Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Satpol PP

  • TNI AL dan Masyarakat Bongkar Pagar Laut Tangerang – Page 3

    TNI AL dan Masyarakat Bongkar Pagar Laut Tangerang – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tidak menampik adanya temuan pagar laut misterius di Pulau C Reklamasi Jakarta sepanjang 500 meter.

    “Dari temuan kita kurang lebih di 500 meter saja dan sekarang sudah tidak diperpanjang lagi,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Suharini Eliawati di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Eli mengatakan, ditemukannya pagar laut itu ialah hasil berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usai dijaga KPKP Jakarta, Eli memastikan tak ada lagi perpanjangan pagar laut di area Pulau C Reklamasi.

    “Dengan adanya keberadaan pagar laut yang ada di depan Pulau C pada pagi hari tadi kami bersama tim, KKP, Satpol PP, dan kabupaten Kepulauan Seribu kami mengukur secara drone, jadi sampai sekarang ini tidak ada lagi perpanjangan,” jelas Eli.

    Lebih lanjut, Eli menyampaikan pihaknya tetap berkoordinasi dengan KKP untuk mencari tahu apakah pagar laut itu dibangun dengan izin atau tanpa izin yang mengacu soal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau KKPRL.

    Tak hanya itu, kepemilikan pagar laut itu juga tengah dicari. Eli berujar, masih perlu dipastikan siapa yang membangun pagar laut di Pulau C Reklamasi Jakarta itu.

    “Kepemilikannya saat sekarang ini sedang menanyakan,” kata dia. 

     

  • Razia Narkoba, 20 Pengunjung Neon Club Brassery Surabaya Dites Urine

    Razia Narkoba, 20 Pengunjung Neon Club Brassery Surabaya Dites Urine

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya bersama Satpol PP melakukan razia narkoba di Neon Club Brassery, Jalan Gubeng, Jumat (17/1/2025) malam. Dalam razia tersebut, 20 pengunjung menjalani tes urine.

    Kepala BNNK Surabaya, Kombes Pol Heru Prasetyo, menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah pengawasan rutin terhadap usaha Rekreasi Hiburan Umum (RHU) di Surabaya sekaligus upaya menyaring korban penyalahgunaan narkoba.

    “Kegiatan ini rutin kami lakukan untuk menyaring korban penyalahgunaan narkoba, sekaligus mengawasi RHU di Surabaya,” jelas Heru.

    Sebanyak 12 pria dan 8 wanita menjadi sasaran pemeriksaan. Dari hasil tes urine, tidak ditemukan pengunjung yang positif mengonsumsi narkoba.

    “Kami tidak menemukan pengunjung yang urinenya positif. Semuanya negatif,” ungkap Heru.

    Heru menegaskan, razia narkoba seperti ini akan terus dilakukan secara berkala di berbagai tempat hiburan di Surabaya. “Kami tidak akan lelah untuk memerangi narkoba karena hal itu bisa merusak generasi bangsa,” tutupnya. [ang/beq]

  • Pj Gubernur Jamin Pemprov Beri Perhatian Serius soal Kebakaran Glodok Plaza

    Pj Gubernur Jamin Pemprov Beri Perhatian Serius soal Kebakaran Glodok Plaza

    Jakarta –

    Kebakaran besar terjadi di Glodok Plaza, Jakarta dan memakan korban jiwa. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi memastikan peristiwa itu mendapatkan perhatian serius dari Pemprov Jakarta.

    “Secara khusus, kami sudah lewati tapi kami akan cermati lagi. Kami sejak jam 9.25 (21.25 WIB) waktu kebakaran, sudah terus komunikasi, baik dengan Gulkarmat, baik dengan Wali Kota Jakarta Barat, baik dengan Satpol PP, dan semua jajaran kami ikutin,” kata Teguh kepada wartawan di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Jumat (17/1/2025).

    “Dan ini juga terus kami panggil sampai sekarang, jumlah korbannya semuanya, dan pastinya kami juga nanti akan memberikan suatu perhatian yang lebih serius,” lanjutnya.

    Hingga Jumat (17/1) malam sudah ada tujuh korban jiwa yang ditemukan dalam peristiwa kebakaran di Glodok Plaza. Proses pencarian akan dilanjutkan pada Sabtu (18/1) esok karena faktor cuaca.

    Kasiops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syarifuddin mengatakan petugas kesulitan mengevakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Dia mengatakan banyak tumpukan puing akibat atap roboh.

    “Kendalanya pertama adalah areanya cukup luas, karena memang material yang ada di karaoke di lantai 7, 8, dan 9 itu mudah terbakar. Kemudian lantai 9 atapnya roboh semua yang dari baja ringan serta spandex, jadi nutupi, lantai 9 juga roboh,” ucap Syarifuddin, kepada wartawan di lokasi, Jumat (17/1).

    Damkar memprioritaskan melakukan pencarian korban dan pemadaman di lantai 8. Dia berharap kendala akibat tumpukan puing bisa diselesaikan.

    “Karena, kalau titik api tertutup oleh seng atau puing, itu agak menyulitkan kita untuk memadamkan,” ucapnya.

    (bel/ygs)

  • Rumah Warga di Kunduran Blora Dilalap Si Jago Merah, Diduga Dipicu Korsleting Listrik 

    Rumah Warga di Kunduran Blora Dilalap Si Jago Merah, Diduga Dipicu Korsleting Listrik 

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Kebakaran rumah warga terjadi di Desa Jetak, RT 03 RW 01, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jumat (17/1/2025).

    Kabid Damkar Satpol PP Blora, Hariyanto Purnomo, mengatakan peristiwa kebakaran itu terjadi sekira pukul 09.45 WIB.

    “Yang terbakar rumah milik Pak Abdul Muin, warga Desa Jetak,” katanya, saat dikonfirmasi Tribunjateng.

    Lebih lanjut, Hariyanto menyampaikan kebakaran rumah itu pertama kali diketahui oleh tetangga korban.

    “Setelah mengetahui adanya kebakaran itu, tetangga korban langsung mencari bantuan, dan diteruskan ke kami Damkar,” jelasnya.

    Saat mendapatkan laporan itu, Hariyanto langsung menerjunkan petugas pemadam kebakaran ke lokasi.

    “Sesampainya di lokasi, petugas kami langsung melakukan proses pemadaman api, dan pendinginan, memastikan tidak ada sumber api yang masih menyala,” jelasnya.

    Hariyanto mengatakan penyebab kebakaran rumah tersebut diduga karena adanya korsleting listrik.

    “Penyebab kebakaran rumah karena  korsleting listrik di dapur, sehingga mengakibatkan kebakaran dan merembet ke ruang depan,” jelasnya.

    Adapun untuk kerugian akibat kebakaran tersebut masih dalam proses perhitungan.(Iqs)

  • Pemprov DKI bergerak atasi persoalan pagar laut 

    Pemprov DKI bergerak atasi persoalan pagar laut 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemprov DKI bergerak atasi persoalan pagar laut 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 14:46 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengambil sejumlah langkah mengatasi pagar laut yang berada di depan Pulau C reklamasi, Jakarta Utara.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan pengukuran pagar tersebut pada Rabu (15/1).

    “Kami bersama tim Kementerian KP juga Satpol PP, dan dari Kabupaten Pulau Seribu mengukur (pagar laut) memakai drone. Jadi, memang saat sekarang ini sudah tidak ada perpanjangan atau penambahan volume dari pagar tersebut,” kata Eli di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut Eli menjelaskan, hasil pengukuran tersebut menunjukkan panjang pagar laut kurang lebih sepanjang 500 meter. Eli pun memastikan tidak ada perpanjangan pagar laut lagi.

    Sebagai langkah tegas, Pemprov DKI Jakarta melihat apakah pendiri pagar laut tersebut memiliki perizinan.

    “Tentu saat sekarang ini kita tahu bahwa perizinan masih ada di Kementerian Kelautan Perikanan tentang KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut),” kata Eli.

    Eli pun menyebutkan saat ini sifatnya  masih menanyakan siapa pemilik pagar laut tersebut.

    Belakangan keberadaan sejumlah pagar laut tanpa izin menjadi polemik. Bahkan para nelayan pun mengeluhkan keberadaan pagar laut tersebut.

    Sumber : Antara

  • Komisi I DPRD KBB Bakal Kaji Ulang Aturan Pegawai Honorer dan PPPK Paruh Waktu

    Komisi I DPRD KBB Bakal Kaji Ulang Aturan Pegawai Honorer dan PPPK Paruh Waktu

    JABAR EKSPRES – Rencana pemerintah menuntaskan persoalan honorer di tahun 2024 belum berjalan mulus. Proses seleksi CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) belum juga kelar.

    Alhasil, masih banyak honorer yang belum terakomodir karena terbatasnya formasi. Hal ini pun tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat (KBB).

    Selain pegawai honorer, status PPPK paruh waktu di Bandung Barat juga masih semrawut. Kondisi ini jelas membuat ribuan honorer dan ratusan PPPK paruh waktu di KBB semakin gelisah.

    Menyikapi persoalan itu, Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi mengaku bakal melalukan evaluasi baik itu menyangkut pegawai honorer maupun pada sistem penggajian terhadap PPPK paruh waktu.

    “Sebelumnya kami jajaran Komisi I sudah membahas hal ini dengan BKPSDM, mulai dari pegawai honorer hingga PPPK paruh waktu. Kami mendorong Pemkab Bandung Barat agar menata kepegawaian yang sehat. Terutama bagi pegawai paruh waktu secara aturan belum terakomodir,” ungkap Sandi saat dikonfirmasi, Jumat (17/1).

    BACA JUGA: Aksi Seribu Honorer Satpol PP di Bandung, Soroti Gaji dan Hak yang belum Terpenuhi

    Menurutnya, hingga saat ini PPPK paruh waktu yang bekerja di lingkungan Pemkab Bandung Barat belum sepenuhnya mendapatkan hak sesuai aturan.

    Padahal sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) merilis aturan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

    Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang diteken Menteri PANRB Rini Widyantini pada Senin (13/1) lalu.

    “Terkait H2 inikan belum terselesaikan masih menyisakan PR. Ini kan pekerja paruh waktu sekitar 244 orang yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan di tahun ini BKPSDM bisa menyelesaikan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” katanya.

    Ia menambahkan, selain aturan bagi pekerja paruh waktu, pihaknya juga berencana bakal meninjau ulang Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2024 terkait pegawai honorer.

    BACA JUGA: 3.106 Tenaga Honorer Satpol PP Jabar Belum Terakomodir, FKBPPPN Tuntut Kepastian

    “Kita akan lakukan kajian, dan Perbup menyangkut pegawai honorer kita akan usulkan ke pimpinan untuk dilakukan peninjauan ulang,” katanya.

  • Wakil Ketua DPRD DKI sayangkan trotoar yang dipakai lahan parkir VIP

    Wakil Ketua DPRD DKI sayangkan trotoar yang dipakai lahan parkir VIP

    ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola ruang publik di DKI Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Wibi Andrino menyayangkan trotoar di Jalan Wolter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang berubah fungsi menjadi lahan parkir VIP.

    “Saya sangat menyayangkan jika fasilitas publik yang dibangun dengan anggaran negara justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” kata Wibi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, trotoar adalah hak dasar pejalan kaki yang tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak, apalagi jika melibatkan pelanggaran aturan yang seharusnya ditegakkan.

    Dia menilai perubahan fungsi trotoar menjadi parkir VIP mencerminkan rendahnya komitmen terhadap keadilan ruang publik.

    Oleh karena itu, dia meminta Dinas Perhubungan dan Satpol PP DKI Jakarta segera bertindak tegas dalam menyelesaikan persoalan ini tanpa pandang bulu.

    Wibi mempertanyakan efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada. Jika trotoar bisa dengan mudah dijadikan tempat parkir VIP tanpa adanya sanksi yang jelas.

    “Ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola ruang publik di DKI Jakarta,” kata Ketua DPW Partai NasDem DKI Jakarta itu.

    Dia pun akan meminta transparansi terkait pengelolaan dan pengawasan fasilitas publik ini, sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terus berulang.

    Wibi menegaskan, trotoar bukan hanya sekadar jalur bagi pejalan kaki, tetapi juga simbol kota yang ramah dan adil bagi semua warganya.

    “Saya mendesak pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya dan memastikan aturan ditegakkan dengan tegas. Tidak boleh ada kompromi bagi pelanggaran yang mencederai hak publik,” tuturnya.

    Diketahui, Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka) menyoroti trotoar di Jalan Wolter Monginsidi yang berubah fungsi menjadi lahan parkir VIP.

    Dari video yang diunggah akun Instagram Koalisi Pejalan Kaki tampak trotoar di sepanjang jalan Wolter Mongisidi berubah menjadi tempat parkir, lengkap dengan petugas keamanan.

    Tak hanya dipenuhi oleh sepeda motor, trotoar tersebut juga menjadi lokasi parkir mobil, khususnya di depan restoran dan tempat makan.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Aksi Seribu Honorer Satpol PP di Bandung, Soroti Hal Ini!

    Aksi Seribu Honorer Satpol PP di Bandung, Soroti Hal Ini!

    JABAR EKSPRES – Ribuan tenaga honorer Satpol PP dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati Gedung Satpol PP Pemprov Jawa Barat pada Kamis, 16 Januari 2025. Aksi damai ini menyoroti rendahnya gaji dan minimnya pemenuhan hak tenaga honorer, meski tugas mereka dinilai sangat berat.

    Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN), Fadlun, mengungkapkan bahwa sebagian tenaga honorer hanya menerima gaji Rp600 ribu per bulan.

    “Upah mereka bervariasi, tergantung kekuatan APBD daerah masing-masing. Tetapi, ada yang hanya mendapatkan Rp600 ribu. Ini jauh dari layak,” katanya.

    BACA JUGA:3.106 Tenaga Honorer Satpol PP Jabar Belum Terakomodir, FKBPPPN Tuntut Kepastian

    Selain gaji yang rendah, Fadlun juga menyoroti absennya tunjangan risiko bagi para tenaga honorer. “Kami bekerja di lapangan, menghadapi risiko tinggi, mulai dari penegakan perda hingga perlindungan masyarakat. Namun, hak-hak kami, termasuk tunjangan risiko, tidak diberikan,” ujarnya.

    Fadlun menjelaskan bahwa tenaga honorer Satpol PP sebenarnya memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun, hingga kini, masih banyak daerah yang belum menyelesaikan persoalan status tenaga honorer, terutama karena keterbatasan anggaran.

    “Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai masalah yang sudah menjadi amanat undang-undang terus berlarut-larut,” tambahnya.

    Rangkaian aksi ini berhasil mendorong pertemuan antara perwakilan demonstran dengan Sekretaris Daerah Jawa Barat. Sekda berjanji akan membahas isu ini dalam rapat BKD pada hari Senin mendatang. “Kami juga akan kembali audiensi dengan DPRD Jawa Barat pada hari Rabu. Harapan kami, semua ini bisa selesai secepatnya,” tutup Fadlun.

  • Honorer Satpol PP Jabar Belum Terakomodir, FKBPPPN Tuntut Ini

    Honorer Satpol PP Jabar Belum Terakomodir, FKBPPPN Tuntut Ini

    JABAR EKSPRES – Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Satpol PP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Kamis (16/1/2025) siang. Ribuan personel Satpol PP dari setiap perwakilan kabupaten/kota turun lakukan aksi damai.

    Mereka menuntut kepastian status tenaga honorer Satpol PP yang hingga kini belum terakomodir, meski amanat Undang-Undang Nomor 20 tentang ASN, Pasal 66, mewajibkan penyelesaiannya pada 24 Desember 2024.

    Ketua Umum FKBPPPN, Fadlun, mengatakan sebanyak 3.106 tenaga honorer Satpol PP di Jawa Barat masih belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    BACA JUGA:Getok Parkir Rp150 Ribu di Kebun Binatang Bandung, Ada Indikasi Uang Pungli Diberikan ke Oknum Satpol PP dan Dishub

    “Kami sudah melewati batas waktu yang ditentukan undang-undang, dan hingga kini teman-teman kami masih terkatung-katung. Ini tidak sesuai amanat Pasal 66,” ujar Fadlun saat ditemui di sela-sela aksi.

    Menurut Fadlun, kendala utama terletak pada pembiayaan yang dibebankan kepada APBD daerah. “Daerah dengan APBD kecil, seperti Pangandaran, kesulitan menyelesaikan persoalan ini. Padahal, jika tenaga honorer diangkat sebagai PNS, beban biaya akan dialihkan ke APBN,” jelasnya.

    Aksi yang diikuti lebih dari seribu peserta ini berlangsung sejak pagi hingga siang hari. Para peserta berasal dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. “Semua perwakilan hadir. Kami ingin memastikan pemerintah segera mengambil langkah nyata,” ujar Fadlun.

    BACA JUGA:Tak Kantongi Izin Serta Keluarkan Bau Tak Sedap, TPS di Lembang Ditutup Satpol PP

    Dalam aksi tersebut, Fadlun menyebutkan bahwa perwakilan mereka telah bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat. Sekda berjanji akan mengundang seluruh BKD kabupaten/kota pada rapat hari Senin mendatang untuk membahas kelanjutan status tenaga honorer.

    Selain itu, DPRD Jawa Barat juga mengagendakan audiensi lanjutan pada Rabu, 22 Januari 2025 mendatang. “Kami berharap ada solusi konkret. Jika tidak ada kepastian hukum, kami akan kembali turun ke jalan untuk menuntut hak kami,” tegas Fadlun.

  • Detik-detik Kebakaran Kos-kosan di Cilacap, Bermula saat Ditinggal Mandi

    Detik-detik Kebakaran Kos-kosan di Cilacap, Bermula saat Ditinggal Mandi

    TRIBUNJATENG.COM, CILACAP – Detik-detik kebakaran di sebuah kos-kosan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah diungkap pihak pemadam kebakaran (damkar).

    Peristiwa itu terjadi di sebuah kos-kosan milik Setio Lestari (40) di Jalan Slamet, Kelurahan Sidanegara, Cilacap Tengah, Selasa (14/1/2025).

    Kebakaran yang terjadi pada pukul 15.15 WIB itu menghanguskan sebuah kamar kos beserta sebagian isi didalamnya.

    Kasi Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Supriyadi mengatakan, insiden kebakaran pertama kali diketahui oleh salah satu anak kos, Bagus Sungkawa (24).

    Saat itu Bagus yang baru selesai mandi tiba-tiba mendapati kamar kosnya dalam kondisi terbakar.

    “Awal mula terjadi kebakaran menurut saksi selaku korban posisi korban sedang berada di kamar mandi sedang siap-siap untuk berangkat kerja, setelah selesai dari kamar mandi ternyata sudah ada titik api di area kamar,” katanya kepada tribunjateng.com

    Mengetahui kamar kos yang ditinggalinya itu terbakar, Bagus pun memanggil warga sekitar.

    Seketika warga sekitar pun berdatangan untuk membantu memadamkan api dengan alat seadanya.

    “Karena panik kemudian korban bergegas menelpon kepada tim Pos Damkar Cilacap dan tim Pos Damkar Cilacap langsung menyiapkan APD dan menuju lokasi kebakaran,” jelas Supriyadi.

    Sesampainya di lokasi kebakaran, petugas Pos Damkar Cilacap pun langsung melakukan pendinginan dan overhaul.

    “Dalam upaya pendinginan dan overhoul petugas menghabiskan 4000 liter air,” kata dia.

    Diketahui kebakaran di kamar kos tersebut terjadi akibat adanya korsleting listrik.

    Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

    “Kerugian material yang dialami pemilik rumah dan korban akibat kebakaran berkisar Rp10 juta,” imbuhnya. (pnk)