Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • Wakil Ketua DPRD dorong Pemkot Surabaya optimalkan penanganan banjir

    Wakil Ketua DPRD dorong Pemkot Surabaya optimalkan penanganan banjir

    Harus ada target. Setidaknya hujan tidak bikin cemas warga karena wilayahnya akan kebanjiran

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya Bahtiyar Rifai mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya makin optimal dalam menjalankan program penanganan banjir menyusul masih banyak wilayah tergenang saat musim hujan.

    “Harus ada target. Setidaknya hujan tidak bikin cemas warga karena wilayahnya akan kebanjiran,” kata Bahtiyar di Surabaya, Jumat.

    Saat ini Pemerintah Kota Surabaya sedang melakukan beberapa proyek terkait dengan pembangunan drainase di sejumlah lokasi.

    Menurut Bahtiyar, hingga akhir tahun ini sejumlah proyek drainase dan rumah pompa masih berproses dan perlu dikawal agar selesai tepat waktu.

    Pemkot Surabaya harus memaksimalkan program penanganan banjir sesuai rencana. Saat ini masih ada pengerjaan proyek saluran hingga akhir tahun. Semua harus mengawasi agar hasilnya optimal.

    Ia menilai pembangunan saluran air tidak cukup hanya mengandalkan aspek fisik. Di lapangan, masih banyak ditemukan sampah menumpuk di muara saluran dan area rumah pompa. Justru ini menjadi pekerjaan tambahan ketika hujan deras datang.

    “Ada beberapa rumah pompa yang di ujungnya masih ditemukan sampah menumpuk. Ini tentu memperlambat kerja petugas di lapangan,” kata Bahtiyar.

    Bahtiyar berharap, pembersihan saluran dan pengerukan sedimen dilakukan secara rutin bahkan saat tidak musim hujan. Tujuannya agar daya tampung saluran tetap ideal dan air hujan bisa mengalir lancar ke sistem pembuangan utama.

    “Saat tidak musim hujan pun, sebaiknya saluran terus dibersihkan. Sampah dan sedimen harus diangkat supaya ukuran dan kedalaman saluran tetap sesuai kapasitasnya,” katanya.

    Bahtiyar juga menyoroti masih banyaknya bangunan liar dan lapak pedagang di atas saluran air, yang kerap menjadi penghambat saat perbaikan dilakukan.

    Dia mendorong agar kelurahan, RT/RW, serta Satpol PP lebih proaktif menertibkan tanpa menunggu instruksi dari Pemkot.

    “Banyak saluran yang di atasnya dipakai untuk menaruh barang atau lapak PKL. Hal-hal seperti ini perlu ditertibkan supaya ketika ada perbaikan, petugas tidak lagi kesulitan membuka saluran,” tuturnya.

    Selain itu, kata dia, pentingnya konektivitas antar-saluran antarwilayah agar aliran air tidak terputus di tengah jalan. Ia mengingatkan agar perencanaan pembangunan saluran air saat Musrenbang dilakukan secara menyeluruh dan berbasis kebutuhan riil lapangan.

    “Ketika nanti ada perbaikan saluran, harus ada konektivitas antara wilayah. Jangan sampai kampung A bangun sendiri, kampung B juga, tapi salurannya tidak nyambung. Ini sering terjadi karena perencanaan ego sektoral,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BNNK Tuban Temukan 4 Orang Positif Sabu dalam Tes Urine di Kawasan Rawan Narkotika

    BNNK Tuban Temukan 4 Orang Positif Sabu dalam Tes Urine di Kawasan Rawan Narkotika

    Tuban (beritajatim.com) – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban melaksanakan Operasi Pemulihan Kampung Rawan Narkotika Terpadu dengan kegiatan deteksi dini melalui tes urine penyalahgunaan narkotika. Razia digelar di empat lokasi berbeda di wilayah Perbon, Sugihwaras, dan Kingking, Jumat (7/11/2025), dan menemukan empat orang positif mengonsumsi narkoba jenis sabu.

    Kepala BNN Kabupaten Tuban, AKBP Bagus Hari Cahyono, menyatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya nasional sesuai arahan Kepala BNN RI untuk memperkuat pemulihan kawasan rawan narkotika.

    “Kegiatan ini menyasar wilayah yang teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan terhadap penyalahgunaan narkoba,” ujar Bagus.

    Dalam operasi tersebut, BNNK Tuban menggandeng tim gabungan dari Satresnarkoba Polres Tuban, Subdenpom V/2-4 Tuban, dan Satpol PP Kabupaten Tuban. Tes urine dilakukan terhadap penghuni kos dan lokasi rawan narkoba di Kelurahan Kingking, Perbon, dan Sugihwaras Jenu.

    Hasilnya, dari empat lokasi yang diperiksa, empat orang dinyatakan positif mengonsumsi amphetamine (sabu), terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Keempatnya saat ini diamankan di Kantor BNNK Tuban untuk assessment dan pendalaman lebih lanjut sesuai prosedur BNN.

    Bagus menekankan bahwa kegiatan ini sejalan dengan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika), serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung terwujudnya Tuban Bersih Narkoba (Bersinar). [dya/beq]

  • Perkuat Layanan Lapor Mbak Wali 112, Pemkot Kediri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program

    Perkuat Layanan Lapor Mbak Wali 112, Pemkot Kediri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Lapor Mbak Wali 112 di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Kamis malam (6/11). Kegiatan ini dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Ronny Yusianto, serta sejumlah kepala OPD yang terintegrasi dalam layanan darurat dan pengaduan publik tersebut.

    Dalam arahannya, Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri, Ferry Djatmiko, menegaskan bahwa Lapor Mbak Wali 112 merupakan jantung pelayanan publik di Kota Kediri. Ia menyebut, program ini bukan sekadar sistem pelaporan atau inovasi teknologi, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah yang cepat, tanggap, dan peduli terhadap warganya.

    “Program ini adalah simbol komitmen kita dalam memastikan setiap laporan masyarakat ditangani dengan cepat dan tuntas. Ini adalah bentuk nyata pelayanan publik yang humanis dan responsif,” ujarnya.

    Ferry menjelaskan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, lebih dari 86 ribu panggilan diterima oleh layanan darurat 112 selama periode April hingga Oktober 2025. Meskipun sebagian besar panggilan masih didominasi oleh ghost call dan prank call, terdapat 496 panggilan kegawatdaruratan valid yang berhasil ditangani dengan baik oleh petugas di lapangan.

    “Hal ini menunjukkan bahwa layanan 112 berfungsi efektif sebagai kanal cepat tanggap dalam situasi darurat,” terangnya.

    Lebih lanjut, Ferry menyoroti dua aspek penting yang perlu diperkuat: response time atau kecepatan waktu tanggap, serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang di setiap OPD kegawatdaruratan. Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara Call Center, BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Damkar agar SOP penanganan cepat berjalan tanpa hambatan komunikasi.

    “Dalam kondisi darurat, setiap detik sangat berarti. Karena itu, koordinasi antarlembaga harus solid,” tegasnya.

    Selain itu, Ferry meminta agar peningkatan sarana dan prasarana seperti kendaraan siaga, alat komunikasi, serta sistem pelacakan lokasi terus dilakukan agar manfaat layanan benar-benar dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kota Kediri. Ia juga mengingatkan pentingnya dokumentasi setiap tindak lanjut laporan, baik berupa foto lapangan, hasil penanganan, maupun surat balasan kepada pelapor. “Kita ingin masyarakat tidak hanya mendengar janji, tapi melihat bukti nyata dari kerja pemerintah,” tambahnya.

    Ferry juga menekankan agar Lapor Mbak Wali 112 ke depan tidak hanya menjadi kanal reaktif, tetapi berkembang menjadi sistem prediktif dan solutif yang mampu memetakan tren permasalahan serta menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis data.

    “Program ini harus menjadi wajah pelayanan publik terbaik Kota Kediri modern secara teknologi, namun tetap hangat dalam pelaksanaannya,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Ronny Yusianto, dalam laporannya menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan program. Ia menjelaskan bahwa sejak April hingga Oktober 2025, Call Center 112 telah menerima total 86.161 panggilan, terdiri dari 496 panggilan valid, 18.557 prank call (21,54%), 65.024 ghost call (75,47%), dan 2.084 panggilan informasi umum (2,42%).

    “Laporan darurat yang paling sering diterima meliputi gangguan hewan buas, permintaan ambulans, kecelakaan lalu lintas, serta permasalahan sosial seperti ODGJ dan orang terlantar, dimana untuk wilayah didominasi di Kecamatan Kota disusul Kecamatan Mojoroto dan Pesantren” ungkapnya.

    Ronny juga menambahkan bahwa selain layanan darurat, Chatbot WhatsApp Lapor Mbak Wali 112 kini menjadi kanal penting untuk aduan non-kegawatdaruratan. Laporan terbanyak datang dari lima kategori utama, yakni bantuan sosial, penerangan jalan umum, pemangkasan pohon, pendidikan, dan PDAM. Dari sisi instansi, Dinas Sosial menjadi OPD dengan aduan terbanyak, diikuti Dinas Perhubungan dan DLHKP.

    “Tingginya partisipasi masyarakat dalam melapor menunjukkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya kanal aduan resmi pemerintah,” jelasnya.

    Hasil survei kepuasan masyarakat juga menunjukkan capaian yang membanggakan. Program Lapor Mbak Wali 112 meraih nilai rata-rata 4,86 dari 5 berdasarkan 1.185 responden. “Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya pada kecepatan dan keandalan layanan 112,” kata Ronny.

    Ia juga menyoroti berbagai langkah peningkatan yang telah dilakukan, seperti migrasi penanganan darurat dari Dinas Kesehatan ke Call Center 112, pergantian nomor WhatsApp Chatbot dari 0851-4228-1103 menjadi 0811-364-112 dengan status verifikasi resmi Meta (centang biru), serta penerapan fitur “Filter 0” untuk menekan panggilan iseng dan tidak valid.

    Selain itu, Pemkot Kediri juga terus melakukan sosialisasi langsung ke seluruh kelurahan dengan melibatkan LPMK, RT/RW, PKK, dan Karang Taruna agar masyarakat memahami penggunaan layanan 112 secara bijak dan tepat. Upaya branding layanan juga digencarkan melalui media sosial, media massa, serta billboard dan banner di ruang publik.

    Secara keseluruhan, kegiatan evaluasi ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Kediri untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, tanggap, dan terpercaya. Dengan semangat kolaborasi dan profesionalitas, Pemkot Kediri optimistis slogan “Cepat Lapor, Cepat Tanggap” akan semakin terasa manfaatnya bagi seluruh warga. [nm/aje]

  • Pembongkaran Tembok Griya Shanta Gagal, Warga dan Satpol PP Nyaris Bentrok di Malang

    Pembongkaran Tembok Griya Shanta Gagal, Warga dan Satpol PP Nyaris Bentrok di Malang

    Malang (beritajatim.com) – Upaya pembongkaran tembok Perumahan Griya Shanta di Kota Malang kembali menemui jalan buntu, Kamis (6/11/2025). Aksi Satpol PP Kota Malang yang hendak membuka akses jalan alternatif untuk mengurai kemacetan ditolak keras oleh warga setempat.

    Petugas Satpol PP sempat melakukan negosiasi dengan warga, menjelaskan alasan pembongkaran sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah. Namun, upaya itu gagal setelah warga yang sudah berjaga di lokasi memblokade area tembok dan menolak penjelasan petugas.

    “Kami mengedepankan keselamatan petugas dan warga. Kami tidak mau ada luka hati. Jadi, kami akan tempuh cara lain. Yang jelas, penertiban tetap akan kami lakukan. Tidak ada kalah atau menang,” ujar Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono.

    Rencana pembongkaran tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Malang melalui DPUPR-PKP yang berencana membuka 14 jalan tembus guna mengurai kemacetan di sejumlah titik. Salah satunya berada di kawasan Candi Panggung, yang rencananya akan menembus ke Jalan Soekarno-Hatta (Soehat) melalui area Griya Shanta.

    Dalam operasi tersebut, Satpol PP dibantu personel gabungan dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang. Sejumlah alat berat seperti ekskavator, mobil derek, hingga dump truk juga disiagakan di lokasi.

    Namun warga tetap menolak rencana pembongkaran. Selain alasan ketidaksepahaman, mereka juga tengah mengajukan gugatan perdata terkait rencana pembangunan jalan tembus tersebut.

    “Kalau mereka menggugat tentu kami layani. Tapi gugatan tidak menghalangi penertiban. Namun karena kondisi personel dan warga sudah lelah, kami hentikan sementara agar tidak lepas kendali,” ujar Heru.

    Sementara itu, Ketua RW 12 Perum Griya Shanta, Yusuf Toyib, menilai warga tidak pernah diajak berdialog sebelumnya. Karena itu, warga sepakat menolak pembangunan jalan tembus yang akan melintasi perumahan mereka.

    “Akses jalan dan dinding ini memang fasilitas umum, tapi penggunaannya untuk warga perumahan, bukan jalan umum,” tegas Yusuf.

    Yusuf juga menuding adanya kepentingan pihak pengembang tertentu di balik rencana proyek jalan tembus tersebut. “Developer di sebelah ingin membuka pagar ini untuk akses perumahan baru. Padahal sudah ada jalan di Simpang Candi Panggung, dan mereka tidak pernah menemui kami,” ujarnya. [luc/kun]

  • Aset Daerah Disalahgunakan, Dishub Ponorogo Beri Ultimatum Penyewa Eks Terminal Seloaji

    Aset Daerah Disalahgunakan, Dishub Ponorogo Beri Ultimatum Penyewa Eks Terminal Seloaji

    Ponorogo (beritajatim.com) – Aset daerah yang seharusnya menjadi ruang produktif justru ternoda. Eks Terminal Seloaji, Desa Cekok, Babadan, yang disewa untuk usaha pencucian kendaraan, kini berubah wajah menjadi sarang praktik prostitusi terselubung. Temuan ini sontak membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo bergerak cepat.

    Awalnya, tempat itu hanya digunakan untuk parkir dan mencuci bus. Namun, dalam diam, berdiri warung-warung kopi remang yang menawarkan layanan lebih dari sekadar minuman hangat. Bahkan ada kamar-kamar penginapan yang berdalih untuk tempat tidur para pegawai warung tersebut. Puncaknya, dalam operasi gabungan beberapa waktu lalu, petugas menemukan sedikitnya 13 pekerja seks komersial (PSK), dan dua di antaranya positif HIV.

    Sorotan publik pun tajam mengarah ke Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo sebagai pengelola aset. Kepala Dishub Ponorogo, Wahyudi, tak menampik bahwa izin awal yang diberikan telah diselewengkan penyewa. “Kami langsung memanggil penyewa,” kata Wahyudi, Kamis (6/11/2025).

    Menurutnya, aset tersebut telah disewakan beberapa tahun terakhir kepada pihak ketiga dengan izin resmi untuk parkir dan cuci kendaraan. Namun tanpa sepengetahuan Dishub, area itu justru berkembang menjadi warung-warung kopi yang beroperasi hingga malam hari.

    Dishub Ponorogo, lanjut Wahyudi, telah meminta seluruh warung remang-remang ditutup total. Sesuai kesepakatan, izin operasional cuci kendaraan hanya berlaku pukul 07.00–17.00 WIB setiap harinya. Tidak boleh ada lagi kegiatan warung remang-remang. Ia pun memberikan batas waktu hingga akhir pekan ini bagi penyewa untuk menghentikan seluruh aktivitas di luar kesepakatan. Jika peringatan diabaikan, izin sewa akan dicabut.

    “Terlepas dari masuk tidaknya PAD (Pendapatan Asli Daerah), kalau kegiatan sudah menyalahi kesepakatan akan kami pertimbangkan untuk dicabut,” ujarnya.

    Wahyudi menyesalkan penyalahgunaan aset negara tersebut. Terlebih, lokasi eks Terminal Seloaji merupakan salah satu titik yang pertama kali dilihat oleh pendatang dari luar kota. “Ini wajah Ponorogo. Tidak pantas dijadikan tempat seperti itu,” katanya dengan nada kecewa.

    Sebelumnya, petugas gabungan dari Satpol PP dan Damkar, Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Polres Ponorogo melakukan razia dan menemukan praktik prostitusi berkedok warung kopi di kawasan tersebut. Sebagian PSK diketahui berasal dari eks lokalisasi Pasar Janti yang sudah lama ditertibkan.

    Kini, langkah tegas Dishub menjadi ujian sejauh mana komitmen Pemkab Ponorogo dalam menertibkan aset daerah agar tidak disalahgunakan. Masyarakat menanti, apakah kawasan eks Terminal Seloaji akan kembali bersih, atau justru menjadi “terminal gelap” yang mencoreng wajah Bumi Reog. [end/kun]

  • Polres dan BPBD Tuban Cek Kesiapan Tim dan Perlengkapan Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

    Polres dan BPBD Tuban Cek Kesiapan Tim dan Perlengkapan Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

    Tuban (beritajatim.com) – Polres Tuban bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban melakukan pengecekan kesiapan personel dan perlengkapan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi saat musim penghujan. Kegiatan siaga tanggap bencana tersebut melibatkan unsur TNI/Polri, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta berbagai elemen relawan kebencanaan di Kabupaten Tuban.

    Wakapolres Tuban Kompol Achmad Robial menjelaskan, langkah kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut arahan Kapolri agar setiap daerah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana. Indonesia yang berada di cincin api atau Ring of Fire termasuk salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia.

    “Data BNPB hingga 19 Oktober 2025 mencatat telah terjadi 2.606 bencana di Indonesia, meliputi 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan, 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, 4 erupsi gunung berapi, serta bencana lainnya yang mengakibatkan 361 orang meninggal dunia, 37 hilang, 615 luka, dan lebih dari 5,2 juta warga mengungsi,” ujar Kompol Robial, Rabu (5/11/2025).

    Ia menegaskan, apel siaga ini menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh personel, sarana, dan prasarana siap digunakan dalam situasi darurat. Pemeriksaan meliputi kendaraan operasional, perahu karet, alat evakuasi, hingga perlengkapan medis yang akan digunakan jika bencana terjadi.

    “Berdasarkan data BMKG, sekitar 43,8 persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Untuk Kabupaten Tuban, potensi banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gelombang tinggi perlu diantisipasi sejak dini,” imbuhnya.

    Kompol Robial juga mengimbau masyarakat agar waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem dan segera melapor ke layanan darurat apabila menemukan potensi bencana di lingkungan sekitar. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat.

    “Kami berharap masyarakat ikut berperan aktif. Kesiapsiagaan ini penting agar kita bisa mengurangi risiko dan dampak bencana sejak awal,” tegasnya.

    Dari hasil pemetaan, terdapat empat kecamatan di Kabupaten Tuban yang tergolong rawan banjir karena dilalui aliran Sungai Bengawan Solo, yaitu Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang. Selain menjadi sumber air bagi pertanian, wilayah ini juga berpotensi mengalami banjir akibat curah hujan tinggi maupun luapan air kiriman dari wilayah hulu. [dya/beq]

  • 23.046 Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Pamekasan Terima BLT DBHCHT 2025

    23.046 Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Pamekasan Terima BLT DBHCHT 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 23.064 buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Pamekasan, menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025.

    “Penerima bantuan ini terdiri dari sebanyak 4.458 buruh pabrik rokok, serta sebanyak 18.606 buruh tani tembakau yang dialokasikan melalui DBHCHT Tahun 2025,” kata Kepala Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Agus Wijaya, Kamis (6/11/2025).

    Realisasi bantuan tersebut diserahkan secara langsung kepada masing-masing penerima manfaat dengan nominal sebesar Rp 600 ribu. “Sistem pencarian dilakukan per kecamatan, dan berlangsung selama sepekan kedepan,” ungkapnya.

    “Program BLT DBHCHT ini bertujuan untuk meningkatkan sektor kesejahteraan buruh tani, khususnya buruh pabrik rokok maupun buruh tani tembakau guna mengurangi beban hidup mereka, sekaligus mendukung pengendalian peredaran rokok ilegal,” jelasnya.

    Selain itu pihaknya berharap bantuan tersebut dapat digunakan secara bijak sesuai dengan kebutuhan keluarga. “Realisasi pencairan bantuan ini kita menurunkan petugas ke lapangan, guna memastikan bantuan tersalurkan sesuai daftar penerima,” tegasnya.

    Sementara Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman menilai bantuan tersebut sebagai salah satu bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap sektor kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya sektor pertanian tembakau.

    “Tentu kami sangat berharap agar bantuan ini bisa memberikan manfaat, dan menjadi penyemangat bagi para buruh tani untuk terus bekerja dengan semangat demi kemajuan Pamekasan yang berkeadilan dan kemakmuran,” pungkasnya.

    Untuk diketahui pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, menerima DBHCHT sebesar Rp 112 miliar lebih. Dana tersebut dialokasikan untuk sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan.

    Dari jumlah OPD tersebut, di antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Disperindag, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Naker), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dinas Sosial (Dinsos), Satpol PP dan Damkar, dan Bagian Perekonomian Pamekasan. [pin/ted]

  • Bupati Banyuwangi Raih Penghargaan Pembina Siskamling Terpadu Terbaik III Jogo Jatim

    Bupati Banyuwangi Raih Penghargaan Pembina Siskamling Terpadu Terbaik III Jogo Jatim

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meraih penghargaan sebagai Kepala Daerah Terbaik III Pembina Siskamling Terpadu Merah Putih Jogo Jawa Timur 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Forkopimcam se-Jatim yang digelar di Surabaya, Selasa (4/11/2025).

    Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada kepala daerah yang aktif membina dan mengembangkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) secara terpadu di wilayahnya.

    Bupati Ipuk menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, sekaligus menegaskan komitmen Banyuwangi dalam memperkuat sistem keamanan berbasis masyarakat.

    “Upaya untuk memperkuat Siskamling dilakukan pemerintah daerah dengan sinergi berbagai pihak. Mulai dari Kepolisian, TNI, hingga melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat,” ujar Ipuk.

    Selain penghargaan untuk Bupati Banyuwangi, Kepala Desa Sumbermulyo Kecamatan Pesanggaran juga meraih predikat Pelaksanaan Siskamling Terbaik III, sementara Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Sumbermulyo dinobatkan sebagai Pembina Siskamling Terbaik III Tingkat Desa/Kelurahan.

    Ipuk menjelaskan, penguatan Siskamling bukan sekadar menjaga keamanan, tetapi juga menjadi bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan sosial serta mempererat solidaritas antarwarga.

    “Siskamling bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menumbuhkan budaya gotong royong dan kepedulian sosial di masyarakat. Terima kasih atas peran kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan masyarakat yang berkolaborasi menjalankan Siskamling dengan baik,” imbuhnya.

    Kepala Satpol PP Banyuwangi, Wawan Yadmadi, menjelaskan bahwa penilaian Siskamling dilakukan berdasarkan berbagai indikator seperti kesiapan pos kamling, partisipasi warga, keterlibatan Satlinmas, TNI, dan Polri, serta inovasi dan keberlanjutan program keamanan lingkungan.

    “Pemerintah daerah melalui kecamatan terus melakukan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan Siskamling di desa-desa agar program ini terus berjalan berkesinambungan,” kata Wawan.

    Sementara itu, Kepala Desa Sumbermulyo, Suhardi, menjelaskan bahwa Siskamling di desanya tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan penanganan bencana.

    “Pengurus Siskamling aktif melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Setiap tahun kami juga mengadakan peringatan ulang tahun Pos Kamling dengan berbagai acara yang bermanfaat bagi warga,” ujar Suhardi.

    Ia menambahkan, pos Siskamling di desanya dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, termasuk kendaraan operasional untuk patroli lingkungan. “Peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga sangat aktif dalam pendampingan serta kegiatan warga,” pungkasnya. [alr/beq]

  • Razia Warung Remang-remang di Akses Suramadu, Satpol PP Amankan 5 LC Surabaya 5 November 2025

    Razia Warung Remang-remang di Akses Suramadu, Satpol PP Amankan 5 LC Surabaya 5 November 2025

    Razia Warung Remang-remang di Akses Suramadu, Satpol PP Amankan 5 LC
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com
    – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, melakukan razia di sejumlah warung remang-remang di sepanjang akses Jembatan Suramadu pada Selasa malam (4/11/2025). Hasilnya, sebanyak lima
    Lady Companion
    (LC) diamankan.
    Kepala Satpol PP
    Bangkalan
    , Moh Hasbullah mengatakan, razia dilakukan untuk melakukan penertiban di jalanan tersebut agar tidak mengganggu ketertiban di masyarakat.
    Razia tersebut dilakukan bersama petugas gabungan TNI dan Polri dan menyasar warung atau kafe remang-remang yang menyediakan fasilitas karaoke.
    “Totalnya ada 5 warung atau kafe yang kami datangi,” ujarnya, Rabu (5/11/2025).
    Dari lima tempat tersebut, petugas menemukan lima wanita di salah satu warung. Diduga, lima perempuan itu merupakan LC yang mendampingi pelanggan warung yang datang untuk berkaraoke.
    “Ada lima orang wanita yang kami amankan dari lokasi itu,” jelasnya.
    Selain mengamankan lima wanita tersebut, petugas juga memberikan teguran dan imbauan kepada pemilik warung yang sudah didatangi.
    “Kami berikan surat peringatan untuk tidak menjual miras dan menyediakan wanita penghibur di lokasi tersebut,” ungkapnya.
    Petugas lalu membawa lima wanita yang sudah diamankan itu ke kantor Satpol PP Bangkalan untuk dilakukan pendataan.
    “Semuanya asal Bangkalan, untuk usianya beragam mulai 30 tahun sampai 45 tahun,” imbuhnya.
    Usai didata, petugas membawa lima wanita tersebut ke rumah aman milik Dinas Sosial untuk dilakukan pembinaan.
    “Tadi malam langsung kami bawa ke rumah aman supaya dapat pembinaan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Siaga Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

    Polres Mojokerto Kota Gelar Apel Siaga Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Polres Mojokerto Kota menggelar Apel Gelar Pasukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem. Kegiatan berlangsung di halaman Mapolres Mojokerto Kota dan dipimpin langsung Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan Arifianto.

    Apel tersebut diikuti oleh personel gabungan dari berbagai unsur, antara lain TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Basarnas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), Palang Merah Indonesia (PMI), PLN, serta relawan tangguh bencana.

    Kehadiran berbagai unsur ini menjadi simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang berpotensi melanda wilayah Kota Mojokerto.

    Dalam amanatnya, AKBP Herdiawan menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memperkuat respons cepat terhadap potensi bencana. “Apel ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat koordinasi, mempercepat respon, serta menyelamatkan jiwa dan harta benda masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana yang nyata. Kita harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan,” tegas AKBP Herdiawan, Rabu (5/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa apel ini juga menjadi bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana. Dengan kesiapan yang matang, penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

    Dalam arahannya, AKBP Herdiawan menyampaikan tujuh poin penting sebagai pedoman dalam menghadapi kondisi darurat bencana: memperkuat koordinasi lintas sektoral, menyiapkan personel dan sarana-prasarana, meningkatkan kemampuan deteksi dini, mempercepat evakuasi dan bantuan kemanusiaan, menegakkan hukum, memberikan edukasi masyarakat, serta menggelar latihan terpadu dan membangun komunikasi publik yang humanis.

    Usai apel, AKBP Herdiawan meninjau kesiapan peralatan dan kendaraan taktis yang akan digunakan dalam penanganan bencana, seperti perahu karet, alat evakuasi, serta perlengkapan medis. “Dengan apel kesiapsiagaan ini, diharapkan seluruh instansi terkait dapat memperkuat sinergi dan tanggap terhadap setiap potensi bencana di wilayah Kota Mojokerto. Semangat gotong royong harus terus dijaga sebagai kekuatan utama dalam menghadapi setiap tantangan bencana,” pungkasnya. [tin/beq]