Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Pj Wali Kota Kediri dan Kapolres Resmikan Outdoor Videotron

    Pj Wali Kota Kediri dan Kapolres Resmikan Outdoor Videotron

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah bersama Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji meresmikan fasilitas Outdoor Videotron di Mako Polres Kediri Kota, Selasa (17/12/2024). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Pj Wali Kota Kediri dan Kapolres Kediri Kota. Outdoor Videotron ini berukuran 6×3 meter.

    “Hari ini kita berkumpul untuk meresmikan fasilitas outdoor videotron hasil kolaborasi yang luar biasa antara Pemkot Kediri dan Polres Kediri Kota. Kerjasama ini membuktikan komitmen kita dalam meningkatkan kualitas layanan dan keamanan bagi masyarakat,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri mengatakan videotron ini tidak hanya menjadi sarana informasi, namun juga edukasi bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dan keselamatan. Selain itu, videotron ini bisa juga menjadi sarana hiburan bagi jajaran kepolisian dan masyarakat. Seperti nonton bareng Timnas atau karya-karya anak negeri.

    Videotron ini tidak hanya akan memperindah wajah Kota Kediri tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat untuk berbagai keperluan. Seperti, sosialisasi program pemerintah, kampanye keamanan, dan promosi pariwisata.

    “Selamat atas peresmian videotron ini. Mari kita bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas ini agar dapat berfungsi dengan baik. Serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji menjelaskan videotron ini dapat digunakan bersama-sama dengan Pemkot Kediri dan stakeholder untuk kegiatan di Mako Polres Kediri Kota. Selain itu dapat digunakan untuk memantau kondisi Kota Kediri di beberapa titik secara bersama-sama dari tangkapan cctv.

    “Informasi dari Dinas Perbubungan, ada tambahan cctv di 3 jembatan yakni, Jembatan Brawijaya, Jembatan Semampir, dan Jembatan Bandar. Jadi tidak ada blank spot di tiga jembatan tersebut dari timur sampai barat. Terima kasih Ibu Pj Wali Kota Kediri,” jelasnya.

    Dalam kegiatan ini, Pj Wali Kota Kediri juga meninjau Tathya Dharaka Fitness di Mako Polres Kediri Kota. Turut mendampingi, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi, Kepala Bakesbangpol Indun Munawaroh, Kepala Satpol PP Syamsul Bahri, Kepala Dishub Didik Catur, Kepala Diskominfo Apip Permana, Kepala Bagian Umum Miko Mardiyanto, dan jajaran Polres Kediri Kota. [nm/kun]

  • PUPR Kota Bogor Layangkan Surat Teguran Penghentian Pembangunan Alfamart Tanah Sareal
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 Desember 2024

    PUPR Kota Bogor Layangkan Surat Teguran Penghentian Pembangunan Alfamart Tanah Sareal Megapolitan 17 Desember 2024

    PUPR Kota Bogor Layangkan Surat Teguran Penghentian Pembangunan Alfamart Tanah Sareal
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota
    Bogor
    melayangkan surat teguran kepada pengelola proyek pembangunan minimarket
    Alfamart
    di Jalan Raya Pondok Rumput, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan
    Tanah Sareal
    , Kota Bogor. Proyek tersebut diduga belum memiliki izin yang sesuai.
    “Kemarin baru di BAP. Setelah itu, kita buat surat teguran dan selanjutnya pelimpahan ke Satpol PP,” ujar Sekretaris Dinas PUPR Kota Bogor, Muhamad Hutri, saat dikonfirmasi, Selasa (17/12/2024).
    Hutri menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen perizinan terkait pembangunan minimarket tersebut.
    Berdasarkan kajian, kawasan Pondok Rumput tergolong sebagai wilayah perumahan dengan kepadatan tinggi sesuai Perda RTRW Nomor 6 Tahun 2021.
    “Kalau masih sebatas skala lingkungan seperti warung masih diperbolehkan. Tapi kalau minimarket kan skalanya sudah batas lingkungan, jadi enggak bisa,” kata Hutri.
    Hutri menjelaskan bahwa perizinan berusaha harus diawali dengan pengurusan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor.
    KKPR menjadi dasar untuk penerbitan perizinan bangunan gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal dengan izin mendirikan bangunan (IMB).
    “Jadi kita minta untuk menghentikan dulu proses pembangunannya sebelum adanya perizinan yang diterbitkan,” tegas Hutri.
    Meski diduga belum berizin, pantauan di lokasi menunjukkan bahwa pembangunan minimarket hampir rampung. Keramik telah dipasang di bagian dalam bangunan, sementara pekerja masih menyelesaikan pemasangan rolling door di bagian depan.
    “Saya ditugasin untuk masang rolling door, ini udah mau selesai. Buat dibangun Alfamart kan ini,” ujar salah satu pekerja di lokasi.
    Kasus ini telah menjadi perhatian PUPR Kota Bogor, dan proses selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Satpol PP.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua Komisi III DPR Tidak Setuju Adanya Pembatasan Senpi Polisi – Halaman all

    Ketua Komisi III DPR Tidak Setuju Adanya Pembatasan Senpi Polisi – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tidak setuju dengan wacana pembatasan senjata api (senpi) yang dipegang polisi.

    Munculnya wacana pembatasan senjata api polisi muncul setelah viralnya beberapa kasus penembakan warga sipil oleh kepolisian.

    Namun menurut Habiburokhman, dalam hal membuat kebijakan tidak bisa reaktif begitu saja.

    “Yang saya bilang kan kita enggak bisa mengambil kebijakan yang reaktif. Hanya karena satu-dua kejadian kita bikin kebijakan pembatasan misalnya,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Habiburokhman mengatakan, mayoritas anggota kepolisian yang kini dipersenjatai dengan senjata api bukan tanpa sebab.

    Ia menyebut banyak pula aparat kepolisian yang menjadi korban dari sebuah tindak pidana.

    “Waktu kejadian di Sarinah (Jakarta Pusat) yang ada teroris itu, dar der dor. Sejak saat itu kan polantas saja dipersenjatai. Karena memang ancaman terhadap rekan-rekan ke polisi yang dalam menjalankan tugas ini juga besar,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    Habiburokhman menekankan peran dan tugas polisi besar sehingga perlu dipersenjatai. Lantas, dia membandingkan dengan tugas Satpol PP.

    “Kalau polisi yang tugasnya menjaga ketertiban masyarakat seperti misalnya Pamong Praja, ya betul pakai pentungan,” ujarnya.

    “Tapi kalau yang memberantas kejahatan, misalnya perampokan, narkoba dan lain sebagainya, masa bawa pentungan,” imbuhnya.

    Kendatu demikian, menurutnya perlu evaluasi SOP penggunaan senjata api.

    Sebab itu, Komisi III DPR akan menggelar rapat tersendiri membahas penggunaan senjata api anggota polisi.

    “Karena itu kita juga, tadi ada usulan kita rapat dengan Itwasum, dengan Propam, bagaimana kontrol terhadap pemegang senjata api ini,” pungkasnya.

  • Pajak PPh 21 Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp 10 Juta Ditanggung Pemerintah

    Pajak PPh 21 Pekerja dengan Gaji di Bawah Rp 10 Juta Ditanggung Pemerintah

    JAKARTA – Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan gaji sampai dengan 10 juta per bulan, pemerintah akan membebaskan pajak penghasilan ( PPh 21 ) untuk para pekerja di sektor padat karya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Prabowo subianto sudah memerintahkan agar sektor padat karya ini menjadi perhatian penting.

    BACA JUGA: BPR Kencana Kota Cimahi Dilikuidasi, LPS Siapkan Dana Simpanan Nasabah

    ‘’Hal ini karena sektor padat karya sedang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir,’’ ujar Sri Mulyaa dalam keterangan ujarnya, dikutip selasa, (17/12/2024).

    Menurutnya,  pemerintah akan memberikan keringanan insentif untuk pajak penghasilan ( PPh 21 ) bagi para pekerja yang bergerak di indutri padat karya.

    “Jadi gajinya capai 10 juta maka PPh pasal 21-nya ditanggung pemerintah sampai 10 juta per bulan,” ujarnya.

    BACA JUGA: Diduga Minta Imbalan, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Cimahi jadi Tersangka!

    Sri Mulyani menuturkan, industri padat karya yang dimaksud adalah usaha yang melibatkan para pekerja sdalam jumlah banyak, seperti pada industri tekstil, sepatu sampai dengan furniture.

    Selain itu, untuk mendukung industri padat karya berkembang dan kembali bangkit pemerintah juga memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen untuk pembiayaan pengadaan mesin industri.

    Pemerintah juga akan memberikan bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen untuk industri padat karya selama 6 bulan.

    BACA JUGA: Pedagang Pasar Gedebage Ngamuk, Ancam Buang Sampah ke Kantor Perumda Pasar dan DLHK Kota Bandung

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indo (Apindo) mengaku telah bertemu dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar insentif pajak penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) kembali diberikan oleh pemerintah.

    Hal ini diusulkan karena saat ini tingkat daya beli masyarakat juga sedang turun dan pemberian insentif ini pernah dilakukan ketika Pandemi Covid-19.

    BACA JUGA: Proyek Galian Kabel BUMD Kota Bandung PT Bandung Infra Investama Dikerjakan Serampangan!

    Akan tetapi, pemberian insentif tersebut tidak diperpanjang dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022.

    Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto menuturkan, pengajuan insentif PPh 21 DTP sudah diajukan ke kementerian keuangan.

    Pihaknya juga mengajukan DTP PPh 21 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan usulan tersebut akan dipertimbangkan.

  • Langkah Pemkab Lamongan Beri Kenyamanan Wisatawan Nataru

    Langkah Pemkab Lamongan Beri Kenyamanan Wisatawan Nataru

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen menyambut momen libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), dengan mengutamakan keamanan.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Lamongan, Siti Rubikah, mengatakam pada momen Nataru akan banyak wisatawan yang datang ke berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lamongan.

    Oleh karena itu, Rubikah menegaskan bahwa persiapan menyambut Nataru harus dilakukan secara matang, guna memberikan pelayanan maksimal.

    “Terutama dalam hal keamanan, karena libur Nataru bertepatan dengan musim hujan, bahkan berpotensi terjadi cuaca ekstrem,” kata Rubikah, Senin (16/12/2024).

    Lebih lanjut Rubikah menyampaikan, untuk meningkatkan keamanan, Disparbud Lamongan bersama tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan, Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Lamongan, melakukan monitoring ke destinasi wisata di Kabupaten Lamongan.

    “Dalam menyambut para wisatawan di libur Nataru kali ini tentu yang kami utamakan adalah keamanan dan kenyamanan. Memastikan hal tersebut, Disparbud bersama tim melakukan monitoring ke destinasi wisata. Yang mana tujuannya memastikan kondisi destinasi wisata tersebut,” tuturnya.

    Selain melakukan monitoring, Disparbud Kabupaten Lamongan juga mengirim edaran kepada seluruh pengelola destinasi wisata, untuk mempersiapkan sarana prasarana wisata, kebersihan hingga pelayanan.

    “Karena dengan puasnya wisatawan terhadap pelayanan wisata di Lamongan, pasti akan menarik wisatawan lainnya untuk datang,” ujarnya.

    Rubikah menyebut, tingkat kunjungan wisatawan di Kabupaten Lamongan terus meningkat. Kondisi tersebut turut membantu perputaran ekonomi masyarakat, khususnya di sekitar lokasi wisata.

    “Tercatat jumlah wisatawan di Kabupaten Lamongan hingga November 2024 sebanyak 3.671.730 wisatawan,” ucap Rubikah. (fak/ian)

  • DKI siagakan pompa bergerak untuk percepat tangani rob

    DKI siagakan pompa bergerak untuk percepat tangani rob

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan pompa bergerak (mobile), pompa polder dan pompa permanen (stasioner) untuk mempercepat penanganan banjir rob di Jakarta Utara.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Senin, mengatakan, pihaknya juga menyiagakan satuan tugas (satgas) perbantuan untuk mengoperasikan pompa.

    “Kami juga menyiagakan personel untuk mengoperasikan pompa dan optimalisasi saluran drainase agar rob cepat surut,” kata Ika.

    Dinas SDA DKI saat ini memiliki sebanyak 593 unit pompa permanen yang tersebar di 202 lokasi dan 557 unit pompa bergerak yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

    Pompa bergerak digunakan untuk menjangkau lokasi banjir atau genangan yang tidak bisa dijangkau pompa permanen. Adapun penyebarannya menyesuaikan dengan titik rawan kejadian genangan di masing-masing wilayah.

    Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, banjir rob di Jakarta Utara terjadi antara lain Marunda Pulo dan Jalan Dermaga Ujung, Muara Angke, Kelurahan Pluit.

    Namun, tidak ada pengungsi di kedua wilayah yang terdampak rob tersebut.

    Personel BPBD Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menangani banjir rob tersebut.

    BPBD DKI juga menyiagakan satu perahu karet dan perahu/sekoci PE (polyethylene) untuk transportasi warga setempat di Muara Angke.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Banjir rob di Jakut mulai surut

    Banjir rob di Jakut mulai surut

    Jakarta (ANTARA) – Banjir rob yang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta Utara berangsur surut dan tidak ada warga yang mengungsi akibat bencana tersebut.

    “Saat ini, banjir rob sudah berangsur surut. Di Marunda Pulo, kami pastikan air sudah surut pada pukul 13.50 WIB sehingga aktivitas masyarakat sudah kembali normal,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Senin.

    Sedangjan di Kelurahan Pluit, banjir rob hingga pukul 15.00 WIB masih menggenang di tiga RT, yaitu RT 005, RT 010 dan RT 002 yang terletak di RW 022.

    Ia memastikan bahwa tidak ada warga yang mengungsi akibat kejadian banjir rob tersebut. Warga masih tetap bertahan di rumah masing-masing hingga air mulai surut.

    Personel BPBD Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya (SDA) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menangani banjir rob ini.

    Pihaknya juga menyiagakan satu perahu karet dan perahu/sekoci untuk transportasi warga setempat di Muara Angke.

    Penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut serta perubahan iklim menjadi tantangan dalam mengatasi banjir rob di Jakarta.

    “Tantangan dalam penanganan banjir rob di Jakarta itu penurunan tanah (land subsidence) akibat pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga memperburuk dampak banjir rob,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan.

    Tanah yang turun, kata Yohan, mengakibatkan kawasan pesisir Jakarta semakin rentan terhadap rob. Hal ini sulit diatasi tanpa perubahan signifikan dalam pengelolaan sumber daya air.

    Kemudian kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim juga menjadi tantangan dalam mengatasi banjir rob di Jakarta.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jakut distribusikan makanan bagi warga terdampak banjir rob

    Jakut distribusikan makanan bagi warga terdampak banjir rob

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Sosial Jakarta Utara mendistribusikan bantuan makanan siap saji bagi masyarakat terdampak rob di wilayah permukiman warga Muara Angke, Kelurahan Pluit, Penjaringan, sejak Jumat (12/12) hingga Senin ini.

    “Bantuan makanan siap saji diberikan sebanyak tiga kali setiap hari,” kata Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, Rizqon Hermawan di Jakarta.

    Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Jakarta Utara memastikan warga terdampak mendapatkan kebutuhan dasar selama kondisi darurat berlangsung.

    Rizqon mengatakan kawasan terdampak banjir pesisir atau banjir rob di kawasan Muara Angke Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, meliputi kawasan permukiman warga di RT 02, 03, 04 dan RT 05 RW 22 Kelurahan Pluit.

    Ia menyebutkan, ketinggian air di kawasan permukiman warga fluktuatif dengan ketinggian maksimal mencapai sekitar 60 centimeter (cm).

    “Bantuan makanan siap saji ini untuk memastikan warga terdampak mendapatkan kebutuhan dasar selama kondisi darurat berlangsung,” katanya.

    Rizqon mengatakan bahwa bantuan yang diberikan jajarannya menyesuaikan dengan kebutuhan warga. Seperti pada Jumat (12/12) pihaknya mengalokasikan sebanyak 1.500 makanan siap saji untuk tiga kali waktu makan.

    Sedangkan pada Senin (16/12) ini pihaknya total mendistribusikan 2.100 paket makanan siap saji bagi warga.

    “Paket makanan itu didistribusikan tiga kali waktu makan dan setiap waktu makan dibagikan sebanyak 700 paket makanan siap saji,” kata dia.

    Pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kelurahan Pluit, Satpol PP Kepolisian dan TNI untuk mendukung kelancaran proses distribusi. Pihaknya juga terus memantau perkembangan di lapangan.

    “Sedangkan bantuan akan terus kita siagakan sesuai kondisi dan permintaan dari perangkat wilayah,” tegasnya.

    Lurah Pluit, Ahmad Faizal menjelaskan, sejak kejadian rob menggenangi pemukiman, Jumat (12/12) lalu, tidak ada warga yang melakukan pengungsian.

    Ia menilai hal itu terjadi karena ketinggian air di permukiman warga hanya berkisar 60 sentimeter di titik terdalam.

    “Kami telah siagakan petugas bila memang kondisi memburuk dan warga butuh bantuan untuk evakuasi,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Divonis Korupsi, Eks Kasatpol PP Makassar Iman Hud Akan Dipecat dari ASN

    Divonis Korupsi, Eks Kasatpol PP Makassar Iman Hud Akan Dipecat dari ASN

    ERA.id – Mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar, Iman Hud kini menghadapi akhir kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah divonis korupsi.

    Vonis tiga tahun penjara dijatuhkan kepadanya atas tindakan korupsi honorarium tunjangan operasional Satpol PP yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,8 miliar.

    Sebelumnya, Iman Hud ditangkap Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Makassar di warung kopi miliknya di Jalan Bontomanai, Kota Makassar, pada Jumat (6/12/2024) lalu.  

    Ia kemudian digiring ke Lapas Gunung Sari untuk dihukum. Penahanannya dilakukan setelah Mahkamah Agung (MA) menganulir putusan bebas yang sebelumnya diberikan kepadanya.

    Kasus ini mencoreng rekam jejak Iman Hud yang sebelumnya memimpin institusi penegak perda.

    Dalam proses hukum yang panjang, ia akhirnya terbukti menyelewengkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

    Setelah putusan Mahkamah Agung bersifat inkrah, status ASN Iman Hud otomatis terancam dicabut.

    Selain menjalani hukuman penjara, ia juga menghadapi pemecatan dari jabatannya sebagai ASN.  

    Jika status tersebut resmi dicabut, hak-haknya sebagai pegawai negari, termasuk gaji dan tunjangan, akan dihentikan.

    Pihak Badan Kepegawaian dan Pengelolaan SDM Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar menunggu dokumen resmi dari Mahkamah Agung untuk memproses pemberhentian tersebut.  

    Kepala BKPSDMD, Akhmad Namsum, menyebut bahwa pemberhentian ini sesuai aturan yang berlaku bagi ASN yang terjerat kasus pidana korupsi.

    “Sesuai aturan bagi ASN. Jadi akan dilakukan pemberhentian,” singkatnya kepada ERA, Senin (16/12/2024).

  • Gegara Puntung Rokok, Kakek ini Menelan Kerugian Rp 100 Juta, Rumahnnya Hangus Kebakaran

    Gegara Puntung Rokok, Kakek ini Menelan Kerugian Rp 100 Juta, Rumahnnya Hangus Kebakaran

    TRIBUNJATIM.COM – Sebuah rumah kebakaran hingga menelan kerugian hingga mencapai Rp 100 juta.

    Rumah semi permanen yang kebakaran itu tepatnya berada di Dusun Depok, Desa Sukajadi, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, pada Jumat (13/12/2024) malam. 

    Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 22.10 WIB ini menghanguskan seluruh bagian rumah milik seorang warga bernama Juhdi (86).

    Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Ciamis, Fery Rochwandi, menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran dari menantu korban, Entar Muhtari (52), pada pukul 22.15 WIB.

     “Begitu menerima laporan, kami segera mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran dengan empat personel. Tim tiba di lokasi enam menit kemudian dan langsung melakukan pemadaman serta pendinginan untuk mencegah api meluas,” ujar Fery, Sabtu (14/12/2024).

    Menurut Fery, kebakaran ini diduga kuat disebabkan oleh puntung rokok yang masih menyala dan memicu percikan api.

    Kobaran api dengan cepat melalap rumah yang sebagian besar terbuat dari bahan semi permanen.

    “Saat kejadian, korban, Pak Juhdi, sedang berada di dalam rumah. Beruntung, menantunya yang kebetulan berada di dekat lokasi langsung menyelamatkannya dan memastikan tidak ada korban jiwa,” tambah Fery.

    Fery menjelaskan bahwa petugas Damkar tiba di lokasi pada pukul 22.21 WIB, hanya berselang enam menit setelah laporan diterima. 

    Proses pemadaman berlangsung hingga pukul 23.24 WIB.

    Selain memadamkan api, petugas juga melakukan observasi untuk memastikan kondisi benar-benar aman.

     “Respon cepat ini tidak terlepas dari kesiapan tim dan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Polsek, Koramil, dan PLN yang turut membantu pengamanan lokasi kejadian,” jelas Fery.

    Rumah berukuran 5×10 meter tersebut beserta seluruh isinya habis terbakar, total kerugian diperkirakan mencapai Rp 100 juta.

    Fery mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, terutama dalam menggunakan sumber api di dalam rumah.

    “Kami selalu mengingatkan warga agar mematikan puntung rokok dengan benar dan memastikan tidak ada potensi kebakaran sebelum meninggalkan ruangan. Kejadian ini menjadi pengingat betapa pentingnya kewaspadaan,” tutur Fery.

    Petugas Damkar juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyosialisasikan nomor darurat pemadam kebakaran Kabupaten Ciamis kepada warga sekitar.

    Dengan sinergi yang baik antara warga, pemerintah, dan aparat terkait, kebakaran ini berhasil ditangani tanpa menimbulkan korban jiwa. 

    Meskipun demikian, kejadian ini kembali menjadi peringatan agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi bahaya kebakaran.

    Sementara itu, peristiwa kebakaran juga pernah terjadi di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

    Kandang ayam milik Soim (54), di Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, ludes terbakar, Jumat (13/12/2024).

    Sebanyak 5.000 ekor bibit ayam broiler yang masih berusia satu minggu ikut ludes terbakar.

    Akibat peristiwa kebakaran itu, korban ditaksir mengalami kerugian mencapai Rp 250 juta.

    Peristiwa kebakaran kali pertama oleh korban dan pekerjanya. Awalnya, korban mendengar suara letusan kecil dari kandang ayam miliknya.

    Setelah dicek, korban melihat muncul asap dan api di kandang ayam. Api dengan cepat membesar membakar kandang ayam.

    Apalagi, di dalam kandang terdapat sekam yang mudah terbakar. Bangunan kandang juga terbuat dari kayu.

    Korban segera melaporkan peristiwa kebakaran ke Polsek Kanigoro Polres Blitar dan petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar.

    “Begitu menerima laporan, kami langsung meluncur ke lokasi untuk proses pemadaman api,” kata Kasi Pemadam Kebakaran Penyelamatan dan Sarana Prasarana Satpol PP Kabupaten Blitar, Tedi Prasojo.

    Tedi mengatakan, dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di lokasi.

    Petugas membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk proses pemadaman dan pembasahan lokasi kebakaran kandang ayam.

    “Api benar-benar dinyatakan padam sekitar pukul 12.00 WIB. Kami mengerahkan dua unit mobil pemadam ke lokasi kebakaran,” ujarnya.

    Menurut Tedi, penyebab peristiwa kebakaran kandang ayam diduga dari alat pemanas untuk bibit ayam di dalam kandang.

    Alat pemanas bibit ayam diduga membakar sekam yang berada di dalam kandang.

    “Diduga alat pemanas untuk bibit ayam membakar sekam di dalam kandang,” katanya.