdapat warga yang kembali lagi ke lokasi dengan tujuan yang tidak jelas. Seorang wanita lansia di lokasi pun dituntun oleh petugas Satpol PP keluar dari area pembersihan. Hingga pukul 09.30 WIB, kegiatan pembersihan masih berlangsung.

    Sumber : Antara

  • Ratusan Petugas Bersihkan Lapak-Lapak Liar di Kolong Tol Angke

    Ratusan Petugas Bersihkan Lapak-Lapak Liar di Kolong Tol Angke

    ERA.id – Sekitar 600 petugas diterjunkan untuk membersihkan lapak-lapak dan bekas hunian warga di kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat, pada Rabu (11/12/2024).

    Dilansir dari Antara, ratusan petugas itu terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Barat, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) setempat; serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mereka mulai merobohkan puluhan lapak yang sudah ditinggalkan penghuninya sekitar pukul 08.00 WIB.

    Selain itu, satu unit alat berat juga dikerahkan untuk mempercepat pembersihan kolong tol yang selama ini dihuni ratusan keluarga tersebut.

    Setelah dirobohkan, sisa-sisa lapak dikumpulkan untuk kemudian diangkut menuju tempat pembuangan.

    Sejumlah truk lalu lalang keluar masuk area kolong tol untuk mengangkut sisa-sisa lapak yang dirobohkan.

    Pada sejumlah lapak, beberapa botol minuman keras (miras) berserakan di lantai. Selain itu, bekas instalasi listrik juga masih terpasang pada dinding lapak yang terbuat dari triplek itu.

    Meskipun semua warga kolong Tol Angke sudah direlokasi, masih terdapat warga yang kembali lagi ke lokasi dengan tujuan yang tidak jelas.

  • 9 Kisah Iwan Terpaksa Tinggal di Kolong Tol JORR sejak Pandemi Hancurkan Ekonominya Megapolitan

    9 Kisah Iwan Terpaksa Tinggal di Kolong Tol JORR sejak Pandemi Hancurkan Ekonominya Megapolitan

    Kisah Iwan Terpaksa Tinggal di Kolong Tol JORR sejak Pandemi Hancurkan Ekonominya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Irwan (40), seorang pemulung di bawah kolong tol JORR, Cilandak, Jakarta Selatan, terpaksa tinggal di sana setelah pandemi Covid-19 melumpuhkan penghasilannya.
    Pria asal Tasikmalaya itu awalnya berjualan remote untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anak dan istri di Jakarta.
    Pandemi membuat ekonomi lesu. Barang dagangan Irwan tak laku. Ia tak mampu lagi membayar kontrakan keluarganya di Jakarta.
    “Karena corona, (penjualan) gonjang-ganjing, sepi gitu. Akhirnya kontrakan enggak kebayar, luntang-lantung saya di jalan,” kata dia di Cilandak, Rabu (11/12/2024).
    Kini, Irwan tinggal bersama istri di bawah kolong tol. Anak mereka pulang ke Tasikmalaya, dititipkan kepada neneknya karena kondisi ekonomi tidak stabil.
    Pemkot Jakarta Selatan melarang Irwan dan istrinya tinggal di kolong tol. Mereka harus mencari tempat tinggal lain.
    Irwan berharap pemerintahan baru menyediakan lapangan pekerjaan agar bisa menghidupi keluarganya.
    “Saya berharap ke Presiden Prabowo, dari hati saya, tolong Bapak, saya minta kerjaan. Minimal saya dapat gaji untuk ngehidupin anak saya yang sekarang empat bulan di kampung,” harap Irwan.
    Pemkot Jakarta Selatan telah merelokasi empat orang yang tinggal di bawah kolong tol JORR di Jalan TB Simatupang, dekat RS Siloam, Cilandak, Rabu (11/12/2024).
    Relokasi dilakukan oleh Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan bersama Satpol PP dan Camat Cilandak.
    “Jadi di sini ditemukan empat warga yang tinggal di bawah kolong, satu suami-istri, sementara dua yang lain tidak punya KTP sama sekali, mereka dari daerah,” kata Djaharuddin, Camat Cilandak, saat ditemui di lokasi, Rabu.
    Djaharuddin menyebut satu pria lansia, satu pasang suami-istri, dan satu pria paruh baya tinggal di lokasi tersebut.
    Menurut Djaharuddin, koordinasi dilakukan dengan
    stakeholder
    terkait untuk mencari solusi tempat tinggal bagi mereka.
    “Kami akan mengarahkan mereka ke rusun atau kepada bos mereka agar tidak lagi tinggal di bawah kolong,” ujar dia.
    Lansia yang tinggal di kolong tersebut telah dipindahkan ke panti milik Dinas Sosial Jakarta.
    “Karena kondisi kesehatan dan umurnya sudah tua, 75 tahun, tadi kita sudah mengamankan dia ke panti Dinas Sosial,” kata Djaharuddin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran Mengungsi di 3 Posko – Page 3

    Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kosong Kemayoran Mengungsi di 3 Posko – Page 3

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta melaporkan ada 200 rumah semi permanen yang hangus akibat kebakaran yang terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, RT 002-RT 009 RW 05, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat.

    Kepala Pelaksana BPBD Jakarta Isnawa Adji mengatakan, kebakaran terjadi sekira pukul 12.25 WIB dan berhasil dipadamkan pada pukul 19.59 WIB.

    Penyebab kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Akibatnya, sebanyak 1.800 jiwa telah mengungsi.

    “Objek terdampak (kebakaran) 200 rumah semi permanen, 600 Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.800 jiwa,” kata Isnawa dalam keterangan tertulis, diterima Selasa (10/12/2024).

    Menurut Isnawa, jumlah korban masih dalam pendataan. Dia bilang, kebakaran Kemayoran selesai ditangani oleh 32 Unit Damkar, TRC BPBD, PMI, AGD Dinkes, Dishub, Satpol PP, PLN, Personil PSKB/Tagana Dinsos, Personil Polsek dan Personil Koramil.

    “”Estimasi kerugian masih dalam proses pendataan,” kata Isnawa.

    Adapun, 1.800 warga terdampak saat ini mengungsi di SDN 09 Kebon Kosong. BPBD Jakarta telah memberikan bantuan dasar berupa 120 dus air mineral, mkanan siap saji, selimut, matras, hingga kipas angin.